Kekacauan Komunikasi 411

Kekacauan Komunikasi 411 Redi Panuju  ;   Doktor Sosiologi Media; Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya

                                                  JAWA POS, 24 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KEKACAUAN komunikasi (communication breakdown) terjadi bukan hanya karena salah satu pihak atau keduanya tidak memahami isi pesan (message) yang dimaksud pengirimnya atau ketidakpahaman menafsirkan seluruh isi pesan, tapi juga karena isi pesan diterima yang bukan menjadi tujuannya. Contohnya tayangan televisi yang isinya diperuntukkan kalangan dewasa, tetapi ditonton anak-anak di bawah umur. Hal itu sesungguhnya juga berlaku pada kasus iklan mobil mewah, rumah mewah, dan gambaran hidup mewah yang ditangkap kalangan miskin. Dalam konteks ini, saya menduga kasus penistaan agama yang mendera Gubernur (nonaktif) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mirip-mirip dengan itu. Semula Ahok memakai narasi Al Maidah 51 yang ditujukan kepada para pendukungnya di Kepulauan Seribu untuk menamsilkan bahwa orang-orang di luar yang tidak mendukung dirinya disebabkan adanya pesan dalam ayat tersebut di mana diwajibkan bagi kaum muslim memilih pemimpinnya dari kalangannya sendiri (muslim). Tentu Ahok mengenal narasi itu dari suatu komunikasi yang entah di mana terjadi dalam kalangan internal (terbatas) kaum muslim. Dalam hal ini Ahok berstatus penerima pesan yang bukan tujuan aslinya. Ahok seperti halnya anak-anak yang menerima pesan orang dewasa menjadi tidak enak hati atau seperti orang miskin yang selalu disuguhi gambaran hidup mewah menjadi “ngiler”. Pesan yang sama memungkinkan dipersepsi berbeda sesuai dengan perbedaan entitasnya itu. Di masjid-masjid saya sangat sering mendengar seorang khatib “mengolok-olok” agama lain (dengan tujuan memperkuat iman/akidah jamaahnya). Hal tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam komunikasi karena pesannya diterima komunikan yang memang menjadi tujuannya. Pastilah bila di sana ada orang nonmuslim yang mendengar, dia akan mengalami persepsi berbeda. Dia merasa dihina. Padahal, maksud sang khatib bukanlah menghina, melainkan memperkuat kohesivitas kolektif. Narasi Ahok tentang “dibohongi pakai Al Maidah 51” telanjur menyebar begitu luas, jauh melampaui komunikan yang menjadi tujuannya. Dalam alam posmodern seperti sekarang, seperti dikatakan Baudrillard, memang memungkinkan reproduksi informasi dan penyebarluasannya (difusi) seperti gerakan simulakral, begitu cepat dan berlipat-lipat. Efeknya, demo 4 November (demo 411) tak terelakkan. Meskipun akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka, kekacauan komunikasi tidak lantas terhenti. Justru membelah opini publik di masyarakat menjadi seperti serpihan piring pecah. Angka 411 dikembangkan “lawan” Ahok sebagai tulisan “Allah”, yang diasosiasikan bahwa demo tersebut mendapat pertolongan dari Tuhan. Sementara bagi pendukung Ahok, angka itu adalah malapetaka politik. Media massa ternyata tidak menghentikan pemberitaan kasus tersebut karena memang punya magnitude yang besar dalam nilai jurnalistik (news values). Tidak banyak publik yang menyadari bahwa dalam pemberitaan selalu ada bingkai (framing) sesuai dengan politik redaksionalnya. Padahal, kita tahu, pada media-media besar (televisi), ada relasi yang unik antara pemiliknya dan dukungan politik yang konkret terhadap Ahok. Frekuensi dan intensitas terhadap pemberitaan pemeriksaan Ahok oleh Bareskrim Polri setelah berstatus tersangka membelah persepsi. Bagi yang kontra dengan Ahok, pemberitaan itu dimaknai sebagai penguatan terhadap kepuasan. Bagi pendukung Ahok, pemberitaan tersebut bisa dimaknai justru Ahok-lah yang sekarang sedang dinistakan media sehingga menimbulkan kesan sebagai individu yang sedang “dikuyo-kuyo” (dianiaya). Sedangkan bagi yang dukungan politiknya masih mengambang, bergantung pada keyakinan yang terbentuk. Bisa mendukung Ahok, bisa menolak, tapi bisa juga tak bersikap (bibit golput dalam pilkada DKI Jakarta). Apa yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang maupun sesudah 411 turut menyumbang kekacauan komunikasi. Kunjungan Jokowi ke markas TNI dan Brimob yang gesturnya ditayangkan berulang-ulang di TV dapat dimaknai: maksud Jokowi barangkali untuk menunjukkan bahwa dirinya masih eksis. Sebagai presiden maupun sebagai panglima tertinggi. Namun dapat dimaknai berbeda oleh pihak lain. Gestur Jokowi seperti hendak mengirimkan pesan bahwa dirinya siap mengerahkan militer bila terjadi “makar”. Seolah-olah pemerintah sudah punya predisposisi bahwa demo 411 mengarah pada tampuk pemerintahannya. Pesan itu bisa menjadi liar ketika ada yang menafsirkan sebagai (maaf) “politik adu domba”. Kekacauan komunikasi berikutnya, Jokowi kurang jeli mengidentifikasi siapa gerangan para pendemo 411. Jokowi mengunjungi para ulama yang bukan bagian substantif inisiator unjuk rasa tersebut. Kunjungan Jokowi ke pimpinan NU dan Muhammadiyah jelas tidak tepat. Sebab, dua organisasi itu sebelum demo tidak menginstruksi anggotanya untuk turun ke jalan. Inisiator demo 411 justru berasal dari kalangan muslim yang secara ekonomi masuk menengah perkotaan, terpelajar, dan selama ini dimarginalkan pemerintah dan institusi sosial keagamaan yang mapan. Mengapa kalangan tersebut tidak “disapa” presiden? Pesan Jokowi untuk tidak berdemo lagi mungkin benar karena menghabiskan energi dan berbahaya bila disusupi anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab. Namun, pesannya tertuju kepada penerima pesan (komunikan) yang salah. Jadi, potensi kekacauan komunikasinya lebih besar. Wajar bila ada inisiasi akan ada demo lagi. Ayo berkomunikasilah dengan khalayak yang tepat. Masih ada waktu….! ●