Kamis, 24 November 2016

Siapa Hendak Makar

Siapa Hendak Makar
Benny K Harman  ;   Politisi Senior Partai Demokrat
                                                    KOMPAS, 24 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ada berita besar hari Senin, 21 November 2016. Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai presiden ke-5 RI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Agenda pertemuan tentu terkait politik terkini. Pada hari yang sama di Mabes Polri berlangsung konferensi pers Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Segaris dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut adanya aktor-aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi, Kapolri juga menyatakan adanya agenda gelap untuk makar dalam kegiatan unjuk rasa tanggal 2 Desember mendatang. Sementara itu, Panglima TNI mengatakan, jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi pada 2 Desember itu nanti.

Isu tentang rencana kudeta atau makar ini memang telah beredar luas dalam satu-dua minggu terakhir ini. Namun, ketika isu makar ini menarik perhatian seorang presiden yang tengah menjabat, yang baru saja melakukan pertemuan dengan seorang mantan presiden, nilai dan gemanya menjadi lain. Ini ancaman serius untuk stabilitas negara.

Harus diperjelas

Tampaknya, berita atau barangkali "laporan intelijen" seolah akan ada rencana makar inilah yang bisa menjawab pertanyaan besar dari rakyat mengapa Presiden Jokowi secara maraton berkunjung ke satuan-satuan tempur khusus, baik TNI maupun Polri. Dalam berbagai pernyataan disebutkan, jika ada keadaan darurat, Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI akan mengerahkan satuan-satuan khusus untuk menindak "musuh negara".

Tentu berita ini akan memiliki dampak psikologis yang besar dan luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Presiden perlu memberikan eksplanasi secara terang benderang kepada publik mengenai siapa yang dimaksudkan akan melakukan makar ini. Jika tidak, justru akan segera membuat komponen bangsa terpecah. Saling curiga satu sama lain. Masyarakat akan menjadi tegang.

Mengikuti perkembangan politik yang terjadi sekarang, saya teringat pada situasi dan peristiwa yang terjadi di republik ini tahun 1965. Menjelang dilakukan gerakan kudeta atau makar yang dilancarkan Letkol Untung dkk yang didukung oleh elemen Partai Komunis Indonesia, telah santer diberitakan bahwa ada rencana makar terhadap Presiden Soekarno. Yang dicurigai dan dituduh akan melakukan makar waktu itu adalah yang disebut Dewan Jenderal.

Dengan isu rencana makar Dewan Jenderal itulah akhirnya gabungan elemen TNI dan elemen politik melancarkan perebutan kekuasaan atau makar dari tangan pemerintah yang sah. Alasannya adalah untuk mendahului aksi makar yang bakal dilakukan oleh Dewan Jenderal. Cerita selanjutnya setelah terjadinya aksi makar pada 30 September 1965 itu telah menjadi bagian dari sejarah kita. Segera setelah aksi makar itu, Indonesia tercinta mengalami tragedi besar.

Rakyat Indonesia hari-hari ini akan bertanya kepada pemimpin dan pemerintahnya apakah benar akan ada makar dan siapa yang akan melakukan makar itu? Dari elemen mana? Karena hampir semua aksi makar di mana pun di dunia itu dilakukan oleh elemen militer, pertanyaannya apakah ada ambisi dan rencana dari kalangan TNI untuk melakukan makar? Lantas, kalau tidak ada, dari siapa? Rakyat akan melakukan makarkah?

Kita semua rakyat Indonesia bertanya-tanya dalam ketakutan, ketidakpastian, dan mungkin juga saling curiga satu sama lain. Situasi nasional dikhawatirkan akan menjadi tidak aman karenanya. Dunia pun akan menyoroti, ada apa dengan Indonesia? Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai justru isu makar ini akan membuat gejolak di dunia perekonomian. Jika merasa ada ketidakpastian, bahkan kecemasan bakal terjadi krisis politik dan keamanan, pasar bisa nervous dan bereaksi negatif dan akhirnya menjadi sulit untuk dikontrol. Kalau ekonomi jatuh, rakyat jugalah yang menjadi korban.

Siapa bermain

Ada lagi pertanyaan penting. Sinyalemen rencana makar ini apakah benar-benar produk dari lembaga intelijen Indonesia yang resmi atau bukan? Kalau benar, sejauh mana kebenaran dan akuntabilitas dari laporan intelijen itu? Ingat, di seluruh dunia, banyak sekali intelijen yang salah. Karena intelijennya salah, keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah juga salah.

Atau jangan-jangan ada pihak yang memancing di air keruh. Sengaja mendesain kekacauan atau political chaos untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kita jadi ingat cara-cara intelijen yang klasik. Ciptakan kondisi, timbulkan musuh dan ancaman, kemudian tumpas. Pihak yang merekayasa dan sekaligus bisa mengatasi itu akhirnya menjadi pahlawan dan mendapatkan posisi politik yang diharapkan. Dalam sejarah di banyak negara, cara murah tapi jahat itu sering dilakukan oleh mereka yang memiliki ambisi politik tinggi, tetapi tak mau melalui jalan demokrasi. Itulah yang dulu kita kenal sebagai Operasi Intelijen yang Hitam.

Mungkin ada yang mencurigai bahwa ada tangan-tangan asing yang bermain. Mereka sengaja membuat negara kita porak poranda. Tapi, negara mana di abad ini yang mau berbuat seperti itu? Adakah indikasi ke arah sana? Kalau memang benar, mengapa pihak intelijen negara tak mampu mengungkap "gerakan" ini? Tidakkah organisasi intelijen itu dibentuk, dididik, dibiayai, dan ditugasi untuk menghadapi musuh negara, bukan menjadi kepanjangan dari kepentingan politik golongan tertentu?

Pesan demokrasi

Kembali pada isu rencana makar tadi, menurut saya ada sebuah pesan yang sangat penting, yaitu pesan demokrasi. Janganlah ada pihak mana pun di negeri ini yang memimpikan untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara merebutnya dari tangan yang sah. Tidakkah kita bersepakat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara yang demokratis? Ada pemilihan umum yang secara reguler diselenggarakan setiap lima tahun. Itulah amanah konstitusi yang harus kita junjung tinggi dan lakukan.

Kalau ingin menjadi presiden dan wakil presiden, ikutilah proses pemilihan umum. Jangan menjegal dan merebut dari pemilik sahnya di tengah jalan. Apalagi jika melalui makar. Terlebih lagi jika makar itu menggunakan senjata. Senjata  itu milik rakyat yang dipinjamkan kepada tentara untuk menghadapi musuh negara, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Bukan untuk kepentingan politik. Kalau itu terjadi, menangis Ibu Pertiwi dan robek demokrasi kita.

Saat ini, rakyat yang tidak selalu berdaya sungguh memerlukan perlindungan, kejelasan, dan kepastian. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada para pemimpin dan wakil-wakilnya melalui Pemilu 2014 dan pilkada-pilkada yang telah diselenggarakan. Saatnya para pemimpin membalas jasa rakyat dengan cara memberikan ketenangan, dan bukan sebaliknya, menaburkan ketakutan dan kebencian sesama warga.

Mungkin ada pertanyaan orang-orang yang pasrah, jika pemerintah, TNI, dan Polri telah memiliki posisi untuk memberikan ultimatum kepada mereka yang diendus akan melakukan makar, yang belum tentu rakyat bisa memahaminya, lantas siapa lagi yang bisa menenangkan hati rakyat kita? Mestinya Presiden Jokowilah yang secara moral dan politik wajib melakukannya. Presidenlah yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan tidak terjadi di negara ini. Pak Jokowi harus membuat rakyat tenang. Juga dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya.

Semoga negeri tercinta ini selalu dilindungi oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tidak terulang pula sejarah kelam tahun 1965 dulu. Sakitnya di sini, di hati kita semua.