Selasa, 22 November 2016

Efek SARA dalam Pilkada DKI Jakarta

Efek SARA dalam Pilkada DKI Jakarta
Burhanuddin Mutahdi  ;   Staf Pengajar FISIP UIN Jakarta;
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia
                                         MEDIA INDONESIA, 21 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

PENETAPAN Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama menjadi babak baru dalam pertarungan pilkada DKI Jakarta. Banyak pengamat yang memprediksi elektabilitas Ahok bakal tersungkur. Bahkan ada lembaga survei yang merilis temuannya bahwa dukungan kepada Ahok-Djarot melorot menjadi 10,6% pascapenetapan status tersangka. Benarkah demikian?

Untuk menjawab pertanyaan krusial ini, diperlukan survei sistematik yang memotret efek status Ahok sebagai tersangka terhadap pilihan warga. Kita tak cukup mendasarkan diri pada <>common sense para pengamat dan tim sukses. Sebagian komentator di media mudah sekali memberikan 'analisis' dan 'prediksi' seolah-olah elektabilitas Ahok dengan serta merta bakal hancur.

Sebaliknya, tim sukses Ahok-Djarot dengan ringan menyatakan bahwa penetapan status tersangka justru memicu efek melodramatik karena menempatkan Ahok sebagai pihak yang teraniaya sehingga malah menaikkan tingkat keterpilihannya. Kedua belah kubu sama-sama mendasarkan pada harapan atau perasaan, bukan fakta.

Politik survei
Survei yang dilakukan dengan metodologi dan kaidah yang benar menjadi jawaban. Pada umumnya survei-survei yang dilakukan di DKI Jakarta menghadapi problem response rate. Sebagian besar warga yang tinggal di kawasan elite, berpendidikan, dan berpendapatan tinggi enggan diwawancarai. Sebagian lembaga survei mengganti mereka yang tidak bersedia diwawancarai dengan responden yang berbeda jauh karakteristik sosial ekonominya.

Masalah non-response ini menjadi salah satu penyebab kegagalan banyak lembaga survei pada Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Kalangan menengah ke atas pada saat itu cenderung memilih pasangan Jokowi-Ahok. Padahal, representasi warga dari kalangan tersebut tidak terwakili dalam sampel. Selain itu, etnik Tionghoa, nonmuslim, dan kelompok usia muda biasanya juga sulit diwawancarai. Akibatnya, banyak lembaga survei yang salah prediksi!

Demikian halnya dengan Pilkada DKI Jakarta saat ini. Survei dengan sampel yang tidak representatif sulit diharapkan dapat memotret preferensi pemilih. Survei bukan sensus, tapi ia mengandalkan sampel yang terbatas untuk memprediksi perilaku dan sikap sebuah populasi.
Jika <>non-response tersebut terjadi sistematik pada kalangan strata ekonomi, etnik, kelompok usia, dan agama tertentu, survei bisa gagal memprediksi perilaku subpopulasi.

Jika kita perhatikan, validasi sampel beberapa lembaga survei yang dirilis ke publik menunjukkan pola yang seragam: over-representative di kalangan pemilih dengan pendapatan dan pendidikan menengah ke bawah, berusia separuh baya atau tua, etnik Betawi, dan beragama Islam.

Sebaliknya, sampel dari strata menengah ke atas, kaum muda, etnik Tionghoa, dan warga nonmuslim umumnya under-representative. Sayangnya, ketika dirilis, sebagian lembaga tidak melakukan pembobotan dengan usia, suku, dan agama. Padahal, karakteristik demografi dan sosial ekonomi seperti ini cenderung memiliki preferensi ke pasangan tertentu. Jika ini tidak diantisipasi, kesalahan prediksi lembaga-lembaga survei pada Pilkada DKI Jakarta 2012 bisa kembali terulang.

Redaksi pertanyaan (wording) juga berimplikasi serius terhadap hasil survei. Jika wording yang digunakan tidak netral, tentu akan bias. Sayangnya, banyak media yang tidak kritis terhadap hasil survei yang rilis. Media lebih tertarik pada aspek pacuan elektabilitas (horse race). Beberapa lembaga yang merilis survei hanya menampilkan hasil, tapi tidak menampilkan wording yang digunakan. Media juga menelan mentah-mentah tanpa mempertanyakan penggunaan instrumen surveinya.

Parahnya lagi, ada beberapa lembaga yang tidak merilis secara lengkap metodologi dan validasi sampelnya. Jangankan <>wording, urutan pertanyaan (order) juga menentukan hasil.

Misalnya, ada lembaga survei yang menempatkan pertanyaan elektabilitas calon setelah sebelumnya mem-framing atau mem-probing responden dengan informasi-informasi bias bahwa Ahok tersangka kasus penistaan agama, tersangkut korupsi Sumber Waras, reklamasi, penggusuran, dan lain-lain.

Pada titik ini, survei berubah fungsi menjadi alat penggiring opini. Survei politik berubah menjadi 'politik survei'. Jangan salahkan orang jika kemudian menuding ada skenario mempermulus kandidat yang diusung dengan menjatuhkan citra lawannya.

Efek primordial

Dalam perilaku pemilih, preferensi pemilih dipengaruhi banyak faktor di antaranya kepuasan terhadap kinerja petahana; kesamaan suku, agama, dan antargolongan (SARA); dan lain-lain. Pada tingkat nasional, efek SARA terhadap pilihan warga sangat minimal dalam pemilu legislatif ataupun presiden (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012). Hal ini terjadi karena komposisi etnik dan agama tidak seimbang secara nasional. Pemilih muslim dan Jawa terlalu dominan, sedangkan suku-suku lainnya tidak membentuk identitas kolektif yang bersifat tunggal.

Lain cerita di pilkada. Di wilayah-wilayah dengan komposisi etnik dan agama yang lebih heterogen, SARA terbukti memiliki efek elektoral yang signifikan. Terlebih lagi di daerah yang secara sosiologis terbelah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, efek primordial ini terbukti efektif dalam memengaruhi pilihan. Memang secara sosial masyarakat hidup damai, tapi pada saat pilkada potensi SARA ini dibangkitkan oleh calon ataupun tim sukses yang memilih jalan pintas dengan mengeksploitasi isu-isu seperti ini demi kepentingan jangka pendek.

Di Jakarta, mayoritas pemilih beragama Islam (sekitar 85%). Artinya, tidak mungkin calon gubernur menang tanpa mendapatkan dukungan pemilih muslim. Namun, komposisi etnik warga Jakarta lebih heterogen. Sebagai mayoritas, pemilih Jawa hanya mencapai 37%, disusul Betawi (28%), dan Sunda (15%) serta puluhan etnik yang proporsinya kecil-kecil.

Pada pilkada di DKI Jakarta 2007 dan 2012, agama tidak menjadi prediktor dalam menentukan pilihan, tapi variabel etnik selalu punya dampak elektoral. Namun, koefisien dari efek etnik ini lebih kecil dari variabel kinerja petahana. Seberapa positif kinerja petahana di mata publik ini selalu konsisten dan kuat menjelaskan elektabilitas calon.

Dengan kata lain, warga Jakarta pada pilkada-pilkada sebelumnya lebih mengedepankan basis rasional dalam menentukan pilihan. Faktor sosial-ekonomi yang baik membuat efek SARA tak punya dampak besar pada pilkada sebelumnya. Sensus BPS mengatakan mayoritas warga Jakarta berpendidikan SMA ke atas (52,7%), bahkan penduduk yang mengenyam bangku universitas mencapai 13,5%, jauh dari rata-rata nasional. Tingkat pendapatan mereka juga juga jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain.

Namun, peta politik hari ini menunjukkan pergeseran berarti. Dari rilis survei-survei yang kredibel, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sebagai petahana terbilang tinggi (kisaran 70%-75%) meski pada saat ia tersangkut kasus penodaan agama sekalipun. Warga juga mengapresiasi kinerja petahana dalam mengatasi banjir. Kinerja gubernur dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana serta prasarana lainnya juga positif. Meski masih belum puas dalam mengatasi kemacetan, warga melihat usaha konkret pemerintah provinsi dalam membangun sarana transportasi massal.

Namun, tingginya <>approval rating tersebut tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Ahok. Variabel etnik dan agama kini jadi <>significant predictor dalam menjelaskan perilaku pemilih Jakarta. Variabel ini bersifat independen dari faktor-faktor lainnya, termasuk terlepas dari apakah mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja Ahok. Faktor primordial ini juga independen, terlepas apakah mereka berpendidikan tinggi atau tidak. Hal ini menjadi bukti bahwa 'kepala' dan 'hati' warga terbelah. Mereka mengakui kinerja petahana baik, tapi hati mereka sulit menerima Ahok.

Terlebih lagi, terpelesetnya Ahok dalam insiden Al-Maidah membuat isu primordial yang sebelumnya mengendap menjadi muncul ke permukaan. Belum lagi efek mobilisasi dan pemberitaan media yang memunculkan tekanan kuat sehingga efek primordial yang dulu pengaruhnya kecil sekarang membesar. Pernyataan Ahok tersebut memang secara politik dan elektoral salah, terbukti dengan tren penurunan elektabilitasnya yang bersamaan dengan kasus Al-Maidah.

Menariknya, penurunan elektabilitas Ahok diikuti oleh membesarnya proporsi pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Resistensi yang kuat terhadap Ahok, sebagaimana terlihat dalam aksi besar-besaran pada 4/11 serta penetapan Ahok sebagai tersangka, bisa membuat sebagian yang awalnya mendukung Ahok memilih untuk menyembunyikan pilihannya. Satu hal yang perlu dicatat, Ahok ditetapkan sebagai tersangka bukan dalam kasus korupsi. Kasus yang melilit Ahok juga sarat kontroversi dan interpretasi. Meski saat ini tren penurunan elektabilitas Ahok masih terjadi, masih ada waktu bagi Ahok untuk rebound.

Dampak negatif dari polemik ini ialah isu-isu teknokratik dan rasional tenggelam oleh riuh rendah primordialisme. Kritik konstruktif dari akademisi dan para aktivis dalam kasus reklamasi dan penggusuran tak lagi mendapat atensi karena orang sibuk bertengkar soal layak tidaknya Ahok disebut sebagai penoda agama atau tidak.

Warga Jakarta kehilangan kesempatan berharga untuk menguji dan meminta pertanggungjawaban Ahok sebagai petahana, dan menuntut tawaran program dari pasangan Anies-Sandi dan Agus-Silvy. Kasus ini juga sudah mengarah pada situasi yang membahayakan kebinekaan kita. Sudah saatnya kita menggeser dari perdebatan primordial yang tak produktif ke ajang pertarungan gagasan menjadikan Jakarta sebagai role model ke depan.