Merumuskan Kebahagiaan Rakyat Indra Tranggono  ;   Pemerhati Kebudayaan

KOMPAS, 23 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tanyalah kepada  Tjokroaminoto, Bung Karno, Sjahrir atau pemimpin nasionalis-humanis lainnya. Jawabannya pasti sama: salah satu tujuan penting mendirikan negara adalah menciptakan kehidupan rakyat bahagia. Ukuran kebahagiaan tak hanya pemenuhan hidup secara material, juga secara emosional, intelektual, eksistensial, kultural, dan spiritual. Tanpa melupakan jasa besar gerakan Boedi Oetomo, Tjokroaminoto merasa wajib menanam dan menumbuhkan nasionalisme ke dalam  jiwa murid-muridnya, antara lain Koesno (Soekarno).  Kemudian Soekarno mengembangkan nasionalisme menjadi ideologi pergerakan untuk mencapai kemerdekaan. Cita-cita yang terbayang di benak Soekarno  pasti bukan berkaitan dengan  ambisi personal melainkan impian  sosial: negara berdaulat, pemerintahan kuat, dan rakyat bermartabat. Ada ideologi negara (Pancasila) yang dijabarkan melalui  konstitusi (UUD 1945) di mana rakyat dilindungi, dicerdaskan, dibangun martabatnya, dan disejahterakan. Membahagiakan kehidupan rakyat menjadi horizon harapan yang selalu diperjuangkan. Rakyat hadir sebagai subyek yang ikut memproses harapan-harapan kebahagiaan. Begitulah Soekarno menggunakan ideologi dan sistem kekuasaan yang populis, antimodal asing dan pro sipil, untuk mendistribusikan kesejahteraan dan membahagikan rakyat. Soeharto mempunyai cara berbeda. Ia menggeser paradigma Soekarno dengan menghadirkan "kapitalisme negara", sebuah sistem pro modal asing yang disangga kekuatan militer dan kelompok elite teknokrat untuk memacu pembangunan ekonomi. Negara mengontrol mekanisme pasar agar rakyat dapat ruang untuk bernapas. Sistem kekuasaan ototarian berhasil menciptakan stabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok relatif terjangkau. Biaya hidup tidak tinggi. Rakyat mengenangkan era Orde Baru sebagai era "sandang pangan murah dan mencari uang relatif gampang". Namun, tebusannya amat besar: demokrasi mati. Perbedaan pikiran, keragaman pendapat dan kebebasan ekspresi tak boleh dirayakan. Kritisisme ditentang. Rakyat ditundukkan secara kolektif. Negara menjelma menjadi "monster". Suasana hidup penuh horor menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Langgam kapitalisme Adapun rezim-rezim demokratis-liberal  pasca Orde Baru merumuskan kebahagiaan hidup rakyat berdasarkan logika dan langgam kapitalisme serta daulat pasar, di mana semua kebutuhan harus dibeli dengan harga tinggi oleh rakyat jelata. Lihatlah, misalnya, pada penentuan harga BBM yang lebih ditentukan mekanisme pasar dunia sehingga sangat labil. Akibatnya, kehidupan ekonomi rakyat jungkir balik, harus mengejar harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung tanpa kendali. Tampaknya, penyelenggara negara dan pemerintahan justru bangga dengan memamerkan "ketidakberdayaannya" atas tekanan politik ekonomi pasar bebas. Di dalam rezim demokratis-liberal seperti saat ini, rakyat kecil justru tak mendapatkan manfaat dan  makna apa pun. Secara ekonomi, rakyat tersingkir dan menjadi korban  brutalitas pasar bebas. Secara politik, rakyat hanya menjadi komoditas para juragan politik ambisius. Secara sosial, rakyat menjadi "gelandangan", tak terpenuhi hak-hak konstitusional. Secara budaya, rakyat dimiskinkan, direndahkan martabatnya,  dilucuti identitas dan jatidirinya, serta dijebol dari akar kulturalnya yang otentik. Rakyat kecil pun akhirnya dalam posisi mengenaskan: sudah miskin, tak memiliki kebudayaan lagi. "Hadiah" dari sistem demokrasi berupa kebebasan hanya menjadi kebutuhan kelas menengah atas. Mereka bisa survive karena dekat atau berada dalam pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi, baik sebagai "tukang", kolaborator, atau mediator/makelar politik.  Apa artinya kebebasan jika rakyat kelaparan? Apa artinya demokrasi tanpa kesejahteraan? Begitulah gugatan rakyat dalam kemarahan yang sunyi, kemarahan yang purba. Rakyat hanya diberi keleluasaan dalam menikmati penderitaan, menikmati  limbah penuh racun yang dihasilkan pabrik kekuasaan yang korup dan jauh dari nilai-nilai konstitusi. Rakyat merumuskan  kebahagiaan dengan sederhana: terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, papan, sandang, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Ditambah tidak susah mencari uang atau memiliki daya beli di mana harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, hidup aman/ nyaman dan mampu berekspresi secara kultural. Namun, tampaknya negara dan rezim berkuasa masih "owel" alias berat hati mewujudkan impian kebahagiaan rakyat itu. Mungkin karena tak mau repot atau memang tidak mempunyai kepekaan atas derita rakyat?  Sementara itu, jargon "pemimpin adalah pelayan" terus berkumandang.      Penderitaan rakyat kecil tak bisa ditolong dengan senyum presiden yang ramah, tetapi hampa, wajah kelimis  para menteri atau gaya sok serius para politikus. Teater-teater palsu dan basa-basi pencitraan itu terbukti gagal menyejahterakan apalagi membahagiakan rakyat. Harus berapa abad lagi rakyat bisa hidup bahagia? ●