Koalisi PDIP-Partai Demokrat Hussein Abri Dongoran :  Jurnalis Majalah Tempo

MAJALAH TEMPO, 10 September 2023

 

 

                                                           

SETELAH gagal berlayar dengan koalisi Anies Baswedan, pengurus Partai Demokrat bergerak cepat mencari perahu baru. Pada Senin, 4 September lalu, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya menemui Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani. Dalam pertemuan di satu restoran di kawasan Jakarta Utara itu, keduanya membicarakan kemungkinan Demokrat ikut mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.   Empat politikus Demokrat dan dua politikus Gerindra membenarkan adanya pertemuan itu. Namun Riefky enggan membeberkan lobi-lobi politik dengan Gerindra. “Pokoknya kami berkomunikasi dengan semua pihak,” ujarnya kepada Tempo di kantor Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 7 September lalu.   Sehari sebelum pertemuan dengan Riefky, atau pada Ahad, 3 September lalu, Muzani menyatakan komunikasi dengan petinggi Demokrat telah berjalan. Muzani menyatakan partainya membuka pintu jika Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.   “Bagi kami, dukungan dari siapa pun, apalagi dari partai politik, merupakan sesuatu yang berarti,” ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini di Surabaya. Koalisi Indonesia Maju beranggotakan Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.   Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Jumat, 1 September lalu. Keputusan mundur diambil setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Demokrat menyorongkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Anies.   Sejumlah politikus Demokrat yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu bercerita, penjajakan dengan Gerindra sebenarnya lebih maju. Perwakilan partai itu, Andi Alfian Mallarangeng, telah bertemu dengan Prabowo Subianto di rumahnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 September lalu.   Pada saat yang bersamaan, pengurus Demokrat berkumpul di rumah Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor. Sambil menikmati makanan khas Cirebon, empal gentong, mereka menunggu hasil pertemuan di Hambalang. Namun belum ada kepastian apa pun dari lobi tersebut.   Penjajakan di Hambalang, menurut sejumlah politikus Demokrat dan Gerindra, tak jauh berbeda dengan kunjungan Prabowo Subianto ke Pacitan, Jawa Timur, pada 20 Mei lalu untuk menemui Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya berbincang selama sekitar satu jam di Wisma Drupadi, Kompleks Museum dan Galeri SBY-ANI (Kristiani Herrawati, istri Yudhoyono).   Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut-sebut menawarkan empat kursi menteri jika Demokrat ikut mendukungnya. Salah satunya posisi menteri koordinator yang akan diserahkan kepada putra Yudhoyono, Agus Harimurti. Tawaran itu disebut-sebut masih sama setelah Demokrat balik badan dari koalisi Anies Baswedan.   Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief mengatakan pada awal Juni lalu pembicaraan antara Yudhoyono dan Prabowo juga membahas koalisi di putaran kedua pemilihan presiden. Jika Prabowo atau Anies keok di putaran pertama, kedua partai akan berkoalisi di ronde berikutnya. “Tapi belum ada keputusan apa pun saat itu,” kata Andi.   •••   TAK hanya menjajaki koalisi dengan gerbong Prabowo Subianto, pengurus Partai Demokrat juga mendekati pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP telah mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden.   Pada hari Demokrat memutuskan keluar dari koalisi Anies Baswedan, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K. Harman bertemu dengan politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira. Sambil menyantap sushi di salah satu restoran Jepang di Kebayoran, Jakarta Selatan, keduanya berbincang mengenai rencana koalisi Demokrat dan PDIP.   Menurut Andreas, Benny menyatakan ada kecenderungan di Demokrat untuk memilih berkoalisi dengan PDIP. “Mereka merasa punya ikatan dengan PDI Perjuangan,” ujar Andreas pada Jumat, 8 September lalu. Andreas menyarankan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti berkomunikasi dengan Ketua PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.   Andreas mengaku telah melaporkan pertemuan itu kepada Hasto. Sedangkan Benny enggan menjelaskan rencana koalisi dengan PDIP. “Saya sering berdiskusi dengan Andreas karena sama-sama berada di Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat,” tuturnya.   Pada Ahad, 18 Juni lalu, Puan bertemu dengan Agus di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta. Orang dekat Agus bercerita, saat itu Puan menanyakan peluang Agus menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Jika nanti Anies tak lolos ke putaran kedua, Puan berharap Demokrat bergabung dengan PDIP.   Sejumlah politikus Demokrat mengatakan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya pun telah bertemu lagi dengan Hasto Kristiyanto untuk menjajaki peluang berkoalisi. Ditanyai tentang pertemuan dengan Hasto, Riefky irit bicara. “Kami berkomunikasi baik dengan semuanya,” ujarnya. Adapun Hasto tak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo ke nomor telepon selulernya.   Politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, membenarkan jika partainya disebut kian intens berkomunikasi dengan pengurus Demokrat setelah partai itu keluar dari koalisi Anies Baswedan. Dukungan dari Demokrat dianggap oleh pengurus partai banteng sebagai penambah pundi-pundi suara Ganjar Pranowo.   •••   MANUVER Demokrat mendekati koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebenarnya telah dibahas sebelum partai itu keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dua petinggi Demokrat bercerita, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya dua kali membahas kemungkinan tersebut.   Dalam pertemuan di Museum SBY-ANI di Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat, 18 Agustus lalu, Yudhoyono sempat mengungkapkan kekhawatirannya soal ketidaksolidan di koalisi Anies Baswedan. Padahal, sehari sebelumnya, Anies ikut menghadiri peresmian museum itu. Sejumlah politikus Demokrat mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sesungguhnya tak diundang.   Yudhoyono, menurut dua petinggi Demokrat, menjelaskan hubungannya dengan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dan Prabowo sama-sama masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia—kini bernama Akademi Militer—tahun 1970. Yudhoyono lulus satu tahun lebih dulu ketimbang Prabowo.   Narasumber yang sama bercerita, Yudhoyono menyatakan mengenal karakter Prabowo selama lebih dari 50 tahun. Pada 1998, Yudhoyono tergabung dalam Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo dari dinas militer. Prabowo dinyatakan terlibat dalam penculikan aktivis 1998. Saat itu Prabowo dan Yudhoyono sama-sama berpangkat letnan jenderal.   Sedangkan soal hubungannya dengan Megawati, Yudhoyono mengakui ada persoalan. Pada 2004, Yudhoyono mundur sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di kabinet Megawati. Ia kemudian mengalahkan mantan bosnya itu dalam pemilihan presiden. Megawati tak menghadiri pelantikan bekas anak buahnya tersebut.   Di Pacitan, Yudhoyono menyatakan bahwa segala permasalahan itu tak membuat dia ragu akan komitmen dan konsistensi Megawati dalam berpolitik. Cerita tentang hubungan dengan Prabowo dan Megawati kembali disampaikan Yudhoyono dalam pertemuan di Cikeas pada Selasa, 22 Agustus lalu.   Orang dekat Yudhoyono, Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam siniar Bocor Alus Politik yang disiarkan pada Kamis, 7 September lalu, membenarkan kabar soal diskusi di Pacitan dan Cikeas. “Mereka yang menginginkan negara besar dan memiliki pemimpin mandiri pasti akan ikut berkumpul dan mendukung siapa pun yang bisa mewujudkannya,” kata Iftitah.   Menurut sejumlah petinggi Demokrat yang ditemui Tempo, partai itu masih mengukur keuntungan dan kerugian jika bergabung dengan koalisi Gerindra atau PDI Perjuangan. Salah satunya adalah dukungan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Belakangan, Jokowi terlihat condong mendukung Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan.   Para pengurus Demokrat menilai kerja sama dengan PDIP akan membuat koalisi pengusung Ganjar Pranowo tak bergantung pada Jokowi dalam pemilihan presiden. PDIP sebagai partai pemenang pemilihan umum dianggap memiliki kekuatan politik yang besar dan bisa membuat koalisi menang.   Pertimbangan lain adalah soal posisi tawar Demokrat di kedua koalisi. Seorang petinggi Demokrat mengatakan Demokrat hanya akan menjadi partai ketiga setelah Gerindra dan Golkar, yang jumlah suaranya lebih besar, jika ikut mendukung Prabowo. Sedangkan di koalisi PDIP, Demokrat akan menjadi partai terkuat kedua.   Faktor lain adalah perhitungan elektabilitas partai. Jika bergabung dengan Prabowo, Demokrat diperkirakan memiliki tingkat keterpilihan sebesar 12,5 persen. Sedangkan elektabilitas partai itu akan lebih tinggi sekitar setengah persen jika mendukung Ganjar Pranowo.   Dua petinggi Demokrat mengatakan lobi ke PDI Perjuangan juga membawa satu misi khusus, yaitu rekonsiliasi hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri. Informasi ini dibenarkan oleh politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus. “Usulannya datang dari Demokrat,” ujar Deddy.   Pun juru bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, jika sampai terwujud, pertemuan antara Yudhoyono dan Megawati bakal membuka lebar pintu koalisi. “Akan ada kepastian koalisi,” ucap Herzaky.   Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kepada pewarta bahwa pertemuan Megawati-Yudhoyono akan dibahas seusai konsolidasi partai pengusung Ganjar Pranowo, yaitu pada Rabu, 13 September pekan ini.   Adapun dengan Gerindra, pengurus Demokrat menyimpan trauma Pemilu 2019. Saat itu Demokrat berharap Prabowo Subianto menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Namun, menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, Prabowo malah memilih Sandiaga Uno.   Petinggi Demokrat saat itu sempat mendekati koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun muncul penolakan dari partai-partai pengusung Jokowi. Demokrat akhirnya kembali mendukung Prabowo. Orang dekat Yudhoyono, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengakui adanya trauma itu. “Betul, Demokrat punya trauma,” katanya dalam program YouTube Bocor Alus Politik Tempo.   Kali ini Demokrat pun harus ikut dalam salah satu koalisi agar bisa mengajukan calon presiden saat KPU membuka pendaftaran pada Oktober mendatang. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, jika tak ikut mengusung calon presiden, Demokrat tak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029.   Kegagalan Partai Demokrat di koalisi Anies Baswedan membuat pengurus partai ini tak akan mengajukan syarat agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dalam koalisi calon presiden lain. “Kalau mau memasuki rumah, kita tanya keinginan tuan rumah yang mengajak bersama,” ujar Herzaky Mahendra Putra. ●   Sumber :   https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/169703/koalisi-pdip-partai-demokrat