Prospek Hubungan Antaragama di Arab Saudi dan Indonesia Sumanto Al Qurtuby ;  Direktur Nusantara Institute, Staf pengajar di King Fahd University of Petroleum & Minerals, Arab Saudi

KOMPAS, 4 Agustus 2021

 

 

                                                           

Di saat Indonesia sedang mengalami ujian dan tantangan serius mengenai pembangunan relasi antar dan intraumat beragama belakangan ini, Arab Saudi justru menunjukkan perkembangan menarik dan menggembirakan yang patut diapresiasi.   Ujian dan tantangan serius terkait pembangunan relasi antar dan intraumat beragama di Indonesia itu sendiri menyeruak akibat munculnya gelombang kelompok militan-konservatif agama dan elite sektarian, sejak tumbangnya Orde Baru.   Selama ini, oleh masyarakat dan lembaga internasional (misalnya, "International Religious Freedom Report" yang dikeluarkan secara berkala oleh Pemerintah Amerika Serikat), negara-kerajaan terbesar dan adidaya di kawasan Teluk dan Arab Timur Tengah ini dinilai negatif dan sangat buruk dalam hal pembangunan relasi dan dialog antar dan intraumat beragama. Mereka juga dinilai buruk dalam hal perlakuan terhadap kelompok minoritas agama, termasuk minoritas Muslim, misalnya warga Syiah. Meskipun, realitasnya tidak selalu demikian.   Buruknya penilaian masyarakat internasional itu didasari sejumlah hal. Misalnya, di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang tidak membolehkan pembangunan tempat-tempat ibadah non-Muslim. Kebebasan ekspresi beragama atau merayakan ritual agama di ruang publik bagi masyarakat non-Muslim sangat dibatasi dan dikenakan sanksi berat (dipenjara atau dideportasi) jika ada pelanggaran.   Padahal, populasi masyarakat non-Muslim cukup besar di Arab Saudi. Mereka adalah para ekspatriat atau warga imigran yang bekerja di berbagai sektor, kebanyakan di sektor “ekonomi informal”. Tercatat lebih dari 33 persen dari total jumlah penduduk di Arab Saudi adalah warga migran. Mereka datang dari berbagai negara di Afrika, Asia (khususnya Asia Selatan dan Asia Tenggara), atau Timur Tengah sendiri.   Dari segi agama, para pekerja migran ini sangat plural bukan hanya Muslim saja, tetapi juga Protestan, Katolik, Hindu dan lainnya. Menurut estimasi Global Religious Futures Project, diperkirakan ada lebih dari 1,4 juta umat Kristiani yang berasal dari berbagai negara: Lebanon, Mesir, Filipina, Suriah, atau negara-negara di Afrika. Ada juga umat Kristiani dari negara-negara Barat yang bekerja sebagai tenaga profesional.   Karena tidak ada bangunan tempat ibadah khusus, mereka menjalankan ritual peribadatan di rumah masing-masing atau di Bahrain, negara tetangga dekat Arab Saudi di ujung timur yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat.   Penting untuk diketahui, meskipun tidak ada bangunan fisik tempat ibadah non-Muslim serta pelarangan pelaksanaan ibadah di tempat-tempat umum, bukan berarti Arab Saudi “apati” dan tidak melakukan “engagement” dengan masyarakat non-Muslim.   Terbukti di bidang ketenagakerjaan di sektor pendidikan, industri, dan usaha mereka banyak menerima atau menyerap tenaga kerja dari kalangan non-Muslim maupun warga Syiah. Di universitas tempat saya mengajar saat ini juga banyak sekali staf dan dosen non-Muslim maupun Syiah.   Terobosan historis   Berkaitan dengan relasi antarumat agama ini, sejak beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan penting di Arab Saudi. Tokoh penting yang menjadi pelopor atau perintis (pioneer) di balik upaya pembangunan hubungan harmonis antaragama (Muslim-non-Muslim) maupun intra-agama (Sunni-Syiah) adalah mendiang Raja Abdullah (wafat 2015) yang dikenal sangat moderat dan pro terhadap reformasi dan perubahan positif atas aneka masalah sosial, budaya, dan agama di Arab Saudi.   Berbagai upaya reformasi atau pembaruan sosial-keagamaan yang ia rintis, kelak dilanjutkan oleh adiknya, Raja Salman, beserta Putra Mahkota Muhammad Bin Salman (MBS).   Beberapa terobosan historis yang sangat penting yang dilakukan oleh Raja Abdullah dalam hal upaya merajut hubungan harmoni dengan umat non-Muslim maupun warga Syiah dan Sunni non-Hanbali adalah sebagai berikut.   Pada tahun 2007, Raja Abdullah bertemu dengan Paus Benediktus XVI di Vatikan. Setahun kemudian ia mengundang sekitar 500 tokoh agama dari berbagai negara untuk mengadakan pertemuan antaragama di Makkah. Raja Abdullah (bersama pemimpin dari Austria dan Spanyol) juga turut mensponsori pendirian King Abdullah International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue yang berpusat di Vienna.   Pula, Raja Abdullah memprakarsai pendirian King Abdulaziz Center for National Dialogue (majlis al-hiwar al-watani), sebuah forum “dialog nasional” di Arab Saudi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk para tokoh Syiah moderat dan ulama non-Hanbali.   Upaya membangun relasi harmonis antaragama yang digagas oleh Raja Abdullah itu kemudian dilanjutkan, diperkuat, dan diekstensifkan oleh Raja Salman dan MBS yang gencar melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, khususnya dari kalangan Kristiani, baik Katolik maupun Protestan, baik di Arab Saudi maupun negara-negara lain seperti Mesir, Inggris, Amerika Serikat, dan sebagainya.   Misalnya, tahun 2017, Raja Salman dan MBS menerima kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Maronite Lebanon, Patriach Bechara Boutros Al-Rahi, beserta rombongan. Kemudian, tahun 2018, Raja Salman dan MBS mengadakan pertemuan di Riyadh dengan Kardinal Jean-Louis Tauran (beserta delegasi), presiden Pontifical Council for Interfaith Dialogue (PCID), Vatikan.   PCID, kini dipimpin oleh Miguel Angel Ayuso Guixot yang ahli di bidang studi sejarah Islam dan Timur Tengah, merupakan lembaga penting Gereja Katolik yang dibentuk oleh Vatikan untuk mempromosikan dialog antaragama sesuai dengan spirit Konsili Vatikan II (khususnya deklarasi "Nostra Aetate") agar tercipta perdamaian global serta spirit saling memahami dan menghormati antara umat Katolik dan non-Katolik di jagat raya ini.   Lalu, pada tahun 2019, Raja Salman dan MBS kembali melakukan pertemuan dengan para tokoh kristiani dari Gereja Evangelis Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joel Rosenberg. Bukan hanya di Arab Saudi, MBS dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Inggris, Mesir dan lainnya juga sering menyempatkan untuk bertemu dengan para tokoh Kristen. Di era pandemi Covid-19 ini, Arab Saudi juga menggelar beberapa kali konferensi virtual antaragama.   Santer beredar kabar kalau berbagai pertemuan dengan para tokoh Kristen (Katolik, Maronite, Koptik, Anglikan, Evangelis, dan sebagainya) tersebut bukan hanya sekadar “formalitas persahabatan”.   Lebih jauh, pertemuan-pertemuan tesebut juga untuk membangun dialog antaragama yang lebih konkret agar upaya pemerintah membangun, mengubah, atau mentransformasi Arab Saudi menjadi negara-kerajaan yang modern, moderat, dan terbuka menjadi lebih solid, mendapat dukungan masyarakat internasional, dan semakin komprehensif.   Bukan hanya di wilayah perekonomian, sains, teknologi, kebudayaan, atau emansipasi perempuan saja, tetapi juga sektor keagamaan.   Moderasi beragama   Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah memang gencar melakukan kampanye “Islam wasatiyah” atau “Islam garis tengah” (baca, Islam moderat) yang tidak “ekstrem kiri” maupun “ekstrem kanan”. Keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan “moderasi beragama” atau mewujudkan “Islam moderat” itu ditandai dengan berbagai program dan kebijakan fundamental.   Di antaranya, seperti mengubah kurikulum pendidikan (khususnya buku ajar agama), menghapus lembaga “polisi syariat” yang selama ini menjadi “momok” masyarakat, serta merestrukturisasi fungsionaris institusi penting keislaman seperti para imam dan khatib masjid maupun para ulama yang duduk di Majelis Hay’at Kibar al-Ulama.   Semua diganti dengan para klerik atau ulama yang berhaluan moderat dan berwawasan inklusif. Para penceramah dan guru agama yang berhaluan radikal-militan juga “ditertibkan” supaya tidak menyebar dan mewabah di masyarakat.   Kini, desas-desus beredar kabar, hasil pembicaraan dan pertemuan dengan para tokoh Kristiani tersebut, kalau pemerintah membolehkan wilayahnya untuk dibangun gereja agar 1,4 juta umat kristiani di Arab Saudi bisa leluasa menjalankan ibadah.   Dulu sebetulnya pernah ada gereja di Jazirah Arabia yang kini masuk wilayah Arab Saudi seperti gereja tua di Jubail yang dibangun di abad keempat Masehi (dikenal dengan sebutan Gereja Jubail atau Kanisat al-Jubail). Ada pula sumber yang mengatakan kalau di Jeddah ada sebuah Gereja Anglikan yang dibangun oleh orang-orang Inggris seabad silam.   Kawasan Najran di Arabia selatan juga dulu dikenal sebagai pusat umat Kristiani, dan bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan pernah membangun persahabatan dengan para tokoh Kristen Najran. Jadi, kalau Pemerintah Saudi memutuskan untuk membolehkan pembangunan gereja, itu sebetulnya mempunyai landasan historis yang kokoh.   Kalau pembangunan gereja (atau tempat ibadah non-Muslim lain) bisa dilakukan, maka akan menjadi “peristiwa historis” yang luar biasa. Dampak globalnya, Arab Saudi akan semakin didukung oleh komunitas internasional dalam upaya untuk memodernkan negaranya dan memoderasikan masyarakatnya.   Pelajaran penting   Ada sejumlah pelajaran penting yang bisa dipetik dari Arab Saudi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Antara lain, upaya mewujudkan relasi antaragama yang toleran dan harmonis itu akan susah terwujud jika banyak bertebaran kelompok agama militan-konservatif yang closed-minded serta elite politik yang berwawasan dan berperilaku sektarian dan etnosentris di berbagai lini kehidupan.   Oleh karena itu, pemerintah dan elemen masyarakat perlu mewaspadai secara serius dan kemudian menangani dengan tegas, cermat, dan saksama fenomena berkembangnya kelompok konservatif, militan, intoleran, sektarian, dan etnosentris di Indonesia.   Kelompok ini perlu “diruwat” dan “ditertibkan” seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Jika tidak, mereka bisa menjadi “batu penghalang” (stumbling block) bagi pemerintah dalam upaya merealisasikan jargon “moderasi beragama” dan mewujudkan Indonesia sebagai negara moderat, toleran, dan pluralis di kemudian hari. ●