Ahokisasi Sasongko Tedjo ;  Wartawan Suara Merdeka

                                              SUARA MERDEKA, 21 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SALAH satu trending topic sepekan terakhir di mediaa termasuk media sosial, adalah keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam pilkada DKI tahun 2017 lewat jalur independen. Gubernur DKI itu mengaku memilih yang gratisan untuk maju pilgub dengan dukungan ‘Kawan Ahok’ yang sudah menghimpun lebih 759 ribu fotokopi KTP dukungan dan akan dengan mudah menembus 1 juta. Sudah jauh melebihi syarat bagi calon yang maju tanpa lewat partai. Sudah menjadi rahasia umum untuk maju lewat jalur partai sangatlah mahal. Ada mahar politik dan biaya kampanye. Untuk ongkos saksi di TPS saja diperkirakan Rp 200 miliar belum yang lainnya. Darimana kelak uang itu dikembalikan? Belum lagi ikatan dari partai politik yang tentu akan menjadi beban tersendiri kalau sudah menjadi gubernur atau bupati/wali kota. Menentukan wakilnya pun tidak bebas. Fenomena ini kemudian ramai diperbincangkan sebagai upaya deparpolisasi. Sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai Ahokisasi. Yakni keberanian untuk ‘meninggalkan parpol’ dalam pilkada. Dan itu dimungkinkan oleh Undang Undang Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi ‘merevisi’nya. Sejarah politik di negeri ini juga sudah melahirkan kepala daerah yang terpilih lewat jalur independen. Sesuatu yang beberapa tahun lalu tampak mustahil. Di Jawa Tengah, pasangan Abdul Hafidz-Bayu Adriyanto memenangkan pilkada Kabupaten Rembang. Di daerah lain tercatat tidak kurang 15 kepala daerah yang terpilih tanpa melalui parpol. Maka ini adalah fenomena baru yang perlu dicermati dalam perpolitikan dan perkembangan demokrasi di tanah air. Ada beberapa hal yang bisa dicatat. Pertama deparpolisasi terjadi akhir akhir ini dalam wujud sikap masyarakat yang tidak terlalu percaya lagi kepada partai politik. Elit parpol cenderung kurang aspiratif dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Kedua, elit parpol seringkali terlalu pragmatis dan lebih suka memilih orang yang bermodal besar untuk dicalonkan tanpa melihat integritas dan kompetensinya. Atau orang yang sekadar populer misalnya dari kalangan artis. Dalam konteks ini mereka seperti menghalalkan politik uang dan akhirnya berujung pada penyuburan praktek KKN. Ketiga, kekritisan masyarakat semakin terlihat. Kalau lewat parpol dianggap sudah buntu mereka berani menyalurkan aspirasi lewat jalur lain untuk memperoleh pemimpin seperti yang diharapkan. Tidak korup, jujur dan benar-benar memihak kepada rakyat. Dari sana yang paling berkepentingan untuk melakukan introspeksi adalah partai politik. Sikap Ahok yang berani meninggalkan parpol bisa jadi merupakan cerminan protes masyarakat sehingga dukungan murni yang mengalir akan sangat sulit dibendung. Partai politik selama ini kurang cekatan dan transparan dalam melakukan perekrutan calon pemimpin. Prosedur terlalu panjang justru menampakkan ketidakcerdasan. Bahkan ada yang masih melakukan tes psikologi dan potensi dasar. Padahal track record adalah segalanya. Pemimpin tidak bisa dicetak dan dilahirkan di bangku pendidikan namun di lapangan dan oleh serangkaian pengalaman. Pemimpin juga tidak bisa instan namun telah melampaui berbagai ujian. Integritas, komitmen dan kapasitas bisa dilihat kalau kita jeli. Dan itulah seharusnya yang dilakukan partai politik. Jangan sampai mereka justru kalah pintar dari rakyat sehingga ditinggalkan. Sekarang elit politik sibuk berupaya melakukan revisi UU Pilkada untuk memperberat syarat calon perseorangan. Semakin banyak diganjal, maka semangat perlawanan itu justru akan memancar. Kita masih ingat bagaimana Tri Rismaharini berusaha digagalkan pencalonannya pada pilkada Surabaya tahun lalu namun akhirnya tetap melaju. Parpol seharusnya sudah menerima pelajaran penting dari sana. Menanggapi upaya menaikkan syarat dukungan calon independen, Ahok dengan tenang mengatakan tidak masalah karena itu hanya akan membuat ‘Kawan Ahok’ bekerja lebih keras. Keyakinannya juga didasarkan pada hasil beberapa survei yang menyebutkan kepuasan warga ibu kota terhadap gubernurnya meningkat hingga 53 persen. – Keterpilihan Ahok pun masih jauh meninggalkan nama-nama yang disebut akan maju sebagai cagub DKI seperti Adyaksa Dault, Sandiaga Uno dan Haji Lulung. Jadi? Tetaplah adagium lama mengatakan vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Maka parpol harus bisa “mendeteksi” kemana suara rakyat akan diberikan. Ahokisasi adalah pelajaran demokrasi yang hakiki. Walaupun dari kelompok minoritas dari segi etnis dan agama, tetaplah diberikan kepercayaan karena ukurannya bukan di sana. Justru itulah tanda kemajuan demokrasi yang sebenarnya. Ini tidaklah sama dengan deparpolisasi karena sebenarnya kita juga membutuhkan parpol yang kuat dan calon independen sebenarnya tidaklah ideal dalam sistem ketatanegaraan kita. Maka anggaplah ini seperti ‘goro-goro’ dalam dunia pewayangan, untuk mendewasakan parpol kita. ●

Lanskap Pilpres 2014

Lanskap Pilpres 2014 Sasongko Tedjo ;  Wartawan Suara Merdeka di Semarang

SUARA MERDEKA, 23 Januari 2013

BAGAIMANA peta persaingan pemilihan presiden tahun 2014? Masih samar-samar dan tidak mudah untuk menerawang. Satu hal yang pasti adalah akan berlangsung seru karena incumbent Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi ikut bertarung. Pakar politik cenderung berhati-hati berbicara karena dinamika politik semakin lentur, untuk tidak mengatakan makin sulit memahami politik di negeri ini. Walaupun kenyataannya hasil survei tersedia dan bisa diperbarui tiap saat. Maka menarik untuk menyimak ”Teori Politik JK” yang lucu dan sederhana tentang Pilpres 2014. Mantan wapres itu mengatakan, memahami politik saat ini, khususnya menjelang pilpres, tidaklah sulit. Pilpres ibarat Indonesian Idol atau pentas para musisi yang akan dinilai masyarakat. Penyanyi membutuhkan group band sebagai pengiring dan sebaliknya band harus mempunyai vokalis karena kalau tidak hanya memainkan musik instrumentalia. Sekarang ini ada penyanyi yang dianggap bagus tetapi tidak punya band, dan sebaliknya ada band yang sangat hebat tetapi masih kesulitan mencari penyanyi, atau mempunyai penyanyi namun dianggap belum bisa diandalkan. Belum ada yang sudah memiliki keduanya yakni penyanyi bagus dan band yang hebat. Tentu kita paham dengan apa yang dimaksud. Golkar termasuk partai yang sekarang ini berada pada urutan teratas berdasarkan hasil survei, namun calon presidennya, Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie (ARB) belum bisa diandalkan karena elektabilitasnya cenderung menurun. Sementara Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 belum mempunyai calon sama sekali, paling tidak sekarang ini. Partai itu selalu berdalih belum saatnya membicarakan capres. Bagaimana dengan PDIP? Juga sama, yakni belum jelas siapa yang akan dicapreskan. Kongres partai itu hanya mengamanatkan Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan siapa ”penyanyi” tetapi tidak mengharuskan sang ketua umum untuk menjadi capres lagi setelah dua kali kalah dalam Pilpres 2004 dan 2009. Partai-partai menengah, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memutuskan Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai capres. Demikian juga Partai Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto, dan Partai Hanura yang kemungkinan masih mencalonkan Wiranto. Namun kita tahu partai-partai itu belum tentu bisa mencalonkan karena presidential threshold yang cukup tinggi. Tahun 2009 sebesar 20 persen perolehan suara dan atau 25 persen kursi di DPR. Mereka diibaratkan sudah ada penyanyi dan band tetapi keduanya belum bisa dipastikan ikut perlombaan. Sementara tidak bisa dimungkiri realitas yang berkembang, yakni kemunculan beberapa tokoh yang dianggap memiliki kredibilitas, integritas, sangat kompeten, dan yang penting elektabilitas yang relatif baik tetapi tidak mempunyai partai politik. Mereka antara lain mantan wapres Jusuf Kalla dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Otak-atik Pasangan Melihat lanskap itu, yang sangat mungkin terjadi adalah justru banyak partai yang mencari figur untuk dicapreskan. Atau membuat kombinasi yang paling baik untuk pasangan capres-cawapres dengan pertimbangan elektabilitas. Maka survei tetap menjadi andalan untuk memotret keadaan dan memprediksi tingkat elektabilitas. Partai Demokrat  tampaknya akan cukup kesulitan kalau mengandalkan kader dari dalam. Bahkan Partai Golkar pun masih bisa goyang dan kurang mantap dengan ketua umumnya. Sebaliknya capres-capres yang telah memiliki partai, tetapi termasuk papan tengah, juga belum tentu bisa mencalonkan diri, seperti Prabowo Subianto atau Hatta Rajasa. Itulah yang membuat prediksi masih serbasamar-samar karena kelenturan politik makin menjadi-jadi dan 2013 sesungguhnya adalah tahun pencarian. Yakni, mencari siapa capres dan akan dipasangkan dengan cawapres siapa. Sayang, berandai-andai kemunculan capres dan cawapres di luar nama-nama itu juga makin tidak terbayangkan. Walaupun keinginan ada capres dan cawapres yang lebih muda selalu didengungkan, panggung politik Indonesia, khu-susnya dalam pilpres, belum memberikan ruang bagi mereka. Se-andainya ketua umum partai yang relatif paling muda seperti Anas Urbaningrum (partainya) tidak tersandung masalah korupsi Hambalang, peta itu mungkin agak sedikit berbeda. Mengotak-atik pasangan untuk diduetkan akan menjadi sebuah pekerjaan menantang bagi para petinggi partai meskipun hal itu baru bisa dilakukan dengan pasti setelah pemilihan umum legislatif digelar. Karena dari sana akan diketahui peta kekuatan dan kemungkinan sebuah partai untuk mengusung capres dan cawapres. Untuk saat ini, otak-atik pasangan baru sebatas simulasi. Pertim-bangan tradisional dan konvensional masih menjadi acuan, seperti nasionalis-Islam, Jawa-luar Jawa, tua-muda dan sebagainya. Walau-pun melihat fenomena Pilgub DKI Jakarta 2012, berbagai kejutan bisa terjadi dan pemilih sudah mulai berjalan dengan rasionalitas mereka. Apalagi pada pesta demokrasi tahun depan, struktur pemilih mulai agak ber-ubah, terutama dengan pertambahan jumlah pemilih usia muda secara signifikan. Sandera Partai Bagaimanapun kelak perkembangannya, yang jelas pilpres tetap akan disandera partai politik karena undang-undang mengatur demi-kian. Jumlah partai yang akan bertarung dalam Pemilu 2014 hanya 10 dan diperkirakan lolos semua di Senayan dengan ambang batas parlemen 3 persen. Maka, bagaimana partai politik menyiapkan capres dan cawapres akan sangat menentukan karena rakyat tidak boleh mempunyai pilihan lain selain itu. Muncul aspirasi agar ambang batas untuk pencalonan presiden dikurangi, katakanlah sama dengan ambang batas parlemen, agar capres bisa bertambah banyak dan pilihan yang disodorkan kepada rakyat pun bervariasi. Namun tampaknya partai-partai besar akan sulit melepaskan hegemoninya dan itulah yang mengakibatkan mereka akan menyandera rakyatnya sendiri dalam pemilihan presiden. Kita masih bisa berpikir positif dan optimistis karena bagaimanapun partai-partai politik belajar dari pemilu ke pemilu. Mereka ingin menang dan berkuasa maka proses penentuan capres dan cawapres akan lebih mengutamakan elektabilitas figur. Pemilihan presiden itu memilih figur, bukan partai. Sudah terbukti untuk kali ke sekian tidak ada korelasi yang kuat antara parpol dan capres. Maka diharapkan partai-partai itu akan memilih figur yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Sekali lagi, survei dan pollingbisa menjadi indikator selain rekam jejak masing-masing yang sudah pasti bisa dilihat bersama. Ada harapan bagi penyanyi yang tidak mempunyai band karena band yang bagus pun masih akan mencari penyanyi andal. Atau setidak-tidaknya sebagai pasangan duet untuk memenangi persaingan. ●

Ekonomi pada Tahun Politik

Ekonomi pada Tahun Politik Sasongko Tedjo ;  Wartawan Suara Merdeka di Semarang

SUARA MERDEKA,  05 Januari 2013

Dulu, sering dikatakan ekonomi dan politik itu ibarat dua sisi keping mata uang. Artinya, keduanya saling bergantung dan memengaruhi. Tetapi sekarang tidak selamanya begitu. Kegaduhan politik yang bakal terjadi pada 2013 diyakini tidak akan sampai menggoyahkan perekonomian yang sudah memiliki basis pertumbuhan kuat. Terkecuali kegaduhan politik itu menjadi destruktif dan tidak produktif. Ibarat kapal sedang melaju di samudera, ombak tenang tetapi kapal bisa oleng karena penumpang ribut di dalam. Tampaknya kegaduhan politik tak mengganggu ketenangan ekonomi. Masyarakat juga sudah mulai memiliki imunitas politik karena tak peduli lagi dengan persoalan yang diangkat ke permukaan dan itu lebih terkait urusan elite. Maka yang terjadi pastilah business as usual. Bahkan tahun politik juga bisa ditandai dengan penggelontoran uang yang lebih besar dan dari sisi ekonomi itulah yang dinamakan demand. Harap dicatat, konsumsi alias permintaan itulah yang menjadi penopang perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kendati ekspor melambat dan impor meninggi sehingga mengakibatkan defisit, dunia bisnis tetap tegak karena konsumsi masyarakat yang luar biasa. Maka tanpa gebrakan apa pun, atau yang sering disebut ekonomi autopilot, pertumbuhan ekonomi sekitar 6-6,5% sudah pasti tercapai. Apa modalnya? Sebanyak 240 juta penduduk Indonesia yang tiap hari mengonsumsi barang dan jasa. Dulu, jumlah penduduk yang besar ibarat musibah dan problem berat yang mengadang. Sekarang hanya negara dengan penduduk padat yang bisa tetap tumbuh di atas 5% per tahun, yakni China, Indonesia, dan India. Mestinya Amerika Serikat juga termasuk paling padat penduduknya namun gangguan sistem internal mereka sendiri yang membuat negara adidaya itu menjadi makin tak berdaya. Seberapa dahsyat tingkat konsumsi bisa menopang perekonomian? Sekadar contoh, industri motor di Indonesia tahun ini diperkirakan meraup omzet tidak kurang Rp 300 triliun. Itu baru motor, belum mobil. Itu baru sektor otomotif belum sektor properti dan retail. Pernahkan disadari bagaimana penjualan properti di Jakarta, semisal apartemen, yang dalam sehari bisa terjual ratusan unit yang berarti juga ratusan miliar rupiah. Maka dalam setahun itu sudah melampaui nilai APBN kita. Itulah keampuhan sektor konsumsi. Belum lagi kalau kita menengok transaksi di ratusan gerai Carrefour, Hypermart, Giant, dan raksasa lain retail  di seluruh Indonesia. Rumus lama makroekonomi Y = C + I + G tetaplah berlaku. Hanya sekarang G alias government spending sering terhambat realisasi dan penyerapan anggaran saking takutnya salah prosedur alias korupsi. Sementara huruf I (investasi) masih cukup baik, apalagi kalau tidak diganggu kendala-kendala klasik, seperti kelemahan infrastruktur, perizinan berbelit, dan kasus buruh yang makin merebak. Melihat struktur ekonomi yang demikian maka tidaklah sulit menjalankan roda perekonomian asalkan kestabilan sektor finansial dan moneter tetap terjaga. Terbukti, presiden dan kabinet  lebih sibuk mengurusi skandal politik dan hukum saja, tidak apa-apa karena toh dunia bisnis tetap berjalan seperti apa adanya. Proyeksi 2013 Tahun ini banyak yang lebih optimistis dengan perekonomian kita. Kegaduhan politik, asalkan tidak berimbas pada konflik horizontal, masih bisa diakomodasi, bahkan bisa menjadi stimulan baru dengan banyaknya belanja politik untuk kampanye, baik melalui iklan di media maupun kegiatan lain. Maka berbagai lembaga penelitian, termasuk pemerintah dan Bank Indonesia, masih berani mematok angka pertumbuhan 6-7%.  Dengan inflation rate yang terjaga di bawah 5% maka dalam tahun depan relatif tidak ada gejolak. Kondisi perekonomian internasional yang tahun lalu agak memburuk, terutama dengan kebangkrutan fiskal di negara-negara Eropa sudah mulai menemukan solusinya. Pereko­nomian Eropa yang sempat negatif pada 2012 akan bisa kembali positif walaupun hanya sekitar 1,1%. Tetapi Amerika Serikat, Jepang, dan Korsel akan lebih mendorong perbaikan ekonomi global karena mereka sudah meng­alami pertumbuhan yang makin baik. Ada­pun China masih tetap menjadi jaminan ke­sta­bilan ekonomi di dunia dengan laju per­tum­buhan yang tak terkalahkan. Keempat negara itu harus saya sebut karena sangat me­mengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, terutama dari sisi investasi dan ekspor. Atas dasar pertimbangan itulah maka defisit perdagangan kita yang memburuk pada 2012 bisa diperbaiki karena peluang ekspor yang ma­kin terbuka. Pada periode Januari-November 2012 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 1,33 miliar dolar AS. Pe­nurunan ekspor juga diakibatkan oleh tren global yang memburuk, terutama penurunan harga komo­ditas ekspor kita, seperti batu bara. Dengan perbaikan situasi global tadi maka ekspor tahun ini diperkirakan meningkat dan defisit perdagangan akan kembali ditekan. Faktor Ketidakpastian Sebenarnya perkiraan-perkiraan di atas itu ibarat menebar optimisme namun harus tetap dibarengi kewaspadaan tinggi. Asumsi ekonomi selalu mudah dibuat dalam kondisi ceteris paribus. Realitasnya, dinamika global ataupun regional selalu terjadi kendati masih tetap dalam kendali. Di samping itu, persoalan pembangunan ekonomi tidak sebatas pada asumsi-asumsi makro yang sering hanya berbicara soal kestabilan dan pertumbuhan, namun bukan pemerataan. Maka haruslah tetap memperhatikan faktor ketidakmerataan dan kemiskinan yang masih sangat besar karena dari sanalah risiko kerusuhan sosial bisa muncul. Ketidakpastian terbesar justru pada transformasi fiskal. Apakah pe­merintah berani melakukan kebijakan radikal dengan mengurangi atau menghapuskan subsidi BBM yang makin membebani anggaran? Logikanya, subsidi yang berjumlah ratusan triliun ru­piah dan salah sasaran itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan prasarana sosial atau lebih khusus lagi untuk program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Tetapi lagi-lagi pada tahun politik, kebijakan ekonomi yang bakal menambah bobot persoalan politik pastilah dihindari. Maka kita belum dapat mengharapkan terjadinya transformasi fiskal pada 2013 dan itu berarti kesenjangan sosial ekonomi akan makin lebar. Apalagi kebijakan ekonomi masih selalu memihak kelas menengah atau kelompok mapan yang mempunyai potensi politik besar. Data yang dilansir Badan Pu­sat Statistik (BPS) baru-baru ini me­nyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin di negara kita pada September 2012 sebesar 0,3% dibanding Maret  2012. Da­lam angka kumulatif berarti ada 28,59 juta orang atau menurun di­banding sebelumnya yang 29,13 ju­ta orang. Namun dilihat dari In­deks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, justru naik. Pada Maret 2012 In­deks Kedalaman Kemiskinan 1,88, kemudian pada September menjadi 1,90. Demikian pula de­ngan Indeks Keparahan Kemis­kinan naik dari 0,47 menjadi 0,48. Maka persoalan terpenting dalam ekonomi pembangunan masih belum berubah, yakni bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pemerataan. Dengan demikian kemiskinan berkurang dan itu secara makro juga berarti peningkatan demand yang lebih besar lagi. Tidaklah mengherankan apabila Indonesia sudah masuk dalam kelompok 20 negara terbesar di di dunia karena 1-2 dekade mendatang diharapkan menjadi lima besar bersama China, Amerika Serikat, dan India. Seharusnya para pengelola dan pemimpin negeri ini tidak berpikir satu dua tahun ke depan yang diperkirakan sudah pasti aman namun tetap mampu merumuskan langkah transformasi fiskal ke depan agar percepatan pertumbuhan bisa dilakukan dalam struktur yang sehat, dalam arti mampu mengurangi kesenjangan sosial. Ekonom Tony Prasetiantono sering melontarkan joke bahwa Indonesia beruntung karena sepak bolanya tidak maju dan pengurus PSSI terus berantem. Pasalnya, negara yang sepak bolanya bagus, seperti negara-negara Eropa, justru limbung ekonominya. Indonesia sebenarnya lebih beruntung karena ekonominya bisa jalan bagus seperti sekarang padahal nyaris tanpa beleid apa-apa alias autopilot. Kasus Century atau Hambalang tak bisa meleng­serkan kekuasaan karena kita su­dah terbiasa dengan saling me­nyandera dalam politik. Jadi, ja­ngan khawatir dengan tahun politik karena di negara kita tiap tahun adalah tahun politik. ●

Dicari Wirausaha Muda

Dicari Wirausaha Muda Sasongko Tedjo ;  Wartawan Suara Merdeka, Ketua Panitia ’’Idemuda’’ Kadin Jateng

SUARA MERDEKA, 21 November 2012

INDONESIA memulai era swastanisasi pada pertengahan 1980-an, tepatnya tahun 1986 setelah pemerintah meluncurkan serangkaian paket pertama deregulasi dan debirokratisasi. Inilah awal kebangkitan ekonomi swasta setelah sebelumnya APBN lebih mendominasi gerak pertumbuhan ekonomi didukung oleh ekspor migas yang luar biasa besarnya. Ibarat blessing in disguise, kemampatan rezeki minyak mulai mendorong kesadaran untuk membangkitkan ekonomi swasta. China memulai pada satu dekade sebelumnya yakni pertengahan 1970-an. Meskipun hanya berjarak 10 tahun harus kita akui kemajuan yang dicapai negeri itu jauh lebih dahsyat. Angka pertumbuhan ekonomi rata-rata sudah dua digit atau di atas 10%, sedangkan kita baru bergerak 5-6%. China dengan penduduk lebih 1 miliar jiwa sekarang bahkan menjadi raksasa ekonomi dunia, menyamai Amerika Serikat. Selain banyak faktor yang menunjang geliat bisnis di negara itu, seperti infrastruktur, insentif pemerintah, dan politik yang sangat stabil, salah satu kunci penting bagi pendorong ekonomi China adalah keberadaan wirausaha. Pelaku-pelaku bisnis atau entrepreneur itulah yang menjadi penentu. Di Indonesia pertambahan pelaku usaha masih relatif lambat. Pelaku usaha di berbagai bidang bisnis masih didominasi pemain-pemain lama. Jangankan dibandingkan dengan China, dibanding Singapura atau Malaysia saja kita masih kalah jauh. Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,56% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Padahal Malaysia sudah mencapai 4%, Thailand 4,1%, dan Singapura 7,2%. Kalau tidak segera ditambah atau bertambah jangan heran kalau akhirnya kebutuhan wirausaha domestik justru diisi oleh pemain-pemain asing. Bukan hanya sepak bola yang harus mengimpor pemain asing, untuk wirausaha pun Kita harus membutuhkan kehadiran mereka. Sungguh ini sebuah ironi di negara yang berpenduduk sekitar seperempat miliar jiwa. Virus Enterpreneur Forum Enterpreneur Summit 2011 sudah merekomendasikan penambahan 5 juta wirausaha baru sampai tahun 2025. Jumlah itu sangat banyak, apalagi sampai sekarang belum banyak lembaga pendidikan khusus yang mampu mencetak wirausaha muda. Masih ada jarak dengan dunia perguruan tinggi yang lebih banyak memberikan pelajaran teori daripada praktik. Mereka juga tak pernah mempersiapkan mental wirausaha kepada mahasiswa. Terobosan kultural bisa dilakukan melalui pendidikan di jalur formal. Karena kendala terbesar justru faktor budaya mengingat sebagian besar masyarakat kita masih memiliki mindset lama yang menempatkan pengusaha dan wirausaha di bawah birokrasi atau pegawai negeri/BUMN. Masyarakat yang sebagian besar masih lebih menghargai status ketimbang karya. Inilah yang disebut dengan being society padahal dalam dunia modern yang lebih penting adalah penghargaan atas karya dan tingkat produktivitas. Maka, haruslah digeser dari being society menjadi doing society. Dalam praktik paling sederhana adalah mengubah sikap mental para orang tua, dari selama ini selalu ingin mencari menantu PNS ke depan justru bangga bila bermenantukan anak muda yang mempunyai usaha sendiri walaupun masih kecil-kecilan. Maka sangatlah tepat dan strategis langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan berbagai instansi, baik pemerintah maupun organisasi seperti Kadin, Hipmi, kalangan perbankan dan dunia pendidikan, untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan virus entrepreneur kepada anak-anak muda. Mereka diajarkan tentang semangat berwirausaha. Menjadi kaya itu adalah hak asalkan tidak diperoleh lewat korupsi sehingga perlu belajar mempunyai usaha mandiri. Sikap hedonisme masyarakat di satu sisi bisa positif asalkan dibarengi motivasi bekerja keras untuk memperoleh sebanyak-banyaknya uang, dan bukannya justru menumbuhkan dampak negatif, yakni mental jalan pintas atau korupsi. Jargon untuk itu sudah banyak, sementara ikon-ikon pengusaha muda yang baru dilahirkan sudah bermunculan di berbagai bidang. Sebut misalnya Sandiaga S Uno, Chairul Tanjung, Anindya Bakrie, Kukrit Suryo Wicaksono dan lain-lain. Atau yang kelasnya masih menengah ke bawah tetapi sangat inspiratif untuk mendorong anak muda berbisnis juga tidak kurang seperti Saptuari dengan kedaidigital.com-nya dan masih banyak lagi. Potensi Raksasa Pemerintah perlu mempersiapkan serangkaian kebijakan, termasuk pemberian insentif untuk mendorong kemunculan wirausaha-wirausaha baru, terutama anak-anak muda. Apalagi momentum itu sudah sangat tepat untuk tidak dikatakan agak terlambat. Maka mulai orientasi di bidang keuangan dan perbankan sampai dengan urusan perizinan, haruslah dipermudah. Berbicara soal modal wirausaha kita tidak usah berbicara soal angka ratusan juta atau miliaran rupiah. Usaha mikro yang sekarang digalakkan justru diawali dengan modal di bawah Rp 50 juta. Bahkan di bawah Rp 10 juta pun sudah bisa dijadikan awal dari usaha baru, seperti yang disyaratkan dalam ’’Idemuda’’ yang digelar Kadin Jateng dan Suara Merdeka. Kita tentu masih ingat petuah tokoh senior entrepreneur di Indonesia yakni Ciputra, yang mengatakan dalam dunia bisnis, ide dan kreativitas justru yang lebih penting karena uang atau modal itu relatif lebih gampang karena akan datang dengan sendirinya. Usaha mikro seperti yang banyak memunculkan wirausaha muda belakangan ini memang lebih banyak masuk di sektor informal namun hal itu tidak masalah sebab nanti ketika secara bertahap mulai besar, dengan mudah dapat diformalkan. Misalnya harus mulai memiliki NPWP dan perizinan yang diperlukan. Contoh konkretnya adalah usaha kos yang makin berkembang karena kebutuhan yang sangat besar. Yang jelas potensi Indonesia sangatlah raksasa di bidang ekonomi. Bayangkan penduduk yang padat adalah potensi pasar luar biasa. Jumlah kelas menengah di Indonesia yang mempunyai daya beli relatif besar akan mencapai 45 juta orang pada akhir tahun ini. Jumlah itu akan membengkak menjadi 90 juta konsumen pada 2030. Semuanya membutuhkan pasokan barang dan jasa yang sangat beragam. Siapa yang akan memenuhi kalau bukan para wirausaha tersebut. Maka negeri ini sedang mencari wirausaha-wirausaha baru, terutama dari generasi muda. Karena pada saat yang sama, kita harus memikirkan ledakan angkatan kerja baru yang pada tahun 2030 mencapai 43 juta jiwa. Siapa lagi yang bisa diharapkan memecahkan problem kebangsaan kita ini kalau bukan kelahiran wirausaha-wirausaha itu. ●

Jokowi oh Jokowi

Jokowi oh Jokowi

Sasongko Tedjo, Wartawan SUARA MERDEKA di Semarang

SUMBER : SUARA MERDEKA, 05 April 2012

WALI Kota Surakarta Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi mempunyai ketenaran luar biasa, paling tidak dibanding kepala daerah lain di Indonesia. Kini dia menjadi newsmaker sehingga seakan-akan semua media gemar memberitakan sepak terjangnya. Setelah terakhir resmi menjadi calon gubernur DKI diusung PDIP, kabar baik masih saja datang. Jokowi masuk daftar nominasi wali kota terbaik sedunia versi The City Major Foundation. Tetap saja menarik walaupun kita belum tahu seberapa kredibel lembaga tersebut.

Saya pun termasuk pengagumnya karena gaya kepemimpinannya yang sangat kontroversial dalam arti positif. Ia seperti melawan arus di tengah merebaknya pejabat yang bergaya hedonis, korup, dan haus kekuasaan. Ia seperti mampu menjadi teladan dan anutan di tengah kegersangan pemimpin yang dianggap mengerti rakyatnya. Bahkan konon kabarnya rela kekayaannya menurun setelah 5 tahun menjabat wali kota.

Citra Solo sebagai kota dengan slogan Spirit of Java pun makin moncer. Kendati gambaran sejatinya belum tentu seindah namanya. Belum tentu sebagus promosi yang didengung-dengungkan Namun tetaplah ada ë’’sesuatu’’ di sana. Paling tidak wali kota yang satu ini tampaknya benar-benar dekat dengan warganya dan memperoleh dukungan sangat besar. Ketika ia akan maju sebagai cagub DKI, banyak yang merasa keberatan. Poster-poster besar terpampang dengan tulisan: Biarkan Jokowi tetap di Solo. 

Sebenarnya dalam ukuran yang lebih riil keberhasilan Jokowi belum terlalu tampak. Tetapi bukan berarti pencitraannya hanyalah pepesan kosong. Ada ajaran nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Moralitas dalam kepemimpinan adalah sesuatu yang langka pada saat ini. Itulah yang masih dimiliki Jokowi. Prinsip moralitas yang baik sangatlah sederhana namun tidak mudah menjalankannya.

Kita tidak boleh menggunakan orang, tidak boleh membunuh orang untuk menyelamatkan orang lain, dan kita harus melakukan apa yang menguntungkan orang yang terkena tindakan kita (James Rachels, 2003). Moralitas yang baik seperti itu hampir selalu diabaikan para pemimpin kita, baik di pusat maupun daerah. Maka keberadaan seorang Jokowi benar-benar memberi makna besar. Salah satu langkah fenomenal yang dilakukan misalnya adalah ketika ia berhasil menggusur ratusan pedagang dengan damai. Walaupun harus berdialog berulang-ulang hasilnya sangatlah diterima karena tidak ada yang dirugikan. Tidak perlu menggunakan Satpol PP.

Kepemimpinan yang mampu meneladani membawa arus perubahan besar di lingkungan internal birokrasi ataupun masyarakat luas yang merasa mempunyai pemimpin andal dan tepercaya. Kita belum sampai menilai dari indikator yang lebih objektif dan luas. Kita sudah merasa terwakili dan tercukupi manakala melihat sang pemimpin mampu mengayomi dan memberi teladan. Jauh dari godaan untuk mengurus kepentingannya atau memperkaya diri sendiri. Saya yakin partai pengusungnya pun tak meminta jatah ’’upeti’’ terlampau besar karena ikut menyesuaikan.

Bahaya Popularitas

Popularitas begitu mudah diraih berkat pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Siapa yang tak kenal Jokowi yang juga sudah menerima banyak dukungan lewat jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Yang dikhawatirkan kemudian adalah pada kontrol diri akibat terlalu populer.
Tidaklah perlu diragukan komitmen dan konsistensi seorang Jokowi terhadap nilai-nilai moral kepemimpinan yang sudah menjadi wataknya. Namun popularitas yang tinggi bisa membuat seseorang ’’mabuk’’ karena mendengar banyak tepuk tangan dan pujian. Bak seorang penari yang sangat bersemangat karena iringan musiknya juga makin bersemangat. 

Akibatnya justru bisa bertindak di luar proporsi atau pun hanya sekadar ingin meningkatkan pencitraan diri. Padahal sebenarnya sudah tidak dibutuhkan karena yang harus segera dipenuhi justru soal-soal yang lebih substansial.
Mirip dengan Jokowi adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga popularitasnya meroket karena berbagai tindakan nyentrik yang dilakukan. Semua menyorotinya ketika ia dengan sigap membuka pintu tol gara-gara petugasnya belum datang sehingga antrean mobil begitu panjang.

Masyarakat merasa senang dan bangga karena apapun yang dilakukan pemimpin semacam itu sangat prorakyat. Membela kepentingan masyarakat dan menjauhkan dari kepentingan pribadi. Tetapi bisa menjadi sesuatu yang menjemukan manakala pencitraan yang lebih sering terjadi dan mungkin bisa dikesankan agak kebablasan. 

Ada contoh lain terkait Jokowi. Dukungan penuh bahkan cenderung berlebihan terhadap mobil Esemka, tentu menjadi sesuatu yang perlu diapresiasi. Namun segala sesuatunya harus dilakukan dengan terukur agar ia tak lupa bahwa dirinya ’’hanyalah’’ seorang wali kota. Demikian juga ketika Dahlan Iskan tidur di rumah penduduk beralaskan tikar. Pastilah mengundang simpati masyarakat namun tetaplah tak boleh dilupakan bahwa Dahlan ’’hanyalah’’ Menteri BUMN. Apa sih maunya? Begitulah orang mungkin bertanya.

Cagub DKI

Sampailah akhirnya pada soal pencalonan Jokowi dalam pilkada DKI. Walaupun kita tak tahu apakah itu lebih karena desakan partai atau memang keinginan pribadi, majunya Jokowi menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta memang patut dipertanyakan. Sebenarnya ia secara tak sadar melanggar dari komitmen moral yang selama ini dipegangnya. Juga ada masalah etika politik di sana. Karena sebenarnya ketika maju untuk periode kedua memimpin Surakarta, Jokowi sudah mengikatkan diri untuk memimpin selama 5 tahun.

Ternyata sekarang belum ada separo jalan sudah berniat meninggalkan tugas itu. Di sinilah yang patut disesalkan terlepas dari itu sebagai sebuah kelaziman dalam politik atau juga tak ada dilanggar secara hukum. Mungkin banyak juga warga Solo merelakan, dan bahkan bangga karena dianggapnya menjadi gubernur DKI itu seperti naik pangkat. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya, yakni tak berhasil? Akankah ini menjadi antiklimaks bagi Jokowi?

Saya bukan analis politik yang mampu memprediksi peluang Jokowi dalam pilkada DKI. Tetapi ada penggambaran sederhana tentang keberhasilan pemimpin yang juga ditentukan oleh ruang dan waktu. Ketika Pak Mardiyanto sukses memimpin Jawa Tengah dan pada waktu yang hampir bersamaan Pak Sutiyoso juga dianggap berhasil memimpin DKI, pada waktu itu saya berandai-andai. Yakni, seandainya keduanya ditukar tempat maka bisa jadi keduanya bakal gagal. Argumennya sederhana karena lebih kepada karakter masing-masing.

Sulit untuk menemukan teori yang tepat untuk membuktikan argumen itu namun terus terang ada kekhawatiran karena sebenarnya sukses Jokowi itu ya hanya untuk Solo bukan untuk tempat lain apalagi Ibu Kota yang bak rimba belantara. Memang pemimpin yang andal harus bisa ditempatkan di mana pun dan berhasil. Tetapi tetap saja ada dalam teori manajemen yang disebut dengan the right man in the right place. Mudah-mudahan saya keliru tetapi saya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran itu. ●

Pragmatisme Pers

Pragmatisme Pers

Sasongko Tedjo, WARTAWAN SUARA MERDEKA,

KETUA BIDANG ORGANISASI PWI PUSAT 2008-2013

Sumber : SUARA MERDEKA, 10 Februari 2012

MENKOMINFO Tifatul Sembiring mengkritik tema yang diusung Hari Pers Nasional (HPN) tentang kebebasan pers. Menurutnya, kebebasan pers di Indonesia sudah tak ada masalah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah menjamin kebebasan pers, sementara itu sistem politik otoriter sudah lama ditinggalkan. Kebebasan pers di Indonesia bahkan banyak dinilai termasuk paling maju di dunia.

Pernyataan itu tidak salah, terutama bila dilihat dari sisi pemerintah dan sistem perundang-undangan secara normatif. Dibandingkan dengan masa Orde Baru jelas terjadi pembalikan 180 derajat. Namun pernyataan Menkominfo di Konvensi Media Massa dalam rangka HPN 2012 di Jambi pada 8 Februari lalu itu disanggah oleh Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan dan Ketua PWI Pusat Margiono.

Dikatakan, kebebasan pers dalam pengertian yang lebih hakiki bukan hanya dalam posisi ketika berhadapan dengan pemerintah. Kebebasan pers adalah praktik jurnalistik yang benar-benar mengedepankan etika dan profesionalisme. Dengan demikian fungsi idiilnya tetap terjaga. Keberpihakannya jelas, demi kemajuan masyarakat dan bangsanya.
Di sinilah kita akan menemukan masih banyaknya kendala dan juga ancaman bagi kebebasan pers, baik dari internal pers maupun eksternal.

Pengaruh pemerintah menjadi salah satu faktor dan bukan lagi satu-satunya dan hal ini baru bisa terlihat dari praktik jurnalistik yang ada. Dengan demikian haruslah dapat dipahami, termasuk oleh Menkominfo bahwa jalan untuk mencapai kebebasan pers yang hakiki masih panjang dan memang harus terus-menerus diperjuangkan. Dalam hal ini kita kembali kepada teori lama bahwa pers adalah subsistem dari sistem sosial politik ekonomi dan budaya masyarakat.

Industrialisasi Pers

Lembaga pers adalah lembaga ekonomi, jadi media massa, baik cetak ataupun elektronik, tak akan bisa lepas dari industri dan mekanisme pasar. Industri pers bahkan menjadi industri raksasa yang membuat pelaku korporasinya kaya raya. Dengan ditopang oleh kue iklan yang tahun ini bakal mencapai Rp 80 triliun maka industrialisasi pers akan terus berkembang di masa depan. Baik media tradisional maupun media baru seperti media online akan sangat prospektif sekaligus kompetitif.

Struktur pasar yang cenderung oligopolistik pada industri pers adalah ancaman pertama kebebasan pers. Kepemilikan media, terutama ekektronik, hanya terpusat pada beberapa kelompok usaha besar. Penguasaan pers pada kelompok bisnis tertentu tidak hanya perlu diwaspadai dari aspek persaingan usaha tapi juga dari sisi konten. Inilah ancaman kebebasan pers yang pertama, yakni intervensi kepemilikan media yang mengakibatkan distorsi. Tentu ini bukan sesuatu yang salah atau dapat disalahkan. Masalahnya menjadi serius manakala lembaga pers sebagai lembaga publik, apalagi yang memakai ranah publik seperti lembaga penyiaran, hanya menyuarakan kepentingan kelompok tertentu dan mengebiri kepentingan masyarakat luas.

Intervensi terhadap media juga datang dari luar karena begitu banyak pihak yang berkepentingan untuk menggunakan pers sebagai alat atau medium untuk menyuarakan kepentingan. Dengan pola transaksional terbuka atau tidak transparan maka lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah, terutama partai politik dan lembaga bisnis, berusaha masuk dalam wilayah konten.

Mungkin terlalu naif untuk mengedepankan masalah ini namun sangat penting untuk menggambarkan fenomena tentang ancaman kebebasan pers yang datang dari berbagai penjuru. Masalahnya kembali kepada seberapa jauh ketahanan lembaga media dan wartawan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Justru di sinilah letak persoalannya, yakni kelemahan lembaga media dan wartawan sebagai pelaku utama industri pers yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

Ancaman ketiga ini bersifat internal karena dari sekitar 350 media surat kabar harian di Indonesia boleh dikatakan sebagian besar belum menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan mampu memberi kesejahteraan yang relatif baik, terutama kepada wartawan. Untuk bertahan hidup dan berkembang dilakukanlah pola-pola transaksional konten yang pada hakikatnya mengesampingkan etika jurnalistik. Pada tingkatan ini kita sering toleran dengan alasan pragmatis.

Di sisi lain kebijakan redaksional terdikte oleh pasar dan persaingan. Masih bagus kalau arahnya adalah kepuasan konsumen namun apabila warnanya berubah karena faktor-faktor intervensi tadi tentu itu bukan kondisi yang diinginkan. Ancaman terberat ketika banyak wartawan yang mudah tergoda intervensi demi kepentingan ekonominya yang seringkali bisa dimaklumi.

Kelemahan wartawan dari sisi etika dan profesionalisme merupakan masalah serius yang harus diatasi dan ini menjadi tanggung jawab lembaga pers ataupun organisasi profesi seperti PWI. Exit strategy-nya jelas, yakni peningkatan kompetensi dan standardisasi seperti yang sudah mulai dilaksanakan dan membuat industri pers menjadi industri yang sehat dalam kompetisi.

Ini mudah dirumuskan tapi sulit dipraktikkan, artinya masih perlu perjuangan berat dan panjang untuk mencapai kebebasan pers yang paling hakiki. Pe-merintah dan masyarakat sebagai faktor eksternal juga sangat menentukan.
Misalnya ketika perilaku koruptif masih tumbuh subur maka sangat mungkin pers pun terkena imbasnya.

Pelaku pers dan insan wartawan seharusnya me-nyadari tentang masih tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga pers. Ini adalah modal besar untuk terus melakukan pembenahan. Para pemilik media pastilahmenyadari bahwa bisnis media adalah bisnis kepercayaan. Jadi ancaman kebebasan pers adalah musuh kita bersama. ●