REKONSIALISASI POLITIK

Energi Pertemuan Prabowo-Jokowi

 TOTO SUGIARTO

KOMPAS, 25 Juli 2019

 

Pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan cermin bening keberhasilan bangsa ini melaksanakan proses demokrasi. Sepanas dan seruncing apapun persaingan, dapat diakhiri dengan pertunjukan keharmonisan.

Penghormatan terhadap Hak Warga Negara

Penghormatan terhadap Hak Warga Negara Toto Sugiarto  ;   Direktur Eksekutif Riset Indonesia, Analis  Exposit Strategic;  Pengajar  Universitas Paramadina

                                                     KOMPAS, 10 Februari 2018

                                                           

Sejak 20 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih dengan tajuk gerakan pencocokan dan penelitian serentak untuk keperluan Pilkada 2018 ini melibatkan 350.000 petugas pemutakhiran data pemilih. Target gerakan pencocokan dan penelitian yang akan berlangsung hampir satu bulan ini akan mendata 1.750.050 rumah di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten). Pencocokan dan penelitian akan dilaksanakan hingga 18 Februari 2018.  Berbagai masalah yang mungkin muncul dalam proses pencocokan dan penelitian—seperti adanya pemilih yang tidak memiliki KTP, memiliki KTP tetapi belum KTP elektronik, pemilih sudah pindah alamat—perlu dicatat dan dicari penyelesaiannya. Jika tidak mampu diselesaikan, berbagai temuan tersebut berpotensi mengulang masalah kacaunya daftar pemilih tetap (DPT) pemilu/pilkada sebelumnya. Apakah bangsa ini lebih bodoh daripada keledai sehingga akan terperosok pada lubang yang sama, bahkan lebih dua kali? Menurunnya kualitas pemilu berakibat pada menjauhnya bangsa ini dari kondisi demokrasi terkonsolidasi. Padahal, Pemilu 2019 seharusnya merupakan pemilu terakhir era transisi demokrasi untuk masuk pada kondisi demokrasi terkonsolidasi. Bangsa ini hendaknya tidak terlalu lama terombang-ambing dalam kondisi flawed democracy. Kondisi demokrasi yang tidak juga masuk pada ”kematangannya”, jika terlalu lama, akan berbahaya. Bandul demokrasi bisa berbalik arah. Sistem yang buruk Secara umum, masalah seputar daftar pemilih ini berawal dari DP4. Mengapa? Karena DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU bisa dibilang tidak akurat. Pada dasarnya data penduduk memang tidak akan pernah akurat. Kondisi perubahan riil penduduk, seperti pindah alamat, kelahiran, dan kematian, akan selalu di depan pencatatan. Belum lagi jika perubahan tidak dicatatkan. Ketidakakuratan DP4 diperparah karena proses KTP elektronik masih belum rampung. Selain itu, buruknya daftar pemilih selama ini terjadi akibat tidak optimalnya sinkronisasi dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU. Awal yang memang penuh masalah, KPU yang tidak optimal dalam memutakhirkan data yang bermasalah dan sistem informasi data pemilih (sidalih) yang penuh misteri memupus harapan akan terdaftarnya seluruh warga negara yang berhak memilih serta tidak adanya ”pemilih siluman”.  Sistem informasi data pemilih, yang dikatakan KPU sebagai sistem informasi data pemilih yang bisa dipercaya, pada akhirnya menjelma menjadi sistem data pemilih yang paling sulit dipercaya keakuratannya. Tidak dilakukannya uji publik secara memadai dan tidak transparannya sistem tersebut semakin memunculkan keraguan dan kecurigaan. Buruknya proses dan keraguan terhadap sistem informasi data pemilih ini memunculkan kekhawatiran akan banyaknya warga negara yang tidak bisa memilih. Padahal, memilih adalah hak konstitusional warga negara. Meskipun berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekarang ini warga negara dapat memilih dengan menggunakan KTP, tetap saja hal itu tidak menghilangkan potensi banyaknya warga negara yang tidak bisa memanfaatkan hak pilihnya. Dengan kata lain, banyaknya warga negara yang tidak terdaftar akan menurunkan tingkat partisipasi. Warga yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan informasi/undangan cenderung tidak datang ke TPS. Masalah juga masih muncul dari belum rampungnya KTP elektronik. Dengan masalah ini, adanya warga negara yang tidak bisa memilih adalah kesalahan negara, yakni kesalahan negara karena tidak mampu memberi KTP elektronik kepada seluruh warga negara yang berhak. Seharusnya KPU mengoptimalkan segenap jajaran komisioner dan birokrasi di semua tingkat untuk mencapai hasil yang baik. Sejalan dengan hal itu, perkembangan sistem informasi data pemilih seharusnya dapat dipantau publik.  Muara dari semua harapan itu adalah bangsa ini terhindar dari terperosok pada lubang yang sama: kekacauan DPT selama ini. Dituntut peran Bawaslu KPU hendaknya tidak berhenti pada gebyar gerakan pencocokan dan penelitian serentak seperti ditunjukkan beberapa waktu lalu. KPU juga tidak hanya berhenti pada gerakan simbolis mendatangi dan mendata ibunda Presiden Joko Widodo dan Sumanto. Setelah gebyar, KPU harus serius dalam mendata warga negara yang berhak memilih. Keseriusan KPU dalam melakukan perbaikan daftar pemilih dan transparansi serta terjaminnya akses terhadap sistem informasi data pemilih merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak pilih rakyat. Oleh karena itu, dengan organ yang sekarang ini sudah terbentuk sampai ke tingkat pemerintahan terbawah, serta dana negara yang memadai, seharusnya KPU bisa melakukan hal yang lebih baik. Di sisi lain, diperlukan peran optimal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi proses menuju terbentuknya DPT yang baik. Bawaslu juga hendaknya tidak berhenti pada gebyar pengawasan pencocokan dan penelitian dengan foto-foto para komisioner yang menawan. Mengingat pentingnya penciptaan DPT yang baik, agar tidak disebut sebagai bangsa keledai, diperlukan koordinasi dan relasi harmonis baik antara sesama penyelenggara pemilu ataupun antara penyelenggara pemilu dengan sejumlah pihak yang peduli terhadap tahapan pemilu. Akhirnya, relasi yang baik antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat adalah conditio sine qua non untuk penciptaan pemilu yang berhasil secara substansial sehingga demokrasi di republik ini dapat terkonsolidasi. ●

Evaluasi Tiga Tahun Jokowi-JK

Evaluasi Tiga Tahun Jokowi-JK Toto Sugiarto ;   Direktur Eksekutif Riset Indonesia; Pengajar pada Universitas Paramadina

                                                      KOMPAS, 24 Oktober 2017

                                                           

Tiga tahun berlalu sejak pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden, berbagai prestasi telah ditunjukkan. Beberapa hal dalam program prioritas Nawacita sedang dan telah diwujudkan. Sementara beberapa hal lainnya belum terlihat dilaksanakan secara serius. Beberapa program prioritas yang tampak sudah dijalankan antara lain. Pertama, pemerintahan Jokowi-JK terlihat telah berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Meski masih banyak kekurangan, misalnya masih banyak kepala daerah yang melakukan korupsi, secara umum tata kelola pemerintahan sudah lebih baik. DKI Jakarta merupakan contoh terbaik dari telah dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, selama tiga tahun ini Jokowi menjalankan salah satu program yang dijanjikannya, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari daerah pinggiran dan desa ini juga bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan. Langkah-langkah untuk melakukan pembangunan tidak Jawa centris, menggenjot pembangunan di perbatasan, dan memperlakukan Papua sebagai anak kandung Republik (tak menganaktirikan, terlihat dari seriusnya pembangunan yang dilakukan di sana) merupakan bentuk nyata memerangi ketimpangan. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam upaya menggerakkan roda ekonomi. Ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling kentara adalah pembangunan infrastruktur. Pada sisi ini, publik mencatat prestasi Jokowi untuk mengebut proyek infrastruktur. Alokasi untuk infrastruktur pada 2018 mencapai Rp 409 triliun meskipun akhirnya upaya ini cukup memberatkan pengelolaan APBN. Secara umum, ekonomi, meski tak bisa dikatakan menggembirakan, tetapi tidak juga bisa dikatakan berbahaya. Pertumbuhan dapat dipertahankan di atas 5 persen meskipun di bawah target awal 7 persen. Keempat, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Senada dengan itu terlihat adanya upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Meskipun belum memperlihatkan hasilnya dan pengelolaan pendidikan masih berantakan, usaha untuk memperbaiki sudah terlihat. Pada sisi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan sudah dirasakan lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Berbeda dari pemerintahan sebelumnya, rakyat miskin sudah bisa ”masuk rumah sakit” ketika sakit. Kelima, pemerintahan Jokowi terlihat melakukan upaya memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan salah satu bentuk upaya itu. Peran UKP PIP memang belum terlihat karena masih amat baru, tetapi sebagai gagasan ke arah perbaikan kesadaran kebinekaan dan nasionalisme, pendirian UKP PIP ini perlu didukung. Di bidang-bidang tersebut di atas, pemerintahan Jokowi-JK telah berupaya melaksanakan kekuasaan dengan baik. Kehadiran negara Meski demikian, masih banyak program yang dijanjikan belum dilaksanakan, atau setidaknya, belum terlihat keseriusannya. Pertama, belum terlihat serius menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dukungan tanggung terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu buktinya. Dalam merespons upaya penghancuran KPK, Jokowi hanya mendukung secara verbal, tetapi tidak melakukan apa pun dalam langkah nyata. Kedua, pemerintahan Jokowi-JK belum terlihat menghadirkan kembali negara secara optimal. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang masih menggantung merupakan contoh tak terbantahkan dari belum seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum dan HAM itu. Kasus-kasus pelanggaran HAM besar yang tak juga terungkap memperkuat anggapan lemahnya kehendak pemerintah untuk menuntaskan. Ketiga, belum terlihat upaya keras untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Alih-alih meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, di beberapa bidang malah terlihat seperti mematikan produktivitas dan daya saing tersebut. Pada sektor pertanian, misalnya, langkah impor berbagai bahan pertanian amat merugikan petani dan mematikan produksi pertanian rakyat. Keempat, di bidang peningkatan kesejahteraan, pemerintah dinilai belum begitu berhasil menyediakan lapangan kerja, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Terkait angka kemiskinan, dalam laporan BPS, pada Maret 2016 terdapat 28 juta orang yang berada dalam kemiskinan. Menjelang akhir 2016, angkanya hanya turun sedikit menjadi 27,7 juta orang. Meskipun masih diwarnai kekurangan dan kelemahan, era pemerintahan Jokowi ini secara umum lebih memberi harapan dibanding era sebelumnya, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kita bisa katakan bahwa Jokowi lebih cepat dalam mengambil kebijakan dibanding SBY. Setiap kondisi direspons dengan cepat oleh Jokowi. Sementara SBY lebih lama dalam menimbang-nimbang. Karena hal ini, SBY sering dijuluki peragu.  Dalam hal demokrasi, era Jokowi sama saja dengan era SBY. Di era Jokowi ini belum terlihat adanya praktik demokrasi yang lebih baik sehingga mendekat ke kondisi demokrasi yang terkonsolidasi. Contoh nyata adalah dalam hal kepemiluan. Penyusunan UU pemilu yang baru tak menghasilkan regulasi yang lebih baik. Dengan regulasi yang baru selesai beberapa bulan lalu ini, pemilu akan berlangsung seperti sebelumnya tak akan menghasilkan pemimpin di eksekutif dan legislatif yang lebih baik. UU pemilu yang baru tak mampu menjadi filter integritas sehingga proses pemilu nantinya juga tak akan menjadi filter integritas. Dunia kekuasaan masih akan diwarnai korupsi pejabat. Pada sisi kualitas hidup rakyat, terutama di pasar tenaga kerja, posisi orang Indonesia masih seperti di era SBY. Masih banyak rakyat bekerja di level bawah. Perbaikan ke depan Di dua tahun sisi kekuasaannya, Presiden Jokowi perlu fokus pada program-program prioritas, terutama yang belum dijalankan atau dilaksanakan secara optimal. Tak hanya pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan manusianya. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM juga mesti dituntaskan. Rakyat perlu merasa aman dan dilindungi negara. Tantangannya adalah bagaimana menanamkan Nawacita menjadi nilai yang dihayati, dibatinkan, dan kemudian dipraktikkan. Konsep Nawacita dinilai masih belum ”membumi”. Konsep yang dinilai baik dan terinspirasi Trisakti Bung Karno ini dinilai masih belum terwujud dalam kehidupan bernegara sekarang ini. Dua tahun tersisa dalam periode kekuasaannya sekarang ini harus diisi dengan keseriusan pada seluruh program prioritas. Keseriusan dan keberhasilan implementasi Nawacita akan menjadi penentu apakah Presiden Jokowi akan dipercaya rakyat kembali untuk memimpin bangsa di periode kekuasaan 2019-2024. ●

Daulat Rakyat di Pilkada DKI

Daulat Rakyat di Pilkada DKI Toto Sugiarto  ;   Direktur Eksekutif Riset Indonesia; Pengajar pada Universitas Paramadina

                                                        KOMPAS, 19 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/19/Daulat-Rakyatdi-Pilkada-DKI

                                                                                                                                                           

Pilkada DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017 menyimpan masalah tak terselesaikan. Banyak warga negara tidak bisa memilih. Banyaknya warga Jakarta yang telah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi tidak bisa memilih sesungguhnya merupakan cacat bagi demokrasi lokal tersebut. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Memilih merupakan hak dasar warga negara yang seharusnya dijamin oleh negara. Menjelang putaran kedua yang akan dilaksanakan pekan ini, cacat ini perlu menjadi catatan agar tak terulang kembali. Rakyat adalah sumber legitimasi pejabat terpilih. Jika ia terpilih dari proses pemilihan yang cacat karena banyaknya suara rakyat yang terjegal, legitimasi pejabat terpilih menjadi cacat. Cacat karena terpilih dari proses pilkada yang diwarnai ketidakadilan, tak mengikutsertakan seluruh warga negara yang berhak dan berniat memilih. Begitu juga demokrasi. Banyaknya warga negara yang tak bisa memilih membuat demokrasi cacat. Rotasi kekuasaan yang terjadi mengandung error karena banyaknya warga negara terjegal hak pilihnya. Cacat ini menjauhkan tercapainya kondisi demokrasi yang terkonsolidasi. Hambatan struktural Terhambat dan hilangnya hak pilih rakyat dalam melakukan pemilihan yang terjadi karena mekanisme tahapan penyelenggaraan yang buruk menggambarkan bahwa masalah ini bukan hambatan individual pemilih, melainkan hambatan struktural. Karena itu, tanggung jawab dari struktur terkait juga tak terhindarkan. Namun, entah kenapa, peristiwa banyaknya warga negara yang tidak bisa memilih karena hambatan teknis yang dibuat para pengelola negara ini seperti angin lalu. Padahal, seharusnya ada yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini, bukan seperti sekarang, menyalahkan aturan dan rakyat itu sendiri. Memilih adalah hak rakyat. Suara setiap warga negara merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan rakyat yang merupakan sumber kehidupan bernegara. Di sisi lain, karena adanya hak, ada yang memiliki kewajiban menjamin tertunaikannya hak tersebut. Negara adalah pihak yang berkewajiban tersebut, dalam hal ini struktur penyelenggara pemilu. Satu warga negara saja tak tersalurkan hak pilihnya-padahal ia berniat melakukan pemilihan-maka penyelenggara dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat, penyelenggara pemilu telah menghilangkan hak-hak asasi warga negara. Hambatan struktural dalam pemilihan yang mengakibatkan hilangnya hak warga negara tak bisa diabaikan begitu saja. Jika pelanggaran dibiarkan, dampaknya akan sangat besar. Pemilu menjadi hal teknis saja, tak "berdosa" jika ada banyak pemilih yang hendak memilih terhambat aturan dan mekanisme. Penegakan hak memilih Menghadapi putaran kedua Pilkada DKI, penyelenggara pilkada harus memaksimalkan kinerja, terutama menunjukkan keseriusan pada penegakan hak memilih (right to vote) warga negara. Setelah pemutakhiran daftar pemilih dilakukan, jaminan bisa memilih terhadap warga yang belum terdaftar perlu dipastikan. Data pemilih akan selalu tidak akurat. Ketidakakuratan ini terjadi karena perkembangan kependudukan selalu di depan pencatatan, banyak yang lambat dalam pemutakhiran (update), selain ada mobilitas, meninggal, atau memasuki usia sebagai pemilih. Ketidakakuratan ini menyebabkan akan selalu ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Ketidakakuratan semakin besar jika dalam suatu pilkada terdapat upaya mobilisasi pemilih oleh kekuatan politik yang sedang bersaing. Menyikapi hal terakhir ini, penyelenggara pilkada perlu melakukan deteksi mobilisasi pemilih. Penyelenggara pilkada harus mewaspadai kemungkinan mobilisasi pemilih. Kemungkinan ini terbuka  mengingat begitu mudahnya orang mendapatkan KTP elektronik instan. Salah satu stasiun televisi, dalam liputan investigasinya, pernah mengungkap hal ini. Semua kondisi di atas harus diwaspadai dan diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Semua warga negara yang memiliki hak pilih dan berkeinginan memilih harus tersalurkan, tetapi di sisi lain perlu dijamin agar yang tidak berhak memilih tidak menjadi bagian dari pemilih. Yang perlu diingat, penyelenggara pemilu bukan semata melaksanakan teknis pemilu, melainkan juga memastikan terwujudnya substansi pemilu. Hak pilih rakyat yang merupakan salah satu substansi penting dalam pemilu mesti dijamin terlaksana dengan baik. Tersalurkannya hak pilih rakyat menjadi bagian penting tugas penyelenggara pemilu. Di sisi lain, Bawaslu, yang pada putaran pertama Pilkada DKI tidak melakukan langkah signifikan dalam merespons ketidakprofesionalan KPU DKI dalam menjamin tersalurkannya hak pilih warga negara harus memperbaiki kinerjanya. Bawaslu perlu menunjukkan kerja-kerja pengawasan yang optimal. Pengawasan Bawaslu harus bertujuan menciptakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pilkada. Integritas, independensi, dan kemandirian merupakan hal yang perlu dipertegas para penyelenggara pilkada, selain kinerja yang perlu dioptimalkan. Daulat rakyat yang tercabik di Pilkada DKI putaran pertama hendaknya tidak terulang. Tertunaikannya seluruh suara rakyat merupakan fondasi bagi kuatnya demokrasi. Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan tidak adanya suara rakyat yang terkhianati.  Ibarat bunga di taman sari, semua bunga harus bisa mekar tanpa hambatan. Selain disirami dengan pendidikan politik, kesempatan memilih hendaknya tidak terhalangi oleh hal-hal teknis. Semua hambatan seharusnya bisa diantisipasi. Dengan demikian, taman sari akan indah bertabur bunga yang semerbak mewangi. ●

Menjadikan Pilkada Menarik dan Bermutu Toto Sugiarto  ;   Ketua Departemen Riset dan Consulting PARA Syndicate

                                                        KOMPAS, 30 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sejumlah anggota DPR bersikeras mengegolkan keinginan untuk memperberat syarat dukungan bagi calon perseorangan. Meskipun dalam draf revisi UU Pilkada yang diusulkan pemerintah tidak mengubah syarat calon perseorangan, sejumlah anggota DPR ngotot mengusulkannya dalam pembahasan yang ditargetkan selesai akhir April ini. DPR ingin menaikkan syarat dukungan dari 6,5-10 persen menjadi 10-15 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Di tengah sempitnya waktu, syarat pencalonan, baik untuk calon yang diusung parpol maupun yang maju lewat jalur perseorangan, jadi prioritas. Berbeda secara diametral dengan keinginan terhadap syarat dukungan bagi calon perseorangan, untuk calon dari parpol kalangan DPR ingin meringankan syarat itu dari 20 persen kursi di DPRD setempat atau 25 persen suara pada pemilu untuk DPRD jadi 15 persen kursi atau 20 persen suara. Merugikan bangsa Apakah langkah parpol-parpol ini akan berdampak baik bagi mereka? Sekilas terlihat langkah mereka akan menguntungkan parpol. Calon perseorangan akan membentur hambatan yang tinggi untuk sampai ke arena kontestasi. Hal ini akan menghindarkan calon yang diusung parpol dari keharusan berhadapan dengan calon perseorangan, terutama calon yang kuat. Calon perseorangan yang kuat tampak amat menggentarkan, seperti pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju lewat jalur perseorangan pada pilkada di DKI Jakarta. Kalau upaya menghambat Ahok menjadi alasan di balik kehendak memperberat persyaratan bagi calon perseorangan, ini suatu langkah kerdil. Langkah yang didasari kepentingan sempit-sesaat. Kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa, diabaikan. Selain itu, mencermati pengalaman di pilkada serentak 2015, pasangan calon perseorangan mayoritas bukan dari kalangan yang murni non-parpol. Politisi PPP dan Partai Golkar, misalnya, di Pilkada 2015 menghadapi masalah: partai mereka berkonflik sehingga tak mampu mengusung calon. Banyak di antara mereka maju ke arena pilkada lewat jalur perseorangan. Artinya, pintu calon perseorangan sejatinya merupakan exit strategy bagi orang parpol yang tidak bisa maju lewat jalur perseorangan. Dengan demikian, mempersulit pintu calon perseorangan sama saja mempersulit orang parpol sendiri. Parpol yang berupaya mempersulit pintu calon perseorangan sama saja berupaya menutup pintu kemungkinan bagi kader-kadernya yang ingin maju pilkada, tetapi terhambat karena masalah internal parpol. Bagi rakyat, memperberat syarat dukungan bagi calon perseorangan adalah merugikan karena akan mempersempit pintu bagi masuknya alternatif calon. Rakyat tidak memiliki alternatif calon yang memadai atau representatif bagi mereka. Bagi negara dan bangsa, keinginan ini merugikan karena menghilangkan kemungkinan diperolehnya alternatif pemimpin yang bisa membawa negara pada kemajuan. Politisi Senayan harus mempertimbangkan hal ini, tidak semata-mata berhitung perebutan kekuasaan. Keadilan yang tak adil Alasan dari kehendak menaikkan syarat dukungan ini adalah untuk terwujudnya keadilan. Mereka membandingkan syarat dukungan bagi calon perseorangan dengan syarat partai politik/gabungan partai untuk mengusung calon, yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pada pemilu terakhir di daerah itu. Mereka berkilah, perbedaan angka persyaratan adalah tidak adil. Politisi Senayan salah dalam menilai hal itu. Keadilan itu tidak dilihat dari kesamaan angka persentasenya, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek lain. Bagi calon yang diusung partai politik, angka 20 persen kursi atau 25 persen suara itu adalah angka yang sudah dimiliki parpol/gabungan parpol. Tak perlu ada upaya mendapatkannya dari bawah, dari rakyat. Sementara bagi calon perseorangan, angka 6,5-10 persen dukungan tersebut adalah angka yang harus diperjuangkan dari rakyat langsung, yang dibuktikan dengan diperolehnya fotokopi KTP pemilih. Angka itu adalah angka yang belum di tangan. Jika berbicara masalah keadilan dalam hal syarat dukungan ini, mesti dilihat dari tingkat kesulitannya, upaya-upaya untuk meraih itu. Parpol yang telah meraih angka syarat minimal tak perlu bekerja apa pun untuk memenuhinya. Pasangan calon tinggal melenggang. Parpol yang belum memenuhi syarat minimal tinggal melirik "kiri-kanan". Adakah parpol lain yang berminat bekerja sama dalam mengusung calon yang sama.  Sementara bagi calon perseorangan, angka batas minimal dukungan itu benar-benar harus diperoleh dari rakyat satu per satu. Diperlukan perjuangan dan kerja keras untuk sampai pada batas minimal. Dengan demikian, adalah bijaksana jika gagasan menaikkan syarat dukungan calon perseorangan dipikirkan ulang. Alih-alih memperberat syarat dukungan dari satu jalur pencalonan, DPR lebih baik memikirkan bagaimana meringankan syarat pencalonan, baik bagi calon perseorangan maupun bagi calon dari parpol. ●

Revisi UU Pilkada Toto Sugiarto ;  Ketua Departemen Riset dan Konsultan PARA Syndicate; Pengajar pada Universitas Paramadina

                                                       KOMPAS, 08 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pilkada 2017 di depan mata. DPR pun bersiap-siap melakukan revisi terhadap UU yang memayunginya, yaitu UU No 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Belajar dari pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, terdapat kelemahan pada pelaksanaan dan regulasi. Masalah pada pencalonan, akal-akalan pada pelaporan dana kampanye, daftar pemilih, dan kurang optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan serta kurang sempurnanya potret kerawanan pemilu merupakan contoh kelemahan yang perlu diperbaiki. Hampir semua permasalahan dan kelemahan tersebut bisa diselesaikan jika DPR serius melakukan revisi UU Pilkada. Syaratnya, tak ada anggota DPR yang memiliki niat tersembunyi untuk mengedepankan kepentingan dirinya. Langkah-langkah revisi harus diniatkan dan ditujukan untuk memperbaiki sistem pilkada. Butir penting perbaikan yang perlu dilakukan adalah dari sisi peserta, penyelenggaraan, dan penyelenggara. Pada sisi peserta, perbaikan terpenting, antara lain, persyaratan ambang batas parpol atau gabungan parpol dalam mengusung calon kepala daerah, batas maksimal parpol dalam mengusung satu pasangan calon, syarat pencalonan, dan sanksi bagi pelaku politik uang. Pilkada serentak 2015 diwarnai minimnya jumlah pasangan calon. Kondisi ini berkorelasi langsung terhadap rendahnya partisipasi pemilih. Sedikitnya pasangan calon di suatu daerah berakibat pada sedikitnya alternatif pilihan. Banyak pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara karena tahu tak ada calon yang layak dipilih. Beberapa hal yang berkaitan langsung dengan sedikitnya jumlah pasangan calon, baik yang diusung parpol/gabungan parpol maupun perseorangan, antara lain persyaratan ambang batas parpol dapat mengusung pasangan calon dan sulitnya persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi. Ambang batas dan persyaratan perlu diturunkan sehingga mempermudah pencalonan. Di sisi lain, sedikitnya jumlah pasangan calon juga karena adanya upaya pasangan calon memborong parpol pengusung/pendukung. Karena itu, perlu ditentukan batas maksimal parpol yang bisa berkoalisi mengusung satu pasangan calon. Batasan ini penting untuk mencegah hilangnya kesempatan bagi pasangan calon lain untuk diusung suatu parpol/koalisi parpol. Perbaikan penting lain adalah perlunya sanksi tegas bagi pelaku politik uang. UU yang sekarang berjalan tidak memberikan sanksi bagi pelaku politik uang. DPR pembuat UU yang sekarang ini mungkin lupa mencantumkan sanksi bagi pelaku politik uang— untuk tidak mengatakan bahwa mereka menghindari pencantuman sanksi tersebut. Selain itu, terdapat perdebatan lain terkait perbaikan di atas, yaitu dihapusnya pasal kewajiban anggota DPR, DPD, DPRD, dan PNS agar berhenti jika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, dan sanksi bagi parpol yang tak mengajukan calon. Keduanya tidak perlu dilakukan. Yang pertama penting untuk memastikan keseriusan anggota DPR, DPD, DPRD, dan PNS yang hendak mencalonkan diri. Sementara yang kedua, pengajuan calon oleh parpol sifatnya hak. Pada sisi penyelenggaraan, setidaknya terdapat tiga hal yang kondisinya tidak bisa tidak harus diubah untuk menciptakan pilkada yang lebih baik, yakni lebih demokratis dan adil. Pertama, anggaran pilkada mesti dari APBN. Dengan bersumber pada APBN, anggaran akan terbebas dari kepentingan politik lokal. Selain itu, dengan bersumber pada APBN, jumlah anggaran dapat ditentukan secara sama jumlahnya dan dapat didistribusikan dalam waktu bersamaan. Pengalaman pada Pilkada 2015, jumlah anggaran pilkada dan waktu pencairannya berbeda, mengakibatkan adanya daerah yang lancar dalam pelaksanaan pilkadanya dan ada daerah yang terhambat. Kedua, perlu ditentukan otoritas penyelesaian sengketa pencalonan. Pada Pilkada 2017, penyelesaian sengketa pencalonan sebaiknya diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Mahkamah Agung (MA). Bawaslu-lah yang melakukan pengawasan sehingga paling pas melakukan penyelesaian sengketa pencalonan. Ketiga, diperlukan perbaikan pada pasal pelaporan dana kampanye. Pilkada 2015 diwarnai banyak pelanggaran pada pelaporan dana kampanye, antara lain adanya ketidakpatuhan terhadap waktu penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), banyaknya kejanggalan dalam isi laporan dana kampanye pasangan calon, jumlah kegiatan yang dengan kasatmata membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding biaya yang dilaporkan dalam LPPDK, dan kecurigaan tidak seriusnya audit terhadap laporan tersebut. Pada sisi penyelenggara, perbaikan perlu dilakukan pada kemampuan KPU dan Bawaslu mengelola data dan informasi. KPU terlihat buruk dalam mengelola data pemilih. Lokus kelemahan KPU dalam mengelola data pemilih ini ada pada tahap sinkronisasi data Kemendagri dengan data hasil pemilu terakhir, dan pada tahap pemutakhiran yang tampak setengah hati. Adapun kelemahan Bawaslu dalam pengelolaan data dan informasi ini adalah, pertama, belum diimplementasikannya sistem informasi pengawasan yang sepenuhnya terotomatisasi. Bawaslu belum memiliki jaringan data dan informasi yang menjangkau seluruh struktur pengawasan sehingga pengelolaan data hasil pengawasan pada beberapa bagian terkesan manual. Kedua, belum sempurnanya metode dan output Index Kerawanan Pemilu (IKP) 2015 yang diandalkan Bawaslu sebagai alat potret dan pemeringkat kerawanan pemilu setiap daerah. Penentuan alat ukur dan cara menampilkan data perlu diperbaiki agar potret dan pemeringkatan kerawanan pilkada lebih mampu menggambarkan fakta. Revisi UU Pilkada harus diniatkan serta ditujukan untuk penciptaan proses demokrasi yang lebih baik sehingga demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi. Hanya dengan niat yang lurus seperti itu pilkada dapat diperbaiki sehingga kehidupan bernegara dan peradaban bangsa dapat lebih baik. ●

Problem Mendasar Pilkada Toto Sugiarto  ;  Ketua Departemen Riset dan Konsulting PARA Syndicate

KOMPAS, 17 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tahapan pemilihan gubernur, bupati/wali kota serentak sudah dimulai. Namun, berbagai masalah masih menghadang proses rotasi kepemimpinan daerah yang akan memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 36 wali kota ini. Masalah mutakhir yang paling mengancam suksesnya pilkada adalah terlambatnya pengucuran dana untuk anggaran penyelenggaraan. Selain terlambat, beberapa pemerintah daerah mengucurkan anggaran kepada KPU setempat secara mencicil. Hal ini memperbesar risiko terganggunya tahapan pilkada yang amat rapat. Terhambat sedikit saja, penyelenggaraan pilkada akan sangat terganggu. Di sisi lain, anggaran untuk pengawasan lebih parah. Yang paling akhir, sekitar 117 daerah belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pengawasan. Di daerah yang sudah menandatangani pun, baik anggaran untuk KPU maupun untuk Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, belum tentu pencairan dananya lancar. Bahkan, di daerah yang pencairannya lancar pun belum tentu anggaran mencukupi untuk semua agenda, terutama agenda baru yang menjadi tanggung jawab penyelenggara, seperti anggaran untuk kampanye dan pengawas TPS. Pertanyaan mendasar Terkait berbagai perkembangan menjelang pilkada, terdapat dua "wajah" yang saling muncul di hadapan kita dan berusaha berebut peran. "Wajah" pertama yang muncul adalah wajah yang selalu memikirkan Republik. Apa pun yang dipikirkan dan dilakukan selalu berorientasi demi terciptanya kebaikan umum, kebaikan bersama sebagai bangsa. Wajah ini berupa kehendak untuk menciptakan pemilu yang sukses, sukses dari sisi penyelenggaraannya dan sukses dari sisi kualitasnya. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak 9 Desember 2015 nanti dikehendaki berlangsung secara lancar, jujur, dan adil. "Wajah" kedua adalah "wajah" yang sebaliknya. Wajah yang membuat kita bermuram durja. "Wajah" tersebut adalah kehendak yang diwujudkan dalam Langkah-langkah kontra produktif. Wajah muram ini dipertontonkan di hadapan kita oleh berbagai aktor, yaitu pemerintah daerah, DPR, dan Kemendagri. Pemerintah daerah terlihat mempersulit pengucuran anggaran pilkada. Anggaran untuk KPU terlambat dan lebih parah lagi, dikucurkan secara mencicil. Sementara anggaran untuk pengawasan, baik yang diperuntukkan bagi Bawaslu provinsi untuk pemilihan gubernur maupun bagi Panwaslu kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota, bahkan banyak yang belum ditandatangani NPHD-nya. Artinya, jangankan pengucuran anggaran, penandatanganan pun belum dilakukan. Keterlambatan anggaran ini bisa berbuah terganggunya atau tidak optimalnya tahapan yang sudah berjalan, yaitu terkait dengan daftar pemilih. Pemutakhiran dan pengawasan terhadap daftar pemilih terancam kacau-balau. Pemilu yang jujur dan adil sulit terwujud jika daftar pemilihnya saja kacau-balau. Sebelumnya, wajah muram juga muncul di DPR. Seperti kita ketahui bersama, tarik-menarik kepentingan politik pragmatis-transaksional membuat DPR lambat menyelesaikan UU Pilkada. Keterlambatan ini membuat anggaran pilkada tak tercantum dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015. APBN-P disahkan 13 Februari 2015, sementara UU Pilkada belum ada, akibatnya anggaran pilkada tak masuk APBN-P. Inilah awal dari semua kekacauan anggaran yang dihadapi KPU, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sekarang ini. Dengan kata lain, problem mendasar pilkada sekarang ini berawal dari berlarut-larutnya penyelesaian UU Pilkada di DPR. Ketiadaan nomenklatur ini kemudian diselesaikan dengan hibah. Kemendagri turut mempertontonkan wajah muram. Pasalnya, Mendagri terkesan lambat merevisi permendagri yang tidak mengakomodasi semua keperluan pilkada. Dalam permendagri yang ada, yaitu Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, banyak kepentingan pengawasan yang tidak terakomodasi. Revisi Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tak terhindarkan. Mendagri harus secepatnya menandatangani itu. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana mengatasi langkah-langkah kontra produktif politisi agar demokrasi dapat maju selangkah menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Jika ini tak terjawab, demokrasi akan terjerembap pada kualitas yang buruk akibat penyelenggaraannya, termasuk pengawasan, tak optimal. Mengawal bersama Implikasi anggaran yang bermasalah di atas terhadap tahapan pilkada yang sudah berjalan saat ini adalah terganggunya kesiapan pemutakhiran daftar pemilih dan pengawasan progres daftar pemilih. Sebagai catatan penting, pengawasan merupakan mandat UU, penyimpangan terhadap itu merupakan pelanggaran terhadap UU. Selain itu, tidak terawasinya suatu tahapan pemilu juga tentu berpengaruh pada legitimasi hasil tahapan tersebut. Permasalahan lainnya adalah langkah pemerintah daerah untuk mengucurkan anggaran secara mencicil. Langkah ini berpotensi menggagalkan pilkada secara keseluruhan. Jika banyak pemerintah daerah menahan dana atau tersendat-sendat dalam pencairannya, pemerintah daerah mempersulit terciptanya pemilu lokal yang berkualitas di daerahnya. Konsekuensi logis yang perlu dikhawatirkan misalnya adalah dalam hal pengawasan. Jika pengawasan terhambat, kecurangan akan meningkat. Mungkinkah keluar dari problem mendasar seperti diuraikan di atas. Pasal 131 UU No 8 Tahun 2015 menyebutkan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Jika progres tahapan yang dilakukan KPU dan pengawasannya yang dilakukan pengawas formal berpotensi terganggu, rakyatlah yang bisa mengawal agar proses tahapan berjalan lancar dan terawasi. Di sinilah pentingnya menggalakkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif dapat menjadi cara untuk menekan berbagai pihak agar menjalankan fungsinya dengan semestinya. Akhirnya, tekanan publik dapat mengamankan pemilu lokal ini agar berjalan baik demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. ●