Ekonomi 2013

Ekonomi 2013 Firmanzah ;  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

REPUBLIKA INDONESIA, 13 Desember 2012

Senin, 10 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013. Disebutkan bahwa volume belanja negara 2013 sebesar Rp 1.683 triliun dan meningkat 8,7 persen dari APBNP 2012. Jumlah belanja negara tahun depan meningkat signifikan dibandingkan delapan tahun sebelumnya. Pada 2005, APBN kita masih pada kisaran Rp 500 triliun dan pada 2009 meningkat di atas Rp 1.000 triliun. Tren ini memberikan optimisme bahwa pada awal 2015, APBN kita bisa melampui Rp 2.100 triliun. Hal ini menunjukkan prestasi dan lompatan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang luar biasa setelah ekonomi Indonesia jatuh akibat krisis ekonomi 1998. Motor pertumbuhan (engine of growth) dan penggerak pemerataan (engine of equity) terjadi ketika salah satu pilar, selain konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, yaitu belanja negara terus meningkat. Semakin membesarnya ruang fiskal merupakan hasil sekaligus pendorong perekonomian nasional. Ekonomi APBN menggerakkan ekonomi PDB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung terjadi ketika belanja APBN meningkatkan daya beli masyarakat, menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan usaha baru, serta membangun sarana dan infrastruktur publik. Dampak tidak langsung terjadi ketika belanja APBN memberikan stimulus munculnya usaha dan lapangan kerja baru di sekitar pembangunan proyek infrastruktur, optimalisasi potensi daerah setelah infrastruktur terbangun, serta peningkatan produktivitas akibat program pendidikan dan kesehatan yang disediakan negara. Selain itu, bergeraknya roda perekonomian juga berdampak positif terhadap kapasitas belanja negara. Tumbuhnya perekonomian membuat penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak meningkat pula. APBN Indonesia menunjukkan hubungan positif antara kedua pola hubungan ini. Selain itu, realisasi defisit anggaran terhadap PDB dari tahun 2005 terus dijaga di bawah 3 persen.  Pendapatan negara 2013, baik dari penerimaan sektor perpajakan, bukan pajak, maupun hibah sebesar Rp 1.529,7 triliun. Jumlah ini meningkat 12,6 persen dari APBNP 2012. Meningkatnya pen dapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, merupakan cerminan meng ge liatnya aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia.  Fiskal sebagai pendorong perekonomian terjadi ketika belanja negara, baik di pusat maupun daerah, memberikan stimulus bagi ekonomi nasional. Pada 2013, dana transfer ke daerah mencapai Rp 528, 6 triliun. Bandingkan dengan 2005 di mana dana transfer ke daerah hanya sebesar Rp 150,5 triliun. Dalam kurun waktu delapan tahun, telah terjadi peningkatan dana transfer ke daerah sebesar 250 persen.  Salah satu prioritas nasional saat ini adalah percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur nasional. Kita bersyukur, anggaran infrastruktur dalam APBN terus meningkat. Dalam APBN 2013, alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 213 triliun, termasuk alokasi pengalihan subsidi listrik sebesar Rp 11,8 triliun. Apabila ditambahkan dengan alokasi belanja infrastruktur dari dana transfer daerah sebesar Rp 96 triliun, total belanja infrastruktur akan mencapai Rp 309 triliun. Jumlah ini meningkat dari jumlah belanja infrastruktur yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sebesar Rp 174,9 triliun.  Meskipun jumlah Rp 309 triliun secara relatif masih di bawah rule of thumb ideal belanja infrastruktur terhadap total PDB, kemampuan fiskal Indonesia yang meningkat lebih dari 140 persen hanya dalam dua tahun perlu kita apresiasi bersama. Terlebih, kalau kita melihat konteks di mana pertumbuhan belanja infrastruktur terjadi ketika dunia sedang menghadapi krisis ekonomi.  Tentunya, sumber pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah terus meningkatkan peran serta, baik BUMN maupun pi hak swasta, dalam pembangunan in fras truktur. Dalam arahan Presiden SBY ketika bertemu dengan jajaran Kementerian BUMN dan Pemimpin BUMN, diinstruksikan untuk terus meningkatkan belanja modal (capital expenditure) BUMN. Diharapkan kontribusi BUMN akan mencapai lebih dari Rp 77 triliun. Selain itu juga, mekanisme public private partnership (PPP) didorong untuk lebih mengajak partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Efek pengungkit (multiplier effect) dari alokasi dana infrastruktur APBN 2013 menjadi driving force tidak hanya pembangunan infrastruktur itu sendiri, tetapi juga akan menarik partisipasi lebih besar lagi dari BUMN dan swasta.  Ekonomi APBN merupakan bagian penting dalam menstimulasi ekonomi PDB. Meningkatnya alokasi belanja ne gara dalam APBN akan menggerakkan fungsi-fungsi produksi (production functions) nasional. Ketika program dan rencana kerja, baik di pusat maupun daerah, secara efektif dan efisien kita lakukan, akan semakin meningkatkan total output nasional. Selain ekonomi produktif, semakin besarnya ruang fiskal, kita juga memiliki  kemampuan lebih besar dalam menjalankan program-program sosial dan peningkatan kesejahteraan. Program prorakyat empat kluster merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan sustainable growth with equity. Keberlangsungan program-program prorakyat pada 2013 akan terus ditingkatkan implementasinya kepada mereka yang tidak mampu bersaing dalam mekanisme pasar. Program prorakyat dijalankan melalui sejumlah program, seperti rumah sangat murah dan murah melalui PNPM, dana BOS, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Raskin. Untuk lebih mengoptimalkan lagi dampak positif ABPN terhadap PDB, Presiden SBY telah memberikan instruksi untuk terus meningkatkan dan memperbaiki serapan anggaran pada 2013. Selain itu, sistem penganggaran juga sudah berorientasi hasil (output oriented) sehingga lebih mudah melakukan evaluasi kinerja tiap-tiap unit.  Selain itu juga, peningkatan koordinasi akan terus dilakukan untuk menghindari penumpukan realisasi program pada akhir tahun. Lewat dukungan semua pihak, kita optimistis dengan dukungan ruang fiskal yang lebih besar pada 2013, ekonomi akan mampu tumbuh 6,8 persen dan pemerataan pembangunan juga semakin meningkat. ●

RAPBN dan Ekonomi

RAPBN dan Ekonomi

Umar Juoro ;  Ekonom

REPUBLIKA, 27 Agustus 2012

Presiden SBY menyampaikan RAPBN 2013 pada 16 Agustus saat ekonomi masih tumbuh cukup tinggi, namun ekonomi Indonesia mulai merasakan dampak krisis Eropa dan stagnasi ekonomi AS dan Jepang. Dalam RAPBN 2013 tidak ada stimulus fiskal yang berarti.

Belanja modal yang diharapkan mendorong perekonomian hanya meningkat sekitar 15 persen. Sedangkan subsidi energi meningkat sebesar 35 persen. Rasio defisit terhadap PDB diturunkan menjadi 1,6 persen. Dengan pola RAPBN seperti ini diharapkan perekonomian akan tumbuh 6,8 persen.

Tidak adanya stimulus di dalam RAPBN karena pemerintah beranggapan sedang menyiapkan kebijakan di luar anggaran dalam rangka menghadapi dampak dari krisis Eropa. Dampak yang sudah kita rasakan adalah defisit neraca berjalan sebesar 3,1 persen terhadap PDB, tingkatan yang tergolong mengkhawatirkan. Pemerintah berencana terus membatasi impor terutama barang konsumsi, dan memberikan insentif pada industri yang memproduksi bahan antara untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Namun, langkah-langkah mengatasi dampak krisis Eropa tersebut belum tampak nyata. Dengan kemungkinan Eropa mengalami resesi pada 2012 dan kalaupun pulih akan sangat lambat, pertumbuhan 6,8 persen untuk Indonesia pada 2013 akan sulit dicapai.

Subsidi tidak ditekan karena tahun 2013 adalah menjelang pemilu sehingga berisiko politik tinggi jika harga BBM dinaikkan untuk mengurangi subsidi. Dalam realisasinya, subsidi BBM akan lebih besar daripada yang dianggarkan karena kecenderungan harga minyak dunia meningkat dengan kemungkinan di atas 100 dolar AS per barel, dan konsumsi BBM bersubsidi kemungkinan akan kembali melewati kuota sebesar 46 juta kiloliter.

Pemerintah dalam menghadapi besarnya subsidi energi ini juga melakukan usaha di luar kerangka anggaran, dengan berusaha melakukan langkah-langkah langsung membatasi konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota, dan melakukan diversifikasi ke gas. Namun, langkah-langkah dalam diversifikasi belum tampak jelas, apalagi pasokan gas cenderung bermasalah.

Melihat pola RAPBN 2013 tampak bahwa anggaran ini lebih sebagai kewajiban formal tahunan tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mendorong perekonomian dalam negeri dari sisi investasi pemerintah, ataupun dalam meningkatkan efisiensi anggaran dalam belanja rutin, khususnya yang menonjol adalah anggaran subsidi energi. Upaya langsung dari sisi anggaran dalam menghadapi dampak krisis Eropa juga tidak terlihat nyata.

Logika politiknya adalah biasanya menjelang pemilu pemerintah melakukan stimulasi anggaran dalam mendorong kegiatan ekonomi untuk mendapat simpati publik. Apalagi, perekonomian juga sedang menghadapi dampak krisis Eropa. Ruang stimulasi anggaran ini masih terbuka karena defisit baru 1,6 persen dari PDB. Sekalipun belakangan terjadi pelepasan obligasi negara oleh investor asing, namun minat investor terhadap SUN untuk membiayai defisit yang lebih besar untuk stimulasi masih cukup baik. Permasalahannya adalah dalam efektivitas penggunaan anggaran harus diperbaiki. RAPBN 2013 tampaknya mempunyai logika yang berbeda.

Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, kecenderungannya adalah pada pengetatan karena anggapan BI adanya kelebihan likuiditas di pasar. Sekalipun BI rate tidak dinaikkan, namun suku bunga FASBI, fasilitas untuk satu malam dinaikkan. Begitu pula, kebijakan apa yang disebut sebagai macroprudential, yang pada hakikatnya membatasi ruang gerak bank, terus dilakukan. Sedangkan inklusi keuangan yang memperbesar akses masyarakat pada lembaga keuangan masih jauh dari optimal.

Dengan kebijakan fiskal yang tidak stimulatif dan kebijakan macroprudential yang restriktif, susah mengharapkan perekonomian untuk ekspansi sendiri, apalagi menghadapi dampak krisis Eropa. ●