SBMPTN : Berhitung dengan Kemampuan Sendiri

Berhitung dengan Kemampuan Sendiri

Oleh : Totok Amin Soefijanto, Pakar Pendidikan

JAWA POS, 10 Juli 2019, 15:01:40 WIB

MASUK ke perguruan tinggi ibarat kompetisi sepak bola. Apalagi dengan penerapan sistem ujian tulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019.

Calon mahasiswa harus lebih realistis dan tidak muluk-muluk. Apakah menempatkan diri di “Liga 1 atau Liga 2”.

Penyebabnya, ujian digelar lebih dulu. Pendaftar bisa mengetahui nilai masing-masing. Semua nilai murni. Apa adanya. Tidak ada yang dikatrol. Jika kurang puas, peserta bisa mengikuti tes UTBK kedua. Kalau ada yang kurang puas, peserta memiliki kesempatan untuk memperbaiki.

Setelah itu, peserta pasti akan menghitung sendiri kemampuannya. Mencari tahu standar nilai perguruan tinggi negeri (PTN) idamannya. Jika merasa nilainya pas-pasan atau lebih rendah, pilihannya mencari PTN dengan persaingan nilai yang tidak terlalu tinggi. Untuk menjaga peluang diterima lebih besar. Akibatnya, di kelas ini persaingan menjadi sangat besar.

Sebaliknya, untuk peserta yang memiliki nilai mantap, ya berani saja mendaftar sesuai keinginan. Menuju PTN kelas atas. Praktis, memang hanya peserta dengan nilai tinggi yang bisa masuk PTN favorit tanah air seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Tapi, jumlahnya memang tidak banyak.

Memang terlihat seperti ada kasta. Hanya yang pintar, kaya, dan mendapatkan gizi bagus yang bisa menghuni kampus top. Sedangkan yang berasal dari kalangan kurang mampu cukup bersyukur diterima PTN.

Namun, praktiknya, tidak semua demikian. Ada juga anak dari kalangan kurang mampu yang bisa masuk PTN favorit. Kampus mengakomodasi mereka yang kurang mampu, tapi memiliki potensi akademik yang mumpuni. Program bidikmisi salah satunya. Juga program afirmasi pendidikan tinggi untuk anak-anak dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dengan begitu, anak-anak tersebut bisa mengangkat derajat keluarganya. Bisa menempuh pendidikan tinggi untuk naik kelas. Untuk mengubah nasib.***

Mendidik Dini, Membahagiakan Anak

Mendidik Dini, Membahagiakan Anak Totok Amin Soefijanto  ;  Wakil Rektor Universitas Paramadina; Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute

                                                          KOMPAS, 06 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/06/Mendidik-Dini-Membahagiakan-Anak

                                                           

Jangan anggap enteng pendidikan dini. Riset terbaru yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan negara yang sukses di pendidikan usia dini akan meraup manfaat dalam jangka panjang. Konsep pendidikan dini termasuk kategori pendidikan dasar yang kini menjadi sasaran banyak negara di dunia. Dalam sebuah konferensi global yang disponsori DFAT Australia di Jakarta pada Maret lalu, ada sekitar 100 pakar pendidikan dari seluruh dunia dalam konferensi bertajuk ”Learning for All: Shared Principles for Equitable and Excellent Basic Education Systems”. Mereka membahas berbagai isu pendidikan dasar, terutama kaitan pendidikan dini dengan skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang diselenggarakan kelompok negara maju Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dari skor PISA 2015, anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) nilainya lebih tinggi 57 poin—di atas rata-rata internasional yang 42 poin. Suatu bukti efek dari PAUD terhadap prestasi siswa. Sayangnya, ada 28 persen siswa di Indonesia tidak pernah ikut PAUD, jumlah kelima terbanyak di antara negara-negara lain yang mengikuti tes PISA. Abai pada PAUD Menerka efek PAUD terhadap PISA memerlukan studi yang lebih mendalam agar kita tidak terlalu cepat menyimpulkan. Menurut studi Bank Dunia, PAUD membuat sang anak ”siap” bersekolah. Kesiapan ini hanya dapat diperoleh dari pendidikan sebelum taman kanak-kanak ataupun TK. Dari hasil PISA, anak yang mengalami pendidikan dini tersebut posisinya 1,4 tahun di depan dari anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan dini.Selain itu, berdasarkan studi Brickman dkk (2016), prestasi dan pertumbuhan intelektual anak-anak di pedesaan yang mengikuti PAUD dalam beberapa jam selama 2 tahun juga sangat meningkat secara signifikan. Masalahnya, pendidikan kita selama ini adalah relatif ”abai” terhadap periode anak balita saat mereka belum masuk sekolah formal. Baru pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembinaan pendidikan keluarga dan PAUD masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keluarga adalah ”sekolah” bagi anak saat baru lahir hingga menjelang TK; kebanyakan anak Indonesia justru langsung masuk SD karena keterbatasan jumlah PAUD, TK, dan keuangan. Jadi, ada rentang usia hingga 6 tahun di mana sang anak tidak mengalami pendidikan yang semestinya. Kondisi ini menjadi berisiko, karena mayoritas pendidikan orangtua adalah masih setingkat SD. Lebih parah lagi, para orangtua ini relatif belum siap benar menjadi orangtua karena dulunya tidak memiliki orangtua yang bisa menjadi panutan. Komplet sudah masalah ketidaksiapan anak-anak kita ini masuk sekolah formal. Padahal, soal pemahaman nilai-nilai etika, moral, karakter, dan kejujuran itu dimulai di keluarga, di saat anak-anak masih belia dan dalam pangkuan ayah-bundanya. Kalau kita sekarang sibuk dengan pendidikan karakter di SD dan seterusnya, itu ibarat menegakkan benang basah. Karakter anak sudah terbentuk sehingga lebih sulit mengubah. Masuk PAUD juga bukan jaminan anak berprestasi di tingkat selanjutnya. Hal ini akibat salah kaprah dalam seleksi masuk TK dan SD yang sudah menuntut anak menguasai—tidak sekadar memahami—kompetensi baca, tulis, hitung (calistung). Akibatnya, tak jarang kita temui PAUD yang sudah mengajarkan materi-materi calistung secara intensif. Sekolah yang membahagiakan Bebaskan anak-anak yang masuk PAUD untuk bermain bersama teman sebayanya, menjelajahi dunia baru yang ada di luar rumah keluarganya, dan mengendalikan pikiran dan emosinya secara baik. Kita bisa belajar dari Singapura yang bahkan mulai mendorong keberadaan happy schools yang menghapuskan kompetisi nilai dan menganjurkan kompetensi bekerja sama. Ini diterapkan tidak hanya di PAUD, tetapi juga sampai perguruan tinggi. Berbekal Manifesto for Positive Education, negeri-kota tetangga ini menekankan keseimbangan antara prestasi akademik dan potensi pertumbuhan anak. Sukses itu dapat diraih tanpa harus mengorbankan kewarasan jiwa dan raga. Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekolah sebaiknya bertujuan membahagiakan anak. Menurut Socrates, bahagia itu dapat diajarkan di sekolah yang merupakan masyarakat mikrokosmos. Anak dapat belajar mengenai nilai-nilai etika dan moral, keterampilan, dan kelakuan ditambah interaksi dengan teman sebayanya. Hubungan sosial inilah yang menurut Khonghucu menjadi ”sumber” kebahagiaan. Lebih jauh lagi, Aristoteles menyatakan kebahagiaan itu tergantung kemampuan anak mengelola karakternya dalam pertemanan, menerapkan rasa keadilan, dan menjadi warga negara yang baik. Menurut Johann Pestalozzi yang dikenal sebagai ”bapak pedagogi modern”, mendidik harus fokus ke anak secara utuh (whole child) agar dapat mencapai hasil yang lebih jauh dari sekadar prestasi akademik, tetapi juga pertumbuhan fisik, mental, dan psikologi anak. Dengan kata lain, kita mendidik tiga elemen: head (kognitif), heart (emosi), dan hand (fisik). Pemikir Jepang, Tsunesaburo Makiguchi, menyebutkan bahwa pendidikan dianggap berhasil kalau mampu membimbing anak menjadi terdidik dalam meraih kebahagiaannya. Studi biaya dan manfaat yang dilakukan oleh Nakajima dkk (2016) menunjukkan yang paling efektif adalah bila anak masuk kelompok bermain atau PAUD pada usia 3-4 tahun dan lanjut ke TK pada usia 5-6 tahun. Pengamatan yang lain dari Harry Patrinos dkk (2016) dan Bank Dunia adalah tidak cukup efektivitas biaya dan efeknya, tetapi sudah saatnya penyelenggaraan PAUD memperhatikan mutu, yaitu pendanaan yang cukup, kurikulum yang seimbang, pegawai yang terlatih, dan digaji dengan baik, serta pendataan yang berkelanjutan agar program dapat selalu diperbaiki. Peran pemerintah—pusat dan daerah—serta masyarakat sama pentingnya dalam memonitor PAUD agar pendidikan ini tidak sekadar ada, tetapi juga berjalan dengan benar. Studi yang dilakukan Hasan dkk (2013), PAUD memiliki efek besar ke anak-anak, terutama mereka yang datang dari keluarga miskin. Ada lima aspek yang secara nyata naik, yaitu kesehatan fisik dan jiwa, kompetensi sosial, kematangan emosi, perkembangan bahasa dan kognitif, serta komunikasi dan pengetahuan umum. Hal ini sesuai dengan pandangan John Locke, pemikir pendidikan asal Inggris, yang menyatakan pendidikan harus merangsang pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual anak. Oleh sebab itu, anak yang disiapkan dengan baik sebelum masuk ke sistem pendidikan formal mulai SD dan seterusnya akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Tidak hanya anak kita akan memiliki skor PISA dan ujian nasional yang tinggi, tetapi juga pribadi yang terdidik, berkarakter, dan bahagia. ●

Toleransi bukan Basa-basi

Toleransi bukan Basa-basi Totok Amin Soefijanto  ;   Wakil Rektor Akademik Universitas Paramadina; Senior Advisor ACDP-Indonesia; Penasihat One-Indonesia.id

                                         MEDIA INDONESIA, 23 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TOLERANSI ialah bukti kematangan jiwa seseorang. Sikap semacam ini memerlukan kemampuan besar memahami orang lain sekaligus mencerminkan kebesaran jiwanya dalam menerima perbedaan. Semua umat beragama memiliki keteguhan iman dan percaya bahwa agamanyalah yang benar. Di sisi lain, keteguhan itu tidak mengabaikan keberadaan agama lain beserta umatnya. Dalam Islam, misalnya, ada ayat yang menyebutkan, 'Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku' (Al Kafirun: 6). Di situlah sebenarnya toleransi dan keterbukaan Islam terhadap pemeluk agama lain. Semangat inilah yang menurut Khaled Abou El Fadl menentukan peradaban luhur manusia di masa depan setelah mengambil hikmah dari sejarah Islam yang sebenarnya sarat dengan ikhtiar perdamaian--lebih banyak suasana damai daripada perang. 'Semua kebaikan sejarah itu sekarang berada di pundak para pemikir muslim kontemporer untuk diteruskan', tulisnya dalam Boston Review edisi 1 Desember 2001--tiga bulan setelah peristiwa September 11. Sikap ekstrem dan tidak toleran ada di setiap agama. Kemajuan sains dan teknologi yang kemudian mengikis peran agama juga mulai muncul. Bagi sebagian ateis baru, agama justru menjadi penghalang perdamaian. Banyak perang disebabkan agama atau mengatasnamakan agama. Samuel Huntington dalam Clash of Civilizations? (perhatikan tanda tanya di judul itu) menyebutkan bahwa konflik di masa depan akan banyak disebabkan perbedaan budaya dan agama. Esai Huntington itu terbit pertama kali di jurnal Foreign Affairs pada 1993 dengan gambaran perang kecil di berbagai wilayah. Sangat menyentak bagi para pengamat politik dunia Islam, seperempat abad kemudian, tesis itu masih sangat membekas di benak para pemikir sosial dan ekonomi hingga sekarang. Perang saudara di Suriah, maraknya IS, dan guncangnya geopolitik Timur Tengah seperti membenarkan ramalan Huntington. Pertanyaan kritisnya ialah mungkinkah konflik yang terjadi saat ini 'disebabkan' tesis Huntington? Kita justru membutuhkan toleransi saat ini. Dunia sudah semakin kompleks dan modern. Manusia dan peradaban di dalamnya sudah semakin beragam dengan tingkat kehidupan yang lebih baik--khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan--membuat harapan hidup semakin panjang. Kesempatan semakin terbuka untuk siapa saja menjadi manusia yang berhasil, terlepas dari agama, suku, bangsa, etnik, dan gender (jenis kelamin). Bumi kita yang semakin dipadati penduduk dan terancam polusi, juga pemanasan global, membutuhkan kita semua untuk bekerja keras. Bagaimana mengatasi kebutuhan pangan dan energi buat 7,5 miliar penduduk (2016). Di sinilah semangat toleransi diperlukan. Kita harus saling menenggang rasa dan menghargai sesama karena kita bersama-sama menghadapi masalah. Kita perlu bekerja sama dan memanfaatkan semua bakat dan kepandaian yang ada, terlepas dari agama, ras, suku, gender, dan sebagainya. Persoalan toleransi menjadi berat karena masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan posisi ekonomi-sosial yang masih rendah. Perjuangan mendorong toleransi menjadi berat ketika sebagian dari kita tidak melek huruf, literasi kurang, dan kesempatan belajar nyaris hilang. Demokrasi menjadi utopia buat orang-orang yang tertinggal dan tertindas. Mereka membutuhkan kesempatan yang sama, atau kalau perlu kesempatan yang diadakan khusus buat mereka (aksi afirmasi atau affirmative action) agar dapat sejajar dengan rekan-rekan mereka di masyarakat. Oleh sebab itu, kita perlu membangun manusia melalui pendidikan yang bermutu buat saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang kurang beruntung. Kemampuan bertoleransi dimulai dari pendidikan dini di keluarga, lalu berlanjut ke sekolah formal dan pergaulan di masyarakat. Toleransi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ialah sikap atau sifat 'toleran'. Nah, arti toleran sendiri ialah 'bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri'. Di sinilah perlunya pendidikan yang bermutu buat anak-anak kita agar mereka mampu mewujudkan sikap toleran tersebut. Apakah pendidikan yang baik menjamin seseorang menjadi toleran? Belum tentu juga, tetapi setidaknya kalau dilihat porsi terbesar masyarakat beradab dan toleran biasanya terdiri dari orang-orang yang terdidik dengan baik. Toleransi dapat ditumbuhkan dengan kepedulian sosial dari mereka yang sudah berhasil. India yang relatif lebih berat tantangan toleransinya saat ini mendorong perusahaan yang berhasil membantu mendirikan laboratorium sains dan komputer untuk kaum minoritas, marginal, wanita, dan anak berkebutuhan khusus. Negara harus hadir untuk memperkuat semangat toleransi dengan menghargai keragaman, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga sembako, penyediaan kesempatan pelatihan, dan penegakan hukum. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan mayoritas agar melindungi minoritas dan sebaliknya minoritas menghargai mayoritas. Peran negara memang seharusnya mendorong kerja sama semua warga negara dari semua agama, ras, suku, dan gender agar cita-cita bangsa tercapai. Semua itu memungkinkan apabila semua pihak menjalankan toleransi secara baik dan nyata, bukan hanya retorika. Sikap toleran dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita biasakan anak kita melihat temannya dari penganut agama lain dalam beribadah, misalnya. Kok berbeda? Kita menjelaskan kepadanya dengan semangat toleransi. Hasilnya berbeda kalau kita sebagai orangtua memberikan penjelasan yang negatif dan merendahkan. Masih ada keluarga yang membesarkan anaknya dengan semangat intoleran tanpa disadarinya. Sikap kita yang 'berbeda' saja bila berhubungan dengan rekan yang berbeda agama atau suku dari kita akan ditangkap anak-anak kita dengan mudah. Stereotip yang kita sampaikan mengenai suku tertentu atau penganut agama tertentu akan membekas di benak si anak bila dewasa nanti. Oleh sebab itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Contoh, cobalah berbesar hati bila ada orang yang berbeda dari kita melakukan kesalahan. Sering kita mengomel, “Dasar si A ….(agama, gender, atau suku), makanya …. (cap negatif). Ungkapan sepele seperti itu bila didengar si anak akan membentuk persepsi si anak tentang kelompok tertentu dengan stereotipnya. Ada nasihat yang baik dalam menumbuhkan toleransi di antara kita. Salah satunya ialah terapkan keramahan secara acak (apply random kindness). Kita harus tersenyum dengan siapa pun yang kita temui di mana pun dan kapan pun. Mudah, bukan? Mudah diucapkan, tetapi cobalah terapkan mulai hari ini. Jangan melihat warna kulitnya, bajunya, atau atribut-atribut yang 'berbeda' dari kita. Di situlah sebenarnya strategi agar kita menjadi pribadi yang toleran dan menghargai orang yang berbeda dari kita. Imbalan atau pahala yang kita peroleh akan sangat besar buat jiwa kita. Inilah rahasianya: toleransi bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Selamat Hari Toleransi Dunia, semoga kita berhasil menjadi orang yang memiliki toleransi. ●

Membangun Bangsa Berperadaban Totok Amin Soefijanto ;  Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina, Jakarta

                                                     KOMPAS, 28 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pengalaman setiap bangsa berbeda. Ada yang tanpa susah payah, banyak yang berdarah-darah. Semua itu memengaruhi cara sebuah bangsa membangun dirinya. Republik Indonesia yang baru saja merayakan 70 tahun kemerdekaannya, tak terkecuali, telah menjalani masa sulit dan penuh konflik. Bangsa dengan beragam suku yang menyebar di banyak pulau besar-kecil ini memang secara alamiah memiliki potensi untuk berbeda sikap dari satu kelompok ke kelompok lain. Bahkan antara desa yang berbatasan bisa mengalami perbedaan yang tajam. Dari berbagai pengalaman yang pernah terjadi di bangsa-bangsa lain, kita sepatutnya belajar tentang cara membangun dari perbedaan tersebut. Tidak salah kalau Pasi Sahlberg, penulis buku The Finnish Lesson, menyarankan para elite bangsa kita untuk mempelajari sejarah sendiri dengan lebih baik. Pemahaman sejarah Pendidikan dimulai dari memahami sejarah masing-masing.Finlandia memang contoh sukses sistem pendidikan di dunia, tetapi tidak serta-merta sistem itu dapat diterapkan di negara lain, termasuk Indonesia. Bukan karena mereka merekrut guru yang sudah S-2 dan ada dalam peringkat 10 terbaik di tingkat S-1. Bukan pula karena guru mereka diberi gaji dan fasilitas yang sangat baik setara dengan profesi bankir dan pengacara. Bukan pula karena guru mereka dididik di lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang menekankan keahlian riset, penerapan teori ke praktik, dan secara profesional mendalami teori kurikulum, psikologi, sosiologi, pengetahuan didaktik dan pedagogik, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pemahaman tentang anak didik secara mendalam (Getahun Yacob Abraham, 2012). Semua itu memang penting, tetapi semua itu dikuasai dalam konteks ”tidak melupakan sejarah” bangsa Finlandia. Persoalannya, cara bangsa kita memahami sejarah terlalu dangkal. Kita melihat sejarah seperti membuka lembaran lontar dengan aksara Sanskerta. Kita mungkin dapat membacanya, tetapi tidak paham isinya, apalagi esensinya. Sikap ini menurun dari satu generasi ke berikutnya, dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk hafalan tahun dan nama tempat atau orang. Sebagai contoh, kita semua paham, Perang Diponegoro terjadi 1825-1830. Tahukah kita bagaimana kisah heroik dan dramatis seputar perang yang paling populer di Indonesia tersebut? Seharusnya kita sebagai bangsa dapat menarik banyak nilai yang bagus dari perang tersebut, sama seperti bangsa Amerika menarik pelajaran dari Perang Gettysburg dalam Civil War tahun 1865, misalnya. Perang saudara yang tadinya diperkirakan singkat dan sekadar gertak sambal itu berlarut, brutal, berdarah, dan menyeret ekonomi nasional ke titik terendah. Salah satu pelajaran penting dari perang yang menelan 500.000 korban jiwa itu adalah kebebasan itu sangat berharga. Oleh sebab itu, kebebasan menjadi nilai penting buat bangsa Amerika sehingga mereka dengan kerelaan yang sangat besar akan berusaha mempertahankan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun tatanan hukum positifnya. Konsep kebebasan mungkin terlalu mewah untuk dipahami. Konsep menghormati lampu merah mungkin lebih mudah dimengerti. Seperti cerita tentang seorang pejabat Indonesia yang pada suatu dini hari mendarat di sebuah negara Skandinavia. Sesaat menjelang masuk ke pelataran hotel, taksi berhenti dengan takzim menghormati lampu merah. Tinggal beberapa langkah saja dan dini hari yang dingin itu sangat kecil kemungkinan ada kendaraan lain. Sang pejabat dengan agak kesal menyarankan untuk menerobos saja lampu merah tersebut. Apa jawaban si sopir taksi? Dia jawab, ”Kalau saya menerobos lampu merah itu, berarti saya membuang begitu saja nilai-nilai yang diajarkan sejak ratusan tahun yang lalu”. Presiden pertama RI Soekarno dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai pemimpin bangsa selalu mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah. Akan lebih heroik lagi kalau rakyat mampu menghayati petuah sang ”Putra Fajar” dengan menumbuhkan nilai-nilai baik dari nenek moyang kita dahulu dan memendam nilai-nilai buruk yang pernah ada. Tidak mungkin sebuah bangsa berisi nilai-nilai baik saja. Ada yang buruk juga, seperti disinyalir Mochtar Lubis bahwa manusia Indonesia itu munafik dan percaya takhayul. Koentjoroningrat menunjukkan nilai baik masyarakat Indonesia dalam hal gotong royong, tahan menderita untuk mencapai kebahagiaan di akhirnya, dan menghormati orang yang lebih tua. Tidakkah kita mampu menumbuhkan peradaban bangsa yang berangkat dari nilai-nilai baik itu? Rasanya memang sudah kadung parah, tetapi kita harus tetap optimistis. Sekarang, sebagian masyarakat kita masih menerobos lampu merah di persimpangan, tidak bisa antre dengan baik, dan tidak menghormati waktu. Suka atau tidak, kita mesti memperbaiki ”kerusakan” peradaban tersebut dengan pendidikan. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencanangkan akan menerapkan revolusi mental dalam pembangunan nasional, bukan hanya jargon kampanye. Dalam Pra-Musrenbangnas, April 2015, revolusi mental dilaksanakan melalui internalisasi ”nilai-nilai esensial”, seperti etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif, adaptif, kerja sama dan gotong royong, serta berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Penanaman nilai-nilai ini dilakukan tidak hanya ke perorangan, tetapi juga keluarga, institusi sosial, masyarakat, dan lembaga negara. Upaya kita membangun karakter sebenarnya sudah dimulai sejak balita, seperti PAUD dan TK. Setidaknya ada tiga kementerian yang terlibat dalam ”proyek” raksasa merombak cara berpikir rakyat secara kolosal ini: Kemdikbud, Kemenag, dan Kemristekdikti. Peningkatan mutu layanan pendidikan di SD, SMP, dan SMA, termasuk madrasah, dilakukan seiring dengan program wajib belajar 12 tahun dengan fokus ke akses dan mutu. Keterlibatan orangtua yang lebih aktif sangat penting. Menurut riset terbaru, proses kimia tiga tahun pertama di bagian otak adalah yang terpenting, yaitu aksis fungsi hypothalamic-pituitary-adrenal. Di sinilah sebenarnya persiapan si anak menyerap kompetensi baru dan nilai-nilai dasar pembentukan karakter. Paul Tough (dalam buku How Children Succeed, 2012) berspekulasi, karakter anak terbentuk mulai dari usia tersebut sehingga orangtua atau orang dewasa di sekitar anak harus menjaga benar jangan sampai si anak mengalami trauma fisik dan mental di saat pertumbuhan tersebut. Belajar dari kegagalan Selain aspek proteksi, si anak juga harus mendapatkan kasih sayang yang cukup, tidak berlebihan. Eksperimen terhadap tikus menunjukkan bahwa ibu yang terus menjilat dan melindungi si anak justru membuat si anak tidak memiliki karakter dan daya juang yang kuat. Justru ibu yang sesekali saja menjilat anaknya, terutama di saat paling stres, yang akan membentuk anak memiliki karakter kuat. Penting bagi setiap anak untuk menghadapi dan belajar dari kegagalan. Kegagalan ada di sekitar kita. Anak-anak kita sebenarnya terbiasa dengan kegagalan. Hal itu baik dari sisi pembelajaran. Mereka berpengalaman dengan kekecewaan saat gagal meraih sesuatu. Peran guru atau dosen dalam situasi ini sangat besar, terutama dalam melatih si anak didik dalam mengambil sikap positif, optimistis, dan belajar dari hikmah pengalaman tersebut. Inilah yang sering disebut banyak pakar pendidikan dunia: bahwa sejarah setiap bangsa menjadi sumber rujukan untuk konsep pendidikan yang terbaik. Indonesia berbeda dari negara lain dalam memandang sejarah. Ada yang bilang, kita cenderung ”mengubur” masa lalu yang menyakitkan. Ingat pepatah Jawa: mikul dhuwur, mendhem jero (menjunjung tinggi hal-hal yang baik, memendam dalam-dalam hal-hal buruk, terutama menyangkut seorang tokoh bangsa). Padahal, masa lalu yang buruk itu dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak diulangi. Sejarah baik atau buruk yang dinarasi ulang dengan sistematis dan ilmiah akan menghasilkan pencerahan bagi generasi muda. Bung Karno malah mengatakan, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah (”jas merah”). Dari dua saran tersebut—satu enggan, yang lain antusias—kita dapat mengambil jalan tengah. Kita dapat membangun peradaban bangsa menjadi besar melalui pendidikan anak usia dini, keterlibatan orangtua, dan ”membaca” sejarah dengan ilmiah dan obyektif. Lebih menarik lagi, kita sudah mencanangkan revolusi mental sebagai napas utama pembangunan nasional. Semua pihak (semestinya) sudah siap. Anggaran sudah tersedia. Ibarat perahu layar, angin sudah bertiup, layar sudah terkembang; pantang kita mengurungkan niat. Kalaupun ada kegagalan, kita dapat belajar darinya untuk menjadi bangsa yang berkepribadian kuat. Indonesia yang belajar dari sejarahnya akan menjadi kekuatan dunia yang berperadaban. ●

Wajib Belajar untuk Bangsa    Totok Amin Soefijanto ;  Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute (PPPI); Deputi Rektor Universitas Paramadina, Jakarta

                                                     KORAN SINDO, 09 Juli 2015    

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tuhan bersama orang miskin. Ibnu Arabi menyatakan: mereka (yang berkuasa) adalah pelayan rakyat, pelindung rakyat dari kezaliman. Orang miskin dapat dikategorikan orang-orang yang tertindas, terzalimi. Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan, bukan uang tunai atau sembako. Sebab itu, tugas wajib pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah menyediakan pendidikan buat keluarga miskin. Saat kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita menjenguk saudara-saudara kita yang belum sempat mengenyam pendidikan dengan baik. Menurut studi Analytical & Capacity Development Partnership (ACDP) bertajuk ”Overview of The Education Sector in Indonesia 2012: Achievements and Challenges”, kita telah berhasil mendorong anak usia sekolah masuk ke sistem pendidikan lewat program Wajib Belajar. Secara bertahap, pada 1984 Wajib Belajar 6 Tahun dan pada 1994 Wajar Belajar 9 Tahun. Semua itu pada era Orde Baru. Ada tuntutan dan sudah menjadi program pemerintahan Jokowi-JK bahwa wajib belajar ini ditingkatkan hingga 12 tahun atau lulus sekolah menengah atas (SMA). Seberapa penting program wajib belajar ini buat keluarga miskin? Seiring dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan di semua level, biaya pendidikan juga semakin membumbung tinggi. Guru mendapat gaji dan tunjangan yang lebih baik lewat sertifikasi. Fasilitas sekolah diperbaiki dan ada yang dibangun baru. Teknologi mulai diperkenalkan ke sistem pengajaran. Kurikulum baru diterapkan dengan pendekatan riset yang baik. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) hadir dan aktif hampir di semua provinsi. Proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan pengelola pendidikan lainnya semakin profesional. Semua ikhtiar itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Akibat itu, ongkos pendidikan semakin tak terjangkau bagi kalangan miskin. Untunglah, negara melalui APBN wajib menyediakan 20% dari anggaran tahunan untuk pendidikan. Beberapa pemerintahan daerah bahkan mengalokasikan sampai 30%-40% dari anggarannya untuk sektor pendidikan. Yang menjadi masalah adalah alokasi besar-besaran itu belum memberi dampak positif ke peningkatan mutu pendidikan kita. Penyebabnya: 80%-85% dari anggaran sektor pendidikan itu lari ke gaji dan tunjangan guru saja. Artinya, dana besar untuk pendidikan hanya habis untuk pengeluaran rutin dan biaya hidup. Sedikit sekali untuk pelatihan guru, pengadaan alat praktikum, pembangunan infrastruktur sekolah, atau bentuk investasi lainnya yang tak kalah pentingnya untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Cara pemerintah menghabiskan anggaran ini menyusahkan keluarga miskin karena kemiskinan itu searah dengan angka putus sekolah. Menurut data ACDP, kelompok khawatir 1 (dari 5 khawatir pendapatan: 1 termiskin dan 5 terkaya) justru yang paling banyak putus sekolah: 64,4% di tingkat sekolah dasar (SD) dan 50% di tingkat SMP. Artinya, anak keluarga miskin berpeluang besar tidak lulus SD dan sekolah menengah pertama (SMP). Informasi ini sangat menyedihkan. Sungguh ironis sejak 1994 (21 tahun yang lalu!) kita sudah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun yang tujuannya meluluskan anak-anak kita terlepas status ekonominya dari pendidikan setingkat SMP, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang ”tercecer” di tengah jalan pendidikan formal. Kalau melihat lebih dalam lagi, ternyata ada 10% siswa SD tersebut yang bersekolah di madrasah dan mayoritas dari keluarga miskin dan pesantrennya berstatus swasta (ADB, 2006). Madrasah justru memiliki keberhasilan yang lebih baik daripada sekolah umum. Kalau angka putus sekolah di SD mencapai 1,61%, sedangkan madrasah ibtidaiyah hanya sekitar 0,18% atau hampir sepersepuluhnya saja (OECD, 2015). Pemerintah perlu meningkatkan dukungan ke pesantren dan madrasah tersebut. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang berhasil menaikkan jumlah anak kita yang masuk sekolah, namun kondisi ekonomi miskin keluarga menjadi ”penghalang” utama untuk mereka bertahan di sekolah. Tak heran kalau posisi kita di dunia dalam Education for All Development Index (UNESCO, 2012) hanya mencapai peringkat 64 dari 120 negara. Kita masih kalah dibandingkan Malaysia dan Brunei meski lebih baik daripada Filipina dan Kamboja.   Indonesia bukan negara liberal yang cenderung menyerahkan pelayanan publik ke mekanisme pasar. Kita negara berdasarkan Pancasila yang fondasinya keadilan sosial; negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negaranya mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Biaya tidak boleh menjadi batu sandungan untuk menjadi orang pintar dan terdidik. Republik ini yang akan rugi bila sebagian besar rakyatnya tidak mampu menuntaskan pendidikannya sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Semangat pemerintahan baru yang mendorong Wajib Belajar 12 Tahun patut didukung meski lulusan SLTA masih belum cukup untuk membuat Indonesia bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan. Setidaknya, dengan kompetensi setingkat SMA dan SMK tersebut, kita sudah mulai membangun ”benteng terakhir” di sisi sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global dalam 10 tahun mendatang. Kalaupun semua dana dan upaya dikerahkan untuk membantu rakyat miskin berpendidikan, kita harus waspada dengan satu penyakit kronis ini: korupsi. Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan berbagai insentif keuangan lainnya. Percuma saja kita membaca data yang manis di permukaan bila di balik itu hanyalah laporan cantik di atas kertas. Kita semua harus peduli dengan kegiatan anak kita di sekolah, bantulah guru dan kepala sekolah dengan sumbangsih pikiran dan tenaga sesuai kemampuan kita, dan aktiflah dalam kegiatan sekolah. Negara memang berkewajiban mendidik anak-anak kita, tetapi orang tua dan masyarakat juga wajib memastikan semua dana rakyat itu digunakan semestinya. Keadilan sosial tercapai bila semuanya ikut terlibat bergotong-royong mengatasi masalah bersama. Hal ini sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara yang ingin memerdekakan pikiran rakyat kita dari penjajahan asing. Masalah pendidikan bukan hanya milik pemerintah. Kalau anggaran dan kebijakan sudah diarahkan untuk mendidik sebanyak mungkin anak bangsa, giliran kita semua memastikan setiap sen digunakan secara amanah. Tuhan bersama mereka yang adil dan bekerja keras. ●

Teacher certification : Competency detraction? Totok Amin Soefijanto  ;  A senior researcher of the Paramadina Public Policy Institute; Deputy rector for academics, research and student affairs at the Paramadina University in Jakarta

JAKARTA POST, 14 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

The condition of teachers is a basic issue of our education problems. Educators, politicians and civil society activists have been working tirelessly to improve teachers since before independence. We have learned best practices from Fiji to Finland, from Capetown to Chicago — with no concrete answer. “Indonesia is as unique as Finland. Don’t copy us; instead, look inside you,” said Pasi Sahlberg, the author of The Finnish Lesson. One milestone has been enacted: the teachers’ certification program (TCP), to address teacher competency as an essential issue in our education. Indeed, Indonesia launched a ground-breaking policy in 2005 through Law No. 14/2005 on teachers and lecturers. Accordingly, the government started TCP as an ambitious program in 2007 to test, evaluate and certify around 3 million Indonesian teachers. The word “certify” is inadvertently misleading because it is intended for an additional purpose: additional remuneration on top of a teacher’s salary. Certification should be a competency yardstick. Remuneration is just one impact of being certified. Alas, the government’s teacher certification is like a smart missile that could hit two targets simultaneously. It was considered an excellent idea because teachers would be motivated and work extra hard to get certified. Nevertheless, the mix-up between certification for competency and remuneration has created a dilemma. On one hand, senior teachers think they deserve certification for their life-long dedication, regardless of their competency. It is not their fault because there has been no valid performance assessment before. On the other hand, the certification turns out to be a symbol of lifetime achievement for teachers who are competent: good, but not good enough. Unfortunately, many certified teachers do not feel obliged to maintain and improve their competency. The certification only expires when they retire. In this case, the teaching profession must learn from other professions like pilots, public accountants or medical practitioners who must take regular evaluations to retain their certification status. Amid scientific and technological progress the one-time certification approach is unsustainable. Studies including that by the World Bank in 2012 have found that the teachers’ certification has no significant impact on their competency. A recent study on the teacher certification program by the Paramadina Public Policy Institute (PPPI) reveals additional interesting findings: parents and students are satisfied with teachers’ performance in social and personal competencies and parents and students have lower satisfaction for the teachers’ professional and pedagogical competencies. Furthermore, a study sponsored by USAID and Pro-Rep (Program Representasi, a project focusing on improving democracy) also uncovered teachers’ lack of knowledge of information and communications technology skills and that they were not maintaining their proper appearance in classrooms — their shirts or blouses were rumpled and dirty, for instance, even though they had received certification benefits. One might say, it takes hard work to earn money, but it takes culture to spend the money. Extra income from certification has been spent for consumptive expenses, such as buying cars or motorcycles, fixing their houses and even for new marriages. Some schools have fewer parking spaces these days owing to the additional cars and motorcycles. The above study looked closer at the situation of education in Jakarta and Labuan Bajo in East Nusa Tenggara (NTT). Another noteworthy finding disclosed the impact of local politics on teachers, principals and schools in general. Some teachers or principals had been relocated to isolated schools because they had supported candidates who lost local elections. Teachers’ involvement in politics is unavoidable in many regions because teachers are usually respected figures and have many followers, or, at least, sympathizers. Almost all political candidates will persuade teachers to endorse and support them in local, regional, and national elections. Even if the teachers choose to be neutral, the risk of being “punished” after the election is always there. Candidates for public office in government or the legislative bodies do not believe in neutrality: you are either with them or with the enemy. This political fiasco has caught many teachers in awkward positions prior to each election. This situation has distracted teachers from performing their jobs, let alone attempting good teaching practices. Never recruit teachers for political endeavors. The latest study and the previous ones on the teachers’ certification program suggest that the government and civil society organizations should work hand-in-hand to improve teachers’ competency. The government supervises teachers’ professional and pedagogical performances by setting the standards for quality assurance and regular training programs; that includes a routine re-certification program. Civil society organizations, including teachers’ colleges and universities, should provide high-quality training and precertification programs for teachers. In this camp, professional associations such as the PGRI and other credible teacher associations can set up review boards that assess teachers’ competency. Mastering teaching skills must be maintained and updated throughout teachers’ lifetimes; in fact, all teachers must adopt a life-long learner attitude. As life-long learners, teachers will keep thinking of new ways to pass new knowledge onto students. He or she should not be easily complacent about the material world. Their noble cause is to foster the future generations’ capability to improve humanity. ●

Negarawan dan Tenun Kebangsaan

Negarawan dan Tenun Kebangsaan Totok Amin Soefijanto ;  Deputi Rektor Universitas Paramadina, Anggota Dewan Juri Frans Seda Award TEMPO.CO, 04 Oktober 2013

Menurut tokoh muda Anies Baswedan, kita mengenang negarawan yang sekelas Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Wachid Hasyim, Sutan Syahrir, dan Frans Seda itu agar terinspirasi untuk kembali ke kerja nyata menjaga "tenun kebangsaan yang terancam koyak".

Kita merindukan negarawan. Di tengah hiruk-pikuk berita politikus korup, hari ini kita mengenang Frans Seda. Tokoh lintas Orde Lama dan Orde Baru ini termasuk politikus-negarawan yang unik. Ia lahir di pelosok Flores, tapi akibat tersengat "sentuhan" Bung Karno, hidupnya berubah drastis. Alih-alih menjadi petani atau pastor, ia terinspirasi masuk politik meskipun sadar bukan dari kelompok mayoritas. Meskipun bukan dari suku dominan dan beragama Katolik, tekadnya bulat untuk menjadi salah satu kader pemimpin bangsa berkat inspirasi Sukarno. Meskipun kemudian, Frans muda merantau ke seminari Yogyakarta sampai Belanda, dia tetap seorang nasionalis sejati. Dengan moto "untuk Tuhan dan Tanah Air", ia dengan luwes membina persahabatan dengan tokoh dari berbagai latar belakang di percaturan politik nasional.

Ia memimpin Partai Katolik, mengagumi I.J. Kasimo dan Bung Karno, serta tak lelah memikirkan cara memperbaiki nasib bangsanya. Di kalangan politikus, Frans dapat menjadi sahabat yang baik. Maka tak mengherankan kalau hampir semua rekan dan "musuh"-nya selalu terkesan oleh kepiawaiannya meniti jalan sempit berprinsip untuk Tuhan dan Tanah Air tersebut. Ia menjaga dan menjunjung tinggi keberagaman. Ia seorang warga negara yang mencintai negerinya seratus persen. Profesor Emil Salim, yang pernah "magang" dengannya, sangat terkesan oleh ketekunannya memikirkan nasib rakyat. Suatu kali, Frans Seda membeli seluruh hasil panen seorang petani yang sedang menuju pasar. "Supaya dia cepat pulang dan berkumpul dengan keluarganya," ujarnya. Bagi dia, agama tidak cukup dianut, tapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia seorang intelektual, agamawan, yang terus berkomitmen untuk memberantas kemiskinan. Pak Emil kemudian menggantikannya sebagai Menteri Perhubungan.

Ketika hari-hari ini kita seolah-olah "dibiasakan" melihat tawuran antarkampung, antarsekolah, antaragama, dan intra-agama, yang sampai menumpahkan darah sesama warga negara, sosok Frans Seda menjadi pengingat bahwa negeri ini dibangun oleh orang-orang baik. Indonesia negeri untuk semua, Indonesia adalah milik setiap warga negara. Negara wajib melindungi setiap warga negara. Pada saat yang sama, negara juga menginspirasi rakyat untuk bekerja keras bersama-sama. Frans selalu mendorong masyarakat untuk memikirkan kepentingan bersama, bukan pribadi. Ia paham benar bahwa kekuatan negeri ini berasal dari semangat gotong-royong rakyatnya yang Bhinneka Tunggal Ika di seluruh pelosok Tanah Air. Bagi dia, rakyat di daerah terpencil juga berhak menikmati pembangunan. Salah satu peninggalannya adalah berbagai pelabuhan laut dan bandara perintis di kawasan terpencil Indonesia.

Frans bukan teknokrat yang berpikiran birokratis. Ia ahli ekonomi yang paham benar konsekuensi suatu kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Berkat kepiawaian dan integritasnya, ia dipercaya Bung Karno dan Pak Harto untuk menjadi menteri di era Orde Lama dan Orde Baru. Salah satu prestasi legendarisnya sebagai Menteri Keuangan adalah mendorong ekonomi Indonesia melewati masa kritis inflasi 600 persen pada 1966-1968. Ia kemudian mulai menerapkan kebijakan anggaran berimbang dan banyak terobosan lain tanpa takut kehilangan jabatannya. Menurut ekonom Rizal Ramli, sosok Frans Seda, bersama Profesor Sumitro dan Profesor Sadli, adalah tiga ekonom yang terbebas dari "jebakan jabatan". Kita membutuhkan Frans Seda untuk menginspirasi generasi muda agar berani menerobos kekakuan birokrasi dan godaan kekuasaan. Kita dorong mereka untuk bekerja secara profesional, tanpa pamrih, dan patgulipat proyek yang berujung korupsi. Kita merindukan sosok negarawan yang setangguh Pak Frans Seda: berani susah untuk rakyat banyak.

Frans Seda telah tiada, tapi karyanya masih ada dan diteruskan generasi berikutnya. Dia merupakan salah satu pendiri Institut PPM dan Unika Atma Jaya di Jakarta. Meskipun menjadi menteri untuk beberapa pos di pemerintahan, dia masih sempat mendorong peran masyarakat madani dengan mendukung P.K. Ojong dan Jacob Oetama mendirikan Kompas yang berprinsip menyuarakan hati nurani rakyat. Menurut tokoh muda Anies Baswedan, kita mengenang negarawan yang sekelas Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Wachid Hasyim, Sutan Syahrir, dan Frans Seda itu agar terinspirasi untuk kembali ke kerja nyata menjaga "tenun kebangsaan yang terancam koyak". Jauh hari Frans mewanti-wanti agar jangan sampai koyak. Kini kita sadar bahwa tenun yang telanjur koyak itu akan sulit untuk diperbaiki lagi.

Beliau wafat meninggalkan kita semua pada 31 Desember 2009 dengan segala peninggalan yang sangat berharga untuk dikenang. Salah satu peninggalan penting adalah perilakunya sebagai akademisi, politikus, dan teknokrat yang menghargai perbedaan secara lahir dan batin. Ia mampu meraih kehormatan dari rekan-rekannya. Pejabat kita sekarang perlu meniru Frans Seda, terutama dalam hal kehormatan ini. Siapa pun yang memiliki posisi tinggi di pemerintahan memang mendapatkan "penghormatan", tapi tidak selalu kehormatan. Sebuah kehormatan seharusnya diraih, bukan diberikan. Kehormatan itu abadi, penghormatan itu tergantung posisi hari ini. Tak diragukan lagi, Frans Seda telah mendapatkan kehormatan dari rakyat Indonesia.

Rekan-rekan Frans Seda menggagas sebuah penghargaan "Frans Seda Award" (FSA) untuk dua tokoh muda yang masing-masing berkiprah di bidang kemanusiaan dan pendidikan yang akan diberikan setiap dua tahun. Untuk pertama kali, tepat saat 1.000 hari wafatnya pada 29 September 2012, dua tokoh telah memenangi award tersebut. Mereka adalah bidan Oktovina Reba Bonay dari Arso, Papua, untuk kategori kemanusiaan dan ibu guru Christanti Gomulia dari Garut, Jawa Barat, untuk pendidikan. Keduanya memiliki kesamaan: peduli terhadap nasib rakyat kecil dan bekerja keras untuk mereka. Bidan Bonay berjasa menyelamatkan banyak ibu yang melahirkan di berbagai pelosok Papua, yang minim fasilitas kesehatan. Guru Christanti mendidik anak-anak dengan pendekatan yang kreatif dan bertaraf internasional di wilayah Garut, walaupun dengan fasilitas yang terbatas. Usia maksimal 40 tahun sebagai syarat mutlak award ini membuktikan bahwa masih banyak anak muda yang berdedikasi. Penghargaan yang sama akan diberikan lagi pada 2014, di saat kita memasuki pemilihan presiden baru. Kita mesti optimistis bahwa akan lahir Frans Seda-Frans Seda baru di negeri ini. FSA meneruskan cita-cita yang belum selesai itu dengan menghargai aksi nyata anak muda bangsa. Merekalah harapan kita untuk menjaga tenun kebangsaan yang kuat, adil, dan makmur. ●