Menjadi Kawan di Era Disinformasi Sutta Dharmasaputra ;  Pemimpin Redaksi Harian Kompas

KOMPAS, 21 Juni 2021

 

 

                                                           

Hari ulang tahun selalu diperingati. Sebuah kehidupan berawal dari sana. Dari tiada menjadi ada. Refleksi diri pun menemukan momentumnya. Merenungkan sejauh mana telah berjalan, konsisten menjaga arah, mengoreksi jika bergeser, atau harus berbalik apabila sudah salah arah.   Harian Kompas pada 28 Juni 2021 pun berulang tahun. Berawal dari dering sebuah telepon Letnan Jenderal Ahmad Yani yang kala itu Menteri Panglima Angkatan Darat kepada Frans Seda, Menteri Perkebunan di Kabinet Dwikora I yang juga Ketua Partai Katolik. Yani mengusulkan kepada Seda untuk membuat surat kabar guna mengimbangi informasi yang saat itu sudah banyak yang dipolitisasi.   Yayasan Bentara Rakyat pun dibentuk. Pengurusnya terdiri dari IJ Kasimo (Ketua), Drs Frans Seda (Wakil Ketua), FC Palaunsuka (Penulis I), Drs Jakob Oetama (Penulis II), dan PK Ojong (Bendahara). Semula, harian ini akan diberi nama Bentara Rakyat. Namun, ketika Frans Seda menghadap Bung Karno dan melaporkan nama harian yang akan terbit, Bung Karno mengusulkan nama lain.   ”Sambil tersenyum beliau memandang saya. Aku akan memberi nama yang lebih bagus…. Kompas! Tahu, toh, apa itu Kompas? Pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba!”   Setelah dibicarakan dengan Redaksi dan Yayasan, nama Bentara Rakyat yang sudah disiapkan pun diubah. Setelah itu ditentukan sifat harian yang harus bersifat independen, berusaha menggali berita sendiri karena banyak sumber berita saat itu sudah ”diverpolitisir”, mengimbangi secara aktif pengaruh komunis dan kawan-kawannya, dengan tetap berpegang pada kebenaran, kecermatan sesuai profesi dan moral pemberitaan (Helen Ishwara, ”PK Ojong, Hidup Sederhana Berpikir Mulia”).   Digawangi Jakob Oetama dan PK Ojong, Kompas yang bermula dari modal kecil Rp 100.000 dan bekerja di ruang sempit, menumpang di kantor Intisari, terus mengabarkan informasi kepada pembacanya.   Roda mesin percetakan pun terus berputar setiap hari melewati banyak era. David T Hill, Profesor Studi Asia Tenggara di Murdoch University, menyebut Kompas sebagai koran tiga zaman. Didirikan tahun 1965 pada masa Presiden Soekarno, menjadi koran terkemuka pada zaman Orde Baru, bertahan sebagai koran paling prestisius selama era Reformasi.   Era disinformasi   Kini, harian Kompas pun memasuki sebuah era revolusi teknologi informasi. Sebuah era yang memungkinkan siapa pun bisa memproduksi informasi, memublikasikannya, juga menyebarkannya secara masif di platform digital. Informasi membanjir. Ada yang menyebutnya sebagai information overload, infobesity era, bahkan information explosion era.   Sedemikian melimpahnya informasi, maka kebenaran, kabar bohong, dan berita palsu pun bercampur aduk. Era informasi berubah menjadi era disinformasi.   Perkembangan masyarakat yang semakin mengglobal menambah kompleksitas. Mantan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef menyebut, untuk merespons situasi kompleks yang tak terhingga ini, infinitely complex, diperlukan makroskop. Cara kita melihat, memahami, dan bertindak harus dengan cara baru yang merupakan gabungan metode dan teknikalitas yang berasal dari aneka disiplin.   Pandemi Covid-19 yang memorakporandakan seluruh tatanan dengan sangat cepat dan masif membuat situasi menjadi lebih kompleks lagi.   Kompas yang dilahirkan dengan visi besar, yaitu memberi arah dan jalan dalam mengarungi ”lautan” dan ”hutan rimba”, memiliki tantangan yang tidak ringan. Kami pun menyadari harus terus berbenah dan bertransformasi agar bisa menyajikan informasi yang menjawab kebutuhan tersebut.   Meningkatkan kualitas jurnalisme untuk memandu masyarakat mendapatkan informasi yang penting dan inspiratif di era revolusi teknologi informasi serta post truth terus menjadi tekad kami. Kami akan terus berupaya mengembangkan jurnalisme solusi dengan memadukan jurnalisme berkedalaman, jurnalisme data, dan jurnalisme makna.   Moto ”Amanat Hati Nurani Rakyat” juga menjadi pengingat untuk senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan terwujudnya keadilan sosial. Prof Dr Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo Pr saat perayaan 50 tahun Kompas mengingatkan bahwa humanisme transendental dilaksanakan secara nyata dengan menghormati kehidupan, menjunjung tinggi martabat manusia, memperjuangkan kesejahteraan umum, memperluas semangat solidaritas, dan memberi perhatian lebih kepada sesama yang kurang beruntung.   Prof Dr Buya Ahmad Syafii Maarif pun berpesan supaya Kompas tetap berada di jalur sosialisme demokrat untuk bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan sepaham berjuang keras tanpa letih demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.   Tema Hari Ulang Tahun Ke-56 Kompas melanjutkan tema tahun lalu, yaitu ”Kawan dalam Perubahan”. Kami menyadari, tanpa kepercayaan dan dukungan para mitra dan pembaca, kami tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, dengan rasa hormat, perkenankan kami menyampaikan terima kasih.   Perjalanan panjang ini sungguh anugerah dan menjadi bekal untuk menelusuri lorong-lorong waktu berikutnya. Mohon doa restu untuk terus menapaki perjalanan. ●

 

PROSPEK POLITIK 2014

Momen Penting Menuju Negara Matang Berdemokrasi Sutta Dharmasaputra  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  25 Oktober 2013

SUATU pagi, seorang rekan bercerita. Teman bosnya yang sama-sama warga Perancis baru saja memutuskan untuk menjual rumahnya di Jakarta dan Bali. Padahal, dia sudah tinggal di Indonesia sekitar 20 tahun. Dia tidak yakin situasi tahun 2014 kondusif karena Indonesia akan menggelar pemilihan umum. Dia memilih pindah ke Madagaskar. Perasaan khawatir memang pasti muncul di banyak orang. Tahun 2014 merupakan tahun politik. Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) digelar 9 April 2014. Pada tahun yang sama, pemilu presiden juga digelar. Pemilu presiden putaran I dijadwalkan 9 Juli 2014 dan putaran II kemungkinan 9 September 2014. Dengan demikian, praktis, sembilan dari 12 bulan di tahun 2014 akan diwarnai pertarungan politik. Pertarungan politik akan ”panas” karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat pemerintahan selama dua periode. Undang-Undang Dasar 1945 hanya membatasi kekuasaan presiden hanya dua periode. Politikus yang akan bertarung juga jauh lebih besar jumlahnya. Berdasarkan daftar calon tetap di Komisi Pemilihan Umum, tercatat ada 6.607 politikus yang akan memperebutkan 560 kursi DPR. Sebanyak 945 orang akan memperebutkan kursi DPD. Belum lagi ratusan ribu politikus yang memperebutkan kursi DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten/kota. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilu 2014 jauh lebih banyak daripada Pemilu 2009. Kursi DPRD Provinsi yang diperebutkan tahun 2014 adalah 2.137, sementara tahun 2009 berjumlah 2.008 kursi. Kursi DPRD kabupaten/kota juga bertambah dari 16.345 tahun 2009 menjadi 17.560 tahun 2014. Pertambahan kursi di tingkat provinsi, yang signifikan, misalnya, terjadi di DKI Jakarta, yang mencapai 25 persen. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota dari total 497 kabupaten/kota, penambahan kursi terjadi di 179 kabupaten/kota. Penambahan kursi DPRD yang mencapai belasan ribu di seluruh Indonesia ini praktis membuat pertarungan politik menjadi hiruk-pikuk di daerah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Area pertarungan juga meluas dan merata di seluruh wilayah. Pertarungan perebutan DPR tersebar di 77 daerah pemilihan (dapil), pertarungan perebutan kursi DPRD provinsi tersebar di 259 dapil, sedangkan perebutan kursi DPRD kabupaten/kota tersebar di 2.117 dapil. Ditambah lagi pertarungan calon anggota DPD yang tersebar di 33 provinsi. Uang yang akan digelontorkan untuk pelaksanaan pemilu pun luar biasa besar. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan Rp 16 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Belum lagi anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Para kandidat yang akan bertarung pun tidak akan segan mengeluarkan uang demi meraih kemenangan. Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam disertasinya menyebutkan, biaya kampanye yang dikeluarkan seorang calon anggota DPR rata-rata Rp 1,2 miliar-Rp 2 miliar per orang. Pada Pemilu 2014, biaya ini dipastikan nilainya akan jauh lebih besar lagi. Berarti, jika nilainya masih sama besar dengan Pemilu 2009, jumlah uang yang akan digelontorkan 6.607 caleg yang akan memperebutkan kursi DPR mencapai Rp 7,9 triliun hingga Rp 13,2 triliun.  Jumlah ini belum termasuk uang yang digelontorkan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang jumlahnya ratusan ribu, yang masing-masing mengeluarkan uang Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per orang. Perebutan kursi istana Mereka yang berambisi merebut kursi RI-1 dan RI-2 sudah pasti lebih banyak lagi menggelontorkan uang. Pengusaha Sofjan Wanandi memprediksi, uang yang dikeluarkan salah satu pasangan Pilpres 2009 ada yang menghabiskan sedikitnya Rp 3 triliun. Pasangan calon presiden-wapres di Pemilu 2014, secara kuantitas, jumlahnya memang tidak akan jauh berbeda dengan Pilpres 2009. Mengingat, persyaratan bagi parpol untuk mengajukan pasangan calon masih sama dengan Pilpres 2009, yaitu memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Dengan persyaratan itu, diprediksi hanya ada tiga pasang capres/cawapres, maksimal hanya akan ada empat pasang calon. Kondisi ini serupa dengan yang terjadi pada Pilpres 2009. Saat itu, ada tiga pasang capres, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan Jusuf Kala-Wiranto. Pada Pemilu 2014 nanti, diduga juga hanya akan muncul tiga pasang calon. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, misalnya, memprediksi tiga pasang yang akan muncul adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Prabowo-Hatta Rajasa, dan Aburizal Bakrie-Pramono Edhie Wibowo. Sejumlah politisi pun membenarkan besarnya peluang pasangan-pasangan itu. Namun, ada juga yang memasangkan Jokowi dengan Mahfud MD atau Jokowi dengan Gita Wirjawan. Pasangan-pasangan ini dianggap masih sangat cair karena menunggu hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014. Partai yang perolehan suaranya terbesar di pemilu legislatif pasti akan menempatkan calonnya di posisi nomor 1, sedangkan mitranya harus rela di posisi nomor 2. Sebelum 9 April, semua calon pasti akan call tinggi untuk meraih posisi nomor 1. Paling tidak, hingga kini pun, sudah ada 17 nama yang berambisi meraih posisi RI-1. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Ali Maskyur Musa, Anis Baswedan, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Irman Gusman, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo, Rhoma Irama, Suryadharma Ali, dan Wiranto. Hingga 9 April, mereka pasti akan berjuang mati-matian mendongkrak partai masing-masing agar bisa mendapat tiket untuk bertarung di Pilpres 2014. Hadirnya empat tokoh militer juga pasti akan memberi warna tersendiri pada pilpres kali ini. Dari sisi kuantitas, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2009, hanya ada tiga orang dari kalangan militer, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, dan Prabowo.  Sementara itu, di Pilpres 2014, setidaknya, hingga April 2014 nanti, ada empat tokoh militer yang akan bertarung habis-habisan. Mereka adalah Prabowo, Wiranto, Pramono Edhie, dan Endriartono. Endriartono dan Wiranto, keduanya mantan Panglima TNI. Sementara itu, Prabowo Subianto dan Pramono Edhie adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), dan keduanya mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Istana. Prabowo adalah menantu dari presiden ke-2 RI, Soeharto. Adapun Pramono Edhie adalah adik ipar dari presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo dan Wiranto juga sudah berupaya merebut kursi presiden sejak Pemilu 2004. Dengan demikian, keduanya pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di Pemilu 2014. Pemilu yang krusial Kondisi itu semua yang membuat tahun 2014 akan menjadi sangat kuat diwarnai tarik-menarik kepentingan politik. Kondisi politik dalam negeri dipastikan akan menjadi dominan memengaruhi berbagai sendi kehidupan di negeri ini dibandingkan dengan aspek lain. Politik akan menjadi ”panglima”. ”Suhu politik, sudah barang tentu, makin bereskalasi,” istilah Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dalam perbincangan dengan Kompas, pekan lalu. Semua pihak yang berkepentingan akan berusaha ”tebar pesona” untuk mencari dukungan. Sebaliknya juga akan berupaya keras menjatuhkan lawan politik untuk memecah dukungan. Karena itu pula, setiap kepala pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, harus berupaya lebih keras memastikan agar program-programnya berjalan lancar terutama yang terkait anggaran 2014. ”Bersyukur, komitmen legislatif dan eksekutif di Kalteng cukup baik, dan hal ini sangat membanggakan karena legislatif tak terpengaruh dengan pemilu legislatif,” kata Teras. Kunci utamanya, lanjut Teras, adalah adanya komunikasi yang baik dan berupaya agar setiap program bisa ditujukan dan dirasakan langsung seluruh rakyat. Harmonisasi legislatif dan eksekutif harus terus terjaga, dan di sinilah diperlukan kepemimpinan yang melayani. Sofjan bahkan menilai, Pemilu 2014 merupakan pemilu yang sangat penting. ”Pemilu 2014 itu the most crucial election,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Menurut dia apabila pemilu kali ini berjalan lancar dan bisa melahirkan pemimpin yang tepat akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Jack Snyder dalam bukunya From Voting to Violence menyebutkan bahwa salah satu ciri sebuah negara yang sedang menuju demokrasi (democratizing states) bertransisi menjadi negara yang demokrasinya matang (mature democracies) biasanya terjadi setelah dua kali pergantian kekuasaan. Indonesia yang sejak 1998 menjalankan pemerintahan yang lebih demokratis, setelah hampir 30 tahun di bawah rezim otoriter, berarti seharusnya juga saatnya untuk bertransformasi dari negara yang sedang menuju demokrasi menjadi negara yang matang berdemokrasi. Meski demikian, Snyder yang sudah meneliti demokrasi di banyak negara itu juga mengingatkan bahwa tidak gampang menegakkan negara demokrasi yang stabil dan cinta damai. Diperlukan sejumlah prasyarat untuk mencapai itu, seperti partisipasi yang luas, pembatasan kekuasaan eksekutif, kebebasan berbicara, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil, termasuk hak-hak minoritas. Mencermati pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang terjadi setahun lalu dan berjalan sukses, tanda-tanda adanya kedewasaan warga untuk berdemokrasi secara damai sudah tampak. Partisipasi dan antusiasme warga saat itu sangat besar kendati kebebasan berbicara sempat mengarah tanpa kendali dan menyulut isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Ternyata, warga juga semakin banyak yang sadar dan tidak terpancing. Begitu KPU DKI Jakarta menentukan hasil pilkada, pemenang langsung mendatangi yang kalah, sebaliknya yang kalah langsung memberikan ucapan selamat kepada pemenang. Apabila Jakarta yang merupakan ibu kota negara ini dijadikan barometer politik nasional, boleh jadi ini pertanda baik yang harus terus dijaga dan dikembangkan hingga Pemilu 2014 nanti. Terlebih, meski ada 12 partai politik yang akan bertarung, semuanya pun berasaskan sama, yaitu Pancasila. Kesamaan asas ini, bila bukan lips service, tentunya bisa mempersatukan semua pihak yang akan bertarung di 2014. Oleh karena itu, tahun 2014, meskipun tahun pertarungan politik, semoga bukanlah tahun yang penuh pertarungan untuk saling menghancurkan, tetapi hanya kompetisi untuk melakukan yang terbaik dan bisa mempersatukan bangsa ini. Pemilu 2014 adalah momentum bagi negeri ini untuk menjadi negara yang matang berdemokrasi. ●

Saatnya Rakyat Memilih dan Memilah

Saatnya Rakyat Memilih dan Memilah Sutta Dharmasaputra  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  16 Desember 2013

  

MENYAKSIKAN pemakaman Nelson Mandela mengingatkan kembali akan kata-kata bijak. Kebajikan seseorang dalam menjalani kehidupan pasti terlihat jelas saat dia menyelesaikan kehidupannya. Hingga akhir hayatnya, mantan Presiden Afrika Selatan itu dicintai seluruh rakyatnya. Bukan hanya yang sepaham dengannya, melainkan juga lawan politiknya di masa lalu. Jerit tangis haru mengiringi kepergiannya saat peti jenazahnya tiba di kota kelahirannya, Qunu. Warga menyambut jenazah Mandela di sepanjang jalan untuk mengucapkan, ”Selamat jalan.” Banyak warga dunia merasa kehilangan tokoh besar itu. Yang memberikan penghormatan terakhir bukan hanya para pemimpin tertinggi negara, melainkan juga masyarakat biasa di banyak negara. Warga New York, AS, spontan membawa lentera di luar restoran dengan nama Nelson Mandela di kawasan Brooklyn. Sementara banyak warga China yang memberikan penghormatan di depan Kedutaan Besar Afrika Selatan di Beijing. Mandela boleh jadi merupakan negarawan yang paling ”diagungkan” dewasa ini. Dia tidak hanya berhasil menghentikan pertikaian tak berkesudahan di negerinya sendiri dari praktik politik apartheid, tetapi juga menginspirasi banyak belahan dunia lain untuk juga menghapuskan segala kebijakan yang diskriminatif. Penerima Nobel Perdamaian itu telah menjadi simbol humanitas. Menjadi ”Mandela” bisa jadi merupakan impian semua politisi, bahkan juga nonpolitisi. Kalau ada 1.000 politisi di negeri ini ditanya soal pencapaian Mandela, bisa jadi tiada satu pun yang tak menginginkan pencapaian itu. Namun, kalau diingatkan, bagaimana proses Mandela mengubah dirinya dari seorang politisi menjadi seorang negarawan, bisa jadi tak satu pun menyanggupinya. Bagaimana tidak? Mandela rela mengorbankan dirinya demi memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Selama 27 tahun, dia harus meringkuk di penjara dan mengalami banyak penyiksaan fisik demi memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Membayangkan apa yang terjadi belakangan ini pada politisi di negeri ini rasanya bak bumi dan langit. Mereka juga banyak yang dipenjara, tetapi bukan karena berkorban demi rakyat, melainkan justru malah mencoba mengambil keuntungan diri dengan mengorupsi uang rakyat. Sungguh getir terasa. Politisi yang melakukan korupsi itu bukan lagi kelas teri. Mereka bukan anggota partai atau pengurus ranting, cabang, atau wilayah, melainkan pengurus pusat, bahkan pemimpin tertinggi partai dan dewan pembina partai. Mereka juga ada yang menduduki posisi-posisi penting dalam negara, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Gara-gara fenomena ini, muncul kosakata baru, yaitu trias koruptika, sebagai bentuk pelesetan dari trias politika. Indonesia Corruption Watch, Oktober 2013, merilis, sejak semester II-2012 hingga semester II-2013 saja, tercatat sudah 81 anggota DPR yang terjerat korupsi. Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah anggota DPRD provinsi yang terjerat kasus hukum sudah 431 orang dengan 83,7 persen dari jumlah itu adalah kasus korupsi. Di jajaran eksekutif, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, hingga menteri, banyak juga yang menjadi tersangka dalam perkara korupsi, bahkan sudah menjadi terpidana. Sementara di lembaga yudikatif kasus tertangkap tangannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi puncak dari ironi ini. Kondisi ini kalau dibiarkan tentunya bisa mengancam keberlangsungan negeri ini. Berdasarkan sejumlah jajak pendapat Kompas, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya bisa menimbulkan krisis. Jika mengacu pada pandangan Ian Bremmer yang mengulas ”Kurva J” untuk memahami mengapa bangsa-bangsa berjaya dan jatuh, kondisi ini tidak bisa dianggap remeh. Ian Bremmer mengingatkan, tidak ada negara yang memiliki kemampuan mencegah terjadinya guncangan. Namun, pada sebuah negara yang sangat stabil, guncangan-guncangan itu dapat dikendalikan. Kematangan lembaga-lembaga negara merupakan salah satu ciri dari negara yang sangat stabil itu. Sementara itu, negara tanpa kestabilan dipastikan menjadi sebuah negara gagal, negara yang tidak mampu menerapkan atau menegakkan kebijakan pemerintah. Negara seperti ini dapat terpecah belah, dapat direbut, dan dikuasai kekuatan luar atau terjerumus ke situasi kacau. Banyak negara pun, kini, ternyata menaruh perhatian pada perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi di Indonesia agar bisa memprediksi potensi dan risiko berinvestasi. Harapan pada tahun 2014 Melihat apa yang telah terjadi pada tahun 2013, harapan tertanam pada tahun 2014. Pasalnya, Indonesia akan kembali menggelar pemilihan umum. Inilah saatnya bagi seluruh rakyat untuk kembali memilah dan memilih siapa yang layak dan tidak layak menjadi wakil rakyat dan juga memimpin negeri ini. Pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada 9 April 2014 menjadi momentum pertama. Kini, ratusan ribu orang telah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dari ratusan ribu calon legislator itu, harus terpilih 560 anggota DPR yang berkualitas dan berintegritas. Begitu juga dengan 77 DPD ataupun 2.137 DPRD provinsi serta 17.560 DPRD kabupaten/kota. Hasil pemilu legislatif ini juga akan menentukan parpol mana yang bisa mengajukan calon presiden/wakil presiden pada pemilu presiden-wakil presiden yang akan digelar 9 Juli 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD-lah yang bisa mengajukan capres/cawapres. Setelah capres-cawapres yang memenuhi syarat ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, rakyat kembali harus menyeleksi, siapa yang benar-benar menjadikan takhtanya untuk memperjuangkan nasib seluruh rakyat dan mana yang hanya menjadikan takhtanya sebagai alat berkuasa semata. Kita tentu berharap, politisi terpilih adalah orang-orang yang berjiwa seperti Mandela atau banyak pahlawan di negeri ini. Mau berkorban untuk rakyat demi kemajuan seluruh bangsanya, bukan sebaliknya yang mengorbankan rakyat untuk mencari keuntungan diri sendiri ataupun kelompoknya semata. Tahun 2014 saatnya bagi seluruh rakyat untuk benar-benar memilah, lalu memilih.... ●