Mengawal Penghitungan Suara Endah Sulistyowati  ;   Pemerhati Kinerja Lembaga Negara

KORAN JAKARTA, 09 Juli 2014

                                                

Penghitungan suara Pemilu Presiden 2014 sejak dari tempat pemungutan suara (TPS) sampai rekapitulasi suara nasional banyak risiko kerawanan. Untuk itu, perlu pengawalan ketat dengan menggunakan metode praktis, baik oleh tim saksi, lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu, maupun relawan. Teknologi KPU dalam pemilu legislatif lalu tidak bisa diandalkan lagi meski berupa sistem informasi dilengkapi hasil scanning formulir C1 di setiap TPS saat pileg lalu telah gagal. Waktu itu terjadi kelambatan serius dalam mengunggah data hasil pemungutan suara sampai berminggu-minggu untuk sebagian besar daerah pemilihan. Proses penghitungan suara merupakan saat sangat krusial dalam tahapan pemilu. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, pengalaman pahit pelaksanaan pileg lalu, ada sejumlah pihak berlaku curang dengan merekayasa angka perolehan suara. Akibatnya, ada suara caleg dicurangi caleg lainnya sehingga berkurang saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Modus seperti ini bisa terjadi lagi dalam pilpres hari ini. KPU harus mampu menyajikan hitung cepat (real count) dan menyajikan dalam media tabulasi nasional pilpres yang bisa diakses beberapa saat setelah TPS menyelesaikan penghitungan suara. Dengan demikian, rakyat bisa menikmati pesta demokrasi bersih dan akuntabel. Setiap negara demokrasi memiliki cara dan kemampuan berbeda dalam melayani warga untuk menikmati proses penghitungan suara pada hari H pemilu. Rekapitulasi di TPS menjadi awal mendebarkan bagi kandidat pilpres. Momentum tersebut sangat signifikan sekaligus bisa menimbulkan atau justru menghilangkan kepastian politik suatu negara. Sayang, hingga kini, penyelenggara pemilu hanya mampu menyajikan momentum penghitungan suara pilpres ala kadarnya alias minimalis. Rakyat sangat berharap kepada lembaga penyelenggara quick count yang disiarkan media massa. Selain itu, tim sukses capres-cawapres juga memerlukan metode hitung cepat dengan bantuan teknologi. Antara lain aplikasi proses rekapitulasi suara secara elektronik lewat SMS sebagai penginput data, seperti selama ini dilakukan lembaga survei yang melakukan quick count hasil pilkada atau pemilu. Dalam pilpres kali ini ada juga yang memakai aplikasi mobile bernama Iwitness untuk saksi mencatat hasil perhitungan suara di setiap TPS. Aplikasi tersedia dalam platform Android, Blackberry, Iphone, maupun Symbian OS. Setiap pengguna Iwitness telah terdaftar sebagai saksi relawan. Aplikasi tersebut memiliki menu ideal guna mengawal hasil pemungutan suara di TPS, antara lain meliputi menu setting yang diambil dari server pusat. Yang terpenting menu realcount untuk input hasil perhitungan suara di TPS yang sudah ditentukan di setting. Publik sangat menantikan penghitungan suara lewat menu result untuk melihat hasil real count dan foto yang sudah disimpan user. Dalam Pilpres 2014 terdapat 478.685 TPS di dalam negeri dan 498 di luar negeri. Maka, nomor telepon sukarelawan sebanyak itu yang sudah diregister untuk mengirim data ke server. Pada prinsipnya, sistem ini berupa peningkatan kemampuan SMS sebagai media informasi tertulis digabungkan dengan kemampuan komputer dalam mendayagunakan gateway. Cara minimalis tersebut diharapkan mampu menandingi quick count yang diselenggarakan beberapa lembaga survei. Selama ini, para pengembang teknologi informasi dalam negeri sudah banyak merancang SMS untuk pemilu disertai modul SMS center dan publish web. Ini bisa menerapkan online hasil suara ke internet sehingga dapat diakses secara luas. Namun, sistem penginput data dengan SMS sangat minimalis karena hanya untuk kepentingan tabulasi elektronik, sedangkan sistem penginput data dengan cara scanning sebetulnya lebih berdayaguna karena hasil scanning formulir C-1 bisa dimanfaatkan sebagai bukti-bukti autentik sistematik dan transparan bila terjadi sengketa pemilu. Amerika Jika penyelenggara pemilu hanya mampu menyajikan jalannya penghitungan suara secara minimalis, beda di Amerika Serikat (AS). Di Negeri Paman Sam, penyelengara pemilu mampu menyajikan secara paripurna kepada rakyatnya dan warga dunia. Seluruh rakyat AS atau dunia bisa menikmati proses pemungutan suara dan rekapitulasinya di setiap TPS secara cepat. Bahkan, rekapitulasi dilengkapi dengan pemetaan data pemilu dalam sistem informasi geografi atau Geographic Information System (GIS). Sistem tersebut sangat berguna untuk merangkai perkembangan hasil pemilu. Bahkan, sistem penghitungan perolehan suara dari kandidat presiden AS dipadukan dengan Google Map sehingga pemakai internet bisa menikmati pesta demokrasi kelas tinggi lewat Google Map. Dalam pelaksanaan pemilu peran GIS yang terintegrasi dengan internet sangat penting seperti dalam penghitungan hasil suara. Selain memudahkan setiap orang yang mau melihat hasil pemilu secara real time, tentunya juga dapat untuk mencegah kesalahan penghitungan atau pengiriman hasil suara baik sebagai modus manipulasi tersengaja ataupun keteledoran belaka. Dalam aspek lain sistem GIS-enabled web mampu meningkatkan efisiensi biaya karena komunikasi dan input data juga bisa dilakukan secara online. Dalam hal ini masyarakat dengan mudah bisa ikut serta memantau jalannya penghitungan suara melalui website cukup dengan mengklik peta sebaran TPS di wilayahnya dengan Google Map. Data spasial hasil pemilu di AS sangat membatu untuk menganalisis prediksi kemungkinan kemenangan peserta pemilu. Aspek tersebut juga dapat digunakan sebagai sistem cerdas yang sangat membantu penerapan strategi dan rencana partai politik. Sayang, hingga kini, publik masih curiga dan kurang percaya pada teknologi pemilu KPU, khususnya teknologi informasi dan komunikasinya karena selama ini kurang kredibel dan tidak melalui uji penerimaan publik. Mestinya pemakaian aplikasi erekapitulasi yang dirancang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bisa digunakan untuk Pilpres 2014. Rancangan tersebut mengarah kepada proyek e-voting yang pada prinsipnya adalah election management system atau eelection seperti di AS. Aplikasi rancangan BPPT tersebut sebenarnya sudah bisa berjalan dengan baik karena telah melewati simulasi dan sampel memadai. Selain itu, juga terjadi pengembangan berkesinambungan (continuous improvement) dengan memperhatikan faktor manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia. Dengan begitu, tata kelola pemilu bisa dijalankan secara baik. Semua data (text, image, dan database) hasil penghitungan suara pemilu di kabupaten/kota dan luar negeri dikirim ke Pusat Data KPU dengan menggunakan program aplikasi sinkronisasi data secara baik pula. ●

Mengawal Suara Rakyat Toto Sugiarto  ;   Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

KOMPAS,  04 Juli 2014

                                                

SALAH satu hal yang penting untuk diperhatikan pasangan capres-cawapres dan pendukungnya adalah bagaimana mengawasi suara pemilih. Belajar dari pengalaman saat pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif), masalah pelik yang berbuntut panjang adalah seputar bagaimana mengamankan suara. Banyak kasus kekalahan disebabkan suara tidak berhasil dikawal. Hal ini bisa terjadi karena marakya kecurangan dalam pemilu kita. Dengan mendasarkan pada hasil survei dan metode lain, bisa saja pasangan capres-cawapres optimistis akan meraih kemenangan. Besarnya dukungan yang terpantau, misalnya dari menjamurnya berbagai kelompok relawan di sejumlah daerah, bisa saja menjadi alat deteksi kemenangan tersebut. Namun, kemenangan sesungguhnya juga ditentukan bagaimana mereka mampu mengamankan suara yang diperoleh. Itulah pesta demokrasi di republik ini. Berbagai ”alat potret”, seperti survei dan ”pertunjukan semesta mendukung”, tidak bisa menjadi gambaran akurat. Penyebabnya, banyak pencoleng yang siap melakukan manipulasi pada suara yang sedang berproses di setiap tingkat. Pencurian semakin marak karena lemahnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan struktur jajarannya. Dengan kata lain, peserta tidak bisa memercayakan sepenuhnya kepada penyelenggara. Orientasi pada hasil Parahnya, belajar dari pemilu legislatif, pergerakan suara tidak mendapat perhatian yang memadai. Hampir semua perhatian tertuju pada hasil. Semua yang tidak berhubungan langsung dengan peta kekuasaan baru dan bagi-bagi kuasa terpinggirkan. Belajar dari pemilu legislatif tersebut, ruang publik tampaknya tidak lagi peduli pada berbagai kecurangan, pelanggaran, dan kondisi penyelenggaraan yang buruk. Padahal, jika proses berlangsung buruk, tidak hanya merugikan individu yang berkontestasi, tetapi juga memiliki daya rusak yang tinggi terhadap demokrasi elektoral. Masalah yang mengemuka pada pemilu legislatif dan kembali mengemuka pada tahapan pilpres dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi peserta pemilu. Berbagai kecurangan dan pelanggaran menjadi temuan pemantau dan pengawas di sejumlah tempat di republik ini. Selain kecurangan, pada pilpres juga banyak ditemukan kasus kampanye hitam, dugaan ketidaknetralan TNI/Polri, kebohongan, dan penyebaran kebencian. Kedua, masalah juga mengemuka pada sisi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU di berbagai tingkat. Masalah yang muncul di sejumlah daerah di antaranya surat suara yang rusak. Selain itu, netralitas penyelenggara pemilu juga patut diwaspadai. Kasus yang sudah muncul di pemilu legislatif dan masih muncul saat pilpres sekarang ini menggambarkan manajemen penyelenggara pemilu yang buruk. Bagaimana mengamankan suara rakyat di pilpres nanti? Pertama, harus dilakukan pembalikan pola pikir. Pemikiran berorientasi hasil bahwa hasil lebih penting daripada proses perlu dibalik. Karena itu, penghitungan dan rekapitulasi suara rakyat perlu mendapat perhatian serius. Memperbincangkan hasil dan peta politik Republik setelah pemilu adalah menarik. Berbagai talkshow di televisi di hari-hari pertama pemilu yang memperbincangkan hasil hitung cepat (quick count) dan peta kekuasaan berdasarkan pada hasil penghitungan cepat tersebut tentu mendapat rating yang tinggi. Namun, ada yang perlu mendapat perhatian lebih serius di hari-hari pertama tersebut, yaitu proses bagaimana perjalanan suara. Setelah suara dihitung di tempat pemungutan suara (TPS), suara masih perlu dikawal sampai saat rekapitulasi tingkat nasional. Pola pikir instan yang ingin dengan cepat mengetahui hasil, melalui berbagai metode penghitungan cepat, adalah baik saja demi memenuhi hasrat publik. Namun, pola pikir instan tersebut jangan sampai memenuhi seluruh ruang publik. Perlu disisakan waktu dan ruang untuk pengawasan yang saksama terhadap perjalanan suara.   Semesta mengawasi Terkait dengan pentingnya mengawal suara rakyat, diperlukan munculnya sebuah gerakan di mana output-nya adalah terciptanya semesta yang siap mengawal perjalanan suara pemilih. Dengan dukungan semesta, pengawasan dilakukan masyarakat sendiri. Gerakan yang memicu munculnya spirit semesta mengawasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek mengawal suara di Pilpres 2014, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang dapat menjadi dasar pemikiran tentang pengawasan dalam jangka panjang. Gerakan ini merupakan cikal bakal dari pengawasan yang semestinya, yang terjadi di negara-negara yang telah mapan demokrasinya, sebuah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan pemilu, terutama terkait dengan penghitungan dan rekapitulasi suara rakyat, sudah semestinya dilakukan rakyat sendiri. Adapun peran negara adalah bagaimana menindaklanjuti berbagai informasi dan laporan hasil pengawasan rakyat. Negara dapat berperan dalam penegakan hukum pemilu. Perkembangan ke arah semesta mengawasi sebenarnya telah dapat dilihat dengan mulai munculnya berbagai gerakan rakyat yang siap melakukan pengawasan. Gerakan sejuta relawan pengawas pemilu dan berbagai gerakan relawan lainnya merupakan bukti adanya gairah partisipasi rakyat tersebut. Kecurangan yang marak di pemilu legislatif dan minimnya perhatian publik terhadap maraknya kecurangan tersebut hendaknya tidak terulang di pilpres. Kehendak untuk turut serta mengawal suara di masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Namun, kebanyakan rakyat tidak memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai tentang teknis pengawasan pemilu. Karena itu, berbagai simpul masyarakat yang peduli terhadap terciptanya pemilu yang jujur dan bersih perlu menunjukkan peran serta aktif untuk ikut mengupayakan sosialisasi dan peningkatan kemampuan pengawasan oleh rakyat. Di sisi lain, peran media dituntut untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pemberitaan seputar jalannya penghitungan dan rekapitulasi suara. Dengan demikian, suara rakyat dapat terkawal baik dan kedaulatan rakyat dapat terjamin. ●