Mengapa Daniel Dhakidae Penting bagi Generasi Intelektual Hari Ini?  Wildan Sena Utama ;  Pengajar di Departemen Sejarah UGM

                                                            TIRTO, 8 April 2021

 

 

                                                           

Pertemuan pertama saya dengan Daniel Dhakidae bermula dari lembaran majalah Prisma. Saya lupa persisnya edisi Prisma tahun berapa, yang pasti akhir 1970-an. Di tahun 2008 itu, saya, mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah UGM semester tiga, baru mulai serius membaca dan belajar menulis akademik. Proses penempaan intelektual tersebut dibuka melalui “tamasya intelektual” dari tulisan para cendekiawan dan akademisi ternama Indonesia di Prisma.   Ketika mengambil Prisma secara acak dari rak Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM atau Perpustakaan St. Ignatius di Kota Baru, Yogyakarta, ritual tamasya itu selalu diawali dengan membuka daftar isi. Saya mencari nama-nama besar sejarawan Indonesia yang tulisannya wara-wiri di Prisma seperti Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Taufik Abdullah, dan, yang paling sering, Ong Hok Ham. Dari Prisma pula saya berkenalan dengan tulisan para ilmuwan sosial seperti Dawam Rahardjo, Ignas Kleden, Vedi Hadiz, dan Arief Budiman.   Bila menemukan tulisan-tulisan mereka, saya tidak lekas membuka halaman yang dituju. Saya biasanya membaca pengantar redaksi terlebih dahulu. Pengantar redaksi Prisma selalu spesial. Jika pengantar redaksi sebuah jurnal atau majalah ilmiah kebanyakan hanya merangkum atau menjelaskan daftar tulisan, pengantar redaksi Prisma sejak tahun 1970-an tidak demikian.   Pengantar Prisma selalu membedah topik edisi secara serius dan mendalam, menekankan penting dan relevannya topik tersebut bagi situasi sosial-politik dan budaya Indonesia ketika itu. Dari pengantar redaksi Prisma, saya berkenalan dengan para redaktur yang bergantian menulis antara lain Ismid Hadad, Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Masmimar Mangiang, dan Daniel Dhakidae.   Nama yang terakhir ini kemudian begitu akrab bagi saya, apalagi sejak Dhakidae menerbitkan kembali Prisma di tahun 2009, sepuluh tahun sejak jurnal ini berhenti terbit. Ketika Prisma terbit kembali, saya mulai mencari-cari tulisan-tulisannya yang berceceran di mana-mana dan mengoleksi buku-buku yang ditulis atau diberi pengantar olehnya.   Tulisan Dhakidae begitu memukau dan khas. Ia mampu menguliti persoalan sosial-politik secara konseptual sekaligus multidimensional; menganalisisnya dalam kerangka filosofis, historis, sosiologis, dan kultural. Ia juga acap kali menempatkan istilah atau konsep-konsep dari pemikir ternama dunia, termasuk Indonesia, dari berbagai bahasa—Latin, Belanda, Perancis, Jerman, dan bahasa daerah.   Barangkali perjalanan intelektual Dhakidae yang “non-linier” berpengaruh besar dalam pembentukan kualitas kecendekiawanan macam itu. Selama ia hidup, Dhakidae tidak pernah berhenti terpaku pada satu titik. Pendidikannya ditempuh dalam bidang filsafat, ilmu administrasi negara, politik komparatif, media, dan studi Asia Tenggara sejak di Flores sampai ke Ithaca. Perjalanan kariernya pun mengawinkan dunia akademik, jurnalisme, dan aktivisme. Jalan hidup yang dipilih Dhakidae inilah yang memupuknya menjadi intelektual par excellence.   Kritisisme dan Media Massa   Dhakidae identik dengan Prisma. Ia terlibat membesarkan jurnal ilmiah populer yang menjadi pegangan utama mahasiswa, akademisi, dan intelektual Indonesia di zaman Orde Baru tersebut. Ia bergabung sebagai redaktur jurnal ilmiah ini sejak 1976, satu tahun setelah lulus dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara UGM. Ketika rezim Soeharto membatasi pikiran kritis, Prisma menjadi outlet bagi para intelektual menumpahkan kegelisahan mereka atas problem sosial-politik terkini secara kritis sekaligus ilmiah.   Tapi kritisisme Prisma terhadap rezim Orde Baru tidaklah frontal dan vulgar. Mereka melawan wacana pengetahuan yang dijejalkan penguasa untuk mengontrol masyarakat salah satunya dengan membedah secara ilmiah pengetahuan yang dilarang beredar oleh rezim.   Itulah yang mendasari mengapa Prisma di tahun 1982, ketika itu Dhakidae menjabat Ketua Dewan Redaksi, mengeluarkan edisi yang berisi ulasan biografis tokoh-tokoh komunis seperti D.N. Aidit dan Amir Sjarifoeddin. Di tahun itu, Prisma juga memberikan kesempatan bagi tokoh Lekra, organisasi kebudayaan kiri yang dilarang, seperti Hersri Setiawan dan Joebar Ajoeb untuk menulis biografi komponis patriotik Cornel Simandjuntak dan pemimpin Darul Islam S.M. Kartosoewirjo.   Keberanian ini berbuntut pemanggilan kepada beberapa awak Prisma dan Dhakidae sebagai Ketua Dewan Redaksi adalah salah seorang yang diperiksa. Prisma terancam ditutup karena dianggap menyebarluaskan paham komunisme di masyarakat.   Ini bukan pertama kalinya Prisma dianggap “menganggu” rust en orde ala Orde Baru. Penerbitan edisi “Manusia dalam Kemelut Sejarah” tahun 1977 yang oplahnya mencapai 25.000 eksemplar membuat Prisma dipantau radar kekuasaan. Edisi tersebut mengangkat kembali sosok Sukarno ke publik ketika memori tentang bapak bangsa tersebut dihapuskan secara bertahap melalui proyek-proyek desukarnoisasi Orde Baru.   Sikap kritis Dhakidae di Prisma dan LP3ES berlanjut ketika ia meneruskan studi di Cornell University di bawah supervisi indonesianis ternama, Benedict Anderson. Dhakidae lulus dari Departemen Ilmu Pemerintahan Cornell di tahun 1991 dengan disertasi berjudul “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry.” Disertasi itu mengulas bagaimana Orde Baru mengubah pers Indonesia dari medium wacana politik ke industri komersial.   Kualitas kajian tersebut membuatnya diganjar Lauriston Sharp Prize. Penghargaan ini diberikan untuk disertasi terbaik dalam studi Asia Tenggara yang dicetuskan oleh George Kahin guna menghormati antropolog pendiri Southeast Asian Program di Cornell, Lauriston Sharp.   Pulang dari Cornell, Dhakidae bergabung ke harian Kompas pada 1994 sebagai Kepala Litbang. Masuknya Dhakidae ke salah satu media terbesar ini menarik karena disertasinya berbicara tentang transformasi komersialisasi pers. Mungkin inilah panggilan intelektualnya untuk membentuk pers Indonesia berkualitas, tidak sekadar mengejar kapital dan menghilangkan esensi untuk mencerahkan publik.   Intelektual dan Kekuasaan   Riwayat kerja intelektual Dhakidae banyak dihabiskan untuk membedah hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan intelektualnya dalam suasana represif Orde Baru dan pilihan jalannya sebagai intelektual. Kegelisahannya kepada jalinan relasi antara intelektual, modal, kekuasaan, dan kebudayaan berbuah karya monumental Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003).   Buku tersebut adalah karya sejarah pemikiran, magnum opus Dhakidae yang wajib dibuka untuk melihat bagaimana kekuasaan membentuk lanskap kecendekiawanan di masa Orde Baru. Dasar argumentasi Dhakidae, yang masih relevan dengan dunia intelektual hari ini, adalah “kekuasaan adalah fascinatio dan obsesi bagi kaum cendekiawan.”   Ketertarikan Dhakidae terhadap bagaimana kekuasaan beroperasi dilanjutkan melalui kolaborasinya dengan sosiolog Vedi Hadiz dalam kumpulan tulisan berjudul Social Science and Power in Indonesia (2005). Buku ini adalah karya penting yang membongkar bagaimana kekuasaan Orde Baru “menumpulkan” ilmu sosial di Indonesia. Dalam karya ini muncul temuan-temuan menarik tentang pengaruh Perang Dingin bagi lanskap ilmu sosial Indonesia, birokratisasi ilmu sosial dan orientasi birokratis ilmu sosial, serta peran ilmu sosial untuk menopang kebijakan developmentalisme Orde Baru. Alerginya ilmu sosial Indonesia hari ini terhadap perspektif dan kajian kritis salah satunya merupakan warisan Orde Baru itu.   Melalui karya-karyanya tersebut, terlihat posisi Dhakidae sangat jelas ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ia selalu curiga kepada kekuasaan dan menolak tunduk kepadanya. Ini mungkin yang membuatnya tidak tergoda menjadi teknokrat atau mengejar jabatan prestisius di pemerintahan. Dhakidae lebih memilih jalan intelektual publik, mencerahkan nalar publik dengan pikiran-pikiran serius dan mendalam dalam mengupas persoalan sosial, kebudayaan, kenegaraaan, serta kebangsaan.   Intelektual dan Dunia yang Berubah   Kerja intelektual serius dan mendalam seperti yang dilakukan Dhakidae semakin langka di tengah lanskap sosial hari ini ketika dunia digital menuntut segalanya serba cepat; instan; ringkas.   Dunia yang berubah hari ini melahirkan intelektualisme yang dangkal. Kerja-kerja intelektual kritis, mendalam, dan reflektif semakin sulit muncul lantaran digulung gelombang perubahan itu. Buktinya bisa dilihat dalam produksi pengetahuan di media, universitas, organisasi, dan pemerintahan yang mengabaikan kerja intelektual seperti yang ditunjukkan generasi Daniel Dhakidae.   Dhakidae menyadari situasi yang berubah ini. Dalam tulisan bertajuk “Menyapa Prisma yang Datang Lagi” pada 2009, Dhakidae mengatakan bahwa "Khalayak yang berminat dan membaca majalah ini mungkin berubah. Daya tarik jurnal audio-visual mungkin berperan di sana. Semuanya memberi jalan kepada suatu generasi yang dikatakan sebagai 'desentized to complex argumentation', generasi yang sudah terkuras derajat sensitivitasnya terhadap argumentasi berbelit-belit. Tragis bahwa melawan pendangkalan ini menjadi anakronik."   Bagi saya, ketika Daniel Dhakidae mengembuskan napas terakhir pada Selasa (6/4/2021), ia telah menjalani hidup yang tidak sia-sia. Orang kelahiran Ngada, NTT pada 22 Agustus 1945 ini mewariskan etos kerja intelektual yang serius untuk generasi kini. Dan ini ia tularkan tidak hanya melalui karya-karya yang diproduksinya, tetapi juga dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar meneliti dan menulis di Prisma. Dengan cara demikian, ia mengharapkan regenerasi intelektual kritis yang senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah.   Sebagai penghormatan kepada intelektual besar itu, saya pikir disertasinya di Cornell University dan kumpulan tulisannya di berbagai medium patut untuk diterbitkan. ●

 

Kontekstualisasi Warisan Pemikiran KAA Wildan Sena Utama  ; Mahasiswa Pascasarjana di Leiden University, Belanda; Menulis tesis tentang KAA

MEDIA INDONESIA, 18 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TAHUN ini Indonesia memperingati 60 tahun perayaan Konferensi Asia Afrika (KAA) secara besar-besaran di Bandung dan Jakarta. Peringatan KAA penting dilakukan sebagai sebuah kontekstualisasi pemikiran bukan sekadar sebagai selebrasi atau romantika masa lalu.Peringatan terhadap KAA berarti menerapkan kembali ide-ide besar yang digaungkan para pemimpin Asia-Afrika di Bandung, 60 tahun yang lalu. Konferensi Bandung 1955, atau yang lebih dikenal publik Indonesia sebagai Konferensi Asia Afrika, merupakan peristiwa monumental yang diingat masyarakat Indonesia sebagai sebuah momen yang menandakan peran aktif Indonesia sebagai salah satu aktor utama Dunia Ketiga pada periode 1950-an.  Dalam sejarah dunia, untuk pertama kalinya negara-negara Asia dan Afrika, baru merdeka, setengah merdeka dan belum merdeka, berhasil dikumpulkan dalam satu meja untuk mendiskusikan isu-isu dunia di tengah berkecamuknya Perang Dingin.KAA merupakan suatu momen historis yang penting bagi dunia saat itu dan setelahnya karena dia memberikan visi alternatif melampaui pandangan dua blok besar yang bertikai saat itu. Kekuatan Dunia Ketiga pada waktu ini berkumpul untuk mempromosikan terciptanya tatanan dunia yang lebih adil, humanis, dan damai dengan melawan segala bentuk subjugasi neokolonialisme/ imperialisme dan menghargai hak asasi manusia segala bangsa.  Kontekstualisasi pemikiran atau ide-ide yang dibawa dalam KAA penting untuk selalu didiskusikan kembali. Latar belakang munculnya KAA tidak muncul sekadar sebagai respons dari Dunia Ketiga untuk menjadi penyeimbang dua kekuatan besar yang bertarung pada masa itu, Amerika Serikat dengan demokrasi liberal dan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan totalitarian dan komunismenya. Ide-ide yang digaungkan para pemimpin Asia-Afrika seperti penentuan nasib sendiri, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia sebetulnya telah berakar kuat dalam jaringan solidaritas gerakan antikoloniasme dan antiimperialisme Asia-Afrika yang telah terbentuk sejak awal abad ke-20 ketika negara-negara Asia-Afrika masih dikolonisasi Kerajaan Eropa. Persamaan nasib dari bangsa-bangsa yang tertindas oleh kekuatan imperial Eropa inilah yang mendorong terciptanya solidaritas dan terbentuknya secara gradual network gerakan antiimperialisme dan antikolonialisme global Asia-Afrika. Dalam pidato pembukaan KAA di Bandung, berjudul `Let a New Asia Africa Be Born', Soekarno mengingatkan kembali peran penting Konferensi Liga Antiimperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussels 1927 sebagai sebuah fondasi terbentuknya aliansi solidaritas dari negara-negara Asia-Afrika. Pada konferensi itu, untuk pertama kalinya para tokoh pergerakan masa depan Asia-Afrika seperti Moh Hatta dari Indonesia dan Jawaharlal Nehru dari India mengadakan kontak pertama dan membicarakan isu-isu tentang imperialisme di negara masing-masing asal mereka. Dalam tulisannya di Indonesia Merdeka, majalah milik Perhimpunan Indonesia, Hatta mengatakan, “Belum pernah sebelumnya dunia mengadakan konferensi seperti yang pernah diadakan di sini (Brussels).“ Nehru sendiri begitu terpengaruh oleh konferensi itu. Dia mengatakan, “Brussels membantu dirinya untuk memahami problem-problem kolonial dan negara dependen.“ Kemudian dia mengakui Brussels memberikan inspirasi bahwa kontak `terhadap bermacam-macam gerakan antikolonial akan mendorong terciptanya pemahaman yang lebih baik terhadap problem dan kesulitan masing-masing serta akan mempererat hubungan yang akan membawa kesuksesan bagi semua'. Di sinilah pertama kalinya dia mempunyai ide untuk membentuk sebuah `Federasi Asiatik'. Ide tentang terbentuknya federasi Asia dan jaringan yang sudah terjalin di antara negara-negara kolonial inilah yang memuluskan langkah Nehru untuk menyelenggarakan Asian Relations Conference di New Delhi pada 1947. Bagi para sejarawan, konferensi tersebut merupakan langkah penting pembangunan kerja sama negara-negara Asia yang nanti muncul kembali pada periode Perang Dingin di bawah nama Colombo Five yang merupakan inisiator di belakang penyelenggaraan KAA. Relasi yang sudah terjalin di bawah payung pergerakan global antikolonialisme dan imperialisme memudahkan negara-negara Asia-Afrika untuk berkumpul kembali di Bandung mendiskusikan isu-isu yang begitu dekat dan diperjuangkan sejak mereka berada di bawah penindasan sistem imperialisme Eropa. Hasil KAA yang disebut sebagai Dasasila Bandung berisi pemikiran tentang penentuan nasib sendiri, hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian dunia. Itulah manifestasi dari raison d'etre kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika. Kontekstualisasi Tahun ini di bawah konsepsi South-South Cooperation, Indonesia memperingati 60 tahun berlangsungnya KAA. Konsep South-South itu, atau yang sering disebut juga sebagai Global South atau Third World, sangat pas untuk merepresentasikan kekuatan baru dari negara-negara di belahan selatan dunia yang membawa pesan-pesan pemikiran dari KAA 60 tahun yang lalu. Semenjak terjadinya krisis ekonomi di Eropa dan Amerika serta naiknya kekuatan dunia baru di Selatan, seperti India, Tiongkok, dan Indonesia, keseimbangan geopolitik lama yang terbentuk pasca-Perang Dingin sudah begitu bergeser. Itulah sebabnya sudah saatnya Global South mulai memainkan momentum peran aktif sebagai aktor baru dalam politik dunia. Pada masa sekarang, pemikiran KAA bagi dunia masih sangat relevan. Peran aktif dari Global South inilah yang begitu ditunggu dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan penting terkait dengan perdamaian dunia, seperti konfl ik Suriah, Yaman, dan Irak. Konsep perdamaian dunia yang digagas Dasasila Bandung dengan menolak segala bentuk peperangan masih terasa relevan hingga saat ini. Terkait dengan penentuan nasib sendiri, peran dari Global South pun sangat penting untuk membantu kemerdekaan rakyat Palestina. Sampai sekarang kita masih melihat intervensi politik dan militer dari kekuatan Barat dan Timur dalam mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Timur Tengah yang seharusnya berhak menentukan nasib mereka sendiri. Di samping itu, Indonesia tidak boleh melupakan problem internal sendiri terkait dengan isu-isu HAM.  Sampai saat ini diskriminasi dan kekerasan masih saja terjadi terhadap etnik-etnik dan kelompok agama minoritas di Indonesia. ●

Jokowi dan Ratu Adil Wildan Sena Utama  ;   Peneliti Sejarah, Sedang Studi di Institute for History, Leiden University

SINAR HARAPAN,  03 Januari 2014

                                                                                                                        

“Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya datangnya Ratu Adil. Dan sering kali kita mendengar di desa sini atau di desa situ telah muncul seorang Imam Mahdi atau Erucakra. Tak lain tak bukan karena rakyat menunggu dan mengharap pertolongan”. (Soekarno, Indonesia Menggugat) Kata-kata itu meluncur, memecah belah persidangan. Hari itu 1 Desember 1930, di Landraad, Bandung, Soekarno berdiri sebagai terdakwa atas tuduhan Pasal 153, 161, dan 171 yang menvonis pemimpin PNI itu menyebarkan permusuhan politik kepada pemerintah Belanda. Soekarno dituduh merencanakan aksi penggulingan terhadap kekuasaan imperialis Belanda dengan memanfaatkan momentum Perang Pasifik. Rakyat Jawa pada waktu itu telah mulai melihat Soekarno merupakan titisan Erucakra, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Sebuah mitos yang telah mengakar dalam masyarakat Jawa didasarkan Ramalan Prabu Jayabaya (1135-1159) yang mengatakan kelak ketika terjadi malapetaka, kemelut sosial, dan ketidakadilan dari penguasa lalim, akan muncul seorang Ratu Adil yang akan menyelamatkan rakyat Jawa dari keterpurukan. Ratu Adil tidak muncul begitu saja. Kemunculan sosok ini muncul karena dua hal. Pertama, adalah sosoknya yang langka dan melampuai zamannya. Kedua, karena momentum yang mendesak. Diponegoro yang didesas-desus sebagai titisan Erucakra muncul karena rakyat melihat bahwa Diponegoro mengembalikan keeleganan bangsawan Jawa yang bermoral sekaligus sosok yang taat beragama, tetapi juga tidak sungkan menjalin hubungan dengan masyarakat pedesaan (Carey, 2012). Ditambah keadaan sebelum munculnya Perang Jawa seperti gagal panen, bencana penyakit kolera ditambah beban penduduk Jawa atas pajak gerbang tol. Ini menambah keyakinan bahwa sosok Diponegoro, yang mengikrarkan diri sebagai Erucakra pada Perang Jawa, hanyalah sosok satu-satunya yang bisa menolong rakyat Jawa dari belenggu keterpurukan. Hal yang sama berlaku pada sosok Tjokroaminoto. Kelahirannya ditandai dengan meletusnya Gunung Krakatau pada 1882. Dalam mitos Jawa kedatangan mesiah ditandai bencana alam. Kemampuan Tjokroaminoto dalam berpidato membuat kerumunan massa selalu mengikuti untuk menonton orasinya. Ketika selesai berpidato, rakyat berebutan untuk menyentuh pakaiannya. Tjokroaminoto, menurut Ricklefs, dipandang sebagai sosok Ratu Adil oleh para petani tidak terdidik karena kecocokan namanya dengan Prabu Herucokro. Gagasan Ratu Adil yang terus tumbuh dalam memori kolektif orang Jawa, juga menghinggapi pemikiran politik Soekarno. Bernhard Dahm, yang menulis biografi Soekarno dengan pendekatan budaya dan politik Jawa mengatakan, sejak kecil Soekarno telah suka menonton lakon wayang. Cerita pertempuran Mahabarata antara kaum kesatria, Pandawa melawan Kurawa adalah lakon yang dihafalnya di luar kepala. Sosok Bima merupakan kesatria favorit Soekarno. Dalam analisisnya Bernhard Dahm berpendapat “tidak ada jalan lain yang lebih baik selain memahami Soekarno dari sosok Bima”. Bima adalah kesatria pemberani dan tanpa kompromi, tetapi juga jujur dan mau bermufakat dengan orang-orang dari barisan yang sama. Selain Bima, Karna adalah figur panutan Soekarno. Ayahnya Raden Sukemi mengubah nama Soekarno kecil, Kusno menjadi Soekarno karena dipengaruhi pesona Karna. Raden Sukemi punya harapan bahwa Soekarno dewasa bisa seperti Karna, seorang kesatria sakti, pahlawan dalam Mahabarata, yang membela negaranya tanpa ragu-ragu. Munculnya Soekarno dalam panggung pergerakan Indonesia setelah Tjokroaminoto menandai kelahiran Erucakra kedua dalam pergerakan Indonesia. Dia adalah sosok yang melampaui zamannya dan muncul pada momentum yang tepat. Sejak muda, sejak dia tinggal di indekos Tjokroaminoto, dia sudah mengenal berbagai pemikiran politik Indonesia saat itu, mulai dari islamisme, nasionalisme, sampai marxisme. Dia juga adalah orator politik yang hebat dengan belajar meniru gerak-gerik dan cara Tjokroaminoto berpidato. Keberaniannya menentang pemerintahan kolonial membuat rakyat berbaris di belakang untuk mendukungnya. Namun, Soekarno tidak pernah mengakui dirinya titisan Ratu Adil. Walaupun rakyat memandangnya sebagai pembawa titah Ratu Adil, ia berkali-kali mengatakan dan menafsirkan Ratu Adil adalah “kemerdekaan”. Kemudian lebih dikonsepsikannya secara filosofis sebagai “kedatangan sosialisme” yang akan membebaskan dan membawa Indonesia pada kemakmuran. Jokowi Sejak Soekarno tiada, banyak tokoh-tokoh yang memproklamirkan diri sebagai Ratu Adil palsu. Rakyat pun tidak pernah lagi secara masif memersonifikasikan figur tertentu sebagai titisan Ratu Adil. Meskipun begitu, dalam banyak kesempatan, obrolan dan pemberitaan, memori kolektif tentang Ratu Adil masih ada dan bertahan. Terutama ketika publik dihadapkan kepada pemilihan pemimpin baru. Memang ini gejala yang aneh. Semenjak Pemilu 2004 dan 2009, batas-batas politik aliran, loyalitas tradisional, dan pengaruh tokoh tradisional untuk memengaruhi pilihan semakin melemah. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis, seperti kedatangan Erucakra masih dipercayai. Dalam beberapa hal pula, “politik figur” yang berhasil mencitrakan SBY sebagai “orang bijak dan baik”, dipahami orang-orang Jawa sebagai sosok Ratu Adil yang bisa membawa Indonesia pada kesejahteraan. Pada tahun politik 2014 ini kerinduan kepada sosok Ratu Adil tidak pudar. Tidak hanya rakyat Jawa, tetapi juga suara dari belahan pulau lain mengatakan hanyalah Jokowi, sosok yang bisa membawa Indonesia selamat dari jurang kehancuran akibat korupsi, konflik, dan kemiskinan. Sosok Jokowi hari-hari ini menjadi mitos, yang sudah tiada lagi bandingan kesaktiannya dibanding para calon pemimpin lain. Inilah hal yang sama ketika Diponegoro, Tjokroaminoto, dan Soekarno ditahbiskan sebagai titisan Ratu Adil oleh rakyat. Bila dibandingkan tiga tokoh itu, memang Jokowi bukan sosok pemikir dengan ide-ide besar. Namun sekali lagi, dia merupakan sosok langka dan muncul pada momentum yang tepat. Saat politik Indonesia penuh dengan kekotoran kolusi, penuh dengan permainan koruptif, dan kehadiran pemimpin sulit dirasakan masyarakat. Jokowi membalik keadaan itu semua. Dia mengubah pemerintahan yang tertutup menjadi transparan. Keputusan politik yang tegas diambil bila ada birokrasi yang macet. Dia tidak sungkan untuk turun langsung blusukan ke masyarakat. Dengan blusukan ia berdialog dengan warga, apa sebenarnya problem yang yang membuat warga kesukaran, sekaligus dia mengecek langsung masalah yang masuk ke meja kantornya. Kekuatan Jokowi pada “politik aksi” inilah yang sedikit demi sedikit membangunnya menjadi “kekuatan figur”. Tentu kepercayaan terhadap Jokowi sebagai Ratu Adil berbeda dengan masa lalu, di mana kemunculannya dikaitkan dengan bencana alam atau peristiwa janggal. Namun, kepercayaan mistis ini dilandasi dengan keyakinan secara rasional bahwa Jokowi, dengan segala kekurangannya, merupakan orang yang tepat yang bisa menyelamatkan Indonesia. Mungkin, hanyalah waktu yang dapat menguji mitos ini.  ●