Ujian Lembaga Tepercaya Toto Suryaningtyas  ;   Litbang Kompas

KOMPAS,  08 Januari 2014

                                                                                                                        

KEKUATAN media sebagai alat pengubah sosial makin terwujud. Peran media massa tak lagi terbatas pada fungsi penyebaran informasi, edukasi, dan hiburan. Media telah menjelma menjadi sosok baru dengan menciptakan ruang publik dan perlahan menjadi ”lembaga publik” yang dipercaya. Menjelang berlangsungnya perhelatan politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, sorotan publik terhadap posisi dan peran media kembali hangat. Bersama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, media telah jadi ”pilar keempat” demokrasi. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menyebut peran pers sebagai ”…partisipasi masyarakat melakukan kontrol sosial yang konstruktif”. Di tengah pengungkapan arus suap dan korupsi, media adalah satu-satunya lembaga yang dipandang masih relatif bisa dikategorikan ”sehat” dari unsur kepentingan politis ataupun materi. Responden dalam jajak pendapat KompasMei 2012 menempatkan media sebagai lembaga tepercaya penyalur aspirasi. Media ibarat tumpuan terakhir publik sebagai alat kontrol proses penyelenggaraan negara. Kekuatan pers menggerakkan persepsi publik besar dampaknya. Dari rangkaian jajak pendapat telepon terungkap, hanya gempuran pemberitaan atas isu pelanggaran hukum atau penyimpangan moral saja yang relatif efektif mengubah persepsi. Sementara itu, efek pencitraan politik melalui iklan politik dan semacamnya masih disikapi secara berbeda-beda oleh publik. Bukti di Anggodo Jika ditilik, makin strategisnya peran media terjadi bersamaan dengan hadirnya lembaga negara bentukan era reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Kolaborasi” ketiga elemen demokrasi itu terlihat jelas saat sidang MK (3/11/2009) yang memutar rekaman percakapan Anggodo Widjojo dan disiarkan langsung berbagai televisi. Esok harinya, isi rekaman itu kembali dimuat berbagai media cetak. Substansi rekaman dan nuansa yang tercipta memunculkan ”obyektivasi” publik dalam menilai jual beli perkara hukum Anggoro dan Anggodo yang sebelumnya hanya ada di tataran dugaan. Gempuran penyajian peristiwa yang makin utuh, makin dramatis, dan bahkan ”berlebihan” kini makin sering ditampilkan media. Media juga makin sering menggunakan ukuran kuantitatif dan hasil riset lembaga penelitian dalam mengukur penerimaan publik atas wacana politik. Alhasil, yang dipandang ”berhasil” adalah yang memenangi wacana publik di media. Domain yang dipakai media menggunakan ukuran kuantitas yang terkadang disertai kekuatan nada pemberitaan (tone) sebagai barometer akseptabilitas. Ambil contoh jelang Pemilu 2014. Sejumlah stasiun televisi sudah menampilkan acara debat capres dan liputan khusus. Tak ketinggalan surat kabar mengemas liputan khusus sosok populer kandidat capres. Di media sosial, catatan percakapan netizen terhadap figur calon presiden tak kurang semarak. Bagaimanapun, media semakin besar perannya dalam menampilkan tokoh-tokoh baru idola masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Masyarakat yang merasa kecewa, lelah, dan bosan dengan perilaku elite politik dan parpol yang korup kini mengalihkan pilihan kepada sosok yang bersih dari korupsi. Peran kelas menengah Dari sejumlah hasil jajak pendapat Kompas terlihat pemberitaan masif atas kasus suap kuota daging impor dan kasus Hambalang berperan memerosotkan citra Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di mata publik hingga titik terendah. C Wright Mills dalam buku The Power Elite menunjuk kekuatan opini publik masyarakat kelas menengah perkotaan sebagai ”fitur terpenting” yang mampu mengorganisasi diri secara otonomi bahkan merealisasikan ide menjadi gerakan. Di tengah semakin kuatnya arus ”ranah publik media”, ada bahaya mengintai. Ellis S Kraus dalam buku Democracy and The Media mengingatkan media juga bisa terjerumus menjadi ”peliharaan” pemilik modal, penguasa, ataupun kepentingan partisan lainnya. Dalam format ini, media jadi alat komunikasi antara penguasa dan rakyat, tetapi dengan tujuan memobilisasi dukungan terhadap kebijakan, otoritas, dan kinerja. Konteks politik memang memungkinkan untuk hal itu. Masuknya sejumlah pemilik media ke politik praktis membuat aspek pengawasan kampanye di media semakin rawan. Tiga perempat responden jajak pendapat Januari 2013 mengungkapkan kekhawatiran ini. ●

Kekuatan Figur SBY Masih Menentukan Toto Suryaningtyas ; Litbang Kompas KOMPAS, 23 Juli 2012 Memasuki 33 bulan usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penilaian publik tampak beranjak. Setelah beberapa triwulan paceklik apresiasi, kini apresiasi terhadap Presiden dan pemerintahan menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Meski demikian, secara keseluruhan belum ada lonjakan apresiasi berarti. Kesesuaian antara yang diharapkan publik dan respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa bulan ini membawa pengaruh positif bagi kenaikan apresiasi. Penampilan yang lebih selektif serta kemampuan menjauh diri dari sejumlah dugaan kasus korupsi yang membelit kader Partai Demokrat membuat persepsi publik positif. Sebagaimana terpantau dari jajak pendapat triwulanan kali ini, terjadi peningkatan berarti apresiasi publik dalam menilai citra SBY. Triwulan sebelumnya (April 2012), rapor citra SBY hanya 48,0 persen, tetapi kini naik menjadi 57,8 persen. Proporsi penilaian saat ini sama dengan penilaian jajak pendapat pada Januari 2012 yang sedikit lebih rendah dibanding penilaian jajak pada Juli 2011 lalu. Citra penilaian positif terhadap figur SBY ini merupakan rebound kedua setelah penilaian publik sempat jeblok di triwulan ke-24 (Oktober 2011). Saat itu 48,7 persen responden menilai citra SBY buruk dan hanya 40 persen yang menilai baik. Sudah lama publik menyuarakan kurangnya ketegasan SBY terhadap berbagai isu korupsi dan koalisi parpol. Meski demikian, SBY tampak menjaga stabilitas politik nasional dengan memilih kompromistis terhadap berbagai persoalan tersebut. Di satu sisi, stabilitas memang cenderung terjaga yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro dan proses transisi demokrasi yang relatif lancar. Di sisi lain, sikap SBY yang mulai menunjukkan ketegasan memperingatkan sejumlah kader tampaknya direspons positif publik. Sejumlah kader seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut-sebut dalam kasus korupsi pusat pelatihan olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampaknya, SBY mulai serius menggarap berbagai isu politik yang melemahkan sendi-sendi pemerintahannya. Hal itu tampak antara lain dalam instruksi terhadap sejumlah menteri asal parpol yang dinilai tak memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan. ”Yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mundur,”(Kompas, 20 Juli 2012). Tidak terhindarkan, jabatan sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membuat SBY sulit mengelak dari geliat politik menuju Pemilu Presiden 2014. Di satu sisi, semakin diyakini figur SBY jadi kekuatan utama yang menjaga kohesi suara pemilih sekaligus pengurus. Dalam bahasa pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, sosok SBY digambarkan sebagai ”berada di atas Partai Demokrat”. Hal itu bisa bermakna, merosotnya citra Presiden sama dengan merosotnya apresiasi publik terhadap Demokrat. Sementara merosotnya popularitas Demokrat belum tentu berlaku terhadap popularitas SBY. Citra Pemerintahan Hasil jajak pendapat triwulanan kali ini juga memperlihatkan perbedaan penilaian publik atas citra SBY dibandingkan citra pemerintahan yang dipimpinnya. Meski citra SBY beranjak membaik, citra pemerintahan tetap negatif. Citra pemerintahan di mata publik dinilai baik hanya oleh 33,6 persen responden, sedikit naik dari triwulan sebelumnya (31,5 persen). Sementara responden yang menilai buruk 62,6 persen. Di mata publik, salah satu sebab adalah lemahnya koordinasi dan kinerja kabinet. Tak heran, sejak awal penilaian poling (Januari 2010), apresiasi responden hanya berada di kisaran 20 persen, sementara ketidakpuasan terus meningkat, kini menjadi hampir 70 persen responden. Dari jawaban responden tersirat kelemahan kinerja kabinet tak terlepas dari langkah SBY dalam memimpin kabinet serta tudingan maraknya korupsi di tubuh pemerintah. Penilaian minor terhadap citra pemerintahan itu senada dengan penilaian terhadap kinerja bidang politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Bidang hukum menjadi yang paling minim apresiasi, disusul bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan politik keamanan. Seperti hasil sebelumnya, jaminan terhadap kebebasan pers adalah yang paling konsisten diapresiasi responden, yang tak hanya triwulan sebelumnya, tetapi juga dari triwulan pertama (Januari 2010). Angka apresiasi ada di kisaran 70 persen. Sementara penilaian yang paling buruk adalah kiprah pemerintah mengatasi perpecahan bangsa, yakni hanya 25 persen. Dalam bidang hukum, sorotan paling negatif dialamatkan pada kemampuan pemerintah menangani korupsi. Lebih dari tiga perempat responden menyatakan tidak puas. Sementara yang puas sedikit beranjak dari triwulan sebelumnya. Bulan Politik SBY memperkirakan, setelah Ramadhan, suasana akan memasuki ”bulan-bulan politik”. Hal ini tak lain dari memanasnya kompetisi memperebutkan pengaruh dan popularitas. Apalagi, pada 20 September dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Hasil Pilkada DKI akan jadi ”lampu kuning” atau ”lampu hijau” bagi Demokrat dalam Pilpres 2014. Sebagaimana terekam dalam jajak pendapat kali ini, tampak popularitas Demokrat turun. Proporsi jawaban responden yang mengaku memilih Demokrat turun drastis dari 44,2 persen (2009) menjadi 12,8 persen jika saat ini dilakukan pemilu legislatif. Sebagai figur sentral Demokrat, menjadi penting bagi SBY untuk menghitung kembali strategi politik yang akan dikembangkan di sisa paruh kedua waktu pemerintahannya. ●

Kekuatan Figur SBY Masih Menentukan

Toto Suryaningtyas ; Litbang Kompas

KOMPAS, 23 Juli 2012

Memasuki 33 bulan usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penilaian publik tampak beranjak. Setelah beberapa triwulan paceklik apresiasi, kini apresiasi terhadap Presiden dan pemerintahan menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Meski demikian, secara keseluruhan belum ada lonjakan apresiasi berarti. 

Kesesuaian antara yang diharapkan publik dan respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa bulan ini membawa pengaruh positif bagi kenaikan apresiasi. Penampilan yang lebih selektif serta kemampuan menjauh diri dari sejumlah dugaan kasus korupsi yang membelit kader Partai Demokrat membuat persepsi publik positif.

Sebagaimana terpantau dari jajak pendapat triwulanan kali ini, terjadi peningkatan berarti apresiasi publik dalam menilai citra SBY. Triwulan sebelumnya (April 2012), rapor citra SBY hanya 48,0 persen, tetapi kini naik menjadi 57,8 persen. Proporsi penilaian saat ini sama dengan penilaian jajak pendapat pada Januari 2012 yang sedikit lebih rendah dibanding penilaian jajak pada Juli 2011 lalu.

Citra penilaian positif terhadap figur SBY ini merupakan rebound kedua setelah penilaian 

publik sempat jeblok di triwulan ke-24 (Oktober 2011). Saat itu 48,7 persen responden menilai citra SBY buruk dan hanya 40 persen yang menilai baik.

Sudah lama publik menyuarakan kurangnya ketegasan SBY terhadap berbagai isu korupsi dan koalisi parpol. Meski demikian, SBY tampak menjaga stabilitas politik nasional dengan memilih kompromistis terhadap berbagai persoalan tersebut. Di satu sisi, stabilitas memang cenderung terjaga yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro dan proses transisi demokrasi yang relatif lancar.

Di sisi lain, sikap SBY yang mulai menunjukkan ketegasan memperingatkan sejumlah kader tampaknya direspons positif publik. Sejumlah kader seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut-sebut dalam kasus korupsi pusat pelatihan olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Tampaknya, SBY mulai serius menggarap berbagai isu politik yang melemahkan sendi-sendi pemerintahannya. Hal itu tampak antara lain dalam instruksi terhadap sejumlah menteri asal parpol yang dinilai tak memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan. ”Yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mundur,”(Kompas, 20 Juli 2012).

Tidak terhindarkan, jabatan sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membuat SBY sulit mengelak dari geliat politik menuju Pemilu Presiden 2014. Di satu sisi, semakin diyakini figur SBY jadi kekuatan utama yang menjaga kohesi suara pemilih sekaligus pengurus.

Dalam bahasa pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, sosok SBY digambarkan sebagai ”berada di atas Partai Demokrat”. Hal itu bisa bermakna, merosotnya citra Presiden sama dengan merosotnya apresiasi publik terhadap Demokrat. Sementara merosotnya popularitas Demokrat belum tentu berlaku terhadap popularitas SBY.

Citra Pemerintahan

Hasil jajak pendapat triwulanan kali ini juga memperlihatkan perbedaan penilaian publik atas citra SBY dibandingkan citra pemerintahan yang dipimpinnya. Meski citra SBY beranjak membaik, citra pemerintahan tetap negatif. Citra pemerintahan di mata publik dinilai baik hanya oleh 33,6 persen responden, sedikit naik dari triwulan sebelumnya (31,5 persen). Sementara responden yang menilai buruk 62,6 persen.

Di mata publik, salah satu sebab adalah lemahnya koordinasi dan kinerja kabinet. Tak heran, sejak awal penilaian poling (Januari 2010), apresiasi responden hanya berada di kisaran 20 persen, sementara ketidakpuasan terus meningkat, kini menjadi hampir 70 persen responden.

Dari jawaban responden tersirat kelemahan kinerja kabinet tak terlepas dari langkah SBY dalam memimpin kabinet serta tudingan maraknya korupsi di tubuh pemerintah. Penilaian minor terhadap citra pemerintahan itu senada dengan penilaian terhadap kinerja bidang politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Bidang hukum menjadi yang paling minim apresiasi, disusul bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan politik keamanan.

Seperti hasil sebelumnya, jaminan terhadap kebebasan pers adalah yang paling konsisten diapresiasi responden, yang tak hanya triwulan sebelumnya, tetapi juga dari triwulan pertama (Januari 2010). Angka apresiasi ada di kisaran 70 persen. Sementara penilaian yang paling buruk adalah kiprah pemerintah mengatasi perpecahan bangsa, yakni hanya 25 persen.

Dalam bidang hukum, sorotan paling negatif dialamatkan pada kemampuan pemerintah menangani korupsi. Lebih dari tiga perempat responden menyatakan tidak puas. Sementara yang puas sedikit beranjak dari triwulan sebelumnya.

Bulan Politik

SBY memperkirakan, setelah Ramadhan, suasana akan memasuki ”bulan-bulan politik”. 

Hal ini tak lain dari memanasnya kompetisi memperebutkan pengaruh dan popularitas. Apalagi, pada 20 September dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Hasil Pilkada DKI akan jadi ”lampu kuning” atau ”lampu hijau” bagi Demokrat dalam Pilpres 2014.

Sebagaimana terekam dalam jajak pendapat kali ini, tampak popularitas Demokrat turun. Proporsi jawaban responden yang mengaku memilih Demokrat turun drastis dari 44,2 persen (2009) menjadi 12,8 persen jika saat ini dilakukan pemilu legislatif. Sebagai figur sentral Demokrat, menjadi penting bagi SBY untuk menghitung kembali strategi politik yang akan dikembangkan di sisa paruh kedua waktu pemerintahannya. ●

Memudarnya Jati Diri Bangsa

Memudarnya Jati Diri Bangsa

Toto Suryaningtyas ; Litbang KOMPAS

SUMBER :  KOMPAS, 4 Juni 2012

“Oleh karena itu, Saudara-saudara, ini permintaan persoonlijk batin saya. …, sebenarnya Pancasila ini sudahlah, jangan diperdebatkan lagi. Het heeft zijn nut bewezen, telah terbuktilah guna tepatnya Pancasila.” (Presiden Soekarno, peringatan lahirnya Pancasila, 5 Juli 1958, di Istana Negara Jakarta)

Bertubi-tubi serangan politik terarah ke Pancasila. Hingga 13 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, cara pandang warga bangsa terhadap Pancasila belum satu. Cuplikan pernyataan Presiden Soekarno di atas menggambarkan pecahnya cara pandang sosio-politik masa itu. Sidang-sidang Konstituante (dewan pembentuk undang-undang) berhari-hari dihangatkan dengan pertentangan pendapat, memilih falsafah Pancasila atau falsafah Pancasila yang bernuansa keagamaan.

Perdebatan terkait penerimaan Pancasila sebagai dasar negara formal memang tak lagi terjadi saat ini. ”Jarak” sosiologis masyarakat dengan Pancasila semakin dekat, paling tidak dalam tataran pengetahuan kognitif. Konteks persoalan yang dihadapi pun tak lagi soal mempertentangkan pilihan dasar negara, tetapi lebih pada perebutan wacana publik atas definisi praktis Pancasila.

Pada masa Orde Baru, definisi politik diarahkan agar organisasi sosial politik menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Kini, syarat itu ”melunak”. Ambil contoh, Undang-Undang Politik (UU Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 9) yang mengubah ketentuan asas tunggal parpol dengan ”tak bertentangan dengan Pancasila”. Tengok pula implikasi definisi ulang Pancasila dalam derivasi perundangan lain. ”Liberalisasi” kebijakan kini terjadi hampir di seluruh sendi kehidupan, mulai sumber daya alam, komunikasi, penanaman modal, investasi, hingga pertanahan. Pasal 33 UUD 1945 pun terkena komodifikasi dalam amandemen.

Tak dimungkiri, definisi Pancasila mengalami tegangan sosial politik akibat definisi yang berbeda-beda pada tiap rezim yang berkuasa. Pada masa Soekarno, Pancasila adalah jati diri bangsa untuk mempersatukan. Di masa Soeharto, Pancasila menjadi alat politik yang melayani rezim. Kini, Pancasila mengalami kekosongan makna, dan perlahan menjadi ”dongeng sejarah”, semua orang mengetahui ceritanya tetapi tak lagi mengalami atau melaksanakan nilai-nilainya.

Mengenal Pancasila

Lambat disadari, problem yang mengemuka setelah 14 tahun reformasi adalah kekosongan definisi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah kalangan mulai sadar munculnya paham menyimpang, seperti fundamentalisme dan liberalisme masif akibat absennya Pancasila sebagai jati diri dalam kehidupan berbangsa.

Padahal, ruang kosong dalam ideologi itu sebenarnya menanti diisi aliran gagasan yang sudah lama dikenang publik. ”Kehampaan” itu bukan dalam arti ketiadaan aturan dan pemahaman, tetapi dalam perilaku dan kesadaran etis. Menyitir pengamat politik Yudi Latif, Pancasila mengalami problem ”inflasi luar biasa” akibat pengumbaran kata-kata yang menjadikannya pepesan kosong (Kompas, 27 Mei 2011).

Pengetahuan tentang Pancasila sebenarnya ada. Dalam jajak pendapat terbaru terlihat hampir seluruh responden (90 persen) yang mendengar kata ”Pancasila”, pertama-tama mengartikan frasa itu dalam benak mereka adalah dasar negara, sumber hukum, panutan langkah, dan persatuan. Tak satu pun jawaban responden memberi makna di luar makna umum sebagai cara pandang hidup berbangsa, apalagi memberi arti maupun nada (tone) negatif.

Merunut jajak pendapat Kompas tentang Pancasila lima tahun terakhir, terlihat konsistensi jawaban responden. Salah satu yang menonjol, penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang nyaris seluruh responden (sekitar 95 persen). Selain penerimaan yang nyaris sempurna, penerimaan terhadap upaya sosialisasi kembali nilai-nilainya juga meningkat.

Hampir seluruh responden (93,3 persen) menilai, pemahaman kembali nilai Pancasila kepada masyarakat sangat penting. Hanya 4,9 persen yang menilai tidak perlu. Padahal, pertanyaan yang dilemparkan kepada publik adalah persetujuan diadakannya kembali penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang menuai kritik di masa lalu.

Berbagai kondisi krisis yang dialami saat ini dipandang sebagai akibat semakin ditinggalkannya jati diri bangsa yang termuat dalam Pancasila. Lebih tiga perempat responden menilai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini semakin jauh dari harapan. Demikian juga kepemimpinan para elite negeri yang dinilai mayoritas responden (80 persen) makin tak jelas menentukan arah.

Semakin tipisnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara setali tiga uang dengan makin hilangnya gambaran sosok panutan dari para pemimpin. Separuh lebih responden dalam rangkaian jajak pendapat tentang tokoh bangsa minggu lalu menyatakan, saat ini tak ada sosok yang bisa jadi panutan hidup kenegarawanan di tengah globalisasi dan liberalisasi berbagai bidang.

Kekhawatiran bangsa ini sedang berada di tubir jurang krisis kebangsaan juga terekam makin kuat tatkala melihat terus turunnya tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan negara baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Kompas, 23 April 2012). Meninggalkan Pancasila sama artinya meninggalkan jati diri bangsa.

Hal itu sudah diingatkan Presiden Soekarno dalam pidatonya tahun 1958, ”A Nation without faith can not stand” (Sebuah bangsa tanpa kepercayaan tak akan mampu bertahan). ●