Persatuan Atau Persatean Nasional (V-habis)

Persatuan Atau Persatean Nasional (V-habis) Ahmad Syafii Maarif ;   Penulis Kolom RESONANSI Republika

                                                      REPUBLIKA, 13 Juni 2017

                                                           

Bung Karno dan Bung Hatta sebelumnya selama delapan tahun (1934-1942) diasingkan penguasa kolonial ke tempat yang berbeda: Bung Karno ke Endeh, Bengkulu, dan Padang, sedangkan Bung Hatta bersama Sutan Sjahrir ke Boven Digul (Papua), dan kemudian dipindahkan ke Banda Neira, Maluku Tengah, dengan segala suka-dukanya. Di Banda Neira inilah Bung Hatta menulis karya tentang filsafat di bawah judul: Alam Pikiran Yunani yang terkenal itu. Bagi Bung Hatta filsafat berfungsi untuk “meluaskan pandangan dan menajamkan pikiran,” seperti yang ditulis dalam pengantar karya tiga jilid ini di Banda Neira 1941, saat dia berusia 39 tahun. Pada seri ke lima dan terakhir ini kita membicarakan corak hubungan Bung Karno dan Bung Hatta masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan beberapa tahun pasca proklamasi sampai Bung Karno wafat pada tahun 1970 untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi yang datang kemudian, terlebih bagi politisi Indonesia kontemporer yang kebanyakan tidak punya kepekaan tentang bahaya persatean nasional. Juga akan dinilai secara singkat kualitas kenegarawanan keduanya tatkala menghadapi masa-masa kritikal dan genting dalam karier politik kebangsaan mereka pada sebuah negara yang berusia muda. Dalam bacaan saya, ketika terlibat dalam polemik yang tajam sekalipun, Bung Karno dan Bung Hatta tetap konsisten menjaga kohesi persatuan nasional. Di situ terasa kekuatan watak kenegarawaan mereka yang luar biasa. Perbedaan karakter antara keduanya telah membawa hubungan itu berada dalam situasi tegang-kendor, silih berganti, tetapi anyaman persahabatan mereka tidak pernah putus, demi memelihara keutuhan bangsa dan negara agar tidak sampai dibinasakan oleh anak-anak bangsa yang tipis dan lemah wawasan kebangsaannya. Serangan tentara Jepang yang tiba-tiba telah melumpuhkan kekuasaan kolonial di Indonesia tanpa perlawanan. Bung Karno dan Bung Hatta melihat peluang ini untuk mempercepat proses kemerdekaan bangsa, sekalipun rakyat harus megalami penderitaan yang sangat parah. Kekejaman Jepang atas rakyat Indonesia tidak akan pernah dilupakan, karena sudah terekam ingatan kolektif kita. Tetapi mengapa kedua tokoh sentral ini mau bekerja sama dengan kekuasaan Jepang, sementara Sutan Sjahrir dan kelompoknya tidak turut dan malah bekerja di bawah tanah, mendidik rakyat untuk melawan tentara pendudukan mata sipit ini? Orang boleh berdebat tentang masalah ini, tetapi tentu punya alasannya masing-masing. Sjahrir yang sejak di negeri Belanda sangat dekat dengan Bung Hatta, di masa pendudukan Jepang ini malah berpisah. Sebenarnya Sjahrir tahu dan setuju kedua tokoh itu bekerja sama dengan Jepang, sebab situasinya mengharuskan demikian. Bahwa Jepang itu kejam, semuanya mengerti. Bung Karno bersama Bung Hatta melaui Poetera (Poesat Tenaga Rakyat), demi mempercepat kemerdekaan tanah air, semula memang bersemangat untuk bekerja sama dengan Jepang, tetapi kemudian disadarinya bahwa Jepang tidak dapat dipercaya. Sutan Sjahrir sejak awal memang mencurigai Jepang, tetapi tokoh ini dinilai penguasa tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Demikianlah, untuk meringkas cerita, Jepang pada akhirnya takluk kepada sekutu setelah Hiroshima dan Negasaki pada awal Agustus 1945 dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Bung Karno dan Bung Hatta meneruskan kerja samanya dan pada 17 Agustus 1945 dikenal sebagai dua sejoli proklamator, kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden negara Indonesia yang baru dibentuk. Setelah Pemilu 1955, bulan Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai pendamping Bung Karno. Banyak yang menyesalkan sikap Bung Hatta ini, tetapi watak keras tokoh ini tidak bisa dibujuk. Bolehjadi juga Bung Karno tidak keberatan atas pengunduran Bung Hatta ini. Di saat Bung Hatta bersama Sultan Hamengkubuwono IX dijadikan ikon oleh daerah yang sedang bergolak akhir 1950-an, keduanya tidak tergoda untuk berpihak, karena bisa mencoreng martabat kenegarawan mereka. Bung Karno sampai saat “dikudeta” oleh militer tahun 1966, dapat dikatakan bak mobil dengan gas besar melaju tanpa rem, sebab remnya adalah Bung Hatta. Kritik keras Hatta atas konsep Demokrasi Terpimpin Bung Karno tertuang dalam sebuah artikel dalam majalah Panji Masyarakat (Mei 1960) dengan judul: “Demokrasi Kita.” Bung Karno marah, tetapi tidak sampai menangkap Bung Hatta. Di sini sisi kenegarawanan Bung Karno masih terasa. Bung Hatta masih bebas bergerak, sekalipun diawasi. Tetapi kenegarawanan Bung Karno mendapat ujian berat ketika kekuasaannya digerogoti oleh militer dengan bantuan mahasiswa dan pelajar Indonesia. Bung Karno bersama pendukungnya yang masih besar ketika itu tidak melakukan perlawanan, demi menjaga agar bangsa ini tidak pecah. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 dalam tahanan militer, sebuah perlakuan sangat buruk yang semestinya tidak terjadi. Dua hari sebelum wafat Bung Hatta mendatangi sahabat lamanya yang sedang menderita ini. Apa yang terjadi? Kita kutipkan sebagian tulisan Bung Hendri Budiman pada 6 Mei 2013 di bawah judul : “Akhir Hayat Bung Karno.” Dalam bahasa Belanda Bung Hatta menyapa Bung Karno: Hoe gaat het met jou…? Bagaimana keadaanmu? Bung Karno kemudian terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya. Hatta tidak lagi mampu mengendalikan perasaannya. Pertahanannya bobol. Airmtanya juga tumpah. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah…Dan Bung Hatta juga tahu, betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani. Bagi saya kezaliman penguasa atas diri Bung Karno dalam keadaan sekarat itu adalah kejahatan kemanusiaan terburuk yang mengkhianati sila kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan berdab.” Dengan kutipan ini saya ingin menegaskan bahwa hubungan Bung Karno dan Bung Hatta pernah renggang, tetapi tidak pernah putus. Keduanya adalah negarawan dalam caranya masing-masing. Keduanya pembela gigih persatuan nasional dan musuh besar bagi penganut mazhab persatean nasional (jika memang gejala itu dirasakan) yang bisa menghancurkan bangsa dan negara ini!  ●

Persatuan atau Persatean Nasional (IV)

Persatuan atau Persatean Nasional (IV) Ahmad Syafii Maarif  ;   Penulis Kolom RESONANSI Republika

                                                      REPUBLIKA, 06 Juni 2017

                                                           

Bung Hatta baru bertemu pertama kali dengan Bung Karno di Bandung tahun 1932 setelah keluar dari penjara Sukamiskin. Sejak itu dua tokoh nasionalis yang berbeda karakter ini sering bertukar fikiran dan bahkan berpolemik tentang masalah kebangsaan dan strategi perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Bung Hatta dengan PPNI-Barunya, Bung Karno dengan Partindo (Partai Indonesia), sebagai ganti PNI yang dibubarkan. Partindo dibentuk oleh Mr. Sartono pada 30 April 1931, tetapi bubar lagi tahun 1937. Sekalipun berbeda karakter dan latar belakang suku, sebenarnya mereka saling melengkapi. Bung Karno seorang orator besar berasal dari benih campuan Jawa dan Bali, Bung Hatta dari Ranah Minang, seorang pemikir berkepala dingin yang bukan orator. Keduanya sependapat bahwa tanpa terciptanya persatuan nasional, tujuan untuk merebut kemerdekaan bangsa akan sukar diwujudkan. Ruh Sumpah Pemuda 1928 yang tidak melibatkan kedua tokoh ini secara langsung hanya punya satu tujuan: menguatkan tali persatuan dari berbagai suku dan sub-kultur yang beragam.     Dengan orasinya yang dahsyat, Bung Karno akan dengan mudah mengumpulkan dan membakar massa rakyat yang diarahkan kepada tujuan kemerdekaan. Lidah Bung Hatta tidak punya kuasa untuk membakar semangat rakyat dalam jumlah besar, sedangkan bidikan penanya yang tajam lebih banyak menjangkau kalangan terdidik terbatas. Tujuannya keduanya tunggal: penjajah harus angkat kali dari bumi Nusantara melalui kekuatan persatuan nasional!     Tokoh-tokoh yang bergerak aktif untuk mempercepat proses pencapaian kemerdekaan banyak jumlahnya, tidak hanya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai generasi yang lebih muda. Nama-nama besar seperti Dr. Soekiman Wirjosendjojo, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, H.O.S. Tjokroaminoto, H.A. Salim, Abdoel Moeis, Ki Hadjar Dewantara, Soerjopranoto dan sederetan daftar panjang lainnya semuanya punya jasa yang tidak kecil. PI di negeri Belanda pada awal dasa warsa kedua abad ke-20 sudah semakin radikal adalah antara lain karena virus politik yang disuntikkan Ki Hadjar, menurut pengakuan Hatta. (Lih. Hatta, Indonesia Merdeka, hlm. 28). Dalam bacaan saya, semua tokoh pergerakan nasional mempertahankan idealismenya sampai ke liang lahat. Saat itu PI masih menyandang nama Indische Vereniging (Perhimpunan India). Mengapa semakin radikal? Karena Ki Hadjar, tulis Hatta, “yang harus mengalami , bahwa dalam daerah jajahan, di mana kekuasaan harus dijunjung tinggi, tangan penguasa tanpa ampun mencekik siapa saja…”(Ibid.). Ternyata Ki Hadjar, seorang bangsawan dari trah Pakualaman Yogyakarta, selain seorang pemikir tentang pendidikan bangsa, lidah dan penanya juga sangat tajam bila berbicara mengenai politik kolonial di tanah jajahan. Dr. Soekiman dari PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada awal Oktober 1932 pernah meminta Hatta untuk jadi redaktur kepala dari Koran Utusan Indonesia yang terbit di Yogyakarta dengan gaji F 100 per bulan, sebuah angka yang tidak kecil saat itu. (Hatta, Memoir, hlm. 264-265). Coba tuan dan puan bayangkan Soekiman dari PSII meminta Hatta dari PPNI untuk jadi redaktur kepala koran yang diterbitkannya. Demi persatuan, demi kemerdekaan, beda partai tidak menjadi rintangan untuk bahu membahu, apalagi keduanya sebelum itu pernah pula menjabat pimpinan PI di Negeri Belanda. ●

Persatuan atau Persatean Nasional? (III)

Persatuan atau Persatean Nasional? (III) Ahmad Syafii Maarif  ;   Penulis Kolom RESONANSI Republika

                                                      REPUBLIKA, 30 Mei 2017

                                                           

Bung Karno menyadari bahwa untuk mencerahkan mental rakyat jajahan, cara yang terbaik adalah melalui pendidikan yang dilakukan PNI, sekalipun selama ini dalam kenyataannya agitasi politik lebih menonjol. Bung Hatta juga punya pendirian serupa, karena jika persatuan nasional hanya direkat melalui agitasi politik tidak akan efektif. Itulah sebabnya nama PPNI (Partai Pendidikan Nasional Indonesia) Sjahrir-Hatta yang dibentuk pada Desesember 1931 bukan perpanjangan dari Partai Nasional Indonesia, tetapi partai ini berdasarkan “Kedaulatan Rakyat.” (Hatta, Memoir, hlm. 261, cetakan miring sesuai dengan aslinya). Setelah kepulangan Bung Hatta dari Negeri Belanda tahun 1932, PNI ini yang semula dipimpin Sutan Sjahrir, lalu diserahkan kepada Bung Hatta Mengapa harus didirikan partai baru yang P keduanya berarti Pendidikan? Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Bung Hatta kecewa dengan pembubaran PNI oleh Mr. Sartono setelah Bung Karno ditangkap oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1929. Ini pernyataan Hatta selanjutnya: “Pemimpin-pemimpin yang membubarkan P.N.I. lupa, bahwa dengan tidakan itu mereka menunjukkan kelemahan mereka dan menyatakan pula bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Pada hal kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.” (Ibid., hlm. 244). Pendidikan politik kepada kader PPNI-Baru masih diteruskan Bung Hatta di Jakarta setelah kembali ke tanah air. Mengapa masalah pendidikan rakyat itu demikian penting di mata Hatta agar mereka berdaulat penuh dalam menentukan nasib bangsanya sekarang dan di kemudian hari? Inilah jawaban yang diberikan Bung Hatta: Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita naik dan dengan rakyat itu kita akan tenggelam…Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri. (Ibid.). Sekiranya pemikiran Hatta ini menjadi arus utama dalam perpolitikan nasional pasca-Proklamasi, tentu bangsa ini tidak perlu tertatih-tatih dan sempoyongan dalam menata dan memperjuangan prinsip demokrasi yang kuat dan sehat yang memang sudah menjadi pilihan kita semua sejak pergerakan kebangsaan dulu. Ulang lagi baca kutipan di atas: “Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri.” Untuk membentuk mentalitas “rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri” itu ternyata bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ggasan mulia itu tidak menjadi perhatian elite politik bangsa. Amat disayangkan pendidikan politik ini terpaksa terhenti karena tidak lama sesudah itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap rezim kolonial dan dibuang ke tempat yang berbeda selama beberapa tahun sampai invasi tentara Jepang ke Indonesia bulan Maret 1942 yang tidak kurang brutalnya. Dalam bacaan saya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai hari ini partai-partai politik tidak punya agenda yang sungguh-sungguh untuk pendidikan politik para kadernya. Akibat buruknya adalah bahwa rahim bangsa ini kesulitan melahirkan negarawan dengan wawasan keindonesiaan yang menukik jauh ke depan. Yang banyak muncul adalah politisi dengan pragmatisme untuk kepentingan sesaat, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Dalam majalah Daulat Rakyat No 37, tertanggal 20 September 1932, Hatta menulis: “Tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja. Perlu kita bekerja dengan teratur; dari agitasi ke organisasi.” (Ibid., hlm. 260-261). Ini adalah sindiran Hatta, 13 tahun sebelum proklamasi, kepada demagog bangsa dengan yel-yel penuh emosi dan hasutan, tetapi kurang atau tidak menghiraukan metode kerja yang teratur dan disiplin. Tujuan kemerdekaan bangsa hanya mungkin dicapai melaui alur fikir yang benar dan cara kerja yang direncanakan secara matang, sesuatu yang sering luput dalam sejarah perpolitikan kita. Maksud menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta pada saat bangsa ini seperti kehilangan pedoman dan arah adalah agar kita semua menjadi sadar dan insaf kembali tentang keteledoran dan kecerobohan kita dalam mengurus bangsa dan negara, demi menguatkan buhul persatuan dan menghindari perpecahan yang parah yang bisa meluluhlantakkan negeri ini. ●

Persatuan atau Persatean Nasional? (II)

Persatuan atau Persatean Nasional? (II) Ahmad Syafii Maarif  ;   Penulis Kolom RESONANSI Republika

                                                      REPUBLIKA, 23 Mei 2017

                                                           

Bung Karno lalu mengutip pendapat Clive Day berikut ini: “Devide et impera” itulah peribahasa asli yang dituruti apabila berhubungan dengan kerajaan-kerajaan anak negeri dan itulah asas yang dipakai oleh sebagian besar orang Belanda untuk mencapai hasil yang baik.” (Ibid, hlm 136, garis miring sesuai dengan aslinya). Hantaman Bung Karno terhadap imperialisme yang memecah belah rakyat Indonesia terasa sangat berani. Dan rakyat itu sendiri ternyata masih rentan terhadap politik devide et impera ini, sebagaimana diakui Bung Karno sebagai salah satu kelemahan bangsa kita, mudah dijadikan sate. Lalu, bagaimana upaya untuk menyadarkan rakyat banyak akan bahaya penyakit perpecahan ini? Bung Karno menjawab: “Kami, kaum PNI, kami mencoba memberantas penyakit ini dengan mengadakan lebih banyak pendidikan rakyat, menyokong sekolah-sekolah rakyat, mengurangi buta huruf di kalangan rakyat.” (Ibid, hlm 140). Bung Karno sangat sadar betapa baji devide et impera ini cukup ampuh untuk menghancurkan mental rakyat agar tetap menjadi rapuh, demi mengekalkan sistem penjajahan yang rakus itu. Tetapi lambat laun nasionalisme Indonesia yang mengobarkan semangat persatuan nasional telah membuahkan hasil, sekalipun harus didahului oleh PD (Perang Dunia) II, 1939-1945. Bagaimana pula Bung Hatta berbicara tentang kolonialisme melalui bahasa yang sangat tajam dalam pidato pembelaannya di Pengadilan Den Haag bulan Maret 1928 setelah dia dikurung selama sekian bulan di negeri induk itu. Kita kutip: “Nafsu untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, membuat Nederland melakukan politik kolonial yang garis-garis besarnya ditentukan oleh pikiran, bagaimana kekuatan supremasi Negeri Belanda dapat dipertahankan untuk membendung kesadaran bangsa Indonesia yang semakin meluas.” (Lih Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, terj Hazil dari bahasa Belanda. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 93). Saat menyampaikan pembelaan itu, usia Hatta baru 26 tahun, tetapi secara politik dan intelektual terasa sudah matang karena ditempa oleh pemihakan total yang tulus terhadap penderitaan rakyat tanah jajahan yang sebagian besar buta aksara. Saya sudah lama menganjurkan kepada elite politik Indonesia agar mau membaca pembelaan Bung Hatta dan pembelaan Bung Karno melawan rezim kolonial. Dengan menghayati jeritan nurani kedua proklamator ini, siapa tahu kekerdilan wawasan yang mencekam pikiran mereka akan sedikit dapat dicerahkan. Pembelaan terhadap prinsip persatuan dan perlawanan terhadap virus persetanan akan tetap hidup dalam sanubari bangsa ini. Tanpa kesediaan menengok kelampauan yang belum terlalu jauh sejarah bangsa ini, orang tidak akan pernah paham apa makna penjajahan dan apa makna kemerdekaan bagi negara tercinta ini. Hatta selanjutnya mengatakan: “Maka demikianlah politik yang di satu pihak berpura-pura memenuhi hasrat penduduk daerah jajahan, dan di pihak lain menjaga agar kekuatan tetap ada pada kaum penjajah. Posisinya yang kuat itu harus dipertahankan terus. Pada kenyataannya penduduk bangsa Indonesia hampir tidak mempunyai hak-hak politik; ia juga tidak dilindungi terhadap ekses nafsu-berkuasanya kaum kulit putih dan pejabat pemerintah yang merajalela di daerah jajahan.” (Ibid). Sebagai salah seorang tokoh puncak PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, pandangan politik Hatta dari waktu ke waktu semakin radikal, seperti di sini terbaca: “Selamat tinggal politik memohon dan mengemis! Selamat tinggal politik memohon restu! Selamat tinggal politik menadahkan tangan! (Ibid, hlm 97). Terus terang batin saya bergetar keras membaca sikap perlawanan Bung Hatta ini. Lalu Hatta mengutip pendirian PI yang tegas dan ringkas yang dirumuskan pada 1926: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Ibid, hlm 136-137). Dalam usia yang masih belia, Hatta telah menampakkan dirinya sebagai negarawan-petarung sejati, bak ayam kinantan dari Timur, bukan lagi sebagai politikus ingusan yang baru belajar berkokok. ●

Persatuan atau Persatean Nasional? (1)

Persatuan atau Persatean Nasional? (1) Ahmad Syafii Maarif ;  Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

                                                      REPUBLIKA, 16 Mei 2017

                                                           

Sekitar tahun 1921, ketika pertengkaran keras antara CSI (Centraal Sarekat Islam) dan PKH (Partai Komunis Hindia), Tan Malaka (2 Juni 1897-21 Feb 1949), seorang tokoh Marxisme legendaris yang tidak anti-Islam, berupaya melerai konflik itu. Sikap Abdoel Moeis, tokoh CSI, malah sebaliknya, agar SI dan PKH tidak lagi bekerja sama. Dalam suasana panas ini, Tan Malaka merasa tertolong oleh tokoh Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikusoemo (24 Nov 1890-4 Nov 1954) yang justru membelanya. Seperti kita maklum, baik Tan Malaka maupun Abdoel Moeis sama-sama berasal dari Ranah Minang tetapi berbeda ideologi dan sikap politik. Rupanya Ki Bagoes melihat bahwa perpecahan antara kedua partai akan sangat melemahkan perjuangan untuk menuju kemerdekaan tanah air. Kita kutip Tan Malaka: "Untungnya, Haji Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah, cepat maju ke depan, dan menyatakan setuju dengan pidato saya. Ia pun menjunjung tinggi persatuan di antara rakyat tertindas. Ia berani menyatakan sebagai penutup pidatonya bahwa barang siapa yang memecah-belah pergerakan rakyat, bukanlah seorang Muslim sejati." (Lih Harry A Poeze, Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, jilid I. Jakarta: Grafitipers, 1988, hlm 211). Tentu sebuah pendapat yang dilontarkan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Moeis, novelis-politikus dan penulis Salah Asuhan itu yang pengetahuan agamanya tidak seluas Ki Bagoes, malah menentang kerja sama antara pihak komunis dengan pihak Islam. Pernyataan Ki Bagoes tentang orang yang memecah pergerakan rakyat “bukanlah seorang Muslim sejati” adalah sebuah keberanian tingkat tinggi di era itu. Dengan bantuan Ki Bagoes, Tan Malaka rupanya merasa berasa di atas angin dan senang sekali. Usia keduanya berbeda tujuh tahun. Keduanya ingin agar buhul persatuan rakyat tidak berubah menjadi persatean rakyat. Itulah seni politik sepanjang zaman yang bisa memunculkan sikap berbeda, seperti yang ditunjukkan Moeis, tergantung kepada bacaan peta masing-masing dengan syarat membudayakan sikap lapang dada dan tanggung jawab untuk meraih tujuan yang lebih besar: kemerdekaan tanah air. Tampaknya Ki Bagoes mendasarkan pendiriannya kepada tujuan jangka panjang itu, sekalipun dia paham bahwa sebagai filosofi ajaran Islam dan Marxisme tidak akan pernah bertemu. Dalam bacaan saya, semua para pendiri bangsa telah menjadikan kredo persatuan sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih tujuan perjuangan nasional, sekalipun tidak jarang perbedaan pendapat di antara mereka cukup tajam. Generasi yang lebih muda seperti Soekarno dan Mohammad Hatta juga berbeda pendapat tentang pembubaran PNI (Partai Nasional Indonesia) oleh Sartono tahun 1930 dan kemudian membentuk partai baru Partindo (Partai Indonesia). Soekarno tampaknya tidak keberatan, sedangkan Hatta mengkritiknya sebagai suatu yang “memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat”. (Lih Mohammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm 243). Apa kata Bung Karno tentang kredo persatuan yang dilancarkan PNI untuk melumpuhkan politik devide et impera (pecah-belah dan kuasai) dari pihak kolonial? Ini kutipannya: PNI menjawab politik devide et impera itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia, menjawab politik yang memecah belah itu dengan adanya mantram nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman sampai zaman sekarang berabad-abad rakyat kami itu kemasukan baji pemecah, tak henti-hentinya baik zaman kompeni maupun zaman modern. Memang di dalam perceraian dan dalam ketidakrukunan itulah letaknya kelemahan kami, di dalam perceraian kami itulah letaknya kemenangan musuh, “verdeel en heers” [pecahkanlah, nanti kamu bisa memerintahinya] itulah mantra tiap-tiap rakyat yang mau mengalahkan rakyat lain …. (Lih Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial. Yogyakarta: Aditya Media-Pustep UGM, 2004, hlm 134. Cetak miring sesuai dengan sumber aslinya.) Bung Karno yakin betul dengan filosofi peribahasa: bersatu itu teguh, bercerai itu runtuh. Kredo persatuan dipegang Bung Karno sampai akhir hayatnya, setidak-tidaknya secara verbal. ●