Delegasi Tata Kelola Negara-Bangsa Irfan Ridwan Maksum ;  Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara-UI, Ketua Kluster Democracy and Local Governance

KOMPAS, 10 Juni 2021

 

 

                                                           

Menyusul diterapkannya UU Cipta Kerja, banyak urusan pemerintahan ditarik kembali menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pemahaman terkait bagaimana mengefektifkan roda tata kelola negara-bangsa berbagai urusan pemerintahan itu. Dalam UU Cipta Kerja (CK) disebutkan implementasinya melalui sejumlah peraturan organik di bawahnya. Dari sini mencuat istilah yang jadi semacam “momok” sekaligus harapan efektivitas tata kelola negara bangsa ini, yakni “delegasi”.   Pemerintah menyiapkan peraturan perundangan untuk melakukan delegasi urusan pemerintahan kepada berbagai pihak yang dianggap tepat. Meskipun banyak disebutkan dalam UU itu kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah, namun terdapat berbagai kemungkinan pihak lain yang dapat menerima delegasi dari pemerintah.   Delegasi sendiri memiliki bermacam makna, jika keliru menetapkan materi delegasi dan ke siapa delegasi diberikan justru dapat terjadi sengketa dan dapat berakibat tak efektif tata kelola yang diharapkan.   Dua golongan makna   Pertama, delegasi sudah dikenal dalam praktik tata kelola organisasi manapun di dunia. Delegasi adalah “fenomena dasar” dalam organisasi karena melekatnya karakter pembagian kerja di organisasi manapun. Pembagian kerja menimbulkan delegasi. Delegasi itu secara harafiah adalah adanya pergeseran wewenang dari delegator (yang mendelegasikan) ke delegatee (yang menerima).   Dalam organisasi manapun yang kerap terjadi adalah dari atasan ke bawahan. Sementara terdapat delegasi dari elemen organisasi ke pihak di luar, bahkan dalam organisasi yang bukan beraras dari atasan ke bawahan langsung. Terjadi terus-menerus dan ditemu-kenali oleh baik praktisi maupun para pengkaji fenomena organisasi di manapun di dunia ini.   Dalam hal delegasi dari atasan ke bawahan timbul istilah desentralisasi manajerial. Dalam tata kelola negara-bangsa, khususnya dalam pemerintahan dikenal dengan dekonsentrasi. Para praktisi dan pengkaji organisasi dari negara-negara yang berkiblat Inggris-Amerika mengenalnya dengan “desentralisasi administratif”.   Istilah-istilah itu muncul untuk membedakan istilah generik delegasi dalam pandangan tata kelola organisasi secara umum. Delegasi ke pihak lain di luar organisasi negara, menimbulkan istilah terkenal lain, yakni “privatisasi” karena adanya keikutsertaan pihak swasta dalam tata kelola negara bangsa.   Kedua, istilah delegasi juga tetap eksis walaupun sudah muncul istilah-istilah di atas, bahkan “dikhususkan” dalam praktik pemerintahan menjadi cara untuk membuat penerima delegasi jadi lebih otonom, berbeda dari “desentralisasi administratif” atau “dekonsentrasi”.   Delegasi digunakan untuk membentuk “organisasi parastatal” (Cheema dan Rondinelli: 1985). Delegasi dalam pengertian tata kelola negara bangsa ini, ditujukan untuk membentuk organisasi semi-otonom, sedangkan desentralisasi administratif atau dekonsentrasi tetap dalam konteks birokratisasi, yakni atasan-bawahan yang lebih hierarkis.   Delegasi dalam artian pergeseran wewenang, terjadi di semua konsep tadi. Perkembangan berikutnya, yang teramat penting dalam tata kelola negara-bangsa, timbul juga delegasi yang dimaksudkan untuk menciptakan unit otonom murni sebagai pemerintahan sub-nasional, yaitu “devolusi”. Devolusi dikenal juga dengan istilah desentralisasi politik pada awal 1980-an-1990-an akhir.   Devolusi sepadan dengan desentralisasi bagi praktisi dan pengkaji tata kelola negara bangsa bermazhab “ero-kontinental”. Bahkan devolusi telah dikenal sejak Alexander Agung dari Macedonia (Maas: 1959).   Desentralisasi yang sepadan dengan devolusi melahirkan pemerintahan daerah dalam tata kelola negara-bangsa karena basisnya adalah cita-cita mengotonomikan masyarakat lokal (local self-government). Dekonsentrasi atau desentralisasi administratif melahirkan birokrasi pusat di tingkat lokal (local state-government), sedangkan delegasi melahirkan organisasi semi-parastatal, seperti BUMN, Otorita, dan lain-lain.   Materi UU Cipta Kerja   Membaca materi UU CK, tampaknya perumus UU memandangnya dalam perspektif dasar (generik) tata kelola organisasi secara umum. Oleh karena itu, bisa berbentuk apa saja tergantung pemberi delegasi, yakni Presiden. Dengan demikian, jika tak memerhatikan konsekuensi tipikal delegasi dalam tata kelola negara-bangsa, bisa berdampak fatal.   Jika delegasi ditujukan ke gubernur sebagai wakil pemerintah, karena banyak disebut di UU tersebut, maka sebetulnya UU CK sedang menggunakan instrumen dekonsentrasi atau desentralisasi administratif. Jika ini yang dilakukan, sementara UU CK adalah mengatur materi yang jadi domain kementerian/lembaga (K/L), maka menjadi dispute.   Memang sejalan dengan UU No 23/2014, Pasal 10 dan/atau Pasal 19 terkait dapatnya menerima delegasi dari K/L yang mengurusi urusan pemerintahan konkuren dan/atau absolut. Tapi ini menjadi keliru dari praktik gubernur sebagai wakil pemerintah. Gubernur sebagai wakil pemerintah adalah penerima urusan PUM yang datang dari pemerintah yang bersifat lintas-sektor, koordinatif, integratif, bukan materi sektoral. Dalam hal ini UU No 23/2014 juga memang harus diperbaiki agar sesuai kaidah universal (Leemans: 1970).   Semestinya jika ingin lurus dan sesuai kelaziman, ditariknya urusan pemerintahan ke tangan pemerintah pusat, delegasi dapat dilakukan kepada K/L, sehingga jika kelak yang dikerjakan berada di berbagai pelosok penjuru Tanah Air, maka harus dengan instansi vertikal melalui dekonsentrasi.   Atau jika maksudnya dikerjakan kembali oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, maka dengan desentralisasi. Jika dilakukan desentralisasi kembali tentu membingungkan karena sebelum UU CK diputus, sudah terdesentralisasi.   Selain itu perlu konsistensi. Jika dengan dekonsentrasi, maka yang tepat dengan dibuka alat pusat di daerah dengan adanya instansi vertikal, supaya urusan pemerintahan efektif berjalan. Instansi vertikal juga dapat diberi tugas untuk pembinaan dan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap daerah otonom terkait berbagai urusan yang didesentralisasikan ke daerah otonom agar terarah, berkualitas, terjaga, terbimbing untuk semua daerah otonom dengan lebih dekat, tak dilakukan hanya dari Jakarta.   Jika pemerintah tak memerhatikan hal-hal di atas, niscaya akan terjadi benturan, ketidakefektifan tata kelola, dan dapat menjurus ke chaos pemerintahan. Oleh karena itu harus cermat melakukan delegasi sehingga dapat diraih efektivitas pemerintahan kelak. ●

 

 

Mengatasi Konflik Papua Irfan Ridwan Maksum ;  Guru Besar Tetap; Ketua Pengabdian Masyarakat Desa dan Klaster DeLOGO Fakultas Ilmu Administrasi UI

KOMPAS, 28 April 2021

 

 

                                                           

Ditembaknya kepala Badan Intelijen Negara wilayah Papua menandakan bahwa konflik yang dimunculkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua adalah masalah serius yang dapat menjadi ancamaan keutuhan NKRI. Sudah saatnya bangsa Indonesia merenungi apa yang dilakukan selama ini terhadap Papua, secara keseluruhan. Boleh jadi terdapat sikap yang tidak berujung pada sentuhan yang sama antara berbagai pihak secara tepat.   Tanah Papua menyimpan gradasi masalah dari yang bersifat ideologis sampai teknis administratif. Jebakan teknis administratif lebih disukai bangsa Indonesia untuk menyikapi soal ini. Dalam bahasa vulgar, kita lebih memilih kebijakan remeh-temeh. Artikel ini mencoba mengkaji berbagai kemungkinan di luar kebijakan tersebut sehingga dapat menjadi pilihan untuk meredam konflik Papua dan dalam rangka mencapai kemajuan bangsa Indonesia bersama-sama.   Sebatas otonomi khusus   Mengatasi problematika Papua, termasuk pembangunan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik, dan isu pembangunan lainnya dicapai melalui titik temu dalam rumusan otonomi khusus (otsus) bagi masyarakat Papua.   Tampak ideal karena di dalam rumusan tersebut kita semua berharap tata kelola pembangunan Papua dapat dijalankan sendiri lebih banyak oleh masyarakat Papua. Hal ini pun dipandang adil dan mendorong demokratisasi, mendorong kemajuan budaya setempat, dan yang lainnya.   Tertuang dalam kebijakan otsus tersebut berbagai program pembangunan dan termasuk instrumen kelembagaannya agar dapat efektif tercapai, sampai pendanaan otsus yang digelontorklan pun tidak tergolong kecil. Semua pihak dipaksa memikirkan betul efektivitas otsus ini. Tetap,i dinamika sosial politik terkait pembangunan Papua toh terus kian terasa, terlebih kelompok bersenjata terus hidup.   Patut diduga terdapat kekeliruan dan juga harus dipetik hikmahnya dalam mengurus Papua ini. Bangsa Indonesia perlu membuka cakrawala yang lebih luas dan tidak perlu alergi untuk dialog secara intens bersama-sama kembali persoalan Papua ini.   Pembicaraan terkait pelaksanaan otsus Papua telah tumbuh sedemikian rupa menjadi semakin kompleks, rigid, dan birokratis administratif. Celakanya, menjadi semakin pragmatis berupa sebatas proyek-proyek pemerintah dengan ukuran kinerja yang administratif pula.   Dalam soal Papua sebetulnya berlaku pula bagi pembangunan daerah di tempat lain, semua bangsa termasuk Indonsesia terdapat matra substansial bukan sekadar proyek pembangunan yang dilancarkan birokrasi pemerintah. Dalam hal ini terdapat soal kemanusiaan dan soal ekonomi-politik nyata yang berjalan dan imperatif.   Prosedur-prosedur administratif, SOP, dan juga buku panduan yang muncul karena berjalannya waktu akibat ditangani negara menjadi jebakan yang amat mengikat dan boleh jadi menjadi tidak relevan kembali dari apa yang sesungguhnya terjadi.   Tambang emas   Di balik isu Papua terdapat isu utama yang menjadi pemicu hampir semua isu yang ada sebagai isu riak-riak pengikutnya, tetapi proyek pemerintah dan rutinitas sehari-hari, bahkan isu yang disuguhkan media massa, menjadikan isu utama tertutupi.   Dapat pula tertutupinya isu utama karena kejelian pihak tertentu untuk sengaja melakukannya agar tidak diketahui oleh banyak pihak, bahkan terlupakan. Isu utama Papua tetap berada pada soal tambang emas yang dikelola oleh PT Freeport.   Di situ terdapat sejarah politik Indonesia dan negara lain, terdapat sumber daya ekonomi berlimpah, terdapat public value yang sudah berurat-akar, dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Papua secara mendalam. Politik lokal Papua pun juga terpengaruh, jika tidak dikatakan terkooptasi.   Rupanya bangsa Indonesia lebih memilih kebijakan remeh-temeh berupa upaya memperbaiki otsus Papua ketimbang menyentuh isu besar ini. Tambang emas Papua tersebut bernilai tak terbatas dan yang sudah dikelola oleh PT Freeport melebihi kekayaan APBN bangsa Indonesia berlipat-lipat.   Semua tahu, dan seluruh dunia memahami hal ini. Kunci mengatasi Papua adalah menciptakan common interest bangsa Indonesia soal tambang emas Papua ini. Kembangkan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh Papua terkait tambang emas tersebut dalam koridor Indonesia.   Tambang emas tersebut milik bangsa Indonesia yang berada di tanah Papua. Ajak membangun pemahaman bersama yang mendalam dengan masyarakat Papua sebagai pemilik lokasi tambang emas tersebut. Aras utamakan isu ini mengatasi banyak soal di Papua.   Suarakan merata hal ini ke seluruh jengkal tanah Papua, baik di Papua maupun Papua Barat. Pastikan pandangan bangsa Indonesia sama, tidak ada perbedaan. Boleh jadi pandangan masyarakat Papua sendiri yang diutamakan. Dengarkan betul jeritan masyarakat Papua akan tambang emas tersebut.   Tidak elok jika pandangan masyarakat lain di Indonesia menjadi yang utama. Harus pandangan masyarakat Papua sendiri. Terkait emas Papua ini, langkah berikutnya adalah gotong royong untuk mewujudkan pandangan tersebut. Boleh jadi berhadapan dengan PT Freeport Indonesia.   Kekompakan bangsa Indonesia menjadi modal tak terkalahkan menghadapi siapa pun, terlebih PT Freeport Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia terpecah dalam soal ini setelah dikristalkan pada pandangan masyarakat Papua sebagai satu-satunya acuan.   Bangsa Indonesia adalah bangsa pemberani. Kita direpotkan oleh isu remeh-temeh soal Papua yang berakibat munculnya isu KKB dan sedikit diolah adanya isu gerakan separatisme. Tekanan-tekanan ini dapat berujung konflik horizontal antarbangsa Indonesia sendiri. Kita harus sadar, terdapat kepentingan bersama yang lebih luas sebagai cara untuk memperbaiki semua aspek di tanah Papua. Dengan cara ini, kita beranjak bukan sekadar memilih soal remeh-temeh kembali.   Jika tambang emas di Papua dikelola dengan memperhatikan suara masyarakat Papua sendiri, sangat boleh jadi otonomi khusus pun dilupakan karena menjadi cara perbaikan, bukan sekadar proyek pemerintah, tetapi nyata sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua untuk dapat berkembang sendiri. Pembangunan teraih dari sini dan konflik pun dapat diredam. Semoga. ●

 

 

Jakarta Setelah Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota  Irfan Ridwan Maksum ; Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara-UI; Ketua Klaster Democracy and Local Governance

                                                         KOMPAS, 07 April 2021

 

 

                                                           

Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota RI ke wilayah Kalimantan Timur membawa konsekuensi terhadap DKI Jakarta yang akan datang, setelah tidak menjadi ibu kota.   Pertanyaan pentingnya adalah seperti apakah nantinya tata kelola internal Kota Jakarta, hubungan dengan Pemerintah Pusat dan nasib kekhususan Jakarta itu sendiri?   Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang jitu terkait desain kelembagaan Kota Jakarta kelak, mengingat beban Jakarta yang begitu besar, permasalahan perkotaan yang begitu dahsyat, dan tantangan ke depan yang dihadapi kota Jakarta yang tidak ringan, tentunya.   Artikel ini berupaya memberikan sumbang pikir, sehingga Jakarta justru mendapatkan predikat ”livable city” dan kota kelas dunia yang makin nyaman.   Tetap melekat   Jakarta setelah bukan ibu kota adalah sebuah provinsi berkarakter urban. Tidak tanggung-tanggung mega-urban atau biasa disebut megalopolitan. Provinsi lain tidak ada yang memiliki karakter seperti Jakarta. Provinsi lain masih didominasi perdesaan (rural area). Jakarta adalah megalopolitan, setidaknya menurut catatan Bank Dunia (2015) masuk dalam 20 megalopolitan dunia.   Jakarta adalah kota di atas tipikal kota metropolitan. Metropolitan adalah kota dengan dua atau lebih Central Business District (CBD). Dalam bahasa planolog, kota metropolitan adalah kota dengan lebih dari dua nukleus, pusat kota. Kota metropolitan berada di atas kota kecil yang memiliki satu pusat kota. Sebuah Megalapolitan membentuk jejaring antar-metropolitan. Fakta ini melekat di Kota Jakarta meski status ibu kota pindah.   Fakta empiris tersebut, selama ini tidak diakomodasi dalam payung hukum pemerintahan di Indonesia. Bangsa Indonesia lebih memiliki mengatur dan mengurus desa-desa di Indonesia daripada kota-kota, padahal seluruh wilayah di Indonesia berkembang menjadi perkotaan kelak, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dan pertumbuhan penduduk.   Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No 23/ 2014, terdapat hanya satu pasal mengatur mengenai wilayah kota belum operasional. UU No 23/2014 sudah menyinggung konsep metropolitan, tetapi belum mega urban atau megalopolitan atau megacity (lihat Bab XV Pasal 355 sampai dengan Pasal 359 UU No 23/ 2014).   Pasal 355 (1) Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. (2) Perkotaan dapat berbentuk: a. kota sebagai Daerah; dan b. kawasan perkotaan. (3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. bagian Daerah kabupaten; dan b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung. (4) Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.   Pasal 356 (1) Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana. (2) Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan/ atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal selanjutnya tidak secara langsung berkaitan dengan kelembagaan perkotaan juga yang lebih akomodatif terhadap fenomena empirik kota-kota di Indonesia.   Perkembangan Jakarta yang dahsyat dan juga akan dialami oleh kota-kota lain di Indonesia, tidak cukup baik ditata oleh bangsa Indonesia melihat bangun pengaturan wilayah perkotaan dalam UU pemerintahan daerah di atas. Dengan tidak menjadi ibu kota yang seolah bukan menjadi kekhususan lagi, Jakarta menghadapi persoalan serius kelembagaan kotanya karena kosongnya pengaturan kelembagaan perkotaan nasional di Indonesia.   Inisiatif berani   Jika menunggu pengaturan payung hukum nasional mengenai perkotaan di Indonesia, tentu akan memakan waktu lama. Tetapi, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke mana pun harus tetap memikirkan disain kelembagaan Kota Jakarta, nantinya. Harus dihindari pindah ibu kota, tetapi status Jakarta masih juga sebagai ibu kota. Dapat terjadi ibu kota negara kembar. Ini dapat menyebabkan chaos.   Pemerintah perlu memikirkan desain kerangka waktu untuk mengatur hal ini sembari berorientasi menyusun kelembagaan Jakarta seperti apa nantinya jika tidak sebagai ibu kota. Sementara pemerintah menyiapkan ibu kota baru, Jakarta masih difungsikan sebagai ibu kota transisi.   Ibu kota transisi ini dapat mempertahankan kelembagaan seperti sekarang. Setelah transisi, baru Jakarta setelah bukan ibu kota harus diatur. Lebih tepatnya peraturan perundangan yang mengatur persiapan ibu kota baru, Jakarta Transisi dan Jakarta setelah bukan ibu kota ada dalam satu produk hukum, katakanlah peraturan pengganti undang-undang (perppu).   Karakter ”megalopolitan” ditandai oleh nilai-nilai yang tunggal sebagai sebuah ”super-big city”. Integrasi fungsional berbagai aspek kehidupan Kota Raya Jakarta ini harus ditegakkan agar kota ini lincah, cepat, dan memiliki daya saing yang kuat dibanding kota-kota dunia lainnya.   Oleh karena itu, Jakarta setelah bukan ibu kota dapat didesain berdasarkan empat alternatif berikut. Pertama, terdapatnya struktur hirarkis yang sangat fragmented dan specialized. Di sini tidak diperlukan struktur kecamatan bahkan mungkin wali kota dan bupati.   Secara geografi kewilayahan masih tersusun kota-kota di dalam megalopolitan Jakarta, tetapi tidak ada struktur pejabat berbasis kewilayahan, melainkan tempat cabang special agent dari Pemerintah Megalopolitan Jakarta. Dewan Kota seperti sekarang tidak dibutuhkan kembali, melainkan terdapatnya Dewan Megalopolitan saja di tingkat provinsi sekarang. Tetapi, dapat saja dalam wilayah setingkat kelurahan dibentuk kelembagaan informal mirip ”city-wards” di Tokyo dengan collegial governance.   Kedua, kawasan perkotaan adalah kawasan maju dengan ciri sosial budaya ekonomi yang berbeda dengan kawasan perdesaan. Oleh karena itu, cocoknya dikembangkan stuktur ”managerialism”, seperti di USA dengan council-manager system. Terdapat Dewan Megalopolitan seperti DPRD sekarang, kemudian pemerintahan dijalankan oleh ”chief executive organizer” yang dipilih secara profesional.   Dewan megalopolitan seperti komisaris perusahaan, sedangkan CEO seperti direktur perusahaan. CEO bertanggung jawab kepada Dewan Megalopolitan. Dewan megalopolitan diisi melalui pileg dari sistem partai yang ada. Dalam alternatif ini, karena terdapat hubungan langsung antara DPRD dan CEO, sangat mudah terjebak politisasi dan menjadi mirip commissioner systems. Ini mirip Pemerintahan Daerah masa UU No 22/1999.   Alternatif ketiga, masih managerialism, terdapat kepemimpinan simbolik untuk komunikasi politik dengan dewan megalopolitan, yakni adanya kepala daerah seperti di Indonesia sekarang yang dipilih langsung oleh masyarakat, hanya tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari.   Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh CEO yang dipilih KDH yang harus mendapat persetujuan Dewan Megalopolitan. Hal tersebut merupakan modifikasi dari model council manager system” di AS di mana CEO dipilih oleh DPRD menghindari impeachment yang mudah dijatuhkan.   CEO dan organisasi birokrasinya layaknya direktur utama perusahaan dan jajarannya, bertanggung jawab kepada KDH. Dalam sistem di USA, bertanggung jawab kepada DPRD. Kepala daerah tidak berbuat banyak. Mirip masa pilkada langsung sekarang, hanya kepala daerah mengangkat CEO untuk memimpin keseharian pemerintahan dengan nilai-nilai publik megalopolitannya.   Yang terakhir, keempat yang dapat didesain untuk Jakarta kelak, adalah megalopolitan Jakarta terdiri dari dua lembaga besar. Pertama, Dewan Megalopolitan Jakarta yang unsurnya terdiri dari DPRD dan KDH dan kedua, Badan Eksekutif Megalopolitan yang terdiri dari direktur utama dan para direksinya.   Dewan Megalopolitan berwenang mengatur (politis) berbagai urusan yang menjadi hak dan kewajiban Kota Jakarta, sedangkan badan eksekutif megalopolitan berwenang mengurus (administrative)-nya. Hampir sama dengan alternatif ke-3, hanya kepala daerah membawahi Badan Eksekutif Megalopolitan Jakarta yang dikepalai oleh direktur utama dan jajarannya seperti perusahaan.   Badan Eksekutif Megalopolitan ini bertanggung jawab kepada KDH. Kepala daerah mengawasi Badan Eksekutif Megalopolitan Jakarta yang dilaporkan kepada DPRD. DPRD adalah partner KDH dalam pengawasan kepada Badan Eksekutif Megalopolitan ini. DPRD dan KDH mengatur segala aspek yang dijalankan Badan Eksekutif Megalopolitan Jakarta ini sesuai wewenang yang dimiliki Megalopolitan Jakarta.   Pemerintah dapat memilih salah satu di antara alternatif di atas agar Jakarta bukan seperti Provinsi lain di Indonesia dengan tantangan khas ”super-big city” dengan menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas kelas dunia. Masuk atau tidaknya wilayah di sekitar Jakarta dapat menyesuaikan kelembagaan di atas. Tidak perlu dirisaukan jika wilayahnya bertambah besar atau tetap. Inilah kekhususan yang melekat di Jakarta sehingga lembaganya pun harus tetap diatur khusus. Semoga. ●

 

Kelindan Bisnis dan Otonomi

IRFAN RIDWAN MAKSUM

 

KOMPAS, 2 September 2019 · 03:00 WIB

 

Seiring dengan menjamurnya big cities di berbagai belahan dunia, di Indonesia tengah dibangun kawasan serupa, seperti Meikarta. Namun, pembangunan ini tersandung kasus suap di balik proses pengembangan lahannya.

Spirit Reformasi

Spirit Reformasi Irfan Ridwan Maksum  ;   Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Administrasi dan Ketua DeLoGo FIA UI

                                                        KOMPAS, 14 Maret 2018

                                                           

Bulan Mei nanti, tepat 20 tahun berlalu reformasi bergulir. Saat itu, harapan membuncah untuk memperbaiki keadaan ketakadilan politik dan ekonomi yang dirasakan bangsa Indonesia. Sepanjang reformasi terjadi dinamika politik dan ekonomi yang sangat tinggi pula. Dalam soal politik, sirkulasi elite nasional dan lokal yang amat stagnan pada masa Orde Baru mampu didobrak dengan pilpres dan pilkada yang makin baik, bahkan kini dilakukan secara langsung. Pertanda nilai demokrasi membaik. Secara ekonomi, dinamika yang terjadi pun tidak kalah tinggi. Kini bahkan ditekan dengan pembangunan infrastruktur yang amat kuat dengan harapan mampu mendongkrak percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Dimotori Presiden Jokowi, pembenahan perizinan yang berdampak langsung pada kegiatan ekonomi terus diperbarui. Namun, perjalanan reformasi yang makin baik seakan dihadang oleh momen sirkulasi elite politik lokal dan nasional dengan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Gejalanya adalah merapatnya ke individu Jokowi dan intrik pilkada langsung yang berbau oligarki politik dibumbui politik uang. Tentu harus kita waspadai. Simpul reformasi Reformasi di Indonesia ditandai oleh tekanan lingkungan yang tinggi untuk perubahan. Perpindahan dari kolonialisme ke kemerdekaan, pergeseran rezim Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke era Reformasi semua ditandai tekanan lingkungan reformasi yang tinggi. Farazmand (2011) menyebutkan adanya lingkungan sosial, ekonomi-politik, dan hukum dalam reformasi di sebuah negara bangsa. Secara sosial terjadi pergeseran struktur sosial, baik domestik maupun internasional, yang berdampak pada tuntutan perubahan tata kelola sebuah negara bangsa. Dilanjutkan ekonomi dan politik yang biasanya dimulai dengan adanya ketimpangan atau ketidakadilan, dan lingkungan hukum yang menjadi ujung tombak muncul ketidakadilan pula, sebagai pemicu reformasi tata kelola negara bangsa. Bahkan, akhirnya jadi sinyal awal adanya reformasi kelak di kemudian hari. Pergeseran lingkungan reformasi di Indonesia selalu bercorak bing-bang, perubahan yang diinginkan selalu dalam skala besar. Terjadi pola overhaul reform. Jenis reformasi seperti ini ditandai miskin strategi, muncul tanpa arah, bergerak berdasarkan aksi-reaksi. Di tataran politik, skala nasional dan lokal, dalam 20 tahun terakhir di Indonesia dibenahi dengan amendemen UUD, mirip pada saat pergeseran dari kolonialisme ke kemerdekaan. Tetapi, sedikit berbeda tekanan dari perubahan rezim Orde Lama ke Orde Baru yang memanfaatkan perbaikan politik nasional dan lokal bersifat instrumental tanpa membenahi UUD. Jargonnya bahkan memurnikan kembali UUD 1945. Pergeseran Orde Lama ke Orde Baru terasa memiliki desain strategi yang dikembangkan Soeharto meski juga sedikit bing-bang.Tetapi, instrumental sifatnya sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya. Dilakukan saat itu, antara lain, fusi partai, pembenahan kabinet, perbaikan hubungan antar-lembaga negara, tata ulang manajemen lembaga negara, dan yang paling penting pembenahan hubungan pusat-daerah. Lingkungan sosial-politik dan ekonomi pun kala itu terasa mendukung Soeharto. Pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi ditandai perubahan UUD. Perubahan jenis ini jelas berskala besar, bukan instrumental saja. Kini sudah memasuki dekade kedua, tentu kita bisa saksikan aksi-reaksi yang terjadi dalam berbagai simpul di atas. Sebagai contoh, tekanan terhadap tata kelola DPR muncul revisi UU MD3, publik merespons. Tekanan terhadap sistem pilkada langsung diusulkan kembali ditarik ke pilkada tidak langsung, isu revisi UU KPK, UU Penanganan Terorisme, UU Pemerintahan Daerah, dan seterusnya. Perubahan skala besar tersebut berdampak pada selalu terjadinya hukum aksi-reaksi dan munculnya perbaikan tambal sulam dalam bingkai tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini jika tidak dibaca dengan baik gambar besar (big-picture) apa yang sedang terjadi dapat membahayakan eksistensi negara-bangsa ini. Penentu corak gambar besar dalam permainan aksi-reaksi akan dikembalikan pada kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Menjaga momen Sebaiknya kepala negara tak abai terhadap geliat dan gejolak lingkungan reformasi. Amati betul gambar besar yang terjadi sehingga mampu membaca warna-warni yang mengisi gambar besar tersebut. Jika tidak hati-hati, kepala negara akan terjebak membuat kabur gambar besar tata kelola NKRI yang berkembang. Momen pilpres tidak boleh menjebak kepala negara jauh dalam permainan politik praktis yang memunculkan aksi-reaksi yang meruntuhkan koridor gambar besar tata kelola NKRI tersebut. Jabatan adalah amanah yang ditujukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kepala negara berdirilah di semua pihak. Jangan sampai melupakan berbagai elemen yang seolah berada di seberang secara politik di mata kepala negara sebagai individu. Isu satu calon presiden dalam Pilpres 2019 dan semua tampak merapat kepada Jokowi harus disikapi dengan wajar, tidak mengeliminasi pihak-pihak yang dianggap ”musuh” sekalipun. Momen tahun kelima masa pemerintahan Jokowi seharusnya digunakan untuk melakukan berbagai hal terkait spirit reformasiyang diinginkan bangsa ini. Kerjakan secara senyap, tetapi terbukti. Hindari terjebak dalam politik praktis yang berada dalam hukum aksi-reaksi yang berkembang. Bicaralah lantang dalam berbagai persoalan kelembagaan besar tata kelola NKRI, tidak dalam soal yang melulu teknis, terlebih infrastruktur transportasi, perhubungan, dan pelayanan publik semata. Dan, reformasi bukan sekadar penataan aparatur sipil negara (ASN) dan birokrasi semata. Itu semua otomatis tanggung jawab kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, bicaralah juga tentang tata kelola besar NKRI agar kembali kokoh spirit reformasi. Tegakkan keadilan politik dan ekonomi. Gemuruhkanlah spirit negara bangsa RI. Tegakkan NKRI di mata dunia. ●

Teori Baru Otonomi Indonesia

Teori Baru Otonomi Indonesia Irfan Ridwan Maksum  ;  Guru Besar Tetap FIA UI;  Ketua Cluster Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah

                                                      KOMPAS, 16 Januari 2018

                                                           

Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia, menyusul pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden bahkan pemilihan anggota legislatif yang akan dihadapi. Imbas tahun politik sangatlah besar terhadap praktik otonomi di Indonesia. Praktik otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia ini bahkan mampu menyumbangkan akumulasi teoretis dalam bidang otonomi. Spektrum teori otonomi yang dihasilkan pun luas, sejalan dengan praktiknya. Sebetulnya teori tersebut tumbuh karena adanya anomali praktik otonomi di Indonesia dibandingkan teori-teori lama yang sudah dipahami baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Teori-teori lama Pertama, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak dikenal dalam praktik pemerintahan daerah yang berkiblat ke Eropa kontinental dengan wajah adanya wakil pemerintah daerah yang melekat pada kepala daerah (dual function). Di mana pun di dunia ini, di belahan negara di luar Indonesia yang mengenal sistem wakil pemerintah yang juga diemban kepala daerah, tidak dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat (Humes IV: 1991). Sebab-musababnya, wakil pemerintah dengan pemerintah adalah satu kesatuan bangunan dalam interes yang sama. Jika pemilihan diserahkan secara mutlak pada kemauan publik lokal, itu artinya mengakui perbedaan interes. Dengan demikian tidak ada negara penganut wakil pemerintah yang menggunakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat lokal secara mutlak. Logikanya, masyarakat secara nasional telah menyerahkan mandatnya kepada kepala pemerintahan yang dipilih secara nasional, terlebih dengan pemilihan presiden secara langsung. Sistemnya adalah biarkan pemerintah menentukan siapa wakil pemerintahnya di tingkat lokal yang kebetulan juga sebagai kepala daerah. Jika dilakukan pemungutan suara di tingkat lokal, baik langsung maupun tidak, itu sifatnya untuk memastikan derajat penerimaan masyarakatnya saja, tidak menentukan calon jadi. Penentu tetap pemerintah sebagai pemegang mandat masyarakat secara nasional. Itu yang terjadi di dalam praktik internasional. Kedua, dalam praktik internasional, gubernur sebagai wakil pemerintah diamanati memegang urusan pemerintahan umum, bukan urusan sektoral yang datangnya dari kementerian/lembaga. Jika terdapat kekosongan pengampu urusan di tingkat lokal, maka dapat dengan asas freies-ermessen mengambil alih urusan tersebut. Namun, tidak diamanati secara eksplisit dalam peraturan perundangan untuk menerima urusan dari sektor pemerintahan tingkat nasional. Dengan demikian, dekonsentrasi untuk urusan sektoral dilakukan hanya kepada instansi vertikal masing-masing sektor, bukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Ketiga, dalam manajemen urusan aparatur sipil negara (ASN) sangat jelas pengelolaan antara hal yang strategis dan teknis, antara yang menjadi domain pemerintah pusat dan domain pemerintah daerah. Manajemen urusan ASN di Indonesia diwarnai urusan-urusan strategis dan teknis yang dilakukan bersama- sama akibat salah pemahaman tentang urusan ”konkuren”. Keempat, pendanaan pemerintahan daerah harus dikembangkan dari kejelasan fungsi-fungsi yang diemban oleh unit pemerintah dengan mengacu secara konsisten asas-asas pemerintahan. Sumber keuangan akibat penerapan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan berasal dari APBN, sedangkan asas desentralisasi dari APBD. Alokasi pusat ke daerah di luar asas-asas pemerintahan tersebut dilakukan dengan hibah, pinjaman, dan mekanisme yang tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan di atas. Kelima, intervensi pemerintah pusat seminimal mungkin dilakukan sejauh manajemen internal pemerintahan daerah melalui desentralisasi dapat dikembangkan dengan jelas berdasarkan pembagian urusan yang konsisten. Pemerintah pusat berperan untuk fasilitator, melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi. Kapasitas pemerintah daerah dalam hal ini menjadi kata kunci. Kelima teori tersebut berjalan dalam kondisi normal di tingkat internasional. Dalam pemerintahan negara-negara maju di tingkat internasional, sekalipun kondisi politik berguncang, teori tersebut berjalan pada tataran empirisnya. Berbeda dengan di Indonesia yang telah mengalami guncangan politik kemudian normal kembali, tetapi teori-teori tersebut bergerak menuju anomali. Kelima anomali tersebut di atas tampak terpelihara sehingga berakibat lahir teori baru otonomi dan pemerintahan daerah dari praktik Indonesia. Implikasi teoretis dan kebijakan Gegap gempita menyambut pilkada langsung yang terjadi di Indonesia, yang tidak dikaitkan dengan sistem pemerintahan daerah, menjadikan teori lama seolah menjadi praktik konvensional, bahkan dapat dikatakan menjadi paradigma lama. Implikasi kebijakannya adalah bangsa Indonesia harus mampu mengatasi keganjilan-keganjilan yang akan dihadapi kelak. Bangsa Indonesia juga harus menjawab pertanyaan untuk apa sistem wakil pemerintah diacu dalam praktik Indonesia. Bangsa Indonesia lebih memilih praktik otonomi dan pemerintahan daerah yang ingar-bingar yang menyenangkan hati daripada yang mampu membuat kelembagaan negara semakin kuat dan berkualitas. Mungkin juga tidak akan dirasakan keganjilan-keganjilan yang terjadi. Secara internal di setiap daerah otonom juga akan dihadapi persoalan manajemen urusan pemerintahan daerah yang bukan ditangani oleh ahlinya. Instansi vertikal enggan dibuka di daerah, padahal urusan tertentu harus diemban oleh pusat dan menuntut keseragaman di semua tempat secara nasional di Indonesia. Berikutnya, harus diatasi tambal sulam mengurusi ASN Indonesia dengan tidak mengetahui arah yang pasti ke depan. Celakanya, dalam tata kelola keuangan daerah muncul masalah akuntabilitas yang terus tergerus. Kerja pemberantasan korupsi ke depan makin berat jika pemerintah daerah di Indonesia tidak memegang prinsip teguh money follow function dengan jelas dan tepat. Dan, akhirnya otonomi hanya menjadi jargon karena intervensi pemerintah pusat pun sewaktu-waktu bisa muncul dan sewaktu-waktu dapat berubah. Ia sangat bergantung pada aspek kepemimpinan, politik, pergeseran rezim, dan lain-lain, tanpa kejelasan sistem. Hal ini harus dibenahi dengan kebijakan yang lebih berorientasi pada sistem bukan individu. Semoga dapat diatasi. ●