Donald Trump dan Yerusalem

Donald Trump dan Yerusalem Amidhan Shaberah ;  Ketua MUI (1995-2015);  Komnas HAM (2002-2007)

                                               KORAN SINDO, 21 Desember 2017

                                                           

Donald Trump terhenyak. Ia tak mengira keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel memicu kemarahan dunia. Teman dan musuh politiknya tiba-tiba bersatu, mengecam kebijakannya yang blunderitu. Ya. Rabu (6/12) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Israel, kata Trump, adalah negara berdaulat . Karenanya, Israel bebas menentukan di mana ibu kotanya. Dan Amerika mendukungnya. Keputusan Trump Rabu kelabu itu langsung memicu reaksi dunia. Liga Arab mendadak mengadakan pertemuan. Hasilnya: menolak pengakuan Trump perihal ibu kota Israel Yerusalem tadi. Malah lebih jauh menyatakan bahwa Liga Arab mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Organisasi Konferensi Islam (OKI), juga menyatakan hal sama. Menolak pengakuan Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. OKI minta dunia internasional mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Tak hanya Dunia Islam dan Arab yang menentang keras keputusan Trump. Pemimpin Gereja Katolik Dunia di Vatikan, Paus Fransiskus, mengecam keras pernyataan sepihak Washington. Paus menegaskan, Ge reja Katolik sedunia menolak bila Yerusalem jadi ibu kota negara Yahudi, Israel. Kenapa? Karena Yerusalem merupakan tempat suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kedudukan Yerusalem sekarang, kata Paus, masih status quo. Sampai ada perundingan yang diakui kedua pihak , Israel dan Palestina. Penetapan status quo ini penting untuk memberikan ruang perundingan yang ber jalan alot dan panjang tentang kedudukan Yerusalem selama ini. Tapi, akibat keputusan sepihak Trump, status quo itu terancam gagal. B ila AS tetap meng akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak , Rusia pun bisa bertindak sama . Rusia meng akui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina . Hal yang sama dilakukan China. Jika itu terjadi, dunia makin tegang. Dua kekuatan raksasa—masing-masing dengan sekutunya—akan berhadapan. Kekerasan, bahkan perang global, pun bisa ter jadi. Indonesia telah secara tegas menyatakan Yerusalem bukan ibu kota Israel. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia telah berjuang keras meng galang persatuan negara-negara Islam dan negara-negara berkembang menolak keputusan AS tersebut. Untuk mengingatkan kita se mua: Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. De kla rasi Negara Palestina merdeka itu berlangsung 15 November 1988 di Aljazair. Sebagai wujud dukungan kemerdekaan Pa les tina itu, pada 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditan datangani “K omunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik“ antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina , Farouq Kaddoumi. Saat itu diresmikan pembukaan Kedutaan Besar Ne gara Palestina di Jakarta. Duta Besar Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-Surat Kepercayaannya kepada Presiden Soehar to pada 23 A pr il 1990. Sebaliknya , Pemerintah RI menetapkan bahwa duta besar RI di Tunis merangkap sebagai dubes RI untuk Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, KBRI di Yordania merangkap sebagai KBRI di Palestina. Sejak itu, melalui berbagai for um, termasuk PBB, OKI dan GNB (Gerakan Nonblok), Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Indonesia juga mendukung Palestina men jadi anggota UNESCO— Organisasi Pendidikan, Keilmuan, d an Kebudayaan PBB (31/10/2011). Selama 2015 Indonesia telah menjadi tuan rumah dua kon ferensi besar. Dalam konferensi itu, dukungan terhadap Palestina disuarakan Indonesia. Pada KT T Asia-Afrika, April 2015, di Bandung dalam rangka memperingati 60 Tahun Konferensi A sia-Afrika (KAA) 1955, dihasilkan deklarasi khusus mengenai dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Ke mudian pada Inter national Conference on the Question of Jerusalem (14-15 Desember 2015) dan UN Civil Society Forum on the Question of Palestine (16 Desember 2015) di Jakarta, dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dikukuhkan kembali. Semua ini menunjukkan Indonesia selalu mendukung eksistensi Ne gara Palestina. Jakarta pun, secara diplomatis, selalu mengarahkan dunia internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Pales tina. Usaha keras Indonesia untuk mengarahkan dunia in ter na sional mengakui Yerusalem se bagai ibu kota Palestina nyaris sia-sia jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Soalnya , betapa pun besar kecaman dunia terhadap Washington, sejarah menunjukkan AS sebagai negara super power tetap punya pengar uh besar, baik terhadap aliansi strategisnya (seperti Eropa Barat, Australia, dan Jepang ), maupun terhadap badan-bad an dunia lain. Ingat, AS punya hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga bisa menganulir ke putusan DK PBB apa pun bentuknya. Termasuk mengakui kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Yer usalem. Dari perspektif inilah kita bisa menger ti munculnya aj ak an boikot produk-produk Amerika. Dr Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PPP DPR RI, misal nya, menyerukan rakyat dan Pe merintah Indonesia memboikot produkpro duk AS. Be tul, seandainya dunia mem boikot produk-produk industri AS, negeri itu akan kelimpungan. Perekonomiannya bisa ambruk. Tapi, mungkinkah mem boikot ekonomi AS? Inilah yang harus kita pikirkan serius. Di saat ekonomi dunia sudah “saling-kait-mengait” memang sulit mengidentifikasi mana produk Amerika murni; mana produk Amerika hasil kerja sama dengan negaranegara lain. Mes ki demikian, kalau dunia sepakat untuk memboikot produk-produk Amerika, niscaya tetap ada hasilnya. Paling tidak, AS akan merasakan betapa buruknya keputusan Tr ump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Minggu (16/12), umat Islam melakukan demo raksasa untuk menolak keputusan Trump di lapangan Monas, Jakarta. Menariknya, tak hanya umat Islam yang ikut demo di Monas, tapi seluruh umat beragama. Ini karena umat manusia menganggap keputusan Tr ump sebagai skandal peradaban d an kemanusiaan. Mana mungkin manusia yang menetap di tanah airnya (Palestina) selama berabadabad, tiba-tiba diusir untuk memberikan tempat kepada diaspora Yahudi yang ada di seluruh dunia. Tragisnya , negeri yang basisnya diaspora orang Yahudi itu didukung kekuatan adikuasa Amerika dan Inggris. Mereka menganggap pemilik tanah Pa lestina yang sebenarnya adalah orang Yahudi. Akibatnya, pen du duk asli Palestina diusir. Di pe rangi. Dibunuh. Dibantai. Hak-hak hidup orang Palestina dan peradabannya dihancur kan. Itulah yang kini sedang dibela di Monas. Seluruh rakyat Indonesia berkumpul untuk mengecam dan menolak keputusan Donald Trump yang secara terang-terangan melakukan skandal kemanusiaan dan peradaban di Palestina. Aneh memang. Di dunia yang online, di mana setiap kejadian di muka bumi bisa ditampilkan di jagat maya secara real time, masih saja ada pihak-pihak tertentu yang tanpa malu bersembunyi di balik kenyataan. Trump salah satunya. Ketika ekonomi Amerika terpuruk. Pengangg uran melambung. Popularitas terjatuh. Tiba-tiba Trump mengumumkan Washington akan mengalihkan kedubesnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Harapannya , nama Trump terkerek. Yang terjadi seba liknya. Namanya makin jatuh. Di dalam negeri nama Trump terpuruk. Di luar negeri, lebih pa rah. Bahkan jadi musuh bersama. Musuh manusia yang peduli kemerdekaan, perdamaian, keadilan, dan kese jahteraan. Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel niscaya memicu gelombang protes yang sangat-sangat besar di seluruh dunia. Karena di balik keputusan itu, Trump sedang menghina sejarah dan peradaban manusia. Dam paknya, Trump menjadi paria politik internasional. Sayangnya, Trump tak akan peduli dengan semua itu. Kecuali ia masuk pusaran kesadaran yang datang dari langit. Tapi mana mungkin Trump bisa seperti itu? ●

Komunikasi Politik Trump

Komunikasi Politik Trump Dadi Krismatono ;  Pengamat Komunikasi; Direktur Opapaci Strategic, Jakarta

                                                    KOMPAS, 21 Desember 2017

                                                           

Bak petir di siang bolong, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemerintahannya mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan disusul rencana pemindahan kedutaan besar AS di negara itu. Kontan pernyataan itu menyulut reaksi di berbagai belahan dunia. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, pengakuan itu hanya soal waktu. Kebetulan Trump yang mengumumkan, seolah menggenapkan sekian banyak kontroversi selama ini. Mengapa hanya soal waktu? Sejak 1995, Kongres AS telah meloloskan Jerusalem Embassy Act, sebuah undang-undang untuk menginisiasi dan mendanai pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Dalam UU tersebut, Kongres AS dengan jelas menyatakan bahwa Jerusalem adalah ibu kota negara Israel sejak 1960 dan menjadi tempat kedudukan presiden, parlemen, mahkamah agung, dan lembaga-lembaga penting lain. Disebutkan juga, pada 1996 Israel merayakan 3.000 tahun kehadiran Yahudi di Jerusalem sejak kedatangan Nabi Daud (tertulis: King David). Presiden AS sebelum Trump— Bill Clinton, George W Bush, dan Barrack Obama—memilih melakukan pengabaian (waiver) setiap enam bulan sesuai dengan mekanisme. Trump sendiri menandatangani pengabaian pada Juni tahun ini sebelum membuat pengumuman awal Desember. Tiga hipotesis Dalam perspektif komunikasi politik, klaim Trump dibaca dalam tiga hipotesis. Pertama, Trump sedang menguji siapa sekutu sejati AS saat ini. Inggris bersikap mendua. Walaupun Perdana Menteri Inggris Theresa May adalah pemimpin pertama yang mengunjungi Trump di Gedung Putih, balasannya tak setimpal ketika Trump berkunjung ke London. Majelis Rendah (House of Commons) menolak Trump bicara di majelis itu. Sikap Jerman yang makin berani kepada AS seiring menguatnya posisi Jerman di Eropa membuat Trump gusar. Kanselir Angela Merkel tidak segan-segan mengkritik proteksionisme Trump dan mengatakan sudah waktunya Barat tidak bergantung pada kepemimpinan AS. Konstelasi juga bergeser karena Trump semakin dekat dengan Rusia. Bahkan, sejumlah pihak menduga Trump menang pemilu dengan ”bantuan” Moskwa. Namun, kedekatan Trump dengan Vladimir Putin masih menyisakan tanda tanya bagi perdamaian Timur Tengah. AS berbeda posisi dengan Rusia dan sekutunya (terutama Iran) terhadap kepemimpinan Presiden Bashar al Assad di Suriah. Serangan AS ke Suriah awal April memantik kritik dan pembelaan yang keras dari kedua belah pihak. Dengan pernyataan yang kontroversial ini, Trump ingin melihat siapa teman sejatinya. Namun, kita sudah melihat bahwa Inggris, Jerman, dan Perancis menolak klaim Trump, begitu pun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Di kawasan Arab; Lebanon, Qatar, Mesir, dan Jordania menyampaikan keberatan yang sama, juga Turki dan Iran. Hipotesis kedua, Trump sedang mengingatkan Israel dan dunia bahwa Paman Sam masihlah kekuatan terbesar di dunia. Langkah ini mirip bermain bola biliar karena yang disodok sebenarnya adalah menguatnya China dan makin mesranya Negeri Paman Mao itu dengan Israel dan Palestina sekaligus. China yang menjulang sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru mulai berkomentar tentang kondisi politik dunia, tak terkecuali Timur Tengah. Dalam isu Jerusalem, Beijing tegas mendukung negara Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota dan mendesak semua pihak menyikapi langkah Trump dengan hati-hati. Kemesraan itu terlihat dari data ekonomi. Ekspor Israel ke China terus meningkat hingga 3,3 miliar dollar AS pada 2016, didominasi ekspor teknologi untuk pertanian. Tak bertepuk sebelah tangan, investasi China di Israel juga menderas. Pada tahun yang sama, penanaman modal langsung (FDI) China di Israel mencapai 16,5 miliar dollar AS, khususnya ke bisnis startup, keamanan siber, dan alat kesehatan (Thomson Reuters). Negeri Panda itu juga berinvestasi dalam pembangunan transportasi metro Tel Aviv dan pelabuhan supermodern Haifa di Laut Mediterania. Simbol kemesraan itu akan menguat jika rencana penawaran saham perdana (IPO) sebuah perusahaan teknologi Israel di bursa saham China terealisasi dalam waktu dekat—bukan di NYSE atau Nasdaq. Pada saat yang sama, China ”bermain mata” dengan Palestina. Dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada bulan Juli, Presiden China Xi Jinping tidak hanya menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, tetapi juga menawarkan dukungan finansial, termasuk pembangunan kawasan industri dan pembangkit listrik tenaga surya. Kemesraan ini sangat mengusik Trump yang sudah sejak kampanye membuat pernyataan kasar terhadap China. Terakhir, langkah Trump bisa dibaca sebagai manuver memperkuat posisinya di dalam negeri. Pengakuan Jerusalem adalah janji kampanye Trump dan ia memenuhinya. Ini penting untuk mengonsolidasikan kembali basis konstituen dan barisan Partai Republik. Dengan langkah ini pula, Trump sedang mendiferensiasi dirinya dengan pendahulunya, terutama Obama. Trump berniat menggusur warisan Obama, khususnya Obamacare, dan ini adalah langkah pertama bagi serangkaian proses ”de-Obama-isasi”. Tentu tidak ada faktor tunggal dalam peristiwa politik. Selalu ada kepentingan dan perhitungan yang berkelindan. Ketiga hipotesis di atas adalah bacaan situasi makro atas langkah Trump. Sikap Indonesia Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terhadap langkah gegabah AS patut diapresiasi. Terutama karena pernyataan itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan antipenjajahan, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia harus memenuhi salah satu janji konstitusinya, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ●

Satu Abad Tragedi Kemanusiaan Palestina: Dari Balfour ke Trump

Satu Abad Tragedi Kemanusiaan Palestina: Dari Balfour ke Trump Anis Matta ;   Mantan Presiden PKS

                                                 DETIKNEWS, 17 Desember 2017

                                                           

Deklarasi Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, 6 Desember 2017 lalu mengingatkan kita pada Deklarasi Balfour 2 November 1917, persis satu abad lalu. Pilihan waktu ini jelas sangat historis. Satu abad rasanya cukup untuk menuntaskan mimpi negara Israel. Ide negara Israel dideklarasikan secara resmi oleh Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, melalui surat yang ia kirim kepada konglomerat sekaligus Ketua Komunitas Yahudi Inggris, Rothchild. Dalam surat yang berisi dukungan penuh terhadap aspirasi Zionis itu, Balfour antara lain mengatakan, "His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use the best endeavours to facilitate the achievement of this object…" Deklarasi itu dilakukan di tengah kecamuk Perang Dunia Pertama yang berlansung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, di mana Inggris, Prancis, dan Rusia (Allies) berhadapan dengan Jerman, Austro-Hungaria (Central Power). Dengan meluasnya medan tempur, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat akhirnya ikut bergabung dengan Sekutu, sementara Ottoman dan Bulgaria bergabung dengan Central Power. Seperti yang kita ketahui, perang itu akhirnya dimenangkan oleh Sekutu. Tapi karena Tsar Rusia terjungkal dalam Revolusi Bolshevik yang berlangsung dari 8 Maret 1917 hingga 7 November 1917, praktis Inggris dan Prancis yang kemudian muncul sebagai kekuatan baru dunia. Dan perang selalu begitu dalam sejarah, selalu menjadi alat paling efektif untuk mengubah peta dan jalannya sejarah secara keseluruhan. Setidaknya ada 4 imperium yang lenyap dari peta dunia setelah Perang Dunia Pertama itu, Imperium Jerman, Imperium Austro-Hungaria, Imperium Tsar Rusia, dan Imperium Ottoman. Dan, tentu saja peta baru dibuat oleh sang pemenang. Dan, itulah awal dari semua perubahan peta geopolitik di Dunia Islam. Pada 1916, atau di pertengahan Perang Dunia Pertama itu, dilatari oleh keyakinan bahwa Sekutu akan mengalahkan Imperium Ottoman, secara diam-diam Inggris dan Prancis membuat perjanjian yang juga disetujui Rusia untuk membagi-bagi wilayah kekuasaan Ottoman sebagai rampasan perang. Perjanjian ini secara resmi disebut Asia Minor Agreement tapi kemudian lebih popular dengan nama Sykes-Picot Agreement, merujuk kepada nama diplomat Inggris, Mark Sykes, dan diplomat Prancis, Francois Georges-Picot. Jatah Inggris adalah seluruh jalur pantai yang terbentang antara laut Mediterania dan Sungai Jordan, wilayah selatan Irak plus beberapa wilayah kecil lainnya, termasuk pelabuhan Haifa sebagai akses ke Mediterania. Sementara Prancis mengambil jatah di wilayah Tenggara Turki, wilayah Utara Irak, Syria dan Lebanon. Sementara Rusia mengambil Istanbul, Selat Bosphorus, dan Armenia. Dalam perjanjian itu ada beberapa wilayah yang masuk dalam apa yang disebut sebagai "brown area" termasuk Yerusalem, yang akan dikelola oleh administrasi internasional setelah dikonsultasikan ke Rusia dan Syarif Husein sebagai gubernur Hejaz (Mekkah, Medinah, dan Jeddah). Tapi, kemudian brown area itu sepenuhnya diserahkan ke tangan Inggris pada 1920, yang kemudian dikelola dalam apa yang disebut sebagai Mandatory Palestine dari 1923 sampai 1948 saat negara Israel berdiri. Rusia sendiri sejak awal tidak dominan dalam perjanjian itu, apalagi setelah kaum Bolshevik membongkar perjanjian itu di media-media Rusia 23 November 1917, yang tentu saja mempermalukan Inggris, membuat murka Ottoman dan mengecewakan raja-raja Arab yang telah mengkhianati Ottoman. Tapi yang pasti "Peta Sykes-Picot" itu telah membelah Imperium Ottoman secara sangat efektif dan cepat. Seluruh wilayah Arab Non Jazirah terlepas dari kekuasaan Ottoman. Kelak seluruh kawasan itu berubah menjadi pecahan negara-bangsa (nation-state) yang merdeka, sementara kabilah-kabilah Arab di kawasan Jazirah kemudian menyusul menjadi negara merdeka berbasis kekabilahan (tribe-state). Batas-batas antar negara di kawasan itu ditentukan oleh Inggris dan Prancis di wilayah kekuasaan masing-masing. Tapi semuanya lepas dari kekuasaan Ottoman. Itu sebabnya runtuhnya Imperium Ottoman tinggal masalah waktu. Dan itulah yang kemudian terjadi pada 1924. Jadi landscape geopolitik baru seluruh wilayah Ottoman dibuat dalam Peta Sykes-Picot pada 1916, sementara proses awal pendirian Negara Israel digarap setelah Deklarasi Balfour 1917. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama akhir 1918, disusul keruntuhannya pada 1924 membuat ide Negara Israel makin mendekati kenyataan. Balfour sendiri bukan penggagas negara Israel. Tapi, Deklarasi Balfour adalah komitmen Inggris untuk membantu komunitas Yahudi Zionis mendirikan Negara Israel yang akan mewadahi seluruh orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Ide mendirikan sebuah negara mandiri bagi orang Yahudi adalah ide Organisasi Zionis yang didirikan oleh seorang jurnalis Yahudi asal Austro-Hungaria, Theodor Herzl (1860-1904). Ide ini merupakan respons terhadap ancaman eksistensial yang dihadapi kaum Yahudi di Eropa bersamaan dengan bangkitnya gerakan-gerakan Nasionalis Radikal, yang menjadikan Anti-Semitisme sebagai salah satu inti ideologinya. Nasionalisme Radikal yang berkecambah di paruh kedua abad ke-19 itulah yang menjadi akar munculnya berbagai konflik di Eropa, yang puncaknya adalah Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan berbagai gerakan Anti-Semitisme seperti pada Dreyfus Affair di Paris yang kemudian membelah Prancis dari 1894 hingga 1906, dan munculnya pemimpin Anti-Semit di Vienna, Karl Lueger pada 1895, hingga kasus pembantaian (holocaust) Kaum Yahudi, yang puncaknya pada era Hitler (1933-1945). Dalam manifestonya, Hitler bahkan menganggap ideologi Kapitalisme sebagai bagian dari konspirasi Yahudi. Walaupun secara keamanan kaum Yahudi di Eropa mengalami ancaman eksistensial, tapi fenomena itu juga dapat dibaca secara sosiologis sebagai kegagalan asimilasi sosial kaum Yahudi dengan masyarakat Kristen Eropa. Awalnya Kaum Zionis punya 4 pilihan negara tempat mereka menampung Kaum Yahudi dari berbagai belahan dunia; Palestina, Argentina, Uganda, dan Mozambik. Tapi kemudian mereka memilih Palestina karena justifikasinya secara keagamaan lebih mudah dilakukan. Dan, itu juga sekaligus memudahkan proses mobilisasi global Kaum Yahudi untuk berimigrasi ke Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Termasuk di antaranya memobilisasi para donatur untuk membiayai mobilisasi imigrasi besar-besaran itu. Kelak kita mengetahui bahwa salah satu donatur utama mobilisasi imigrasi itu adalah keluarga Rothchild, pemilik jaringan perbankan terbesar di dunia. Jika hari ini kita menyaksikan migrasi besar-besaran para korban konflik dari Timur Tengah dan Afrika ke Eropa, pemandangan itu pula yang terjadi bagi Kaum Yahudi dari Eropa dan Rusia ke Palestina sejak 1882 hingga 1948. Dalam kurun waktu hampir 70 tahun itu, 521.000 orang Yahudi telah berimigrasi ke Palestina dalam 6 gelombang migrasi, yang terbesar di antaranya adalah migrasi sepanjang 1932 hingga 1939, yaitu sebanyak 225.000 orang, dan antara 1940 hingga 1948, yaitu sebesar 118.000 orang. Dua gelombang migrasi besar ini terjadi persis di era Hitler. Sementara 2 gelombang migrasi terjadi sebelum Perang Dunia Pertama dan Deklarasi Balfour, yaitu sebanyak 25.000 orang antara 1882 hingga 1903, dan 40.000 orang antara 1904 hingga 1914. Jika perang adalah alat paling efektif untuk mengubah peta geografi dan politik, maka migrasi adalah alat paling efektif untuk mengubah komposisi demografi dalam sebuah wilayah. Akibat migrasi itu, warga Yahudi di Palestina berkembang dari 3% dari total 460.000 orang pada 1882 menjadi 31,5% dari total 2.065.000 penduduk Palestina pada 1948, dan menguasai sekitar 78% lahan. Begitulah cerita Negara Israel dimulai; warga Yahudi sudah memenuhi wilayah Palestina sebelum Negara Israel berdiri pada 1948. Pada mulanya adalah konflik penguasaan lahan yang tidak disadari oleh warga Palestina hingga Intifada Pertama pada 1921, Demonstrasi Besar Al Quds pada 1933, dan Syahidnya Izzuddin Al Qassam pada 1935, Revolusi Palestina antara 1936 hingga 1939. Di bawah pendudukan Inggris dan operasi militer milisia Zionis semua perlawanan itu gagal. Puncaknya adalah perang pada 1948 di mana gabungan Pasukan Pembebasan Arab di bawah Liga Arab takluk. Negara Israel langsung dideklarasikan pada 1948 itu juga, dan segera diakui sebagai anggota PBB pada 1949. Resolusi PBB nomor 181/1947 sebelumnya, yang tertuang dalam apa yang disebut Palestine Partition Plan, telah membagi Palestina ke dalam 3 zona. Satu zona dikuasai pemerintahan Israel, satu zona dikuasai pemerintahan Palestina, dan satu lagi merupakan zona bersama, yaitu Al Quds atau Yerusalem. Setelah perang 1948, Israel menguasai wilayah Barat Al Quds, sementara wilayah Timur dikuasai Jordania. Tapi wilayah Timur Al Quds itu kemudian dicaplok lagi oleh Israel pada 1967. Bagi kaum Yahudi Zionis, 70 tahun waktu yang terbentang antara 1947 hingga 2017 adalah penundaan mimpi Israel Raya akibat kepengecutan para pemimpin Amerika Serikat dan Eropa. Itu adalah kesia-siaan. Sebab mimpi Israel Raya, yang digagas Theodor Herzl dan kemudian dikenang sebagai Bapak Negara Israel, tidak sempurna tanpa Al Quds. Dan. keberanian Trump-lah yang mengakhiri kesia-siaan itu 6 Desember 2017 lalu. Inilah yang mereka sebut sebagai Deal of The Century. Inilah pesta sejarah terbesar Kaum Yahudi, dimulai dari Deklarasi Balfour 2 November 1917, disempurnakan oleh Deklarasi Trump 6 Desember 2017. Tragedi Kemanusiaan Penelusuran sejarah itu menjelaskan alasan mengapa Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya kemudian mendukung ide pendirian Negara Israel. Itu cara Eropa membayar "utang budi" mereka kepada kaum Yahudi. Dukungan itu jadi kebijakan yang realistis setelah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia Pertama 1918. Namun menjadi kewajiban setelah peristiwa holocaust yang dialami kaum Yahudi di bawah Hitler, dan kemudian takluk oleh Sekutu dalam Perang Dunia Kedua 1945. Tapi, yang membayar utang budi Eropa kepada kaum Yahudi adalah Kaum Muslim Palestina. Kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke tanah Palestina untuk menjadi pelaku pembantaian baru atas kaum Muslim di sana. Itu adalah transfer tragedi kemanusiaan dari Eropa ke Palestina. Kini, satu abad sudah tragedi kemanusiaan itu berlangsung. Dimulai oleh Balfour disempurnakan oleh Trump. Misi Konstitusi Negara Israel berdiri 1948, persis 3 tahun setelah Indonesia merdeka pada 1945. Kita yang merasakan getirnya penderitaan akibat penjajahan lebih dari 3 abad pasti membawa rasa senasib sepenanggungan dengan kaum Muslim Palestina, dan semua bangsa lain yang sampai saat itu belum merdeka. Perasaan senasib sepenanggungan itulah yang mendorong para pendiri bangsa kita menjadikan kebebasan dan kemerdekaan seluruh bangsa dunia sebagai misi konstitusi Indonesia. Semangat itu pula yang melatari pendirian Konferensi Asia Afrika yang dipelopori salah satunya oleh Bung Karno. Sejak saat itu satu demi satu negara-negara Asia Afrika merebut kemerdekaannya. Yang tersisa kini tinggal Palestina. Ya. Tinggal Palestina. Dan, "selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," kata Bung Karno. Sebagai bangsa Indonesia, kata Bung Karno lagi dalam pidato HUT RI ke-21, "Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa anti-imperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialism." Rasanya semangat pembelaan kepada orang-orang tertindas adalah darah revolusi yang terus mengalir abadi dalam diri setiap manusia Indonesia. Inilah yang menggerakkan kita berdiri tegap, dan bergerak tanpa henti mengakhiri satu abad tragedi kemanusiaan di Palestina. ●

Bahaya Pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel

Bahaya Pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel Imam Shamsi Ali ;   Presiden Nusantara Foundation, menulis dari New York

                                                 DETIKNEWS, 07 Desember 2017

                                                           

Entah kata apa yang tepat untuk mengekspresikan keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Beranikah? Nekadkah? Terobosankah? Atau, boleh jadi karena kegilaan dan ketidakstabilan mental? Keputusan Donald Trump itu oleh banyak kalangan dianggap memang keputusan "reckless" (sangat berbahaya) dan pencabulan nyata kepada upaya-upaya perdamaian yang telah diperjuangkan oleh pejuang perdamaian, seperti Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, dan banyak lagi. Keputusan tersebut adalah pelecehan nyata terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah. Kita sadari bahwa konflik Timur Tengah, Israel-Palestina, menjadi sumber sentimen berbagai konflik di dunia, khususnya antara dunia Islam dan Barat. Kebencian dan permusuhan, bahkan kekerasan timbul di mana-mana, semuanya minimal terinspirasi oleh sentimen konflik Palestina-Israel. Dan, salah satu isu terpenting dan menjadi dasar sentimen agama di kedua belah pihak adalah isu Yerusalem, atau Al-Quds dalam bahasa Arabnya. Saya paham betul dari interaksi saya dengan komunitas Yahudi bahwa Yerusalem bagi mereka memang menjadi bagian dari iman. Bahwa Yerusalem adalah kota tua sekaligus simbol kejayaan masa lalu mereka. The Temple of Solomon yang diyakini terletak persis di bawah Masjid Al-Aqsa itu adalah impian keagamaan bagi mereka. Kira-kira mirip keinginan seorang muslim menatap wajah baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya Al-Quds, tempat Masjidil Al-Aqsa berdiri, juga menjadi bagian integral dari keimanan Islam. Tempat ini bagi orang Islam bukan sekedar terbangun di atas sejarah 3000 tahun silam. Tapi diyakini sebagai kota akidah, sejak Ibrahim hingga ke anak-anak keturunannya. Bedanya adalah bagi kita memang relevansinya adalah akidah atau keimanan. Sementara umat Yahudi relevansinya adalah sejarah kejayaan etnis dan ras. Di sinilah kemudian dilema besar dari keputusan Donald Trump. Sebuah keyakinan iman tidak akan pernah terselesaikan dengan solusi politik. Dan karenanya pengakuan Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tidak mengurangi keyakinan umat bahwa Yerusalem juga adalah kota suci, sekaligus diakui sebagai ibu kota masa depan Palestina. Akan lebih parah lagi bahwa keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagia Ibu Kota Israel semakin memperdalam permusuhan, dan boleh jadi membawa kepada konflik masif di Timur Tengah. Lebih parah lagi kemarahan itu bukan saja di Timur Tengah. Donald Trump telah menyulutkan api ke dalam bara kebencian kepada Amerika di mana-mana. Implikasinya tidak saja kepada Israel tapi juga kepada Amerika dan negara-negara pendukung lainnya, termasuk sebagian dunia Islam sendiri. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump justru berdampak sangat buruk kepada Amerika sendiri. Sejak lama Amerika dicurigai sebagai tuan Israel. Artinya kebijakan-kebijakan buruk pemerintahan Israel dinilai sebagai bagian dari kebijakan Amerika. Bahkan ada kecurigaan jika ekspansi Amerika ke Timur Tengah tujuannya adalah melapangkan jalan bagi Israel untuk semakin melakukan apa saja terhadap negara-negara muslim tetangganya. Dengan keputusan Donald Trump tersebut, kecurigaan itu seolah menjadi bukti nyata. Bukan lagi kecurigaan, tapi telah terjadi di depan mata bahwa Amerika memang selalu menjadi "bumper" bagi kepentingan Israel. Konsekuensinya, Amerika akan menjadi bulan-bulanan kebencian dan kemarahan dunia Islam. Dan, pada akhirnya masyarakat Amerika secara luas akan menjadi korban, demi ambisi Donald Trump untuk memuaskan segelintir pendukungnya. Masalah Dunia Islam Saya sesungguhnya tidak terlalu terkejut dengan keputusan Donald Trump itu. Selain karena memang itu adalah karakternya yang memang cenderung berbuat sebelum berpikir, dan kalau salah susah mengakui. Tapi juga karena selama ini memang itulah persepsi yang berkembang di Amerika. Bahwa membela Israel adalah melakukan sesuatu yang secara nilai ditinggikan oleh Amerika. Sebaliknya, menentang Israel seolah menentang nilai Amerika (American values). Benjamin Natanyahu membenci setengah mati Barack Obama, salah satunya karena Obama berani mengkritik Israel. Oleh karenanya kebijakan ini tidak mengejutkan, walau pahit, karena memang itulah sejarah kebijakan Amerika sejak dulu. Perhatikan semua keputusan atau resolusi PBB tentang isu Palestina dan Israel. Anda tidak akan terlalu terkejut dengan hal ini. Justru yang menjadi masalah utama sesungguhnya adalah dunia Islam sendiri. Secara agama ini juga bukan sesuatu yang aneh. Kelemahan terutama umat akan selalu ada pada perpecahannya. Kerapuhan umat dalam kesatuan menjadi kelemahan utama sejak dahulu yang kerap dimainkan oleh mereka yang punya kepentingan. Saat ini ada 57 negara dengan mayoritas penduduk muslim. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Secara jumlah organisasi ini adalah organisasi negara-negara di dunia terbesar setelah GNB (Gerakan Non Blok). Persatuan negara-negara Amerika, Uni Eropa, bahkan persatuan negara-negara Afrika masih kalah. Ironisnya, negara-negara OKI ini tidak punya gigi ketika berada pada posisi membela kepentingan umat. Perhatikan posisi mereka di setiap keputusan yang diambil di PBB. Isu Palestina sejak dari dulu selalu menjadi isu seksi di kalangan pemimpin Islam. Di setiap kampanye pemilihan misalnya, salah satu isu yang layak jual adalah isu Palestina. Termasuk ketika pemilihan Presiden RI yang lalu. Tapi, begitu kepentingan para pemain telah di tangan, Palestina tidak lagi mendapat perhatian. Isu itu akan kembali digoreng ketika para penguasa itu kembali berkepentingan. Retorika demi retorika juga didengar di mana-mana, sejak dahulu hingga kini. Dari zaman Saddam Hussein, Muammar Qadhafi, Mahathir Muhammad, hingga ke Ahmadinejad, dan sekarang ini Presiden Turki Erdogan. Yang lebih parah adalah ketika pemimpin itu dengan retorika tinggi mengutuk-ngutuk Israel, tapi di belakang pintu mereka berjabat tangan dan membuka hubungan diplomatik. Dalam situasi seperti saat ini, saya merasa negara yang bisa didengar oleh Amerika dan Donald Trump adalah Saudi Arabia. Ingat kunjungan pertama Trump keluar negeri justru ke Saudi Arabia. Itu adalah sinyal bahwa Saudi Arabia sesungguhnya masih punya tempat terhormat di matanya. Pertanyaannya kemudian, apakah Saudi memang ingin menggunakan posisi itu untuk membela Palestina? Atau, sejatinya Saudi Arabia memang tidak akan pernah memposisikan diri sebagai pembela Palestina? Saya khawatir jika Saudi memang berada pada posisi kedua. Bahwa, Saudi Arabia memang tidak pernah akan melakukan pembelaan itu. Bahkan yang terjadi sebaliknya, jangan-jangan keberanian Donald Trump ini karena ada permainan mata di belakang layar. Wallahu a'lam. Saat ini Saudi Arabia berada dalam nightmare (ketakutan) yang sangat dalam. Selain ancaman dari dalam (internal conflict, bahkan antarkeluarga) juga Saudi dibayang-bayangi oleh ketakutan dari tetangga-tetangganya. Dulu dengan Saddam, lalu Qadhafi, dan sekarang Basyar Al-Asad. Tapi, ancaman yang paling ditakuti Saudi adalah Iran yang dinilai berhasil melebarkan sayap kekuasaannya di kawasan. Wajar jika Saudi melakukan apa saja untuk membasmi kelompok-kelompok Syiah di Yaman maupun Lebanon. Kesemua itu menjadikan Saudi Arabia memilih diam terhadap kebijakan Donald Trump ini. Kalaupun bersuara nantinya, di balik layar rangkulan mereka justru semakin mesra. Apalagi rencana reformasi keagamaan Saudi, yang dilabel sebagai "proses moderasi" oleh Ben Salman, semakin mendapat simpati dari Donald Trump dan sekutunya. Intinya keputusan Donald Trump ini dilakukan untuk kepentingan basis dukungannya. Maklum dengan segala permasalahan internal yang dihadapinya semakin tidak tertahankan. Keterlibatan Rusia dalam pemilihan dirinya semakin membayang-bayanginya untuk menghadapi pemecatan (impeachment). Maka secara politik dalam negeri keputusan ini akan banyak mengurangi minimal gonjang ganjing politik dalam negeri. Justru yang akan menanggung akibat blunder ini ke depan adalah warga Amerika dan mereka yang dianggap terwakili oleh Donald Trump. Sementara dunia Islam hanya akan semakin nampak kemunafikan, sikap "mudzabdzabina", terombang-ambing di antara kepentingan dan ketakutan para penguasanya. Pada akhirnya harapan itu hanya pada Sang Hafidz Baitullah, Rabbul Ka'bah wal-Aqso. Insya Allah! ●

Trump Mempersatukan Dunia untuk Melawannya

Trump Mempersatukan Dunia untuk Melawannya Ikhwanul Kiram Mashuri ;  Penulis Kolom RESONANSI Republika

                                                 REPUBLIKA, 18 Desember 2017

                                                           

Setiap keputusan tentu ada sisi positif dan negatif. Termasuk keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebagai bentuk pengakuan itu, Trump juga akan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Kota Suci itu. Lalu di manakah sisi positifnya? Jawabannya adalah seluruh dunia kini untuk pertama kalinya bangkit bersatu melawan Zionis Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Dan, yang mempersatukan dunia itu adalah Presiden Trump. Posisi AS-Israel di satu sisi dan seluruh dunia di sisi lain tentu bukan biasanya, alias luar biasa. Lihatlah, sidang Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) beberapa hari setelah keputusan Trump itu. Sejumlah 14 negara anggota DK PBB bersatu melawan Washington yang sendirian. Keputusan mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak ada yang mendukung kecuali AS sendiri. Inilah yang semestinya membuka mata si Trump. Apalagi, kondisi dalam negeri AS sendiri sedang memburuk. Begitu juga Israel. Bahkan sebelum keputusan Si Trump tersebut. Sikap congkak tentu bukan pintu kemenangan bagi AS. Bisa saja negara itu justru terjerumus dalam bahaya bila salah perhitungan. Di pihak Palestina memang harus membayar dengan darah. Namun, mereka akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Mantan direktur intelijen Israel, Ami Ayalon, telah menyampaikan tentang ‘kondisi eksplosif’ yang akan dihadapi negaranya. Sementara itu, para pimpinan militer Israel juga telah memperingatkan otoritas politik negara itu mengenai situasi keamanan yang memburuk. Semua itu terjadi seiring dengan perubahan sikap masyarakat Eropa terhadap konflik Palestina-Israel. Gambaran tentang penderitaan, ketidakadilan, pelecehan, dan penghinaan yang dihadapi warga Palestina setiap hari yang beredar di media sosial telah membuka mata mereka. Juga keberadaan komunitas Arab dan Muslim di Eropa yang terus bertambah, baik karena kelahiran maupun imigrasi. Kemarahan mereka, terutama anak-anak muda, akan sangat membahayakan keamanan nasional di negara-negara Eropa. Apalagi, mereka pun masih menghadapi bahaya penyebaran terorisme, terutama dari anak-anak muda yang telah bergabung dengan kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah. Beberapa bom dan aksi bunuh diri telah membuat para pemimpin Eropa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mendukung keputusan Trump justru bisa mempersubur kelompok-kelompok ektremis dan radikalis. Keberadaan generasi ketiga para imigran Arab dan Muslim juga telah membuat suara Palestina terdengar nyaring di Eropa. Mereka sangat aktif membela dan mempromosikan kepentingan Palestina. Antara lain dalam bentuk aksi-aksi unjuk rasa di depan sejumlah Kedubes AS di negara-negara Eropa. Aksi-aksi demonstrasi mereka ini tidak kalah penting dengan aksi-aksi serupa di negara-negara (mayoritas) Muslim. Apa yang kita sampaikan ini adalah fakta. Menurut Susan al-Abtah, pengamat Timur Tengah dan dosen di Universitas Lebanon, pada 1970-an, orang-orang Eropa banyak yang tidak tahu letak Palestina itu. Berbagai media -- aktu itu media cetak dan televisi-- lebih banyak menulis atau menyiarkan dokumentasi tentang penyiksaan Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Tak mengherankan bila kemudian mereka cenderung mendukung Zionis Israel. Dengan gambaran seperti itu, AS dan Israel sebenarnya tidak sekuat yang kita bayangkan, hingga berani mengambil keputusan sepihak mengenai Yerusalem. Di tangan Presiden Trump, AS justru akan semakin terkucilkan dari pergaulan dunia. Apalagi, sebelum keputusan tentang Yerusalem ini, AS telah keluar dari Kesepakatan Iklim Paris dan menarik diri dari keanggotaan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP). Trump juga telah menerapkan larangan masuk ke AS bagi sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang kemudian menuai berbagai kecaman. Konflik Palestina-Israel sebenarnya adalah masalah politik. Namun, para pemimpin Israel kemudian membawa konflik ini ke dimensi agama, terutama ketika ingin merampas dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka. Mari kita simak pidato Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon saat sidang DK PBB pascakeputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Danon mengatakan,"Raja Daud yang mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota orang Yahudi sejak 3.000 tahun lalu dan, karena itu, akan tetap menjadi ibu kota Israel." Dia menambahkan, Yerusalem disebutkan dalam Alkitab sebanyak 660 kali, "dan ingatlah orang-orang Yahudi saat lahir dan menikah, dan saat mereka berdoa tiga kali sehari…" Tidak hanya itu, Danon juga menunjukkan uang logam yang dia katakan ditemukan di Kota Suci dan tertulis kata Yerusalem dalam bahasa Ibrani. Ia mengklaim uang logam itu dibuat 67 tahun sebelum Masehi (SM). Pada sidang yang sama, Duta Besar AS untuk PBB Neki Hailey menyatakan, orang-orang Yahudi sangat sabar karena mereka telah menunggu 3.000 tahun. AS, kata dia, tidak bisa bersabar untuk menunggu lebih lama lagi. Yerusalem telah menjadi ibu kota Israel selama 70 tahun. Amerika hanya mengakui kenyataan tersebut, yang ditolak oleh orang lain. Yang lebih buruk lagi, Hailey menggambarkan organisasi internasional tersebut memusuhi Israel dengan cara yang memalukan. Pernyataan Danon dan Hailey tentu hanya klaim sepihak. Sebab, Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama. Umat Islam dan Kristiani tentu bisa membuktikan secara sah dan sahih bahwa Yerusalem merupakan kota suci mereka, baik secara historis maupun menurut kitab suci. Bagi umat Islam, Yerusalem disebut sebagai al-Quds al-Syarif. Masjid al-Aqsa yang berada di kota itu merupakan kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam setelah Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Itulah sebabnya DK PBB beberapa kali mengeluarkan resolusi yang menganggap pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem dan wilayah-wilayah Palestina yang dijarah Israel sejak 1967 ilegal alias tidak sah. Bahkan UNESCO beberapa bulan lalu memutuskan,"pendudukan Israel atas Yerusalem sebagai tidak memiliki wewenang hukum". Kini keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah membangkitkan sebuah generasi dunia yang selama ini kurang peduli kepada Palestina. Mereka bangkit untuk melakukan aksi-aksi unjuk rasa melawan keputusan Presiden Trump dan Zionis Israel. Mereka bangkit untuk membela bangsa Palestina yang selama ini terzalimi. Di antara mereka banyak yang tidak mengerti arti penderitaan atas sebuah penjajahan. Namun, kini keputusan dari seorang Trump telah membangkitkan mereka untuk memahami sejarah dan peduli pada penderitaan bangsa lain. Tidak terbayangkan sebelumnya, sebuah pidato singkat telah bisa mempersatukan bangsa-banga di dunia untuk melakukan demonstrasi besar-besaran dari Jakarka, Kuala Lumpur, hingga Washington dan kota-kota besar lainnya di lima benua. Karena itu, keputusan Trump untuk melawan dunia sungguh keberanian yang tiada tara, yang tidak dimiliki oleh seorang pemimpin dunia mana pun sejak puluhan tahun lalu. Setiap Presiden AS bahkan harus menunda ‘bom waktu Yerusalem’ hingga tercapai perjanjian damai Palestina-Israel, khawatir bom itu meledak dan mengenai wajah mereka, kecuali Presiden Trump. Ya, si Trump yang oleh sebab-sebab tidak jelas mengambil keputusan gila. Keputusan yang akan mengucilkan AS dari kehendak dunia. Kita harus terus melawan keputusan Trump hingga bangsa Palestina memperoleh kemerdekaan dengan ibu kotanya, al-Quds (Yerusalem Timur). ●

Bangun Koalisi

Bangun Koalisi Hikmahanto Juwana ;  Guru Besar Hukum Internasional UI Jakarta

                                                   JAWA POS, 18 Desember 2017

                                                           

PERNYATAAN Presiden AS Donald Trump terkait pengakuan atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan perpindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem mengundang reaksi dunia. Indonesia tidak terkecuali. Sehari setelah pengumuman, Presiden Jokowi mengecam pernyataan Trump tersebut dengan mengingatkan AS telah melanggar berbagai resolusi PBB. Jokowi juga telah menyampaikan sejumlah usul konkret dalam sidang luar biasa negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (kini Organisasi Kerja Sama Islam/OKI). Salah satu tujuannya, negara-negara OKI melakukan pendekatan ke sejumlah negara besar untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Usul tersebut telah direspons negara-negara OKI dengan membuat pernyataan bahwa mereka mengakui Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Jokowi telah pula mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Brussels untuk bertemu dengan petinggi Uni Eropa. Masyarakat Indonesia juga menunjukkan perlawanan terhadap Trump dengan berkumpul di Silang Monas atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam aksi ”Bela Palestina” kemarin (17/12). Perlu diingat, faktor rakyat AS penting dalam upaya agar Trump meninjau keputusannya. Sebab, ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal, satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS. Merekalah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump serta kedudukan Trump sebagai presiden. Untuk meredam reaksi dunia dan demi tidak terancamnya perdamaian dunia, perlu dilakukan langkah bersama masyarakat internasional terhadap kebijakan Trump. Tidak seharusnya negara mengambil langkah sendiri-sendiri. Demikian pula Indonesia. Pemerintah tidak perlu melakukan tindakan bilateral. Misalnya memanggil pulang duta besar Indonesia di AS untuk berkonsultasi atau melakukan persona nongrata terhadap diplomat AS. Sekali lagi, sebabnya adalah masalah yang muncul bukan masalah bilateral Indonesia dengan AS. Masalah yang muncul adalah masalah multilateral. Secara multilateral, Indonesia dapat membuat inisiatif dalam bentuk proposal untuk kemudian disetujui negara-negara lain, terutama negara besar seperti Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Proposal yang menjadi tawaran harus disusun berdasar reaksi dunia dan solusi. Saat ini ada dua isu yang harus diselesaikan. Pertama, Trump meninjau keputusan yang dibuat. Kedua, Israel menghentikan pembangunan permukiman baru di Jerusalem pasca pengumuman Trump. Dalam menyusun reaksi dunia, Jokowi dapat memerintah Kemenlu meminta setiap perwakilan Indonesia di seluruh dunia memberikan asesmen di tiap-tiap negara yang diwakili atas reaksi pengumuman Trump. Reaksi itu mencakup tiga hal utama. Pertama, bagaimana reaksi elite politik? Kedua, bagaimana reaksi masyarakat, terutama apakah terjadi kekerasan-kekerasan akibat bentrokan masyarakat dengan otoritas setempat? Terakhir, langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk merespons pengumuman Trump? Berbagai reaksi negara itu kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan besar. Kesimpulannya adalah berbagai negara bereaksi keras atas pengumuman Trump. Selanjutnya, Indonesia dapat menawarkan kepada dunia untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai solusi. Cara damai yang dapat ditawarkan adalah membangun koalisi untuk kemerdekaan Palestina dengan memiliki wilayah dalam waktu dekat. Bila koalisi itu terbentuk, Trump diharapkan memikirkan lagi keputusannya dan Israel segera menghentikan pembangunan permukiman baru bagi warganya. ●