Jaminan Sosial dan Keuangan Syariah

TAUFIK HIDAYAT ;  DIREKTUR KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH; DOSEN MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

 

KOMPAS, 8 Juli 2019 · 03:05 WIB

 

Seperti halnya yang diberlakukan di beberapa negara lainnya, program jaminan sosial mempunyai tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang bagi para pesertanya.

Tujuan jangka pendek penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pesertanya adalah untuk memberikan proteksi bagi para pesertanya jika mengalami risiko sakit, kecelakaan, atau kematian selama masa aktifnya bekerja pada suatu perusahaan maupun lembaga kerja. 

Imbal Hasil Program JHT

Imbal Hasil Program JHT Taufik Hidayat  ;   Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional; Dosen Program MM UAD Yogyakarta

                                                     KOMPAS, 13 Februari 2018

                                                           

Program Jaminan Hari Tua merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keuangan kepada para pesertanya dalam bentuk uang tunai. Dibayarkan sekaligus (lumsum) saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, ataupun mengalami cacat total tetap. Program ini diselenggarakan sesuai dengan prinsip asuransi sosial atau menjadi program tabungan wajib bagi para pekerja di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, nilai manfaat yang akan diberikan kepada para peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebesar seluruh nilai akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh peserta maupun oleh pengusaha selaku pemberi kerja beserta seluruh hasil pengembangannya. Sesuai tujuan pelaksanaan program JHT, hasil pengembangan dana hasil akumulasi iuran dari semua peserta ataupun imbal hasil investasi menjadi faktor utama yang akan menentukan besaran nilai manfaat yang akan diterima peserta. Dengan menggunakan indikator imbal hasil investasi, peserta dapat mengetahui dengan jelas sejauh mana dana program JHT-nya telah dikelola BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggaranya. Jika imbal hasilnya bisa melebihi kinerja pengembangan dana yang dapat dilakukan oleh para peserta sendiri, atau yang dilakukan oleh lembaga yang punya aktivitas sejenis, nilai manfaat yang akan diterima oleh para peserta juga akan semakin optimal. Demikian juga sebaliknya. Batasan tingkat imbal hasil yang ditetapkan paling rendah sebesar rata-rata tingkat suku bunga bank-bank pemerintah selama 12 bulan sebagai acuannya perlu dievaluasi agar diperoleh nilai acuan imbal hasil investasi yang lebih obyektif dan menarik serta dapat semakin meningkatkan kesejahteraan peserta. Hal ini didasarkan pada struktur portofolio maupun pengalokasian dana investasinya yang lebih condong ke instrumen-instrumen investasi jangka panjang, baik berupa surat berharga negara (SBN), obligasi korporasi, maupun dalam bentuk saham-saham perusahaan yang telah go public. Pada sisi lain, porsi alokasi dalam bentuk deposito relatif kecil dan umumnya hanya berfungsi untuk mendukung kebutuhan likuiditas. Pada era tingkat suku bunga rendah yang telah berlangsung beberapa tahun ini, strategi alokasi dalam bentuk deposito harus memperoleh pencermatan yang lebih mendalam guna menghindari terjadinya kekurangoptimalan dalam pengelolaan dana program JHT. Strategi investasi imbal hasil Portofolio program JHT 2017, sebagaimana dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan di Kompas pada 30 Januari, terdiri dari surat utang, saham, deposito, reksa dana, properti, dan penyertaan. Proporsi alokasi aset pada tiap-tiap instrumen investasi itu ialah sebesar 58,70 persen, 18,99 persen, 12,46 persen, 9,13 persen, 0,58 persen, dan 0,13 persen. Secara konsepsi strategic asset allocation, pemilihan portofolio ataupun penataan aset tersebut sudah cukup bagus dalam hal diversifikasi, baik untuk tujuan pencapaian imbal hasil yang optimal maupun dalam hal pengelolaan risiko. Meski demikian, dalam operasionalisasinya juga diperlukan strategi untuk mengoptimalkan perolehan hasil sesuai pilihan investasi yang tersedia, atau yang disebut tactical asset allocation. Sesuai sifat kepesertaan program JHT yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keuangan kepada para pekerja di masa tuanya, alokasi investasi yang sebagian besar dalam bentuk surat utang, baik berupa SBN maupun surat utang korporasi, dimaksudkan untuk menyesuaikan masa jatuh tempo instrumen investasi tersebut dengan masa jatuh tempo kewajiban untuk membayar hak JHT kepada para peserta. Melalui strategi pengaturan masa jatuh tempo terhadap portofolio surat utang, dapat diperoleh suatu ”jaminan” untuk memperoleh suatu tingkat imbal hasil tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah imunisasi portofolio surat utang atau obligasi. Dalam hal ini, untuk memperoleh imbal hasil yang optimal, diperlukan kedisiplinan dalam pengaturan dan pengukuran tingkat sensitivitas portofolio surat utang itu terhadap perubahan tingkat suku bunga dan tidak boleh terganggu oleh kepentingan jangka pendek untuk segera menjual surat utang itu. Khususnya bagi surat utang yang punya tingkat kupon yang relatif tinggi. Proporsi alokasi dalam bentuk instrumen saham dan reksa dana—yang secara keseluruhan sebesar 31,45 persen—untuk kondisi saat ini bisa mendukung perolehan imbal hasil investasi yang lebih tinggi. Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang biasa digunakan sebagai acuan dalam perolehan imbal hasil adalah instrumen saham pada 2016 dan 2017, masing-masing sebesar 15,32 persen dan 19,99 persen. Dengan demikian, imbal hasil yang diharapkan (expected return) dari instrumen saham pada tahun-tahun itu setidaknya sebesar angka-angka itu. Melalui pengelolaan portofolio saham yang efektif dan efisien, baik dalam pemilihan jenis saham yang masuk dalam portofolio (stock selection) maupun dalam memanfaatkan momentum terbaik (market timing) untuk melakukan aksi jual-beli saham, dapat diperoleh peluang untuk memperoleh imbal hasil yang jauh melebihi nilai acuan tersebut. Meski demikian, kondisi sebaliknya juga dapat terjadi jika penerapan strateginya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebab, instrumen saham selain dapat memberikan imbal hasil yang tinggi juga mempunyai tingkat risiko yang tinggi juga. Imbal hasil instrumen investasi reksa dana relatif mirip dengan gambaran yang terjadi pada instrumen obligasi untuk jenis reksa dana pendapatan tetap (fixed income), yang sebagian besar portofolionya dalam bentuk obligasi maupun indikator yang diperoleh dari bursa saham untuk jenis reksa dana saham. Selain bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal, strategi alokasi dalam bentuk reksa dana juga dapat digunakan sebagai tolok ukur yang bisa diperoleh dari portofolio sahamnya sendiri. Pada sisi lain, dalam era tingkat bunga yang sangat rendah—yang sudah berjalan beberapa tahun ini—relatif tidak dapat diandalkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan sehingga pengalokasiannya harus seminimal mungkin sepanjang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek program JHT. Kelebihan jumlah alokasi dalam instrumen deposito mempunyai risiko perolehan imbal hasil portofolio yang rendah dan cenderung ”idle”. Sepanjang tahun 2016 dan 2017, imbal hasil atau yield on investment (YOI) atas pengelolaan dana program JHT masing-masing sebesar 7,19 persen dan 7,83 persen. Walaupun perolehan imbal hasil tersebut lebih kurang 2 persen di atas rata-rata suku bunga deposito bank-bank pemerintah, dengan gambaran kinerja pasar saham sangat bagus serta perolehan imbal hasil surat utang yang lebih besar daripada deposito, ada potensi dan peluang untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi. Pada sisi lain, industri dana pensiun juga masih menerapkan bunga teknis sebesar 8,75 persen, yang berarti harus dapat memperoleh YOI yang lebih besar daripada bunga teknisnya. Acuan imbal hasil Selama ini, pengukuran imbal hasil pengembangan dana program JHT biasanya dibandingkan dengan rata-rata suku bunga deposito bank-bank pemerintah pada tahun yang bersangkutan. Dari sisi kepentingan peserta maupun untuk pengembangan total dana program JHT, maka standar pengukuran kinerja imbal hasil investasi tersebut kurang optimal. Instrumen deposito lebih identik dengan instrumen yang cocok untuk investor individu, yang sering kali menjadi investor pasif. Dengan jumlah dana yang sangat besar, pengelolaan dana program JHT punya daya tawar yang sangat besar untuk memperoleh peluang-peluang investasi dengan potensi imbal hasil yang lebih besar di pasar uang. Selain itu, dengan kapasitas dan kekuatan dananya yang sangat besar, BPJS Ketenagakerjaan punya peluang untuk menjadi pemimpin di pasar modal sehingga lebih mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang besar yang ada dibandingkan dengan para pelaku investasi lainnya. Dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan perolehan imbal hasil pengelolaan dana, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan nilai manfaat program JHT yang lebih baik kepada para pesertanya, target perolehan imbal hasilnya bukan lagi didasarkan pada instrumen deposito, melainkan pada imbal hasil surat utang. Selain didasarkan pada kondisi portofolio yang memang menjadikan surat utang sebagai penopang utamanya, juga karena adanya tuntutan untuk menjadi investor aktif. Dalam hal ini imbal hasil SBN acuan yang paling layak untuk dijadikan sebagai tolok ukurnya dengan target margin minimal antara 1,5 persen dan 2 persen di atas imbal hasil SBN dengan masa jatuh tempo 15 tahun maupun SBN 20 tahun. Sebagai ilustrasi, imbal hasil SBN 15 tahun dan SBN 20 tahun pada bulan Desember 2017 masing-masing sebesar 6,926 persen dan 7,06 persen. ●

Risiko Program Jaminan Pensiun Taufik Hidayat ;   Anggota DJSN dan Dosen UAD Yogyakarta

                                                         KOMPAS, 12 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sebagaimana halnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, potensi risiko terjadinya kekurangan pendanaan (unfunded liability) yang bisa mengancam kelangsungan program juga terjadi pada Program Jaminan Pensiun. Penyebabnya, ketidaksesuaian (mismatch) antara skema iuran dan skema manfaatnya. Pada awalnya, program pensiun sudah lama dikenal oleh sebagian besar penduduk Indonesia melalui para pegawai pemerintah, baik pegawai sipil maupun anggota TNI dan Polri, serta para pejabat negara. Mereka ini, pada saat memasuki masa pensiun, memperoleh jaminan uang pensiun setiap bulannya dari negara dan sampai saat ini pendanaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam perkembangannya, sejak 1992 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur pelaksanaan program dana pensiun untuk para pegawai swasta, pekerja mandiri, ataupun badan usaha milik negara. Daya tarik program pensiun sangat besar sehingga setiap orang mempunyai keinginan yang sangat kuat agar pada masa tuanya juga dapat memperoleh uang pensiun sebagaimana kelompok pekerja di atas. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP) sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya yang mengatur mengenai program-program SJSN yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka sejak 2015 telah diselenggarakan program jaminan pensiun. Perkembangan kepesertaan terhadap program JP menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Sampai Maret 2016, jumlah peserta yang telah terdaftar dalam program JP telah mencapai 7,4 juta orang. Pencapaian kepesertaan ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya sangat besarnya animo untuk menjadi peserta program JP tidak mengherankan karena terminologi program pensiun sudah menjadi semacam ”magic words” atau daya tarik yang luar biasa dan menjadi suatu program kesejahteraan hari tua yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Atas dasar alasan ini pula, sebagian besar penduduk Indonesia sangat mendambakan untuk menjadi PNS ataupun anggota TNI/Polri. Potensi permasalahan yang sangat mendasar dan sangat signifikan pengaruhnya terhadap kelangsungan program JP adalah adanya potensi risiko terjadinya kekurangan pendanaan (unfunded liability). Potensi risiko kekurangan pendanaan ini sangat besar untuk terjadi mengingat adanya ketidaksesuaian antara skema iuran dan skema manfaatnya. Pada satu sisi, besaran iuran telah ditetapkan sebesar 3 (tiga) persen sesuai dengan skema iuran pasti (defined contribution), tetapi pada sisi lain skema manfaat pensiun yang diterapkan didasarkan pada konsep manfaat pasti (defined benefit). Oleh karena itu, agar potensi risiko kekurangan pendanaan tersebut dapat teridentifikasi sejak dini dan tidak menjadi efek bola salju (snow-ball effect), perlu dilakukan pencermatan terhadap permasalahan ini. Evolusi skema program pensiun Perkembangan dan pengembangan skema program pensiun telah mengalami evolusi yang sangat drastis. Dalam tahap awal, sejak 1935-an telah dikembangkan dan diberlakukan program pensiun yang berbasiskan pada skema manfaat pasti (defined benefit) atau yang sering juga dikenal dengan istilah DB Scheme. Puncak perkembangan DB Scheme terjadi pada 1975 di mana sebagian besar negara telah menerapkan sistem ini. Titik balik perubahan terjadi sejak 1980, yaitu mengalami evolusi secara sistematis menuju ke arah skema iuran pasti (defined contribution) atau yang sering juga dikenal dengan istilah DC Scheme. Evolusi ini terutama dipicu oleh adanya kondisi kekurangan pendanaan (unfunded) dalam jumlah yang sangat signifikan yang harus ditanggung pemberi kerja (employer). Kekurangan dana ini terjadi sebagai akibat siklus hasil investasi yang tak sesuai dengan harapan, di mana telah terjadi penurunan hasil investasi secara signifikan dan bahkan diperoleh hasil investasi negatif (negative rate of return). Selain itu, juga terjadi penurunan yang sangat signifikan pada angka kematian (mortality rate) peserta program pensiun sebagai akibat dari tingkat harapan hidup (life expectancy) yang semakin meningkat. Dari studi yang dilakukan oleh tim Bank Dunia yang dipimpin Robert Palacios (2015), telah berhasil diverifikasi bahwa pada 2012 ada 28 negara yang beralih dari DB Scheme menjadi DC Scheme. Dalam UU No 11/1992 telah diatur mengenai program pensiun yang didasarkan pada skema iuran pasti ataupun manfaat pasti. Sesuai dengan istilahnya, skema iuran pasti berarti dana pensiun dikelola berdasarkan hasil akumulasi iuran yang telah disetorkan oleh para peserta, baik karyawan (employees) maupun perusahaan selaku pemberi kerja (employers) atau kombinasi dari keduanya, beserta hasil pengembangannya. Dengan demikian, para peserta program pensiun dengan skema iuran pasti mempunyai risiko untuk memperoleh manfaat pensiun yang lebih kecil apabila terjadi penurunan hasil investasi. Sementara itu, melalui skema manfaat pasti, peserta telah memperoleh jaminan untuk memperoleh manfaat pensiun sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, apabila terjadi risiko penurunan hasil investasi, peningkatan usia kematian, dan faktor-faktor lainnya, munculnya kekurangan pendanaan akibat hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Sebagaimana telah diatur dalam PP No 45/2015, penyelenggaraan program JP dilakukan atas dasar besaran iuran sebesar 3 (tiga) persen dari penghasilan pegawai sebulan di mana sebesar 1 (satu) persen menjadi kewajiban pekerja dan sisanya sebesar 2 (dua) persen menjadi beban pemberi kerja, dengan batas penghasilan tertinggi adalah sebesar Rp 7 juta. Pada sisi lain, nilai manfaat yang akan diberikan kepada para peserta sangat mirip dengan yang diberlakukan kepada para PNS dan anggota TNI/Polri. Selain mendapatkan manfaat pensiun yang akan diterima pada saat memasuki usia pensiun sampai meninggal, peserta juga akan memperoleh manfaat pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Risiko defisit pendanaan Dengan skema iuran dan manfaat program jaminan pensiun sebagaimana gambaran di atas, maka terdapat potensi yang sangat besar terjadinya risiko kekurangan pendanaan dalam penyelenggaraan program JP. Mengingat cakupan kepesertaan yang sangat besar, maka perlu segera dilakukan mitigasi dan perhitungan terhadap besarnya risiko unfunded tersebut. Walaupun dalam PP No 45/2015 telah diatur mengenai evaluasi terhadap besaran iuran yang baru akan dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun, semakin awal dilakukan mitigasi dan perhitungan risiko tersebut maka akan semakin mudah untuk dicarikan jalan keluar penyelesaiannya. Sebaliknya, semakin lambat untuk dilakukan mitigasi dan perhitungan risiko tersebut, potensi untuk mengalami akumulasi kekurangan pendanaan akan semakin besar dan pada waktunya akan sangat sulit untuk dilakukan penyesuaian (adjustment) terhadap skema program JP. Potensi permasalahan mendasar lainnya yang akan mengikuti adalah siapa pihak yang akan menanggung terjadinya kekurangan pendanaan tersebut. Dengan mengacu kepada pelaksanaan program JKN, maka banyak pihak yang berpendapat bahwa negara harus hadir untuk menutupi terjadinya kekurangan pendanaan tersebut. Perbandingan ini tentunya agak sulit untuk dicarikan justifikasinya karena menyangkut dua permasalahan yang sangat berbeda. Kehadiran negara (baca: pemerintah) untuk membayar iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan menutupi terjadinya kekurangan pendanaan pada program JKN karena adanya tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warganya. Pada sisi lain, untuk program JP—seperti halnya program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM)—lebih cenderung termasuk dalam kategori manfaat kesejahteraan yang harus disediakan oleh perusahaan-perusahaan selaku pemberi kerja kepada para pegawainya (employee benefits). Kehadiran negara lebih tepat untuk dimaksudkan pada saat terjadi kondisi yang bersifat force majeure sebagai akibat adanya kejadian-kejadian yang sifatnya katastropis. ●

Mendudukkan Program JHT Taufik Hidayat ;   Anggota DJSN;  Dosen MM UI

                                                        KOMPAS, 13 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sesuai dengan filosofis, best practices dan perundangan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar pekerja yang menjadi peserta program tersebut bisa menerima manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus (lump-sum) pada saat mereka memasuki masa pensiun, meninggal, atau mengalami cacat total tetap. Dengan ketentuan itu, program Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan untuk memberikan jaminan kepada para pekerja agar mendapatkan penghasilan kembali (income replacement) yang dapat digunakan pada saat memasuki periode yang secara definitif sudah tidak produktif lagi. Keberadaan dana program JHT bersama- sama dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) lainnya juga mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sumber pendanaan nasional (national source of funds). Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 19 Tahun 2015, peserta yang berhenti bekerja karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan seluruh hasil akumulasi iuran beserta pengembangannya. Dengan adanya kebijakan ini, telah terjadi penarikan dana program JHT lebih awal (early withdrawal) secara besar-besaran akibat dari adanya PHK dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan, penarikan dana JHT ditengarai juga telah dilakukan para pekerja yang sebetulnya tidak mengalami PHK. Terhadap kebijakan ini, tentunya perlu segera dilakukan evaluasi secara lebih mendalam agar dapat didudukkan kembali posisinya sesuai dengan filosofi, best practices dan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kelangsungan (sustainability) dari program JHT dapat tetap terjaga dengan baik. Manfaat JHT vs tunjangan PHK Pada dasarnya, status pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami seorang pekerja sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengambilan manfaat program JHT. Dari awal pembentukannya, mulai sejak berbentuk program Tabungan Hari Tua (THT) yang merupakan bagian dari program asuransi tenaga kerja (Astek) sejak tahun 1977, ataupun pada saat beralih menjadi program JHT yang masih bagian dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sejak tahun 1992, sampai kepada program JHT dalam bentuk saat ini memang didesain sebagai suatu program kesejahteraan pekerja sebagaimana program pensiun, tetapi skema manfaatnya diberikan secara lump-sum. Pada sisi lain, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sudah mempunyai jaminan untuk mendapatkan pesangon. Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 156 dan 157 telah diatur dengan sangat jelas hak-hak dan besarnya pesangon yang bisa diterima para pekerja yang mengalami PHK. Besarnya hak yang harus dibayarkan pengusaha berkisar satu bulan upah sampai dengan 10 bulan upah, sesuai masa kerjanya. Fenomena yang terjadi sejak merebaknya gelombang PHK pada semester kedua tahun 2015 telah menimbulkan lonjakan pengajuan klaim program JHT dalam jumlah yang sangat besar. Dalam periode semester pertama yang masih mendasarkan pada PP No 14 Tahun 1993 di mana pengajuan sebagian klaim manfaat sebelum jatuh tempo bisa dilakukan setelah memenuhi masa kepesertaan minimal lima tahun, jumlah kasus pengajuan klaim dalam periode tersebut adalah 494.886 kasus dengan nilai klaim Rp 6,42 triliun. Selanjutnya, dalam periode Juli-Agustus 2015, dengan sudah dilakukan pemberlakuan PP No 46 Tahun 2015 dan pengajuan sebagian klaim manfaat sebelum jatuh tempo bisa dilakukan setelah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun, maka jumlah klaim program JHT yang diajukan para pekerja adalah sebanyak 198.532 kasus dengan nilai klaim sebesar Rp 1,90 triliun. Puncak pengajuan klaim JHT terjadi pada periode pemberlakuan PP No 60 Tahun 2015 selama periode September-Desember 2015 telah terjadi pengajuan klaim sebanyak 991.992 kasus dengan besaran klaim Rp 6,12 triliun. Dengan telah meredanya gelombang PHK, seharusnya pengajuan klaim JHT ikut mereda. Namun, sampai saat ini masih banyak sekali peserta JHT yang mengajukan klaim sehingga terjadi antrean yang sangat panjang. Di negara-negara lain seperti halnya di Jepang ataupun Jerman, pekerja yang mengalami PHK sama sekali tidak keluar dari sistem jaminan sosialnya, tetapi hanya melakukan cuti dalam memenuhi kewajibannya membayar iuran. Dengan demikian, hasil akumulasi iurannya masih berada dalam sistem jaminan sosial negara-negara tersebut sehingga masih bisa terus dikembangkan secara lebih optimal. Pada sisi lain, negara berperan untuk menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja yang mengalami PHK tersebut dan selanjutnya mempertemukan lagi dengan perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga dan keahlian mereka. Dengan demikian, para pekerja tersebut dapat meneruskan kembali kepesertaannya dalam program jaminan sosialnya. Sumber pendanaan nasional Dana yang terakumulasi dari program JHT pada umumnya baru akan digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta dalam jangka panjang (longterm liabilities) sehingga dana tersebut juga mempunyai horizon investasi yang panjang. Kondisi ini seharusnya dapat dilihat oleh negara (baca: pemerintah) sebagai sumber pendanaan nasional yang sangat potensial dan strategis. Melalui penempatan dana investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), obligasi, saham, investasi langsung, deposito, dan berbagai instrumen investasi lain, dana program JHT dapat mempunyai peran dan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan sarana dan prasarana ataupun baik dalam pengembangan badan-badan usaha milik negara maupun swasta serta pengembangan sektor riil. Dengan kondisi yang ada saat ini, dana program JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa tumbuh secara signifikan dan bahkan justru dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Lain halnya dengan program sejenis yang ada di Malaysia dan dikelola Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Employee Provident Fund (EPF) dan yang ada di Singapura dan dikelola oleh Central Provident Fund (CPF), dananya sudah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan publikasi yang dilakukan Towers Watson and Pensions & Investments (2015), kedua lembaga penyelenggara jaminan sosial tersebut masing-masing menempati peringkat 13 dan 10 dari seluruh lembaga sejenis di seluruh dunia. Total aset yang dikelola kedua lembaga tersebut masing-masing sebesar 184,7 miliar dollar AS atau ekuivalen dengan nilai Rp 2.427,5 triliun (nilai tukar 1 dollar AS sama dengan Rp 13.143) dan sebesar 207,8 miliar dollar AS atau ekuivalen dengan sebesar Rp 2.731,1 triliun. Sementara itu, dana kelolaan program SJSN yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih dalam kisaran Rp 200 triliun. Atas dasar permasalahan tersebut dan adanya urgensi untuk mempertahankan kelangsungan (sustainability) program JHT, perlu dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif terhadap pemberlakuan PP No 60 Tahun 2015 dan Permenaker No 19 Tahun 2015 yang mengatur tentang early withdrawal manfaat JHT. Dengan demikian, pemanfaatan dana program JHT dapat dikembalikan kedudukannya sebagai jaminan penghasilan bagi para pekerja pada saat benar-benar sudah tidak produktif lagi secara permanen (income replacement). Selain itu, dengan tetap mempertahankan dana JHT dalam sistem pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat berkembang secara lebih optimal dan signifikan serta bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan nasional (national source of funds) sebagaimana yang dilakukan oleh EPF Malaysia ataupun CPF Singapura. ●

Menambal Defisit JKN Taufik Hidayat  ;  Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;  Dosen MM UI

                                                       KOMPAS, 19 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional, defisit dan kesinambungan (sustainability) merupakan dua isu strategis yang harus memperoleh porsi perhatian ekstra. Terjadinya defisit dalam jumlah yang besar dan berlangsung secara terus-menerus akan mengancam kesinambungan penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi ini perlu dihindari dan terjadinya defisit dalam dua tahun masa penyelenggaraan program JKN harus segera dicarikan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya mengingat sangat luasnya cakupan kepesertaan dan sangat besarnya dana yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan sistem JKN. Dalam telaahannya, Hasbullah Thabrany secara komprehensif telah melakukan analisis terhadap permasalahan defisit JKN dari sisi iuran (Kompas, 2/3/2016). Namun, terdapat dua variabel strategis lainnya yang juga perlu dicermati secara komprehensif, yaitu struktur dan skema kepesertaan dalam program JKN. Tanpa mencermati kontribusi kedua variabel penting tersebut dalam perhitungan terjadinya defisit JKN, dapat dipastikan bahwa dengan hanya sekadar menaikkan besaran iuran belum cukup berarti untuk menambal atau mencegah terjadinya defisit dan dalam jangka panjang daya dukung pendanaan program JKN akan menjadi sangat lemah serta dikhawatirkan akan mengancam kesinambungan dari sistem JKN itu sendiri. Struktur dan skema kepesertaan Secara kategori kepesertaan program JKN dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu peserta penerima upah (PPU), peserta bukan penerima upah (PBPU), dan penerima bantuan iuran (PBI). Kelompok PPU hingga saat ini masih didominasi oleh bekas peserta program Askes, yang terdiri dari para PNS beserta para pensiunan dan keluarganya ditambah dengan anggota TNI/Polri beserta para pensiunan dan keluarganya sebagai hasil pengalihan kepesertaan dari PT Asabri. Kepesertaan kelompok PPU, khususnya yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar, sampai saat ini perkembangannya belum sesuai dengan target sebagaimana yang diharapkan. Padahal, potensi kemampuan membayar dari kelompok ini sangat besar dan dapat menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan program JKN. Karakteristik lain yang dimiliki kelompok peserta ini adalah status kesehatannya yang secara umum baik sehingga secara agregat tidak ”merongrong” program JKN untuk membiayai beban klaim yang sangat besar dibandingkan besaran premi yang dibayarkan. Hal ini dapat terefleksi dari indikator claim ratio kelompok peserta ini yang relatif tidak tinggi sehingga dapat menopang berlakunya prinsip gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perkembangan dan kondisi yang sebaliknya terjadi pada kelompok PBPU. Realisasi jumlah kepesertaan kelompok PBPU jauh melampaui target yang telah disasarkan. Terdapat dua permasalahan serius yang berasal dari kelompok PBPU. Permasalahan yang pertama dan menjadi ciri khas peserta kelompok PBPU adalah adanya kecenderungan bahwa peserta hanya akan mendaftar menjadi peserta JKN pada saat merasa sakit dan sudah saatnya memerlukan manfaat program BPJS Kesehatan, baik untuk keperluan rawat inap, melahirkan, hemodialysis (cuci darah) atau lainnya, sehingga kondisi ini tergolong sebagai adverse selection dalam perekrutan peserta program JKN dari kelompok PBPU. Pemberlakuan masa tunggu atau masa aktivasi kartu (waiting period) selama satu bulan sangat tidak mencukupi untuk membantu terjadinya defisit dalam pendanaan program JKN. Dengan kondisi seperti ini, setiap peserta yang baru mengiur selama satu bulan telah berhak atas manfaat pelayanan kesehatan yang relatif sangat generous (tanpa batas). Masa iur peserta (duration) untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan tergolong sangat rendah. Permasalahan yang kedua adalah adanya kecenderungan bagi peserta kelompok PBPU yang tidak lagi membayar iuran sebagai peserta atau bahkan berhenti menjadi peserta setelah menikmati jasa pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan terindikasi bahwa tunggakan iuran yang belum berhasil ditagih BPJS Kesehatan jumlahnya sangat besar. Permasalahan ini masih diperkuat dengan adanya masa toleransi atau grace period selama enam bulan bagi PBPU yang sudah tidak lagi menjadi peserta sehingga beban klaim masih jalan terus walaupun peserta sudah tidak lagi membayar iuran. Permasalahan yang diakibatkan oleh kedua faktor tersebut terefleksi dengan sangat jelas dari indikator claim ratio yang mencapai 617,4persen pada 2014 dan masih sangat tinggi persentasenya pada 2015. Hal ini menjelaskan bahwa besaran klaim yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk membayar manfaat layanan kesehatan kepada peserta adalah sampai lebih dari enam kali besaran premi yang telah diterima. Rendahnya duration atau masa iur peserta juga tidak memungkinkan bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan pengembangan dana secara optimal. Selama ini kehadiran negara dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem JKN sering dipertanyakan. Namun, dalam kenyataannya pemerintah telah memberikan topangan yang sangat besar dalam penyelenggaraan program JKN melalui pemberian dan pembayaran iuran bagi kelompok penduduk yang tergolong tak mampu (baca: miskin). Pada 2014 dan 2015 jumlah penduduk yang diberikan bantuan iuran dan menjadi kelompok peserta PBI masing-masing sebanyak 86.400.000 orang dan 87.828.613 orang dengan nilai besaran iuran masing-masing sebesar Rp 19,93 triliundan Rp 19,88 triliun. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan dana kepada BPJS Kesehatan untuk menutup terjadinya defisit tersebut. Walaupun sudah banyak penduduk kurang mampu yang telah merasakan manfaat layanan kesehatan, tetapi terdapat suatu fenomena menarik, yaitu adanya claim ratio yang tergolong rendah pada kelompok peserta PBI. Berdasarkan indikator ini tentunya bukan berarti bahwa tingkat kesehatan penduduk kurang mampu lebih baik dibandingkan kelompok PBPU. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dari kondisi ini, yaitu apakah perhitungan data PBI sudah akurat dan mutakhir serta bagaimana pemahaman penduduk kurang mampu terhadap haknya dalam sistem JKN. Permasalahan defisit bisa jadi akan menjadi jauh lebih besar lagi pada saat setiap penduduk kurang mampu telah menyadari bahwa iurannya dalam program JKN telah dijamin pemerintah sehingga mempunyai hak yang sama dalam program JKN. Alternatif solusi Berdasarkan paparan di atas, langkah strategis pertama dan paling utama untuk mengatasi semakin besarnya defisit dalam pendanaan program JKN adalah dengan melakukan perluasan kepesertaan kelompok PPU dari berbagai badan usaha besar, baik BUMN maupun swasta. Dengan semakin besarnya jumlah peserta PPU yang berasal dari badan-badan usaha, akan semakin memperkuat basis pembayar iuran JKN dalam jangka panjang. Dengan kondisi kesehatannya yang pada umumnya relatifbaik bisa menyebabkan duration masa iur yang semakin panjang sehingga dana hasil akumulasi iurannya dapat dikembangkan terlebih dahulu. Dengan semakin banyaknya peserta yang sehat, maka akan dapat menopang berlangsungnya prinsip gotong royong dalam sistem pembiayaan program JKN. Alternatif lain untuk mengatasi terjadinya defisit dalam program JKN adalah dengan melakukan edukasi secara masif kepada para peserta PBPU agar mengikuti dan membayar iuran tidak hanya pada saat membutuhkan jasa pelayanan kesehatan saja melainkan pada masa sehatnya. Hal ini dapat dilakukan sekaligus dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap waiting period maupun grace period nya. ●

Keunggulan Komparatif Saham BUMN

Keunggulan Komparatif Saham BUMN Taufik Hidayat ;   Praktisi Investor Institusi

KOMPAS, 06 Februari 2013

Mengawali tahun 2013, pasar saham Indonesia— sejak masa pembukaan sampai akhir pekan pertama—mengalami kenaikan terus-menerus hingga mencapai 4.410 atau naik sebesar 2,16 persen. Akhir pekan lalu bahkan mencapai 4.452,98. Kinerja pasar saham Indonesia ini jauh lebih dominan dibandingkan bursa regional, baik Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Kinerja ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan bursa Filipina. Meski dalam pekan berikutnya mengalami fluktuasi, tetapi dengan kecenderungan meningkat, bursa Indonesia dalam tahun ini diprediksi akan tumbuh 17 persen. Dengan dukungan kondisi ekonomi makro yang cukup kuat dan target inflasi tahun ini 4,9 persen, Bank Indonesia pada Januari kemarin tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) yang berlaku sejak awal tahun lalu, 5,75 persen. Sebagai konsekuensinya, pasar uang dan pasar obligasi juga akan memberikan imbal hasil yang rendah. Dalam era suku bunga rendah seperti ini, pasar saham akan jadi tujuan utama investasi. Dengan nilai kapitalisasi Rp 982,6 triliun, atau sekitar 24 persen dari nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia, secara umum saham-saham BUMN punya prospek sangat bagus jika dibandingkan dengan saham-saham sektor swasta dan di pasar saham regional. Selain didukung oleh fundamental yang kuat, kinerja imbal hasilnya selama ini juga lebih besar. Imbal Hasil Tinggi Masa penjualan saham pada pasar perdana (IPO) selalu jadi momentum yang ditunggu-tunggu para investor untuk melakukan investasi di bursa saham. Hal ini karena para investor dapat memperoleh saham dengan harga murah (underpricing) sehingga berharap mempunyai kesempatan mendapat potensi imbal hasil investasi tinggi pada hari pertama perdagangan (initial abnormal return). Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksamaan dalam penguasaan informasi sehingga underpricing diperlukan sebagai insentif agar investor yang tidak menguasai informasi tetap tertarik untuk berinvestasi di pasar saham (Rock, 1986). Dalam proses IPO ke-18 BUMN sejak 1991 hingga 2012, secara umum para investor telah memperoleh initial return sebesar 11,21 persen. Angka ini jauh lebih menarik dibandingkan yang diperoleh dari saham-saham perusahaan swasta yang secara keseluruhan hanya memberikan imbal hasil 2,78 persen. Namun, tingkat underpricing pada saham-saham BUMN tersebut masih tergolong sangat efisien dibandingkan dengan yang terjadi di negara lain di kawasan, seperti Hongkong dan Malaysia. Dalam proses IPO 26 BUMN China kepada para investor asing melalui bursa saham di Hongkong periode Juli 1993-Maret 1997, imbal hasil yang diperoleh investor pada hari pertama perdagangan rata-rata 13,61 persen (Cheng, 2010). Sementara, rata-rata imbal hasil hari pertama perdagangan saham di Malaysia 135 persen (Sufar, 1993) dengan tingkat underpricing pada saham perusahaan negara lebih besar dibandingkan saham perusahaan swasta (Paudyal et. al., 1998). Di Korsel, tingkat underpricing yang terjadi pada saham yang masuk bursa dalam periode 1980-2009 adalah 63,5 persen dan untuk Singapura dalam periode 1973-2008 adalah 27,4 persen. Adapun initial return yang diperoleh investor dalam berinvestasi melalui mekanisme IPO di Malaysia dan Taiwan dalam periode 1980-2006 masing-masing 69,6 dan 37,2 persen. Kinerja Jangka Panjang Sebagai akibat dari tingginya optimisme para investor terhadap prospek saham-saham baru yang akan dijual kepada publik, pada saat tingkat ekspektasinya kembali normal, harga saham cenderung turun dan imbal hasil dalam jangka panjang menjadi negatif (Ritter, 1991). Meski terdapat saham BUMN yang saat ini masih mengikuti pola ini, seperti Krakatau Steel, secara keseluruhan saham-saham BUMN dalam jangka panjang justru mencatatkan pertumbuhan sangat signifikan. Dalam periode tiga, lima, dan tujuh tahun setelah masa pencatatan, saham BUMN rata-rata memberikan imbal hasil 141 persen, 242 persen, dan 534 persen. Sementara itu, kelompok saham swasta rata-rata memberikan imbal hasil 4 persen, minus 6 persen dan 20 persen. Fenomena ini ternyata tak terjadi di Korsel dan Malaysia. Kinerja jangka panjang saham-saham di Korsel yang masuk bursa saham periode 1980-1990 mempunyai rata-rata imbal hasil positif 2,0 persen, sementara di Malaysia periode 1978-1983 imbal hasil jangka panjang 18,2 persen. Fenomena seperti yang ditunjukkan Ritter terjadi di Hongkong dan Singapura. Saham yang dicatatkan di bursa Hongkong periode 1978-1983 dalam jangka panjang mengalami fenomena long term underperformance anomaly tersebut, dengan imbal hasil rata-rata negatif 9,3 persen. Adapun saham-saham yang dikeluarkan 39 emiten di Singapura periode 1978-1983 mempunyai imbal hasil negatif 2,7 persen (Dawson, 1987). Pada awalnya, investor, baik domestik maupun asing, sangat berharap dengan rencana pemerintah memprivatisasi atau menjual saham PT Pegadaian, PT Posindo, dan PT Semen Baturaja ke publik dapat direalisasikan tahun ini sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan pasar saham. Namun, dengan adanya penegasan Menteri BUMN bahwa pemerintah tak jadi melakukan privatisasi terhadap PT Pegadaian dan PT Posindo tahun ini (Kompas, 25/1) investor sangat kehilangan potensi memperoleh imbal hasil menarik dari pengeluaran saham BUMN itu. ●