Indonesia Bertahan

Indonesia Bertahan Azyumardi Azra  ;   Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

                                                         KOMPAS, 05 April 2018

                                                           

Bisakah Indonesia bertahan sampai 2030? Novel fiksi karya FW Singer dan August Cole, Ghost Fleet, meramalkan Indonesia tinggal nama pada 2030. Imajinasi liar ini kemudian menjadi kontroversi ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengutip ramalan itu. Meski Prabowo menyatakan bermaksud agar semua pemimpin dan warga Indonesia mewaspadai kemungkinan itu, bagaimanapun yang beredar di lingkungan publik adalah kecemasan tentang masa depan Indonesia. Ini memunculkan politics of fear, politik yang membangkitkan ketakutan. Pernyataan Probowo itu memperkuat pesimisme di kalangan warga tentang apakah Indonesia bisa bertahan menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Sebagai negara besar—tidak hanya dari segi wilayah, tetapi juga penduduk—alamiah saja menghadapi berbagai masalah. Akan tetapi, pesimisme dan politics of fear tentang Indonesia yang dapat bubar jelas menggandakan rasa kecut. Simak analisis administratur dan ilmuwan Inggris, JS Furnivall, dalam Netherlands East Indies: A Plural Economy (1939). Dalam karya yang membahas pluralitas ekonomi yang pincang di Hindia Belanda (Indonesia), Furnivall mengajukan skenario kiamat (doomed scenario) bagi Indonesia. Dia memprediksi, jika Belanda tidak kembali berkuasa di Hindia Belanda seusai Perang Dunia, kawasan ini bakal terpecah belah karena dalam pluralitasnya yang luar biasa tidak ada satu faktor pun yang dapat mempersatukan. Akan tetapi, prediksi Furnivall tidak menjadi kenyataan. Tidak berkeping-keping, Indonesia malah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Prediksi gelap tentang Indonesia juga berkembang di kalangan Indonesianis ketika Indonesia mengalami transisi dari otoritarianisme menjadi demokrasi pada 1997-1998. Krisis ekonomi, politik, dan sosial pada masa itu dianggap bakal membawa Indonesia ke dalam Balkanisasi. Diprediksi Indonesia akan terpecah belah seperti negara-negara di Semenanjung Balkan pada awal 1990-an. Prediksi Balkanisasi Indonesia, alhamdulillah, juga tidak menjadi kenyataan. Meski suasana kebebasan yang baru ditemukan dalam alam demokrasi menimbulkan berbagai gejolak politik yang bukan tidak mencemaskan, Indonesia tetap bertahan. Walau dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan, beberapa lembaga kredibel, seperti Forum Ekonomi Dunia (WEF) atau PriceWaterhouseCooper (PwC), menjelang 2025-2030, menyatakan ekonomi Indonesia bakal terbesar ke-5 atau ke-4 terbesar di dunia. Kenapa prediksi kalangan sarjana asing—apalagi fiksi—tentang bubarnya Indonesia meleset? Masalahnya terletak pada kenyataan, prediksi ilmiah sekalipun cenderung melihat satu sisi Indonesia, tidak melihat dari berbagai aspek. Lagi pula, mereka mendasarkan prediksi pada pengalaman mereka di Eropa. Dalam konteks itu, ada Indonesianis asal Eropa memersepsikan Indonesia atas dasar pengalaman historis Eropa yang penuh konflik panjang berdarah-darah. Meski Eropa homogen secara ras dan etnis (Kaukasian atau kulit putih) dan agama (Kristianitas) akhirnya terbelah menjadi banyak negara besar-kecil (57) sejak pasca-Perang Dunia II sampai sekarang. Pada sisi lain, prediksi Furnivall, misalnya, hanya menekankan segi ekonomi Indonesia yang plural penuh kesenjangan. Skenario Balkanisasi hanya menekankan segi politik Indonesia. Padahal, dari segi tradisi sosial-budaya meski sangat majemuk, budaya Indonesia sangat cair (fluid) berkat kenyataan Indonesia sebagai ”benua maritim” yang memungkinkan pelayaran dari satu tempat ke tempat lain di mana berbagai suku dapat berinteraksi dan bertukar budaya. Tidak kurang pentingnya faktor agama. Berbagai agama di Benua Maritim Indonesia, bukan memecah belah berbagai suku, sebaliknya menumbuhkan ikatan solidaritas yang melewati batas etnis dan tradisi sosial budaya. Pada awalnya di kalangan suku-suku yang berbeda muncul solidaritas keagamaan (al-ukhuwwah al-diniyyah). Berada dalam penjajahan Belanda dan kemudian Jepang, al-ukhuwwah al-diniyyah dengan segera berkembang menjadi solidaritas setanah air Indonesia (al-ukhuwwah al-wathaniyyah). Inilah kesatuan Indonesia yang tidak mudah tercerai-berai. Proses Indonesia untuk bertahan sebenarnya terus menguat. Dengan begitu, sekali lagi, meski masih menghadapi banyak masa- lah, kita boleh optimistis Indonesia tetap bertahan melewati 2030 terus menuju 2045—seabad kemerdekaan negara-bangsa ini. ●

Misteri Indonesia 2030

Misteri Indonesia 2030 Anis Matta  ;   Pengamat Politik Internasional

                                                     REPUBLIKA, 27 Maret 2018

                                                           

Diskursus tentang kemungkinan Indonesia bubar pada 2030 yang dipicu oleh buku Ghost Fleet (2015) dan dikomentari oleh politisi dan para tokoh Indonesia ini menarik. Saya ingin menggunakannya sebagai momentum mengukur ketegangan geopolitik dunia dan prospek kekuatan Indonesia. Apa yang akan terjadi masih misteri. Sejumlah pemikir strategis memperkirakan 2030 adalah titik persilangan antara menurunnya dominasi Amerika Serikat dengan menguatnya Cina di bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Jika tidak ada interupsi, maka Cina akan menjadi negara adidaya nomor satu dunia. Di atas kertas, sebenarnya AS masih jauh lebih unggul dari Cina, dalam hal ekonomi, teknologi, apalagi militer. Namun, yang dilakukan Cina sekarang adalah memperkecil jarak, seperti pelari di nomor dua yang sedang bekerja keras menyusul pelari pertama. Pada 2030 itulah diperkirakan mereka akan berlari seiring. Dalam perspektif strategi perang, ini berarti Cina akan siap dan mampu menghadapi AS jika terjadi eskalasi konflik yang serius di Asia dan dunia. Masalah di Amerika Amerika Serikat memang masih unggul dalam banyak ukuran, namun ia sekarang tengah bergelut dengan krisis legitimasi para pemimpinnya serta konflik elite yang berlarut-larut sejak awal proses pemilihan umum hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Krisis ini menyebabkan AS tidak mampu melakukan mobilisasi sumber daya besar-besaran karena tidak solidnya kekuatan-kekuatan domestik. Jika Amerika memutuskan pergi berperang, hambatan pertama yang akan dihadapi adalah penolakan besar-besaran dari rakyatnya sendiri. Amerika juga sedang mencari bentuk kebijakan luar negerinya. Slogan Trump “Make Amerika Great Again” dan “America First” membuatnya berorientasi ke dalam (inward looking) dengan cakrawala yang sempit. Faktor ini yang menyebabkan barisan Amerika tampak belum rapi di tengah konflik global yang terus naik tensinya. Menurunya, kemampuan Amerika melakukan mobilisasi besar-besaran juga disebabkan menurunnya kekuatan ekonomi. Jika dulu “Barat” menguasai sekitar 70-80 persen ekonomi global, kini tinggal sekitar 40 persen karena direbut oleh Asia, khususnya Cina dan India. Amerika juga masih limbung karena belum pulih dari terpaan krisis ekonomi 2008. Krisis yang dimulai dari kredit macet sektor properti ini berkembang hingga memukul jantung kapitalisme, pasar bebas, dan secara khusus meruntuhkan kepercayaan kepada sistem keuangan global. Satu per satu raksasa keuangan Amerika tumbang, mulai dari Bear Sterns, Lehman Brothers, hingga AIG. Kemudian muncul krisis utang di Eropa yang meluluhlantakkan Yunani dan merembet ke Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Siprus. Bersamaan itu, mulai timbul krisis gelombang pengungsi ke Eropa. Amerika kehilangan legitimasi di Eropa. Ini tampak dari sikap beberapa negara, salah satunya Kanselir Jerman Angela Merkel yang dengan tegas menyatakan sudah waktunya Barat tidak lagi tergantung pada kepemimpinan Paman Sam. Di dalam negeri, Amerika tidak bisa melakukan konsolidasi elite untuk melakukan agenda-agenda besar. Kembali ke Ghost Fleet, buku ini bisa dibaca sebagai warning dan provokasi agar Amerika segera melakukan interupsi ketika masih dalam posisi unggul. Ada pihak yang tidak menginginkan Amerika nantinya harus masuk ke suatu konflik—bahkan perang—yang tak mungkin dimenangkannya. Masalah di Cina Dengan segala glorifikasi sebagai keajaiban ekonomi dari timur, Cina bukan tanpa masalah. Setelah mencapai puncak pertumbuhan ekonomi 14,2 persen pada 2007, mulai 2015 hingga sekarang angka pertumbuhan Cina selalu di bawah 7 persen dengan tren menurun. Negeri Panda ini belum mendapat momentum lagi untuk menggenjot roda perekonomiannya. Padahal, dalam bahasa yang sederhana, tidak mudah memberi makan sekitar 1,4 miliar manusia. Konsekuensi dari perlambatan ekonomi adalah menurunnya penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sehingga ancaman revolusi sosial terus membayangi negeri itu. Masalah kesenjangan ekonomi pun semakin banyak ditulis oleh media internasional. Pada akhir 2016, Forbes mengutip penelitian dari Nanjing Agricultural University, menggambarkan Cina yang terbagi dua: tujuh provinsi pesisir, yaitu Shanghai, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Shandong, and Fujian serta bagian Inner Mongolia adalah daerah berpendapatan tinggi; sementara daerah lain di pedalaman adalah daerah berpendapatan rendah. Pendapatan per kapita di daerah pedalaman hanya 60 persen dari mereka yang tinggal di daerah kaya. Tak heran ada yang menyebut, kota-kota pesisir yang berkilau seperti Shanghai, Guangzhou atau Shenzhen tak ubahnya ruang tamu yang indah untuk menyembunyikan ruang dalam yang sederhana. Namun, Presiden Xi Jinping lebih mampu melakukan konsolidasi ke dalam, terutama setelah konstitusi negeri itu menghapus masa jabatan presiden. Ia tidak memiliki masalah legitimasi kepemimpinan dan konsolidasi elite seperti yang dihadapi Trump. Xi juga lebih mampu mengendalikan masyarakat sipil untuk konsolidasi agenda-agenda besar. Konsolidasi kekuatan militer tampak dari belanja persenjataan yang terus naik. Data resmi menunjukkan pada 2016 belanja militer Cina USD 146 miliar (Rp 1.900 triliun), naik 11 persen dari USD 131 miliard pada 2014. Angka ini menempatkan Cina sebagai nomor dua persis di bawah AS. Dari sisi industri pertahanan pun Cina telah menjadi eksportir senjata terbesar nomor tiga dunia, memasok persenjataan ke 35 negara dengan pembelian signifikan dari Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar. Dalam perspektif kritis, agenda Xi memperkuat militer juga bertujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembelahan sosial yang tidak terkendali. Konsolidasi elite juga dilakukan dengan memberangus lawan-lawan politiknya melalui isu pemberantasan korupsi. Cina dengan cerdas memanfaatkan hamparan kontinen Asia untuk memperkuat posisi geopolitiknya melalui pembangunan jalan dan rel kereta serta jalur pipa gas. Belajar dari Barat, Cina juga memperkuat dominasinya dengan membentuk lembaga keuangan raksasa Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan 67 negara anggota, termasuk sejumlah negara Eropa seperti Belanda, Swiss, Jerman dan Israel. Cina mengadopsi kapitalisme untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya, tetapi masih menetapkan komunisme dalam sistem ideologi dan politiknya, seraya menjaga jarak terhadap kapitalisme global. Cina bahkan mulai masuk ke isu sensitif seperti Palestina-Israel dan konflik Suriah.                                                          *** Mengikuti alur di atas, jika tidak ada interupsi, Cina akan menjadi negara adidaya nomor satu di dunia. Interupsi yang mungkin terjadi adalah krisis ekonomi dalam skala besar atau perang. Itulah misteri yang baru akan terjawab pada waktunya. Lalu, di mana Indonesia di tengah konflik yang memanas ini? Katakanlah, jika Laut Cina Selatan mengalami eskalasi, apa yang bisa kita lakukan? Lebih penting lagi, bisakah Indonesia menjadi faktor interupsi agar perimbangan kekuatan dunia tetap terjaga sehingga usia perdamaian bisa lebih panjang? Itu yang harus dijawab oleh para pemimpin. Jika bisa mengelola semua potensi yang dimiliki, seharusnya Indonesia duduk di meja utama perundingan dunia. ●

Bubar

Bubar Putu Setia  ;   Pengarang; Wartawan Senior Tempo

                                                      TEMPO.CO, 24 Maret 2018

                                                           

Apa yang sesungguhnya terjadi pada negeri kita di tahun 2030? Apakah betul negara ini bubar? Padahal ada yang bilang justru pada tahun-tahun itulah ekonomi kita membaik. "Ah, jadi bingung," ini keluhan cucu saya, anak kelas VI sekolah dasar. Apa yang ia katakan sudah saya sarikan kalimatnya. Saya tak kaget. Dia generasi milenial yang akrab dengan media sosial dan sering dimarahi ibunya karena tak bisa lepas dari handphone. Tapi pemahamannya tentu tetap sebatas anak-anak. Maka, jawaban saya adalah, "Kamu jangan berpikir yang berat, kamu tak akan kuat. Kakek saja yang mikir." Sulit menjelaskan kepada bocah itu Indonesia bubar dari sepotong pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo, yang hanya berdurasi satu menit 19 detik. Prabowo, yang konon anti-asing itu, justru menyebut Indonesia bubar dari kajian orang asing. Dan, astaga, kajian yang dimaksudkan ternyata dari sebuah novel. Cucu saya pasti tidak paham bahwa kita sebagai manusia tak bisa sungguh-sungguh tahu apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Itu rahasia Tuhan. Apalagi tahun 2030, yang akan terjadi pada Juni nanti pun belum bisa kita ketahui. Siapa yang akan menang dalam pilkada Jawa Barat atau Jawa Timur, kita tak tahu. Tapi orang bisa memprediksi dari gejala yang muncul. Dan prediksi itu sesungguhnya masih dalam wilayah apa yang disebut ramalan. Adapun ramalan tak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi ramalan sering kali dijadikan bahan untuk introspeksi atau berjaga-jaga. Besok diramalkan akan hujan, maka kita siapkan payung kalau bepergian. Ternyata tidak hujan, ya, payungnya disimpan. Seminggu ke depan diramalkan gunung akan erupsi lebih hebat, maka kita siapkan perlindungan. Bahwa gunung itu tidak jadi erupsi, justru itu yang kita harapkan, termasuk permohonan dalam setiap doa. Jadi, ramalan yang berkonotasi buruk memberi kesempatan kepada kita untuk berjaga-jaga. Sedangkan ramalan yang konotasinya baik tidak membuat kita takabur. Dengan kata lain, prediksi atau ramalan tak boleh membuat kita jadi takut. Jika ketakutan yang muncul, kita telah kalah sebagai manusia. Yang lebih rumit adalah jika ramalan dikaitkan dengan keyakinan. Atau, dengan bahasa sederhana, ada keyakinan yang sumbernya dalam kitab rujukan agama bahwa suatu masa, kelak, akan terjadi sesuatu--misalnya peristiwa buruk. Cobalah lacak YouTube, begitu maraknya ada pertanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda akhir zaman itu diucapkan para ustad dengan merujuk ke kitab suci Al-Quran dan dipatut-patutkan dengan situasi di Arab atau belahan dunia lainnya yang mayoritas Islam. Apakah orang menyikapinya dengan ketakutan kalau kiamat itu sudah muncul pertandanya? Seharusnya tidak. Justru orang berlomba berbuat yang terbaik, siapa tahu hari akhir itu memang benar-benar terjadi secara tak terduga. Namun, bagaimana kalau ada yang tidak yakin? Kalau kiamat pertandanya sudah ada menurut keyakinan umat Islam-barangkali tidak mewakili seluruh umat-bagaimana dengan umat non-Islam? Hindu mengenal kiamat itu sebagai mahapralaya, dan belum ada tanda-tanda akan datang sesuai dengan keyakinan Hindu. Kalau begitu, bumi yang cuma satu ini mengikuti kiamat yang mana? Kan tak mungkin sebagian kiamat dan sebagian tidak. Begitu pulalah kalau disebutkan Indonesia akan bubar pada 2030. Indonesia-nya siapa yang Anda yakini? Indonesia-nya Prabowo atau Jokowi? Keduanya punya "ramalan" yang berbeda. Karena ternyata Indonesia cuma satu, mari ikuti Jokowi yang optimistis dan juga ikuti Prabowo untuk berjaga-jaga, agar negeri yang indah ini tidak sampai bubar. ●