Kontrasepsi dan Program KB

Kontrasepsi dan Program KB Singgih B Setiawan  ;  Reporter Senior II Harian Umum Suara Karya SUARA KARYA, 24 September 2013

Hari Kontrasepsi Sedunia (HKS) kembali diperingati di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada 26 September ini. Ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber-KB (keluarga berencana). Tujuannya, untuk menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi di seluruh dunia serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kesehatan reproduksi dan seks sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. HKS merupakan salah satu bentuk kampanye global yang mengedepankan isu pentingnya kontrasepsi dalam kerangka kesehatan manusia terutama kesehatan reproduksi. Hari spesial ini pertama kali digagas di Eropa tahun 2007 yang didasari atas keprihatinan atas tingginya kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja Eropa yang mencapai angka hingga 85 persen dan cepatnya penyebaran infeksi menular seksual (IMS) akibat ketidaktahuan masyarakat bagaimana melindungi diri dari ancaman infeksi ini.

Dengan memanfaatkan momentum peringatan HKS tahun 2013 yang memiliki visi agar seluruh kehamilan adalah diinginkan melalui pemberian informasi dan edukasi khususnya remaja yang akan membentuk sebuah keluarga tentang kesehatan reproduksi dan seksual, maka peringatan HKS tahun ini dapat menjadi tonggak penguatan komitmen pimpinan di berbagai tingkatan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan program kependudukan dan KB.

Dengan mengambil tema "Perluasan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi sebagai Upaya Nyata Perwujudan Derajat Kesehatan Keluarga yang Berkualitas", peringatan HKS 2013 fokus pada pemberdayaan PUS muda untuk menjadi cerdas dan mampu menempatkan kontrasepsi sebagai salah satu bagian penataan rencana hidup mereka ke depan.

Dengan pemberian informasi kesehatan reproduksi yang benar dan lengkap, maka upaya ini akan sangat bermanfaat untuk mematahkan mitos-mitos yang menyesatkan seputar kesehatan reproduksi dan memotivasi penggunaan kontrasepsi untuk perlindungan diri, baik dari kehamilan yang tidak diinginkan maupun penularan IMS.

Pelaksana Tugas Deputi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang) BKKBN Wendy Hartanto mengemukakan, rapor merah di bidang kependudukan dan KB menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder. Salah satu masalah mendesak yang harus mendapatkan solusi adalah angka kematian ibu dan bayi.

Sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang akan diumumkan kepada masyarakat luas, akhir September ini, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 359 meninggal dunia per 100.000 ibu hamil/melahirkan. Ini berarti setiap tahun, ada lebih dari 14.000 ibu meninggal karena melahirkan.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN Dra Flourisa Juliana S Apt MKM menambahkan, hasil SDKI pasca otonomi daerah, yaitu tahun 2007 dan 2012 telah menunjukan stagnasi program KB dari beberapa indikator capaian.

Angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2.6; angka penggunaan kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek, angka unmet need masih tinggi (8.5) dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) justru meningkat dari 35 menjadi 48 kelahiran per 1.000 wanita. Indikator-indikator ini telah membuat jarak yang semakin jauh dari target capaian RPJMN 2010-2014 dan MDGs. SDKI juga berhasil mendapatkan berbagai informasi mengenai perilaku fertilitas, KB, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak serta pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular lainnya. Secara internasional, hasil SDKI ini telah diakui karena menggunakan standar kuesioner Demographic and Health Survey (DHS).

Sejalan dengan semangat ICPD 1994 di Kairo, pendekatan pelayanan kontrasepsi di Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip HAM. Prinsip-prinsip ini memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi pasangan untuk menentukan jumlah, penjarangan dan pembatasan kehamilan serta informasi dan cara untuk memenuhi hak-hak reproduksinya tersebut.

Tersedianya berbagai pilihan alat dan obat kontrasepsi di titik-titik layanan dengan informasi yang lengkap adalah wajib dipenuhi dan merupakan tantangan pemerintah saat ini. Melalui pertemuan tingkat tinggi tentang KB yang dilaksanakan di London, 11 Juli 2012, komunitas internasional telah sepakat untuk merevitalisasi komitmen global untuk KB dan perluasan akses pelayanan kontrasepsi; memperbaiki akses dan distribusi alat dan obat kontrasepsi serta mengatasi/mengurangi hambatan yang ditemui.

Program KB di Indonesia telah menorehkan sejarah panjang dalam pembangunan nasional. Selama 40 tahun terakhir, Indonesia telah menurunkan secara berarti angka kelahiran rata-rata dari 5.6 anak per wanita usia subur pada akhir 1960-an menjadi 2.6 berdasarkan hasil SDKI 2012.

Cerita sukses program KB yang tergambar dari penurunan angka kelahiran rata-rata ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor kunci. Di antaranya sejak 1970-an, komitmen politis pemerintah sangat kuat di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kampanye yang sangat kuat melembagakan "dua anak cukup, laki dan perempuan sama saja" telah membentuk norma sosial ukuran keluarga ideal. Faktor lain yang perlu pula dicatat adalah komitmen dukungan finansial dari donator internasional dan tentu pula dari Pemerintah RI.

Bercermin dari prestasi program KB yang telah diukir sejak 1970-an dan menghadapi dinamika lingkungan strategis yang tengah dan akan dihadapi, program KB harus dapat mereposisi diri untuk mampu menjawab tantangan program KB ke depan. Peluang telah terbuka, dunia internasional telah mengembalikan perhatian dan dukungannya untuk kemajuan program KB khususnya di Indonesia. 

Semoga! ●

Keluarga Penentu Kualitas Bangsa

Keluarga Penentu Kualitas Bangsa Singgih B Setiawan ;  Reporter Senior II Harian Umum Suara Karya

SUARA KARYA, 29 Juni 2013

Puncak Peringatan Hari Keluarga Ke-20 tingkat nasional akan digelar hari ini, 29 Juni 2013, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peringatan Hari Keluarga tahun ini mengangkat tema: "Melalui Hari Keluarga Kita Bangkitkan Keluarga Indonesia Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera". Motto Hari Keluarga tahun ini adalah "Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Keluarga Harapan Bangsa".

Mengapa Hari Keluarga perlu diperingati? Ini karena keluarga adalah penentu kualitas bangsa. Keluarga yang sehat dan sejahtera adalah prasyarat bagi bangsa yang sehat dan sejahtera. Keluarga yang cerdas adalah landasan dari bangsa yang cerdas. Dari keluarga-keluarga seperti itulah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang handal.

Peringatan Hari Keluarga memang mengambil momentum saat bergabungnya kembali pejuang-pejuang kemerdekaan yang dahulu berjuang di sekitar Yogyakarta -ibukota perjuangan bangsa Indonesia saat itu- dengan keluarga mereka, sebagai momentum untuk memperingati Hari Keluarga. Selama perang kemerdekaan, para pejuang itu harus meninggalkan keluarganya untuk waktu yang tidak menentu. Banyak di antara mereka dan keluarga mereka yang tidak mengetahui keselamatan dan keadaan masing-masing. Tetapi berkat perjuangan para pejuang kemerdekaan dan berkat pengorbanan keluarga mereka itulah, bangsa Indonesia berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia tumbuh dan hidup sebagai bangsa yang terhormat, sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Sekarang bangsa Indonesia mengenang kembali peristiwa penting itu, dan mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan demokratis. Bangsa Indonesia memperingati Hari Keluarga untuk mempertebal tekad melanjutkan cita-cita mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, keluarga yang sakinah dan mawadah.

Memang semua tahu, jalan ke arah itu tidak selalu mudah dan cepat. Perjuangan panjang yang ditempuh pemerintah melalui pembangunan selama lebih dari enam dasawarsa terakhir ini, juga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua keluarga Indonesia. Semua masih harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat mewujudkannya.

Sebagai satuan terkecil dalam tatanan masyarakat, keluarga adalah pangkalan utama dalam kehidupan manusia. Dalam lingkungan keluarga pula, anak-anak tumbuh dan memperoleh bekal awal sebelum masuk dalam pergaulan masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia, berikutnya berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, tidaklah salah bilamana kualitas keluarga akan menentukan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia di masa depan.

Namun demikian, untuk membangun keluarga-keluarga yang sejahtera itu diperlukan kesungguhan dan perhatian yang lebih besar dari semua komponen bangsa. Hal ini penting, karena dihadapan kita terbentang berbagai hambatan dan tantangan yang tidak ringan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, di satu sisi memang membuat kehidupan bertambah mudah.

Perubahan lain juga melanda masyarakat Indonesia. Terjadi pergeseran nilai yang dinamik ketika pola dan budaya agraris sedikit demi sedikit terdesak oleh nilai-nilai yang lazim berkembang dalam masyarakat industri.

Di satu sisi, perkembangan tersebut menampilkan kekuatan pendorong kemajuan. Tetapi di sisi lain juga berlangsung proses melonggarnya ikatan kekeluargaan. Penghargaan terhadap sistem nilai keluarga, salah satu ciri penting dari masyarakat Indonesia, kian meluntur.

Akhir-akhir ini sering kita dikagetkan dengan berbagai berita di media massa terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga. Betapa kemuraman menyelimuti keluarga Indonesia. Sebut saja kasus kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, penyalahgunaan obat dan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa, fenomena broken home, aksi pembunuhan antaranggota keluarga, perilaku seks bebas di kalangan remaja semakin meningkat, serta tawuran antarpelajar, mahasiswa, warga masyarakat sampai pada tawuran antardesa dan kampung.

Apabila dikaji secara cermat, isu-isu sosial tersebut berawal dari masalah keluarga. Atau dengan kata lain, keluarga telah "memproduksi" masalah sosial itu sendiri. Patut dipertanyakan, apakah masih ada peran keluarga dalam menanggulangi krisis sosial ini? Apakah keluarga tidak seharmonis dulu lagi sehingga melahirkan beragam keprihatinan? Besar kemungkinan kondisi ini dikarenakan keluarga-keluarga Indonesia tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Harus diakui, tidak ada satu bangsa pun yang mampu menghindar dari perubahan-perubahan tadi berikut pengaruh yang ditimbulkannya, termasuk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, bagaimana memperkuat sendi-sendi dasar yang menopang nilai-nilai kehidupan bangsa, akhirnya merupakan masalah yang perlu diberi perhatian utama dan untuk pertama-tama harus dibangun dalam keluarga.

Dalam keluargalah pada awalnya dibangun dan diperkuat basis moral, karakter, dan kepribadian seluruh anggota keluarga khususnya anak-anak. Ini dilakukan dengan maksud agar mereka mampu membentengi diri dan keluarga dari pengaruh ekstemal yang kurang menguntungkan. Dengan bekal itu pula mereka berusaha menepis atau meminimalkan ekses dari pengaruh perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan dunia. Di dalam keluarga pula dibentuk dasar-dasar karakter manusia terutama karakter dan kepribadian anak-anak, generasi penerus bangsa, penerima estafet kepemimpinan bangsa. Di dalam keluarga kita membangun kualitas manusia. Kualitas manusia dalam arti yang utuh, yaitu mencakup segi kesehatan, pendidikan, keterampilan, sikap, karakter, dan lain-lain. Di semua segi ini, keluarga mempunyai peran sentral dalam pembentukannya.

Semoga!! ●

Reformasi Masih Sebatas Impian

Reformasi Masih Sebatas Impian Singgih B Setiawan ;  Reporter Senior II Harian Umum Suara Karya

SUARA KARYA, 21 Mei 2013

Tanggal 21 Mei 2013 ini, tepat 15 tahun Presiden ke-2 RI Soeharto mengundurkan diri menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun digantikan oleh BJ Habibie.

Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Media massa cetak maupun layar kaca saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran diri Soeharto.

Kalau kita kembali ke masa 15 tahun yang lalu, selama Mei 1998, Jakarta seolah dilanda angkara murka. Kerusuhan terjadi di mana-mana dan berdarah-darah. Tim Gabungan Pencari Fakta mencatat setidaknya 288 korban meninggal dan ribuan rumah serta toko rusak terbakar. Mei 1998 benar-benar menjadi sejarah kelam bangsa ini.

Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi detik-detik yang menentukan masa jabatan Soeharto. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi demo mahasiswa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri.

Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Universitas Trisaksi, Jakarta mengelar aksi tidak jauh dari kampus mereka. Kemudian, peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti.

Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen).

Tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar.

Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15). Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsur pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR.

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30 persen dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter. Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Meskipun sebelumnya, Soeharto sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter. Di dunia internasional, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General (Sang Jenderal yang Tersenyum) karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan, saat menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003.

Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri pada 20 Mei 1998. 

Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI oleh ribuan mahasiswa, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden RI BJ Habibie.

15 tahun sudah reformasi bergulir seiring dengan berakhirnya era pemerintahan Soeharto. Namun, kehidupan bangsa tetap kacau balau. Reformasi yang diharapkan akan mengubah negeri ini ke arah yang lebih baik ternyata masih jauh panggang dari api. Masyarakat menilai, belum ada garis batas yang jelas antara kondisi saat ini dengan periode sebelum reformasi.

Banyak hal yang justru melenceng dari agenda reformasi. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang subur di era orde baru, dan diawal reformasi yang didengung-dengungkan akan diberantas sampai ke akar-akarnya, sebaliknya justru makin menjadi-jadi di tengah genderang perang pemberantasan korupsi di negeri ini. Menyedihkan memang! ●

Memasyarakatkan Kesehatan Reproduksi Remaja

Memasyarakatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Singgih B Setiawan ;  Reporter Senior II Harian Umum Suara Karya

SUARA KARYA, 08 April 2013

  

Masa remaja adalah fase penting yang harus dilewati setiap manusia. Namun harus diakui, menjadi remaja berarti menjalani proses berat yang membutuhkan banyak penyesuaian dan menimbulkan kecemasan dan adakalanya galau. Lonjakan pertumbuhan badani dan pematangan organ reproduksi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi mereka. Perasaan seksual yang menguat tak bisa tidak dialami oleh setiap remaja meskipun kadarnya berbeda satu dengan yang lain. Begitu juga kemampuan untuk mengendalikannya. Ketika mereka harus berjuang mengenali sisi-sisi diri yang mengalami perubahan fisik-psikis-sosial akibat pubertas. Masyarakat justru berupaya keras menyembunyikan segala hal tentang seks, meninggalkan remaja dengan berjuta tanda tanya di kepala mereka. Badan Kependudukan PBB - United Nations for Population Fund (UNFPA) pada State of World Population 2011, mencatat, saat penduduk dunia diperkirakan mencapai tujuh miliar jiwa tahun lalu, hampir separuhnya remaja usia 10-24 tahun. Sebanyak 1,2 miliar penduduk dunia atau hampir 1 dari lima orang di dunia berumur 10 -19 tahun. Di Indonesia sendiri, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa 1 dari setiap 4 orang penduduk Indonesia adalah kaum muda 10 - 24 tahun. Mereka generasi penerus bangsa dan akan menjadi orangtua bagi generasi berikutnya. Pandangan bahwa seks adalah tabu, yang telah sekian lama tertanam, membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Yang lebih memprihatinkan, mereka justru merasa paling tak nyaman bila harus membahas seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri! Tak tersedianya informasi yang akurat dan "benar" tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja bergerilya mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Arus komunikasi dan informasi mengalir deras menawarkan petualangan yang menantang. Majalah, buku, dan film pornografi yang memaparkan kenikmatan hubungan seks tanpa mengajarkan tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi, menjadi acuan utama mereka. "Pelajaran" seks juga mereka lalap dari internet. Hasilnya, remaja yang pada generasi lalu masih malu-malu kini sudah mulai melakukan hubungan seks di usia dini, 13-15 tahun! Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) dengan responden remaja antara 15-24 tahun menunjukkan, 1 persen remaja perempuan dan 6 persen remaja laki-laki menyatakan pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Data hasil penelitian Kementerian Kesehatan RI di 4 kota besar (Medan, Jakarta Pusat, Bandung dan Surabaya) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 35,9 persen remaja mempunyai teman pernah berhubungan seks pranikah dan 6,9 persen responden telah melakukan hubungan seks pranikah. Sementara itu, penelitian Australian National University (ANU) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia di Jakarta, Tangerang dan Bekasi (Jatabek) tahun 2010 dengan jumlah sampel 3.006 responden (usia <17-24 20="" 38="" dan="" diinginkan.="" itu="" karena="" kehamilan="" kelahiran="" mengalami="" mengindikasikan="" menikah.="" menikah="" pada="" persen="" proporsi="" relatif="" remaja="" sebanyak="" sebelum="" sedangkan="" selain="" setelah="" span="" style="background: #FCF8F5;" tahun="" terdapat="" tidak="" tinggi="" yang="">

Nilai-nilai patriarkhis yang berurat akar di masyarakat telah meletakkan remaja putri jauh di luar jarak pandang kita dalam kesehatan reproduksi. Bahkan, mitos pun memojokkan remaja putri, untuk membujuk-paksa mereka supaya bersedia berhubungan seks secara "suka-sama-suka", bahwa hubungan seks yang hanya sekali takkan menyebabkan kehamilan.

Berbagai metode kontrasepsi "fiktif" juga beredar luas di kalangan remaja: basuh vagina dengan minuman berkarbonasi, lari-lari di tempat atau squat-jump segera setelah berhubungan seks.

Ketika pencegahan gagal dan berujung pada kehamilan, lagi-lagi remaja putri yang harus bertanggung jawab. Memilih untuk menjalani kehamilan dini seperti dilakukan 9,5 persen remaja di bawah 20 tahun, dengan risiko kemungkinan kematian ibu pada saat melahirkan 28 persen lebih tinggi dibanding yang berusia 20 tahun ke atas, disertai kegamangan karena tak siap menghadapi peran baru sebagai ibu. Atau, menjalani pilihan lain yang tersedia, aborsi, sebagian besar dilakukan secara sembunyi tanpa peduli standar medis. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi memang masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh hasil SKRRI tahun 2007. Sebanyak 13 persen remaja perempuan tidak tahu tentang perubahan fisiknya dan hampir separuhnya (47,9 persen) tidak mengetahui kapan masa subur seorang perempuan.

Kelalaian untuk menanggapi kebutuhan remaja (dan sejujurnya, masyarakat luas) akan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seks yang bertanggung jawab ternyata berbuah pahit. Begitu populernya perilaku berisiko, begitu banyak korban berjatuhan, begitu tinggi biaya sosial yang harus kita bayar.

Menyedihkan, kekukuhan kita untuk terus mengingkari kenyataan bahwa remaja butuh pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi yang benar, telah menjerumuskan mereka membentuk keluarga tak berkualitas. Padahal, memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi tidak serta-merta memberikan pula kesempatan untuk melakukan seks bebas. Pengalaman menunjukkan, di banyak negara yang telah memberlakukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, yang terjadi kemudian bukanlah promiskuitas atau seks bebas di kalangan remaja seperti yang selalu dikhawatirkan. Tetapi, sebaliknya pendidikan kesehatan reproduksi justru membuat remaja menunda keaktifan seksualnya.

Memang, untuk mengejar ketertinggalan dari masalah yang terus berlipatganda bagai deret ukur, dibutuhkan lebih dari sekadar pencanangan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Itu, agar mereka turut bertanggung jawab atas kepentingan mereka sendiri. ●

Kinerja Program KB Nasional Jeblok

Kinerja Program KB Nasional Jeblok Singgih B Setiawan ;  Wartawan Senior II Harian Umum Suara Karya

SUARA KARYA, 28 Januari 2013

Jeblok. itulah kata yang tepat untuk menggabarkan kinerja program Keluarga Berencana (KB) Nasional selama lima tahun terakhir ini. Betapa tidak! Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan kinerja program KB Nasional selama lima tahun (2007-2012) berjalan stagnan, tidak menunjukkan peningkatan. Sejumlah indikator krusial yang ditargetkan pada tahun ini gagal tercapai. Akibatnya, target pembangunan milenium (MDGs) pada 2015 nanti hampir mustahil dapat diwujudkan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan survei statistik kesehatan/kependudukan yang paling diakui datanya secara internasional. Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap lima tahun sekali dan SDKI 2012 ini telah dibeberkan ke publik pada akhir November 2012 lalu. Padahal sebelumnya, Indonesia sempat mencatat puncak keberhasilan program pengendalian penduduk melalui program KB sejak tahun 1970-an. Kala itu, Indonesia sudah dianggap sebagai negara yang berhasil dalam bidang pengendalian penduduk. Bahkan Indonesia diminta membantu mengajari negara-negara lain yang belum berhasil program kependudukannya. Namun, setelah reformasi, program KB berantakan. Program KB ini kemudian direvitalisasi pada tahun 2007. Dengan adanya revitalisasi program KB, Indonesia diharapkan dapat terhindar dari ancaman ledakan penduduk. Namun apa yang terjadi, hasil sensus penduduk tahun 2010 mengumumkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 juta jiwa atau 3 juta lebih tinggi dari angka proyeksi penduduk. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diberi mandat untuk menekan tingkat pertambahan penduduk kemudian melancarkan program-program mulai dari kampanye media sampai dengan menjalin kerja sama dengan TNI dan lembaga keagamaan hingga membuat program Generasi Berencana (GenRe). Kerja keras selama 5 tahun yang dilakukan BKKBN ternyata pencapainnya tidak seperti yang diharapkan. Target yang dicanangkan banyak yang tidak tercapai. Terdapat tiga indikator utama yang menunjukkan perjalanan program KB selama lima tahun belakangan ini gagal total. SDKI 2012 mencatat, rata-rata dari 100 perempuan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (contraceptive prevalence rate -CPR) hanya mencapai 61,9 persen. Kendati hasil ini mencapai peningkatan sekitar 0,04 persen dibanding hasil CPR pada SDKI 2007, namun hasil ini jauh dari target yang dicanangkan pada tahun 2012, yaitu CPR harus mencapai minimal 62-63 persen. Selain CPR, BKKBN juga gagal memenuhi target penurunan rata-rata wanita usia subur yang melahirkan anak (total fertility rate - TFR). SDKI 2012 mencatat TFR pada tahun ini masih berada di kisaran 2,6 per perempuan usia subur. Ini artinya rata-rata TFR 2012 masih sama dengan 2007 dan gagal mencapai target 2,4 pada tahun 2012. Dengan TFR 2,6, maka pasangan usia subur di Indonesia rata-rata masih memiliki 3-4 anak. Dengan kondisi yang dihadapi pada saat ini, hampir mustahil target TFR 2,1 pada 2015 nanti bisa diraih. Pasalnya untuk mencapai TFR 2,1, syaratnya pemerintah harus bisa meningkatkan CPR minimal 68. Untuk menaikan CPR dari 61,9 menjadi 68 dalam jangka waktu sekitar kurang dari tiga tahun sangat berat sekali. Indikator yang paling menunjukkan pelaksanaan KB gagal dijalankan pemerintah, adalah tidak terlayaninya pasangan usia subur yang ingin ber-KB (unmeet need) yang gagal diturunkan sesuai target. SDKI 2012 menunjukkan unmeet need pada tahun ini mencapai 8,9 persen atau hanya turun 0,02 persen dari SDKI 2007 yaitu 9,1 persen. Dengan raihan seperti ini, lagi-lagi secara teori mustahil untuk mengejar target unmeet need pada 2015 menjadi 5 persen. Berbagai kegagalan pencapaian target pada tahun ini menunjukkan bahwa metode pelaksanaan KB yang diterapkan pada saat ini tidak tepat. Dia mencontohkan di sejumlah daerah, CPR-nya mengalami kenaikan, tetapi TFR-nya juga ikut naik. Ini aneh, peserta KB bertambah, tetapi tingkat kelahiran juga tinggi. Dari penelusuran bisa ditarik kesimpulan, pemerintah kabupaten/kota gagal membina peserta KB baru untuk terus bertahan ber-KB, sehingga peserta putus KB di tengah jalan (drop out rate) tinggi. Ke depan, agar KB bisa kembali bangkit, tidak bisa lain peran pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, sejak otonomi daerah diberlakukan, sesuai undang-undang, urusan KB mutlak menjadi urusan kabupaten/kota. Saat ini kewenangan pusat untuk mendorong pelaksanaan KB di daerah terbatas. Pusat bisa memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada daerah, namun DAK itu hanya boleh diperuntukan bagi sarana dan prasarana. Untuk itu diperlukan alokasi dana dari APBD daerah untuk operasional pelaksanaan KB. Misalnya, pusat memberikan bantuan motor pada PLKB untuk bertugas, namun untuk bensin, tranportasi, dan lain-lain anggarannya harus dari daerah. Sudah saatnya dilakukan sejumlah perubahan strategi dalam pelaksanaan program KB Nasional ke depan. Semoga! ●