Indonesian polls : And the work begins for Jokowi Karim Raslan  ;   The Star columnist;  The founder, managing director and CEO of KRA Group

JAKARTA POST (The Star/ANN) , 10 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Indonesia – the world’s largest Muslim democracy with a 250-million strong population – went to the polls this week. Unofficial projections by the influential Kompas newspaper late yesterday afternoon have indicated that the main opposition party, the PDI-P has secured around 19.67% of the popular votes for the House of Representatives (DPR). This is short of the 25% threshold it needed to nominate its presidential candidate, the Governor of Jakarta Joko Widodo (“Jokowi”) on its own. Still, this is a boost for the party and official results are only due by May 7 at the earliest. In 1999, after the fall of Suharto, PDI-P won 33.74% of the vote. Its leader, Megawati Soekarno­putri was elected vice-president and eventually assumed the top job in 2001. Nevertheless, Megawati and her party were heavily defeated in the 2004 and 2009 elections, winning just 18.53% and 14.03% of the vote in those polls. PDI-P’s revival is arguably due to Jokowi’s rock-star popularity. He has revolutionised Indonesian politics with his brand of results-centred urban administration and people-friendly style. Overall, the results indicate that Indonesians want change, of a kind. The last 10 years under President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) have seen remarkable economic growth, but also endemic corruption, policy paralysis and an infrastructure deadlock. But Jokowi is no shoo-in and the legislative elections prove this. He will face a huge challenge in the July presidential elections from his rivals, including the charismatic, controversial ex-general Prabowo Subianto of Gerindra whose parliamentary campaign has been disciplined, focused and impassioned not to mention businessman-turned-politico Aburizal Bakrie of the former ruling Golkar party. There are also fears that PDI-P’s nationalism will staunch reform, scare-off investors and generally leave Indonesia vulnerable in a volatile global economic scenario. The main challenge facing PDI-P now will be in forming a coalition that will, in effect, choose Jokowi’s running mate. Moreover, despite his strong local track record, Jokowi remains untested at the national level. It is also unclear how much traction he has over conservative Muslim voters, the republic’s eastern hinterland and Indonesia’s influential military. These are crucial constituencies that could give Prabowo or Bakrie an edge over him. As such, Jokowi’s VP pick must be someone with the experience and influence to make up for these shortcomings. Party bosses will obviously have their favourites, but the paramount criterion must be someone who can get Jokowi elected and (more importantly) help him govern. Then there’s the question of what PDI-P’s agenda for Indonesia will be. PDI-P must choose its allies carefully here. It must take heed of the failures of the unwieldy “Coalition Joint Secretariat” (or “Setgab”) led by SBY’s Democrats that currently governs Indonesia. It was the Setgab’s bitter infighting that robbed SBY’s last term of achievement. The election results signal that PDI-P does not have carte blanche to do as it pleases. Indeed, it could be that the lack of substance in its platform denied it a bigger plurality than it could have won. The party must work harder to persuade the Indonesians who did not back them that they – and by extension Jokowi – can be trusted with power. To do this, Jokowi must be allowed to become his own man. He must show Indonesians his mettle and prove his worth head-to-head with his main rival, Gerindra’s Prabowo. This is crucial because Indonesians need to know who they are electing and why. At the same time, the republic’s next government must be unshackled by political considerations because the challenges Indonesia faces – particularly reforming its structurally-deficient economy – requires flexibility. In short, Jokowi must campaign, and govern, for all Indonesians. He has already affected a paradigm shift in Indonesian politics and there is no doubt that PDI-P is in better shape than it has been in years. Nevertheless, the real political spade-work is only just beginning. A once relatively boring electoral cycle has just turned the heat up. ●

Pankaj Mishra

Pankaj Mishra

Karim Raslan ;  Kolumnis INILAH.COM

INILAH.COM, 30 Agustus 2012

Pada 1990-an banyak pemimpin Asia Tenggara - terutama Lee Kuan Yew dan Dr. Mahathir Mohamad yang terobsesi dengan ide ‘Asian Values’ – pemikiran unggul yang sepenuhnya terpisah dari prinsip-prinsip sosial politik dan budaya.

Sebagai seorang yang tidak menyokong konsep ‘Asian Values’, saya harus mengakui bahwa pertama membaca buku terbaru Pankaj Mishra ini, perasaan saya diliputi kegentaran.

Untungnya, From the Ruins of Empire: The Revolt Againts the West and the Remaking of Asia benar-benar menarik dan berbeda.

Catatan Pankaj tentang pergantian abad masa intelektual Asia dibuka dengan catatan kejutan kemenangan Jepang atas kedigdayaan Rusia pada pertempuran Tsushima, Mei 1905.

Dia memproses penjelasan secara bertahap tentang kejadian yang mampu menggambleng dan menginspirasi sejumlah pemikir dan aktivis Asia.

Setelah lebih dari satu abad atas dominasi Eropa, sejumlah orang seperti di antaranya Jamal Al-Din Al-Afghani –seorang warga pan-Islamis kelahiran Iran, Liang Qichao dari Cina, dan peraih Nobel Laureate Rabindranath Tagore (yang menjadi tokoh protagonis di buku Pankaj), merasa kewalahan atas gempuran kegagalan dan penghinaan ketamadunan.

Bagi mereka dan sebagian orang seperti Sun Yat Sen, Ataturk (yang lebih dikenal dengan Mustapha Kemal) dan Nehru – Tsushima membawa harapan. Kemenangan mengizinkan mereka untuk menggambarkan orang-orangnya yang cakap dan mampu jika mereka ingin memulai (seperti orang Jepang) perjalanan politik dan perubahan ekonomi.

Menariknya, di era jauh sebelum adanya demokrasi besar-besaran, tiga orang terseut telah mengenali bahwa kepemimpinan yang mencerahkan (bahkan mungkin yang bengis) adalah sangat penting untuk mencapai perubahan sosial yang tangguh demi mengusir orang Eropa.

Dilahirkan di Uttar Pradesh dan dilatih di Allahabad, Pankaj Mishra telah menghasilkan buku yang luar biasa dan patut diperhatikan. Buku ini pada dasarnya adalah sebuah norma budaya ketimuran dari pemikiran politik – yang menghubungkan tokoh dan ide-ide dari India, Cina, dan Arab/Muslim.

Dalam bukunya, Pankaj mengungkapkan bagaimana tanggapan mereka terhadap cacat aib kolonialisme yang membentuk masa depan negara-negara mereka, duo Sukarno dan Hatta telah menonjolkan generasi kedua pemimpin dan aktivis independen, sekaligus menghasilkan kesimpulan akhir pesona Tsushima.

Pankaj memberikan kesamaan khusus dengan subyeknya. Tumbuh bersama membaca karya pengkritik Amerika Edmund Wilson, Pankaj membentuk dirinya sebagai seorang yang percaya pada kekuatan ide dan ini sebagai komitmennya terhadap intelektualisme yang mendorong cerita.

Terlebih lagi, sebagai seorang penulis yang telah banyak merantau, tulisan Pankaj memiliki resonansi kontemporer tertentu. Dia menelusuri gulungan ide, seperti pertumbuhan Wahabisme dan pembaurannya bersama pengalaman seorang Mesir yang masyhur; Hassan al-Banna dan Sayyid Qutb – sebuah proses yang dipimpin oleh arus globalisasi dari pemikiran-pemikiran Wahabi.

Pada saat yang sama, tiga orang tokoh protagonis di dalam buku telah sadar bahwa adopsi buta dari budaya barat akan merampas Asia dari budaya warisan leluhur dan menjadikan sisi buruk yang dimiliki negara Barat perlahan masuk ke dalamnya.

Tiap-tiap tokoh meminta masyarakat mereka tak hanya untuk membekali diri terhadap pemikiran dan keilmuan modern, tetapi juga kepercayaan diri terhadap budaya yang lebih tinggi.

Namun ketiga tokoh itu telah dikecewakan. Ketika mereka mencari untuk menemukan kompromi antara Timur dan Barat yang dapat diterima, mereka tidak berumur panjang untuk melihat ide-ide yang mereka cetuskan tercapai, namun atas sifat yang tak mudah menyerah, membuat pencapaian yang ada sebagai pengorbanan terbesar mereka.

Al-afghani, bapak politik Islam, tinggal pada masa ketika penemuan-penemuan baru giat bergerak. Meninggal pada masa ketidakjelasan, hari terakhir “Scarlet Pimpernel” nya telah membuatnya menyesal atas fokusnya terhadap elit tradisional Muslim, banyak dari mereka justru mengabaikan permintaannya demi kebangkitan pan-Islam.

Liang, seorang yang dijadikan lelaki yang paling dicari oleh dinasti Cina-Qing karena aktifitas reformasinya, menghembuskan kekecewaannya atas konservatif konghucu dengan menyatakan bahwa “......orang Cina mulai sekarang hingga seterusnya harus menerima aturan penguasa; mereka tidak dapat menikmati kebebasan.”

Bahkan permintaan Tagore kepada Asia untuk terus menjaga kebudayaannya telah ditolak keras oleh revolusioner yang mulai muncul seperti Mao Zedong muda, ini seperti sebuah pendahuluan untuk Revolusi Budaya yang desktruktif.

Kegagalan mereka adalah peringatan untuk pemimpin-pemimpin Asia saat ini. Sebagaimana Pankaj nyatakan, Cina dan India telah mengambil tanpa berpikir ajaran-ajaran kapitalisme global “.....kelihatan seperti diatur untuk membuat penampungan untuk membendung amarah dan kekecewaan di antara ratusa juta orang miskin.”

Buku Pankaj bukan bentuk pujian sederhana untuk “Asian Values”. Dia memperingatkan bahwa kita sebagai orang Asia seharusnya tidak menertawakan kemunduran Barat dan menyombongkan diri atas kemakmuran kita.

Sebaliknya, kegagalan golongan elit kita untuk menempa “...meyakinkan respon universalis.....kepada ide politik dan ekonomi Barat, meskipun yang terakhir terlihat semakin parah dan berbahaya bagi bagian terbesar dunia” menghukum kita untuk mengulangi kesalahan negara Barat.

Buku ini adalah buku profetik yang tidak bisa diabaikan oleh Asia yang sedang bergerak maju. ●

Dahlan Iskan

Dahlan Iskan

Karim Raslan; Kolumnis INILAH.COM

SUMBER : INILAH.COM, 03 Mei 2012

Pertama kali saya bertemu Dahlan Iskan sekitar tujuh tahun lalu, waktudia masih menjadi pentolan raksasa media Jawa Pos Group.

Dahlan yang waktu itu memakai sepatu kets membawa saya berkeliling melihat pabrik percetakannya di Gresik, lalu ke markas Jawa Pos di Graha Pena, dan saya merasa sedang berjalan berdampingan dengan Steve Jobs versi Indonesia, atau Richard Branson si pemilik Virgin Atlantic – seorang pemimpin bisnis yang sepenuhnya menghayati (kalau tidak mau dibilang terobsesi) dunianya dan pekerjaannya.

Di saat yang sama, energi Dahlan yang meluap-luap membuat pertemuan inidiwarnai antusiasme sangat tinggi , sesuatu yang sering saya temui dalam pribadi entrepreneur sukses – walaupun sebagian besar dari mereka, tidak seperti Dahlan, sering tidak punya waktu untuk beramah-tamah.

Walau begitu, karena Dahlan hingga sekarang tetap menulis, dan begituproduktif, hingga saya sebagai sesama kolumnis merasakan kedekatan khusus dengannya. Singkatnya, kami berdua adalah penulis, dan kami merasa setara – walaupun dari segi penghasilan saya ketinggalan jauh, tentu saja.

Mungkin karena itu, dan juga sikap Dahlan yang terbuka dan egaliter, sayaingat berkata begini dengan usil padanya di Surabaya: “Pak, kalau saya besar nanti, saya ingin menjadi seperti Bapak.”

Namun, sekarang setelah Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN, dan subyek dari permohonan interpelasi dari DPR, saya tahu bahwa saya tidak lagi inginmenjadi dia. Politik bukan jatah saya. Sebagai penulis, saya hanya mengobservasi, mencatat dan mengomentari. Biarlah orang lain saja yangterlibat langsung.

Dulu, hidup Pak Dahlan membuat banyak orang iri. Dia adalah sosok mediatycoon yang tidak tipikal. Dia tidak pernah tertarik diprofilkan di majalah Tatler, atau majalah kaum jet set lainnya. Dia tidak peduli dengan formalitas dan protokol. Alih-alih dia malah berjalan-jalan keliling Indonesia, mengamati, menulis, dan mengelola kepentingan bisnisnya yang luas dan tersebar di seluruh negeri.

Saya masih ingat Pak Dahlan bercerita bagaimana dia naik turun kapal ferryyang menyeberang laut di antara Sabah, Kalimantan dan Sulawesi. BagiDahlan, jelas tidak ada yang lebih menggairahkan daripada jalan terbuka danpertemuan dengan orang-orang baru di perjalanan itu.

Kebebasan dan fleksibilitasnya selama menjelajah dan menulis tentangIndonesia, China, dan bagian Asia lainnya sungguh menakjubkan. Tulisannyaselalu lugas dan langsung – penuh saran dan insight bagi pembaca biasa.

Seolah-olah tulisannya dibuat untuk memperluas dan meningkatkan persepsidan pengetahuan pembacanya akan dunia.

Karakter pengelananya yang menentang konvensi ini masih terbawa hingga masa jabatannya sebagai menteri. Salah satu yang pertama dilakukannya untuk urusan BUMN adalah mengurangi frekuensi meeting internal dan juga hubungan politiknya.

Di saat yang sama, tulisan Dahlan yang bijaksana di kolomnya tetap berjalan, kali ini tentang tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan milik negara di Indonesia, juga saran-saran yang dia berikan.

Saya telah belajar banyak dari membaca tulisan Dahlan beberapa tahun ini.Saya harus mengakui, saya bahkan mencoba meniru gaya tulisannya yang baik, lugas dan informatif dalam tulisan-tulisan saya. Tentu saja, karena sayabukan orang Indonesia, saya tidak bisa menandingi Dahlan dalam semangatnasionalismenya.

Walaupun ada yang mengkritik karyanya, saya melihat tulisan Dahlan sebagai keinginan yang kuat untuk mendorong negara dan rakyatnya terus menjadi lebih maju lagi.

Kekesalannya pada beberapa pihak – terutama para birokrat dan pegawai pemerintahan yang sinis dan ingin cari gampang saja – juga merupakan kekesalan orang banyak, walaupun ini suka membuatnya terlibat masalah, seperti ketika dia membuka gerbang sebuah jalan tol.

Saya menyaksikan bagaimana nama Dahlan semakin dikenal di Indonesia –sesuatu yang sering terjadi karena otonomi daerah telah membuat para pelaku bisnis dengan jangkauan nasional menjadi semakin punya pengaruh.

Tidak terlalu mengagetkan bila banyak orang – dan terutama publik yangsudah muak dengan para pemimpin yang tidak efektif – justru memberi respon positif pada Dahlan.

Mereka menyukai pendekatannya yang tidak bertele-tele dan langsung pada pemecahan masalah. Ini telah membuatnya sangat populer – dengan dukungan dari Grup Jawa Pos – sebagai pemimpin yang berani, tidak konvensional, dan mementingkan hasil.

Dengan profil Dahlan yang semakin terkenal di publik, sangat menarik untukmelihat siapa yang terbukti lebih kuat dalam estimasi publik setelahinterpelasi yang akan terjadi ini: DPR yang tidak disukai rakyat, atauseorang pria yang berani menangani isu-isu sehari-hari yang dihadapi rakyatIndonesia?

Indonesia suka sosok “korban”, dan sekarang kita melihat skenario di mana salah satu konglomerat paling kaya dan berpengaruh di Indonesia menjadilebih populer karena ulah DPR. Sangat aneh. Sangat Indonesia. ●

D e n n y

D e n n y

Karim Raslan, Anggota Redaksi INILAH.COM

SUMBER : INILAH.COM, 24 April 2012

Denny Indrayana adalah seorang aktivis LSM kelahiran Kotabaru yang kini menjadi wakil menteri. Juga seorang mantan akademisi, karena dia pernah menjadi dosen hukum di Universitas Gadjah Mada.

Denny adalah salah satu juru kampanye pertama dari generasinya, yang disebut generasi ‘Reformasi’, yang ditunjuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berperawakan pendek dan berprinsip kuat serta berkata-kata lugas (ciri khas orang Banjar), Denny telah membawa budaya aktivisme masyarakat sipil menjadi bagian dari tim SBY.

Awalnya dia ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden paa 2008, dan sekarang menjadi 

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di bawah Amir Syarifuddin.

Namun, jalannya tidak selalu mulus. Juru kampanye antikorupsi yang disegani ini sering bertarung dalam konflik – kadang secara publik – dengan para pemimpin, birokrat dan pihak berkepentingan lainnya dalam dunia hukum dan peradilan.

Awal bulan ini, Denny diberitakan menampar seorang penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dalam sebuah inspeksi mendadak, yang menjadi bagian dari investigasi lebih luas atas kecurigaan terjadinya penyelundupan narkoba di dalam rumah-rumah tahanan di Indonesia.

Menurut pemberitaan media, Denny menampar si penjaga karena terlalu lambat membuka gerbang bagi tim inspeksi.

Walaupun tindakan ini tidak bisa dikatakan benar, bila terbukti (Denny mengatakan dia tidak pernah melakukan penyerangan ini), inspeksi yang dilakukan Denny dan timnya sangat dramatis dan terbukti sukses.

Contohnya, pada Januari 2010, dia memimpin inspeksi yang menemukan bahwa Artalyta Suryani, seorang tahanan yang kaya dan berpengaruh, telah ‘mempercantik’ ruang tahanannya dengan barang-barang mewah, mulai dari AC, peralatan salon hingga lemari es dan barang mewah lainnya.

Singkatnya, semangat Denny dari hari-harinya sebagai aktivis dulu tidak pernah padam. Latar belakang intelektualnya tidak pernah menjauhkannya dari kerja lapangan yang biasa dilakukan politikus atau polisi.

Tapi, kegigihannya ini membawa sukses sekaligus tantangan ketika dia mencoba membuat transisi ke politik arus utama.

Pemberantasan korupsi selalu dekat di hati Denny. Dia punya peran kunci dalam pembentukan LSM Indonesian Court Monitoring, juga sebuah pusat kajian studi tentang korupsi di Fakultas Hukum UGM.

Terlebih lagi, dia juga punya reputasi sebagai suara yang vokal dari propinsi, juga sebagai seorang expert, bukan hanya dalam hal pembasmian korupsi tapi juga dalam isu-isu hukum dan konstitusionalisme.

Dan, keterlibatannya dalam aktivisme publik inilah yang menarik perhatian seorang jenderal yang waktu itu sedang bertugas di Yogyakarta, bernama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Juga patut dicatat bahwa – paling tidak sebelum ditunjuk menjadi Juru Bicara Presiden – Denny tidak pernah segan mengkritik SBY dalam sejumlah tulisannya. Di saat sama, SBY juga tidak segan-segan membawa para pengkritiknya ke dalam pemerintahannya.

Tapi upaya Denny membersihkan lembaga pemasyarakatan dan menangkap para oknum korup telah membuatnya berhadapan dengan pihak-pihak berkuasa yang berkepentingan.

Sikapnya yang blak-blakan tidak mengundang simpati dari birokrat. Semangatnya dan ketegasannya menjadi pisau bermata dua, yang mengalienasinya dari bagian layanan publik dan kadang, dari media.

Namun, Indonesia butuh orang-orang muda seperti Denny untuk terus memperjuangkan agenda antikorupsi. Banyak segmen kelas menengah yang ‘merestui’ aktivismenya dan mengapresiasi segala hal yang datang dengan itu. Terlebih lagi seiring kekecewaan publik dengan lambatnya laju reformasi yang terjadi.

Mantan aktivis yang menjadi pemimpin seperti Denny telah menghabiskan masa muda mereka melawan dan mengkritik “sistem”, hanya untuk kemudian menjadi bagian dari “establishment” ketika demokratisasi Indonesia telah memperluas kesempatan yang tadinya tidak bisa mereka dapatkan.

Kini mereka harus menyeimbangkan antara realita menjadi bagian dari pemerintahan yang punya aspirasi, dan ekspektasi publik. Bagaimanapun juga, tidak ada orang yang mau dituduh menjual integritasnya.

Jalan Denny menjadi pengabdi publik masih panjang dan berpotensi membuahkan karir cemerlang. Indonesia membutuhkan orang-orang muda seperti ini untuk sukses di jalannya.

Kita berharap saja, orang-orang yang berhasil dan berjalan di koridor kekuasaan sekarang, adalah orang-orang seperti Denny, si aktivis dari Kalimantan Selatan. ●