Saatnya Genjot Sisi Permintaan

Saatnya Genjot Sisi Permintaan M Ikhsan Modjo  ;   Technical Advisor pada UNDP

                                                    KOMPAS, 02 November 2017

                                                           

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berumur tiga tahun pada Oktober 2017 ini. Berbagai kebijakan berorientasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pun telah dilakukan oleh pemerintah. Memasuki dua tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja, tidak ada salahnya sebuah evaluasi kritis dari berbagai capaian yang ada dilakukan sebagai bahan masukan untuk perbaikan ke depan. Dalam hal ini, penilaian yang dilakukan pada tulisan ini tidak bersifat komprehensif. Ia hanya akan menyorot beberapa indikator kunci perekonomian Indonesia yang menjadi standar acuan dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara. Indikator makroekonomi Begitu juga, beberapa indikator statistik yang disampaikan tidak bisa diatribusikan semata kepada kebijakan pemerintah. Ada banyak faktor domestik dan eksternal lain yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Presiden. Beberapa bahkan juga merupakan warisan atau hasil dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Berikut uraian dan evaluasi dari indikator tersebut. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sehat, tetapi dengan tingkat yang lebih rendah. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,1 persen di 2017, atau meningkat rata-rata 5 persen per tahun selama tiga tahun terakhir. Angka ini tergolong tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura (2,5 persen), Malaysia (4,8 persen), atau Thailand (3,5 persen), tetapi lebih rendah ketimbang laju pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 6-7 persen per tahun. Pelemahan ini disebabkan melemahnya tingkat pengeluaran secara umum, terutama pengeluaran pembentukan modal dan konsumsi. Lantas bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan? Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh secara sehat walau peningkatannya terjadi secara perlahan ke angka 5,2 persen pada 2018 dan 5,3 persen di 2019. Peningkatan ini terjadi seiring membaiknya pengeluaran investasi dan pembentukan kapital domestik. Pertumbuhan juga akan tetap terjaga setidaknya di kisaran 5 persen seiring membaiknya fundamental ekonomi makro Indonesia akibat reformasi struktural dan deregulasi kebijakan yang terus dilakukan pemerintah. Hal lain yang bersifat kondusif adalah perbaikan ekonomi di beberapa negara besar, seperti AS dan negara-negara di Uni Eropa yang dapat menunjang perekonomian domestik tumbuh lebih pesat. Kedua, perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur: Selain implementasi dari beberapa kebijakan deregulasi, perbaikan pengeluaran investasi juga didorong oleh prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diterapkan Presiden Jokowi. Investasi yang yang dilakukan pemerintah pada pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai pelatuk yang kemudian memiliki efek pengganda (multiplier effect) bagi pengeluaran investasi lain dari pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas potensial perekonomian yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Namun, dampaknya pada konsumsi masyarakat tak akan terjadi secara instan. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur lebih berpengaruh pada sisi penawaran (supply side) ketimbang sisi permintaan (demand side) dari perekonomian. Ia berdampak secara tak langsung dan memiliki jeda waktu sebelum bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Demikian pula, banyak dari pembangunan infrastruktur ini baru saja dimulai atau akan berakhir pembangunannya pada penghujung 2018 dan 2019. Ketiga, defisit anggaran dan utang pemerintah. Pemerintahan Jokowi diperkirakan akan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2017. Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama 17 tahun terakhir. Defisit tertinggi sebelumnya sebesar 3,7 persen dari PDB, tercatat pada APBN 2001. Secara sederhana ini artinya telah terjadi kondisi ”lebih besar pasak daripada tiang” pada keuangan negara. Membengkaknya defisit APBN sesungguhnya tak mengherankan mengingat besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yang meningkat rata-rata 25 persen per tahun dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 387,3 triliun pada 2017. Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara cenderung menurun. Penerimaan negara meningkat sangat pelan bahkan cenderung stagnan. Rasio pajak terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menurun. Solusi bagi pembengkakan defisit yang diambil pemerintahan Jokowi adalah membiayai dengan utang. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, utang negara meningkat Rp 1,261 triliun dari Rp 2,604 triliun akhir 2014 menjadi Rp 3,867 triliun pada September 2017, meningkat hampir 34,8 persen. Dalam 2-3 tahun ke depan pembesaran jumlah utang agaknya tak terelakkan seiring masih lemahnya kemampuan penerimaan negara dan belum optimalnya upaya penggalian alternatif pembiayaan pembangunan oleh pemerintah. Keempat, inflasi dan nilai tukar. Tingkat inflasi yang mengukur seberapa cepat harga-harga meningkat cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun Presiden Jokowi memerintah. Pada tahun pertama di 2014 inflasi mencapai puncaknya selama delapan tahun sebesar 8,36 persen akibat tingginya harga minyak mentah global. Inflasi kemudian turun drastis ke angka 3,35 persen pada 2015 dan 3,02 persen pada 2016. Pada 2017, inflasi diperkirakan kembali turun di bawah angka 3,00 persen. Selain faktor harga minyak dan komoditas global, melemahnya inflasi domestik juga diakibatkan oleh masih lemahnya pertumbuhan kredit dan tingkat permintaan konsumsi dalam negeri. Stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dasar yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam beberapa waktu terakhir, serta peningkatan konsumsi pemerintah, akan sedikit meningkatkan inflasi pada dua tahun ke depan. Namun, peningkatan inflasi ini tidak akan terjadi secara drastis dan masih di bawah kisaran 1 persen atau di atas 3,5 persen sebagaimana ditargetkan oleh BI. Pekerjaan rumah Sebagaimana halnya inflasi, nilai tukar rupiah cenderung melemah selama tiga tahun pemerintahan Jokowi. Dari sebelumnya berada di rentang Rp 10.000-Rp 12.000 per dollar AS pada 2010-2014, nilai tukar rupiah kini berada di kisaran Rp 13.500 dollar AS selama 2017. Rupiah bahkan pernah mencapai angka Rp 14.693 per dollar AS pada akhir 2015—nilai tukar rupiah terendah sejak krisis moneter pada 1997-1998. Penyebab utama dari melemahnya nilai tukar rupiah adalah peningkatan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang telah terjadi selama tiga kali sejak Desember 2016. Hal ini membuat investasi di AS menjadi lebih menguntungkan bagi investor, yang menukarkan rupiahnya dengan dollar AS dan membuat jatuhnya nilai tukar uang dalam negeri. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan mengalami pelemahan lebih lanjut dalam dua tahun ke depan seiring akan adanya peningkatan suku bunga lanjutan oleh Bank Sentral AS pada akhir tahun ini dan di 2018. Peningkatan suku bunga Bank Sentral AS bahkan diperkirakan akan terjadi sebanyak tiga kali pada 2018 untuk mengimbangi pemanasan mesin perekonomian AS. Di satu sisi, pelemahan rupiah akan meningkatkan harga barang impor, di sisi lain ia juga meningkatkan penerimaan dalam negeri dalam dollar AS, seperti sektor pariwisata dan ekspor komoditas. Kelima, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang belum beranjak dari kisaran 5 persen, kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan juga belum optimal. Angka pengangguran terbuka nasional memang terus menurun ke angka 5,33 persen dari angkatan kerja di 2017. Namun, elastisitas pertumbuhan terhadap pembukaan lapangan kerja baru produktif hanya mencapai kisaran 200.000-an, jauh dari kebutuhan nasional dan pertumbuhan demografi yang butuh ketersediaan 1 juta lapangan kerja produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tersendat di angka 5 persen juga mengakibatkan penurunan angka kemiskinan yang jauh dari harapan. Angka kemiskinan nasional saat ini masih berada di angka 10,64 persen atau 27,77 juta jiwa penduduk Indonesia berada pada kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin bahkan sempat meningkat sedikit 6.900 orang antara September 2016-Maret 2017 akibat implementasi kebijakan yang terlambat. Ujung dari penyerapan angkatan kerja dan pengurangan kemiskinan yang melambat ini adalah belum idealnya penurunan angka ketimpangan atau tingkat distribusi pendapatan masyarakat. Angka ketimpangan masih tergolong tinggi dengan rasio gini sebesar 0,393 pada 2017, atau turun sedikit dari puncaknya sebesar 0,414 di semester II-2014. Masih tingginya angka ketimpangan serta vitalitas pertumbuhan konsumsi yang rendah juga adalah alasan dari daya beli masyarakat yang tertekan. Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, Presiden Jokowi telah mampu mengelola biduk perekonomian Indonesia selama tiga tahun pemerintahannya dengan baik, ditandai oleh fundamental perekonomian yang cukup kuat. Fokus Presiden pada pembangunan infrastruktur telah mampu menggairahkan kembali investasi dan pembentukan modal yang sebelumnya terhambat akibat defisit infrastruktur yang besar. Terobosan pada supply side economy Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara masif juga membuka ruang dan potensi pertumbuhan lebih besar beberapa tahun ke depan. Namun, memasuki dua tahun terakhir masa jabatan Jokowi-Kalla, pemerintah perlu mewaspadai berbagai tren ekonomi nasional dan global yang muncul: porsi belanja infrastruktur pemerintah yang besar serta tingkat penerimaan negara yang tak kunjung membaik akan kian menekan anggaran negara dan meningkatkan jumlah utang yang dibutuhkan. Dari sisi global, kenaikan bunga Bank Sentral AS dapat mendepresiasi nilai tukar rupiah lebih lanjut dan meningkatkan defisit neraca pembayaran dengan terhadangnya arus investasi. Dalam jangka pendek, imbas dari tren itu adalah stagnannya pertumbuhan konsumsi dan daya beli masyarakat. Satu hal yang disebabkan ramifikasi dari agresivitas upaya peningkatan perpajakan dan belanja infrastruktur yang berakibat netral bahkan cenderung negatif terhadap sisi permintaan dari perekonomian. Dampak turunan lebih lanjutnya adalah kian melemahnya upaya penciptaan lapangan kerja produktif, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan ketimpangan pendapatan. Minimnya lapangan kerja produktif, kemiskinan serta ketimpangan akan menjadi bom waktu sosial yang letupan sesungguhnya sudah mulai dirasakan. Karena itu, menjadi imperatif bagi Jokowi untuk mulai mengalihkan fokusnya pada manajemen sisi permintaan dari perekonomian pada masa dua tahun ke depan. ●

Rapor Ekonomi Jokowi-JK

Rapor Ekonomi Jokowi-JK Riwi Sumantyo ;   Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta

                                                   JAWA POS, 01 November 2017

                                                           

PADA Oktober 2017, genap tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Tidak dimungkiri ada beberapa pencapaian yang berhasil diraih selama masa pemerintahannya. Namun, di sisi lain tentu saja ada beberapa aspek yang harus dikritisi demi perbaikan ke depan. Beberapa capaian bahkan bisa dikatakan sebagai milestone karena relatif belum banyak dilakukan pada masa-masa presiden sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu penekanan utama saat ini telah menunjukkan bukti awal keberhasilannya. Tujuan utamanya adalah menekan biaya transportasi dan logistik yang selama ini diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya high cost economy dan menyebabkan daya saing produk Indonesia kalah dibanding negara lain. Saat ini konektivitas antarkabupaten/kota di berbagai wilayah, baik di Jawa dan terutama di luar Jawa, sudah jauh lebih baik. Terbangunnya sekian banyak ruas tol, pelabuhan, dan bandara menjadi bukti yang harus diakui. Pola pembangunan sekarang juga tidak lagi bersifat Jawa-sentris karena pemerintah sangat memperhatikan ketertinggalan wilayah di luar Jawa.  Rintisan Trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sudah mulai menunjukkan hasil- nya. Yang juga fenomenal adalah kebijakan penetapan harga BBM tunggal sehingga masyarakat di pegunungan Papua tidak harus membayar harga BBM sekian puluh kali lipat lebih tinggi dari masyarakat Jawa. Beberapa hal ini relatif belum banyak dilakukan oleh para pendahulunya, yang biasanya lebih banyak mengambil kebijakan yang ’’relatif aman’’, bahkan cenderung populis. Sebagai penyeimbang, pembangunan infrastuktur lain juga mendapat kritik karena dinilai terlalu ambisius, misalnya megaproyek 35.000 mw di bidang kelistrikan. Pertumbuhan Ekonomi Dalam bidang ekonomi, catatan pertama yang perlu dikemukakan adalah pertumbuhan ekonomi karena variabel ini mempunyai multiplier effect yang besar terhadap aspek yang lain. Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi belum begitu menggembirakan. Tahun 2014 sampai 2016, angkanya berturutturut sebesar 5,02%, 5,04%, dan 5,02%. Pada tahun 2017 ini target pertumbuhan ekonomi hampir mustahil tercapai karena pada kuartal 1 dan 2 angkanya hanya 5,01%. Untuk mencapai 5,2%, berarti pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan 4 rata-rata harus sebesar 5,39%. Suatu angka yang kelihatannya nyaris mustahil terpenuhi di tengah isu adanya pelemahan daya beli masyarakat dan minimnya ekspansi usaha. Capaian ini relatif mini karena daya dukung terhadap pengurangan angka pengangguran dan penurunan kemiskinan relatif terbatas. Data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran per Februari 2017 masih 5,33% dan tingkat kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 10,64%. Idealnya, supaya pengangguran dan kemiskinan turun secara masif, pertumbuhan ekonomi seharusnya sekitar 7%. Diukur dari kapasitas dan daya dukung ekonomi-sosial yang ada, capaian sebesar ini bukanlah suatu utopia. Apalagi saat ini Indonesia tengah menikmati bonus demografi, seharusnya potensi ini bisa dioptimalkan. Pembangunan infrastruktur yang berdampak jangka panjang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab, meskipun argumen- tasi ini masih bisa diperdebatkan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi juga ditambah dengan turunnya elastisitas penciptaan lapangan kerja, dari yang semula di angka 400 ribu menjadi sekitar 250 ribu. Otomatis penciptaan lapangan kerja di sektor formal semakin terbatas. Untungnya, di Indonesia ada sektor informal yang menjadi ’’penyelamat’’ sehingga tingginya angka pengangguran tidak sampai menimbulkan gejolak sosial. Penyebaran kue pembangunan ekonomi juga belum begitu memuaskan, dilihat dari masih tingginya indeks gini yang ada. Posisi terakhir angkanya di 0,39%, turun sedikit dibanding pada tahun 2016 di angka 0,40. Pemerataan ekonomi bisa dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Yang juga banyak mendapat sorotan adalah pertumbuhan utang luar negeri Indonesia. Bank Indonesia (BI) melaporkan, per Agustus 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat USD 340,5 miliar atau setara Rp 4.590,9 triliun. Angka ini tumbuh 4,7% dibandingkan Juli 2017. Utang luar negeri sektor swasta tercatat USD 165,6 miliar atau 48,6% dari ULN. Angka ini tumbuh 0,1% setelah pada Juli 2017 mengalami penurunan sebesar 1,1%. Utang sektor publik pada Agustus 2017 tercatat USD 174,9 miliar atau 51,4% dari ULN. Angka ini juga tumbuh 9,5%, meningkat dari 9,2% pada Juli 2017. Memang dilihat dari debt service ratio, angkanya relatif aman karena masih di bawah 60%, sesuai standar internasional.  Rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir triwulan II 2017 tercatat stabil di kisaran 34,2% dan bahkan menurun jika dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang sebesar 37,2%. Di samping beberapa hal di atas, ada catatan positif yang perlu diapre siasi. Kinerja inflasi, cadangan devisa, dan IHSG cukup memuaskan. Nilai tukar rupiah sejauh ini relatif stabil, meskipun akhir-akhir ini agak melemah ke level 13.500-an. Memang prestasi ini lebih tepat diberikan kepada Bank Indonesia, namun pemerintah tetap memiliki kontribusi. Rupiah dan IHSG banyak dipengaruhi pemberian peringkat layak investasi oleh tiga lembaga rating terkemuka. Indonesia juga mengalami peningkatan kinerja dalam hal peringkat kemudahan berbisnis dan daya saing. Sebagai catatan akhir, dapat disampaikan bahwa rapor ekonomi pemerintahan Jokowi-JK cukup memadai meskipun masih banyak sekali PR yang tersisa. Mungkin kalau di dunia pendidikan lebih pas diberi nilai tujuh. ●

Perekonomian Jokowi Sesudah Tiga Tahun

Perekonomian Jokowi Sesudah Tiga Tahun A Tony Prasetiantono ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; Pengajar BI Institute

                                                      KOMPAS, 30 Oktober 2017

                                                           

Pencapaian paling signifikan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun pertama pemerintahannya adalah antusiasme dalam membangun infrastruktur. Anggaran infrastruktur di APBN kini mencapai Rp 400 triliun setahun. Sebagai perbandingan, subsidi energi tiga tahun silam mencapai Rp 350 triliun per tahun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 250 triliun dan subsidi BBM untuk membangkitkan listrik Rp 100 triliun. Subsidi energi bisa dimaknai sebagai upaya untuk memindahkan beban dari masyarakat kepada anggaran pemerintah dengan harapan agar daya beli masyarakat tidak turun tergerus kenaikan harga BBM. Namun, dana senilai Rp 350 triliun tersebut habis dibelanjakan hanya dalam setahun, kemudian tidak ada bekasnya lagi. Sementara itu, membelanjakan anggaran infrastruktur Rp 400 triliun merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya nanti berupa konektivitas, penurunan biaya logistik atau distribusi barang. Hal ini akan menaikkan efisiensi yang direpresentasikan dengan penurunan ICOR (incremental capital-output ratio). Secara alamiah, ICOR di negara-negara maju cenderung meningkat karena mereka mengalami fenomena flying geese, yakni relokasi industri dari negara maju ke negara-negara berkembang yang lebih efisien. Laporan Standard Chartered (Escaping the Productivity Slump, 2016) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang berkinerja baik untuk ICOR, bersama Filipina, India, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Nigeria di Afrika. Sementara China akhir-akhir ini ICOR-nya justru meningkat. Dalam beberapa tahun ke depan, saya yakin kita akan mulai memanen investasi di bidang infrastruktur. Pada titik sekarang, MRT di Jakarta belum selesai, jalan tol Jawa belum tersambung total, banyak bandara dan pelabuhan strategis juga belum selesai pembangunannya. Inilah salah satu alasan kenapa perekonomian Indonesia seperti ”terjebak” di level pertumbuhan 5 persen saja, belum bisa lebih. Saya tidak sependapat dengan asumsi jebakan normal baru bahwa Indonesia hanya bisa tumbuh 5 persen. Jika pembangunan infrastruktur tersebut diselesaikan, saya yakin pertumbuhan ekonomi bisa dihela melebihi 5 persen. Yang diperlukan saat ini adalah terus fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur, sambil menanti dampaknya berupa pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam beberapa tahun ke depan. Semua itu harus menempuh beberapa tahapan, tidak pernah ada hasil yang bersifat instan. Deregulasi Andalan Presiden Jokowi sebenarnya bukan cuma itu. Di sektor riil, sudah dirilis 16 kebijakan deregulasi (relaksasi) di semua sektor riil, tetapi belum ada hasil yang signifikan mengangkat gairah perekonomian. Barangkali yang paling konkret menghasilkan hanya deregulasi di sektor pariwisata tatkala pemerintah meniadakan syarat visa kunjungan terhadap 160 negara, seperti yang dilakukan Malaysia. Hasilnya, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) yang tertinggi di Asia Tenggara (10,7 persen). Mengapa banyak paket deregulasi tersebut seperti menepuk angin? Ada dua kemungkinan. Pertama, lahirnya paket deregulasi tidak didukung momentum yang memungkinkan para pelaku ekonomi (baik konsumen maupun produsen) untuk merealisasikan rencananya. Ketika konsumen tercekam ketidakpastian, yang dipilih adalah bersikap diam dan menunggu saat yang tepat untuk kembali bergairah berbelanja. Likuiditas dibiarkan ”menganggur” di bank atau dibelikan emas. Sedikit perkecualian, masyarakat masih tetap bergairah berwisata. Kedua, kebijakan deregulasi belum tentu mendarah daging pada setiap lini birokrasi. Pada level operasional di bawah, deregulasi belum berjalan dengan baik sebagaimana diinginkan level atas (menteri, eselon 1 dan eselon 2). Pelayanan birokrasi secara daring juga masih tetap memerlukan dukungan layanan oleh manusia. Akhirnya, apa yang masih harus dilakukan pemerintah dalam dua tahun ke depan? Pertama, lanjutkan dan jaga ritme pembangunan infrastruktur. Kita sangat yakin bahwa arah pembangunan ini sudah benar, hanya saja masih perlu waktu untuk menikmati panen. Kedua, iklim perpajakan harus dikelola dengan baik. Jangan sampai momentum amnesti pajak justru terusik karena pemerintah terlalu agresif melacak kembali aset para peserta amnesti pajak. Ketiga, deregulasi sektor riil harus terus dikawal dalam pelaksanaannya. Jangan sampai deregulasi sebatas wacana para birokrat tertinggi, tetapi belum mengakar ke bawah. Para menteri harus tiada lelah memastikan implementasinya ke bawah. Jika ini dijalankan, saya masih yakin bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjebak normal baru pada level 5 persen. Masih bisa ditingkatkan lagi menjadi 6-7 persen, bahkan lebih. Tiada hal yang mustahil asalkan kita konsisten bekerja keras. Jangan mau terjebak pada level 5 persen. ●

Tiga Tahun Ekonomi Jokowi-JK

Tiga Tahun Ekonomi Jokowi-JK Anton Hendranata ;   Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

                                                      KOMPAS, 21 Oktober 2017

                                                           

Setiap era kepemimpinan presiden pasti mempunyai pencapaian tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya. Permasalahan Indonesia begitu menggunung dan kompleks, banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas yang dititipkan ke pundak pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, menjadi pemandangan biasa dan lazim, setiap pergantian rezim kepemimpinan nasional menimbulkan harapan baru dan ekspektasi tinggi untuk melangkah ke depannya. Tidak heran, estafet kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 24 Oktober 2014 disambut hangat berbagai kalangan. Tidak terasa nakhoda kepemimpinan Jokowi-JK sudah berjalan lebih dari separuhnya (tiga tahun) menerabas dinamika perekonomian global yang tidak menentu dan berbagai permasalahan ekonomi dan politik yang sangat menantang. Indikator makroekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK cenderung berlari dengan ritme kerja supercepat dan kadang-kadang targetnya terkesan sangat ambisius yang membuat kening berkerut. Alhasil, pro-kontra mengiringi pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun ini. Ada yang bilang sangat bagus, ada yang bilang biasa-biasa saja. Reaksi yang wajar, tak ada gading yang tidak retak, apalagi Indonesia memiliki segudang akumulasi masalah ekonomi. Oleh karena itu, menarik kita kupas kinerja beberapa variabel makroekonomi dan finansial selama tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK yang sangat berpengaruh ke sektor riil dan pasar finansial domestik. Pertama, inflasi menunjukkan arah yang semakin baik dengan tren yang makin menurun dan relatif stabil. Inflasi tahun 2015 turun sangat signifikan ke 3,4 persen dari 8,4 persen pada tahun 2014. Penurunan terus berlanjut menjadi 3,0 persen pada tahun 2016 walaupun akhir tahun 2017 diperkirakan sedikit naik ke 3,5-3,8 persen. Turunnya inflasi ini salah satu penyebabnya adalah keberanian pemerintah melakukan reformasi migas pada November 2014. Subsidi bensin dikurangi secara signifikan sehingga harga bensin naik Rp 2.000 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Keputusan tidak populer, sungguh berani dan melawan arus, karena waktu itu tren harga minyak dunia sedang turun. Bukankah seharusnya harga bensin turun, ini malahan naik dengan maksud untuk mengurangi subsidi bensin. Tidak lama kemudian, dewi fortuna menudungi pemerintahan Jokowi-JK, harga minyak dunia turun drastis ke 56 dollar AS per barrel. Akhirnya, per 1 Januari 2015, harga bensin turun ke Rp 7.600 per liter, setelah harganya sempat dinaikkan. Inilah cikal bakal pemerintah berhasil menghapus subsidi bensin dan hanya menyubsidi solar Rp 1.000 per liter. Suatu momen kunci di mana pemerintah berhasil terbebas dari sandera subsidi BBM yang selalu menjadi ganjalan berat APBN setiap tahunnya. Penyesuaian harga bensin secara gradual menyebabkan harga barang dan jasa lain menyesuaikan secara wajar dan ekspektasi inflasi pun dalam taraf normal. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan zamannya subsidi bensin. Pada era subsidi bensin, ketika ada rencana pemerintah menaikkan harga bensin biasanya harga-harga cenderung bergerak naik lebih dulu dan penimbunan barang marak, kelangkaan barang pun terjadi sehingga harga-harga melonjak karena ekspektasi inflasi bergerak liar. Kedua, inflasi yang menurun menyebabkan suku bunga pun mengalami penurunan. Kondisi ini memberikan ruang yang cukup longgar buat Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuannya. Suku bunga acuan BI tercatat 7,75 persen pada Desember 2014 ke 6,50 persen di Juli 2016, yang kemudian diganti dengan BI 7-days reverse repo rate menjadi 4,25 persen di September 2017. Ini artinya sejak 2014, BI sudah menurunkan suku bunga acuannya 2,25 persen. Penurunan ini berimbas pada penurunan suku bunga deposito 3 bulan sebesar 2,40 persen (dari 8,94 ke 6,54 persen). Kemudian diikuti penurunan suku bunga pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi masing-masing 1,72 persen (dari 12,79 ke 11,07 persen) dan 1,45 persen (dari 12,36 ke 10,91 persen). Sayangnya, penurunan suku bunga pinjaman ini relatif lebih lambat daripada penurunan suku bunga deposito. Ketiga, harga obligasi Pemerintah RI naik cukup signifikan karena tren inflasi yang menurun dan naiknya peringkat investasi Indonesia ke layak investasi dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) pada 19 Mei 2017 setelah menunggu selama 20 tahun, mengikuti lembaga pemeringkat international lainnya (Fitch tahun 2011 dan Moodys tahun 2012). Kenaikan harga obligasi ini menyebabkan imbal hasil yang harus dibayar pemerintah menurun signifikan dari 7,92 persen pada akhir 2014 menjadi 6,78 persen di 18 Oktober 2017. Animo investor asing memiliki obligasi (surat utang) RI sangat besar, terbukti dari tingginya kepemilikan asing dari Rp 406 triliun tahun 2014 menjadi Rp 806 triliun per 17 Oktober 2017, sekitar 39 persen dari total obligasi. Keempat, seiring dengan menariknya investasi di Indonesia, harga saham juga menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun berfluktuasi. Indeks harga saham gabungan pada akhir 2014 tercatat 5.227, sempat menurun ke 4.593 di 2015, tetapi meningkat dua tahun terakhir ke 5.929 pada 18 Oktober 2017. Dengan kata lain, terjadi kenaikan sekitar 13,5 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Kelima, kepercayaan investasi asing terus membaik terhadap Indonesia. Hal ini terlihat dari tingkat risiko yang turun signifikan, tecermin dari turunnya credit default swap (CDS) 5 tahun. Pada tahun 2015, CDS 5 tahun pernah mencapai puncaknya, yaitu 282 basis poin (2,82 persen) pada 29 Septermber 2015, kemudian turun signifikan ke 158 basis poin (1,58 persen) pada akhir 2016. Tahun ini CDS 5 tahun mencapai rekor terendah sepanjang sejarah perekonomian Indonesia di bawah 100 basis poin, yaitu 96 basis poin (0,96 persen) per 19 Oktober 2017. Dan terakhir, fluktuasi rupiah terhadap dollar AS semakin rendah dan relatif stabil walaupun melemah secara gradual dari Rp 11.440 per dollar AS tahun 2014 ke Rp 13.514 per dollar AS per 18 Oktober 2017. Pelemahan rupiah tidak bisa dihindarkan karena penguatan dollar AS terhadap sebagian besar mata uang di dunia. Di tahun pertama kepemimpinan Jokowi-JK, fluktuasi rupiah sangat tinggi sekitar 18 persen, lebih tinggi dibandingkan 2014, yaitu 14 persen. Namun, rupiah berangsur makin stabil dengan fluktuasi sekitar 3 persen dalam tahun ini. Kebijakan BI mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi domestik dan peraturan lindung nilai untuk korporasi yang memiliki utang asing cukup ampuh menjaga volatilitas rupiah, di samping makin percayanya investor asing terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Sayangnya, catatan gemilang variabel makroekonomi dan finansial belum terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Pertumbuhan yang hanya 5,01 persen dua kuartal berturut-turut pada 2017 cukup mengkhawatirkan banyak pihak. Geliat sektor riil terlihat lesu dan daya beli masyarakat, terutama level bawah ke miskin, terasa sangat lemah. Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi 2017 tidaklah lebih buruk dibandingkan 2016, tetapi sayang tak cukup kuat menopang perekonomian Indonesia. Permasalahan terbesarnya adalah pertumbuhan ekonomi cenderung menurun lima tahun terakhir sejak 2012. Salah satu pemicunya, turunnya harga komoditas ekspor primer Indonesia (terutama batubara dan kelapa sawit) sejak 2011. Pertumbuhan ekonomi 2011 tercatat 6,2 persen, turun sedikit ke 6,0 persen di 2012. Penurunan berlanjut di 2013 ke 5,6 persen dan 5,0 persen tahun 2014. Kemudian pada awal masa pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan turun lagi sedikit menjadi 4,9 persen di 2015. Setelah itu pertumbuhan hanya sedikit membaik ke 5,0 persen pada 2016 dan dikuatirkan stagnan di level 5 persen. Pemerintah sangat menyadari kondisi ini dan ingin segera mengubah struktur perekonomian yang ada. Konsumsi rumah tangga yang selalu jadi andalan sebagai motor penggerak ekonomi domestik selama lebih dari setengah abad (56 tahun sejak 1960) tampaknya mengalami kejenuhan. Untuk menggeser sumber pertumbuhan dari konsumsi ke investasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga membangkitkan kembali industri manufaktur tidak gampang. Warisan infrastruktur yang kurang memadai, bahkan cenderung buruk, jadi beban yang sangat berat bagi pemerintahan saat ini. Untuk itu, dipilih resep jitu, pembangunan infrastruktur secara masif di sejumlah daerah. Keseriusan pemerintah untuk segera menutup jurang infrastruktur sangat kasat mata terlihat dua tahun terakhir dengan alokasi anggaran superbesar. Akibatnya, beban defisit APBN kian membengkak sehingga pemerintah harus mematok target tinggi penerimaan pajak, saat ekonomi belum terlalu kuat. Logika sederhana, dengan banyaknya proyek infrastruktur pemerintah seharusnya bisa jadi stimulus perekonomian yang efektif untuk mendorong bisnis swasta dan sektor riil ikut bergerak dan menggeliat. Namun, sayangnya, dampak langsung pembangunannya sangat minim ke perekonomian saat ini. Penyerapan tenaga kerja di sektor infrastruktur tak banyak, keterlibatan sektor swasta sebagai rekanan pemerintah juga relatif terbatas. Tak heran, pembangunan infrastruktur mulai dipertanyakan manfaatnya. Kita berharap dampak positif pembangunan infrastruktur tak hanya jangka menengah dan panjang, tetapi juga jangka pendek. Tak ada yang meragukan pembangunan infrastruktur pasti mampu membawa perekonomian Indonesia menuju masa keemasannya. Namun, masalah jangka pendek harus segera dicarikan jamu penawarnya untuk memuluskan tercapainya target jangka menengah dan panjang. Mari kita tunggu dan dukung efektivitas sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK agar tercipta fondasi kokoh dan solid bagi perekonomian ke depan. ●