|
Birokrasi
dalam Pilkada Serentak
R Siti Zuhro ; Profesor Riset LIPI
|
|
Sebagaimana ditetapkan, pilkada serentak
gelombang ketiga akan dilaksanakan 27 Juni 2018. Dalam perspektif demokrasi,
pilkada serentak ini kelanjutan dari pilkada serentak gelombang pertama
(2015) dan gelombang kedua (2017). Akan tetapi, berbeda dengan sebelumnya,
pilkada tahun ini diikuti oleh 171 daerah yang notabene adalah daerah-daerah
strategis pengumpul suara terbanyak dalam pemilu nasional.
Oleh karena itu, pilkada tahun ini (2018)
memiliki arti sangat strategis bagi berbagai kekuatan politik di tingkat
nasional. Bagi parpol, pilkada sekarang ini tidak sekadar arena kompetisi
demokrasi, tetapi juga momentum untuk meraih gengsi politik (political
prestige)yang diharapkan berkorelasi positif bagi hajatan politik nasional
tahun 2019, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak.
Itulah sebabnya mengapa pilkada serentak
saat ini nuansanya berbeda dengan sebelumnya. Daerah-daerah lumbung suara,
seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dipastikan akan menjadi ajang
pergulatan yang cukup eksesif antar-aktor politik yang terlibat secara
langsung.
Gejala semacam itu sudah mulai terasa
menjelang pencalonan dan pembentukan koalisi parpol sebelum pilkada digelar.
Keriuhannya kian terasakan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berbagai manuver politik sudah
dilakukan kandidat dan partai pengusung/pendukung. Hal itu terlihat dari
ramainya pemberitaan di media sosial terkait video asusila calon dan isu
mahar politik/uang dalam pencalonan.
Selain itu, bongkar pasang calon dan
sulitnya membangun soliditas koalisi partai untuk mengusung pasangan calon
menjadi gambaran tersendiri. Sebagaimana lazimnya dalam pilkada, para
kandidat dan skondan pendukungnya biasanya akan memanfaatkan semua sumber
daya politik secara all out untuk memenangkan kompetisi.
Obsesi untuk menang tak jarang menyebabkan
para kandidat melakukan langkah yang melanggar aturan main yang telah
disepakati, seperti memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya.
Pengalaman empiris di sejumlah daerah
menunjukkan potensi untuk memanfaatkan birokrasi yang selama ini menjadi home
base PNS cenderung menguat. Tak jarang petahana yang notabene memiliki
pengaruh cukup kuat di birokrasi pemerintahan, dari tingkat provinsi hingga
kelurahan di seluruh wilayah, menggunakan fasilitas ini. Lawan tanding lain
juga tak tertutup kemungkinan akan menggunakan jaringan yang dimiliki untuk
memenangi pilkada.
Sebagai aparatur pemerintahan,
birokrat—baik di pemda maupun di kepolisian dan TNI—seharusnya bersikap
netral, independen, tidak memihak, dan menjaga jarak yang sama terhadap para
kandidat meski tidak bisa dihindari adanya ikatan emosional di antara mereka.
Netralitas birokrasi merupakan pilar utama
yang cukup penting untuk meningkatkan pelayanan publik secara maksimal tanpa
membedakan kepentingan dan afiliasi politik. Netralitas birokrasi akan
menjamin terselenggaranya pilkada demokratis,
free and fair, jujur, damai, dan berkualitas serta terhindar dari
perilaku birokrasi yang memihak.
Pertanyaannya, mampukah birokrasi di daerah
dan birokrasi di kepolisian serta TNI bersikap netral dan tidak memihak dalam
Pilkada 2018? Pertanyaan ini relevan diajukan mengingat tingginya semangat
solidaritas korps tiga lingkungan birokrasi itu terhadap tokoh utama di jajaran birokrasi
mereka yang maju dalam pilkada. Isu ini sangat relevan dan penting karena
Indonesia saat ini sedang menggalakkan gerakan reformasi birokrasi di pusat
dan daerah.
Netralitas
birokrasi
Netralitas birokrasi merupakan isu krusial
yang selalu mengemuka dalam setiap pemilu dan pilkada. Dalam sistem politik
yang demokratis, birokrasi pemerintahan tak terlibat dalam kegiatan politik
praktis. Birokrasi menempatkan diri sebagai institusi profesional dan netral
(Asmeron dan Reis, 1996).
Netralitas birokrasi merupakan variabel
penting untuk mewujudkan demokrasi karena birokrasi dan demokrasi dua hal
yang saling berkaitan (Etzioni-Halevy, 1985).
Demokratisasi yang berlangsung sejak 1998 di Indonesia diharapkan bisa
mendorong reformasi birokrasi. Sebaliknya, reformasi birokrasi juga
diharapkan memperkuat proses demokratisasi di Indonesia. Birokrasi tereformasi akan menjadikan
dirinya profesional, netral, transparan, akuntabel, aspiratif, dan akomodatif
terhadap kepentingan masyarakat.
Model birokrasi yang demikian akan
berpengaruh terhadap hubungan birokrasi dan masyarakat. Dalam konteks pilkada
langsung, netralitas birokrasi dalam pilkada menjadi prasyarat penting bagi
terpilihnya pemimpin daerah secara demokratis dan representatif.
Dalam konstelasi politik di Indonesia,
gagasan menjadikan birokrasi netral dalam berbagai prosesi politik tak mudah
menjadi kenyataan. Indonesia merekam dengan sangat baik sejarah panjang
keterlibatan birokrasi dalam politik, sejak era Orde Baru hingga masa
Reformasi sekarang ini. Meskipun telah terbit UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), di tataran praktik masih banyak pelanggaran
sehingga tak otomatis menjadikan birokrasi di Indonesia netral dan
profesional.
Birokrasi sangat rentan dimanfaatkan
kekuatan politik tertentu manakala muncul petahana atau kandidat yang punya
pengaruh kuat dalam birokrasi yang turut berlaga dalam pilkada.
Menurut Webster’s Dictionary, netralitas
berarti: not engaged on either side,
not aligned with a political or ideological grouping, not decided or
pronounced as to characteristics. Netralitas berkaitan dengan beberapa
indikator, seperti menjaga jarak, tak terlibat, tak memihak, dan tak
membedakan kelompok atau parpol yang ada. Dengan kata lain, netralitas
merujuk pada sikap obyektif dan tak menunjukkan keberpihakan pada salah satu
partai atau kekuatan politik.
Konsep birokrasi modern dan rasional yang
dianut banyak negara maju selama ini tidak bisa dilepaskan dari gagasan Weber
yang memandang birokrasi sebagai: a
hierarchical organisation of officials appointed to carry out certain public
objectives. It is institution that carries out the functions and
responsibilities of government (1947: 50). Birokrasi berkaitan dengan
pegawai atau birokrat yang menjalankan roda birokrasi. Idealnya, dalam negara
demokrasi, civil servants devote their
lives to the service of the community (Gladden, 1956: 17-18).
Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai
pegawai profesional, birokrat atau pegawai negeri seharusnya memperlakukan
partai atau politisi secara setarayang mendasarkan kebijakannya pada
penilaian yang obyektif. Berbagai kebijakan pemerintahan diimplementasikan
pegawai negeri tanpa harus terpengaruh atau berpihak pada kepentingan partai
atau kekuatan politik tertentu. Hal ini dengan jelas mendefinisikan
netralitas politik pegawai negeri (Asmerom dan Reis, 1996: 4), yaitu mereka
dapat mengekspresikan keberpihakannya (secara individual) pada parpol
tertentu saat pemilu, tetapi bukan saat melaksanakan tugasnya di birokrasi.
Fisher dan Lundgreedn (1975: 459)
menyatakan, a modern civil service is
defined as a corps of specifically trained, examined and appointed men,
independent from political conjuncture, impartial in discharging their
services, fully salaried and pensioned by the state and fully employed by it,
subject to hierarchical order in which they move upward according to
seniority or merit or a mixture or both.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa
birokrasi yang ideal adalah yang tidak patrimonial dan pegawai negerinya
mampu bersikap netral dan obyektif. Dengan kata lain, birokrasi yang modern dan
rasional antara lain dicirikan dengan pegawai negerinya yang mampu
menunjukkan kapasitasnya bekerja secara profesional dan sebagai aparat
pemerintah memberikan pelayanan publik serta netral dalam urusan politik.
Dalam konteks ini, isu tentang netralitas
birokrasi dalam pilkada menjadi sangat penting karena masyarakat Indonesia
menginginkan terwujudnya good local governance, dihapuskannya segala bentuk
manipulasi, kolusi, dan korupsi serta adanya akuntabilitas pemerintahan pada
masyarakat. Selain itu, netralitas birokrasi diharapkan dapat mengawal
pemilihan kepala daerah secara demokratis, jujur, free and fair sehingga
menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, kredibel, kapabel, dan
akseptabel. ●
|
|
Menanti
Kebangkitan ”Beringin”
R Siti Zuhro ; Profesor Riset LIPI
|
|
Sulit disangkal bahwa kasus hukum yang
menimpa Setya Novanto telah membuat oleng Partai Golkar. Hasil survei
Orkestra (pimpinan Poempida Hidayatulloh)
menyebutkan bahwa elektabilitas Partai Golkar turun menjadi 7,3
persen.
Survei dilakukan dengan melibatkan 1.300
responden di semua provinsi, menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas
dengan tingkat keterpilihan 15,2 persen, diikuti PDI-P (12,5 persen),
Demokrat (7,4 persen), dan Golkar (7,3 persen). Gambaran yang lebih kurang
sama juga diperlihatkan hasil survei Poltracking yang menyebut elektabilitas
Golkar 10,9 persen, berada di bawah PDI-P (23,4 persen) dan Gerindra (13,6
persen).
Dengan terpilihnya Airlangga Hartarto
secara aklamasi dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, 13 Desember 2017,
mampukah Golkar bangkit dari keterpurukan? Meski masih harus dikukuhkan dalam
Munaslub Partai Golkar, 19-20 Desember 2017, bisa dipastikan terpilihnya
Airlangga Hartarto tak akan menuai bantahan. Secara internal keterpilihannya
cukup memberi angin segar. Selain dikenal sebagai kader yang bersih, ia tidak
termasuk kader yang berada dalam pusaran konflik internal Partai Golkar. Ke
luar, tekadnya untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang lebih
bersih paling lama 1,5 tahun patut diapresiasi dan ditunggu realisasinya.
Menjadi
partai bersih
Boleh jadi sebagian publik menanggapi
pernyataan ketua umum baru Partai Golkar itu dengan sebelah mata. Di satu
sisi, persepsi publik tak bisa disalahkan. Sebab, selama ini Partai Golkar
dikenal publik sebagai partai yang pragmatis dan transaksional. Namun, di
pihak lain, Golkar juga berhak menyatakan tekadnya menjadi partai yang bersih
sebagai tanggapan atas kasus korupsi yang menimpa mantan ketua umumnya, Setya
Novanto.
Untuk meraih kembali kepercayaan publik,
tidak ada pilihan lain kecuali melakukan rebranding Partai Golkar sebagai
partai bersih yang modern dan profesional. Sebab, di era media sosial dewasa
ini, setiap partai tak bisa lagi bermain-main dengan publikatau external
pressure yang menuntut partai bebas dari korupsi. Penderitaan rakyat akibat
korupsi semakin disadari. Rakyat sudah kian cerdas dalam menggunakan hak-hak
politiknya. Hal ini tampak, misalnya, dari hasil pemilu legislatif di era
reformasi di mana partai pemenang pemilu selalu berganti-ganti.
Lepas dari persepsi negatif publik, tekad
Golkar untuk menjadi partai bersih bukan hal mustahil. Selain karena ketua
umum terpilihnya yang relatif bersih, Golkar memiliki banyak kader zaman
”generasi ’now’” yang mumpuni dan juga relatif bersih. Yang diperlukan adalah
keberanian kader-kader muda Golkar, khususnya, untuk menampilkan partai yang
beretika dan berani menyatakan tidak pada korupsi.
Kader
muda
Sudah saatnya kepengurusan baru Partai
Golkar bisa memberikan tempat lebih besar kepada kader-kader muda. Lambannya
Golkar dalam melakukan regenerasi kader-kadernya telah memperlambat agenda
reformasi partai sesuai tuntutan zaman. Hal ini tak berarti generasi tua
harus hengkang. Sebab, harus diakui bahwa dalam politik old soldiers never
die. Yang diperlukan adalah membangun struktur kepengurusan dan sistem
kaderisasi yang proporsional dan berkeadilan. Kuatnya kritik internal Golkar
dari kader-kader muda menunjukkan aspirasi dan suara mereka kurang mendapat
tempat.
Salah persoalan yang dihadapi Partai Golkar
untuk memperkuat soliditas internalnya adalah membangun sistem kandidasi
jabatan publik yang bersifat merit system. Dalam rangka pilkada serentak
2018, Golkar harus berani menampilkan kader-kadernya dalam pencalonan
kepala/wakil kepala daerah. Hal itu penting jika Golkar bertekad menjadi
partai bersih. Sebab, dengan memberikan tempat kepada orang luar partai,
sulit bagi Golkar menampik adanya politik transaksional dalam pencalonan
kepala/wakil kepala daerah.
Bagi Golkar, menafikan kader internal dalam
pencalonan kepala/wakil kepala daerah sama saja dengan menafikan dirinya,
yang oleh publik diakui kaya dengan SDM/kader yang baik dan andal. Hal
tersebut berpotensi merusak partai yang telah dibangun dengan susah payah.
Apabila hal ini dibiarkan, akan merusak bangunan sistem perekrutan dan
kaderisasi partai. Soliditas partai terancam karena tiadanya keadilan hak-hak
kader dan tiadanya jaminan kepastian akan masa depan dan mata rantai
kaderisasi dan regenerasi kader. Sebab, berbeda dengan banyak partai lain,
Golkar bukan ”partai personal” yang diidentikkan publik dengan tokoh
utamanya. Di bawah ketua umum baru,
masih terbuka kesempatan bagi Golkar melakukan reevaluasi dukungan pencalonan
kepala/wakil kepala daerah.
Dibanding beberapa partai lain, Golkar
berpotensi besar untuk meraih dukungan luas publik. Salah satu keuntungan
Golkar adalah bahwa ia bisa menjadi rumah bagi aneka kelompok sosial, agama,
dan aliran keagamaan. Ia juga menjadi rumah bagi semua kelas sosial. Hal
tersebut menjadi mesiu penting untuk dapat mengembalikan kedigdayaan Golkar
jika bisa dikelola dengan baik.
Untuk itu, yang diperlukan adalah bagaimana
membangun kepemimpinan partai yang inklusif, membangun partai yang aspiratif,
melakukan pendidikan politik yang partisipatif, membangun manajemen keuangan
partai yang transparan, membuat sistem pengelolaan organisasi dan
administrasi berbasis teknologi, membangun politik dua arah, baik ke dalam
maupun ke luar, serta membangun sistem perekrutan dan kaderisasi yang
berdasarkan loyalitas dan merit system. Sebagai partai ”karya”, tantangan
Golkar lainnya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa karyanya bermanfaat
dan aspiratif. Golkar harus bisa menjadikan dirinya partai rakyat dan bukan
partai yang elitis.
Partai
yang beretika
Selain menjadikan dirinya sebagai partai
bersih, satu tuntutan publik yang penting diperhatikan adalah mampukah Golkar
menjadi partai pelopor yang menjunjung tinggi etika. Di era demokrasi
partisipatoris saat ini, Golkar harus mengambil pelajaran penting bukan saja
dari hasil pemilu legislatif, melainkan juga dari pemilu presiden langsung.
Meskipun Golkar pernah memenangi Pemilu Legislatif 2004, ia belum pernah
memenangkan calon presidennya dalam pilpres. Bahkan, pada Pilpres 2014,
Partai Golkar gagal mengajukan capresnya.
Untuk menjadi orang nomor satu di
Indonesia, tokoh-tokoh Golkar kiranya perlu mengambil pelajaran dari
perpaduan karakter Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
SBY menjadi presiden untuk dua periode karena ia berhasil mencitrakan dirinya
sebagai pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Sementara itu, Jokowi berhasil
menjadi presiden karena ia, khususnya, dianggap sebagai pemimpin yang
mencerminkan kesederhanaan dan merakyat.
Seperti dialami semua partai, salah satu
tantangan berat untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai bersih adalah
berkenaan dengan ongkos politik yang mahal. Untuk mengatasinya, tidak ada
pilihan lain kecuali membangun partisipasi rakyat dalam membiayai partai. Hal
tersebut pernah diperlihatkan PPP dan PDI di era Orde Baru, yang ditunjukkan
oleh para pendukung kedua partai tersebut, khususnya dalam setiap pemilu. Pertanyaannya,
mampukah Partai Golkar membangun partisipasi dan mengambil simpati rakyat?
Waktu yang akan menjawab. ●
|
Menanti Sang Penantang
R Siti Zuhro ; Profesor
Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
|
|
Pemilihan Gubernur DKI
Jakarta baru akan digelar April 2017 dalam pilkada serentak kedua. Namun,
gaungnya sudah terasa. Maklum, ini pilkada di ibu kota negara.
Sebagai petahana,
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyatakan akan maju lewat perseorangan,
berpasangan dengan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah DKI. Sejak tahun lalu, komunitas Teman Ahok sudah bekerja keras
mengumpulkan KTP para pemilih DKI agar Ahok bisa maju lewat jalur
perseorangan. Mereka sadar bahwa Ahok bukan orang partai sehingga rentan tak
mendapatkan dukungan partai. Sejauh ini satu-satunya dukungan partai yang
telah diperolehnya hanya dari Nasdem yang hanya memiliki lima kursi di DPRD
DKI Jakarta. Komitmen tersebut bahkan, diwujudkan dengan membentuk Muda-Mudi
Ahok untuk membantu Teman Ahok.
Keputusan cepat Ahok
untuk maju lewat perseorangan bisa dipahami karena syarat pencalonan
perseorangan memang tidak mudah. Untuk DKI Jakarta, setidaknya dibutuhkan
532.210 KTP atau 7,5 persen dari jumlah pemilih. Sampai sejauh ini data yang
tertera di situs temanahok.com sudah 784.977 KTP. Artinya sudah melampaui
batas minimum persyaratan. Namun, pengumpulan masih dilanjutkan karena
targetnya satu juta KTP.
Tak ada yang salah
dengan pilihan Ahok untuk maju lewat perseorangan karena itu merupakan hak
pribadi yang tak perlu digugat karena sesuai UU Pilkada. Pada Pilgub DKI
Jakarta 2012 juga ada dua pasangan perseorangan, yakni Faisal Basri-Biem
Benyamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria. Hanya saja, harus diakui
bahwa ada sedikit komunikasi yang kurang baik antara Ahok dan PDI Perjuangan
(PDI-P). Permintaan Ahok untuk memperoleh jawaban cepat dari PDI-P tentang
dukungan pencalonannya dinilai telah mengganggu mekanisme yang ada dalam
partai dan dianggap sebagai upaya untuk mendekonstruksi mekanisme yang
berlangsung di internal PDI-P.
Petahana
Seperti halnya di
banyak daerah, petahana jelas merupakan kompetitor terberat bagi sang
penantang. Hal ini bisa dipahami karena ia memiliki popularitas, SDM, dan
jaringan yang lebih baik daripada para penantangnya. Kinerjanya selama lima
tahun merupakan modal besar yang bisa dijual kepada rakyat. Namun, bukan
berarti telah pasti menang. Jika merujuk pada hasil pilkada serentak 9
Desember 2015, mayoritas petahana memang lebih unggul. Dari 82,5 persen
petahana yang ikut pilkada serentak tersebut, 63,2 persen di antaranya
menang.
Sebagai kepala daerah,
Ahok termasuk paling kontroversial. Karakternya yang meledak-ledak dan tak
jarang dengan "bahasa pasar" merupakan fenomena yang tak biasa di
kalangan pemimpin pemerintahan. Bagi sebagian orang, karakter Ahok tersebut
dipandang sebagai kelemahan utamanya. Sebab, ia bukan saja dinilai telah
melabrak tata krama dan kesantunan pemimpin pemerintahan, melainkan juga tata
nilai masyarakat Indonesia. Kepala daerah dianggap bukan sekadar pemimpin
pemerintahan, melainkan juga teladan (role
model) bagi rakyat yang dipimpinnya.
Bertentangan dengan
hal tersebut, sebagian publik lainnya bersikap permisif. Terutama bagi
kalangan muda. Menurut mereka, hal itu bukan isu krusial karena dilakukan
untuk membenahi kebobrokan birokrasi dan ketidaktertiban kota. Dengan ketegasan
dan karakternya itu, Ahok justru dinilai bukan pemimpin hipokrit yang
retorikanya indah, tapi rasanya pahit. Di mata mereka, Ahok justru berhasil
melakukan sejumlah terobosan, seperti penertiban pasar-pasar tradisional dan
pedagang kaki lima (PKL), masalah angkutan jalan raya, khususnya transjakarta
dan kopaja, pembersihan Ciliwung dan Waduk Ria-Rio, penyegelan Mal Tebet
Green yang tak berizin, dan penggusuran lokasi prostitusi Kalijodo.
Keberhasilan lain yang
juga dinilai fenomenal adalah dalam mengatasi masalah efisiensi anggaran dan
reformasi birokrasi. Umum diketahui bahwa korupsi, penyelewengan anggaran,
dan pelayanan publik yang buruk telah menjadi noda hitam birokrasi dan
pemerintahan. Dalam hal ini, Ahok dinilai berhasil menurunkannya dengan
memperkenalkan e-budgeting dan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan
anggaran. Nyanyiannya tentang dana siluman dan masalah UPS (uninterruptible power supply) yang
diduga juga melibatkan oknum-oknum di DPRD tak urung telah menimbulkan
perseteruan dan ketidakharmonisan hubungan antara Ahok dan DPRD. Sementara,
di dalam pemerintahannya, banyak pejabat yang juga tak nyaman dengan
kebijakan Ahok, khususnya, karena sikapnya yang sering bongkar pasang pejabat
untuk mencari orang yang sesuai dengan visi, misi, dan cara kerjanya. Wali
Kota Jakarta Selatan, misalnya, pernah dipecatnya karena dianggap tidak
tegas.
Terlepas dari
pro-kontra atas karakternya, Ahok jelas merupakan '"musuh bersama"
bagi penantangnya, khususnya dari partai. Apalagi karena sikap Ahok yang
dipandang kurang menghargai eksistensi fungsi dan peran partai. Sebagaimana
diketahui, tak lama setelah menjadi gubernur, Ahok memutuskan keluar dari
Gerindra, partai yang mengusungnya. Ia juga dinilai tak mampu menjaga
hubungan yang harmonis dengan mitranya di DPRD. Bahwa sampai hari ini belum
satu partai pun yang mengumumkan pasangan calonnya (kecuali Nasdem), untuk
satu hal bisa dimaknai sebagai kehati-hatian mereka dalam mempertimbangkan
pasangan cagub-cawagub yang bisa mengungguli Ahok dan sesuai harapan pemilih
DKI yang rasional. Terlepas dari "karakter negatif"-nya, para
penantangnya harus bisa meyakinkan publik tentang konsep dan program konkret
dalam membangun DKI Jakarta yang lebih baik daripada Ahok.
Selain itu, pasangan
tersebut juga harus merupakan pasangan yang memiliki ketokohan kuat.
Setidaknya ada tiga kriteria yang perlu diperhatikan partai dalam
mengusung/mendukung calonnya. Pertama, sosok itu harus memiliki integritas
yang kuat, yakni bersih, lugas, dan berani. Dalam era keterbukaan dan
kebebasan, yang dibutuhkan bukan sekadar pemimpin yang jujur, melainkan juga
yang apa adanya, melayani, dan punya nyali besar. Apalagi di ibu kota negara
yang disinyalir banyak mafianya. Namun, ini tak berarti harus kasar dan tak
memedulikan sopan santun. Kedua, sosok itu harus memiliki rekam jejak yang
baik sebagai referensi. Lebih utama yang pernah menjadi kepala daerah.
Pengalaman karier Joko Widodo (Jokowi), misalnya, merupakan contoh nyata.
Ketiga, selain dukungan partai, sosok tersebut merupakan tokoh yang merakyat
dan bukan sosok yang tinggal di menara gading. Kemampuan pemimpin dalam
menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan rakyatnya merupakan faktor penting
yang memengaruhi tingkat legitimasi dan karisma kepemimpinannya.
Penantang Ahok
Sejauh ini ada banyak
nama yang meramaikan bursa cagub DKI, tetapi kebanyakan bukan kader partai
besar yang berpotensi mengusung calonnya. Dengan 28 kursi di DPRD DKI, hanya
PDI-P yang bisa mengusung cagub-cawagubnya secara sendiri. Partai lain harus
berkoalisi karena syarat minimal pengajuan cagub-cawagub DKI Jakarta 22 kursi
(20 persen). Namun, seperti halnya partai lain, PDI-P juga belum menentukan
calonnya. Selain karena mekanisme partai, bagi partai salah satu masalah
utamanya adalah soal tawar-menawar "mahar politik". Bagi publik,
soal ini ibarat makhluk gaib yang hanya bisa diyakini adanya, tetapi sulit
dibuktikan wujudnya, sebab tak satu partai pun mau mengakuinya.
Melihat sifat koalisi
partai dalam pilpres maupun pilkada selama ini yang lebih bersifat pragmatis
ketimbang ideologis, tak mudah memetakan secara pasti peta koalisi partai
dalam Pilgub DKI. Bukan tak mungkin ada pula partai yang mengikuti jejak
Nasdem mendukung Ahok. Namun, jika dilihat dari jumlah kursinya, boleh jadi
setidaknya akan ada tiga pasangan calon penantang Ahok. Pertama, sebagai
pemilik kursi terbesar (28 kursi), PDI-P boleh jadi akan maju sendiri dengan
mengusung pasangan kadernya atau dengan memilih pendamping dari kalangan
profesional/nonpartai. Bagi PDI-P, ini bukan hal aneh. Salah satunya adalah
pasangan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang memenangi Pemilihan Wali
Kota Surabaya dalam pilkada serentak 2015.
Kedua, sebagai partai
kedua terbesar, bisa jadi Gerindra juga akan mengajukan cagubnya. Namun,
dengan 15 kursi di DPRD, ia harus berkoalisi dengan setidaknya satu partai
menengah. Ketiga, seperti Pilgub DKI 2012, sebagai partai terbesar ketiga (11
kursi), tak tertutup kemungkinan PKS juga berpotensi mengusung cagubnya
dengan syarat harus berpasangan dengan setidaknya dua partai lain. Akan
tetapi, karena jumlah kursinya yang hanya berselisih satu kursi (11 kursi)
dengan tiga partai lainnya (Demokrat, PPP, dan Hanura yang masing-masing 10
kursi), bukan tak mungkin PKS hanya akan menempatkan calonnya sebagai DKI 2.
Meski suku/etnis tak
lagi menjadi unsur pokok, tidak berarti tidak penting. Isu representasi dalam
politik masih menjadi salah satu pertimbangan signifikan dalam pilkada. Ini
bukan sekadar masalah kebinekaan, melainkan tentang strategi untuk memenangi
kontestasi. Sebab, tidak semua pemilih DKI merupakan pemilih rasional.
Sebagai gambaran, menurut Sensus Penduduk 2010, empat suku/etnis terbesar di
DKI adalah Jawa (35,16 persen), Betawi (27,65 persen), Sunda (15,27 persen),
dan Tionghoa (5,53 persen). Sebagian kekalahan Fauzi Bowo dan Nachrawi Ramli
karena keduanya menafikan hal itu atau sama-sama Betawi.
Ahok sudah melempar
tantangannya. Namun, sampai sejauh ini, kecuali Nasdem, tak satu partai pun
yang telah mengumumkan calonnya. Bagi publik, lebih cepat lebih baik karena
mereka akan lebih bisa mengenal calonnya. Tidak seperti orang membeli kucing
dalam karung. Yang jelas, kehadiran calon perseorangan merupakan hal positif
yang dapat mencegah partai untuk tidak mem-fait accompli rakyat dengan calon
yang tak diinginkan. Sebab, tujuan pilkada langsung adalah untuk menghasilkan
pemimpin terbaik, bukan semata-mata sekadar pergantian penguasa. ●
|
Pilkada Serentak Keperkasaan Petahana
R Siti Zuhro ; Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)
|
|
USAI sudah gebyar pilkada serentak. Tercatat ada 264
daerah yang berpartisipasi dalam pilkada serentak pertama. Namun, tak seperti
yang dibayangkan, suasananya relatif adem ayem. Sambutan masyarakat terkesan
kurang meriah. Hal tersebut juga tampak dari jumlah rata-rata pemilih yang
kurang dari 60%. Bahkan, di Medan, diperkirakan hanya antara 20%30%.
Secara umum pilkada serentak relatif berlangsung damai.
Tak ada gejolak dan konfl ik sosial serius. Namun, semua pihak tetap harus
waspada karena hasilnya masih dalam proses KPU. Ini justru momen yang paling
rawan konflik dan gesekan sosial.
Keperkasaan petahana
Menurut catatan KPU, ada 173 calon yang berstatus petahana
yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2015, baik calon kepala daerah maupun
calon wakil kepala daerah. Rinciannya, 168 petahana bertarung di daerah yang
sama, 3 petahana naik ke provinsi, dan 2 bertarung di daerah lain.
Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei,
mayoritas petahana dinyatakan memenangi pertarungan. Lembaga Survei Indonesia
(LSI), misalnya, menyebutkan 70% calon petahana menang. Temuan tersebut
sesungguhnya tidak mengejutkan. Di atas kertas, petahana bukan saja lebih
populer, melainkan juga memiliki jaringan birokrasi dan sosial yang lebih
kuat dan dukungan modal. Tanpa kerja keras sekali pun, mereka lebih
berpeluang menang asalkan tak memiliki kasus yang menstigma dirinya.
Namun, hal tersebut bukannya tak bisa disaingi. Problem
utama para pesaingnya ialah mayoritas mereka merupakan tokoh-tokoh karbitan
yang muncul menjelang pilkada serentak, bukan tokoh grass root hasil
kaderisasi partai di daerahnya. Faktor mahar politik telah menyebabkan banyak
kader terbaik partai terlempar dari proses rekrutmen bakal calon kepala
daerah. Karena itu, dengan waktu yang sangat singkat, tak mudah bagi calon
tersebut untuk meraih popularitas dan elektabilitas.
Pernyataan kemenangan petahana hanya karena lebih populer,
bermodal kuat, dan memiliki jaringan birokrasi serta sosial yang luas
merupakan pelecehan. Sejak digulirkannya pilkada langsung pada 2005, petahana
menyadari betul bahwa mereka tak bisa mengandalkan ketiga faktor tersebut untuk
mempertahankan kursinya. Selama lima tahun, kerja keras mereka lakukan untuk
bisa terpilih kembali karena nasib mereka ditentukan rakyat dan bukan oleh
puluhan anggota DPRD. Secara tidak langsung, pilkada oleh rakyat telah
mendorong munculnya sang inovator. Sebanyak 1.000 lebih pilkada yang
berlangsung sejak 2005-2014 telah memberikan pelajaran bagi mereka untuk
tidak bermain-main dengan rakyat.
Pilkada dan otda
Pilkada langsung merupakan salah satu wujud demokrasi lokal
pascaditerapkannya desentralisasi dan otonomi daerah (otda) pada 2001. Pelaksanaan
desentralisasi dan otda mendorong kebangkitan politik lokal, yaitu masyarakat
daerah memiliki kedaulatan politik untuk memilih pemimpin dan membangun
daerah dengan kewenangan yang relatif luas. Perubahan fundamental tersebut bisa
diterjemahkan sebagai penghargaan terhadap kebinekaan daerah dengan hasan dan karakteristik
atau keunikan yang dimilikinya.
Idealnya antara otda dan pilkada saling terkait karena tak
akan ada pilkada langsung kalau tak ada kebijakan otda. Bila tujuan otda
ialah mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima dan menyejahterakan
rakyat, pilkada langsung bertujuan memilih pemimpin daerah yang amanah yang
dihekendaki rakyat dan diyakini akan mampu membawa kemajuan daerah.
Berdasarkan pertimbangan keterkaitan otda dan pilkada tersebut dan agar
korelasinya positif, pilkada serentak dilaksanakan sejak 2015.
UU baru tentang Pilkada (UU No 8 Tahun 2014) diharapkan
mampu menjadi payung hukum yang mengikat semua stakeholders yang terkait pilkada serentak. Meskipun belum
sepenuhnya memuaskan publik, UU Pilkada yang baru ini harus menjadi rujukan.
Meskipun ada pasalpasal (tentang politik kekerabatan dan calon tunggal) yang
sudah di-judicial review dan
dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan berarti pilkada serentak
disimpulkan berimplikasi negatif terhadap hasilnya. Upaya kita ialah membuat
keserentakan pilkada lebih bermakna dan berpengaruh positif terhadap
pendalaman demokrasi (deepening
democracy) di daerah dan munculnya para inovator.
Ibarat segitiga sama kaki, ada hubungan yang saling
terkait antara demokrasi, otda, dan pemimpin atau kepemimpinan (leadership). Demokrasi memberikan
peluang yang luas bagi warga masyarakat yang kompeten, yang memenuhi syarat
untuk menjadi pemimpin. Otonomi mewajibkan daerah menjalankan urusan yang
menjadi kewenangannya dan mendorong praktik pemerintahan yang partisipatif,
transparan, dan akuntabel. Pemimpin dengan kepemimpin annya dituntut untuk
mampu mengeksekusi programprogram yang dijanjikan dalam kampanye pilkada yang
sejalan dengan tujuan otda. Inilah tantangan konkret pemimpin daerah.
Petahana, fenomena sang inovator
Sejak era otda dan pilkada langsung, sejumlah pemimpin
daerah berhasil melakukan terobosan dengan menunjukkan good/best practices. Prestasi mereka dalam pemerintahan dan
pelayanan publik mendapat sorotan dan apresiasi positif publik, baik dari
lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Inovasi pelayanan publik yang
dimotori pimpinan daerah tersebut membawa kesejahteraan bagi masyarakat,
keadilan, dan pemerataan yang relatif konkret. Beberapa daerah bahkan
mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.
Sejak 2001 The Jawa
Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), misalnya, telah berusaha
mempromosikan good practices dari
berbagai pemerintah daerah dengan tujuan memotivasi daerah untuk melakukan
terobosan-terobosan dalam penyempurnaan dan perbaikan pelayanan serta
penyelenggaraan pemerintah. Setiap tahunnya, JPIP memberikan penghargaan
kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil.
Hal yang sama juga dilakukan pemerintah. Pada acara
peringatan Hari Otda (April 2014), Kemendagri memberikan penghargaan
(Parasamya Purna Karya Nugraha) kepada tiga provinsi (Jateng, Jatim, dan
Sulsel), tiga kabupaten (Pacitan, Jombang, Sleman DIY), dan empat kota
(Cimahi, Yogyakarta, Depok, Tangerang). Sementara itu, Kemenpan Rebiro dalam
lomba inovasi pelayanan publik (2014) juga memberikan penghargaan kepada
empat provinsi (Jatim, DIY, Kalteng, Jambi), 10 kabupaten (Lumajang,
Pasuruan, Banyu wangi, Aceh Sela tan, Sragen, Badung, Pinrang, Teluk Bintuni,
Malang, Pana jam Paser Utara), dan tujuh kota (Surabaya, Malang, Denpasar,
Jambi, Pekalongan, Lubullinggau, Solo).
Bagi rakyat, munculnya kepalakepala daerah yang visioner,
administrator, kreatif, dan inovatif sangat ditunggu. Rakyat juga membutuhkan
(kepastian) kesinambung an pembangunan atau kemajuan di daerahnya. Karena
itu, tidak mengherankan kalau sebagian besar petahana yang maju (menurut ha
sil hitungan cepat) menang dalam pilkada serentak. Kemampuan petahana dalam
menganalogikan dirinya dengan masyarakat, dalam meyakinkan rakyat dan
menjadikan dirinya sebagai sosok yang menjanjikan bagi daerah, telah
membuatnya terpilih kembali. Keberhasilan beberapa petahana, seperti Tri
Rismaharini (Surabaya), Abdullah Azwar Anas (Banyuwangi), Rendra Krisna
(Malang), dan Hadi Rudyatmo (Solo) dalam melakukan inovasi pelayanan publik,
telah memperkuat popularitas dan akseptabilitas mereka, baik di daerah maupun
di tingkat nasional dan bahkan internasional.
Kepemimpinan sebagaimana ditunjukkan kepala-kepala daerah
tersebut merupakan faktor penting penentu kemajuan daerah. Dalam otonomi
daerah, upaya melakukan inovasi membutuhkan keberanian pemimpin dalam
mengambil keputusan untuk menerobos kekakuan-kekakuan birokrasi dan
perilaku-perilaku konservatif yang ada dalam masyarakat. Terobosan kebijakan
dan inovasi yang dilakukan kepala daerah dan/atau kepala SKPD acap kali
membuahkan hasil positif bagi daerah (best
practices). Terobosan kebijakan atau inovasi daerah tersebut diharapkan
bisa menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan mengeliminasi pungutan liar
yang acap kali dikeluhkan publik.
Selain itu, untuk menjaga keberhasilan tersebut,
seharusnya juga diikuti dengan institusionalisasi inovasi pelayanan publik agar
ada kesinambungan yang terukur dan untuk menghindari terjadinya ganti
pemimpin ganti kebijakan. Melalui pilkada serentak, pemimpin dituntut mampu
membuktikan diri sebagai negarawan dan bukan sekadar penguasa. Dengan begitu,
para kepala daerah akan makin terpicu untuk mampu melakukan perbaikan sistem
dan peningkatan peran kepemimpinan, khususnya dalam menciptakan inovasi, baik
untuk memajukan perekonomian maupun pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, terobosan-terobosan atau inovasi untuk
memajukan daerah seharusnya menjadi sebuah keniscayaan. Melalui pilkada
langsung, para kepala daerah dan pemda diharapkan lebih menyadari mereka tak
bisa lagi melaksanakan tugas-tugas secara linier (business as usual) karena kinerja mereka bukan saja diawasi,
melainkan juga dinilai, baik oleh pemerintan di atasnya maupun oleh
masyarakatnya.
Ke depan perlu didorong secara lebih serius lagi agar
pilkada serentak mampu melahirkan inovatorinovator daerah secara signifikan. Persoalannya
tak sekadar perbaikan birokrasi KPU, tetapi juga perbaikan serius partai
politik dan pendewasaan rakyat. Di satu sisi, guna mengurangi mahar politik,
partai politik perlu memperoleh dukungan dana dari negara yang diikuti dengan
penyederhanaan partai dan transparansi/audit anggaran. Dengan itu, kader-kader
terbaik partai akan memiliki peluang yang lebih terbuka untuk menjadi bakal
calon kepala daerah. Di sisi lain, rakyat pun harus terus didewasakan secara
politik agar menjadi pemilih cerdas/rasional yang mampu memilih pemimpinnya
secara logis, menolak politik uang, dan cara-cara curang dalam pilkada. ●
|
Menyongsong
Pilkada Serentak
R Siti Zuhro ; Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)
|
|
Tahun 2015 agaknya akan menjadi tahun pilkada
serentak. Perhelatan akbar ini akan digelar di 269 daerah. Partai politik pun
sudah berancang-ancang menyusul disahkannya undang-undang baru pilkada (UU No
8/2015).
Lepas dari itu, perdebatan pilkada serentak
masih menghangat. Apakah hasilnya akan menjadi lebih baik dan lebih sedikit
penyimpangan? Apakah stakeholders terkait pilkada berkomitmen kuat
menyukseskan setiap tahapan pilkada?
Sudah siap pulakah aparat keamanan mengantisipasi
kerusuhan akibat pilkada serentak? Dari 1.014 pilkada selama 2005-2014,
sebagian besarnya berakhir dengan sengketa dan diselesaikan di Mahkamah
Konsti tusi. Beberapa di antaranya juga picu konflik sosial.
Di tataran konsep, pilkada oleh rakyat tak hanya
terkait erat dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah, tapi juga berkorelasi
positif pada terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, pemberdayaan
dan kesejahteraan rakyat. Meskipun secara teoretis argumentasi ini bisa
diperdebatkan, tak sedikit akademisi yang percaya pilkada langsung merupakan
prasyarat terwujudnya pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel (good governance). Namun,
berhasil tidaknya jelas bergantung pada komitmen stakeholders terkait meminimalisasi kecenderungan perilaku
menyimpang.
Peningkatan kualitas pilkada tak hanya
ditentukan perbaikan undang-undangnya, tapi juga perbaikan pelaksanaannya.
Dengan pilkada serentak diharapkan ada penyempurnaan pelaksanaan pilkada.
Perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, misalnya, diharapkan dapat
lebih bersinergi. Dari segi biaya dan waktu juga ada efisiensi.
Bila ada sengketa, penanganannya cukup di
pengadilan sehingga tak mengganggu tahapan pilkada. Mereka yang terpilih bisa
dilantik pula secara serentak oleh presiden dan atau menteri dalam negeri,
dan atau oleh gubernur.
Lepas dari itu, sulit dinafikan pula ke
kurangannya. Pilkada serentak akan menciptakan banyak pejabat (pj) gubernur/bupati/wali
kota. Masa jabatannya yang cukup lama karena menanti waktu pilkada serentak
bisa membuat kinerja pemda kurang efektif. Penanganan keamanan juga menjadi
persoalan serius bila kerusuhan akibat pilkada terjadi serentak di sejumlah
daerah. Sejauh ini belum ada referensi penyelenggaraan pilkada serentak di
negara lain, di Indonesia ini merupakan hal pertama.
Pilkada serentak harus didukung tekad kuat
semua pihak, baik partai politik, KPU, Bawaslu, pemerintah /birokrasi, pemda,
aparat penegak hukum maupun civil
society. Mereka harus berusaha keras mewujudkan pemerintahan daerah yang
baik. Nilai-nilai demokrasi (saling menghormati, saling mempercayai, saling
mendengarkan, toleransi, egaliterianisme, partisipasi) dan perilaku
demokratis menjadi tolok ukur penting sukses pilkada. Penegakan hukum adalah
keniscayaan. Tanpa itu, pilkada serentak hanya menimbulkan kekacauan dan
ketidakstabilan sosial dan politik.
Erat dengan itu, demokrasi yang substantif
perlu dibangun di semua daerah. Problemnya, teladan perilaku demokratis, baik
yang ditunjukkan para elite, penyelenggara pemerintahan daerah maupun tokoh
masyarakat masih minim.
Elite acapkali menjadi faktor penghambat
proses demokratisasi lokal. Banyak yang tak siap kalah dan menghalalkan
segala cara. Sejauh ini kampanye lebih sebagai dagelan politik ketimbang
janji tulus menyejahterakan rakyat. Rakyat masih dilihat sekadar objek
pelampiasan kekuasaan, bukan pemilik pilkada.
Untuk mewujudkan harapan rakyat atas pilkada,
ada yang perlu dicermati. Pertama, penegakan hukum harus hadir sejak tahap
awal pilkada. Aturan main harus jelas, tegas, mengikat. Termasuk
sanksi/penalti bagi para pelanggar.
Kedua, KPU daerah dan Bawaslu/Panwaslu daerah
harus netral secara politik, profesional, dan tidak partisan. KPU dan Bawaslu
perlu mengantisipasi parpol yang masih mengalami dualisme
kepemimpinan/kepengurusan. Bawaslu/ Panwaslu daerah harus proaktif, tak hanya
menunggu laporan. Banyaknya penyimpangan oleh peserta pilkada tak semestinya
terulang lagi. KPU dan Bawaslu harus siap, baik secara administratif,
substantif maupun anggaran.
Ketiga, partai politik harus solid dan tidak
sedang friksi. Mereka harus mampu mengusung calon yang amanah yang tidak
kontroversi. Keempat, pentingnya kesiapan dana pilkada dalam APBD.
Setiap pemda harus mendukung terlaksananya
pilkada, termasuk pencairan dananya. Ketidaksiapan Papua, misalnya, mengikuti
pilkada serentak pada Desember 2015 dengan alasan waktunya bersamaan dengan
acara keagamaan dan liburan seharusnya tak perlu terjadi.
Kelima, sosialisasi pilkada harus masif,
efektif, dan substantif karena ini bagian integral pencerahan dan pendidikan
politik warga lokal. Media massa, media sosial, dan lembaga survei harus ikut
mendorong sosialisasi pilkada dan konsolidasi demokrasi lokal, ikut
menyuarakan dan mencegah praktik buruk.
Semakin tinggi tingkat edukasi masyarakat,
akan semakin rasional mereka memilih calon kepala daerah. Praktik vote buying yang muncul dalam pilkada
harus dikurangi agar pilkada tak beralih dari rakyat untuk elite.
Pascapemilu 2014 belum tercipta ruang yang
lega bagi partai untuk menghadapi pemilu lagi. Apalagi konsentrasi dan energi
para elite partai banyak terkuras menghadapi dinamika dan kompetisi yang tak
pernah henti di parlemen dan pergantian kepemimpinan di internal partai yang
juga tak mudah.
Kisruh berkepanjangan partai tertentu rentan
memunculkan instabilitas politik bila tak diantisipasi. Idealnya, parpol siap
lahir batin menghadapi pilkada serentak sehingga menjadi peserta yang tak
menimbulkan masalah. Parpol juga harus taat tidak menerima mahar dalam
pencalonan kepala daerah. Politik transaksional sudah saatnya tak
dipraktikkan lagi bila partai konsisten menjaga integritas dan kualitas hasil
pilkada serentak.
Keberhasilan pilkada serentak sangat
ditentukan oleh persiapan matang stakeholdersterkait pilkada. Mereka harus
menunjukkan perilaku yang dewasa, bersinergi, dan koordinatif. Stakeholders harus
selalu menimbang dampak positif dan negatif perilakunya.
Negara dan bangsa ini terlalu mahal
dikorbankan hanya untuk kepentingan politik sempit. Dengan ini pilkada serentak
yang akan dilaksanakan di 269 daerah diharapkan bukan saja dapat menghasilkan
kepala daerah yang baik, tetapi juga menjadi role model bagi pilkada serentak nantinya.
Sebaliknya, bila persiapannya masih sangat
kurang, sudah seharusnya pilkada serentak tak dipaksakan untuk berlangsung
pada Desember tahun ini juga. Demi NKRI, konsolidasi atau kualitas demokrasi
lokal dan proses pembelajaran demokrasi, penundaan bukanlah sebuah permaluan.
●
|
Demokrasi
atau Demokursi?
R Siti Zuhro ;
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
|
|
Kesemarakan dan sekaligus
ketegangan pilpres tahun ini memang agak lain. Tak seperti yang sudah-sudah,
peserta nya hanya dua pasang dan langsung saling berhadapan untuk satu
putaran.
Entah karena saking
bersemangat atau saling berebut yang tercepat, ketika sebagian besar wilayah
Indonesia masih sibuk menghitung suara, sejumlah lembaga survei sudah
menyelesaikan quick count-nya.
Hasil tersebut langsung
ditanggapi satu kubu kandidat dengan mendeklarasikan kemenangannya. Kubu
lainnya pun tak kalah gertak. Berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei juga yang mengunggulkannya,
mereka pun mendeklarasikan hal yang sama. Maka, tak ayal lagi rakyat pun jadi
terkoyak, terapung di antara dua gelombang lautan emosi. Siaga I yang dinyatakan
pemerintah sebelum hari "H" seolah memperoleh pembenarannya.
Perjalanan demokrasi
Indonesia relatif sudah cukup panjang. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri
negeri ini telah meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam konstitusi. Sebagai
bangsa yang majemuk, demokrasi merupakan pilihan yang tepat yang bisa
menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sistem pemerintahan yang
demokratis pada dasarnya menekankan makna "dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat". Intinya adalah pemberdayaan rakyat. Karena alasan ini
pula, partisipasi rakyat menjadi hal yang utama dalam demokrasi.
Pilpres langsung pada
dasarnya dimaksudkan sebagai sarana bagi suksesi kepemimpinan dan terpilihnya
pemimpin secara transparan dan akuntabel yang dikehendaki rakyat. Siapa pun
pemenangnya harus diterima semua pihak dan disikapi dengan arif.
Sayangnya, kemuliaan
nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya dihayati. Hal ini terlihat dari
deklarasi saling klaim kemenangan secara dini. Demokrasi yang semestinya
ditopang nilai-nilai mulia bangsa sendiri justru dikesampingkan.
Pilar penyangga demokrasi
Dalam konteks pilpres, ada beberapa pilar penting demokrasi yang perlu disorot.
Pertama, partai politik sebagai pilar utama demokrasi merupakan institusi
penting penyedia calon pemimpin baik untuk legislatif maupun eksekutif. Untuk
memerankan fungsi sebagai pilar demokrasi, partai politik harus menjadi
partai kader yang fokus pada kaderisasi.
Kedua, media massa menjadi
pilar utama dan berperan penting dalam proses demokratisasi. Bahkan, perannya
semakin mengedepan ketika publik kecewadan kurang mempercayai partai. Celakanya,
ternyata media sulit netral secara politik, termasuk media elektronik.
Seiring dengan media,
lembaga survei juga berperan penting. Banyaknya jumlah lembaga survei
menambah kesemarakan sejak pemilu 2014. Meskipun be berapa prinsip penting
harus dipegang teguh, realitasnya lembaga-lembaga survei masih saja
membingungkan dan mengecewakan publik.
Hasil lembaga survei
dengan kerja yang profesional memang bisa merepresentasikan hasil yang
mendekati kenyataan. Hasil quick count,
misalnya, bisa sama dengan hasil real
count.
Tetapi, adalah juga sebuah
hal yang manusiawi bila hasil quick
count bisa salah. Dalam aktivitas ilmiah, kesalahan dalam sebuah pekerjaan
yang dinilai sudah dilakukan dengan proses yang benar merupakan hal yang
biasa.
Benar-tidaknya hasil kerja
lembaga survei tentu dapat dilihat pascapenetapan final hasil KPU. Maka, bila
ada lembaga survei yang menyatakan dirinya lebih benar dari hasil final KPU,
hal tersebut merupakan sebuah sikap yang tidak akademik karena seolah telah
menyamakan dirinya dengan Tuhan.
Ketiga, civil society juga berperan penting
dalam demokratisasi, khususnya dalam pilpres, melalui kehadirannya sebagai
penyeimbang agar demokrasi tak terlalu bernuansa elitis. Civil society turut berperan mendorong munculnya banyak calon
dalam pilpres dan pilkada.
Keempat, KPU dan Bawaslu
memiliki otoritas dan tanggung jawab besar dalam menjalankan pilpres. Sukses
tidaknya pilpres tergantung kedua institusi itu.
Namun, karena memori negatif
publik terhadap Pilpres 2009, para penyelenggara pilpres dituntut lebih
memperlihatkan kualitas kinerjanya demi meraih kembali kepercayaan rakyat.
Tampaknya kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kekhawatiran masih membayangi
hasil pilpres yang akan di umumkan 22 Juli nanti.
Karena itu, KPU dan
Bawaslu harus menunjukkan kinerjanya yang maksimal dan profesional agar tak
ada lagi sikap yang saling menyalahkan, saling menuduh, dan merasa benar sen
diri.
Kelima, penegakan hukum
merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pilpres. Penegakan hukum
tak hanya tecermin melalui antisipasi terhadap kemungkinan kerusuhan, tapi
juga bagaimana menciptakan kepastian hukum dan keterikatan rakyat dan para
elite pada hukum.
Bukan demokursi Dalam
sistem demokrasi, kompetisi/kontestasi merupakan hal yang niscaya sebagaimana
diwujudkan dalam pemilu. Pemilu seharusnya tak hanya bernuansa kompetisi
saja, tapi juga pendalaman nilai-nilai dan substansi demokrasi. Sebab, pilpres
bukan sekadar "demokursi", melainkan merupakan pengejawantahan
"demokrasi".
Proses learning by doing yang dilalui
Indonesia dalam melaksanakan demokrasi memang tidak mudah. Jalan menuju
demokrasi yang substantif tampaknya masih cukup panjang.
Lesson
learned yang bisa dipetik dari pilpres saat ini ada lah
pentingnya kematangan/kedewasaan politik, terutama di kalangan elite. Di tengah
kegersangan kedewasaan politik para elite politik saat ini, sayangnya nyaris
tak ada "orang-orang suci" (negarawan) yang menjadi referensi moral
bangsa. Ibarat pohon khuldi, dunia politik terlalu menggoda dan sulit
ditaklukkan. Seperti halnya Adam, tak sedikit di antara "orang-orang
suci" yang akhirnya turut terjerembab.
Pilpres 2014 bukanlah hari
kiamat.
Bangsa Indonesia harus mampu
membangun tradisi baru yang mengedepankan nilai-nilai positif, membenahi
memori negatif supaya tak senantiasa dirundung perasaan ketakutan yang tak
beralasan yang justru membuat demokrasi Indonesia mundur. Menjadi pihak yang
mengawasi jalannya pemerintahan juga sama terhormatnya dengan yang memerintah.
Melalui pilpres, rakyat
sudah memberikan suaranya, maka jangan lagi dustakan harapan mereka. Bangsa
ini tidak hanya memerlukan politisi, tapi juga membutuhkan banyak "orang
suci". ●
|
