Menuju Negara Maritim yang Tangguh Sahala Hutabarat  ;  Guru Besar Oseanografi Universitas Diponegoro

KORAN TEMPO, 16 Agustus 2014

                                                

Negara kepulauan Indonesia secara geografis terdiri atas ribuan pulau (17.480)-dengan 73 persen wilayah lautan (garis pantai sepanjang 95.181 kilometer) dan 27 persen daratan. Ciri-ciri inilah yang dipersyaratkan oleh hukum internasional yang-tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982-menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (an archipelagic state). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amendemen) Pasal 25 a, juga dinyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Sebuah negara kepulauan bukan merupakan negara maritim sepanjang potensi sumber kekayaan alam lautan, baik yang hayati maupun nonhayati, belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan ekonomi negara. Dalam teori pembangunan ekonomi dinyatakan bahwa sebuah negara akan berhasil apabila pembangunannya didasarkan pada kondisi obyektif geografis negara yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan semboyan yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya wilayahnya secara optimal (lihat keberhasilan Singapura, Jepang, Korea, Cina, India, dan Norwegia). Indonesia, sejak merdeka 69 tahun yang lalu, arah pembangunannya masih berorientasi ke daratan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan kewilayahan yang cukup besar antara Indonesia bagian timur yang didominasi lautan dan bagian barat yang didominasi daratan. Bung Karno, Presiden Pertama RI, dalam salah satu pidato beliau pada 1963 mengatakan, "Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat kalau rakyatnya tidak kawin dengan laut. Apabila bangsa Indonesia mempunyai jiwa samudra, jiwa pelaut, maka Indonesia menjadi bangsa yang besar." Rear Admiral Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang terkenal, The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, juga menjelaskan bahwa sea power atau kekuatan laut merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa. Kita merasa gembira bahwa calon presiden Joko Widodo dan wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam uraian visi dan misinya telah menyinggung arah pembangunan nasional yang lebih memperhatikan potensi sumber daya kelautan Nusantara yang melimpah. Hal tersebut dapat dicapai, antara lain, melalui keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, guna menopang kemandirian ekonomi maritim. Hal tersebut didukung oleh kepribadian rakyat Indonesia sebagai bangsa pelaut yang maju, demokratis, dan taat hukum. Hal ini disertai pula dengan politik luar negeri pemerintah yang bebas aktif. Untuk itu, kita perlu memperkuat jati diri sebagai bangsa yang mempunyai SDM maju, berkualitas, dan siap bersaing di pasar global untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, makmur, dan mandiri. Dalam membangun negara maritim, perlu dibuat konsep nasional mengenai pola pembangunan negara maritim Indonesia jangka pendek dan panjang. Dalam pelaksanaannya, hal ini antara lain mengacu pada UNCLOS yang telah mengatur masalah wilayah, sumber daya alam, transportasi laut, dan sumber daya di dasar samudra, termasuk program solusi terhadap wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau perbatasan. Peluang yang dimiliki untuk membangun negara maritim tampak pada letak Indonesia di titik persimpangan alur lalu lintas perairan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun hambatan yang dihadapi saat ini adalah pola pikir bangsa kita yang masih menggunakan stigma Indonesia sebagai negara daratan dan belum secara optimal mengedepankan peranan laut. Keinginan untuk mengembalikan kejayaan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara maritim dapat terwujud sepanjang kita dapat bersama-sama memanfaatkan dan mengelola negara kepulauan ini secara terukur dan bijaksana. Sekaligus, kita harus tetap memperhatikan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Semoga kembalinya kejayaan negeri maritim yang berbentuk NKRI menjadi harapan seluruh anak bangsa kepada pemerintah yang baru. Sebuah harapan yang sudah sepatutnya kita dorong, kita dukung, dan kita kembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. ●

Poros Maritim Dunia Sahala Hutabarat  ;   Guru Besar Oseanografi Universitas Diponegoro, Dewan Pembina Gerakan Pemuda Maritim Indonesia

SUARA MERDEKA, 11 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

JOKOWI-HATTA mendeklarasikan kemenangannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa, 22 Juli 2014, setelah KPU menetapkan sebagai presiden-wakil presiden terpilih. Keduanya menyampaikan pidato kemenangan di atas Kapal Layar Mesin (KLM) Hati Buana Setia, bercat putih. Tim kampanye menyatakan hal itu atas permintaan Jokowi untuk kembali membangkitkan semangat kemaritiman kita. Indonesia adalah negara kepulauan, dengan ciri geografis terdiri atas ribuan pulau (17.480) dengan luas wilayah lautan 73% (garis pantai sepanjang 95.181 km) dan wilayah daratan seluas 27%. Ciri-ciri itulah yang dipersyaratkan oleh hukum internasional sebagaimana tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982 yang menetapkan Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state). Undang-Undang Dasar 1945 (amendemen) Pasal 25 a juga menyatakan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Namun sebuah negara kepulauan bukan merupakan negara maritim sepanjang potensi sumber kekayaan alam (SKA) lautan, baik hayati maupun hayati, belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan ekonomi negara. Tak bisa dimungkiri tulang punggung eksistensi, pengembangan, kebesaran, dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Indonesia dapat kembali menjadi negara maritim tangguh mengingat mempunyai potensi sumber kekayaan lautan yang baik dan sangat melimpah. Teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa negara akan berhasil apabila pembangunannya didasarkan pada kondisi objektif geografis negara tersebut. Hal ini selaras dengan semboyan yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya wilayahnya secara optimal demi kemajuan negara dan bangsanya. Kita bisa melihat keberhasilan Jepang, Korea, Tiongkok, India, dan Norwegia. Sejak merdeka 69 tahun lalu, arah pembangunan kita masih berorientasi ke daratan, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan kewilayahan yang cukup besar antara Indonesia bagian timur yang didominasi lautan dan Indonesia bagian barat yang didominasi daratan. Tahun 1963, Bung Karno dalam pidatonya pada sebuah forum mengatakan Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat andai rakyatnya tidak mau ”kawin” dengan laut. Dikatakan pula, apabila bangsa ini mempunyai jiwa samudra, jiwa pelaut maka Indonesia menjadi bangsa yang besar. Rear Admiral Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang terkenal The Influence of Sea Power upon History 1660-1783 juga menulis bahwa kekuatan laut (sea power) merupakan unsur sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa. Dalam membangun negara maritim, perlu dibuat konsepsi nasional jangka pendek dan panjang tentang pola pembangunannya. Penjabaran konsep itu antara lain mengacu UNCLOS yang telah mengatur masalah wilayah, sumber daya alam, transportasi laut, sumber kekayaan alam di dasar samudra, termasuk program solusi terhadap wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Peluang besar yang kita miliki untuk membangun negara naritim adalah letaknya yang di titik persimpangan alur lalu lintas perairan yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Adapun hambatan yang dihadapi saat ini adalah mindset bangsa kita yang masih mengangung- agungkan Indonesia sebagai negara daratan dan belum secara optimal mengedepankan peranan laut. Poros Maritim Namun kita merasa gembira karena Jokowi-Hatta menyampaikan pidato kemenangannya untuk kali pertama di atas kapal pinisi. Terlebih telah menyinggung arah pembangunan nasional yang akan lebih memperhatikan potensi sumber kekayaan alam kelautan Nusantara yang melimpah, demi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal itu dapat dicapai antara lain melalui keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah guna menopang kemandirian ekonomi maritim. Tentunya perlu didukung kepribadian rakyat sebagai bangsa pelaut yang maju, demokratis, taat hukum, disertai politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu, perlu memperkuat jati diri sebagai bangsa yang mempunyai SDM maju, berkualitas, dan siap bersaing di pasar global. Tekad itu untuk mewujudkan negara maritim yang besar, kuat, makmur, mandiri dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Keinginan mengembalikan kejayaan bangsa dan negara sebagai negara maritim yang kuat dan tangguh apat terwujud sepanjang kita bersatu, bersama-sama memanfaatkan dan mengelola negara kepulauan ini secara terukur dan bijak. Termasuk memperhatikan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Semoga kembalinya kejayaan negera maritim berbentuk NKRI menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. Sebuah harapan yang sudah sepatutnya kita dorong, dukung, dan kita kembangkan guna meningkatkan perekonomian bangsa demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. ●

Visi Bangun Kemaritiman

Visi Bangun Kemaritiman Sahala Hutabarat  ;  Guru Besar Oseanografi Universitas Diponegoro, Dewan Pembina Institut Maritim Indonesia SUARA MERDEKA, 28 Oktober 2013

DELAPAN puluh lima tahun lalu, para pemuda membakar semangat persatuan seluruh elemen bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Peristiwa ini ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan demokrasi kebangsaan lewat Kongres Pemuda yang dipimpin Soegondo Djojo­poespito, di gedung Indonesische Clubge­bouw Jalan Kramat Raya 106 Jakarta, tanggal 28 Oktober 1928.

Setelah peristiwa itu, kita sekarang menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Bagai­mana kita memaknai Hari Sumpah Pemuda? Seharusnya kita bangkit membangun nasionalisme supaya menjadi bangsa yang lebih maju dan makin berprestasi. Sudah saatnya pemerintah dan para pemimpin memberikan perlakuan sama terhadap rakyatnya dari Sabang sampai Marauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

Bila rakyat pada satu wilayah sejahtera selayaknya rakyat di wilayah lain  juga menikmati kesejahteraan yang sama. Hal itu agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa benar-benar kokoh sepanjang masa.

Visi Membangun

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.480 pulau, luas 5,8 juta km2, panjang garis pantai 95.181 km, sudah sepatutnya Indonesia memiliki  strategi maritim yang baik. Ada beberapa alasan mengapa kita dapat mewujudkan visi membangun kemaritiman nasional.

Pertama; sebagai negara kepulauan kita dapat memanfaatkan potensi kekayaan laut, produk domestik bruto hampir mencapai 80% yang disumbang oleh Pulau Jawa, Sumatera dan Bali dengan jumlah penduduknya 80% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Negara kita juga merupakan titik konektivisitas untuk negara ASEAN melalui Selat Malaka, Selat Karimata, Lautan Jawa, Selat Sunda, dan Selat Sulawesi

Kedua; tantangan pembangunan mari­tim. Perlu inventarisasi dan eksplorasi besar-besaran sumber daya migas dan mineral yang sudah makin menipis. Termasuk penelitian mendalam untuk daerah migrasi atau ruaya ikan, peta logistik nasional untuk wilayah Indonesia barat dan timur. Juga perlu menata angkutan laut, industri perkapalan, keselamatan SDM dan kebijakan pembiayaan.

Ketiga; program prioritas jangka pendek, yaitu membangun sistem angkutan laut dari Sabang sampai ke Merauke dengan kapal roro, pelayaran perintis. Prinsip perdagangan membutuhkan transportasi laut yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat, daerah dan perusahaan pelayaran, melalui efisiensi, baik pelayanan maupun masa tunggu bongkar muat.

Keempat; mengembangkan angkutan laut di Indonesia timur. Waktu pelayaran perintis di wilayah ini yang cukup lama untuk tiap round trip (2 minggu), supaya dipersingkat sehingga aktivitas perekonomian dan pemerintahan setempat berjalan lebih efisien. Hal itu dapat dibantu feeder line dari pelayaran rakyat.

Kelima; program jangka panjang, dengan pengembangan SDM pelayaran, pembuatan kapal, pembenahan operator keselamatan pelayaran dan kepelabuhan. Semua sarana pendidikan ini sebaiknya dibangun di wilayah timur (Papua). Selain itu, pengembangan SDM untuk mengelola mineral, migas lepas pantai, energi gelombang, pemanfaatan algae sebagai sumber energi dan pengembangbiakan ikan di pantai.

Keenam; pembangunan maritim tetap dilaksanakan dalam ruang dan lingkup pengembangan NKRI. Selama ini pemba­ngunan lebih difokuskan di wilayah Indonesia Barat, kini saatnya mengungkit pembangunan di wilayah timur, mendasarkan pada  pembangunan maritim yang komprehensif, dipusatkan di Papua. Hal itu dapat tercapai apabila institusi finance pengembang armada dibangun, insentif fiskal juga diberikan kepada perusahaan pelayaran, dan dok kapal yang mengembangkan SDM di lingkungannya.

Semangat Pemuda

Dengan enam visi itu, sudah saatnya pemuda kita diberikan wawasan komprehensif arti penting dari wilayah dan potensi kepulauan, sebagai pendorong pembangunan nasional, dari yang bersifat agraris menjadi berciri kemaritiman. Alam yang dianugerahkan oleh Tuhan YME kepada negara dan rakyat hanya menjadi potensi yang idle selama tidak dimanfaatkan.

Potensi itu harus dikelola dengan baik melalui visi, misi, iptek, dan SDM yang andal, guna memacu pembangunan nasional. Hasil penelitian Balitbang Kementerian Perikanan dan Kelautan mengestimasikan nilai ekonomi kelautan perairan Indonesia 1.000 miliar dolar AS per tahun. Bandingkan dengan utang pemerintah/swasta saat ini 257 miliar  dolar AS. Kita bisa melihat betapa besar potensi keekonomian wilayah laut Indonesia untuk menopang pembangunan dan kemajuan ekonomi.

Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, mudah-mudahan kita mempunyai gerakan moral dan kebulatan tekad sama untuk terus mengumandangkan semangat maritim pada semua lapisan masyarakat. Upaya itu guna membangun negara dengan visi kemaritiman nasional.

Seperti disampaikan Bung Karno dalam pidato pada Hari Sumpah Pemuda 1963,’’  ”Berikan kepadaku 1.000 orang tua maka akan aku cabut Semeru dari uratnya. Beri aku seorang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia’’. Ya, pemuda adalah pelopor untuk mewujudkan negara maritim Indonesia. ●

Mengembalikan Kejayaan Maritim

Mengembalikan Kejayaan Maritim Sahala Hutabarat ;  Guru Besar Oseanografi Undip, Anggota Dewan Pembina Institut Maritim Indonesia

SUARA MERDEKA, 20 Mei 2013

"Negeri maritim ini belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut bagi kemakmuran rakyat"

TERKAIT dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tiap tanggal 20 Mei; Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta km2, dan panjang garis pantai 95.181 km, sudah sepatutnya memiliki strategi maritim yang baik. Strategi itu mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Jika dipetakan pada belahan lain bumi, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak dan Inggris (timur-barat) atau dari Jerman hingga Aljazair (utara-selatan).

Ada beberapa alasan dan strategi yang mendasari optimisme untuk kembali mewujudkan Indonesia sebagai negeri maritim. Pertama; ilmu dan teknologi kelautan. Pemanfaatan keberlimpahan potensi kekayaan laut memerlukan ketersediaan SDM yang berkualitas, disertai pengembangan ilmu dan teknologi secara memadai.

Realitasnya, negara kepulauan terbesar di dunia ini belum mampu mengelola sumber penghidupan yang terhampar luas di lautan. Kekurangpedulian pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pengetahuan, teknologi, dan riset atas kekayaan laut Indonesia, diduga kuat menjadi pangkal ”kebodohan” bangsa ini.

Kedua; pemanfaatan ekosistem laut. Sebagai negara bahari yang memiliki wilayah laut yang luas dengan ribuan pulau besar dan kecil maka kemenaikan derajat bangsa ini juga ditentukan oleh keberhasilan dalam memanfaatkan dan mengelola wilayah laut yang luas tersebut. Keunikan dan keindahan serta keanekaragaman kehidupan bawah laut masih banyak menyimpan misteri dan tantangan, terkait dengan pemanfaatan potensinya.

Ketiga; kebijakan politik maritim. Sejak zaman kerajaan, jauh sebelum kita merdeka, semangat maritim sudah menggelora. Bahkan beberapa kerajaan pada zaman itu mampu menguasai lautan dengan kapal perang dan kapal dagang yang besar. Namun semangat maritim itu meluntur tatkala Indonesia dijajah Belanda. Pola hidup dan orientasi bangsa dibelokkan, dari orientasi maritim ke orientasi agraris (darat).

Jalur Ekonomi

Keempat; sistem transportasi laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah geografis yang terdiri atas 17.480 pulau, Indonesia sangat membutuhkan sistem transportasi laut yang berpihak pada kepentingan ekonomi maritim. Terhadap tantangan dan potensi laut yang sedemikian besar, sudah sepatutnya pembangunan sektor maritim menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

Kelima; potensi perekonomian maritim. Indonesia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat. Kita boleh mengibaratkan negara ini raksasa yang sedang tidur. Padahal posisi strategis yang menghubungkan antarnegara ekonomi maju memberikan peluang besar bagi Indonesia sebagai jalur ekonomi.

Keenam; sosial budaya maritim. Sejarah mencatat bahwa kebesaran bangsa kita dibangun oleh kekuatan maritim. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, waktu itu bisa menguasai kawasan Asia Tenggara. Fakta itu hingga kini tidak terbantahkan. Keliru jika bangsa ini tidak bisa belajar dari sejarah untuk kembali menjadi bangsa yang besar dan disegani.

Ketujuh; jejak peradaban maritim Nusantara. Bangsa kita sudah dikenal dunia sebagai bangsa maritim yang memiliki peradaban maju. Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan sejak awal abad Masehi. Menggunakan kapal bercadik, anak bangsa ini berlayar mengelilingi dunia dan menjadi bangsa yang disegani. Berbekal alat navigasi seadanya, mereka berani berlayar ke utara, memotong lautan luas Hindia-Madagaskar, dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah.

Baru-baru ini ditemukan peninggalan situs peradaban manusia yang amat tinggi di Gunung Padang Cianjur Jawa Barat, yang diperkirakan dibangun tahun 4700 SM Temuan itu mengindikasikan bangsa kita sudah lebih maju dalam berbudaya, bahkan paling tua dari bangsa lain di dunia.

Terkait dengan peringatan Harkitnas, kita bisa menyimpulkan bahwa momentum itu adalah kelahiran kembali semangat kebangsaan dan kesatuan. Pemakna­annya sebagai awareness supaya bangsa ini terus berbenah dan memperbaiki diri. Lebih dari itu, ada aktualisasi pergerakan yang lebih berarti guna mengangkat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kerja Nyata

Sebagai bangsa  berdaulat, kita harus bisa menghadirkan kemajuan yang lebih baik dan menunjukkannya kepada bangsa lain. Dengan begitu, kita dapat menjadi bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Sebagai langkah konkret, semua itu membutuhkan semangat yang konsisten dan kerja nyata demi mengembalikan kejayaan maritim bangsa kita.

Diperkukan sebuah gerakan moral guna terus-menerus mengumandangkan semangat maritim pada semua 

lapisan masyarakat. Gerakan berintegritas tinggi itu bertujuan supaya bangsa ini kembali menyadari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Presiden Soekarno ketika meresmikan Insititut Angkatan Laut (IAL) tahun 1953 di Surabaya mengingatkan bangsa ini untuk mengupayakan penyempurnaan keadaan, dengan menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh kemerdekaan. Ia juga berharap supaya bangsa ini kembali menjadi bangsa pelaut .

Waktu itu ditegaskan,”Ya...bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal, melainkan dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri”.

Upaya mengembalikan semangat maritim memang tidak semudah membalik telapak karena membutuhkan upaya serius dari semua elemen bangsa ini. Semoga momentum peringatan Harkitnas bisa menjadi pemicu semangat kemaritiman untuk berubah menjadi lebih baik, sekaligus mengembalikan kejayaan kita sebagai negeri maritim terbesar di dunia. ●