Mampukah Politisi Menjawab Tiga Persoalan Milenial?

Mampukah Politisi Menjawab Tiga Persoalan Milenial? Hasanuddin Ali  ;  Penulis Buku Milenial Nusantara; CEO Alvara Research Center

                                                 KORAN SINDO, 31 Januari 2018

                                                           

WARNA kontestasi po­li­tik 2019 mendatang akan sangat berbeda de­ngan pesta pemilu tahun-ta­hun sebelumnya. Bukan saja ka­rena pemilu legislatif dan pe­milu presiden dilakukan se­ren­tak, tapi juga karena hadirnya para pemilih muda yang akan menyemarakkan pesta de­mo­krasi terbesar di Indonesia ini. Para pemilih generasi milenial yang ber­­usia 17-38 ta­hun ini akan mencapai 52% dari total pe­milih. Itu artinya 1 dari 2 pe­milih adalah generasi milenial. Tidak heran bila kemudian hampir semua partai dan kan­didat yang akan berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan pe­milu presiden menjadikan pemi­lih milenial sebagai target uta­ma. Untuk membidik pemi­lih milenial ini mereka mela­ku­kan berbagai program ko­mu­ni­kasi dalam mendekatkan diri me­reka dengan pemilih mi­le­nial. Presiden Joko Widodo ke­rap mendatangi konser-kon­ser musik, berkomunikasi me­la­lui vlog  di Youtube, dan sosial media lain adalah salah satu contoh bagaimana Presiden Joko Widodo ingin lebih dekat dengan generasi milenial. Contoh lain adalah Muhaimin Iskandar, Cak Imin, juga sangat aktif berkomunikasi melalui Instagram dan Twitter melalui tagar #pemimpinzamannow. Partai-partai juga melakukan hal sama, bahkan ada satu partai baru yang menisbatkan dirinya sebagai partai berbasis pada suara generasi milenial. Mendekati pemilih mi­le­nial memang tidak mudah, me­re­ka cenderung apolitis. Ada ang­gapan di sebagian anak-anak milenial bahwa politik bukanlah dunia mereka, politik ada­lah “mainan” para orang tua. Karena itu, mereka cen­de­rung cuek dengan berbagai hiruk-pikuk proses politik yang terjadi di Indonesia. Studi yang dilakukan Alvara Re­search Center (2016) me­nye­but­kan pemilih milenial se­ba­gi­an besar masuk dalam katego­ri swing voters /pemilih galau dan apathetic voters /pemilih cuek. Meski semua kandidat dan partai mulai menyasar pemilih milenial, tapi belum ada satu pun yang berbicara lebih subs­tan­sial tentang apa program dan tawaran yang mampu men­­jawab harapan dan ke­bu­tuh­an generasi milenial atau da­lam bahasa lain mereka ma­sih menjadikan generasi milenial sebagai objek, belum men­jadi subjek politik. Padahal de­ngan segala potensi yang ada, generasi milenial sudah me­miliki kemampuan dan ka­pa­bi­litas mumpuni untuk men­jadi pelaku utama dalam pen­tas perpolitikan nasional. Sektor pendidikan, eko­no­mi, dan ketenagakerjaan ada­lah tiga isu utama menjadi po­kok persoalan yang dihadapi ge­ne­rasi milenial. Sektor pendidikan dihadapi terutama oleh gene­rasi milenial muda yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Bagai­ma­na anak-anak muda milenial ini bisa menda­patkan akses pen­di­­dikan ber­kua­litas guna menjawab tan­tangan masa depan mereka yang semakin tidak mudah. Banyak sekali pemberitaan di berbagai media yang me­nyo­rot ketidakmampuan generasi milenial untuk membeli ru­mah 3-5 tahun mendatang, naik­nya penda­pat­an generasi milenial itu ter­nyata tidak mampu mengejar kenaikan harga rumah yang melambung tinggi. Inilah con­toh problem nyata sektor eko­no­mi dihadapi generasi mi­le­nial. Di sisi lain, generasi mi­le­nial lebih con­dong meng­gu­na­kan uangnya untuk keperluan jangka pen­dek, data Alvara Research Cen­ter tahun 2017 menunjukkan ge­nerasi mile­nial me­nga­lo­ka­si­kan 11% dari pengeluaran per bulannya un­tuk mena­bung, investasi, dan asuransi. Se­mentara alokasi untuk ko­mu­nikasi dan internet 9,7% serta untuk hi­bur­an mencapai 4,3%. Sektor tenaga kerja juga men­­jadi persoalan kunci yang di­­hadapi generasi milenial. Me­reka dihadapkan pada tun­tut­an perkembangan skill  dan kompetensi baru yang tidak dihadapi generasi sebelumnya. Data science, social network analy­sis, computer programing  ada­lah kompetensi yang ba­nyak dibutuhkan di dunia kerja sekarang ini. Hadirnya revolusi industri keempat, seba­gai­ma­na ditulis dalam laporan The Future of Jobs yang dike­luar­kan World Economic Forum tahun 2016 menyebutkan, tren artificial intelligence, mac­hi­ne learning, robotics, nano­tech­nology, 3D printing, genetics and biotechnology  akan me­rom­bak total kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Selain tuntutan untuk be­kerja, gairah generasi milenial untuk berwirausaha juga ting­gi. Survei yang dilakukan Alva­ra Research Center pada Sep­tember 2017 terhadap ma­ha­siswa dan pelajar SMA menyebutkan, cita-cita mereka setelah lulus paling besar ada­­lah ingin menjadi entre­pre­neur. Ini sejalan dengan tren yang terjadi sekarang dengan tum­buh­nya startup -startup  baru yang didominasi anak-anak muda. Gairah wi­rausahawan muda ini perlu di­bantu dan di­fasilitasi agar usa­ha mereka lebih maju. Akses terhadap mo­dal, akses ter­hadap pasar, dan akses ter­hadap sumber daya manusia adalah tiga hal yang sangat mereka butuhkan. Karena itu, kembali pada ko­n­testasi politik 2019, pen­ting bagi setiap partai politik dan kandidat ikut mem­be­ri­kan solusi terhadap berbagai per­soalan yang dihadapi gene­ra­si milenial, terutama terkait sek­tor pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena generasi milenial inilah yang akan menjadi aktor utama bo­nus demografi mendatang. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka akan menjadi kon­tribusi nyata partai politik dan kandidat terhadap setiap po­tensi generasi milenial bagi Indonesia. Mampukah?  ●

Indonesia 2018, Perspektif Marketing (dan) Politik

Indonesia 2018, Perspektif Marketing (dan) Politik Hasanuddin Ali ;  Founder and CEO Alvara Research Center

                                               KORAN SINDO, 29 Desember 2017

                                                           

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal ketiga 2017 mencapai angka 5% dan diperkirakan pada akhir tahun 2017 akan berada di kisaran 5,1%.  BPS mencatat sepanjang 2017 ekonomi Indonesia masih ditopang dua “mesin” utama, yaitu konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55,68% pada Q3 2017 dan investasi yang berkontribusi 23,76% pada Q3 2017. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditopang empat sektor utama, yaitu makanan dan minuman, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel. Ekonomi Politik Indonesia 2017 Dari sisi ekonomi, ada dua isu yang menjadi pokok perbincangan sepanjang 2017, yaitu penurunan daya beli dan ekonomi digital. Pertama, indikasi pelemahan daya beli konsumen di beberapa sektor jelas terlihat, antara lain beberapa perusahaan ritel menutup usahanya karena sepi pembeli dan terus merugi. Perusahaan automotif, baik roda empat maupun roda dua, mencatat pertumbuhan penjualan yang tidak menggembirakan. Kedua, 2017 juga ditandai dengan semakin menjamurnya situs-situs belanja online , mulai dari pemain lokal sampai pemain global yang berekspansi ke Indonesia karena melihat perkembangan pasar digital Tanah Air yang semakin menarik. Penetrasi pengguna semakin tinggi di Indonesia. Ber bagai studi menunjukkan pada 2017 setidaknya 132 juta pen duduk sudah terkoneksi dengan internet. Menurut kajian Alvara Research Center, 33,5 % di antaranya tergolong sebagai heavy users (akses internet 3-6 jam sehari) dan 13,5% adalah addicted users (akses internet > 7 jam sehari). Dengan demikian 44,2 juta pengguna internet Indonesia adalah heavy users dan 17,8 juta adalah addicted users. Politik Indonesia pada 2017 ditandai dengan pilkada se rentak di 101 daerah. Pilkada yang paling besar menyita perhatian adalah Pilkada DKI Jakarta. Dan kita semua tahu Anies Baswedan menang atas lawannya Basuki Tjahaja Purnama dengan keunggulan telak 57,96% berbanding 42,04%. Pilkada Jakarta bukan sekadar pertarungan Basuki dengan Anies semata, lebih dari itu adalah pertarungan dua kutub ideologi politik yang akan menentukan wajah politik Indonesia kedepan. Menguatnya Urban Midle-Class Millennial Bagaimana dengan Indonesia pada 2018? Dengan melihat tren ekonomi pada kuartal ketiga yang membaik, baik di Indo nesia maupun di kawasan ASEAN, ekonomi Indonesia tahun depan— meski tidak terlalu spektakuler—dipercaya akan lebih baik daripada 2017. Prediksi IMF dan World Bank, pertubuhan ekonomi Indonesia pada 2018 berkisar 5,3-5,4%. Dalam konteks ekonomi politik, ada tiga komponen yang menjadi penentu. Mereka adalah masyarakat urban, penduduk kelas menengah, dan generasi milenial. Ketiga komponen inilah yang akan menjadi bahan bakar ekonomi politik Indonesia 2018. Tahun 2015 saja penduduk urban di Indonesia menurut dataBPSsudahmencapai53,3%. Perbedaan antara urban dan rural ini bukanlah sekadar persoalan perbedaan geografis semata, tapi lebih jauh dari itu adalah perbedaan soal nilai-nilai, pola pikir, dan budaya. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia pada 2017 cukup besar, yakni 66,31% dari total penduduk. Mereka inilah yang diharapkan mampu mendorong kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga. Dalam sejarah di berbagai negara, kelas menengah selalu menjadi motor perubahan, terutama terkait dengan aspek ekonomi dan perubahan sosial. Mereka memiliki uang lebih, daya belinya cukup sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi dari sektor konsumsi. Generasi milenial di Indonesia saat ini mencapai34%, generasi mayoritas di antara generasi-generasi yang lain. Menurut Pew Research Center, mereka adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 1999. Mereka memiliki karakter dan perilaku yang sangat digital minded karena konsumsi mereka terhadap internet sangat tinggi. E-Leisure Economy Ekonomi Indonesia pada 2018 akan dibentuk oleh dua entitas penting, yaitu digital economy dan, meminjam istilah Yuswohady, leisure economy. Kedua tren ekonomi ini tidak saling menegasi, tapi justru saling memperkuat untuk mem bentuk ekosistem ekonomi baru Indonesia 2018, yaitu e-leisure economy. Ini merupakan eko nomi yang berbasis kreativitas, entertainment, dan penciptaan pengalaman/experience dengan kata kunci digital sebagai plat form utamanya. Hal ini seiring sejalan dengan tumbuhnya kon sumen baru Indonesia, yakni konsumen urban middle-class millennial. Konsumen ini lebih memen tingkan pengala man dan interaksi ketika meng gunakan atau mengonsumsi produk/brand . Dari sisi perilaku, konsumen Indonesia tahun 2018 akan semakin menghendaki proses yang lebih instan, tidak berbelit dengan pelayanan yang tetap prima. Internet dan media sosial semakin memiliki posisi penting dalam proses peng ambilan keputusan pembelian terhadap produk/brand. The Endless Battle Game Pilkada Serentak 2018 akan digelar Juni diikuti 171 daerah. Selain itu tahun depan pelaku politik juga mempersiapkan diri menyongsong pemilu presiden dan pe milu legislatif (pilpres dan pileg) pada 2019. Berbagai konsolidasi politik peserta pemilu akan sangat masif terjadi di tahun depan. Dalam konteks politik ada tiga isu yang akan sangat mewarnai wajah politik 2018. Pertama, populisme berbasis agama. Pertarungan antara kelompok nasionalis dan Islamis politik akan tetap mewarnai dan mendominasi wacana perebutan potensi suara pemilih baik untuk Pilkada 2018 maupun untuk Pilpres-Pileg 2019. Kedua, it’s the economy, stupid! Tidak bisa dimungkuri persoalan ekonomi akan tetap menjadi isu seksi yang banyak dibahas. Dari berbagai survei Alvara Research Center, tingkat kepuasan terhadap pemerintah an Joko Widodo yang paling rendah selalu terkait dengan sektor ekonomi. Tiga aspek yang berkaitan dengan ekonomi tersebut adalah soal kesenjangan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketiga, pemilih milenial. Jumlah pemilih dalam Pemilu 2019 akan didominasi generasi milenial. Milenial yang lahir dalam rentang 1981-1999 ini akan berusia 20-38 tahun dan jumlahnya mencapai sekitar 86 juta jiwa atau dengan kata lain 48% pemilih pada Pemilu 2019 adalah generasi milenial. Bila ditam bahkan dengan pemilih yang berusia 17-19 tahun, jumlah pemilih dalam rentang 17-38 tahun mencapai51%. Artinya 1 dari 2 pemilih adalah generasi milenial, sebuah jum lah pemilih yang sangat meng giurkan bagi partai atau kan didat yang akan bertarung pada Pemilu 2019. Hiruk-pikuk politik selama 2018 bisa menjadi “pedang bermata dua” bagi ekonomi Indonesia. Pertama, pelaku usaha butuh kepastian dan cenderung wait and see yang bisa menghambat ekspansi usaha mereka. Namun pilkada serentak ini bisa juga menjadi stimulus penggerak ekonomi daerah karena bisa dipastikan uang beredar di daerah akan meningkat. Akhirnya bagaimana Indonesia pada 2018 dari sudut pandang ekonomi politik? Tahun 2018 adalah tahun saat masyarakat urban middle-class millennial akan memegang kunci utama ekonomi politik. Ada tiga cara untuk mendekati mereka, yakni beradaptasi dengan karak ternya, mengajak bicara dengan bahasanya, dan bergaul lebih intim dengannya. ●

Menuju Nahdliyin Paripurna

Menuju Nahdliyin Paripurna Hasanuddin Ali  ;  Wasekjend GP Ansor

                                                KORAN SINDO, 31 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak bisa dibantah, sudah banyak hasil survei yang mencoba mengestimasi jumlah warga NU. Angka yang beredar di media menyebutkan bahwa warga Nahdliyin berkisar di angka 60 juta sampai 120 juta jiwa. Alvara Research Center berdasarkan hasil survei Desember 2016 menyebutkan bahwa penduduk muslim Indonesia yang berafiliasi dengan NU berjumlah 79 juta jiwa. Dengan jumlah yang begitu besar, suara NU tentu mewarnai setiap denyut nadi bangsa Indonesia, dalam setiap sejarah penting Indonesia peran NU dan warganya terlihat jelas dan sangat diperhitungkan. Meski demikian, jumlah yang besar itu membawa dampak wajah NU menjadi lebih beragam dan spektrum pemikiran NU menjadi sangat luas. Beragamnya wajah NU bisa dijelaskan karena sebagian besar identifikasi seseorang menjadi Nahdliyin hanya didasarkan pada praktik ritual keagamaan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan praktik keagamaan tahlilan, maulid nabi, dan membaca doa qunut saat salat subuh langsung diidentifikasi sebagai warga NU. Identifikasi itu sepenuhnya tidak salah karena memang praktik keagamaan itulah yang mewarnai sebagian besar warga NU. Bila kita anggap NU sebagai komunitas, kita bisa analisis kenapa seseorang bisa merasa bagian sebagai komunitas NU. Susan Fournier, profesor marketing dari Boston University, dalam artikelnya di Harvard Business Review mengatakan ada tiga jenis komunitas. Pertama, pools, komunitas yang disatukan oleh shared values yang sama atau bahasa gampangnya komunitas yang memiliki ideologi dan nilai-nilai yang sama. Kedua,web, komunitas ini disatukan oleh jejaring yang kuat, hubungan antarkomunitas juga terjalin antaranggota ini cukup erat. Ketiga, hub, komunitas ini disatukan oleh tokoh idola/panutan, karisma dari sang tokoh membuat orang-orang berbondong- bondong ikut dan masuk dalam komunitas ini. Dalam konteks ini NU sebenarnya memiliki semua prasyarat di tiga tipe komunitas itu, seseorang menjadi warga NU bisa jadi karena ada kesamaan nilainilai Islam ahlusunnah waljamaah, atau karena jejaring sesama NU di lingkungannya (komunal), juga karena ada tokoh kiai yang menjadi panutannya. Namun, semua konsep ideal komunitas di atas menjadi tidak berlaku apabila seseorang dianggap menjadi NU hanya karena perilaku ritual keagamaannya. Kita perlu melakukan redefinisi ulang untuk menyebut siapa sebenarnya warga NU itu. Bagi saya, seseorang yang dianggap NU hanya karena praktik perilaku ritualnya adalah identifikasi yang paling rendah, harus ada kriteria tambahan untuk memperkuat seseorang bisa menyebut dirinya sebagai warga NU. Kriteria tambahan itu; Pertama, kesamaan pemikiran. Seorang Nahdliyin haruslah memiliki kesamaan pikiran dan pandangan dengan apa yang telah digariskan oleh PBNU dalam forum-forum resmi NU ataupun pendapat kiai-kiai sepuh NU. Misal pandangan NU soal hubungan antara agama dan negara, NU melalui Muktamar NU 1984 telah memutuskan telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbangsa dan bernegara, serta bentuk negara NKRI adalah final. Setiap orang yang menyebut dirinya NU juga harus memiliki kesepahaman dan keselarasan dengan pemikiran tersebut. Kedua, kesamaan nilai-nilai (values), seseorang disebut sebagai warga NU jika meyakini apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Seorang Nahdliyin harus meyakini bahwa model keberagamaan yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama adalah yang paling tepat di Indonesia. Konsep Islam Nusantara yang ramah, toleran, dan menghargai budaya lokal harus menjadi jiwa dan landasan warga NU dalam menyikapi setiap persoalan. Bila dikaitkan dengan teori tentang perilaku manusia yang memiliki tiga bagian yaitu kognitif, afektif, dan konatif, tambahan kriteria tambahan itu ada relevansinya. Kognitif merupakan sisi manusia yang berhubungan dengan ide dan pemikiran, afektif berkaitan dengan sisi emosi dan rasa, konatif berkaitan langsung aksi dan perilaku itu sendiri. Dengan kata lain, kognitif berkaitan dengan otak, afektif berkaitan dengan hati, dan konatif berkaitan dengan tindakan. Nahdliyin 1.0 adalah warga NU yang ritual keagamaannya mengikuti tradisi keagamaan yang biasa dijalankan oleh warga NU seperti tahlilan, maulid, qunut, dan sebagainya. Nahdliyin 2.0 adalah warga NU yang ritual keagamaan dan pandangan keagamaannya mengikuti yang digariskan oleh NU. Nahdliyin 3.0 adalah mereka yang ritual, pemikiran, spirit, dan hatinya selalu bersama NU. Seorang Nahdliyin yang pikiran, spirit, dan hatinya melekat kuat terhadap NU, tidak sekadar ritualnya, akan menjadi pembela dan menjadi benteng yang kuat bagi NU. Pada era kekinian di mana pertarungan wacana semakin terbuka sosok Nahdliyin semacam ini semakin dibutuhkan NU. Inilah sosok Nahdliyin Paripurna. Jadi nanti ketika seseorang ditanya apakah Anda warga NU? Orang tersebut tidak akan menjawab, ”Saya merasa warga NU”, tapi dia akan menjawab ”Saya yakin warga NU”. Semoga. SelamatHarlah Ke-91 Nahdlatul Ulama. ●

Nasionalisme Data dalam Industri Statistik

Nasionalisme Data dalam Industri Statistik Hasanuddin Ali  ;   CEO Alvara Research Center, Alumnus Statistika ITS Surabaya, Pernah mengikuti workshop Asosiasi Riset Sosial Dunia (ESOMAR) di Singapura JAWA POS, 27 September 2013

KEMARIN, 26 September, - tidak banyak orang tahu - diperingati sebagai Hari Statistik Nasional Indonesia. Tanggal itu dipilih karena pada 26 September 1960 pemerintah mengundangkan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti Statistiek Ordonnantie 1934. Sekarang UU tersebut telah diperbarui menjadi UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 

Dalam pertimbangan UU Nomor 16 Tahun 1997 poin a disebutkan, ''statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.''

UU itu secara umum juga membagi statistik menjadi tiga bagian. Pertama, statistik dasar yang penyelenggaraannya dilakukan Badan Pusat Statitik (BPS). Kedua, statistik sektoral yang penyelenggaraannya bisa dilakukan instansi pemerintah yang harus berkoordinasi dengan BPS. Ketiga, statistik khusus yang penyelenggaraannya dilakukan masyarakat, baik lembaga, organisasi, maupun individu yang bisa dilakukan secara mandiri atau bersama BPS.

UU Statistik dewasa ini semakin penting bagi bangsa Indonesia, mengingat semakin penting dan sensitifnya penggunaan data di Indonesia. Data statistik yang sama bisa memiliki arti berbeda. Dalam konteks politik, misalnya, data hasil survei sekarang sudah menjadi bagian dari alat kampanye.

Di sisi lain, ada satu isu penting yang perlu diangkat pada Hari Statistik Nasional kali ini, yaitu soal data statistik dan kepentingan nasional Indonesia. Pasar Indonesia yang paling gemuk di ASEAN membuat lembaga riset asing -riset pemasaran, bisnis, dan politik- berbondong-bondong masuk. Kita lihat sekarang hampir semua lembaga riset global ada di sini.

Apakah tren itu buruk? Tentu tidak. Menjamurnya lembaga riset global di sini tentu saja berdampak positif bagi perkembangan industri riset. Hal tersebut juga menunjukkan kepercayaan industri global terhadap ekonomi Indonesia yang semakin baik.

Namun, fenomena tersebut akan lebih baik bila pemerintah memiliki regulasi yang jelas mengenai lembaga riset di Indonesia. 

Tren Tukang Survei 

Setidaknya ada tiga alasan regulasi pemerintah menjadi penting. Pertama, menjamin adanya transfer knowledge dan teknologi kepada periset/peneliti domestik. Karena perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia, semua proses riset mulai pengambilan dan pengolahan data harus dilakukan di sini.

Alasan kedua, memperkuat basis sumber daya periset/peneliti nasional. Peran kunci industri riset ada di sumber daya manusia. Karena itu, penguatan SDM peneliti harus ditingkatkan, baik dari sisi teknikal riset maupun dalam konteks bisnis dan skill komunikasi. Itu penting karena sudah menjadi rahasia umum banyak lembaga riset asing yang lebih menyukai dan memilih peneliti dari negara luar seperti India atau Filipina.

Alasan ketiga, melindungi dan memperkuat daya saing perusahaan riset lokal. Beberapa tahun terakhir saya melihat fenomena aneh. Banyak perusahaan riset end-to-end lokal yang mulai meredup. Tapi, di sisi lain bermunculan perusahaan riset yang hanya mengkhususkan pada data collection. Kalau tren itu dibiarkan terus-menerus, akhirnya kita hanya akan menjadi tukang survei.

Karena itu, diperlukan langkah konkret dari setiap individu, insan periset/peneliti nasional, dan stakeholder terkait yang masih peduli pada kepentingan nasional Indonesia. Bila diperlukan, kita bisa mengajukan amandemen UU Nomor 16 Tahun 1997 ke DPR untuk lebih mengatur peran statistik serta riset secara lebih luas menjangkau semua institusi yang bergerak di bidang riset, baik riset pemasaran, politik, maupun sosial.

Akhirnya, bagi peneliti dan statistikawan nasional, teruslah meningkatkan kompetensi dan bersaing sesuai dengan standar riset global. Tapi, di sisi lain, peneliti dan statistikawan lokal harus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita mengambil dan mengolah data dari tanah ibu pertiwi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 1997. Selamat Hari Statistik Nasional. ●