Minggu, 30 Juni 2019

Minggu 30 Juni 2019, 14:30 WIB

"People Power" yang Sesungguhnya

Mumu Aloha - detikNews

Jakarta - Seorang lelaki remaja belia berwajah ala Korea mendekat ke kamera. Dalam video yang kemudian viral itu, kita menyaksikan sang bocah bicara dalam bahasa Jawa. "Ketoke aku arep mulai saiki." Sebuah pesan agar penonton bersiap-siap, karena dia akan segera memulai aksinya. Lalu, terdengar suara gamelan, dan sang bocah pun menari.

Ia menari di tengah jalan raya yang lapang tanpa kostum layaknya seorang penari tradisional pada umumnya. Dengan kaos oblong warna pink, celana jeans hitam, topi Nike, dan sepatu Adidas ia tampak sangat lincah dan riang, bergerak ke sana ke mari seolah sedang menggelar sebuah pertunjukan di atas panggung.

Lalu, kamera menyorot sekelilingnya dan kita pun tahu, bocah itu ternyata menari di Jalan Malioboro Yogyakarta, di depan deretan toko-toko yang ramai. Orang-orang yang melintas dan berlalu lalang pun kemudian mengerumuni sang penari cilik itu, memotret, merekam dengan kamera HP. Terlihat wajah-wajah kagum, yang di antaranya kita menangkap sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X di antara para penonton. Makin lama kerumunan semakin ramai. Beberapa lelaki muda bertas ransel di punggungnya satu per satu melompat ke tengah "panggung", bergabung dengan bocah tadi, dan ikut menari. Seorang perempuan berjilbab menyeruak kerumunan penonton, dan kemudian juga ikut menari bersama mereka. Perempuan lain yang semula hanya duduk menonton, setelah beberapa saat mempelajari dan menirukan gerakan tangan para penari, akhirnya tak tahan juga, bangkit, meletakkan tasnya dan bergabung.

Para penari semakin meluas sampai ke emperen toko. Agak jauh di belakang kerumunan penonton, di atas sebuah bangku di trotoar, seorang perempuan berjilbab juga tak mau tinggal diam, ikut menari. Ketika kamera menyorot dari kejauhan, tampak sebuah gedung tua menjadi background bagi pertunjukan di jalanan itu. Gamelan makin bertalu-talu. Langit yang sebelumnya cerah kini tampak mulai meremang. Matahari hampir tenggelam, dan mereka menuntaskan tariannya dalam puncak irama gamelan yang rancak.

Banyak orang mengaku "merinding" menyaksikan video flash mob "beksan wanaran" (tarian kera) yang viral di media sosial itu. Bagi yang sudah menontonnya bisa merasakan, seperti ada daya magis yang membangkitkan jiwa, memicu perasaan haru, dan menumbuhkan semacam gairah. Seperti tampak pada video itu, di mana orang-orang yang semula hanya lewat atau diam menonton, kemudian tergerak untuk ikut bergabung menari.

Hadirnya sebuah pertunjukan di tengah kota yang sibuk seolah menjadi kekuatan yang menggerakkan daya hidup bagi warganya. Warga kota yang sehari-hari menjalani rutinitas kerja, baik di sektor formal sebagai pegawai kantoran maupun sektor-sektor informal seperti berjualan, seolah menemukan oase, tempat untuk sejenak melepas lelah dan dahaga dari berbagai ketegangan, kebosanan, dan perasaan-perasaan lain yang menekan, membuat kemrusung, dan pada akhirnya menimbulkan rasa "asing" pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya --merasa sepi dan hampa.

Flash mob tari seperti yang terjadi di tengah keriuhan pusat industri wisata di Yogyakarta itu hanyalah satu contoh dari bangkitnya kesadaran masyarakat untuk merebut kembali "kewarganegaraan" sebagai bagian dari penghuni kota dan negara, yang selama ini barangkali semakin terasa sumpek, terdesak, dan terpinggirkan dalam kehidupan sosial dan hiruk-pikuk politik nasional.

Flash mob "beksan wanaran" itu sendiri merupakan bagian dari acara untuk menyemarakkan uji coba pedestrian Malioboro, digagas oleh Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro (menantu Sri Sultan), dilakukan oleh para penari Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Kridhamardawa Keraton Yogyakarta dan melibatkan para penari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, sekaligus dalam rangka menyambut hajatan tahunan Catur Sagatra yang akan digelar pada 13 Juli nanti di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Pada puncak acara tersebut, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan mementaskan wayang wong dengan lakon Subali Lena, yang terbuka untuk umum dan gratis tanpa tiket masuk. Persembahan dengan semangat yang kurang lebih sama juga digelar di Solo sejak beberapa tahun belakangan ini, yakni pentas Opera Ramayana selama tiga malam berturut-turut setelah hari Lebaran, untuk menyambut para pemudik yang tengah berlibur bersama keluarga di kampung halaman. Pertunjukan gratis tanpa tiket masuk ini digelar di situs peninggalan kolonial Benteng Vastenberg, melibatkan 150 penari, dan mampu menyedot hingga 5000-an penonton.

Tanpa adanya "kekuatan yang menggerakkan" tadi, rasanya tidak mudah mengumpulkan orang sebanyak itu, walaupun lewat pertunjukan gratis, apalagi yang ditampilkan adalah kesenian tradisional yang selama ini dicitrakan telah ditinggalkan terutama oleh anak-anak muda. Namun, Yogyakarta dan Solo membuktikan bahwa menciptakan ruang-ruang bagi munculnya kembali semangat "kewarganegaraan" itu bukanlah sesuatu yang mustahil, jika dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh.

Baru berlalu seminggu yang lalu, di kawasan Blok M, tepatnya di sebuah area yang biasa disebut "Little Tokyo", di labirin-labirin gang di antara Pasaraya dan Blok M Square, di antara restoran-restoran Jepang, ada gelaran Ennichisai, Festival Budaya Jepang, yang juga sudah menjadi agenda tahunan di Jakarta belakangan ini. Acara tersebut selalu mampu menyedot pengunjung hingga ribuan, membuat seluruh area Blok M menjadi penuh sesak lautan manusia, nyaris tanpa bisa membuat orang bergerak.

Sebagian dari pengunjung datang dari luar kota, menginap di hotel-hotel di sekitar lokasi acara, untuk secara khusus menyaksikan dan terlibat di tengah-tengah keramaian yang pada dasarnya "hanya" berupa deretan stan makanan dan minuman Jepang, yang kini sebenarnya tidak sulit juga untuk dijumpai di berbagai mall. Sebagian dari mereka berdandan dengan kostum tokoh-tokoh anime Jepang, berlalu lalang dan memenuhi setiap sudut hingga ke radius yang agak jauh, membuat suasana benar-benar berbeda dari hari-hari biasa.

Sekali lagi, apa yang menggerakkan mereka? Barangkali, inilah "people power" yang sesungguhnya. Semangat untuk menegaskan dan menghadirkan kembali kewarganegaraan, tanpa dikotak-kotakkan dalam berbagai perbedaan dari kelas sosial hingga pilihan politik. Sesuatu yang dalam kondisi "normal" sebenarnya wajar dan biasa-biasa saja, tapi dalam situasi hari-hari ini, di mana orang begitu mudah membenci dan bertengkar sekadar karena perbedaan calon presiden yang didukung.

Flash mob tari di Malioboro, Opera Ramayana dalam rangka libur Lebaran di Solo, hingga Festival Budaya Jepang Ennichisai di Blok M memperlihatkan bahwa kewarganegaraan seolah hadir kembali, minta diperhatikan, dan dilihat lagi dengan cara yang berbeda. Untuk kemudian, mungkin perlu dilakukan usaha-usaha memaknainya ulang dengan cara yang lebih "santai". Tidak (harus) dengan demonstrasi memprotes hasil pemilu yang dituduh curang. Tidak pula dengan gontok-gontokan, perdebatan tiada ujung mengenai hak-hak dan kesetaraan perempuan dan LGBT, hingga pro-kontra penerapan hukum syariah dalam peraturan pemerintah daerah.

Melainkan, dengan menari bersama-sama di tengah jalan, mengenakan kaos oblong, celana jeans, topi, dan sneaker trendi. Larut dalam haru-biru gugurnya Kumbakarna sambil menimbang kembali pembakaran Dewi Sinta untuk membuktikan kesuciannya setelah ditolak Rama pasca-penculikan oleh Rahwana. Atau, berdandan menjadi tokoh superhero Jepang idolamu, sambil makan ramen superpedas sampai bibirmu terbakar, sampai perutmu bergejolak oleh rasa nikmat.

Mumu Aloha ; Wartawan, penulis, editor ***

Minggu 30 Juni 2019, 12:00 WIB

Kolom

"Flash Mob" Tari di Malioboro dan Penyegaran Seni Tradisi

Aris Setiawan - detikNews

Jakarta -

Video flash mob "Beksan Wanara" yang ditampilkan di area Jalan Malioboro, Yogyakarta (18/6/19) menarik perhatian masyarakat luas. Video tersebut menjadi perbincangan hangat dan sempat viral di media sosial. Semua penari adalah anak-anak muda. Tarian yang sejatinya menjadi tontonan biasa saja saat di panggung-panggung pertunjukan itu begitu istimewa saat disajikan di tengah jalan, di hadapan masyarakat yang berlalu-lalang untuk berbelanja dan berwisata di area Malioboro.

Peristiwa itu menjadi kabar yang menggembirakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisi masih cukup tinggi. Tetapi hal itu juga menyisakan catatan penting lain bahwa sudah selayaknya (kesenian) tradisi dapat menembus batas-batasnya, tidak lagi kaku dan beku semata di atas panggung, namun dapat hadir di mana pun secara mengejutkan, mendadak, dan berefek menciptakan kesan mendalam. Dengan gaya yang demikian, pandangan kita terhadap apa itu "tontonan" menjadi menarik untuk dikoreksi.

Tontonan

Lono Simatupang (2013) menggambarkan, dalam keseharian, setiap kita mungkin pernah tidak sengaja berhenti di tengah jalan untuk melihat kecelakaan lalu lintas, pencopet yang tertangkap, tawuran, atau demonstrasi. Lalu kita mendengar ungkapan "Sudah! Sudah! Ini bukan tontonan!". Atau, "Bubar, memangnya ini pertunjukan!". Dan sebagainya. Maksud perkataan itu menyiratkan adanya pemisahan antara yang benar-benar tontonan dan yang bisa dianggap (seolah-olah) tontonan.Lalu kapan sebuah peristiwa menjadi benar-benar tontonan? Ternyata, suatu aktivitas baru disebut sebagai tontonan apabila dilakukan dengan kesengajaan maksud untuk dilihat oleh orang lain, dipertontonkan atau digelar. Jadi, kehendak untuk mempergelarkan sesuatu merupakan "syarat pertama" sebuah tontonan. Namun, kenapa sebagian orang tetap (seringkali tidak sengaja) menonton hal-hal yang oleh pelakunya tidak dimaksudkan sebagai tontonan?

Ternyata, karena peristiwa-peristiwa itu menyajikan sesuatu yang tidak biasa (extraordinary). Berdasarkan itu, maka "syarat kedua" adalah ketidakbiasaan sebagai daya tarik tontonan. Gabungan keduanya menghasilkan "syarat ketiga", yakni adanya peristiwa yang mempertemukan antara maksud penyaji untuk menggelar sesuatu yang tidak biasa dengan harapan penonton untuk mengalami sesuatu yang tidak biasa pula.

Hal itulah yang mencoba dilakukan oleh sekumpulan anak muda saat membuat flash mob Tari Wanara di Jalan Malioboro. Ada kesengajaan dari mereka untuk mempergelarkan tontonan yang tidak biasa bagi masyarakat. Ketidakbiasaan itu antara lain mengubah jalan sebagai panggung. Tidak ada lagi batas pemisah antara siapa penampil dan penonton. Bahkan masyarakat dapat turut terlibat langsung untuk menari dan merasakan sensasi yang hendak digapai.

Lebih penting lagi, tarian itu mendekonstruksi pandangan tentang bagaimana tradisi harus dinikmati. Pelaku tak harus berias (berkostum) selayaknya penari panggung. Mereka justru memakai pakaian keseharian, biasa dan sederhana, alias tidak jauh beda dengan orang kebanyakan yang hadir di Jalan Malioboro. Hal itu menimbulkan efek tak terduga bagi penonton (masyarakat), bahwa di sekeliling mereka bertebaran penari yang tak menunjukkan jatidirinya sebagai penari.

Kostum keseharian itu menghapus jarak atau sekat. Dan masyarakat begitu terkejut saat tarian yang awalnya hanya dibawakan oleh seorang penari, semakin lama tiba-tiba bertambah banyak. Satu per satu penari itu muncul di sela-sela keramaian penonton. Bahkan tidak sedikit penonton yang mencoba untuk ikut menari.

Tontonan yang membosankan di atas panggung menjadi begitu bergairah saat dihadirkan di keramaian jalan. Hal yang demikian seolah melawan gaya pertunjukan tari yang selama ini lebih mengandalkan jumlah penari (kolosal) dalam penyajiannya, dibanding wacana atau gagasan yang ditimbulkan. Saat Banyuwangi menggelar Gandrung Sewu yang diikuti kurang lebih seribuan penari, tiba-tiba di beberapa daerah meniru dan melakukan hal serupa.

Muncullah kemudian Tari Gambyong yang ditarikan oleh 5.000 penari di Solo, Tari Saman yang dibawakan oleh 12.000 penari di Aceh, Tari Poco-poco yang dibawakan 65.000 penari di Jakarta, dan masih banyak lagi. Kalkulasi keberhasilan tontonan itu diukur dari jumlah banyak dan sedikitnya penari, bukan dari efek yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Akibatnya, setelah selesai pertunjukan, maka selesai pula isu tentangnya.

Yang didapat adalah penghargaan berupa selembar sertifikat, berisi keberhasilan memecahkan rekor jumlah penari, tidak lebih. Hari ini, gaya yang demikian sudahlah ketinggalan zaman. Bila mengacu dari pandangan Lono Simatupang di atas, tidak ada aspek keterkejutan atau kebaruan selain bertambah dan menyusutnya jumlah penari. Terlebih, tontonan itu sengaja digelar di tempat yang sudah ditentukan sebagai "panggung", batas antara penonton dan penari sangat terlihat jelas.

Sementara flash mob tidaklah demikian. Georniana Gore lewat tulisannya Flash Mob Dance and the Territorialisation of Urban Movement (2010) menjelaskan bahwa flash mob menjadi menarik karena awalnya ditujukan untuk menyampaikan pesan secara unik (kata lain dari aneh). Flash mobdilakukan di area publik atau keramaian, dengan waktu yang terbatas, dan berakhir ketika aparat (polisi atau petugas keamanan) datang untuk membubarkan mereka.

Penyegaran

Flash mob tari hadir di tengah masyarakat urban, tidak sekadar untuk menghibur, namun juga memberi penyegaran di balik rutinitas hidup yang monoton-membosankan. Para pelaku itu "membawa" tari hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat tanpa harus jauh-jauh datang ke panggung pertunjukan. Flash mob kemudian memicu tawa, kebahagiaan, kesan, dan kekaguman mendalam di benak penonton.

Demikian pula flash mob di Jalan Malioboro. Walaupun tidak seketat mengikuti aturan flash mob pada umumnya, namun mampu memberi alternatif gaya baru bagi seni tradisi lain untuk mempertontonkan sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Ketidakbiasaan itu yang ditunggu. Tentu saja tak harus muluk, apalagi mahal.

Aris Setiawan ; Etnomusikolog, pengajar di ISI Surakarta ***

The Vessel

DISWAY, 30 June 2019

Oleh : Dahlan Iskan

Tahun depan saja. Kalau Anda mau ke sini. Ketika lingkungan sekitarnya sudah lebih rapi. Sekarang pun memang sudah bisa dinikmati. Tapi belum sepenuhnya nyaman.

Itulah The Vessel.

Karya seni arsitektur terbaru di New York. Saya terpaksa dua kali ke situ. Yang pertama sudah terlalu sore. Rabu lalu. Tiket sudah habis. Kamis pagi saya ke sana lagi. Sambil jalan kaki cepat selama 30 menit. Olahraga. Dari hotel saya di dekat Times Square. Sengaja sambil agak muter.

Rabu sore itu sebenarnya saya sudah bisa mendekat ke The Vessel. Tapi tidak bisa masuk. Saya perlu melihatnya dari dalam. Sekalian melihat bedanya: kalau kena sinar pagi bagaimana nuansanya.

Tidak terlihat banyak anak kecil diajak ke sini. The Vessel memang bukan hiburan. Dia sebuah karya seni. Pun yang mau membuat klasifikasi bingung. Patungkah ini? Gedungkah ini?

Bukan dua-duanya.

Jam 8 pagi saya sudah di situ lagi. Belum ada orang. Yang ada tukang. Memperbaiki sentuhan akhir plazanya. Suara gergaji batu sering membuat hati ngilu.

Saya duduk di tamannya: melihat The Vessel dari luar. Sambil merenung: mengapa karya ini indah?

Bentuknya sih biasa. Imajinasi saya terbelah: mirip sarang tawon? Atau mirip nanas? Yang terakhir itu karena saya terpengaruh menara kembar di Kuala Lumpur: yang banyak dibilang mirip jagung yang sudah dikupas kulitnya.

Saya pikir lagi: yang membuat The Vessel istimewa mungkin pilihan materialnya itu.

Seandainya dibuat dari beton rasanya hanya akan mirip gedung parkir bertingkat. Kalau dibuat dari baja hanya akan seperti bangunan yang belum jadi. Kalau dibuat dari kaca hanya akan mirip tenaga surya. Kalau dibuat dari steinless steel justru akan terasa 'kejam'.

Tapi lapisan The Vessel ini terbuat dari tembaga mengkilat. Hampir mendekati mengkilatnya kaca. Pantulan yang dihasilkannya pun bisa punya nuansa yang berbeda. Apalagi banyak sudut yang terbentuk. Oleh tuntutan desainnya.

Bangunan sekitarnya pun terefleksi di pantulan tembaga mengkilap itu.

Demikian juga pantulan pepohonan. Atau pantulan manusia yang berlalu-lalang.

The Vessel ini tingginya 70 meter. Setara dengan gedung 17 tingkat. Biaya pembuatannya —duille— mencapai lebih Rp 2 triliun. Begitu mudah mencari uang segitu di Amerika.

Gratis!

Pengunjung tidak perlu membayar. Pun untuk masuk ke dalamnya. Juga untuk naik sampai puncaknya. Tapi harus berkarcis. Yang bisa diantre di counter di pinggir plazanya.

Begitu masuk The Vessel saya lihat banyak orang bergerombol di tengah lobi. Sambil meletakkan HP di lantai. Di titik tengah. Oh... mereka ingin memotret ujung atas The Vessel. Pakai kamera selfie yg diberi timer.

Saya pun ikut saja. Bahkan wajah saya satu-satunya ini saya tongolkan. Agar muncul di lensa. Yang ternyata lebih hitam dari aslinya. Kamera itu melawan cahaya langit.

Naik ke puncak karya seni ini bisa lewat tangga mana saja. Ke arah mana saja. Bisa dengan cara memutari bangunan. Bisa juga zig-zag. Tinggal mencari arah tangga yang naik. Jangan kesasar ke tangga yang turun.

Tiap trapnya berisi 13 sampai 18 anak tangga. Saya hitung detilnya: trap-trap bawah berisi 13 anak tangga. Kian naik anak tangganya kian banyak: menjadi 14. Menjadi 16. Saat mendekati puncak menjadi 18.

Perbedaan anak tangga itu rupanya untuk menjaga skala penglihatan dari bawah. Agar tidak terasa kian sesak. Atau ada kepentingan lain?

Saya berhenti di tiap trap. Untuk menarik nafas baru. Untuk memperhatikan pemandangan sekitar. Untuk mengambil foto.

Tangganya cukup landai. Tidak seterjal tangga darurat gedung mencakar langit.

Saya jadi ingat saat olahraga naik tangga darurat dulu. Di seluruh gedung tinggi milik BUMN di Jakarta. Tanpa berhenti. Tanpa tarik nafas baru. Tidak ada pemandangan di situ. Tidak juga ada yang menarik untuk difoto.

Akhirnya saya sampai ke puncak The Vessel. Saya pilih posisi yang menghadap ke dekat muara Sungai Hudson. Yang memisahkan Manhattan dengan New Jersey.

Sebenarnya ada pemandangan jelek di pinggir air itu. Yakni parkiran kereta api atau subway. Saya lihat ada 29 rangkaian gerbong diparkir di situ. Tapi tidak terlihat menonjol. Kalah dengan indahnya sungai yang sangat lebar itu.

DI's Way berfoto daripuncak The Vessel yang menghadap ke muara Sungai Hudson.

Kawasan The Vessel ini dulunya daerah industri. Banyak bangunan pabrik lama. Sebagian dirobohkan. Dibangun gedung-gedung pencakar langit yang baru.

Sebagian lagi sengaja dipertahankan kekunoannya. Hahya direnovasi. Untuk restoran dan cafe.

Begitu banyak gedung baru dibangun. Bisa jadi bagian ujung Manhattan ini akan jadi seperti Singapura. Penuh gedung tinggi berkaca. Yang sayangnya desainnya tidak ada yang secantik di Singapura.

Saya pun membuka Google. Mencari tahu siapa perancang The Vessel. Mengapa ditaruh di situ. Di depan mal The Shops. Yang toiletnya mendadak penuh.

Mayoritas yang turun dari puncak The Vessel perlu fasilitas itu. Sampai ada penguman: untuk menghindari antre panjang pakailah toilet di lantai atasnya. Dan atasnya.

Tapi kedai kopi di dekat toilet itu juga menjadi penuh: The Blue Bottle. Yang secangkir harganya Rp 100 ribu. Saya pun mencobanya. Pilih yang oatmeal coffee. Diberi es.

Saya bisa merasakan mahalnya. Meski tidak bisa merasakan nikmatnya. ***

Nasi Merah

SAMUEL MULIA

KOMPAS, 30 Juni 2019

Judul di atas datang setelah saya membaca kalimat yang tertulis pada standing banner di depan sebuah rumah makan. Kalimat itu tertulis cukup jelas dan ukuran huruf yang lumayan besar. Begini kalimat itu. Tersedia nasi merah.

Sok mau sehat

Selesai membaca dalam waktu sekian detik, saya berpikir bahwa rumah makan itu menyuguhkan pilihan selain nasi putih yang dianggap tak sehat dibandingkan nasi merah. Waktu saya selesai membaca itu, saya masih belum berpikir macam-macam. Selang beberapa menit setelah melewati rumah makan itu, saya kemudian tertawa.

Rumah makan itu adalah salah satu rumah makan yang telah beberapa kali saya kunjungi. Menunya beraneka rupa. Yang jelas, asin, pedas, bersantan, dan sudah bisa saya pastikan berkolesterol tinggi. Tersedia ayam goreng, ikan, terung, dan sebagainya, dan sebagainya. Enaknya luar biasa.

Membayangkan semua menu itu, saya kemudian jadi bertanya di mana manfaatnya nasi merah yang menjadi pilihan sebagai pengganti nasi putih yang kata beberapa teman saya jauh lebih sehat, kalau padanan untuk makan nasi merah itu adalah sumber kenikmatan yang dapat mendatangkan kepala cenut-cenut, yang mampu menaikkan tekanan darah, yang bisa membuat beberapa manusia, termasuk saya, menegak obat anti-asam urat, antikolesterol, dan anti segalanya?

Apakah dengan menyediakan pilihan itu, rumah makan itu memberi peluang bagi mereka yang awalnya takut makan nasi putih dan tak berkunjung ke rumah makan itu untuk merasa tenang dan mulai berpikir untuk bersantap di tempat itu. Dengan begitu, jumlah tamu yang datang akan lebih banyak sehingga memberi pemasukan yang semakin banyak juga? Sungguh saya tak tahu.

Akan tetapi, dari semua yang saya pikirkan setelah melewati rumah makan itu, saya teringat dengan cara saya hidup. Saya tak berbeda dengan cerita di atas. Nasi merah bisa membuat saya lebih merasa tenang meski nasi itu disantap dengan menu seperti yang saya sebutkan di atas dan mungkin yang telah pernah Anda cicipi juga.

Setiap pagi saya merasa tenang dan sehat setelah mengasup jus buah dan bubur gandum kemudian dilanjutkan dengan berolahraga, meski waktu makan siang tiba, saya menyantap makanan yang mampu membuat saya menegak lagi segala obat berlabel anti ini dan anti itu.

Saya merasa aman dan tenang kalau sudah berjalan kaki di Gelora Bung Karno satu jam setengah lamanya dua kali dalam seminggu, karena saya merasa waktu berkeringat itu menghapuskan dosa-dosa yang saya masukkan ke dalam tubuh, dan kemudian merasa bersih setelah 90 menit.

Emang enggak mau sehat

Dan setelah berolah raga tersebut, setelah saya merasa telah membuang kotoran itu, saya siap menelepon teman-teman untuk pergi bersama menyantap menu makan siang atau malam yang super berlemak setelah membuang keringat itu. Saat saya menyantap, saya merasa berhak menikmati yang tidak sehat itu sebagai upah 90 menit tersiksa menjadi sehat.

Saya merasa tenang kalau sudah berdoa dan sudah ke rumah ibadah. Saya merasa aman karena setiap hari berdoa dan setiap minggu ke gereja. Rasa tenteram itu karena saya sudah melakukan kewajiban spiritual saya, meski setelah itu saya mulai melakukan kejahatan.

Jadi, ketenangan itu saya jadikan modal untuk melakukan ketidakbenaran. Saya merasa tenang menjalankan perselingkuhan, korupsi, membuat onar. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah pergi ke rumah ibadah, karena saya sudah taat berdoa, dan karena saya sudah memohon ampun di rumah ibadah itu.

Persis seperti waktu saya pergi menyantap makanan. Karena saya sudah makan nasi merah, maka jeroan dan segala jenis gorengan dari minyak berwarna hitam pekat yang saya telan, berasa seperti makanan tersehat di dunia dan tak mendatangkan rasa bersalah.

Maka bertanyalah saya kepada diri sendiri. Jadi di manakah manfaat nasi merahmu? Olahragamu? Jus buah dan bubur gandummu? Ibadahmu? Doamu? Apakah semuanya itu hanya sebagai obat penenang yang efeknya sementara saja?

Apakah itu hanya sebagai saranamu untuk dapat menjalankan hal yang tidak baik tanpa merasa bersalah? Apakah itu hanya sebuah tipuan dirimu karena sejatinya kamu itu juga tak berkeinginan untuk menjadi sehat, tak bermaksud menjadi orang yang baik dan melakukan hal yang benar?

Waktu saya melewati rumah makan itu, saya sedang berniat pergi berbelanja buah pepaya sebagai buah kesukaan, yang selain murah, enak, dan memudahkan saya untuk buang hajat setiap pagi bertahun lamanya.

Waktu saya tiba di toko buah itu, dan ketika saya mengambil buah pepaya potongan, nurani saya mulai berkicau. ”Beli pepaya ini beneran mau sehat, apa emang cuma buat gampangin buang kotoran, terus makan seenaknya lagi?”

Saya sudah tak mau mendengar celoteh nurani bawel itu, meski saya tahu saya tak bisa menghindari untuk tidak mendengar. Saya hanya berkonsentrasi mendengar suara mbak di kasir di toko buah itu.

”Pakai kantong plastik apa enggak, Mas?” ***

UDAR RASA

Politik Kebaya

BRE REDANA

KOMPAS
KOMPAS, 30 Juni 2019

Beberapa waktu lalu, seniman terkenal Butet Kartaredjasa memberi komentar mengenai penampilan anak perempuannya di media sosial begini: Oalaah nduk Galuh Paskamagma, lha kok fotomu mendadak viral ta? Uasuwoook njuk akeh sing mengajukan proposal nglamar kowe je. Dalam candanya terlihat kebanggaan dia sebagai ayah.

Yang ia komentari adalah foto anaknya di Facebook. Sang anak, Galuh, mengenakan busana tradisional Jawa. Berkebaya hitam, rambut dikonde, selendang merah berhias bros berbentuk capung tersampir di pundak, Galuh memang cantik. Giwang putih di telinga sekilas mengingatkan lukisan abadi ”Girl with a Pearl Earring” karya Vermeer. Jangankan sang ayah, saya yang cuma teman pasangan Butet-Ruly ikut bangga.

Menyerupai poster, di sebelah foto terdapat tulisan besar: Gerakan Nasional Kembali ke Busana Identitas Bangsa Nusantara. Tekad semacam itu cukup meluap sekarang. Sahabat saya di Yogya, Delia Murwihartini, menjadi ketua Perkumpulan Perempuan Bersanggul dan Berbusana Nusantara ”Kamala Nusantara”. Astari, Duta Besar Indonesia di Bulgaria, selalu tampil chic dengan kebayanya. Tentunya masih banyak lagi—atau mudah-mudahan demikian—mereka yang mencintai busana ibu negeri.

Di luar bias estetik saya yang terus terang memang cenderung memilih makan siang bersama wanita berkebaya, busana adalah fenomena semiotik. Fungsinya bukan hanya melindungi tubuh berkenaan dengan kondisi alam yang relevan, tetapi juga identitas bernilai simbol. Sama seperti seragam, ia menunjukkan ke mana si pemakai berafiliasi.

Sejak lama makna simbolik busana menjadi medan perebutan ideologi di baliknya. Yang mudah diingat antara lain gerakan pembebasan oleh anak-anak muda pada tahun 60-an yang dikenal dengan sebutan ”Generasi Bunga”. Busana ikat celup (tie dye) yang dikenakan generasi pada masa itu berikut informalitasnya termasuk kelonggaran tak mengenakan beha di kalangan cewek, merupakan cara mereka untuk mengekspresikan sikap terhadap kemapanan.

Gerakan anti-kemapanan masa itu memiliki implikasi yang barangkali tidak kita duga sekarang. Dalam buku World without Mind (Vintage, 2018), Franklin Foer mengungkap kisah anak muda bernama Stewart Brand. Dia melihat bagaimana para hippies membentuk koloni-koloni untuk membebaskan diri dari tatanan sosial dan norma-norma yang berlaku saat itu.

Apa yang dibutuhkan oleh kelompok atau komunitas yang ingin mandiri seperti itu? Informasi tentang peralatan (teknologi) yang memungkinkan mereka memberdayakan diri secara individual. Di situ Brand menerbitkan Whole Earth Catalog, semacam katalog yang memungkinkan pembacanya bisa mengakses peranti yang jadi kebutuhan hidup mandiri.

”Hanya teknologi yang bisa membebaskan manusia,” kata Brand dalam manifestonya seperti dikutip di buku tadi. Waktu itu ia mempelajari gagasan para pemikir pujaannya, dari Buckminster Fuller sampai Marshall McLuhan. Para pahlawan intelektualnya itu rata-rata menekankan pentingnya ”sistem dan jaringan”.

Whole Earth Catalog yang substansinya adalah ”sistem dan jaringan” inilah yang kemudian menjadi teks fundamental dari Silicon Valley. Kita semua tahu, Silicon Valley di pantai barat Amerika adalah pusat IT yang menguasai dunia sekarang. Pembebasan manusia sekarang terjadi bukan karena teologi, melainkan teknologi.

Di situ pula teknologi pembebasan menemukan paradoksnya. Silicon Valley memperoleh inspirasi dari gerakan anti-kemapanan tahun 60-an, kini teknologi yang mereka hasilkan di beberapa tempat justru mengokohkan ide-ide formalisme bahkan radikalisme. No bra tahun 60-an jelas tinggal kenangan, diganti norma baru cara berpakaian yang mengklaim segala kepantasan.

Dalam teater sosial ini kita melihat problematik sekaligus sensitivitas busana. Di beberapa negara Eropa, seperti Italia, terjadi persoalan karena ada busana yang menyulitkan identifikasi pemakainya. Di beberapa tempat lain menimbulkan tekanan sosial pada sebagian kalangan perempuan.

Kebaya, yang setahu saya dalam sejarahnya tidak pernah menimbulkan antagonisme sosial, barangkali memang jawaban yang tepat untuk zaman ini di sini. Putri Butet Kartaredjasa cantik dengan kebayanya. Seandainya saya punya anak lelaki, jelas sudah kuajak Butet besanan. ***

LUKA BANGSA

Oleh :
PUTU SETIA

Sabtu, 29 Juni 2019 07:00 WIB

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa yang memenangi pemilihan presiden adalah pasangan 01, apakah perseteruan dua kubu yang begitu panjang akan berakhir? Perlu waktu. Perlu kearifan pemimpin kedua kubu. Joko Widodo memang sudah mengajak orang melupakan 01 dan 02. Adapun Prabowo Subianto bisa menghormati keputusan MK. Tapi keduanya tidak saling bertegur sapa dalam pernyataannya. Misalnya, yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, sebagaimana tradisi politik di negara maju.

Masih ada luka. Sepuluh bulan perseteruan kedua kubu bukan waktu yang singkat. Jika dirunut, benih lukanya bahkan ada sejak pemilihan presiden 2014, karena tokoh yang bertarung sama dengan pemilihan presiden 2019. Hanya wakilnya yang berbeda.

Fanatisme pendukung semakin mengental pada tarung ulang. Semakin brutal cara untuk saling menjelekkan lawan. Muncul istilah cebong untuk mencemooh pendukung 01, yang segera dibalas dengan kampret bagi pendukung 02. Yang mengucapkan istilah itu bukan cuma anak tanggung atau pemakai akun anonim di media sosial, melainkan juga sebagian politikus, bahkan kalangan terdidik. Padahal orang tahu, cebong dan kampret merupakan sebangsa hewan, yang menurut ajaran agama apa pun adalah makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Kenapa kita saling menghinakan diri?

Luka bangsa itu harus segera dibalut. Ini pekerjaan rumah untuk semua anak bangsa-kata-kata ini sangat digemari oleh Amien Rais, tokoh yang berencana menggelar tahlilan untuk kekalahan Prabowo-Sandi. Pekerjaan rumah juga untuk Jokowi yang akan mengendalikan republik ini lima tahun ke depan. Jokowi tak cukup mengajak melupakan 01 dan 02, tapi harus mengajak pendukungnya untuk memberi teladan bagaimana menerima kekalahan dengan ikhlas, legowo kata orang Jawa.

Menerima kekalahan tidak segampang yang diminta pihak yang menang. Mari kita lihat kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang dimenangi oleh Anies Baswedan, calon yang diusung kubu Prabowo. Pendukung Ahok, yang sama sebangun dengan pendukung Jokowi, tetap meradang bahwa pemilihan itu penuh kecurangan dan tidak beradab. Mereka menuduh rakyat dihantui teror neraka-surga, penuh intimidasi, dan seterusnya. Sampai kini Gubernur Anies menjadi bulan-bulanan ejekan di media sosial oleh pendukung Ahok, apa pun yang dikerjakannya. Langkah Anies memang perlu dikritik, tapi tidak harus semua tindakannya dianggap salah. Lalu apa bedanya ketika kubu 02 menuduh dan yakin pemilihan presiden kali ini juga curang, aparat negara mengintimidasi pemilih, petahana memanfaatkan jabatan, dan seterusnya? Podo wae, kata orang Tegal. Semuanya tidak ada yang sesungguhnya ikhlas jika dalam posisi kalah.

Luka tak akan kering jika hanya dibungkus dengan pembalut tanpa isi, tanpa revolusi mental yang mengubah cara berpikir kita. Tak cukup pula mengajak rekonsiliasi, yang diartikan sebagai "kamu bergabung, saya kasih kursi". Kalau selesai dengan membagikan kursi lalu semua pada duduk menikmati kue, siapa yang mengawasi kesalahan cara duduknya jika tak ada yang berdiri? Semua orang punya tugas dan kewajiban yang bisa berbeda dan itulah yang membuat keseimbangan, ini petuah Krishna kepada Arjuna dalam Bhagawadgita. Jokowi memang harus merangkul lawan politiknya dan mengayomi seluruh rakyat karena dia bukan presiden kubu-kubuan lagi. Namun dia harus tetap memberi posisi terhormat kepada lawannya untuk mendapat kritik agar dia tidak seenak udelnya bertingkah.

Lukamu adalah lukaku, luka bangsa yang harus kita obati bersama. ***

Sabtu, 29 Juni 2019

Demokrasi Butuh Oposisi

Koran Sindo

Sabtu, 29 Juni 2019 - 08:08 WIB

Rio Christiawan ;

Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dalam putusan tersebut MK menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rekapitulasi hasil pemilihan umum. Berdasarkan Putusan MK tersebut artinya KPU secara resmi dapat menetapkan petahana Joko Widodo untuk menjadi presiden untuk periode kedua (2019-2024).Secara konstitusional bersamaan dengan Putusan MK tersebut maka sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Hal ini artinya kontestasi secara konstitusional sudah berakhir, apresiasi patut diberikan kepada Mahkamah Agung (MA) yang tidak menerima gugatan permohonan sengketa pelanggaran administratif pemilu presiden dan wakil presiden 2019 yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi. Ketegasan MA tersebut perlu diapresiasi, sebab jika permohonan tersebut diperiksa oleh MA maka selain akan terjadi ke kekacauan tata hukum juga tidak akan terwujud kepastian hukum itu sendiri.

Beberapa partai pengusung Prabowo-Sandi, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bahwa dengan putusan MK tersebut maka koalisi juga berakhir. Sesungguhnya pernyataan tersebut hanya menggambarkan dua hal yakni pertama, koalisi dalam konteks pemenangan kontestasi politik, dan kedua, dapat dimaknai sebagai upaya untuk berganti haluan politik (baca: berpindah koalisi).

Tidak dapat dipungkiri pascakemenangan petahana dikukuhkan MK daya tarik koalisi pemerintah akan meningkat. Secara pragmatis jika bergabung dengan koalisi pemerintah dimaknai sebagai “kendaraan” untuk mendapat jatah kekuasaan maka pasca putusan MK koalisi pemerintah akan “gemuk” karena mengakomodasi kepentingan baru pascaputusan MK. JR Tillersen (2016), menyatakan bahwa dalam demokrasi yang sehat tetap harus terdiri dari dua koalisi yang kuat yakni koalisi pemerintahan dan koalisi oposisi.

Dalam konteks demokrasi, peran koalisi oposisi sangat diperlukan mengingat demokrasi memerlukan fungsi check and balances yang pada esensinya justru melindungi kepentingan rakyat itu sendiri. Jika koalisi pemerintah dan koalisi oposisi sama kuatnya maka yang paling diuntungkan adalah rakyat itu sendiri. Koalisi pemerintahan yang terlalu “gemuk” justru akan mengurangi kualitas dari demokrasi di samping dalam perspektif politik praktis akan mengurangi kelincahan pemerintah karena perlu mengakomodasi banyak kepentingan.

Memaknai Kekuasaan

Memang pada hakikatnya politik merupakan kepentingan, tapi politik dalam arti luas sebagaimana diuraikan oleh Nawiasky (1964), merupakan upaya menggunakan kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Kini kondisinya jika pascakontestasi banyak parpol berduyun-duyun masuk dalam koalisi pemerintah maka sesungguhnya hal tersebut semakin menggambarkan secara empiris bahwa politik masih dimaknai sebagai sarana untuk sekadar memperoleh kekuasaan.

Jika koalisi pemerintah terlalu gemuk maka sesungguhnya rakyat akan dirugikan karena turunnya kualitas demokrasi. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena pemerintah tidak dapat optimal melayani kepentingan rakyat karena kelindan kepentingan politik praktis dari koalisi yang terlalu gemuk.

Para elite politik harus membudayakan etika berpolitik yang sehat sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Pemahaman etika politik dalam hal ini adalah teguh pada pilihan politik dibanding memanjakan nafsu mengejar kekuasaan. Sebagaimana contohnya partai oposisi yang semula konfrontatif pascaberakhirnya kontestasi kemudian merapat pada koalisi pemerintah yang dinyatakan memenangi kontestasi.

Artinya selama ini koalisi hanya dipergunakan untuk memenangi kontestasi saja. Oleh sebab itu makna koalisi harus di-reorientasi menjadi dua kekuatan yang mampu mewujudkan check and balances dalam demokrasi. Paradigma absolutely power tend to corrupt menggambarkan bahwa dalam negara demokrasi perlu oposisi yang kuat, seperti misalnya di AS antara pemerintah dan oposisi sama kuatnya sehingga terwujud check and balances yang melindungi kepentingan rakyat itu sendiri.

Memang dalam konteks politik praktis, posisi oposisi saat ini tidak strategis seperti kondisi oposisi pada 2014. Kala itu oposisi merupakan mayoritas di DPR RI, berbeda dengan saat ini, partai koalisi pemerintah merupakan mayoritas di parlemen dengan menguasai lebih dari 60% kursi. Artinya, jika demokrasi hanya dimaknai sebatas sharing power maka peran oposisi saat ini tidaklah menarik, sebaliknya jika demokrasi dimaknai untuk mewujudkan cita-cita rakyat maka oposisi mutlak diperlukan. Idealnya antara pemerintah dan oposisi memang harus memiliki kekuatan yang sama sehingga dapat terwujud check and balances secara sempurna.

Rekonsiliasi

Banyak pihak menyerukan agar selepas Putusan MK perlu dilakukan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Memang benar, bahwa saat ini harus dilakukan rekonsiliasi untuk mengembalikan masyarakat dari keterbelahan akibat konflik yang timbul dari kontestasi Pilpres 2019. Lebih lanjut mengacu pada pemahaman rekonsiliasi sebagaimana diuraikan Huntington (1995), yakni upaya memulihkan hubungan pada keadaan semula.
Benar bahwa rekonsiliasi dua tokoh tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri konflik yang membelah masyarakat, tetapi lebih lanjut rekonsiliasi harus sampai pada titik pemulihan hubungan awal yakni pemerintah dan oposisi, mengingat selama ini situasi hubungan tersebut telah rancu karena kontestasi politik. Dalam rekonsiliasi tersebut harus ditegaskan dukungan oposisi terhadap pemerintah, dan sebaliknya dukungan pemerintah terhadap oposisi.

Dukungan oposisi dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi oposisi pada jalannya pemerintahan melalui fungsi pengawasan sehingga dapat tercapai fungsi check and balances yang menjadi esensi dari demokrasi itu sendiri. Sementara dukungan pemerintah terhadap oposisi ditegaskan dengan meletakkan oposisi sejajar dengan pemerintah sebagai mitra untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Rekonsiliasi nasional harus menekankan bahwa bangsa Indonesia selain memerlukan pemerintah yang kuat dan sehat juga memerlukan oposisi yang baik. Dengan demikian rekonsiliasi akan bermuara pada kepentingan bangsa untuk mengakhiri kontestasi dan kembali pada hubungan awal yang sehat, yakni pemerintah dan oposisi.

Inti yang diharapkan dari pertemuan rekonsiliasi tersebut adalah Prabowo dan Jokowi saling menyatakan bahwa kontestasi telah berakhir dan saling menegaskan dukungan serta menyatakan kepada publik secara teduh tentang peran masing-masing. Dalam hal ini juga perlu ditegaskan pada masyarakat terkait relasi pemerintah dan oposisi bahwa pada hakikatnya merupakan relasi yang bersifat saling membutuhkan dan mutualisme.

Hubungan pemerintah dan oposisi pada negara demokrasi pada hakikatnya bukan saling melemahkan. Sebaliknya kualitas pemerintahan yang baik akan lahir dengan adanya oposisi yang kuat, sebaliknya oposisi yang kuat akan teruji oleh pemerintahan yang baik demikian hakikatnya check and balances dalam demokrasi yang sehat. ***

Konsep Indo-Pasifik ASEAN dan Kepemimpinan Indonesia

Koran Sindo

Sabtu, 29 Juni 2019 - 07:44 WIBKhasan Ashari ; Pemerhati Masalah Internasional

BEBERAPA waktu lalu kepala negara dan pemerintahan sepuluh negara ASEAN menyepakati dokumen bertajuk ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dokumen ini memuat garis kebijakan ASEAN mengenai ruang lingkup, tujuan, prinsip, area kerja sama, dan mekanisme kerja sama Indo-Pasifik.

Melalui dokumen ini ASEAN melihat Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, megedepankan dialog dan kerja sama, menitikberatkan pembangunan untuk kesejahteraan, serta menjadikan aspek maritim sebagai elemen tata kawasan. ASEAN juga menegaskan arti penting ASEAN centrality dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini menjadi landasan kerja sama organisasi regional tersebut.

Dokumen ini memuat ruang lingkup kerja sama Indo-Pasifik yang mencakup kerja sama maritim, konektivitas, upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, serta kerja sama di bidang ekonomi. ASEAN juga siap bekerja sama dengan mekanisme regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik.

Arti Penting

ASEAN Outlook on Indo-Pasific memiliki arti strategis. Pertama, ASEAN untuk pertama kalinya menyepakati garis kebijakan tentang Indo-Pasifik. Dokumen ini disepakati setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang. Lamanya proses negosiasi mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan dan kepentingan di antara negara-negara ASEAN.

Selain itu, sebagai sebuah konsep geostrategis baru definisi Indo-Pasifik juga terus berkembang, khususnya terkait dengan pemaknaan oleh negara-negara besar di luar ASEAN. Perkembangan ini pada gilirannya juga berpengaruh terhadap pandangan negara-negara di kawasan terhadap konsep Indo-Pasifik.

Kedua, dokumen ini menjadi panduan yang komprehensif bagi negara-negara ASEAN–baik secara kolektif maupun individual–dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan Indo-Pasifik. Melalui dokumen ini negara-negara ASEAN juga menguatkan komitmen terhadap ASEAN centrality dalam konteks geostrategis Indo-Pasifik.

Sentralitas ASEAN tidak semata-mata didasarkan pada posisi geografis kawasan Asia Tenggara yang berada tepat di tengah Indo-Pasifik. Lebih dari itu, ASEAN harus diakui merupakan organisasi regional paling solid di kawasan. Mekanisme kerja sama dalam organisasi sudah terbentuk dan berjalan dengan baik, beberapa di antaranya melibatkan negara-negara di luar kawasan. Artinya, ASEAN memiliki dasar yang kuat untuk menjadikan mekanisme yang sudah ada sebagai platform kerja sama Indo-Pasifik.

Kepemimpinan Indonesia

Arti penting ketiga berkaitan dengan keberhasilan diplomasi Indonesia. Konsep Indo-Pasifik muncul untuk menyebut negara dan wilayah di sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai sebuah kesatuan. Konsep ini mulai digunakan sejak 2010 sebagai perluasan dari konsep Asia-Pasifik yang secara tradisional hanya memasukkan negara dan kawasan di seputar Samudera Pasifik. Dengan demikianIndo-Pasifik dapat disebut sebagai konsep geopolitik yang menggabungkan kawasan Asia-Pasifik dengan kawasan di seputar Samudera Hindia sebagai sebuah kesatuan.

Sebagai konsep yang relatif baru dan memiliki cakupan geografis yang luas dan isu yang beragam, terdapat perbedaan pandangan tentang bentuk dan karakteristik interaksi antarnegara dalam konteks Indo-Pasifik. AS dan sejumlah negara lain mengedepankan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas dan terbuka (free and open).

Sementara Indonesia berpandangan bahwa Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai hanya dalam konteks bebas dan terbuka. Indonesia sejak awal berpandangan bahwa Indo-Pasifik juga harus memiliki karakteristik lain yaitu inklusif, transparan, dan komprehensif; mendatangkan manfaat bagi kepentingan jangka panjang seluruh negara di kawasan; dan didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Selain itu, Indonesia juga mengusung gagasan mengenai kesatuan pandangan di antara negara-negara ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik serta memperjuangkan peran sentral ASEAN dalam kerja sama tersebut.

Disepakatinya ASEAN Outlook on Indo-Pasific menjadi bukti keberhasilan diplomasi Indonesia di ASEAN sekaligus arti penting kepemimpinan Indonesia di organisasi regional ini. Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara tetangganya di kawasan bahwa ASEAN yang harus menjalankan leading role dalam menentukan arah dan masa depan kerja sama Indo-Pasifik. Jika tidak, keuntungan terbesar justru akan dinikmati oleh segelintir negara di luar ASEAN. Selain itu tanpa sentralitas ASEAN kerja sama Indo-Pasifik bisa saja menegasikan tatanan dan mekanisme regional yang sudah dibangun oleh ASEAN.

Tantangan ke depan

Menanggapi pandangan skeptis beberapa pihak terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pasific, kita harus mencatat bahwa dokumen ini adalah dokumen politik yang merupakan hasil negosiasi. Dokumen politik tentu saja lebih menekankan aspek kebijakan sebagai panduan dan tidak banyak memuat hal-hal yang sifatnya teknis.
Sebagai hasil negosiasi, dokumen ini juga telah melewati proses tawar-menawar panjang dengan memerhatikan kepentingan seluruh negara ASEAN. Pihak-pihak yang bernegosiasi juga saling memberi konsesi untuk mencapai titik temu.

Oleh karenanya tidak tepat jika kita mengharapkan sebuah dokumen yang komprehensif layaknya panduan kebijakan nasional sebuah negara. Pada tingkatan nasional, pemerintah suatu negara dapat mengeluarkan kebijakan yang sifatnya independen dan terfokus pada kepentingan nasionalnya. Sebaliknya kebijakan pada tingkatan regional disusun sebagai hasil kompromi banyak pihak dengan mempertimbangkan kepentingan bersama secara kolektif.

Bagi ASEAN, disepakatinya dokumen ini bukanlah tujuan akhir. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan dokumen tersebut ke level teknis, termasuk meyakinkan negara-negara besar di luar ASEAN bahwa sentralitas ASEAN merupakan pilihan terbaik yang menguntungkan semua pihak.

Tantangan yang tidak kalah besar juga dihadapi Indonesia. Setelah berhasil mewujudkan posisi bersama ASEAN, Indonesia harus melanjutkan kerja keras dalam tahapan implementasi. Untuk mencapai hasil optimal, sinergi dengan negara-negara ASEAN lain mutlak diperlukan. Di level domestik, sinergi antara Kementerian Luar Negeri dan pemangku kepentingan lain juga memegang peran penting.

Perubahan tatanan global membuat dua kekuatan terbesar dunia berada di kawasan Indo-Pasifik. Jika di masa lalu Indonesia “mendayung di antara dua karang” sendirian, sekarang saatnya Indonesia mengajak negara-negara ASEAN berlabuh di bahtera yang sama. Dengan demikian manfaat kerja sama Indo-Pasifik dapat dinikmati bersama dan dampak negatif yang mungkin timbul juga dapat diantisipasi bersama. ***

Kabinet Rekonsiliatif, Mungkinkah?

Koran Sindo

Jum'at, 28 Juni 2019 - 05:21 WIB

Adi Prayitno ; Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia

DISKURSUS tentang kabinet rekonsiliatif terus menggelinding liar bak bola salju (snow ball) seiring fragmentasi politik yang kian ekstrem. Ide ini dinilai brilian dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Terutama untuk meredakan tensi politik di berbagai level kehidupan sosial. Terlampau banyak amunisi yang dihabiskan bangsa ini sekadar meladeni serangkaian isu tak produktif yang membuat langkah kita seakan berjalan mundur.

Susahnya upaya rekonsiliasi pascapemilihan presiden (pilpres) menjadi penegas betapa bekas luka tanding ulang dua jagoan begitu pedih. Padahal, tanda-tanda alam untuk rekonsiliasi cukup terang benderang. Setidaknya ditandai dengan sejumlah peristiwa politik mutakhir. Misalnya, ulama dan pengusaha yang semula terbelah, kini mulai islah. Meski belum berhasil, upaya mediasi Jokowi dan Prabowo terus dilakukan hingga saat ini.

Harus diakui, pilpres kali ini memang begitu menyayat hati kebangsaan kita. Saling tuding soal pemimpin kafir antiulama, prokomunis, kelompok radikal ekstrem, hingga klaim paling Islam, menjejali ruang publik. Padahal, baluran politik Jokowi dan Prabowo sangat dominan warna nasionalis ketimbang Islam. Jika pun Islam, pasti abangan serupa nukilan antroplog politik Clifford Geertz dalam tradisi “agama Jawa” karena keduanya tak memiliki corak Islam kental seperti santri.

Kita harus punya kerendahan hati mengakui bahwa fragmentasi politik terjadi akibat saling menegasi yang berlebihan. Kubu Jokowi kerap diasosiasikan kelompok pelindung aseng dan asing, didukung partai setan, dan seterusnya. Bahkan Jokowi tiada henti dituding keturunan PKI. Sementara kubu Prabowo ditengarai mengakomodasi kelompok radikal ekstrem, wahabi, serta anti-NKRI dan Pancasila.

Padahal, pilpres medium pertarungan ide tentang masa depan Indonesia. Namun yang terjadi malah tawuran opini berbasis isu abad kegelapan. Isunya tak beranjak. Melulu soal agama dan berebut klaim paling benar (claim of truth). Efeknya, pilpres lebih kentara pertentangan antarfaksi agama tertentu ketimbang konfrontasi antarideologi parpol.

Ikhtiar politik sudah kita lakukan. Semua tahapan, proses, hingga sengketa hasil pemilu sudah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Apa pun hasilnya harus diterima sebagai keniscayaan demokrasi. Babak baru kehidupan demokrasi kita meski segera dimulai. Yakni, rekonsiliasi nasional sebagai upaya menyatukan elemen bangsa yang terserak akibat friksi politik yang cukup tajam.

Di antara sekian banyak menu opsi rekonsiliasi, usulan membentuk kabinet rekonsiliatif paling banyak diperdebatkan di kalangan publik, yakni satu komposisi kabinet yang mengakomodasi parpol pendukung Prabowo menjadi bagian kekuasaan politik Jokowi yang menjadi pemenang pilpres. Pertanyaan kemudian, apakah mungkin kabinet rekonsiliatif bisa diwujudkan?

Sharing Power

Banyak pihak menengarai pembagian kekuasaan (sharing power) menjadi solusi akhir dari kebuntuan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Karena hakikat politik hanya kepentingan abadi bukan teman apalagi musuh abadi. Diktum fenomenal Harold Laswell sangat relevan dalam konteks menarasikan fenomena ini. Politik itu soal siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana cara mendapatkannya (politics is who gets what, when, dan how). Sekali lagi, politik menyangkut fleksibilitas yang tak bisa diukur dengan frasa hitam putih.

Jika kita percaya bahwa politik soal bagaimana mendapat kekuasaan, maka upaya membagi kekuasaan ke Prabowo adalah cara paling rasional meredam gejolak. Kekuasaan menjadi alat barter paling sahih rekonsiliasi. Bukan yang lain. Posisi strategis di kabinet, pimpinan DPR dan MPR, serta posisi lain di kementerian “basah” menjadi instrumen yang bisa meluluhkan dua iman politik dua kubu yang saling bertentangan.

Di samping itu, sistem presidensialisme multipartai ekstrem yang kita anut turut mendukung kemungkinan rekonsiliasi berbasis sharing power. Pilpres pascareformasi menyuguhkan satu fenomena tak lazim. Yakni, tipisnya sekat antara oposisi dengan pemerintah. Politik hanya ramai jelang pencoblosan, namun saat pembentukan kabinet pihak yang kalah segera melakukan persuasi politik untuk menjadi bagian kelompok pemenang.

Potret pilpres 2004 hingga 2014 menarasikan secara telanjang mayoritas parpol yang semula berseberangan memilih jalan “damai” menjadi bagian penguasa. Sepanjang dua periode SBY hanya PDI Perjuangan yang konsisten menahbiskan diri sebagai oposisi. Selebihnya merapat dan bermanuver dari dalam. Serupa periode awal Jokowi, Golkar, PAN, dan PPP, yang semula mendukung Prabowo lompat pagar dan hanya menyisakan Gerindra dan PKS yang menjadi oposan. Sementara Demokrat lebih memilih nonblok menjadi penyeimbang.

Pilpres kali ini cenderung mengulang peristiwa serupa. Parpol yang sejak awal konfrontatif cenderung merapat ke Jokowi. Gelagat awal sudah dipertontonkan PAN dan Demokrat yang terlihat mesra dengan Jokowi. Belakangan Gerindra mulai digosipkan bakal merapat dengan tawaran menggiurkan yang susah ditolak parpol besutan Prabowo itu. Sepertinya hanya PKS yang memilih setia di jalan sunyi menjadi oposisi sendirian.
Sekali lagi, jika kita percaya diktum politik bahwa hanya kepentingan yang abadi, maka bukan mustahil jika Gerindra, PAN, dan Demokrat, akhirnya berjamaah pindah haluan merapat ke Jokowi. Beginilah cara demokrasi itu bekerja. Menyebalkan memang. Problemnya adalah apa mungkin Gerindra begitu mudah dirayu dengan kekuasaan? Bukankah menjaga marwah partai lebih penting bagi Gerindra ketimbang sharing power itu? Lalu, bagaimana penerimaan parpol koalisi yang sejak awal “berkeringat” memenangkan Jokowi? Waktu yang akan menjawab semuanya.

Merawat Indonesia Kita

Di luar politik elektoral, merawat Indonesia jauh lebih penting ketimbang urusan lainnya. Menegakkan tatanan demokrasi juga terhormat. Karenanya, politik kita sejak awal harus diarahkan untuk membangun Indonesia utuh kembali tanpa sekat primordialisme politik sempit.

Cukup sudah kita saling membenci, membongkar makam keluarga, dan suami-istri bercerai efek kerasnya perbedaan pilihan politik. Sejatinya, politik kita adalah politik perkawanan. Jokowi dan Prabowo memiliki basis historis kuat dalam pilkada Jakarta 2012. Kisah sukses duet Jokowi dan Ahok tak terlepas dari racikan dingin Prabowo dan Megawati saat itu.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berpesan, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sebagai anak bangsa, tentu politik kita harus diupayakan untuk politik kemanusiaan yang melampaui sekat agama, etnis, dan suku. Rasa hormat terhadap sesama anak bangsa tanpa memandang perbedaan politik apapun seyogianya dikedepankan. Indonesia kita adalah politik yang menjunjung tinggi humanisme di atas segalanya. Beda dukungan politik bukan alasan memusuhi pihak lain.

Indonesia kita adalah Indonesia tanpa permusuhan, tanpa fitnah, dan tanpa kebencian. Sebab, yang menyatukan kita sebagai bangsa adalah nilai kemanusiaan universal yang diterjemahkan melalui bahasa kemerdekaan. Khittah politik inilah yang mesti selalu dirawat dengan baik oleh seluruh anak bangsa. ***