|
Negara Centeng
dan Politikus Perut
Launa ; Dosen FISIP Universitas Satya Negara
Indonesia
|
SINAR
HARAPAN, 12 November 2012
|
Di negeri ini, stigma buram tak
cuma disematkan pada negara, seperti negara centeng, negara makelar, negara
predator, negara mafia, dan negara kartel; namun juga pada para aktor politik
alias politikus yang “bermental perut”.
Predikat negara dan para aktornya yang begitu buruk akan sulit terhapus seiring praktik salah urus negara yang terus berlangsung di semua level dan lini pemerintahan. Lihat saja “pembiaran” konflik dan kekerasan di Kabupaten Lampung Selatan, yang telah menyebabkan belasan orang tewas dan luka-luka, serta ratusan rumah warga terbakar dan dirusak massa. Stigma negara centeng lahir ketika (aparatur) negara memosisikan diri sebagai ”tukang kepruk” para pemodal kuat, yang terjadi dalam beragam sengketa ekonomi, politik, dan hukum dengan warga negara. Di sini, negara sungguh hadir sebagai makelar dan predator. Stigma negara mafia muncul ketika para penyelenggara negara secara sadar melakukan praktik-praktik mafia untuk menguras kekayaan negara. Mereka hadir sebagai entitas yang tak tersentuh hukum karena hukum telah mereka taklukkan dengan uang dan kekuasaan. Sementara itu, istilah negara kartel lahir dari praktik-praktik politik oligarki dalam tata kelola kekuasaan yang amat eksklusif; saat otoritas negara dikuasai kelompok elite politik dan ekonomi, menyerupai penguasa kartel dalam dunia bisnis hitam.
Politik Perut
Adalah Plato (427-347 SM),
filsuf Yunani klasik, yang membagi manusia ke dalam tiga golongan. Pertama,
golongan “manusia kepala” (filsuf, cendekiawan, atau orang-orang arif
bijaksana). Kedua, “manusia dada” (militer, teknokrat, hakim, jaksa, polisi).
Ketiga, “manusia perut” (konglomerat, pebisnis, pedagang, dan
orang-orang yang bertransaksi).
Menurut Plato, akan hancur suatu bangsa jika kepemimpinan negara diserahkan kepada manusia perut. Ketika negara dikelola para “manusia perut” maka politik akan mengalami disorientasi dan dislokasi. Parpol dan parlemen kita kini dikuasai politikus perut berwatak pragmatis, hedon, dan serakah. Mereka memahami politik sebatas soal untung-rugi. Politik perut inilah yang membuat negara gagal mewujudkan “kebajikan” dan “kebaikan bersama”. Politik perut akan mengerahkan seluruh otoritas dan kapasitas yang dimiliki para politikus dan aktor-aktor negara untuk kerja-kerja ekstra-bisnis, mengeruk pelbagai keuntungan dari 240 juta hak rakyat yang diwakilinya, yang menjadi konstituennya, yang memilihnya, yang memberinya kepercayaan, amanat, kemuliaan, fasilitas, dan gaji yang lebih dari cukup. Bagi politik perut, kekuasaan politik adalah “mandat” tanpa isi. Kekuasaan tak lebih dari sarana bagi arena pacu libido politik. Medianya adalah gaya hidup mewah dan kepemilikan sebanyak-banyaknya materi. Nafsu berkuasa terus menyeruak di tengah defisit kebajikan dan kearifan politik. Nasihat, kritik, bahkan sanksi sosial dan kutukan kultural yang datang dari publik nyaris tak mampu membendung gaya hidup hedonistik para politikus kita. Kultur pragmatis dan budaya konsumtif pun menggiring politikus perut mereproduksi keinginan-keinginan baru yang nyaris tak bertepi dan jauh dari akal sehat. Batas-batas kepatutan dan common sense lenyap ditelikung libido liar. Tak tabu bersetelan kemeja dan jas mahal merek luar negeri, tak malu menggunakan mobil mewah berharga miliaran rupiah, tak risih menggelar rapat kemiskinan di hotel mewah. Ketika publik gusar dan konstituen menggugat para menteri dan pejabat negara yang terlibat korupsi, para politikus perut kerap membela berteriak: “ini negara hukum, tunggu proses hukum”! Padahal, empati dan kepekaan etis adalah jantung dari etika politik negara. Sikap picik dan pragmatisme politik yang dipertontonkan para politikus perut telah merobek simpul solidaritas dan empati negara atas jutaan nasib rakyat kecil yang miskin, terempas, dan terampas kehidupannya. Hilangnya empati dan toleransi telah melecut budaya politik “menghalalkan segala cara”; yang kini kian menguat dan membatu. Sikap nirtoleransi kian terasah ketika kekuasaan bersinggungan dengan kemewahan. Dalam “Ruang yang Hilang”, Slouka (1999) menyebut kemewahan dan kenikmatan hidup yang datang silih berganti berpotensi menelan habis kesadaran si pemilik kuasa atas kegetiran, kepahitan, dan derita hidup rakyat yang memberinya kuasa. Bukankah kemewahan adalah tempat orang-orang miskin dilupakan dan orang-orang kaya diundang? Yang lebih mengerikan, politikus perut telah mereduksi seluruh bangunan kemanusiaan, termasuk kegetiran dan kepahitan hidup orang miskin menjadi sebatas persoalan angka statistik dan untung-rugi. Dengan jabatan, uang, dan kemewahan, politikus perut membeli dan mentransaksikan apa saja, dari angka pengangguran, kemiskinan, sampai kebenaran. Politik pencitraan, politik dusta, jual beli perkara, hingga tragedi kemanusiaan yang menimpa para petani dan penambang miskin di Papua, Kolaka, Bombana, Kutai, Mesuji, Bima, dan sentra-sentra kekayaan bumi lainnya adalah kontras tak terbaca di tengah disorientasi politik para politikus bermental perut yang kini mengelola kekuasaan negara. Di era open market democracy, dengan uang para politikus perut mengendalikan kuasa politik, media massa, dan jaringan sosial. Keserakahan menekuk akal budi. Good governance, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi tak lebih dari jargon politik. Lihat saja indeks demokrasi Indonesia, masih berada di peringkat ke-60 dari 167 negara yang di survei; jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57). Indonesia bahkan masuk dalam kategori “cacat demokrasi” (flawed democracy); yang antara lain ditandai dengan pemilu yang kotor, pemerintahan yang korup dan ingkar janji serta keterancaman pluralisme (Economist Intelligence Unit, 2011). Demokrasi cacat akan terus memproduksi peristiwa-peristiwa dehumanisasi. Perampasan hak “manusia kepala” oleh “manusia perut” dalam pengelolaan negara adalah pangkal dari cacat demokrasi ini. Dalam demokrasi cacat, akal budi politik berubah menjadi akal-akalan politik. Adab demokrasi Pancasila yang berperikemanusiaan dan berkeadilan telah berganti menjadi pemerintahan para penyuap (chermocracy) dan pemerintahan para maling (cleptocracy). Moralitas politik perut yang kini beroperasi intens dalam kepolitikan mutakhir kita, telah mengalienasi politikus dari perannya sebagai wakil rakyat; jaksa/polisi/hakim dari fungsinya sebagai penegak hukum, dan para birokrat dari khittah-nya sebagai pelayan publik. Kini, kita kian sulit membedakan antara penegak hukum dengan pelaku kriminal, politikus dengan preman, akademisi dengan pelacur intelektual, birokrat dengan tukang palak. Lemahnya kualitas etika politik para penyelenggara negara adalah persoalan paling krusial yang menjadi pertaruhan masa depan demokrasi Indonesia. Padahal, etika politiklah yang mengoneksi ideal hukum dengan realitas kehidupan sosial-politik, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan menebar benih keadilan sosial. Sadarkah para politikus kita bahwa warisan terbaik para pendiri bangsa ini adalah “politik harapan” (politics of hope), bukan “politik penyingkiran” (political exclusion). Republik ini berdiri di atas tiang harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika politik kita telah menanggalkan harapan maka kita sesungguhnya telah mencampakkan mandat konstitusi. Menugutip Donna Zajonc (The Politics of Hope, 2004), untuk merealisasikan politik harapan, suatu bangsa harus mampu menghadirkan kepemimpinan politik yang punya sensitivitas publik. Politik tak lagi bisa menjadi harapan jika politik hanya menjadi medium pengabsahan kepentingan elite, mendominasi dan memarginalisasi publik, dan menumpulkan pelbagai peluang demokrasi yang bisa membuat rakyat (miskin) berdaya dan sejahtera. Ketika politik hidup dalam jagat kuasa perut, mungkinkah tumbuh kesadaran etis dari politikus melihat pendapatan rata-rata orang miskin (menurut BPS masih ada sekitar 30 juta orang) yang cuma US$ 1-2 (Rp 9.000-18.000) per hari? Atau rata-rata upah buruh tambang di NTT yang berkisar antara Rp 25.000-30.000 (pekerja pria) per hari? Politik perut tak akan pernah serius mengurus soal keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan, tapi gemar beretorika mengutuk kemiskinan dan korupsi gila-gilaan. Wajar jika rakyat miskin marah, karena mereka tahu dana APBN yang mencapai Rp 1.435 triliun (2012) hanya dihabiskan untuk membayar gaji dan tunjangan birokrasi, dan sebagiannya habis dikorupsi. Pertanyaannya, apakah negara centeng, negara makelar, negara predator, negara mafia, negara kartel dan praktik politik perut—yang gagal menghadirkan kemaslahatan, namun sukses mengelabui dan mengeskploitasi rakyat ini—akan terus kita biarkan mendominasi panggung kekuasaan negara? ● |
