Pemetaan Permasalahan di Papua

Pemetaan Permasalahan di Papua Ismatillah A Nu’ad ;  Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Jakarta

SUARA MERDEKA, 27 Februari 2013

"Perlu mengubah pola militeristik di Papua dengan lebih menitikberatkan pada pendekatan HAM" PENEMBAKAN di Papua yang menewaskan 8 prajurit TNI kembali memicu ketegangan antara negara dan gerakan ’’grassroot’’ yang seperti tidak pernah mewujud. Kontras menyatakan selama ini pemerintah masih menggunakan cara pendekatan militeristik di Bumi Cendrawasih. Ditambah realitas atas klaim pemerintah sudah menerapkan model pendekatan kesejahteraan, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan hampir tiap hari ada penembakan dan belum ada pelaku ditangkap. Bila ada yang mengatakan pelaku adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), dari mana mengetahui, sementara belum ada pelaku ditangkap? Kesimpulan sementara, kekerasan itu sebagai akibat perlakuan tidak adil yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Pendekatan nonmiliter atau nonkekerasan di Papua bukan berarti hanya menghindari kekerasan fisik melainkan juga menghindari kekerasan internal pada rohani manusia. Kita bukan cuma dilarang menembak manusia melainkan juga dilarang membencinya. Pernyataan Martin Luther King Jr (1929-1968) relevan untuk mengaitkan dengan situasi tak kondusif di Papua. Pasalnya, saat ini aksi kekerasan bersenjata bukannya meredup melainkan makin menyebar. Situasi labil beberapa waktu lalu juga terjadi di Kepulauan Yapen, setelah sebelumnya terjadi di kota Jayapura dan Wamena. Tragedi Yapen memperlihatkan makin menyebarnya lokasi penembakan dalam tiga tahun terakhir. Pemetaan Persoalan Dewasa ini menurut beberapa media, kekerasan bersenjata makin kerap terjadi di Jayapura, Timika, dan sejumlah wilayah pegunungan tengah, seperti Wamena, Mulia, dan Paniai. Banyak pihak mengkritik kinerja aparat dan BIN cenderung lamban dan masih menggunakan pendekatan militeristik guna menstabilkan kondisi di provinsi itu. Padahal sejumlah anggota DPR sudah mengusulkan mengintensifkan pendekatan dialogis atau nonmiliteristik. Sebagian lagi mengkritik ketidaktegasan pemerintahan SBY menyelesaikan persoalan itu. Pasalnya berbagai tragedi penembakan dan kekerasan bersenjata di Papua bisa menggiring ke arah disintegrasi bangsa. Mantan Ketua MPR Amien Rais pernah mengusulkan kepada Presiden SBY supaya lebih serius menyelesaikan persoalan itu karena isu Papua sudah menjadi perbincangan internasional. Pada Agustus lalu, sejumlah pengacara internasional mengajukan banding ke Mahkamah Internasional atas referendum rakyat tahun 1969 yang menggabungkan Papua dalam NKRI. Dari sekian anatomi  gerakan separatis (termasuk makar beberapa waktu lalu) di Papua, dipastikan ada aktor intelektual. Begitu sentral peran aktor intelektual itu karena dapat menggerakan massa. Karenanya, jika aparat ingin mencegah, lewat BIN misalnya, semestinya harus mengetahui basis aktor intelektual tersebut. Pemetaaan terhadap gerakan separatis berikut aktor, serta persoalan di baliknya perlu dilakukan secara signifikan. Aparat keamanan harus berusaha supaya isu-isu yang dimainkan gerakan separatis tidak menjadi pusat perhatian internasional. Cara militeristik harus diubah  dengan lebih menitikberatkan pada pendekatan HAM mengingat indikasi pelanggaran hak asasi bisa menjadi pintu masuk internasionalisasi gerakan separatis. Selain itu, isu keadilan ekonomi dan politik. Pemerintah perlu belajar dari kasus keterpisahan Timor Timur, dan salah satu isu yang diinternasionalisasi adalah persoalan ketidakadilan ekonomi dan politik. Karena itu, pemerintah semestinya mulai memberikan rasa keadilan ekonomi dan politik secara konkret dan faktual, bukan hanya retorika. ●

Safari Kekerasan di Papua

Safari Kekerasan di Papua

Ansel Deri ; Alumni Undana Kupang, NTT; Pernah Bertugas di Jayapura & Timika

SUMBER :  SINDO, 13 Juni 2012

Sejak awal 2012 hingga memasuki Juni ini insiden kekerasan berupa penembakan di sejumlah wilayah di Papua terus terjadi. Peristiwa tragis itu berlangsung di satu wilayah kemudian bergeser ke wilayah lain.

Tak terkecuali kasus kekerasan menjelang dan pasca pilkada. Ia bersafari laiknya pejabat yang turun menyapa rakyat dan melihat langsung dinamika pembangunan. Warga sipil dan aparat jadi korban sia-sia. Tak terbilang berapa banyak nyawa melayang. Pelaku dan motifnya beragam dan begitu sulit diidentifikasi. Publik hanya puas dengan sebuah informasi klasik otoritas keamanan: dilakukan kelompok orang tidak dikenal.

Di tengah kegaduhan politik nasional dan ingar-bingar upaya pengungkapan sejumlah megaskandal korupsi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, Papua terus berkubang dalam pusaran konflik berdarah dan nyaris luput dari perhatian. Papua seperti negeri dalam dongeng yang kehilangan pemimpin dan diliputi bayang-bayang kehancuran akibat berlaku hukum rimba.

Berbagai insiden kekerasan yang terjadi seperti membenarkan kata-kata imam diosesan Keuskupan Jayapura Neles Tebay Pr: “hanya satu hal yang paling murah di Papua, yakni nyawa orang Papua”. Presiden pun bersuara keras meminta aparat mengusut pelaku.

Konflik

Papua merupakan wilayah yang masih terus dirundung konflik kekerasan berupa penembakan warga jika dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Imparsial dalam Sekuritisasi Papua (2011) mencatat, sejak awal Indonesia merdeka Papua sudah membawa polemik. Parahnya, hingga reformasi bergulir tak kunjung membaik—jika tak ingin menggunakan istilah stagnan atau bahkan memburuk.

Entah berapa banyak lagi korban akibat ulah pihak-pihak yang gelap mata dan ogah menyaksikan keadilan dan perdamaian (justice and peace) bersemi di Bumi Cendrawasih. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan hal itu, ada saja pihak-pihak yang tetap care dengan Papua, termasuk ikut membicarakan soal-soal yang dihadapi guna meredam konflik yang kerap terjadi.

Sebuah diskusi bertajuk “Resolusi Konflik Papua” digelar di Jakarta pada Kamis, 19 April 2012. Diskusi sekaligus peluncuran buku Negosiasi: Noken Dialog untuk Papua Damai digagas Imparsial. Diskusi menghadirkan anggota DPR Tubagus Hasanuddin, Dekan Fisipol Universitas Parahyangan Mangadar Situmorang, dan Koordinator Forum Akademisi untuk Papua Damai Otto Iskandar Ishak.

Ada hal penting yang perlu dicatat. Memang rencana dialog belum berhasil menyelesaikan konflik di Papua, sementara pendekatan militer hanya akan memicu perlawanan. Karena itu, dialog merupakan jalan damai. Dialog dapat pula membantu melihat secara jernih berbagai persoalan Papua dan mencari alternatif pemecahannya. Termasuk sumbersumber konflik lainnya. Dalam Papua Road Map, (2009), sumber konflik mencakup empat isu strategis.

Yaitu sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua,kekerasan politik dan pelanggaran HAM, gagalnya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otsus serta marginalisasi orang Papua. Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua.

Sedangkan kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan implikasi dari rezim otoritarianisme Orde Baru. Inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otsus lebih merupakan persoalan yang muncul pada masa pasca-Orde Baru. Peneliti politik dan HAM Papua dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Amiruddin al Rahab dalam Heboh Papua (2010) melukiskan, ada ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa dialami rakyat Papua selama ini. Ketakutan dan kekhawatiran itu terbentuk dalam struktur kekerasan yang terjadi.

Jalan Tengah

Membangun Papua dalam bingkai NKRI tak boleh sepotong- sepotong,namun dalam satu kesatuan yang integratif dan holistik. Ini bertujuan agar memberikan perhatian setara daerah-daerah lain di Indonesia sekaligus penghargaan atas provinsi penyokong sumber pemasukan negara dari sumber daya alam yang kaya raya.

Pendekatan militer yang berlebihan, seperti diutarakan anggota DPR asal Papua Diaz Gwijangge, berimbas pada pelanggaran HAM. Begitu pula termarginalkan penduduk lokal. Dua hal ini menjadi sumber kekerasan. Karena itu, ada jalan tengah atau alternatif solusi memajukan Papua sekaligus ikut meminimalisasi kasus-kasus kekerasan. Jalan tengah itu adalah kesejahteraan rakyat diperhatikan serius melalui berbagai program pembangunan.

Hal yang sudah kerap diutarakan berbagai pihak. Mengapa? Salah satu akar kekerasan yakni kesenjangan ekonomi yang berkorelasi dengan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan mengandaikan kepekaan semua stakeholders terutama pemerintah. Sebanyak 65% APBN—menurut analis politik Khudori— berputar di daerah,namun tidak linier dengan peningkatan kesejahteraan.

Sebanyak 18 dari 33 provinsi mengalami peningkatan jumlah warga miskin, di 15 propinsi sisanya jumlah kemiskinan menurun. Korelasi antara transfer per kapita dan persentase penduduk miskin rentang 2006- 2007 misalnya hanya 0,5, bahkan mendekati nol.

Apakah persentase kemiskinan ini juga berkorelasi dengan meningkatnya aksi kekerasan berupa penembakan di sejumlah wilayah di Tanah Papua misalnya? May be yes, may be no!  ●