Konvensi Partai Demokrat

Konvensi Partai Demokrat Iberamsjah ;  Guru Besar Politik UI SUARA KARYA, 13 Agustus 2013

Konvensi Partai Demokrat (PD) yang akan diselenggarakan oleh Komite Konvensi PD sebenarnya tidak ada gunanya. Konvensi PD hanya sebatas akal-akalan untuk mengelabui masyarakat luas dan juga sekadar untuk menarik simpati masyarakat menghadapi Pemilu 2014.

Citra Partai Demokrat sendiri kini telanjur anjlok akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin dan elite partai. Konvensi PD bisa jadi bahan tertawaan kalau secara telanjang penuh dengan rekayasa.

Pelibatan tokoh dari luar partai sebenarnya merupakan bagian dari pengelabuan terhadap masyarakat. Komite Konvensi PD yang kabarnya melibatkan tokoh dari luar partai sebenarnya percuma saja. Semua itu adalah trik belaka agar masyarakat luas seolah-olah melihat konvensi PD benar-benar mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat.

Padahal, konvensi PD seharusnya tidak perlu melibatkan orang luar partai, tetapi dilakukan sendiri saja oleh internal partai. Di AS, misalnya, Partai Republik melakukan konvensi tanpa melibatkan orang luar partainya. Namun, konvensi menghasilkan calon presiden yang benar-benar murni, tanpa rekayasa.

Sementara itu, konvensi PD diduga direkayasa seakan-akan mencari tokoh yang akan diajukan untuk menjadi capresnya, padahal PD sudah mempunyai capres yang diajukan pada Pemilihan Presiden 2014. 

Ia tidak lain adalah Pramono Edhie. Calon lain yang disebut-sebut--apalagi dari luar partai--hanya sebatas menjadi peserta untuk meramaikan konvensi sehingga masyarakat melihat Partai Demokrat mempunyai banyak tokoh untuk diajukan sebagai capres. Dengan melibatkan tokoh di luar partai, seakan-akan masyarakat dilibatkan, padahal itu urusan PD sendiri.

Konvensi PD tak ubahnya seperti anak-anak main kelereng yang akan memberikan hasil apa pun yang diinginkan. Konvensi tidak akan menghasilkan capres yang benar-benar hasil konvensi karena sudah ada calonnya yang akan diusung.

Konvensi juga tidak akan dapat mengangkat citra PD di mata masyarakat. Masyarakat sudah mengetahui bahwa banyak elite PD yang terlibat dalam kasus korupsi. Lihat saja, kasus-kasus korupsi yang melibatkan Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dan Muhammad Nazaruddin.

Bagaimanapun, PD adalah partai yang sudah "tercemar". Apalagi, sebagai pendiri dan pemimpinnya, Presiden SBY dinilai gagal dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan ekonominya, yang justru membuat ekonomi bangsa menjadi berantakan seperti sekarang.

Kemiskinan meningkat, harga kebutuhan masyarakat tidak terkontrol, dan kenaikan harga BBM yang berdampak menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi sehingga semua diserahkan ke pasar.

Ini masalah besar. Pemerintah atau pemimpin cenderung mengabaikan dasar negara. Bangsa Indonesia yang biasa hidup dalam kebersamaan tidak cocok dengan gaya neolib yang berdasarkan penguasaan modal secara individual. Inilah kesalahan pemimpin yang tidak memahami dasar negaranya sendiri.

Peliputan pers sendiri menyajikan informasi yang penuh rekayasa dan bisa menyesatkan, seakan-akan PD berada bersama masyarakat. Karena itu, masyarakat agar hati-hati menyikapi kegiatan PD dengan tokoh-tokoh yang akan diajukan untuk menjadi capres.

Jangan mudah percaya menghadapi sepak terjang partai yang asyik membentuk citra, padahal sudah menjadi rahasia umum, partainya penuh noda dan aroma korupsi. ●

Reformasi Kebablasan

Reformasi Kebablasan Iberamsjah  ;  Guru Besar FISIP UI

SUARA KARYA, 23 Mei 2013

Lima belas tahun reformasi berjalan, namun agenda-agendanya tidak berhasil dilaksanakan. Indikasinya dapat dilihat dari lemahnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kualitas ekonomi, dan di bidang kehidupan lainnya. Sejumlah indikator itu memperlihatkan bahwa reformasi tidak berhasil memenuhi tuntutan rakyat.

Sekarang rakyat hidup dalam tekanan karena ekonomi yang selalu bergejolak dan tidak stabil. Lihat saja harga kebutuhan pokok yang selalu melonjak, bahkan bisa naik dua tiga kali lipat. Tentu, hal ini sangat berdampak terhadap kelompok rakyat berpenghasilan rendah dan miskin.

Pemerintah juga bersikap liberal, apalagi dengan ditunjuknya Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan yang notabene adalah anak didik Boediono yang dikenal liberalis. Sepanjang ekonomi negara adalah liberal, jangan berharap kesejahteraan rakyat secara merata bisa tercapai. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi. Agenda perbaikan ekonomi dalam arti upaya peningkatan kesejahteraan secara merata bakal sia-sia.

Satu hal yang harus diakui, reformasi politik berhasil meletakkan politik di atas semuanya. Bahkan membuat politik kebablasan. Politik menjadi raja dan kebebasan politik sudah melebihi segalanya. Banyak partai politik yang terlalu berkuasa dan tidak berjalan sesuai fungsinya. Fungsinya hanya menjadi pencari uang. Politik mengalahkan supremasi hukum yang seharusnya ditegakkan agar agenda seperti pemberantasan korupsi bisa berjalan. Tidak seperti sekarang, praktik korupsi malah makin parah.

Lihatlah, koruptor bisa hidup bersenang-senang di tahanan; koruptor bisa menikmati hasil korupsinya di penjara. Seperti apa penegakan hukum di negeri ini jika koruptor malah menikmati hasil korupsinya di penjara sementara banyak rakyat kelaparan. Teradang rakyat hanya bisa makan sekali sehari?

Itulah hukum rimba. Hanya mereka yang kuat yang menguasai hukum sehingga akhirnya pemerintah terkesan tebang pilih menangani orang yang terbelit masalah hukum. Kegagalan reformasi juga tecermin dari konflik sosial yang merebak di berbagai daerah dan pemicunya bermacam-macam.

Begitu juga berkaca pada berbagai kasus yang terindikasi korupsi seperti kasus Hambalang, kasus Century, maupun kasus yang menimpa petinggi PKS hingga rekening gendut Polri, semua itu menunjukkan reformasi "macet". Kasus skandal Bank Century mesti dihadapi dengan sabar menunggu Pemilu 2014 hingga penguasa yang sekarang lengser.

Harus diakui, tahun 2014 menjadi tonggak reformasi berikutnya. Apakah partai pemenang pemilu nanti bisa melanjutkan agenda reformasi masih harus ditunggu. Di antara parpol yang ada, belum kelihatan mana-mana partai yang kukuh melaksanakan reformasi. Partai Demokrat sudah melenceng dari agenda reformasi memberantas korupsi. Kinerja partai semuanya sudah masuk dalam pusaran korupsi.

Oleh sebab itu, agenda reformasi tidak bisa digantungkan pada partai saja tanpa ada upaya dari luar partai, katakanlah stakeholder yang punya daya tekan terhadap kekuasaan. Memang daya tekan inilah yang diharapkan agar reformasi dapat dilanjutkan mengikuti agenda yang telah ditetapkan. Intinya untuk perbaikan kehidupan bangsa. ●

Capres 2014, Tunjukkan Prestasimu!

Capres 2014, Tunjukkan Prestasimu!

Iberamsjah ; Guru Besar FISIP Universitas Indonesia

SUMBER :  SUARA KARYA, 2 Juni 2012

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 memang masih dua tahun lagi. Namun, aromanya mulai dihembuskan sejumlah partai politik (parpol), dengan menggadang nama-nama popular untuk diusung sebagai calon presiden (capres).

Partai Golkar, misalnya, sudah memastikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie alias ARB sebagai Capres 2014. Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mencapreskan ketua umumnya, Hatta Rajasa, Partai Hanura mencalonkan Wiranto, dan Partai Gerindra mengusung Prabowo. PDIP, meski belum mendeklarasikannya, namun diperkirakan akan mengusung Megawati Soekarnoputri kembali. Yang mengherankan, Partai Demokrat disebut-sebut akan mencalonkan Ani Yudhoyono sebagai Capres 2014. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh hari sudah tegas-tegas mengatakan tidak mengizinkan istrinya, maupun anaknya untuk tampil dalam pemilihan presiden menggantikannya.

Terkait upaya pencalonan Ibu Negara Ani Yudhoyono ini, pakar politik Prof DR Iberamsjah menilainya sebagai lelucon yang tidak lucu. Mengapa? Berikut ini petikan wawancara wartawan Harian Umum Suara Karya Kartoyo DS dengan Guru Besar FISIP Universitas Indonesia ini.

Dua pekan ini media diramaikan oleh kontroversi pencalonan Ibu Ani Yudhoyono. Pandangan Anda?

Menurut saya, dilihat dari sudut pandang mana pun tidak ada celah untuk menilai kemampuan Ibu Ani Yudhoyono menjadi pemimpin bangsa. Jauhlah Bu Ani untuk bisa jadi presiden. Bagaimana dia mau dicalonkan sebagai presiden, pengalamannya saja tidak ada, prestasi juga tidak ada. Pencalonan Bu Ani Yudhoyono sebagai presiden bukan kehendak keluarga Presiden SBY, melainkan keinginan para penjilat politik yang ada di Partai Demokrat.

Dengan pemaksaan kehendak ini, Anda melihat ada pihak-pihak yang haus kekuasaan?

Ya, bisa saja. Saya melihat memang ada pihak-pihak yang haus kekuasaan, sehingga mereka memaksakan kehendak dengan mendorong orang lain untuk menjadi presiden, misalnya.

Pemaksaan ini dilakukan untuk melanggengkan politik dinasti?

Tidak juga. Sebab, yang menginginkan Bu Ani jadi presiden kan bukan Pak SBY, tapi orang lain. Pak SBY sendiri, saya kira sudah jelas mengatakan tidak mengizinkan istrinya jadi capres.

Apa dasarnya, Anda menilai Ibu Ani Yudhoyono tidak mampu jadi presiden?

Memimpin Indonesia bukanlah perkara mudah. Apalagi, bagi seorang Ani Yudhoyono yang tidak punya pengalaman apa pun. Memimpin Indonesia adalah memimpin 240 juta jiwa, dengan masalah yang juga besar. SBY sendiri, sebenarnya sudah tidak sanggup memimpin negeri ini. Hal itu dibuktikan dengan dia melarang keluarganya menjadi calon presiden pada Pilpres 2014.

Jadi, tidak mungkin lagi dia menjerumuskan istrinya untuk memimpin negeri ini tanpa ada bekal kemampuan yang memadai. Dan, terbukti juga selama delapan tahun menjadi presiden, tidak ada prestasi yang menonjol dari presiden kita ini. Saya yakin SBY itu orangnya bijaksana.

Pilpres 2014 juga akan diikuti oleh pimpinan partai yang pernah kalah pada pilpres sebelumnya. Apakah ini bisa disebut fenonena haus kekuasaan?

Itu bukan haus kekuasaan, tapi maju ke pemilihan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh. Dia tidak memikirkan faktor kapabilitas, elektabilitas serta akseptabilitas. Untuk menjadi seorang pemimpin nasional itu tidak hanya bermodal popularitas saja. Kalau cuma modal popularitas, nanti yang jadi presiden kita bintang film, artis atau pelawak-pelawak. Nanti Eko Patrio atau Miing yang jadi presiden. (Sambil tertawa) Jangan begitulah! Jangan dipaksakan yang aneh-aneh. Popularitas itu hanya sebagian kecil dari syarat untuk menjadi pemimpin bangsa. Yang terpenting adalah tiga faktor tadi.

Memang, sekarang ini banyak yang nampang di media cetak atau di televisi hanya untuk mencari popularitas. Tapi, masalahnya bukan hanya itu, dia harus menunjukkan dulu prestasi. Kalau dia sekarang menteri, tunjukkan prestasinya sebagai menteri.

Menteri-menteri sekarang ini, saya lihat, menteri-menteri salon semua. Lihat saja Hatta Rajasa malah mengurus perbedaan waktu, urus dong beras rakyat. Sekarang di Kalimantan tidak ada bahan bakar, urus itu yang benar.

Jadi, jangan aneh-aneh dulu. Tunjukkan dulu prestasi, baru berpikir jadi presiden.

Masih layakkah tokoh-tokoh yang kalah pada Pilpres lalu maju lagi dalam Pilpres 2014?

Itu ibarat pertandingan tinju, kalau sudah kalah harusnya tidak maju lagi.

Jadi, presiden pengganti nanti harus yang seperti apa?

Nah, ini dia. Yang pertama, presiden kita harus menjunjung tinggi martabat bangsa. Menghadapi asing, dia harus berani dengan kepala tegak. Dia tidak boleh takut pada AS, tidak boleh takut pada Rusia, China dan negara-negara lainnya. Artinya, kalau mereka mau mengambil hasil bumi kita, harus kita yang mengatur.

Kedua, presiden kita harus responsif. Kalau ada menteri bermasalah, panggil dia dan beri warning, bukan dibiarkan saja.

Bagaimana martabat pemimpin kita saat ini?

Pemimpin kita memang kurang bermartabat. Posisi pemimpin kita di hadapan bangsa lain lemah sekali. Saya mendambakan ke depan nanti, pemimpin kita memiliki martabat seperti Bung Karno. Dia tidak takut Amerika, tidak takut Uni Soviet dan sebagainya.

Menurut Anda, apa kelebihan Presiden SBY?

Kelebihan SBY, dia pintar, arif dan santun. Tapi, dia tidak punya keberanian dan banyak berhitung. Akibatnya, dia jadi dikenal sebagai peragu. SBY itu karakternya sama dengan Fauzi Bowo. Makanya, sebagai Gubernur DKI, Fauzi Bowo itu gagal total.

Apa prestasi Presiden SBY?

Saya kira, kalau sekedar prestasi ada, tapi tidak ada yang monumental. Prestasi Presiden SBY selama delapan tahun ini hanya prestasi rutin yang biasa-biasa saja. Makanya, kalau dikatakan pemerintahan ini berjalan sendiri seperti auto pilot, ya memang benar. Rakyat berjalan sendiri, ekonomi berjalan sendiri tanpa ada dorongan dari pemerintah.

Dalam Pilpres 2014 nanti, bagaimana dengan faktor Jawa non-Jawa?

Ya, itu juga penting. Memang tidak mutlak tapi pengaruhnya ada. Jadi, masalah itu harus dipertimbangkan juga. ●