Jalan Terjal Nasdem

Jalan Terjal Nasdem Iding R Hasan ;  Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta

SINDO, 28 Januari 2013

Seperti telah diduga, Surya Paloh (SP) akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam Kongres I di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC) pada Sabtu (26/1) malam kemarin. Tanpa ada perlawanan karena memang tidak ada satu pun pesaingnya, SP yang sebelumnya menjabat ketua majelis tinggi partai kini telah mengambil alih posisi pimpinan partai dari tangan Rio Capella, ketua umum sebelumnya. Satu hal yang menarik adalah bahwa justru kenaikan SP sebagai orang nomor satu di tubuh satu-satunya partai yang lolos sebagai kontestan Pemilu 2014 inilah yang kemudian menjadi akar dari kekisruhan internal yang meramaikan jagat perpolitikan Tanah Air.  Betapa tidak, persoalan ini berbuntut mundurnya salah seorang tokoh partai yang sangat berpengaruh selain SP, yaitu Hary Tanoesoedibjo (HT), dan orang-orang terdekatnya dari NasDem seperti sekjen dan wakilnya. Belakangan kader-kader NasDem banyak yang menyatakan mundur dari partai karena merasa sudah tidak sejalan dengan cara yang dilakukan SP.  Sampai saat ini yang sudah menyatakan mundur secara terang-terangan antara lain Ketua DPW DKI Jakarta, Ketua DPW Jawa Barat,Ketua DPW Maluku, dan pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri Hong Kong. Bahkan diberitakan pula bahwa ratusan ribu kader NasDem ikut pula keluar dari partai.  Pekerjaan Rumah  Melihat situasi yang mengantarkan penyelenggaraan Kongres I NasDem tersebut, sebenarnya ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan SP terutama untuk menghadapi pemilu yang menyisakan waktu kurang lebih satu tahun.  Pertama, masalah konsolidasi internal. Meskipun terpilih secara aklamasi, cara bagaimana SP menjadi ketua umum yang lebih menyerupai pengambilalihan, malah ada yang menyebutnya kudeta, bisa menyisakan persoalan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan kader-kader NasDem yang pada gilirannya dapat menimbulkan friksi di tubuh partai.  Memang beberapa orang yang tidak puas secara gambling menyatakan ke publik dan kemudian mundur dari partai. Tetapi, bukan tidak mungkin banyak pula kader yang sesungguhnya merasa tidak puas, tetapi tidak berani menyatakan terus terang dan lebih memilih arus kebanyakan orang lain.  Dari perspektif teori spiral keheningan (the spiral of silence) seperti yang dikemukakan Elizabeth Noelle-Neumann (1984), kecenderungan di atas dapat dijelaskan. Teori ini menegaskan bahwa ketika opini mayoritas telah terbentuk, ada dua kemungkinan pilihan yang dilakukan minoritas yakni diam atau ikut suara mayoritas. Dari sisi ini, boleh jadi banyak yang sebenarnya tidak setuju dengan cara pengambilalihan SP, tetapi mereka lebih memilih mengikuti suara mayoritas yang mendukung SP karena merasa lebih aman.  Kedua, persoalan lain yang menjadi tugas berat SP adalah mendapatkan kepercayaan publik khususnya terkait citra personalnya yang cukup terganggu dengan kekisruhan yang diciptakannya. Sangat mungkin publik menganggap SP sebagai memaksakan diri untuk menjadi ketua umum, padahal tanpa posisi itu pun dia masih bisa menjadi the king maker di partai yang digagasnya itu. Akibatnya, publik akan beranggapan bahwa SP adalah orang yang sangat ambisius dan haus kekuasaan. SP juga bisa dianggap tidak konsisten dengan ucapannya. Pada saat-saat sebelumnya dia pernah berjanji bahwa ormas Nasdem yang digagasnya tidak akan dijadikan partai, tetapi apa yang terjadi sekarang ternyata bertolak belakang. Hal ini jelas bisa menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik.  Selain itu, publik juga bisa menilai SP sebagai orang yang hanya “memanfaatkan” orang lain, termasuk HT, yang telah bersusah-payah meloloskan partai, tetapi kemudian dia ambil alih sendiri. Ibarat pepatah: habis manis sepah dibuang.  Pada sisi kaum muda, kenaikan SP menjadi ketua umum jelas dapat menimbulkan anggapan akan ketidakpekaannya terhadap kecenderungan politik Indonesia kontemporer di mana kalangan muda tengah mendapatkan momentumnya. Tentu saja realitas ini menjadi catatan yang kurang menguntungkan bagi Nas-Dem, padahal sekarang partai ini mulai banyak digandrungi kalangan muda di berbagai daerah.  Ketiga, persoalan logistik dan iklan di televisi merupakan hal yang harus dipersiapkan SP. Hengkangnya HT yang memiliki kedua sumber tersebut tentu saja kehilangan yang sangat besar. Apalagi selama ini kenaikan citra Nas-Dem di mata publik Indonesia banyak disokong oleh iklan dan publikasi politik yang dilakukan jaringan media pimpinan HT. Meskipun infrastruktur partai telah terbangun di semua provinsi di Indonesia, tanpa logistik dan sosialisasi lewat saluran udara yang memadai, jelas akan menjadi persoalan berat.  Kian Sulit Bersaing  Untuk bisa berhasil pada Pemilu 2014, NasDem tentu harus mampu mengalahkan partai-partai yang secara langsung berhadapan vis-à-vis dengannya yakni dari kalangan nasionalis seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP. Ceruk itulah yang paling mungkin dapat diambil NasDem.  Kendati demikian, perjalanan NasDem untuk berhadapan dengan ketiga partai tersebut kian berat karena publik makin sulit menemukan perbedaan yang signifikan antarpartai tersebut. Publik bahkan kemudian bertanya-tanya, bagaimana NasDem mau melakukan restorasi dan perubahan guna mengatasi berbagai karut-marut perpolitikan di negeri ini jika mengatur dirinya sendiri saja belum bisa. Pertanyaan ini jelas sangat menohok bagi para elite politik NasDem. Ini tentu saja sangat berbahaya bagi kelangsungan partai ini ke depan. Pendek kata, jalan terjal siap menghadap NasDem. ●

Jalan Berkerikil Nasdem

Jalan Berkerikil Nasdem Teuku Kemal Fasya ;  Dosen Antropologi Politik Aceh, Peneliti Utama Bidang Sosial-Budaya di EcoTropica

SINAR HARAPAN, 23 Januari 2013

Tsunami politik melanda Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjelang dilaksanakan kongres 25-26 Januari mendatang. Berita mundurnya Hary Tanoesoedibjo (HT) dari jabatan ketua dewan pakar diikuti mundurnya sekjen partai, Ahmad Rofiq, wakil sekjen, Saiful Haq, dan ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) Jawa Barat, Rustam Effendi, Senin 21 Januari menunjukkan ada problem internal yang cukup akut dialami partai berlatar belakang biru itu. Mundurnya tokoh-tokoh penting yang telah dikenal luas publik itu dipastikan akan melemahkan akselerasi politik Nasdem yang diketahui sebagai satu-satunya partai non-parlemen yang lolos untuk Pemilu 2014. Citra politik dan kekuatan modal yang besar menjadi salah satu andalan partai yang memakai tagline “gerakan perubahan” itu untuk menjadi partai tiga besar. Hasil jajak pendapat (polling) Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Maret 2012 atau sepuluh bulan sebelum partai ini disahkan sebagai peserta Pemilu 2014 menempatkan Nasdem berada di posisi keempat (5,9 persen) di belakang Golkar (17,7 persen), PDIP (13,6 persen), dan Demokrat (13,4 persen). Tentu hasil survei ini tidak begitu mengagetkan di tengah rontoknya citra partai-partai parlemen yang dianggap berkinerja buruk, terlibat korupsi, dan oligarkis dibandingkan populis. Jelas efek mundurnya HT jauh lebih hebat guncangan dan pengaruhnya dibandingkan mundurnya Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika organisasi ini berubah dari ormas menjadi partai politik. Terlalu Politis, Kurang Ideologis Sejak awal banyak pihak melihat tujuan hadirnya organisasi Nasdem tidak lain untuk kepentingan politik praksis dibandingkan menjadi kekuatan sipil (civil society) yang mengawal kekuasaan. Organisasi ini dibentuk oleh Surya Paloh (SP) pasca-kekalahannya saat persaingan dalam kongres “Golkar satu triliun” di Riau pada 2009. Naiknya Aburizal Bakrie dirasa SP menjadi tanda tamat riwayat politiknya di partai berlambang beringin itu. Dengan cepat dan cenderung terburu-buru ia mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Nasional Demokrat. Pemberian nama “Nasional Demokrat” dan bukan “Demokrat Nasional” sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah kata benda majemuk dalam bahasa Indonesia (kaidah diterangkan-menerangkan atau DM). Pemilihan kata “demokrat” dan bukan “demokrasi” juga memperlihatkan partai ini berorientasi pada subjek dan bukan pada nilai atau wacana politik yang mendalam dan filosofis. Pemilihan istilah “Demokrat” pun sebenarnya tidak meniru Partai Demokratnya SBY, tapi Partai Demokratnya Obama di Amerika Serikat. Kritik itu muncul sejak nama ini pertama sekali diperkenalkan ke publik. Dengan modal politik dan ekonomi yang dimilikinya, SP mengembangkan petualangan politiknya dengan maksud pertama menampung pendukungnya yang anti-Aburizal Bakrie. Secara cepat, organisasi yang mengampanyekan restorasi Indonesia ini menjadi kekuatan politik baru dan dikenal luas. Itu karena ia menguasai kerajaan media melalui Media Group, sehingga memudahkan untuk mempromosikan dan mendiseminasi gagasan politik dan kerja-kerja politik. Kekuatan Nasdem semakin kuat ketika konglomerat media lain, HT dengan jaringan MNC Group masuk dan menduduki posisi intelektual partai (ketua dewan pakar). Perpaduan dua konglomerat media ini diyakini akan mudah melakukan penggiringan wacana politik sekaligus pembentukan citra partai secara lebih positif. Edmund Burke menyebutkan kekuatan media massa menjadi pilar keempat demokrasi setelah representasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Representasi fakta dan opini melalui media massa dapat memengaruhi kebijakan politik dan juga ingatan publik. Maka di era posmodernisme saat ini, berpolitik tanpa menggunakan peran media sama dengan bersikap naif di tengah politik pragmatis. Dengan tokoh-tokoh muda berasal dari beragam latar belakang seperti pengusaha, mantan-aktivis Golkar dan partai lain, mantan aktivis mahasiswa, pekerja media massa, aktivis LSM, selebritas, dan aktivis perempuan membuat Nasdem menjelma menjadi impresario harmonis di tengah politik yang semakin kompetitif. Dengan partai yang lebih minimal (10 partai) dibandingkan pemilu-pemilu pasca-reformasi yaitu pemilu 1999 (48 partai), 2004 (24 partai), dan 2009 (38 partai) Partai Nasdem jelas harus bekerja lebih keras membujuk konstituen dengan karakter pemilih yang semakin apatis dan realistis dengan momen elektoral. Namun, yang menguntungkan adalah meskipun Partai Nasdem kurang ideologis dan aspek identitas politik tidak cukup khas, popularitasnya tetap terjaga karena partai-partai lain juga sama-sama lemah kumparan ideologisnya. Partai dengan warna ideologi dan politik aliran yang eksklusif seperti pada Pemilu 1955, masa Orde Baru, dan 1999, semakin tidak terlihat di dua pemilu terakhir. Partai pun tidak lagi memiliki percakapan tentang platform dan ideologi politik yang mendalam, tapi lebih mengarah pada program-program praksis dan retorikapopuler, seperti anti-korupsi, pro-rakyat, partai terbuka, pro-perubahan, dsb. Faktor Orang Kuat Perpecahan yang terjadi di Partai Nasdem tidak dapat dilepaskan dari figur SP yang terkenal keras hati. Padahal, rekaman sejarah menunjukkan, konflik internal partai karena adanya sosok orang yang terlalu mendominasi akan menyebabkan konsolidasi partai secara internal lemah dan pengaruh eksternal ke publik mengecil. Keluarnya Sri Sultan HB X dari Nasdem adalah awal kerugian dari segi modal kultural. Namun, terlihat SP tidak menyayangkan keluarnya HB X, dan masih bisa mengelola partainya sehingga tidak terjadi eksodus besar-besaran. Saat ini konflik internal akan lebih hebat, karena adanya ambisi SP menjadi ketua umum partai menggantikan Patrice Rio Capella. Memang dari segi figur SP jelas jauh lebih berpengaruh dan populer dibandingkan ketua umum partai saat ini. Bahkan, dibandingkan partai-partai medioker lain seperti PKB, PKS, atau Hanura sosok Rio terlihat jauh tidak populer. Partai Nasdem harus bisa belajar dari sejarah. Kasus PAN misalnya, ketika tokoh-tokoh pendiri seperti Faisal Basri, Goenawan Mohamad, Albert Hasibuan keluar dari partai yang awalnya dideklarasikan inklusif itu, PAN pun hanya ditakdirkan menjadi partai menengah. Faktor Amien Rais yang terlalu memaksakan PAN menjadi lebih Muhammadiyah menjadi penyebab utama. Demikian juga ketika PKB pecah karena sikap besar kepala Muhaimin Iskandar yang tega menggusur seluruh unsur Gus Dur, PKB pun ambruk popularitasnya pada Pemilu 2009. Contoh paling nyata juga terlihat pada Demokrat. Elektabilitas partai pemerintah pemenang Pemilu 2009 dipastikan akan menurun drastis pada 2014. Salah satu penyebab karena semakin tersingkir para pendiri di dalam kepengurusan terakhir, dan di saat yang sama masuknya pemain baru yang kental watak avonturirnya seperti Ruhut Sitompul, M Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng. Harus diingat para pendiri lebih lekat napas historis partainya dan lebih bertanggung jawab dibandingkan para pemain baru yang oportunis. Ini yang harus dipastikan SP untuk terus melakukan konsolidasi Partai Nasdem secara lebih baik pasca-eksodus beberapa pengurus penting itu, agar partai ini tidak layu sebelum berkembang. Mati pucuk di tengah zaman. ●

Pecah Kongsi Nasdem

Pecah Kongsi Nasdem Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

SINDO, 22 Januari 2013

Tak salah jika tahun 2013 menjadi tahun politik penuh kejutan. Setelah rangkaian drama dan kegaduhan dalam pengumuman 10 partai yang lolos verifikasi faktual, kini publik dibuat tercengang dengan mundurnya salah satu elite utama Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hary Tanoesoedibjo (HT), dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pakar.  Meski isu pecah kongsi HT dengan Surya Paloh (SP) sudah bergulir cukup lama, tetapi siapa menyangka HT akan benar-benar mundur di tengah popularitas NasDem yang sedang menanjak dan menjadi satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi. Itulah jalan politik yang tak selalu linear, selalu muncul sejumlah paradoks yang membuat satu keputusan politik mengundang sejuta makna dan seribu kemungkinan dampak lanjutan. Dalam konteks sirkulasi elite itulah posisi mundurnya HT menarik untuk dianalisis, terutama menyangkut keberadaan NasDem saat ini dan ke depan.  Posisi Strategis  Sejak HT masuk ke NasDem pelan tapi pasti pergerakannya makin nyata dan makin memosisikan HT lekat dengan political branding partai berslogan restorasi Indonesia ini. Hal ini bisa dimaklumi karena beberapa faktor. Pertama, proses political news framing di sejumlah media, terutama di grup media yang dimiliki HT. Sumbangsih HT dalam membangun brand NasDem melalui serangkaian publisitas politik yang intensif tak bisa kita nafikan. Dalam pandangan Roger dan Storey dalam Communication Campaign (1987), upaya memperkuat brand ini sama pentingnya dengan pengembangan strategi kampanye lain seperti positioning dan segmenting. Branding dilakukan untuk memalingkan perhatian khalayak. Secara umum brand sama dengan trademark atau merek dagang. Oleh karena sebuah merek itu harus eksis, bukan semata-mata soal atribut seperti keunggulan, keistimewaan, kualitas, atau kekuatan, tetapi juga mesti menunjukkan keuntungan (benefits), nilai (values), budaya, personalitas serta sasaran kampanyenya.  Sejak HT masuk ke NasDem 9 Oktober 2011, hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi brand NasDem dalam konteks persepsi publik tentang partai baru yang mapan dan siap berkompetisi di Pemilu 2014. Dalam kerja pengelolaan dan penguasaan opini publik inilah formula agenda setting media berlaku. Maxwell McCombs dan Donald L Shaw dalam tulisan mereka yang berjudul “The Agenda Setting Function of Mass Media” menyebutkan, jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.  Saat NasDem diperingkatkan sebagai partai potensial di 2014, pelan tapi pasti HT juga kian populer bahkan menjadi lebih lekat dibandingkan SP yang di saat bersamaan terkesan masih menjaga jarak dari NasDem yang beridentitas partai, bukan ormas. Kedua, faktor finansial. HT bermetamorfosis menjadi sosok penting di NasDem karena memiliki kekuatan finansial. Konteksnya mendukung, saat NasDem harus membangun infrastruktur partai di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan seluruh Indonesia, NasDem butuh suntikan dana yang luar biasa besar. Terlebih, NasDem harus lolos verifikasi administratif dan faktual. HT yang masuk ke NasDem belakangan tentu menjadi sosok yang menjanjikan dalam konteks kepentingan penetrasi partai. Wajar jika HT segera berubah menjadi ikon penting NasDem. Posisi ini tentu tak membuat nyaman SP yang sedari awal juga punya kepentingan untuk berada di puncak otoritas partai yang secara historis memang diinisiasi olehnya. Soal apa yang menjadi pemantik sesungguhnya dari pecah kongsi SP dan HT, tentu hanya mereka dan orang terdekat mereka sendiri yang tahu.  Dampak Lanjutan  Pengunduran diri HT secara langsung maupun tak langsung tentu merugikan NasDem. Pertama, terkait dengan image partai. Perpecahan ini akan menyebabkan buruknya citra kekinian (current image) NasDem sebagai partai baru. Selayaknya partai baru dalam pemilu, harusnya NasDem membangun impresi sebagai partai solid dan mengembangkan kebersamaan untuk bertarung melawan kompetitor lain.  Bukan sebaliknya, mengembangkan relasi antagonistik sesama warga NasDem sendiri. Pecah kongsi sebelum kompetisi akan menyumbang persepsi negatif sekaligus keraguan publik akan kemampuan partai NasDem membawa harapan. Kedua, mundurnya HT akan merugikan momentum political publicity yang sekarang sedang gencar dilakukan NasDem. Kita ingat, posisi NasDem yang sudah masuk di top of mind khalayak tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pengemasan opini publik di berbagai media milik HT. Keuntungan ini tentu tak akan lagi didapat NasDem. Ketiga, kerugiannya adalah dapat memicu konflik lanjutan di lingkup internal NasDem. Sebagaimana kita ketahui, dalam perspektif sirkulasi elite, perubahan elite itu selalu menyebabkan perubahan-perubahan lain pada subsistem lainnya. Sangat mungkin, akan banyak orang HT yang kecewa. Sangat mungkin pula NasDem akan mengalami friksi tidak hanya di level pengurus pusat, tetapi juga di daerah. Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi eksistensi NasDem karena bisa menjadi katalisator keguncangan di antara orangnya HT dan orangnya SP.  Misalnya, indikator itu terlihat dari komentar HT saat mengundurkan diri.Salah satu visinya adalah mendukung orang-orang muda untuk menjadi pengurus partai dan dengan “pengambilalihan” eksekutif partai oleh SP, hal itu akan berpotensi memicu ketidaksolidan pengurus yang merembet hingga ke daerah. Tentu, mundurnya HT merugikan persiapan NasDem sebagai partai potensial di Pemilu 2014. Elektabilitasnya sangat mungkin turun drastis dan berpotensi terjadinya zero sum game dalam relasi antagonistik antarelite di dalamnya.  Ada istilah no free lunch dalam politik! Sedari awal, tentu HT juga menyadari, masuknya dia ke NasDem karena dianggap punya modal finansial dan modal politik, yakni kekuatan media. Wajar jika SP melihat posisi strategis ini dan berkolaborasi dengannya. Bagaimanapun, konflik internal partai, terlebih partai baru, akan sangat berbahaya karena berpotensi merontokkan mesin pemenangan di lapangan. Lebih berbahaya lagi bagi satu partai jika ambisi seorang elite lebih dominan daripada kekuatan sistem! ●