Tampilkan postingan dengan label Swasembada Daging Sapi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Swasembada Daging Sapi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 23 April 2013

Swasembada Daging Sapi Bukan Mimpi


Swasembada Daging Sapi Bukan Mimpi
Ali Masykur Musa ; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
KORAN SINDO, 23 April 2013


Tahun 2014, satu tahun lagi, merupakan target pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi, yaitu tercapainya pemenuhan kebutuhan daging sapi sebesar 420.000 ton, di mana impor hanya ditargetkan sebesar 10% dari total konsumsi nasional. 

Namun, meski target tersebut sudah di depan mata, masyarakat sempat dihebohkan dengan tingginya harga daging sapi di pasaran yang mencapai 100.000 per kg bahkan 120.000 per kg pada Februari 2013. Sebenarnya kran impor sudah ditekan selama tahun 2012 dan awal 2013, namun malah mengakibatkan lonjakan kenaikan daging sapi karena kelangkaan supply di pasaran. 

Lebih miris lagi, kenaikan harga daging yang memukul konsumen kelas menengah ke bawah tersebut tidak dirasakan peternak di grass root. Karut-marut dunia perdagingan di Indonesia kembali lagi berakar dari penyediaan kebutuhan (supply) dengan tingkat konsumsi. 

Saat ini pemerintah belum memiliki mekanisme yang handal untuk menghitung jumlah kesediaan daging sapi lokal dengan memperhatikan populasi, tingkat kematian dan perkembangan sapi dalam negeri, serta belum pernah menghitung konsumsi riil untuk rumah tangga maupun industri. 

Tahun 2011, pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK 2011) dengan tujuan untuk mengetahui populasi ternak sapi dan kerbau di Indonesia. 

Hasilnya cukup memuaskan, tercatat 14,82 juta ekor sapi potong. Jika dihitung angka tersebut dengan roadmap swasembada daging sapi 2010–2014, Indonesia sebenarnya sudah mencapai swasembada daging sapi. Namun, mengapa masalah daging sapi kelihatan masih seperti mengurai benang kusut? 

Masalah Utama 

Hasil sensus PSPK 2011 menunjukkan dengan jelas jumlah rumah tangga peternak di Indonesia seluruhnya mencapai 15,24 juta orang. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta merupakan peternak sapi, 13,51 juta peternak sapi potong, 529.000 peternak sapi perah, dan rumah tangga peternak kerbau mencapai 1,2 juta. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa keberadaan populasi sapi potong sebagian besar berada di rumah tangga peternak, yang umumnya hanya memiliki sapi dalam jumlah 2–5 ekor. 

Umumnya rumah tangga peternak memelihara sapi hanya sebagai usaha sampingan, investasi, atau tabungan yang baru akan dijual saat membutuhkan uang. Kondisi suplai seperti ini tidak bisa diandalkan untuk menyediakan daging secara kontinu. Belum lagi sebaran sentra produksi sapi saat ini masih terkotakkotak pada beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, Lampung, NTB, Bali, dan Sumatera Utara. 

Transportasi sapi lokal saat ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memobilisasi sapi hidup, disebabkan upaya pengembangan usaha jual-beli daging sapi beku (frozen beef) antarpulau belum banyak dikembangkan, sehingga merupakan suatu kesulitan sendiri untuk memasok ke sentra-sentra konsumsi seperti Jabodetabek. Ditambah dengan tren masyarakat yang lebih menyukai membeli daging segar daripada daging beku, menyebabkan lebih banyak transaksi jual-beli sapi hidup untuk dipotong rumah potong hewan. 

Saat ini upaya menstimulasi masyarakat untuk beternak sapi hidup sangat terkendala, mengingat tidak efisiennya tata niaga sapi potong akibat panjangnya jaringan distribusi yang dikendalikan pengumpul atau pedagang besar. 

Peternak berskala kecil umumnya terpaksa menjual sapi melalui perantara atau blantik, selanjutnya dikirim ke pengumpul, pengumpul ke pedagang kecil, pedagang kecil ke pedagang besar atau pedagang antarpulau atau dikirim langsung ke rumah potong hewan, selanjutnya didistribusikan ke pedagang eceran atau pasar becek hingga mencapai konsumen. 

Peternak umumnya kesulitan menjual ternaknya ke pasar hewan karena masih tidak meratanya sebaran pasar hewan yang mengakibatkan biaya tinggi, dan masih banyaknya permainan harga yang mengakibatkan peternak menelan ludah, alih-alih mendapat keuntungan malah sebaliknya merugi karena jatuhnya harga sapi di pasaran. 

Keberpihakan pada Peternak 

Melihat benang kusut daging sapi ini, pemerintah seyogianya memiliki rencana yang strategis dan terobosan-terobosan untuk penyelesaian akar masalah. Pemerintah harus mulai berhitung dengan sungguh-sungguh masalah ketersediaan suplai dalam negeri terhadap tuntutan konsumsi. 

Saat ini upaya pengembangan sapi potong seharusnya ditunjang dengan akses kemudahan pinjaman untuk mendorong masyarakat peternak mengarah ke usaha agrobisnis berkelanjutan, termasuk mendorong upaya pengembangan bibitbibit sapi potong untuk menjamin kelangsungan suplai dan mencegah pengurasan sapi potong lokal. 

Mekanisme permodalan saat ini sepenuhnya masih diserahkan pada kebijakan perbankan, sementara pinjaman seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kurang diminati, meski mendapat subsidi bunga dari pemerintah, karena mensyaratkan agunan dan kurang menguntungkan dari jangka waktu dan kembalinya perputaran uang. Bapak angkat seperti perusahaan penggemukan (feedlotter) harus distimulasi untuk dapat menggandeng usaha kelompok peternak kecil agar bisa mandiri dan bersaing. 

Bantuan sosial (bansos) berupa pemberian langsung sapi hidup yang menghabiskan dana triliunan, sebagai salah satu bentuk campur tangan pemerintah, harus dievaluasi dan selektif ke peternak atau kelompok ternak seperti Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3) yang bisa menjaga usahanya secara kontinu dan berkelangsungan, bukan dilakukan secara sporadis yang akhirnya gagal bergulir. 

Selain itu, tetap perlu dioptimalkan upaya mencari jenis sapi bibit yang unggul termasuk pola pembibitan (breeding) yang terstruktur dan menghindari in-breeding di antara sapi lokal yang mengakibatkan kualitas sapi potong lokal terus menurun, percepatan pengembangbiakan melalui pola inseminasi buatan (IB), pencegahan penyakit, dan pelarangan pemotongan sapi betina produktif yang disinyalir mencapai 20–30% dan akan memengaruhi perkembangan populasi. 

Peningkatan keterampilan peternak dan perubahan pandangan dari pemeliharaan sapi sebagai sambilan dan investasi sebagai lahan usaha yang berkelanjutan. Kendala sumber pakan ternak yang menyumbang 70–80% usaha sapi dengan semakin terbatasnya lahan, menjaditantangan tersendiri dalam usaha pengembangan sapi potong, harus disiasati dengan pengembangan sumber pakan alternatif seperti integrasi dengan limbah pertanian, penanaman mandiri hijauan makanan ternak, dan penggunaan teknologi pakan olahan yang mudah diakses peternak dan terjangkau. 

Dengan demikian, pengembangan usaha peternak dari sistem tradisional menjadi industri pengembangan sapi potong dapat dipicu ke depannya. Terakhir, namun yang terpenting dari seluruh upaya tersebut, adalah kontinuitas untuk mengawal pengembangan sapi potong di bagian hilir tidak hanya hulunya sehingga menjadi usaha yang prospektif. 

Hal ini harus dilakukan melalui stabilisasi harga sapi potong di pasaran yang berpihak ke peternak, termasuk di antaranya melalui upaya lebih mendekatkan peternak dan konsumen melalui pemotongan panjangnya rantai distribusi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Untuk ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, namun diperlukan pengawasan dan instrumen lainnya agar fluktuasi harga di peternak termasuk di tingkat konsumen, dapat dikendalikan. 

Harga sapi yang bebas dari spekulan akan langsung dinikmati peternak, otomatis akan mendongkrak gairah peternak-peternak yang sudah ada maupun peternak baru untuk menggenjot produksi usaha sapi potong. Kalau atmosfer ini sudah hadir, tentunya upaya swasembada daging sapi akan terjadi tanpa banyak kesulitan. Maukah kita?
●

Sabtu, 02 Maret 2013

Swasembada Daging Sapi


Swasembada Daging Sapi
Andi Irawan  ;  Peminat Telaah Ekonomi Politik Pertanian Indonesia
KORAN TEMPO, 02 Maret 2013


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kenaikan harga daging sapi yang terjadi saat ini dikendalikan karena sudah melampaui batas kewajaran. Permintaan Presiden tersebut mungkin disampaikan karena melihat fakta bahwa harga daging Indonesia saat ini tergolong paling tinggi di dunia. Seperti yang diketahui, harga daging di Indonesia adalah Rp 94.672 per kilogram. Bandingkan dengan harga di negara lain, seperti Jepang (Rp 37.830 per kg), Thailand, Malaysia, Australia, dan Jerman, yang berkisar Rp 41.700 ribu per kg; dan India dengan harga daging sapi Rp 71.780 per kg (Bank Dunia, Desember 2012). 
Kenaikan harga adalah suatu yang niscaya ketika suatu negara mengambil kebijakan protektif, seperti penerapan pembatasan kuota impor dalam kasus daging sapi. Bila kita merujuk pada teori ekonomi internasional, kebijakan protektif seperti pembatasan kuota impor ini dipilih karena pemerintah ingin berpihak kepada kepentingan produsen domestik. Dan ini akan berimplikasi pada kenaikan harga pasar domestik, dan pasti lebih tinggi dari harga komoditas yang sama pada pasar internasional. Jadi, ketika pemerintah menurunkan kuota impor daging sapi untuk meningkatkan produksi domestik, adalah suatu yang niscaya harga domestik daging sapi akan naik di atas rata-rata harga internasional. Jadi, tidak ada yang salah dengan kenaikan harga daging sapi yang terjadi saat ini. 
Lalu, bukankah kenaikan harga domestik ini akan merugikan konsumen? Benar, ketika pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi, maka kebijakan protektif terhadap produsen adalah niscaya. Dan itu pasti berimplikasi pada kenaikan harga yang akan membuat konsumen harus dirugikan sementara waktu. Tetapi, setelah produktivitas meningkat, kemampuan suplai domestik yang meningkat akan mampu memenuhi semua permintaan domestik. Ketika ini terjadi, harga komoditas akan turun dan kerugian konsumen akan terkoreksi. Fenomena ini menunjukkan swasembada itu tercapai. 
Ilmu ekonomi memberi kita pemahaman tentang fenomena time lag dari suatu kebijakan publik yang diambil, yakni rentang waktu antara inisiasi kebijakan dan tercapainya target kebijakan. Pemerintah itu ibarat nakhoda kapal superbesar yang, ketika memutar kemudi ke satu arah, membutuhkan waktu agar seluruh tubuh kapal berputar ke arah kemudi yang dimaksud. Ilustrasi ini sering diberikan buku-buku teks ekonomi ketika mengilustrasikan fenomena time lag dalam kebijakan publik oleh negara. Artinya, tidak serta-merta, ketika suatu kebijakan diambil, pada saat yang sama (bulan atau tahun yang sama) target kebijakan itu bisa langsung tercapai.
Kita memang tidak tahu persisnya berapa lama (bulan atau bahkan tahun) time lag kebijakan pembatasan kuota daging sapi impor ini menghadirkan swasembada daging sapi. Karena itu, tugas pemerintah selanjutnya adalah mengatasi masalah kelembagaan pasar yang menyebabkan time lag ini menjadi panjang. Dan ini tugas yang sangat berat. 
Peternak tentu saja senang karena mereka bisa menikmati harga sapi hidup sebesar Rp 33 ribu per kilogram dibandingkan dengan sebelum kebijakan pembatasan kuota impor, di mana harganya sebesar Rp 22 ribu per kg sapi hidup. Tapi target kebijakan pembatasan kuota impor tentu saja bukan sekadar untuk menyenangkan peternak, tapi bagaimana agar kemudian kebutuhan daging sapi bisa dicukupi oleh sapi lokal (domestik). 
Kalau hanya melihat jumlah sapi dan kerbau yang sebesar 14,8 juta ekor (sensus BPS 2011), angka ini sudah melebihi angka ternak sapi dan kerbau yang dibutuhkan untuk swasembada daging yang sebesar 12,6 juta ekor. Seharusnya, ketika pemerintah mengurangi kuota impor daging sapi, harga mahal yang mencerminkan kelangkaan itu tidak terjadi, apalagi dalam durasi yang cukup panjang (Idul Fitri tahun lalu sampai sekarang). 
Harga tinggi dengan durasi yang cukup panjang terjadi karena: pertama, data BPS tersebut dihimpun dari jutaan peternak yang tersebar di seluruh Tanah Air. Puluhan juta sapi yang terdata berada di kandang para peternak kecil yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok negeri. Semua itu bukan merupakan ternak yang sewaktu-waktu bisa dipotong dalam kondisi darurat kelangkaan daging (ready stock).
Kedua, usaha ternak sapi oleh peternak kecil masih merupakan usaha tambahan, belum menjadi bisnis utama masyarakat. Peternak masih menjadikan sapi sebagai tabungan (rojo koyo), bukan komoditas. Layaknya tabungan, mereka menjual sapi kalau benar-benar butuh uang. Walaupun harga naik, mereka tidak serta-merta menjual sapinya kecuali kalau benar-benar sangat dibutuhkan.
Artinya, mengandalkan suplai daging domestik dari ternak yang dimiliki oleh rumah tangga yang hanya memiliki 1-2 ekor per rumah tangga tersebut tentulah tidak tepat, kecuali kalau mereka bergabung menjadi entitas yang komersial seperti dalam Gabungan Kelompok Peternak (Gapoknak) atau koperasi ternak. Artinya, dari kalangan peternak kecil, suplai dari Gapoknak dan koperasi ternak inilah yang perlu diakselerasi oleh pemerintah.
Untuk mempermudah akses Gapoknak dan koperasi ternak ini ke industri potong hewan, pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan kelembagaan di lapangan. Salah satu contoh sumbatan itu, misalnya, kasus penolakan pemotongan sapi lokal oleh 50 persen dari 92 rumah potong hewan di Jabodetabek, dan mereka hanya bersedia memotong sapi asal Australia (Tempo.co 15 Februari 2013). Para menteri terkait (Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian) dan kepala-kepala daerah serta aparatnya tampaknya harus lebih banyak blusukan untuk mengatasi beragam sumbatan kelembagaan di lapangan ini.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah ketegasan pemerintah menekan perusahaan pengimpor daging dan sapi bakalan untuk melepaskan stok mereka. Diperkirakan, stok saat ini ada sekitar 100 ribu ekor di gudang mereka. Mereka sengaja melempar ke pasar dengan cara mencicil, agar harga pasar tetap stabil dan tinggi. ●

Rabu, 06 Februari 2013

Menuju Swasembada Sapi


Menuju Swasembada Sapi
Bambang Setiaji  ;   Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
SINDO, 06 Februari 2013


Heboh suap impor sapi kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengagetkan karena hal ini sudah terendus pers sejak lama. Justru yang mengagetkan adalah kenapa dengan publikasi yang sudah terjadi, gratifikasi tersebut masih saja berjalan bahkan langsung dengan seorang presiden partai yang selama ini dicitrakan bersih dan merupakan benteng terakhir. Okelah itu nasib partai yang memerlukan dana besar menghadapi Pemilu 2014 yang tidak mungkin dipikul dengan iuran anggota dan sumbangan sesuai perundangan. 

Dengan demikian, sudah semua partai tergulung arus korupsi dan tentu saja menyebabkan ketidakpercayaan rakyat. Keadaan ini memerlukan koreksi bersama, jika sistem yang dibangun menghancurkan moral bangsa dan eksistensi sebagai bangsa beradab, maka harus dikoreksi bersama sama. Sistem, juga ternyata tidak menghasilkan kualitas pemimpin negara dan khususnya di daerah. Sambil menunggu koreksi dalam bidang politik,kita akan bahas soal kerawanan sistem kuota.

Termasuk di dalamnya kuota impor sapi dan kuota lain, misalnya kuota BBM. Semua sistem kuota melahirkan korupsi dan pasar gelap. Kuota tidak lain adalah hak monopoli yang berupa rezeki nomplok atau durian runtuh. Siapa saja tentu mau mengeluarkan uang untuk memperoleh kuota atau hak monopoli karena merupakan bisnis yang mudah dihitung tanpa risiko. Kuota selanjutnya bisa dilakukan sendiri atau bisa dijual kepada pemasok lain. Kuota subsidi BBM misalnya, dapat menjadi bisnis baru dengan jalan membeli BBM bersubsidi dan dijual kepada atau dialihkan kepada pengguna lain.

Tentu bisa dilakukan kampanye dengan pendekatan moral bahwa membeli BBM bersubsidi hanyalah untuk orang tidak mampu. Akan tetapi, sistem yang berlubang adalah kesalahan itu sendiri yang tidak cukup diatasi dengan himbauan. Prinsip ekonomi adalah mencari yang paling menguntungkan atau profit maximization, semua peluang tentu akan digunakan. Dengan demikian, mudah untuk dibaca jika pihak swasta memperoleh hak kuota, tentu mudah diperhitungkan bagi hasilnya dengan yang memberi hak tersebut. Kuota mungkin dibenarkan jika yang memperoleh hak kuota adalah BUMN yang memenuhi asas transparan dan dikontrol oleh perwakilan rakyat. 

Negaralah yang berhak memiliki monopoli jika sesuatu komoditi diregulasi atau dikuota. Durian runtuh itu akan jatuh kembali ke tangan negara dan wajib dilaporkan secara transparan dan harus tunduk dengan pemeriksaan BPK. 

Peningkatan Konsumsi Daging Sapi 

Perbaikan ekonomi masyarakat ditandai dengan dua hal, yaitu menurunnya konsumsi karbohidrat yang bersumber kepada padi-padian dan umbiumbian disertai meningkatnya konsumsi protein yang bersumber kepada daging, ikan, telur, dan susu serta meningkatnya konsumsi gula. Dari data Badan Pusat statistik, terlihat selama sepuluh tahun terakhir kalori yang bersumber kepada padi-padian dan umbi-umbian menurun konsisten sebesar 1,3% per tahun, daging meningkat 3,2% per tahun, dan ikan meningkat 1,4% per tahun. 

Namun demikian, komposisi kalori yang bersumber dari protein daging,susu,telur, dan ikan masih rendah hanya sekitar 10%,sedang 90% masih bersumber pada karbohidrat. Atau dengan kata lain, konsumsi protein meningkat lebih pesat karena belum jenuh dan masih kecil, sedang konsumsi karbohidrat menurun landai karena sudah jenuh. Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan kebutuhan daging dan khususnya sapi akan masih terus meningkat. Peningkatan itu bersumber tiga hal; yaitu pertama, perbaikan atau pertumbuhan ekonomi khususnya kelompok menengah dan menengah bawah yang membaik ekonominya dan belum jenuh konsumsi proteinnya. Kedua, pertambahan penduduk yang masih tinggi yaitu lebih dari 3 juta orang setiap tahun.

Dan ketiga, perbaikan pendidikan mewakili perubahan budaya yang juga berkorelasi positif terhadap perubahan pola konsumsi dari karbohidrat ke protein. Kebutuhan daging yang meningkat, sementara pasokan dalam negeri walaupun potensial cukup tetapi tidak optimal, menyebabkan kekurangan pasok yang kemudian dipenuhi dengan kuota impor. Impor sapi diperkirakan sebesar 80.000 atau 14% dari total kebutuhan. 

Apabila tidak ada hambatan distribusi, misalnya tidak ada permainan dan penimbunan, kenaikan harga daging sapi dalam negeri yang hampir dua kali lipat dibanding harga di negara tetangga, menandakan adanya kelangkaan. Penyebab kenaikan harga ini disebabkan oleh beberapa hal, dilihat dari sinyal harga data pasok dalam negeri mungkin tidak valid. Jumlah populasi sapi yang diperkirakan menyuplai kebutuhan dalam negeri sebenarnya lebih rendah. Atau jumlah populasi benar, tetapi distribusi dari daerah pusat sapi di daerah Indonesia bagian timur sebagai produsen sapi ke daerah Barat sebagai konsumen utama terhambat. 

Menuju Swasembada Sapi 

Melihat potensi Indonesia, sebenarnya mengherankan apabila negara ini mengimpor sapi baik hidup (bakalan) dan dalam bentuk beku. Di luar NTT, kita bisa menengok potensi Papua Barat dan Timur, terlihat tanah terbentang luas dengan kepadatan penduduk yang masih sangat rendah. Tanah Papua juga mendapat curah hujan yang cukup dengan rumput menghijau. Peternakan sapi di Papua sangat dimungkinkan dengan cukup memberi pagar terhadap tanah yang ada dan sapi cukup dilepas. 

Sapi-sapi ini akan tumbuh sehat dengan asupan yang alami. Namun demikian apa yang terjadi, sementara kita kekurangan pasokan sapi pada saat yang sama tanah dan rumput kita di Papua dibiarkan menganggur. Demikian juga tenaga kerjanya juga dibiarkan menganggur. Fungsi produksi nasional sedang macet apabila potensi sumber alam dan sumber daya manusia menganggur dengan kebutuhan teknologi hampir seumur sejarah manusia itu sendiri, yaitu beternak. 

Teknologi dasar yang seluruh rakyat sudah mengetahui, lebih ditambah anakanak muda alumni berbagai perguruan tinggi program studi pengolahan hasil pertanian. Apa yang tidak ada atau yang kurang dari keadaan ini? Manajemen atau orang yang bertugas merangkai sumber-sumber tersebut yang ternyata defisit. Beternak sapi dengan sistem dilepas, cocok dengan budaya Papua, tugas SDM mungkin hanya pada penangkapan dan penyembelihan. Infra-struktur yang perlu dibangun adalah pemotongan hewan di pelabuhan dan kapal dengan cool storage, untuk membawanya ke pasar-pasar seluruh Indonesia. Tidak mahal dan tidak sulit, dengan modal 0,1% APBN sebuah BUMN bisa merekrut anakanak muda untuk menjalankan bisnis tersebut. Kebergantungan pada impor dan harga diri bangsa akan meningkat disertai berkurangnya pengangguran kecukupan pasokan,dan membaiknya kualitas pangan rakyat. ●

Senin, 03 Desember 2012

Setelah Persoalan Makanan yang Mahal Dipecahkan


Setelah Persoalan Makanan yang Mahal Dipecahkan
Dahlan Iskan ; Menteri BUMN
JAWA POS, 03 Desember 2012



Dicari: 100.000 ekor anak sapi
Waktu: Tahun 2013

Pembeli: BUMN
Tujuan: Dipelihara sebagai sapi potong untuk membantu mengatasi kekurangan daging lokal

ITU bukan iklan biasa. Itu iklan yang sangat mendesak. Mencari 20.000 ekor anak sapi saja ternyata bukan main sulitnya. Apalagi 100.000 atau bahkan 200.000. 

Maka, setelah teman-teman BUMN menekuni persapian selama enam bulan, rupanya diperlukan sebuah pertolongan. Teman-teman BUMN yang keahliannya berkebun sawit, tidak menemukan akal untuk mengatasi kekurangan bibit sapi.

Jelaslah bahwa mahalnya makanan ternak, yang dulu dianggap sebagai persoalan besar, ternyata bukan satu-satunya persoalan di bidang peternakan sapi. Soal itu sudah ditemukan jalan keluarnya: daun dan pelepah sawit ternyata bisa untuk bahan pokok makanan sapi yang murah. Daun dan pelepah sawit dihancurkan untuk dibentuk mirip rumput. 

Tidak ada masalah teknis di sini. Tinggal diperlukan beberapa tambahan untuk kelengkapan nutrisinya. 

BUMN memiliki sekitar 800.000 ha kebun kelapa sawit. Bermiliar pohon sawit menghasilkan daun dan pelepah yang luar biasa banyak. Begitu banyak daun sawit yang selama ini dibuang begitu saja di kebun.

Berdasar logika itulah, saya memutuskan untuk menugasi perusahaan perkebunan sawit milik BUMN untuk memelihara sapi. Ini agar bisa membantu kecukupan daging di dalam negeri. Selama ini kita masih harus impor daging dalam jumlah yang sangat besar. 

Tahun lalu kita impor daging setara dengan kira-kira 300.000 ekor sapi. Tahun ini kita masih harus impor daging kurang lebih sebesar itu lagi. Pada awalnya kami membuat target yang agak ambisius: memelihara 100.000 ekor sapi di seluruh perkebunan kelapa sawit BUMN. 

Jumlah itu, meski terlihat ambisius, masih terlalu kecil untuk bisa menutupi kekurangan daging dalam negeri. Karena itu, kalau saja target 100.000 ekor berhasil, jumlahnya akan terus ditingkatkan.

Ternyata tidak mudah mendapatkan bibit sampai 100.000 ekor. Semula ada asumsi bahwa kita kekurangan daging karena peternak kurang bersemangat memelihara sapi. Penyebabnya: makanan ternak terlalu mahal sehingga hasil penjualan sapi habis untuk membeli makanan ternak. 

Kini BUMN memiliki sumber makanan ternak yang sangat murah dan melimpah. Ternyata itu belum juga menjadi solusi yang jitu.

Sulitnya mencari anakan sapi yang bisa digemukkan di ladang-ladang sawit telah terbukti menggagalkan target tersebut. Daerah yang biasa menjadi sumber anak sapi yang besar (Lampung, Jateng, Jatim/Madura, Sulsel, Bali) menjadi sasaran pencarian. Tapi, jumlah yang bisa dibeli sangat terbatas. Sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya akan ada 20.000 ekor.

Mungkin dari NTB/NTT bisa diperoleh tambahan anak sapi. Tapi, ongkos angkut ke Sumatera sangat mahal. Jumlahnya pun tidak akan bisa mencapai 100.000 ekor, apalagi 300.000. Betul-betul perlu bantuan ide yang realistis dari siapa pun untuk memecahkan persoalan ini. 

Sumber makanan ternak yang murah dan melimpah ada di Sumatera (barat). Sedangkan sumber bibit sapi ada di NTB/NTT (timur). Jarak barat-timurnya begitu jauh.

Memang ada ide yang kelihatannya masuk akal: makanan ternaknya yang dikirim ke timur. Di kebun-kebun sawit di Sumatera bisa dibangun pabrik makanan ternak yang bahan bakunya dari daun sawit dan bungkil kelapa. Lalu bahan itu diangkut ke timur. Mengangkut makanan ternak lebih mudah dan lebih murah daripada mengangkut sapi hidup.

Tapi, ide yang kelihatannya hebat ini tidak bisa dilaksanakan. Daun sawit yang selama ini dibuang itu pada dasarnya menjadi pupuk bagi sawit itu sendiri. Kalau daunnya diangkut keluar dari kebun, hilanglah salah satu sumber pupuk alami kebun tersebut.

Ini berbeda kalau daun sawit tersebut dimakan sapi di lokasi yang sama. Sapi akan mengeluarkan kotoran. Kotoran sapi itulah yang dijadikan pupuk untuk menggantikan daun sawit yang hilang. Meski kehilangan daunnya, kebun sawit mendapat ganti dari kotoran sapi.

Bagaimana memecahkan ini? BUMN tetap ingin berbuat untuk ikut memecahkan persoalan kekurangan daging ini. Tapi, diperlukan ide-ide yang realistis dan bisa dilaksanakan dengan segera.

Salah satu ide baru yang ditemukan adalah ini: harus ada program khusus membuat anak sapi sebanyak-banyaknya di Sumatera. Dengan demikian, pengangkutan anak sapi ke kebun-kebun sawit tidak terlalu jauh. Tapi, harus ada pendataan ini: ada berapakah sapi betina yang siap bunting di seluruh Sumatera? Misalnya, ada 300.000 sapi betina usia bunting di seluruh Sumatera, BUMN bisa membantu para pemilik sapi untuk melaksanakan kawin masal melalui "kawin suntik" (inseminasi buatan).

Kementerian Pertanian sudah memiliki lembaga yang memproduksi sperma sapi dari benih unggul. Lembaga itu memiliki reputasi sangat baik. Bahkan, sudah dipercaya Jepang, Malaysia, dan beberapa negara tetangga. Mereka sering membeli sperma sapi buatan Malang itu karena harganya yang sangat murah dan mutunya yang baik. 

Tingkat keberhasilan sperma sapi buatan negara maju memang lebih tinggi (96 persen). Tapi, karena harganya yang 30 kali lipat lebih mahal daripada sperma bikinan Malang, jatuhnya masih sangat mahal. Padahal, sperma bikinan Malang, meski tingkat keberhasilannya kalah, tidak beda jauh: 81 persen.

Dokter hewan Herliantin, ahli inseminasi buatan lulusan Universitas Airlangga Surabaya yang bekerja di lembaga tersebut, setuju dengan ide itu. Syaratnya, jumlah sapi betina di seluruh Sumatera mencukupi. Herliantin siap memasok sperma unggul sampai 500.000 paket. 

Maka, teman-teman BUMN punya pekerjaan baru: mengumpulkan data sapi betina di seluruh Sumatera. Lalu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas peternakan kabupaten: apakah para pemilik sapi betina bersedia diajak mengikuti program kawin suntik ini.

Menurut drh Herliantin, kini tidak ada lagi persoalan teknis maupun nonteknis. Dulu memang pernah ada persoalan nonteknis di Madura: sapi hasil kawin suntik dianggap haram. Tapi, setelah dilakukan berbagai penjelasan, akhirnya para ulama di Madura tidak mempersoalkannya lagi.

Dengan sudah ditemukannya sumber makanan sapi yang melimpah dan murah, persoalan ketersediaan anak sapi menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan. Peternak memang lebih memilih usaha penggemukan daripada usaha memproduksi anak sapi. Menggemukkan sapi cukup dalam waktu enam bulan. Cukup membeli anak sapi yang sudah berumur dua tahun. Enam bulan kemudian sudah bisa dijual.

Bandingkan kalau peternak harus fokus ke usaha memproduksi anak sapi. Mereka harus membeli induk dulu. Lalu dikawinkan. Kalaupun berhasil, 10 bulan kemudian baru beranak. Lalu harus memelihara anak itu dua tahun. Total diperlukan proses pemeliharaan selama tiga tahun untuk bisa menjual anak tersebut. Selama tiga tahun itu biaya yang dikeluarkan sangat besar seiring dengan mahalnya makanan ternak.

Saya yakin, kalau persoalan ini dibuka di sini, akan banyak ahli dan praktisi yang bisa ikut memecahkannya. Prinsipnya, BUMN bersedia ikut membantu mengatasi kekurangan daging tersebut. Prinsip yang lain: BUMN memiliki sumber makanan ternak yang murah dan melimpah. Hanya lokasinya di Sumatera. 

Tim BUMN pun akan dengan senang menerima ide-ide itu melalui email: ideaanaksapi@gmail.com. Siapa tahu, dan saya berharap, ada pemikiran yang bisa cepat diwujudkan. ●

Momentum Perbaikan Swasembada Daging Sapi


Momentum Perbaikan Swasembada Daging Sapi
Bustanul Arifin ;  Guru Besar Universitas Lampung dan Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB
KOMPAS, 03 Desember 2012



Diskusi publik dan silang pendapat soal ekonomi daging sapi belum menemukan titik terang. Posisi setiap pemangku kepentingan daging sapi, termasuk pemerintah, masih sulit bergeser alias tidak mau mengalah.
Peternak skala kecil dan besar cenderung hati-hati memotong ternak mereka karena khawatir terhadap lonjakan harga sapi bakalan yang sulit diprediksi. Pedagang dan importir sapi juga tidak begitu saja melepas stok sapi. Mereka menolak tuduhan telah mempermainkan pasar sapi dalam negeri.
Kelompok industri pengolah daging sapi dan produk turunannya sampai harus protes menuntut penurunan harga daging. Itu karena tumpuan bisnis intinya menghasilkan pangan olahan berprotein tinggi.
Pemerintah terus sibuk membahas dan mengutak-atik kuota impor sapi, seakan terjebak dalam pencarian solusi jangka pendek. Terkesan mereka melupakan langkah utama dalam pelaksanaan pencapaian target swasembada daging sapi itu sendiri.
Konsumen akhir di tingkat rumah tangga tidak bersuara lantang. Hal itu disebabkan cukup tersedia alternatif pemenuhan protein dari daging sapi, utamanya dari daging ayam, ikan, dan protein nabati. Konsumen rumah tangga ini tidak terlalu risau atas tingkat konsumsi daging sapi rata-rata di Indonesia yang di bawah 2 kilogram per kapita, paling rendah untuk Asia Tenggara sekalipun.
Dengan posisi yang saling bertahan seperti itu, cukup sulit diperoleh solusi kebijakan yang berwibawa dan mampu berkontribusi pada kepentingan nasional. Jika semua pihak berbesar hati mencari titik temu dan mengubah posisi menjadi lose-lose, berkorban sedikit demi tujuan yang lebih besar dan strategis, tujuan strategis pencapaian swasembada daging sapi masih dapat tercapai. Kini saat paling tepat untuk berusaha keras memanfaatkan momentum ”buka-bukaan” ini dalam upaya memperbaiki langkah nyata di lapangan, yakni mencapai swasembada daging.
Saat kebijakan swasembada daging dicanangkan akhir tahun 2009, target produksi daging sapi lokal ditetapkan 420.000 ton pada akhir 2014. Angka ini dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,2 persen per tahun. Dengan basis konsumsi daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi yang dapat dikonsumsi, Indonesia butuh 350.000-400.000 sapi per tahun.
Berdasarkan hasil sensus penduduk, laju pertumbuhan penduduk 1,5 persen per tahun sehingga kebutuhan daging sapi akan lebih dari 500.000 ton pada akhir 2014. Pemerintah membuat perencanaan pengurangan kuota impor sapi secara bertahap, bahkan drastis, sehingga sering menuai protes, terutama dari importir sapi. Awalnya, tahun ini, kuota impor diturunkan menjadi 34.000 ton dari 100.000 ton kuota impor tahun 2011.
Saat Ramadhan dan Idul Fitri 2012, angka kuota impor itu hampir habis. Harga daging sapi pun naik di atas 20 persen. Berbagai upaya dilakukan para pemangku kepentingan. Ditambah kisruh daging sapi sejak Idul Adha 2012, kenaikan harga di atas 30 persen. Pemerintah lantas menyetujui tambahan kuota impor daging sapi sampai 85.000 ton. Indonesia mengandalkan impor sapi dari Australia dan Selandia Baru karena ”tradisi ketergantungan” yang lama terbangun.
Indonesia pernah coba menyediakan alternatif sumber sapi impor dari India, Brasil, dan Amerika Serikat untuk produk turunan daging sapi. Namun, hal itu kandas karena ketentuan legal formal, yakni ancaman penyakit mulut dan kuku pada sapi, yang terkesan artifisial. Australia bahkan pernah coba mendorong ekspor daging sapi dan produk olahannya ke Indonesia dengan melempar tuduhan tindakan kasar pada sapi (non-humane) di rumah potong hewan di Indonesia. Namun, gagal karena ditentang peternak domestik Australia yang merasa lebih nyaman mengekspor sapi hidup.
Tahun 2011, Australia sebenarnya sempat pusing karena salah perhitungan dengan kebijakan swasembada daging sapi Indonesia. Tahun ini, terkesan Indonesia didikte Australia. Namun, saat pemerintah mengurangi kuota impor daging sapi tahun 2013 menjadi 80.000 ton, sebagian masyarakat menilai pemerintah cukup konsisten mencapai target swasembada daging sapi tersebut.
Sekian macam inkonsistensi inilah yang harus dibenahi untuk memanfaatkan momentum pencapaian swasembada daging sapi. Pertama, perbaikan basis data stok aktif sapi potong yang siap dikonsumsi. Pemerintah selalu mengandalkan data Sensus Sapi 2011 atau Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau Tahun 2011, yakni 14,8 juta ekor. Dari data ini, Indonesia telah mencapai swasembada daging.
Fakta di lapangan, tidak semua populasi ini berupa stok aktif sapi potong. Itu karena mayoritas peternak Indonesia hanya punya 2-3 sapi yang berupa investasi. Survei lanjutan yang mengukur stok aktif siap potong harus dilakukan di setiap kabupaten sehingga neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi dapat diestimasi lebih akurat.
Kedua, penyediaan sapi bakalan dari dalam negeri lewat pengembangan breeding farm secara sistematis dengan landasan akademik memadai. Kemampuan teknis para pemulia ternak dan praktisi peternakan di dalam negeri sudah sangat mumpuni.
Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh bagi peternak dalam negeri, termasuk skala kecil dan menengah, dengan menyediakan akses permodalan dan pembiayaan bagi peternak yang mampu melakukan pembibitan. Penyediaan program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) saja tidak cukup. Perlu pendampingan spartan dan pengawalan di tingkat lapangan.
Ketiga, pembenahan keseriusan dan perhatian sektor perbankan dalam melaksanakan penyaluran KUPS. Perlu kerja sama lebih erat dengan petugas teknis peternakan, saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di tingkat politis, anggota parlemen bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Pertanian wajib mencari titik temu pembahasan skema pembiayaan dan asuransi pertanian dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Keempat, peningkatan produktivitas dan perbaikan reproduktivitas ternak sapi lokal, dengan dukungan bimbingan teknis dan ekonomis kepada peternak, serta pemberian insentif dan fasilitasi ekonomi yang memadai kepada peternak. Apabila badan usaha milik negara secara serius berminat melakukan usaha penggemukan sapi, melalui integrasi dengan kebun sawit, misalnya, hal itu perlu melibatkan kaum profesional peternakan yang telah teruji keandalannya. ●