|
KORAN SINDO, 23 April 2013
|
Bila Anda tertarik untuk membaca artikel melalui postingan artikel setiap hari di Grup WA, silakan bergabung dengan kami di Grup WA LOD melalui link berikut ini : https://chat.whatsapp.com/GTWUZic9Kbr5fwvfYN74mH
|
|
|
|
|
|
|
Setelah Persoalan
Makanan yang Mahal Dipecahkan
Dahlan Iskan ; Menteri
BUMN
|
|
Dicari: 100.000 ekor anak sapi
Waktu: Tahun 2013 Pembeli: BUMN Tujuan: Dipelihara sebagai sapi potong untuk membantu mengatasi kekurangan daging lokal ITU bukan iklan biasa. Itu iklan yang sangat mendesak. Mencari 20.000 ekor anak sapi saja ternyata bukan main sulitnya. Apalagi 100.000 atau bahkan 200.000. Maka, setelah teman-teman BUMN menekuni persapian selama enam bulan, rupanya diperlukan sebuah pertolongan. Teman-teman BUMN yang keahliannya berkebun sawit, tidak menemukan akal untuk mengatasi kekurangan bibit sapi. Jelaslah bahwa mahalnya makanan ternak, yang dulu dianggap sebagai persoalan besar, ternyata bukan satu-satunya persoalan di bidang peternakan sapi. Soal itu sudah ditemukan jalan keluarnya: daun dan pelepah sawit ternyata bisa untuk bahan pokok makanan sapi yang murah. Daun dan pelepah sawit dihancurkan untuk dibentuk mirip rumput. Tidak ada masalah teknis di sini. Tinggal diperlukan beberapa tambahan untuk kelengkapan nutrisinya. BUMN memiliki sekitar 800.000 ha kebun kelapa sawit. Bermiliar pohon sawit menghasilkan daun dan pelepah yang luar biasa banyak. Begitu banyak daun sawit yang selama ini dibuang begitu saja di kebun. Berdasar logika itulah, saya memutuskan untuk menugasi perusahaan perkebunan sawit milik BUMN untuk memelihara sapi. Ini agar bisa membantu kecukupan daging di dalam negeri. Selama ini kita masih harus impor daging dalam jumlah yang sangat besar. Tahun lalu kita impor daging setara dengan kira-kira 300.000 ekor sapi. Tahun ini kita masih harus impor daging kurang lebih sebesar itu lagi. Pada awalnya kami membuat target yang agak ambisius: memelihara 100.000 ekor sapi di seluruh perkebunan kelapa sawit BUMN. Jumlah itu, meski terlihat ambisius, masih terlalu kecil untuk bisa menutupi kekurangan daging dalam negeri. Karena itu, kalau saja target 100.000 ekor berhasil, jumlahnya akan terus ditingkatkan. Ternyata tidak mudah mendapatkan bibit sampai 100.000 ekor. Semula ada asumsi bahwa kita kekurangan daging karena peternak kurang bersemangat memelihara sapi. Penyebabnya: makanan ternak terlalu mahal sehingga hasil penjualan sapi habis untuk membeli makanan ternak. Kini BUMN memiliki sumber makanan ternak yang sangat murah dan melimpah. Ternyata itu belum juga menjadi solusi yang jitu. Sulitnya mencari anakan sapi yang bisa digemukkan di ladang-ladang sawit telah terbukti menggagalkan target tersebut. Daerah yang biasa menjadi sumber anak sapi yang besar (Lampung, Jateng, Jatim/Madura, Sulsel, Bali) menjadi sasaran pencarian. Tapi, jumlah yang bisa dibeli sangat terbatas. Sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya akan ada 20.000 ekor. Mungkin dari NTB/NTT bisa diperoleh tambahan anak sapi. Tapi, ongkos angkut ke Sumatera sangat mahal. Jumlahnya pun tidak akan bisa mencapai 100.000 ekor, apalagi 300.000. Betul-betul perlu bantuan ide yang realistis dari siapa pun untuk memecahkan persoalan ini. Sumber makanan ternak yang murah dan melimpah ada di Sumatera (barat). Sedangkan sumber bibit sapi ada di NTB/NTT (timur). Jarak barat-timurnya begitu jauh. Memang ada ide yang kelihatannya masuk akal: makanan ternaknya yang dikirim ke timur. Di kebun-kebun sawit di Sumatera bisa dibangun pabrik makanan ternak yang bahan bakunya dari daun sawit dan bungkil kelapa. Lalu bahan itu diangkut ke timur. Mengangkut makanan ternak lebih mudah dan lebih murah daripada mengangkut sapi hidup. Tapi, ide yang kelihatannya hebat ini tidak bisa dilaksanakan. Daun sawit yang selama ini dibuang itu pada dasarnya menjadi pupuk bagi sawit itu sendiri. Kalau daunnya diangkut keluar dari kebun, hilanglah salah satu sumber pupuk alami kebun tersebut. Ini berbeda kalau daun sawit tersebut dimakan sapi di lokasi yang sama. Sapi akan mengeluarkan kotoran. Kotoran sapi itulah yang dijadikan pupuk untuk menggantikan daun sawit yang hilang. Meski kehilangan daunnya, kebun sawit mendapat ganti dari kotoran sapi. Bagaimana memecahkan ini? BUMN tetap ingin berbuat untuk ikut memecahkan persoalan kekurangan daging ini. Tapi, diperlukan ide-ide yang realistis dan bisa dilaksanakan dengan segera. Salah satu ide baru yang ditemukan adalah ini: harus ada program khusus membuat anak sapi sebanyak-banyaknya di Sumatera. Dengan demikian, pengangkutan anak sapi ke kebun-kebun sawit tidak terlalu jauh. Tapi, harus ada pendataan ini: ada berapakah sapi betina yang siap bunting di seluruh Sumatera? Misalnya, ada 300.000 sapi betina usia bunting di seluruh Sumatera, BUMN bisa membantu para pemilik sapi untuk melaksanakan kawin masal melalui "kawin suntik" (inseminasi buatan). Kementerian Pertanian sudah memiliki lembaga yang memproduksi sperma sapi dari benih unggul. Lembaga itu memiliki reputasi sangat baik. Bahkan, sudah dipercaya Jepang, Malaysia, dan beberapa negara tetangga. Mereka sering membeli sperma sapi buatan Malang itu karena harganya yang sangat murah dan mutunya yang baik. Tingkat keberhasilan sperma sapi buatan negara maju memang lebih tinggi (96 persen). Tapi, karena harganya yang 30 kali lipat lebih mahal daripada sperma bikinan Malang, jatuhnya masih sangat mahal. Padahal, sperma bikinan Malang, meski tingkat keberhasilannya kalah, tidak beda jauh: 81 persen. Dokter hewan Herliantin, ahli inseminasi buatan lulusan Universitas Airlangga Surabaya yang bekerja di lembaga tersebut, setuju dengan ide itu. Syaratnya, jumlah sapi betina di seluruh Sumatera mencukupi. Herliantin siap memasok sperma unggul sampai 500.000 paket. Maka, teman-teman BUMN punya pekerjaan baru: mengumpulkan data sapi betina di seluruh Sumatera. Lalu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas peternakan kabupaten: apakah para pemilik sapi betina bersedia diajak mengikuti program kawin suntik ini. Menurut drh Herliantin, kini tidak ada lagi persoalan teknis maupun nonteknis. Dulu memang pernah ada persoalan nonteknis di Madura: sapi hasil kawin suntik dianggap haram. Tapi, setelah dilakukan berbagai penjelasan, akhirnya para ulama di Madura tidak mempersoalkannya lagi. Dengan sudah ditemukannya sumber makanan sapi yang melimpah dan murah, persoalan ketersediaan anak sapi menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan. Peternak memang lebih memilih usaha penggemukan daripada usaha memproduksi anak sapi. Menggemukkan sapi cukup dalam waktu enam bulan. Cukup membeli anak sapi yang sudah berumur dua tahun. Enam bulan kemudian sudah bisa dijual. Bandingkan kalau peternak harus fokus ke usaha memproduksi anak sapi. Mereka harus membeli induk dulu. Lalu dikawinkan. Kalaupun berhasil, 10 bulan kemudian baru beranak. Lalu harus memelihara anak itu dua tahun. Total diperlukan proses pemeliharaan selama tiga tahun untuk bisa menjual anak tersebut. Selama tiga tahun itu biaya yang dikeluarkan sangat besar seiring dengan mahalnya makanan ternak. Saya yakin, kalau persoalan ini dibuka di sini, akan banyak ahli dan praktisi yang bisa ikut memecahkannya. Prinsipnya, BUMN bersedia ikut membantu mengatasi kekurangan daging tersebut. Prinsip yang lain: BUMN memiliki sumber makanan ternak yang murah dan melimpah. Hanya lokasinya di Sumatera. Tim BUMN pun akan dengan senang menerima ide-ide itu melalui email: ideaanaksapi@gmail.com. Siapa tahu, dan saya berharap, ada pemikiran yang bisa cepat diwujudkan. ● |
|
Momentum
Perbaikan Swasembada Daging Sapi
Bustanul Arifin ; Guru Besar Universitas Lampung dan Professorial
Fellow di InterCAFE dan MB-IPB
|
|
Diskusi publik dan silang
pendapat soal ekonomi daging sapi belum menemukan titik terang. Posisi setiap
pemangku kepentingan daging sapi, termasuk pemerintah, masih sulit bergeser
alias tidak mau mengalah.
Peternak
skala kecil dan besar cenderung hati-hati memotong ternak mereka karena
khawatir terhadap lonjakan harga sapi bakalan yang sulit diprediksi. Pedagang
dan importir sapi juga tidak begitu saja melepas stok sapi. Mereka menolak
tuduhan telah mempermainkan pasar sapi dalam negeri.
Kelompok
industri pengolah daging sapi dan produk turunannya sampai harus protes
menuntut penurunan harga daging. Itu karena tumpuan bisnis intinya
menghasilkan pangan olahan berprotein tinggi.
Pemerintah
terus sibuk membahas dan mengutak-atik kuota impor sapi, seakan terjebak
dalam pencarian solusi jangka pendek. Terkesan mereka melupakan langkah utama
dalam pelaksanaan pencapaian target swasembada daging sapi itu sendiri.
Konsumen
akhir di tingkat rumah tangga tidak bersuara lantang. Hal itu disebabkan
cukup tersedia alternatif pemenuhan protein dari daging sapi, utamanya dari
daging ayam, ikan, dan protein nabati. Konsumen rumah tangga ini tidak
terlalu risau atas tingkat konsumsi daging sapi rata-rata di Indonesia yang
di bawah 2 kilogram per kapita, paling rendah untuk Asia Tenggara sekalipun.
Dengan
posisi yang saling bertahan seperti itu, cukup sulit diperoleh solusi
kebijakan yang berwibawa dan mampu berkontribusi pada kepentingan nasional.
Jika semua pihak berbesar hati mencari titik temu dan mengubah posisi menjadi
Saat
kebijakan swasembada daging dicanangkan akhir tahun 2009, target produksi
daging sapi lokal ditetapkan 420.000 ton pada akhir 2014. Angka ini dengan
asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,2 persen per tahun. Dengan basis konsumsi
daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi
yang dapat dikonsumsi, Indonesia butuh 350.000-400.000 sapi per tahun.
Berdasarkan
hasil sensus penduduk, laju pertumbuhan penduduk 1,5 persen per tahun
sehingga kebutuhan daging sapi akan lebih dari 500.000 ton pada akhir 2014.
Pemerintah membuat perencanaan pengurangan kuota impor sapi secara bertahap,
bahkan drastis, sehingga sering menuai protes, terutama dari importir sapi.
Awalnya, tahun ini, kuota impor diturunkan menjadi 34.000 ton dari 100.000
ton kuota impor tahun 2011.
Saat
Ramadhan dan Idul Fitri 2012, angka kuota impor itu hampir habis. Harga
daging sapi pun naik di atas 20 persen. Berbagai upaya dilakukan para
pemangku kepentingan. Ditambah kisruh daging sapi sejak Idul Adha 2012,
kenaikan harga di atas 30 persen. Pemerintah lantas menyetujui tambahan kuota
impor daging sapi sampai 85.000 ton. Indonesia mengandalkan impor sapi dari
Australia dan Selandia Baru karena ”tradisi ketergantungan” yang lama
terbangun.
Indonesia
pernah coba menyediakan alternatif sumber sapi impor dari India, Brasil, dan
Amerika Serikat untuk produk turunan daging sapi. Namun, hal itu kandas
karena ketentuan legal formal, yakni ancaman penyakit mulut dan kuku pada
sapi, yang terkesan artifisial. Australia bahkan pernah coba mendorong ekspor
daging sapi dan produk olahannya ke Indonesia dengan melempar tuduhan
tindakan kasar pada sapi (
Tahun
2011, Australia sebenarnya sempat pusing karena salah perhitungan dengan
kebijakan swasembada daging sapi Indonesia. Tahun ini, terkesan Indonesia
didikte Australia. Namun, saat pemerintah mengurangi kuota impor daging sapi
tahun 2013 menjadi 80.000 ton, sebagian masyarakat menilai pemerintah cukup
konsisten mencapai target swasembada daging sapi tersebut.
Sekian
macam inkonsistensi inilah yang harus dibenahi untuk memanfaatkan momentum
pencapaian swasembada daging sapi. Pertama, perbaikan basis data stok aktif
sapi potong yang siap dikonsumsi. Pemerintah selalu mengandalkan data Sensus
Sapi 2011 atau Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau Tahun 2011,
yakni 14,8 juta ekor. Dari data ini, Indonesia telah mencapai swasembada
daging.
Fakta
di lapangan, tidak semua populasi ini berupa stok aktif sapi potong. Itu
karena mayoritas peternak Indonesia hanya punya 2-3 sapi yang berupa investasi.
Survei lanjutan yang mengukur stok aktif siap potong harus dilakukan di
setiap kabupaten sehingga neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi dapat
diestimasi lebih akurat.
Kedua,
penyediaan sapi bakalan dari dalam negeri lewat pengembangan
Pemerintah
perlu memberikan dukungan penuh bagi peternak dalam negeri, termasuk skala
kecil dan menengah, dengan menyediakan akses permodalan dan pembiayaan bagi
peternak yang mampu melakukan pembibitan. Penyediaan program Kredit Usaha
Pembibitan Sapi (KUPS) saja tidak cukup. Perlu pendampingan
Ketiga,
pembenahan keseriusan dan perhatian sektor perbankan dalam melaksanakan
penyaluran KUPS. Perlu kerja sama lebih erat dengan petugas teknis
peternakan, saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di
tingkat politis, anggota parlemen bersama Kementerian Keuangan, Bank
Indonesia, dan Kementerian Pertanian wajib mencari titik temu pembahasan
skema pembiayaan dan asuransi pertanian dalam kerangka Rancangan
Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Keempat,
peningkatan produktivitas dan perbaikan reproduktivitas ternak sapi lokal,
dengan dukungan bimbingan teknis dan ekonomis kepada peternak, serta
pemberian insentif dan fasilitasi ekonomi yang memadai kepada peternak.
Apabila badan usaha milik negara secara serius berminat melakukan usaha
penggemukan sapi, melalui integrasi dengan kebun sawit, misalnya, hal itu
perlu melibatkan kaum profesional peternakan yang telah teruji keandalannya. ●
|