Defisit Pangan Menjadi Ancaman

Skenario Indonesia 2045 (4-Habis) Defisit Pangan Menjadi Ancaman Budiman Tanuredjo  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                     KOMPAS, 18 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kondisi Indonesia tahun 2045 tidak terlepas dari kondisi dunia yang mengalami defisit pangan. Dua puluh sembilan tahun dari sekarang, Indonesia belum akan mampu memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan karena itu negara mengalami kesulitan. Skenario Air Terjun, skenario keempat yang dibangun Tim Skenario Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), memberikan gambaran wajah Indonesia 2045. Pesimisme sekaligus optimisme tergambar pada Skenario Air Terjun tersebut. Digambarkan, akibat krisis pangan ini akan terjadi letupan-letupan di sejumlah daerah. Namun, letupan tersebut dapat dimitigasi karena kedaulatan pangan dijadikan fokus utama dalam mengelola ketahanan pangan, misalnya, melalui pengembangan usaha petani dalam bentuk struktur yang lebih sesuai. Keempat skenario yang dibangun Lemhannas, yakni Skenario Mata Air, Skenario Sungai, Skenario Kepulauan, dan Skenario Air Terjun, merupakan hasil diskusi tim dengan sejumlah narasumber lintas profesi. Sejumlah ahli terlibat, seperti Andrinof Chaniago, Arif Budimanta, Azyumardi Azra, Bambang Susantono, Chappy Hakim, Darmin Nasution, Emil Salim, Makarim Wibisono, Said Aqil Siroj, Kurtubi, dan sejumlah pakar. "Proses itu berjalan lebih dari satu setengah tahun dan masih terus berjalan," kata Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji kepada Kompas. Setelah empat skenario selesai dibangun, Lemhannas kemudian menyerahkan dokumen itu untuk disosialisasikan dan diantisipasi oleh para pemangku kepentingan. Dengan model pembangunan skenario bersifat transformatif, menurut Ketua Tim Skenario Panutan Sulendrakusumah, intervensi bisa dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang bakal terjadi, termasuk juga soal defisit pangan. Peringatan defisit pangan sebenarnya masuk akal jika melihat proyeksi perkembangan pertumbuhan penduduk. Pada 2045 jumlah penduduk Indonesia mencapai 321 juta jiwa. Sementara itu, pada kondisi aktual sekarang ini, swasembada pangan belum bisa dicapai. Impor beras dan bahan pangan lain selalu dilakukan. Ketimpangan Skenario Air Terjun juga menarasikan penurunan kemiskinan yang terjadi sejak era sebelumnya belum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Ketimpangan menjadi isu yang harus dicermati. Dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekitar 6 persen per tahun, ternyata lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi, yang jumlahnya hanya 5 persen dari populasi penduduk Indonesia. Hal itu akan menimbulkan ketimpangan pendapatan yang makin mencolok. "Rasio gini yang begitu menganga bisa meningkatkan kriminalitas, konflik sosial, dan instabilitas politik, bahkan mengarah pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis," kata Komisaris Jenderal Suhardi Alius, fasilitator dan Sekretaris Utama Lemhannas. Pemerintah memang terus berupaya mengurangi kemiskinan melalui berbagai program. Berbagai program terus dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Panutan Sulendrakusumah menjelaskan, dalam Skenario Air Terjun, pembangunan Indonesia pada 2045 telah berdasarkan tiga pilar dalam konsep pengembangan Sustainable Development Goals (SDG). Pilar pertama melekat pada pembangunan manusia, yaitu pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pilar kedua melekat pada lingkungan kecil (social economic development), yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Adapun pilar ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (environmental development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan berdasarkan standar global dalam konsep pembangunan berkelanjutan secara terukur. Menurut Panutan, pembangunan Indonesia berbasis karbon pada 2045 merupakan penerapan ekonomi hijau (green economy) sebagai respons terhadap perubahan iklim demi ketahanan ekosistem. "Penggunaan energi tidak ramah lingkungan, seperti minyak dan batubara, harus ditinggalkan. Saatnya Indonesia menggunakan energi terbarukan, antara lain tenaga surya, untuk mengurangi emisi rumah kaca," kata Panutan. Perubahan iklim Panutan mengingatkan, wilayah Indonesia tahun 2045 akan mengalami peningkatan suhu rata-rata permukaan Bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan diikuti perubahan iklim akan meningkatkan curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir dan erosi. Berkaitan dengan persiapan untuk menciptakan energi terbarukan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang dihubungi Kompas di Jakarta, Rabu (17/2), mengatakan, pengelolaan karbon, emisi, pembangunan energi, dan pangan merupakan isu strategis yang tak bisa ditangani dengan perspektif jangka pendek. "Harus mampu menjaga jarak dengan problem kekinian. Apalagi kita merancang pembangunan energi, pangan, dan kaitannya dengan perubahan iklim," kata Sudirman. "Sebagai pengelola sektor energi, saya makin memahami bahwa kita sempat agak terlena dengan pendekatan myopic, berpikir pendek, mengerjakan yang mudah, dan terjebak pada kebijakan yang diwarnai transaksi kepentingan jangka pendek," tutur Sudirman. Sudirman mengakui, ada kesenjangan yang dia rasakan. Kesenjangan antara lokasi sumber daya dan kebutuhan, kesenjangan antara sumber daya dan ketersediaan energi, kesenjangan antara energi fosil yang semakin kritis dan kemampuan di bidang energi terbarukan. "Jika kesenjangan itu tak segera diatasi, bukan tidak mungkin suatu saat kita akan mengalami krisis energi yang sulit diatasi," kata Sudirman. Menurut Sudirman, yang harus dilakukan adalah berani melakukan lompatan, mendorong kebijakan energi yang mungkin dalam jangka pendek tidak menyenangkan, tapi dalam jangka panjang memberi keamanan bagi kepentingan nasional. "Keberanian memilih jalan tidak populis akan menentukan keamanan energi di masa depan," kata Sudirman. Empat skenario yang disusun Lemhannas memang bukanlah sebuah kepastian atau proteksi karena itu adalah narasi yang mungkin terjadi. Masalahnya adalah bagaimana segala kecenderungan dari empat skenario itu diantisipasi. ●

Memudarnya Nasionalisme Indonesia

Skenario Indonesia 2045 (3) Memudarnya Nasionalisme Indonesia Budiman Tanuredjo  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                     KOMPAS, 17 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada 2045, setelah 100 tahun merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap eksis di tengah peradaban modern dunia sebagai bangsa multietnis, multikultur, bangsa yang pluralis. Namun, bangsa Indonesia semakin melupakan dan meninggalkan sejarahnya. Ketua tim penyusun Skenario Indonesia 2045, Panutan S Sulendrakusuma, menyebut Indonesia 2045 dalam Skenario Kepulauan. Skenario Kepulauan adalah skenario ketiga yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek geopolitik sebagai faktor utama untuk menyusun narasi tentang Indonesia 2045. Sebelumnya ada Skenario Mata Air (Kompas, 15/2), Skenario Sungai (Kompas, 16/2), dan Skenario Air Terjun (Kompas, 18/2). "Cara bernegara orang Indonesia pada 2045 telah berubah," kata Panutan kepada Kompas, Minggu (14/2). Rasa hormat dan bangga serta keinginan untuk meneladani pahlawan pendahulu bangsa tidak lagi menjadi motivasi generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan zamannya. "Hari Pahlawan dan hari besar nasional sudah kehilangan maknanya dan hanya dimaknai sebagai perayaan rutin belaka tanpa dijiwai emosi, sifat, tingkah laku, opini, dan motivasi," kata Panutan. "Nasionalisme warga negara Indonesia pada 2045 kian tipis," lanjut Suhardi Alius, Sekretaris Utama Lemhannas. Temuan tim Lemhannas itu sudah tampak gejalanya. Ada dinamika dalam anak muda Indonesia. Persoalan kepemudaan tenggelam dalam isu besar yang mewarnai kehidupan politik negeri ini. Dalam jajak pendapat Kompas, 28 Oktober 2013, dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya, 73,6 persen responden memandang pemuda tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan butir Pancasila. Jajak pendapat itu juga merekam bagaimana ingatan makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028 mulai pudar. Responden kelompok ini bahkan kesulitan menyebutkan Sumpah Pemuda. Harian Kompas, 28 Oktober 2013, menyebutkan, hanya 9,4 persen responden yang menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan benar. Membayangkan Indonesia 2045 adalah membayangkan bagaimana siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah akan memimpin bangsa ini. Ada yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, ketua partai, dan posisi struktural lainnya. Betapa pentingnya posisi sekolah untuk menyemai calon pemimpin bangsa. Kondisi ini mengingatkan pada buku John W Gardner berjudul Can We Equal and Excellent Too. Gardner menulis, "Tidak ada negara bangsa yang dapat menjadi besar kalau tidak meyakini sesuatu dan kalau sesuatu yang diyakininya itu tidak memiliki ajaran moral untuk membawa kemajuan peradaban." Mengacu pada pandangan Gardner, kita akan menyebut sekolah adalah tempat paling berperan dalam membentuk wawasan mengenai bangsa dan kebangsaan. Wawasan mengenai nasionalisme Indonesia. Sekolah bukan hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan serta lulus ujian, melainkan menjadikan siswa sebagai orang Indonesia dan bangga dengan Indonesia. Siswono Yudo Husodo dalam artikel di Kompas, 23 April 2015, menulis, di Amerika Serikat, kalau ada fenomena negatif merebak di masyarakat, pertanyaan yang muncul adalah "Whats' wrong with American class room?". Pertanyaan itu relevan direnungkan mengacu pada skenario Lemhannas bahwa bangsa Indonesia 2045 mempunyai persepsi dan cara bernegara yang berbeda dengan kadar nasionalisme yang tipis. Situasi kontemporer menunjukkan bagaimana anak-anak terpikat dengan ideologi bukan asli Indonesia, ideologi yang radikal yang sangat jauh dari nilai Pancasila. Bagaimana buku-buku ajar siswa disusupi ajaran radikal. Gambaran pesimistis-jika tidak ada intervensi apa pun-bisa dibaca dalam dokumen Skenario Indonesia 2045. Dituliskan dalam dokumen itu, pada era 2010-2040, perhatian dunia tertuju ke Asia Pasifik karena jumlah penduduk Indonesia yang besar. Menurut proyeksi Lembaga Demografi, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia 321,86 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar. Potensi sumber daya alam besar dan beragam, termasuk potensi pariwisata, sumber daya genetika, dan letak geografis Indonesia dengan poros maritimnya. "Indonesia diperhitungkan dunia sebagai negara yang memiliki potensi kekuatan ekonomi, militer dalam politik di wilayah Asia Pasifik," tulis Panutan. Namun, karena kadar nasionalisme yang tipis, termasuk orang yang menjadi penyelenggara pada 2045, bangsa Indonesia semakin tidak menjiwai kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar bernegara. Tim penyusun Skenario Indonesia 2045 menulis, kondisi Indonesia dengan kadar nasionalisme tipis, langkanya pemikiran strategis yang berjangka panjang, kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi informasi selama 30 tahun terakhir tidak dipersiapkan benar dan baik untuk menghadapi tuntutan Indonesia setelah 100 tahun merdeka, tidak cocok dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, skenario yang perlu mendapat perhatian adalah gambaran elite parpol dan ormas yang masih berkutat pada kepentingan individu dan golongan. Hal tersebut juga terjadi di birokrasi, TNI dan Polri, karena sistem meritokrasi belum diterapkan sebagaimana mestinya. "Kondisi ini diperparah dengan masih sering terjadinya inkonsistensi kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih," kata Panutan. Kekuatan militer Indonesia sudah besar dalam jumlah, tetapi belum efektif dan belum efisien karena teknologinya tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga pengamanan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia masih sering dipertanyakan dunia. Tim penyusun menggambarkan, pada 2045, Indonesia disibukkan dengan pengamanan maritim nasional karena ramainya kegiatan eksplorasi bawah laut yang dilakukan state dan non-state actor di sekitar Indonesia. Sementara itu, regionalisasi pengaturan operasional penerbangan dunia yang mengatasnamakan keamanan dan keselamatan penerbangan Indonesia sudah merambah wilayah Indonesia, dikendalikan oleh satu atau dua negara tetangga sehingga kedaulatan Indonesia banyak diatur oleh negara dan aktor non-negara dunia. "Kondisi ini terjadi karena selama 40 tahun terakhir Indonesia hanya berwacana untuk mengambil alih pengendalian operasi penerbangan di atas kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, tanpa perencanaan dan program yang jelas." Dari dua skenario yang dibangun Lemhannas, faktor generasi muda dan nasionalisme mereka menjadi amat penting untuk eksistensi NKRI. Faktor pendidikan menjadi penting. Boleh jadi gagasan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional tentang perlunya televisi menyiarkan lagu nasional menjadi relevan untuk membangkitkan nasionalisme. Skenario kepulauan itu seharusnya mendorong semua komponen bangsa berpikir ulang dan menyadari sejarah terbentuknya bangsa, letak dan kondisi geografi, demografi, dan perkembangan global. Pemimpin dengan karakter kebangsaan yang tangguh, memahami visi bangsa, dan memiliki ambisi terukur amat dibutuhkan bangsa ini. Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochtar Pabottingi, menyebut isu nasionalisme sebenarnya agak ketinggalan zaman karena isme berbicara soal paham. Yang penting sebenarnya bagaimana situasi bangsa itu sendiri. "Apakah bangsa Indonesia itu masih dirawat oleh para penyelenggara negara saat ini," kata Pabottingi. Kondisi Indonesia 2045 sangat tergantung pada apa yang dibuat bangsa ini sekarang. "Apakah undang-undang yang diproduksi digunakan untuk menguntungkan bangsa atau digunakan untuk kepentingan asing. Banyak produk undang-undang yang esensi sebenarnya hanyalah menjual Tanah Air. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa," kata Pabottingi. Pabottingi juga menyoroti bagaimana bahasa Indonesia telah dikhianati. Menyaksikan siaran televisi, hampir separuh dari presenter menggunakan kata-kata bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesia ada padanannya. "Ini, kan, melecehkan mereka di desa yang tak bisa berbahasa asing," ucapnya. Pemahaman soal bangsa dan tokoh bangsa harus diajarkan agar anak bangsa punya hero di negerinya sendiri. "Kisah IJ Kasimo, Mohammad Natsir, Mohammad Hatta, dan Agus Salim dengan kesederhanaannya perlu disampaikan kepada anak didik agar mereka punya hero dan idola terhadap tokoh-tokoh bangsa," kata Pabottingi. Untuk menggapai 100 tahun republik, bangsa ini membutuhkan negarawan yang punya imajinasi soal bangsa dan masa depannya. Negarawan berbeda dengan politisi, seperti dikatakan intelektual Amerika Serikat, James Clarke, "Seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berpikir tentang generasi masa depan." ●

Keluar dari Ancaman Negara Gagal

Skenario Indonesia 2045 (2) Keluar dari Ancaman Negara Gagal Budiman Tanuredjo  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                     KOMPAS, 16 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

"Indonesia tahun 2045 telah mampu keluar dari ancaman negara gagal. Pada waktu itu, Indonesia telah menjadi negara industri yang cukup maju dengan struktur ekonomi belah ketupat. Jumlah kelas menengah sudah lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin maupun konglomerat." Itulah salah satu kesimpulan Indonesia 2045 dalam Skenario Sungai yang disusun tim Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Tim itu diketuai Dr Panutan S Sulendrakusuma. Tim Lemhannas menyusun empat skenario Indonesia 2045. Skenario Mata Air (Kompas, 15/2), Skenario Sungai (Kompas, 16/2), Skenario Kepulauan, dan Skenario Air Terjun. Pembangunan skenario sebagai upaya mengantisipasi masa depan sering digunakan perusahaan minyak asal Belanda, Shell. Kini, teori membangun skenario itu coba digunakan Lemhannas untuk membangun skenario Indonesia 2045. Adam Kahane, yang telah membangun skenario di sejumlah negara, tiga kali datang ke Indonesia untuk membangun skenario Indonesia 2045. Skenario sungai dibangun dengan daya penggerak (driving force) pembangunan ekonomi. Sejumlah guru besar, birokrat lintas profesi, dan pemimpin ormas terlibat dalam pembangunan skenario Indonesia 2045. Dalam buku Skenario Indonesia 2045 terdapat sejumlah nama sumber, antara lain Azyumardi Azra, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Emil Salim, Hasyim Djalal, Paulus Wirutomo, serta tiga gubernur dari luar Jawa, yakni Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi. Diskusi terfokus dilakukan di sejumlah kampus di luar Jawa. "Kita memang ingin menampung pandangan mereka terhadap masa depan Indonesia," ujar Panutan. Pada Skenario Sungai, menurut Suhardi Alius, yang juga Sekretaris Utama Lemhannas, dalam percakapan dengan Kompas di Jakarta, kemitraan antara sektor besar, menengah, dan kecil berjalan baik. Kemitraan itu juga didukung infrastruktur, tata ruang, reforma agraria, kebijakan perbankan, fiskal, moneter, dan pasar modal. "Hasilnya, sektor agroindustri berkembang dan terjadi peningkatan kemakmuran di pedesaan karena dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi," kata Suhardi. Dalam narasi ini, pada tahun 2045, pada skenario tim Lemhannas, telah bekerja mekanisme "Indonesia Incorporated", yakni sinergi semua pelaku ekonomi dengan pemerintah, parlemen, dunia riset, dan pendidikan. "Sementara dalam pemerintah telah berkembang budaya dan etos kerja yang lebih profesional," tambah Suhardi. Skenario ini sejalan dengan prediksi McKinsey (2012). Prediksi McKinsey, Indonesia tahun 2030 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 di dunia yang memiliki 135 juta orang kelas menengah serta 113 juta pekerja berkemampuan. Dalam Skenario Sungai, proses pembangunan secara umum sudah relatif berbasis iptek pada semua tingkatan. Namun, permasalahan ekonomi membawa dampak pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial serta korupsi masih menjadi tantangan besar. Juga masih akan terjadi konflik lahan dan buruh, yang mendapat upah di bawah standar. Adapun Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penduduk besar dan sangat beragam juga masih akan menjadi persoalan yang berdampak secara ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan serta keamanan. "Posisi Lemhannas adalah mengantisipasi kemungkinan segala skenario yang akan terjadi," kata Gubernur Lemhannas Budi Soepandji saat ditanya soal posisi Lemhannas dalam pembangunan empat skenario itu. Keluar dari ancaman Skenario Sungai yang dibangun tim Lemhannas diawali dengan asumsi bahwa Indonesia menuju 2045 telah keluar dari ancaman negara gagal. Isu soal negara gagal pernah menjadi isu politik hangat dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Pada tahun 2012, The Fund for Peace (FFP) menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-63 dari 178 negara. Salah satu contoh negara gagal adalah Somalia. Harian Kompas, 20 Juni 2012, melaporkan, menurut The Fund for Peace, kondisi Indonesia memburuk terutama di tiga indikator yang digunakan untuk menyusun indeks negara gagal. Ketiga indikator itu adalah tekanan demografis, protes kelompok minoritas, dan isu hak asasi manusia. Penilaian The Fund for Peace tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pejabat Indonesia kala itu. Pada tahun 2015, menurut The Fund for Peace, Indonesia menunjukkan tren yang terus membaik. Berdasarkan data tren dari The Fund for Peace, dalam kurun waktu 2006-2015, Indonesia dalam tren membaik dengan nilai 74 dari 178 negara, sedangkan pada tahun 2012 dengan skor 80. Salah satu faktor yang belum menunjukkan perbaikan adalah pengaduan kelompok minoritas. Panutan, ketua tim pembangunan skenario Indonesia 2045, mengemukakan, penyusunan Skenario Sungai yang menempatkan pola pembangunan ekonomi driving force menangkap kekhawatiran Indonesia bakal terjebak dalam middle income trap (jebakan kelas menengah), yang dalam bahasa tim Lemhannas disebut sebagai negara gagal. Ada kekhawatiran kian melebarnya kesenjangan sosial, kesenjangan spasial antara barat dan timur untuk menghadirkan keadilan sosial. Ada juga bayangan terjadi aspirasi pemisahan diri. "Situasi itulah yang menjadi suasana diskusi ketika skenario itu disusun," ujar Panutan. Sebagai penyusun skenario bersama ahli lain, Panutan tetap optimistis dengan masa depan Indonesia 2045. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah yang timbul, yakni mengatasi kesenjangan sosial yang kian melebar, kemiskinan, masalah lahan, dan persoalan lain sebagai dampak pembangunan. Sri Palupi, peneliti Institute of Ecosoc Rights, dalam diskusi di Redaksi Kompas bertajuk "Membayangkan Indonesia 100 Tahun", 5 Agustus 2015, mempunyai pandangan senada. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan daya dukung lingkungan telah menciptakan bencana berkelanjutan di Indonesia. Menurut laporan The Asia Pacific Disaster Report 2010, selama kurun waktu 1980-2009, Indonesia menempati urutan kedua setelah Banglades dalam daftar jumlah korban tewas akibat bencana di Asia Pasifik, dengan kerugian ekonomi 22,5 miliar dollar AS (Rp 301,51 triliun). Pada kurun waktu 2004-2009, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 4.409 kali bencana di Indonesia. "Tingkat kerentanan terhadap bencana lebih besar diderita warga miskin akibat ketimpangan sosial ekonomi dan lingkungan alam," tulis Palupi dalam makalah bertajuk "Tantangan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya". Menurut Palupi, menguatnya kekuasaan korporasi membuat wacana hak asasi manusia di sektor bisnis kian terpinggirkan. Kondisi itu diperburuk mekanisme hak asasi manusia internasional untuk korporasi yang sifatnya tidak mengikat. Palupi mengkritik penanggulangan kemiskinan pemerintah yang tidak diarahkan untuk menciptakan lompatan bagi orang miskin masuk dalam kelas menengah. Akibatnya, ekonomi bisa saja tumbuh, tetapi jumlah orang miskin belum juga berkurang. Bagi Panutan, problem itulah yang harus diselesaikan pemerintah. "Skenario dibangun dan potensi masalah yang muncul harus diantisipasi. Memang itu tugas tim pembangunan skenario," katanya. Jika itu bisa dikelola dengan baik, ujar Panutan, pada tahun 2045 ketahanan ekonomi Indonesia menjadi lebih tangguh. ●

Skenario Indonesia 2045 (1)

Seabad RI dalam Empat Skenario : Skenario Indonesia 2045 (1) Budiman Tanuredjo  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                     KOMPAS, 15 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pengantar Redaksi Menyambut 100 tahun perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2045, Lembaga Ketahanan Nasional menyusun skenario Indonesia pada tahun 2045. Diperkaya bahan lain, Harian "Kompas" menurunkan empat tulisan mengenai hal tersebut, mulai hari ini. Lembaga Ketahanan Nasional menyusun empat skenario Indonesia pada tahun 2045. Dokumen berisi empat skenario Indonesia 2045 itu telah disampaikan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji kepada Presiden Joko Widodo dan dipaparkan ke pimpinan redaksi media massa beberapa waktu lalu. “Dokumen skenario itu tahun lalu telah disampaikan kepada Presiden Jokowi," kata Budi Susilo Soepandji kepada Kompas, Minggu (14/2) di Jakarta. Dalam pengantarnya, Budi menegaskan, "Lemhannas berkepentingan terhadap kondisi NKRI pada tahun 2045 tersebut karena keberadaan dan integritas bangsa Indonesia merupakan fokus perhatian Lemhannas." Kemampuan imajinasi manusia membayangkan situasi dan kondisi 30 tahun kemudian tidak mudah. Banyak faktor yang memengaruhi dan menentukan masa depan. Jumlah cadangan energi fosil berkurang dan lahan pertanian tak kunjung bertambah. Jumlah penduduk Indonesia pada 2045 menurut Lembaga Demografi diperkirakan 321,85 juta. Adapun menurut proyeksi Population Reference Bureau, jumlah penduduk Indonesia menjadi 365 juta tahun 2050 atau 350 juta pada 2045. Menurut Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius, Lemhannas menyusun skenario Indonesia 2045 dengan melibatkan narasumber lintas profesi. Ada birokrasi, pengusaha, peneliti, gubernur, hingga bupati/wali kota di Jakarta dan di daerah. Salah seorang penulis skenario Indonesia 2045, Panutan S Sulendrakusuma yang juga ketua tim, saat bertemu dengan pemimpin redaksi di Gedung Lemhannas mengatakan, skenario disusun menggunakan orientasi transformatif. Skenario bukanlah proyeksi atau target. Skenario adalah kisah tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Skenario dibentuk bukan hanya untuk lebih memahami masa depan, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk memengaruhinya. "Skenario bukanlah perencanaan," kata Budi Soepandji. Masih ada 29 tahun Menuju Indonesia 2045. Jika regularitas pemilu terjaga, tetap lima tahun sekali sebagai pertanda kian matangnya demokrasi, masih akan ada enam pemilu lagi menuju Seabad Republik Indonesia. Menurut catatan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif dalam curah pendapat diskusi di Kompas, menapaki Indonesia 2045 dunia akan dihadapkan pada dua fundamentalisme, yakni fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama. "Keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama, globalisme triumphalist yang berlomba menaklukkan setiap jengkal dunia hidup atas dasar hegemoni penunggalan agama dan pasar," tulis Yudi Latif dalam makalah Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme. Dengan menggunakan skenario transformatif, ada empat skenario yang dikembangkan Tim Lemhannas, yakni Skenario Mata Air, Skenario Sungai, Skenario Kepulauan, dan Skenario Air Terjun. "Lemhannas tidak punya preferensi skenario mana yang akan terjadi, tetapi semuanya butuh antisipasi," kata Budi Soepandji. Skenario Mata Air Dalam Skenario Mata Air, pada tahun 2045, Lemhannas memproyeksikan Indonesia akan diisi generasi baru yang punya pandangan berbeda dengan pendahulunya. Penduduk Indonesia mulai didominasi generasi berpendidikan tinggi, menguasai teknologi komunikasi, aktif bermedia sosial, dan terpapar dengan nilai-nilai global. Mereka adalah generasi baru yang berasal dari keluarga biasa yang sudah terpisah jauh dari generasi pendahulu masa kemerdekaan Indonesia. Menurut kelompok ini, mempertahankan kesatuan NKRI harus lebih didasarkan pada prinsip integrasi fungsional dibandingkan integrasi historis. "Generasi inilah yang akan menempati posisi penting di bidang politik, birokrasi, bisnis dan ormas. Ide tentang cara berindonesia yang baik berbeda dengan ide generasi pendahulunya. Ini harus diantisipasi," kata Dr Panutan. Suhardi menambahkan, generasi ini menghargai prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Mereka terbiasa mengkritik kekuasaan secara lugas. Setiap ketidakadilan akan dilawan melalui ormas dan kekuatan politik. Dalam Skenario Mata Air, kebijakan publik masih diwarnai percampuran kepentingan bisnis dan politik yang menyebabkan suhu politik meningkat. Di tingkat daerah, kualitas institusi dan sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan tidak saja sering terjadi korupsi, tetapi juga menimbulkan gesekan sosial antara putra daerah dan pendatang sebagai akibat persaingan untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi. Ketimpangan antardaerah masih terjadi sehingga aspirasi memisahkan diri kadang masih terdengar. Dalam Skenario Mata Air yang terfokus pada manusia, Indonesia tahun 2045 jadi lebih sejahtera dengan adanya penyebaran pusat pertumbuhan, meskipun dinamika politik di tingkat pusat akibat persinggungan politik kepentingan bisnis, politik, dan birokrasi masih tinggi. Ketimpangan antardaerah terjadi sehingga memunculkan gesekan sosial, termasuk aspirasi pemisahan diri. ●