”Pengantin Serigala” Linda Christanty ;  Sastrawan dan Pegiat Budaya

KOMPAS, 14 Agustus 2021

 

 

                                                           

Sepanjang Oktober 2013 itu, berbagai kegiatan berlangsung di Universitas Thammasat untuk memperingati 40 tahun berakhirnya diktator militer Jenderal Thanom Kittikachorn dalam pemerintahan Thailand. Selain pameran buku, ada pementasan drama. Punnee Suangsatapananon, seorang teman yang tinggal di Bangkok, mengusulkan kami menonton pementasan di aula universitas tersebut pada malam 13 Oktober.   Penonton ramai sekali. Kami pun duduk di kursi cadangan. Lakon yang dipentaskan berjudul Pengantin Serigala, mengisahkan seorang raja yang haus darah sengaja menikahi perempuan serigala lalu membunuhnya agar ia semakin perkasa. Saya tidak mengerti bahasa Thai sehingga Punnee sesekali menerjemahkan dialog para pemain di atas panggung.   Di tahun 2013 itu, aksi-aksi protes terhadap Perdana Menteri Yinluck Shinawatra mulai merebak. Yinluck adalah adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang pemerintahannya dikudeta militer pada 2006. Ia, sebagaimana kakaknya, tidak disukai monarki dan militer. Ia dituduh korupsi. Jenderal Prayuth Chan-ocha dari Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengudeta pemerintahan Yinluck pada Mei 2014 dan membawa Thailand kembali memasuki era junta militer. Ia kemudian menjadi perdana menteri negara tersebut sampai hari ini.   Orang-orang yang dianggap menghina monarki ditangkap di masa Prayuth, tidak peduli jika peristiwa itu terjadi di masa sebelumnya. Penulis lakon Pengantin Serigala dan pemeran perempuan serigala, Pronthip ”Kolf” Mankong, menjadi sasaran penangkapan, begitu pula pemeran raja, Patiwat ”Bank” Saraiyam. Mereka terkena Pasal 112 atau pasal penghinaan terhadap monarki, yang populer disebut kasus lèse majesté. Kedua seniman ini dijebloskan ke penjara. Empat pemeran lakon ini kalang kabut bersembunyi. Dua orang menyelamatkan diri ke negara tetangga.   Kebebasan berekspresi dan berpendapat terbelenggu. Jiwa sastrawan pun terancam. Penulis Wat Wanyangkun terpaksa menjadi eksil di Paris. Penyair Kamol Duangpasuk alias Mainueng Kor Kuntee ditembak mati di lapangan parkir sebuah restoran di Bangkok.   Kolf menulis buku tentang pengalamannya waktu mendekam di penjara, All They Could Do to Us: Courage in Dark Times from a Fighter (Not a Victim), setebal hampir 900 halaman dan diterbitkan Read, penerbit buku-buku sastra kritis, pada Maret 2021 lalu.   Dalam seminar ”Thai and Indonesian Writing in an Era of Conservative Redux” yang diselenggarakan secara daring oleh Program Studi Asia Tenggara-Fakultas Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Wailalak, Thailand, pada hari pertama, 6 Agustus 2021, Sutida Wimuttikosol, dosen Fakultas Seni Liberal dari Universitas Thammasat, membahas kisah-kisah para tahanan kasus 112, termasuk kisah Kolf.   Sutida menyatakan judul makalahnya, I Have No Voic, diilhami tulisan pada tubuh Kolf, ”Ketika ia memberi tahu orang asing di gereja penjara bahwa ia sakit dan tidak memiliki suara untuk berbicara. Huruf e pada kata voice sengaja dihapus untuk menggambarkan suara utuh yang terhalang sampai. Kata itu teramputasi secara fonemis karena pengucapnya berada di balik sel fisik dan psikologis yang dibangun kekuasaan.   Ia menandaskan, ”Cerita Kolf membawa para pembaca dalam perjalanan menjelajahi struktur ketidakadilan yang berulang dan didukung oleh birokrasi di penjara. Ini seperti gambar simulasi sosial rakyat Thailand yang berulang kali ditindas oleh penguasa sampai tubuh dan pikiran mereka menjadi terbiasa dan menerima penindasan sebagai bagian dari keberadaannya.”   Ida Aroonwong, pembicara utama Thailand dalam seminar ini, teringat salah satu baris dalam kitab Khlong Lokanit, yang mengajarkan filosofi dan etika hidup di Thailand masa lampau: pisang adalah pisang, adalah pisang, tidak akan menjadi pisang tanduk. Ia mengumpamakan rakyat kebanyakan di satu pihak dan penguasa serta lingkaran pendukungnya di lain pihak, ibarat pisang biasa dan pisang tanduk. Tatanan sosial dan politik itu memengaruhi sastra Thai.   Bagi Ida, S.E.A Write adalah penghargaan elitis. Para jurinya menjaga konservatisme politik dan nilai-nilai sastra. Setiap tahun upacara penyerahan penghargaan ini dipimpin anggota keluarga raja. Suatu ketika sekelompok penyair menyelenggarakan sayembara penghargaan ”FreeWrite”, yang sengaja mengolok-olok S.E.A Write. Para sastrawan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menerima S.E.A Write dari Thailand melalui pemilihan yang dilakukan juri di negara asalnya, tetapi di Thailand, perhargaan ini diperoleh sastrawan melalui sayembara.   Ida adalah penulis, editor, dan pengelola penerbit Read, yang juga mengadvokasi dan menjadi penjamin bagi orang-orang yang ditahan karena kasus lèse majesté.   Di awal 2020, aksi protes kembali melanda Thailand. Puncaknya pada bulan September. Ribuan massa turun ke jalan, menuntut perubahan undang-undang untuk membatasi kekuasaan monarki dan pengunduran diri perdana menteri Prayuth Chan-ocha.   Pada 7 Agustus 2021, di hari kedua seminar, aksi protes kembali terjadi di Bangkok. Apakah akan menggulirkan perubahan politik besar agar tiada lagi kasus seperti Pengantin Serigala atau kasus yang lebih buruk?   Sehari setelah menonton Pengantin Srigala, 14 Oktober 2013, Punnee dan teman kami, Subhatra Bhumiprabas, seorang veteran jurnalis dan aktivis, menemani saya menghadiri geladi resik penghargaan S.E.A Write di Hotel Mandarin Oriental, Bangkok. Semua penerima penghargaan harus duduk bersimpuh di lantai dengan posisi yang ditetapkan pejabat kerajaan. Saya keberatan, ”Apakah kami boleh berdiri?” Subhatra menyampaikan keberatan saya dalam bahasa Thai kepada pejabat itu, yang akhirnya setuju para sastrawan tidak harus bersimpuh. Berlutut saja. Alasannya, kami tidak boleh lebih tinggi dari putri raja yang duduk di kursi saat berfoto bersamanya. Jika ada yang iseng melihat foto penerima S.E.A Write 2013, mungkin itu untuk pertama kalinya para sastrawan tidak duduk bersimpuh seperti abdi dalem kerajaan. Mungkin ini kemajuan kecil dalam menghadapi monarki. ●

 

 

Kabar dari India Linda Christanty ;  Sastrawan dan Pegiat Budaya

KOMPAS, 10 Juli 2021

 

 

                                                           

Kekhrievoü Yhome tidak mirip perempuan India pada umumnya. Kulitnya terang. Matanya agak sipit. Ia mengenakan mekhala, kain tenun khas Nagaland, bukan sari.   Kami bertemu di Guwahati, ibukota negara bagian Assam, untuk menghadiri diskusi sastra pada akhir 2010. Saya terbang dari Banda Aceh. Khrievoü, sapaam Kekhrievoü Yhome, naik bus selama enam jam dari Kohima, ibukota negara bagian Nagaland.   Persahabatan saya dan Khrievoü terjaga melalui surat elektronik, pesan WhatsApp, percakapan telepon dan video.   Pada 9 April 2020, ketika dunia sudah digerogoti virus Covid-19, Khrievoü mengatakan Kohima aman. Sebulan kemudian kasus pertama ditemukan di Nagaland. Sekarang lebih 25 ribu orang terinfeksi virus ini di Nagaland, yang dihuni sekitar 2,3 juta jiwa. Tingkat kesembuhan masih 93 persen. Di Assam, jumlah orang terinfeksi melebihi 500 ribu dari 36 juta jiwa dan 94 persen pulih. India menjadi negara ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Brazil, yang memiliki kasus corona terbanyak.   “Kebijakan pemerintah selanjutnya, tidak divaksin tidak digaji, tidak bisa berbisnis dan tidak bisa bepergian,” kata Khrievoü. Kebijakan pemerintah di masa pandemi kadang terdengar seperti penghukuman.   Ia hanya ingat nama dua jenis vaksin, yaitu Covishield dan Covaxin. AstraZeneca di India disebut Covishield. Vaksin aktif ini terbuat dari virus flu simpanse yang dimodifikasi. Covaxin dibuat perusahaan bioteknologi di India, Bharat Biotech, yang bekerja sama dengan Dewan Penelitian Medis India dan Institut Virologi Nasional. Ini jenis vaksin tidak aktif, yang berbahan virus mati dan bebas efek patologis, tetapi sanggup memerintah sistem kekebalan tubuh manusia melawan virus. Selain itu, ada Remdesivir atau obat antivirus untuk mengobati pasien dewasa hingga anak berusia di atas 12 tahun. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia melarang penggunaan Remdesivir, dengan alasan tidak efektif.   “Setiap hari saya berdoa untuk penduduk di seluruh dunia yang sedang susah,” ujar Khrievoü di telepon. Ia menganut Kristen Baptis.   Ayah dan ibunya petani kecil. Suku mereka, Angami Naga. Bahasa ibu Khrievoü adalah Bahasa Tenyidie. Lima suku penutur Bahasa Tenyidie di Nagaland disebut Tenyimia, yaitu Angami, Chakhesang, Rengma, Pochury, dan Zeliang. Khrievoü menulis 15 buku dalam Bahasa Tenyidie. Beberapa menjadi bahan bacaan siswa di sekolah menengah. Novel pertamanya, Azuo Kekhrie Menguyalie (1999), diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dengan judul, Longing for My Mother’s Love (2005).   Sebelum pandemi Covid-19, hubungan antar pemeluk agama semakin memanas di India. Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janatha telah mengubah libur Hari Natal menjadi Hari Pemerintah Baik sejak tujuh tahun lalu. Gerakan perobohan masjid oleh ekstremis Hindu berlangsung di mana-mana. Belum lama ini Masjid Badi di Padua, Odisha, hendak dirobohkan, karena dianggap sebagai situs kuil pemujaan Dewi Shrinkhala Devi.   Salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah demokrasi di India adalah aksi penghancuran Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh, pada 6 Desember 1992. Masjid ini dibangun pada abad ke-16. Massa aksi diperkirakan mencapai seratus ribu orang. Beberapa pemimpin Vishva Hindu Parishad dan Partai Bharatiya Janata ditangkap, karena terlibat. Aksi-aksi kekerasan dan pembalasan menjalar ke sejumlah kota. Sekitar 2.000 orang meninggal.   NS Madhavan, seorang penulis dalam bahasa Malayalam, menggambarkan kecemasan, kecanggungan, dan empati manusia yang dipicu peristiwa ini dalam cerita pendeknya, “Thiruthu” (“Pensil Biru”) pada 1993. Pensil biru merupakan sebutan untuk pensil editor saat mengoreksi naskah berita.   Tokoh cerita Madhavan, Chulliat, pemimpin redaksi sebuah suratkabar, memutuskan pulang cepat, karena demam di hari peristiwa Ayodhya. Ia pun mengunjungi Dokter Iqbal, putra sahabatnya Masood, teman seperantauan dulu di Inggris. Chulliat selalu mengenang Iqbal sebagai anak kecil pemalu yang “berbaring di bawah tenda putih kecil; baru disunat.” Setelah disuntik, Chulliat memutuskan kembali ke kantor untuk memeriksa judul berita utama sebelum naik cetak. Ia mengganti kata pertama pada judul “Bangunan yang Disengketakan Hancur” dengan “Masjid Babri”. Chulliat tidak ingin menyamarkan kebenaran.   Pada akhir 2019, hampir tiga dasawarsa setelah penghancuran tersebut, Mahkamah Agung India menyetujui pembangunan kuil Hindu di bekas Masjid Babri.   Saya bertemu Madhavan yang berpembawaan tenang dan humoris di Guwahati. Ia datang dengan istrinya, penulis Sheela Reddy.   Nagaland, menurut Khrievoü, terhitung aman dari jangkauan ekstremis Hindu, walau memiliki sejarah panjang melawan India. Dewan Nasional Naga (DNN) berdiri pada 2 Februari 1946 untuk menyongsong masa transisi kekuasaan dari penjajah Inggris kepada bangsa jajahan, tetapi akhirnya bertransformasi menjadi organisasi pembebasan nasional dari pendudukan India, dipimpin Angami Zapu Phizo. Sekarang putri Zapu, Adinno Phizo, memimpin DNN. Ia pernah bergerilya bersama ayahnya. Usianya 89 tahun. Tampaknya ia terlalu lemah untuk mengangkat senjata.   “Tiap kecamatan, mungkin ada pemberontak,” tutur Khrievoü. Pemberontakan itu atas dasar keterikatan wilayah, suku dan sejarah. Tetapi ia merasa aman pergi sendirian dengan mengemudi mobilnya ke kampung New Chumukedima di Dimapur, sekitar 70 kilometer dari Kohima. Ia punya kebun buah di sana, yang ditumbuhi pohon leci, pisang, dan mangga.   Kemarin saya memeriksa Twitter Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Nagaland untuk mengetahui data Covid-19. Sebanyak 12 orang dirawat di rumah sakit dan 295 orang menjalani isolasi mandiri. Angka kematian nol.   Pandemi ini membuat orang-orang yang terpisah makin sukar bertemu. Namun, pengalaman saya dengan Khrievoü membuktikan hubungan manusia dapat bertahan lama, tidak semata-mata didukung teknologi, melainkan rasa peduli dan ketulusan. Pernah suatu kali Khrievoü mengirim pesan pendek, “Saya merasa Indonesia itu dekat dan kamu adalah tetangga sebelah rumah saya.” ●

 

 

Kisah Petani Kata Linda Christanty ; Sastrawan dan Pegiat Budaya

KOMPAS, 06 Juni 2021

 

 

                                                           

Musim panas ketika itu. Adania Shibli berencana mencuri buku. Ia mengemudi mobil tuanya sekitar satu jam dari Ramallah ke Jerusalem. Berbekal kartu mahasiswa dari Universitas Ibrani, ia dapat mengakses koleksi di Perpustakaan Nasional Israel.   Sasaran rencananya adalah buku bertanda ”milik yang ditinggalkan” atau milik Khalil Al-Sakakini atau yang mencantumkan nama ini. Al-Sakakini adalah penyair dan pemikir terkemuka Palestina, yang berpengaruh di dunia Arab pada pertengahan abad ke-20.   Peristiwa tersebut sudah lama berlalu. Adania, pengagum Al-Sakakini, sekarang penulis sejumlah novel yang meraih penghargaan sastra dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, seperti Kulluna Ba’id bethat al Miqdar aan el-Hub atau We Are All Equally Far from Love (2012) dan Tafsil Thanawi atau Minor Detail (2017).   Sebelum negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, Al-Sakakini tinggal di Qatamon, kampung di sebelah barat Jerusalem. Ia lahir dalam keluarga Arab-Kristen dan mengenal sastra pertama kali ketika belajar di Sion English College. Rumahnya tempat bertemu kalangan cendekia. Perpustakaannya menyimpan ribuan buku. Ketika milisi Zionis, gerakan nasional Yahudi, menyerang Qatamon, Al-Sakakini terpaksa mengungsi, sebagaimana orang Palestina lain. Ia meninggalkan Jerusalem menuju Kairo, Mesir, pada 30 April 1948.   Sekitar 30.000 buku dirampas dari perpustakaan pribadi di rumah-rumah orang Palestina, menurut catatan petugas Perpustakaan Nasional Yahudi (kini Perpustakaan Nasional Israel). Tidak terkecuali milik Al-Sakakini. Operasi perampasan melibatkan milisi Zionis bersenjata.   Adania mengisahkan sebagian riwayat Al-Sakakini dalam makalahnya, ”Absennya Kata-Kata” untuk diskusi di Jakarta International Literary Festival (JILF) dua tahun silam. Selain menulis, ia mengajar paruh waktu di Fakultas Filsafat dan Kajian Budaya, Universitas Birzeit, Palestina.   Sejarah Universitas Birzeit juga menarik. Berawal dari sekolah perempuan yang digagas Nabiha Nasir pada 1924, kebutuhan komunitas membuatnya berkembang menjadi sekolah umum hingga berubah menjadi Birzeit College pada 1942.   Saya mengetahui peran Nabiha dan sekolahnya melalui artikel pengantar ”The Palestine Situation” di jurnal The Royal Central Asian Society, yang terbit pada 1936. Sebuah komite Arab-Muslim dan Kristen mengelola sekolah tersebut. Para murid berasal dari seluruh Palestina dan Transjordania, beragama Islam, Kristen Ortodoks, Katolik, dan Anglikan.   Ketegangan yang berlangsung di Palestina akibat peraturan pemerintah kolonial Inggris pun tersurat dalam artikel itu:   ”Kebijakan pemerintah saat ini, dengan mengizinkan imigrasi Yahudi yang hampir tak terbatas, harus mempertimbangkan faktor psikologis ketakutan; dan ketakutan melahirkan kebencian lebih pasti dibandingkan perbedaan pendapat dan keyakinan. Tidak dapat terlalu ditekankan bahwa serangan baru-baru ini di Palestina bukanlah anti-Yahudi, melainkan ditujukan terhadap kebijakan Zionis….”   Kolonialis mendukung Zionis. Kebencian terhadap ras tertentu menguat karena ketidakadilan yang dipraktikkan penguasa.   Pidatonya, ”Saya Tidak Bercakap Bahasa Saya”, di malam pembukaan JILF, mengungkap alasan Adania memilih berbicara dalam bahasa Inggris dan berpura-pura bukan orang Arab, bahkan ketika antre di kantor pos. Ia khawatir paketnya terlambat sampai jika pegawai pos mengetahui ia orang Palestina.   ”Sekian dasawarsa kolonisasi Zionis dan pendudukan militer Israel telah menjadikan berbicara bahasa Arab sebuah pengalaman yang membahayakan …. Begitu seorang Palestina berbahasa Arab di dekat seorang Israel, dan dengan demikian menguak identitasnya, ia boleh saja khawatir menjadi sasaran diskriminasi, atau serangan verbal dan kadang fisik,” katanya.   Pada 19 Juli 2018, Pemerintah Israel mengesahkan Undang-Undang Kebangsaan. Undang-undang ini, antara lain, menghilangkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Israel/Palestina di samping bahasa Ibrani.   Seorang Shibli lain, Ahlam Shibli, merekam situasi orang Palestina di wilayah pendudukan Israel melalui foto-foto. Tidak ada tubuh berlumur darah atau wajah dimutilasi. Terlihat rumah, lanskap, perempuan menatap kejauhan .… Namun, kisah di balik foto-foto ”tenang” itu mengurai sejarah panjang pendudukan. Kepada Joanna Mytkowska yang mewawancarainya untuk The Anxious, katalog pameran bersamanya dengan empat seniman lain di Paris pada 2008, Ahlam berkata, ”Ketika kampung Yahudi di sebelah kampung saya mulai berkembang, negara Yahudi memberikan wilayah milik kampung Palestina ini kepada permukiman Yahudi.”   Para pengungsi Palestina otomatis kehilangan hak atas tanah. Bukan hanya surat tanah yang tidak berlaku lagi, kampung mereka pun hilang dalam peta resmi Israel, telah berubah nama. Menurut Ahlam, tindakan negara Israel dirancang untuk menghapus hak kepemilikan dan hak memori orang Palestina. Dulu kampungnya bernama Arab Al-Sbaih, lalu berubah menjadi Arab Al-Shibli.   Sepuluh tahun lalu, pada 18 Februari 2011, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk Palestina yang isinya memerintahkan Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Dewan Keamanan menyatakan tindakan Israel adalah bentuk pendudukan yang tidak sah terhadap wilayah Palestina. Empat belas anggota Dewan Keamanan dan 130 negara anggota PBB mendukung resolusi tersebut, tetapi diveto Amerika Serikat.   Pada 1967 negara Israel mencaplok Jalur Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Sampai hari ini tiga wilayah itu masih dikuasai Israel.   Adania menyebut dirinya ”petani kata-kata”, yang telah disabotase, ”Sama seperti tanah-tanah dirampas, pasokan air diputus, tanaman-tanaman disemprot herbisida, dan hasil-hasil panen dirusak; perpustakaan-perpustakaan dijarah, buku-buku dirampas, dan kata-kata dihapus atau diganti dengan kata-kata lain.”   Apakah ia jadi mencuri buku? Tampaknya urung. Mencuri buku dapat menghalangi proses penindasan bangsanya, tetapi juga membuatnya berperilaku seperti para agresor. ●

 

 

Kisah Petani Kata Linda Christanty ; Sastrawan dan Pegiat Budaya

KOMPAS, 06 Juni 2021

 

 

                                                           

Musim panas ketika itu. Adania Shibli berencana mencuri buku. Ia mengemudi mobil tuanya sekitar satu jam dari Ramallah ke Jerusalem. Berbekal kartu mahasiswa dari Universitas Ibrani, ia dapat mengakses koleksi di Perpustakaan Nasional Israel.   Sasaran rencananya adalah buku bertanda ”milik yang ditinggalkan” atau milik Khalil Al-Sakakini atau yang mencantumkan nama ini. Al-Sakakini adalah penyair dan pemikir terkemuka Palestina, yang berpengaruh di dunia Arab pada pertengahan abad ke-20.   Peristiwa tersebut sudah lama berlalu. Adania, pengagum Al-Sakakini, sekarang penulis sejumlah novel yang meraih penghargaan sastra dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, seperti Kulluna Ba’id bethat al Miqdar aan el-Hub atau We Are All Equally Far from Love (2012) dan Tafsil Thanawi atau Minor Detail (2017).   Sebelum negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, Al-Sakakini tinggal di Qatamon, kampung di sebelah barat Jerusalem. Ia lahir dalam keluarga Arab-Kristen dan mengenal sastra pertama kali ketika belajar di Sion English College. Rumahnya tempat bertemu kalangan cendekia. Perpustakaannya menyimpan ribuan buku. Ketika milisi Zionis, gerakan nasional Yahudi, menyerang Qatamon, Al-Sakakini terpaksa mengungsi, sebagaimana orang Palestina lain. Ia meninggalkan Jerusalem menuju Kairo, Mesir, pada 30 April 1948.   Sekitar 30.000 buku dirampas dari perpustakaan pribadi di rumah-rumah orang Palestina, menurut catatan petugas Perpustakaan Nasional Yahudi (kini Perpustakaan Nasional Israel). Tidak terkecuali milik Al-Sakakini. Operasi perampasan melibatkan milisi Zionis bersenjata.   Adania mengisahkan sebagian riwayat Al-Sakakini dalam makalahnya, ”Absennya Kata-Kata” untuk diskusi di Jakarta International Literary Festival (JILF) dua tahun silam. Selain menulis, ia mengajar paruh waktu di Fakultas Filsafat dan Kajian Budaya, Universitas Birzeit, Palestina.   Sejarah Universitas Birzeit juga menarik. Berawal dari sekolah perempuan yang digagas Nabiha Nasir pada 1924, kebutuhan komunitas membuatnya berkembang menjadi sekolah umum hingga berubah menjadi Birzeit College pada 1942.   Saya mengetahui peran Nabiha dan sekolahnya melalui artikel pengantar ”The Palestine Situation” di jurnal The Royal Central Asian Society, yang terbit pada 1936. Sebuah komite Arab-Muslim dan Kristen mengelola sekolah tersebut. Para murid berasal dari seluruh Palestina dan Transjordania, beragama Islam, Kristen Ortodoks, Katolik, dan Anglikan.   Ketegangan yang berlangsung di Palestina akibat peraturan pemerintah kolonial Inggris pun tersurat dalam artikel itu:   ”Kebijakan pemerintah saat ini, dengan mengizinkan imigrasi Yahudi yang hampir tak terbatas, harus mempertimbangkan faktor psikologis ketakutan; dan ketakutan melahirkan kebencian lebih pasti dibandingkan perbedaan pendapat dan keyakinan. Tidak dapat terlalu ditekankan bahwa serangan baru-baru ini di Palestina bukanlah anti-Yahudi, melainkan ditujukan terhadap kebijakan Zionis….”   Kolonialis mendukung Zionis. Kebencian terhadap ras tertentu menguat karena ketidakadilan yang dipraktikkan penguasa.   Pidatonya, ”Saya Tidak Bercakap Bahasa Saya”, di malam pembukaan JILF, mengungkap alasan Adania memilih berbicara dalam bahasa Inggris dan berpura-pura bukan orang Arab, bahkan ketika antre di kantor pos. Ia khawatir paketnya terlambat sampai jika pegawai pos mengetahui ia orang Palestina.   ”Sekian dasawarsa kolonisasi Zionis dan pendudukan militer Israel telah menjadikan berbicara bahasa Arab sebuah pengalaman yang membahayakan …. Begitu seorang Palestina berbahasa Arab di dekat seorang Israel, dan dengan demikian menguak identitasnya, ia boleh saja khawatir menjadi sasaran diskriminasi, atau serangan verbal dan kadang fisik,” katanya.   Pada 19 Juli 2018, Pemerintah Israel mengesahkan Undang-Undang Kebangsaan. Undang-undang ini, antara lain, menghilangkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Israel/Palestina di samping bahasa Ibrani.   Seorang Shibli lain, Ahlam Shibli, merekam situasi orang Palestina di wilayah pendudukan Israel melalui foto-foto. Tidak ada tubuh berlumur darah atau wajah dimutilasi. Terlihat rumah, lanskap, perempuan menatap kejauhan .… Namun, kisah di balik foto-foto ”tenang” itu mengurai sejarah panjang pendudukan. Kepada Joanna Mytkowska yang mewawancarainya untuk The Anxious, katalog pameran bersamanya dengan empat seniman lain di Paris pada 2008, Ahlam berkata, ”Ketika kampung Yahudi di sebelah kampung saya mulai berkembang, negara Yahudi memberikan wilayah milik kampung Palestina ini kepada permukiman Yahudi.”   Para pengungsi Palestina otomatis kehilangan hak atas tanah. Bukan hanya surat tanah yang tidak berlaku lagi, kampung mereka pun hilang dalam peta resmi Israel, telah berubah nama. Menurut Ahlam, tindakan negara Israel dirancang untuk menghapus hak kepemilikan dan hak memori orang Palestina. Dulu kampungnya bernama Arab Al-Sbaih, lalu berubah menjadi Arab Al-Shibli.   Sepuluh tahun lalu, pada 18 Februari 2011, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk Palestina yang isinya memerintahkan Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Dewan Keamanan menyatakan tindakan Israel adalah bentuk pendudukan yang tidak sah terhadap wilayah Palestina. Empat belas anggota Dewan Keamanan dan 130 negara anggota PBB mendukung resolusi tersebut, tetapi diveto Amerika Serikat.   Pada 1967 negara Israel mencaplok Jalur Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Sampai hari ini tiga wilayah itu masih dikuasai Israel.   Adania menyebut dirinya ”petani kata-kata”, yang telah disabotase, ”Sama seperti tanah-tanah dirampas, pasokan air diputus, tanaman-tanaman disemprot herbisida, dan hasil-hasil panen dirusak; perpustakaan-perpustakaan dijarah, buku-buku dirampas, dan kata-kata dihapus atau diganti dengan kata-kata lain.”   Apakah ia jadi mencuri buku? Tampaknya urung. Mencuri buku dapat menghalangi proses penindasan bangsanya, tetapi juga membuatnya berperilaku seperti para agresor. ●

 

 

Kenangan Asia Afrika Linda Christanty ;  Penulis kolom “Analisis Budaya” Kompas

KOMPAS, 24 April 2021

 

 

                                                           

Langit kota Rabat biru cerah. Udara panas dan berangin di bulan Juni. Sopir taksi ini mengemudi Peugeot tuanya ke Kasbah Oudaya, benteng abad ke-12 yang menghadap Sungai Bou Regreg dan Samudra Atlantik Utara. Namanya Mohammed, orang Amazigh, suku asli Maroko. Ia sedikit menguasai  bahasa Inggris. Ketika saya menyebut asal negara, ia berseru, ”Soekarno!”   Setelah mobil memasuki kawasan tertentu, ia menunjuk papan nama jalan: Rue Soukarno, dalam huruf Arab dan huruf Latin. Katanya, seharusnya ada nama Jalan Asia Afrika untuk mengenang konferensi bersejarah. Ia membagi warisan memori tentang masa itu dengan rasa bangga. Maroko masih dijajah Perancis ketika mengirim peninjau ke Konferensi Asia Afrika pada 1955. Kemerdekaannya setahun kemudian.   Meski peran Presiden Soekarno sering dibicarakan, Ali Sastroamidjojo telah berjasa menggagas, merintis, dan mengorganisasi Konferensi Asia Afrika. Ia seorang visioner dan diplomat ulung yang dimatangkan pengalaman. Pergaulannya dengan kaum intelektual dan aktivis antikolonial Asia Afrika semasa kuliah hukum di Belanda menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab untuk membangun solidaritas antarbangsa agar bebas dari penjajahan dan penindasan. Pertemuan pemikiran dengan para pemimpin dunia ketika menjabat duta besar dan perdana menteri menguatkan tekadnya.   Perwujudan impian membutuhkan strategi saat dunia memasuki era Perang Dingin. Ali membicarakan idenya dengan empat perdana menteri sepemikiran, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Mohammad Ali Bogra dari Pakistan, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan U Nu dari Burma (nama lama Myanmar), seraya mengusulkan Indonesia jadi tuan rumah konsolidasi politik pertama itu.   Wildan Sena Utama, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, menulis buku tentang konferensi tersebut yang diterbitkan pada 2017, Konferensi Asia-Afrika,  1955: Asal-Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme. Dalam wawancara dengan situs Hubungan Internasional Indonesia, ia mengungkap sejumlah alasannya, termasuk ”fenomena sejarah yang memperlihatkan bahwa jaringan yang ditempa aktivis antiimperial/antikolonial Asia dan Afrika berujung pada satu momen pascakolonial penting di pertengahan abad ke-20, yaitu Konferensi Asia Afrika.”   Tahun lalu, sebelum pandemi, saya berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, untuk melihat masa kini kita melalui masa silam. Bangunan bergaya art deco di kawasan Braga itu dulu bernama Gedung Merdeka. Pada 24 April 1980, Presiden Soeharto meresmikannya sebagai museum.   Konferensi berlangsung dari 18 April sampai 24 April 1955, dihadiri delegasi 29 negara dan para peninjau. Delegasi Indonesia dipimpin Ali, yang juga ketua umum konferensi. Ruslan Abdulgani menjabat sekretaris jenderal. Anggota delegasi berjumlah 33 orang, termasuk Menteri Luar Negeri Sunario, Silas Papare, Maria Ulfah Santoso, dan Achmad Soebardjo, Menteri Luar Negeri pertama Indonesia.   Kliping-kliping surat kabar dalam dan luar negeri pada dinding museum mengungkap sambutan ataupun reaksi di sejumlah negara. Surat kabar terbesar Sri Lanka, Ceylon Daily News, melansir berita dengan tajuk ”Bandung Mendukung Konferensi Regional dengan Syarat: Kolonialisme Dikecam di Segala Manifestasinya”. Judul berita surat kabar Amerika Serikat mencoba menepis kekhawatiran bangsa kulit putih yang dikaitkan dengan praktik kolonialisme Barat, ”Bahaya Perang Salib Anti-Putih akibat Perundingan Bandung Dianggap Terlalu Berlebihan”. Sinpo bernada optimistis, ”Bangsa Asia-Afrika Buka Lembaran Sejarah Baru di Bandung.”   Kolonialisme pun ditampilkan melalui reproduksi foto-foto hitam putih. Budak-budak Afrika berbaris, dengan leher dirantai sambung-menyambung. Lelaki dengan wajah tertutup keffiyeh, penutup kepala khas Timur Tengah, kecuali sepasang matanya, membopong bocah dalam pelukan.   Tragedi terjadi seminggu sebelum konferensi. Pada 11 April 1955, pesawat maskapai India, Khasmir Princess, yang terbang dari Hong Kong ke Jakarta meledak hingga jatuh di perairan Kepulauan Natuna. Delapan anggota delegasi China meninggal, juga dua jurnalis Austria dan Polandia. Pemerintah China menduga dinas rahasia Amerika Serikat dan pemimpin Taiwan, Chiang Kai Shek, terlibat.   Kehadiran Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri China Chou En Lai pun didahului silang pendapat. Nehru ingin mengundang China. U Nu sepakat. Mohammad Ali dan Kotelawala keberatan karena khawatir memengaruhi kesediaan hadir sejumlah negara yang cenderung di pihak Amerika Serikat atau blok Barat. Utusan Irak, Mohammad Fadhil El Jamali, mencemaskan komunisme. Dalam wawancara dengan jurnal Impact: International Fortnightly edisi 24 November-7 Desember 1972, El Jamali yang pernah menjabat Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Irak itu mengenang perdebatannya secara tertutup dengan Nehru di Bandung, ”Saya mengatakan, kolonialisme sudah pergi dan kami berhasil menghadapinya, tetapi komunisme adalah kolonialisme yang akan datang, dan lebih berbahaya.”   Empat tahun setelah konferensi, Nehru mengunjungi China untuk mempertanyakan batas wilayah India yang dilanggar. Namun, Chou menyatakan China tidak mengakui perbatasan warisan kolonial Inggris. Sengketa perbatasan itu belum berakhir. Burma pasca-U Nu menjalani masa suram hak-hak asasi manusia. Irak mengalami berkali-kali turbulensi yang melibatkan kekuatan besar dunia, begitu pula Iran. Hubungan Pakistan dan India suam-suam kuku. Situasi Indonesia diwarnai pasang surut demokrasi.   Dasa Sila Bandung disepakati pada akhir konferensi. Namun, pelaksanaan butir-butir pentingnya, yang meliputi menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, dan menghormati hukum internasional menghadapi rintangan besar.   Saya masih sering teringat pertemuan dengan sopir taksi di Rabat beberapa tahun lalu. Masa kini Asia Afrika seharusnya lebih baik dibandingkan masa silam. ●