Hilirisasi Nikel dan Kisah SDA Kita Kwik Kian Gie  ;  Menteri Koordinator Ekonomi 1999-2000 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2001-2004

KOMPAS, 22 September 2021

 

 

                                                           

Pemerintah menyatakan bahan baku nikel di perut bumi Indonesia tak boleh lagi dikeduk para korporat asing dan langsung diangkut ke negara mereka masing-masing.   Pemerintah melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, nikel harus digarap di dalam negeri sampai menjadi bahan mentah buat pembuatan bahan baku siap pakai untuk, antara lain baterai. Sayang kesadaran soal ini baru muncul sekarang. Harapannya, bukan hanya nikel yang diperlakukan demikian, tetapi semua mineral di dalam perut bumi Indonesia.   Sejak 1967, sumber daya mineral kita sudah ”dihabisi” korporat-korporat raksasa asing dan perorangan Indonesia swasta (istilah Bung Hatta, orang partikelir). Selama Bung Karno presiden RI, Istana dibanjiri pimpinan perusahaan raksasa asing yang minta konsesi untuk eksplorasi dan eksploitasi SDA kita, terutama mineral yang sangat mahal harganya.   Bung Karno menolak semuanya sambil memerintahkan Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh yang ketika itu membidangi ESDM, agar sedikit saja izin diberikan pada korporat asing untuk memperoleh devisa yang sangat kita butuhkan. Ketika ditanya oleh Megawati, Bung Karno menjawab: “Nanti akan dieksploitasi oleh insinyur-insinyur kita sendiri.” Ceritera ini saya peroleh langsung dari Megawati.   Bung Karno lantas “mengemis” beasiswa dari negara manapun di dunia buat para siswa Indonesia agar bisa belajar di universitas-universitas di negara mereka. Di 1967, sudah sangat banyak insinyur di segala bidang, termasuk geologi lulusan universitas terbaik di seluruh dunia, ditambah ITB yang sejak era penjajahan sudah ada. Namun apa yang terjadi?   Mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan asing sebagai tenaga gajian yang melakukan eksploitasi besar-besaran SDA mineral kita. Yang ditakutkan Bung Karno terjadi, yaitu walaupun sudah merdeka, Indonesia menjadi ”Een natie van koelies en een Koelie onder de naties.” (Bangsa yang terdiri dari kuli-kuli dan bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain.”   Peran "Mafia Berkeley"   Buku Economists With Guns, Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968 yang ditulis Bradley Simpson dan diterbitkan Stanford University Press (2008) membeberkan cerita itu. Saya yakin semua yang ditulisnya benar dan otentik. Simpson meraih gelar PhD dari North Western University dengan disertasi yang mempelajari dokumen-dokumen otentik hubungan RI-AS. Hampir semua dokumen yang dipelajarinya dokumen yang classified.   Setelah disertasinya terbit, dia diangkat jadi direktur Arsip Nasional oleh Pemerintah AS, sehingga punya akses lebih besar dan langsung ke dokumen-dokumen otentik. Hampir tak ada kalimat yang tak didukung dokumen otentik. Di bab “Reference Matter”, dokumen pendukung 73 halaman, dengan isi buku 259 halaman.   Saya akan mengutip yang relevan dalam aspek penguasaan Indonesia oleh negara-negara maju/kuat, terutama AS, secara kronologis. Halaman 19 mengungkapkan, Ford Foundation (FF) mendanai pendidikan para ilmuwan sosial Indonesia, yang secara langsung membentuk jalan pikiran tentang pembangunan.   Antara 1952 dan 1962, FF – di samping AID – memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh generasi ahli ekonomi Indonesia melalui pembentukan kemitraan antara UI dengan University of California at Berkeley, dan pendanaan studi S2 bidang ekonomi pada MIT, Cornell University dan institusi lainnya.   Dua tahun kemudian FF melaporkan bahwa program pendidikan dan pelatihan ekonominya berpengaruh besar pada pembangunan Indonesia.”   Halaman 20 mengungkapkan, para guru besar ekonomi UI yaitu Widjojo Nitisastro, Mohammed Sadli, Subroto, Ali Wardhana dan Emil Salim memainkan peran krusial setelah jatuhnya Soekarno 1966, dengan menata ulang kebijakan ekonomi Indonesia dengan memusnahkan ekonomi terpimpin Soekarno, yang membuat mereka terkenal dengan sebutan “The Berkeley Mafia”.   Pada 16 Desember beberapa pejabat tinggi Indonesia berkumpul membicarakan usulan Chaerul Saleh tentang pengambilalihan Caltex dan Stanvac. Di tengah pertemuan, Soeharto datang dengan helikopter secara dramatis, masuk ke kamar perundingan dengan pemberitahuan sangat jelas: TNI tak akan melakukan pengambilalihan perusahaan minyak. Ia hanya mengatakan itu dan langsung meninggalkan ruangan.   Di halaman 219 diungkapkan, Soeharto memahami, dia butuh para teknokrat jika ingin menyelamatkan ekonomi. Maka segera ia pekerjakan mereka. Widjojo, Salim dan Wardhana memberitahu Edward Master, selama musim gugur 1966 mereka melakukan berbagai pertemuan dengan KOGAM, BI dan Sultan HB IX dengan pesan perekonomian dalam kondisi sangat buruk dan butuh penyelamatan.   Halaman 227, FF membiayai satu generasi ekonom UI untuk belajar di AS. “You cannot have a modernizing country without a modernizing elite”, demikian Frank Sutton, deputy vice president bagian internasional FF. Pada awal 1960 UI menyelenggarakan Executive Development Program model AS untuk melatih pimpinan tentara dan sipil. Tahun 1966 Robert McNamara mengatakan program itu terbukti punya nilai tinggi.   Halaman 231, sangat ilustratif soal kasus Freeport Sulphur. Di 1959 Freeport memperoleh laporan dari ahli geologi Belanda tentang deposito tembaga di Irian Barat. April 1965 Freeport memperoleh persetujuan prinsip (preliminary) dari Kementerian ESDM untuk eksplorasi tembaga dan nikel.   Soekarno menutup pintu Indonesia dari investor asing. Awal September, James Moyer, direktur Informasi Freeport jadi staf Gedung Putih, di mana saudaranya, Bill Moyer bekerja. Dua bulan kemudian, ketika tentara melakukan pembunuhan terhadap pendukung PKI, Freeport membuka perundingan dengan para jenderal untuk masuk kembali ke Indonesia.   Beberapa hari setelah Supersemar, teknisi Freeport berbondong-bondong masuk ke hutan-hutan Irian Barat, berlomba dengan Mitsui dari Jepang. Yang ditemukan Freeport gunung setinggi 600 kaki menjulang, penuh biji tembaga berkualitas tinggi. Penemuan Ertsberg, gunung dengan kandungan tembaga terbesar dunia, meyakinkan mereka untuk gerak cepat memperoleh konsesi.   Halaman 244, misi perdagangan pertama tiba di Jakarta dari Oregon dan San Francisco April 1967, mewakili perusahaan-perusahaan skala menengah yang melakukan penjajakan di bidang kayu, plywood, kimia, pertambangan, dan minyak. Misi perdagangan dari Belgia, Belanda, Australia, Perancis dan Korea Utara menyusul. Dilaporkan harian Belanda De Volkskrant, terjadi kompetisi sengit untuk dapatkan pasar yang menguntungkan di Indonesia.   Penguasa baru dunia   Kedubes AS memuji Soeharto yang menerima investasi asing sebagai sumber utama membangun luar Jawa. Tetapi para teknokrat prihatin karena perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang dianggap engine of development belum ambil inisiatif. Yang datang hanya perusahaan kecil seperti Freeport dan IAPCO. Halaman 245, dua bulan kemudian pertemuan yang jauh lebih penting berlangsung di Geneva.   Sebelum Simpson menerbitkan Economists With Guns, ia bersama Jeffrey Winters memberikan wawancara kepada wartawan senior John Pilger, yang ditulisnya di bukunya The New Rulers Of The World. Halaman 37 mengungkapkan: “Pada November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (baca: jatuhnya Bung Karno), hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Geneva yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia". Para pesertanya para kapitalis paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller.   Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja, orang- orang Soeharto yang disebut Rockefeller “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.   “Di Geneva, tim Sultan terkenal dengan sebutan the Berkeley Mafia, karena beberapa pernah menikmati beasiswa dari Pemerintah AS untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: ... buruh murah yang melimpah, ... cadangan besar dari SDA, ... pasar yang besar.”   Halaman 39: “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor". "Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler", kata Winters. Simpson telah pelajari dokumen-dokumen konferensi.   "Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: “ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini”, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri".   Freeport dapat bukit dengan tembaga di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa dapat nikel Papua Barat. Raksasa Alcoa dapat bagian terbesar bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan AS, Jepang dan Perancis dapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan.   Sebuah UU tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan ke Soekarno membuat “perampokan” (plunder) ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pindah ke IGGI, yang anggota intinya adalah AS, Kanada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, IMF dan Bank Dunia."   Jadi, sejak 1967 Indonesia sudah dikapling-kapling, dengan tuntunan elite bangsa sendiri yang saat itu berkuasa.   Kemudian ada beberapa catatan John Perkins dalam bukunya, Confessions of An Economic Hitman yang kontroversial. Ia bekerja untuk MAIN, perusahaan konsultan AS. Penugasan pertamanya di Indonesia. Ia bagian dari tim terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk membuat cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik di Jawa. Ia harus membuat model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa.   Halaman 13: “Saya tahu statistik bisa dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki analis atas dasar statistik yang dibuatnya.” Halaman 15: “Pertama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan kembali ke MAIN dan perusahaan AS lain (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa di bidang rekayasa dan konstruksi".   "Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman itu (tentunya setelah MAIN dan kontraktor AS lain dibayar), agar negara target itu selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca: Indonesia) jadi target empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan SDA lainnya.”   Halaman 15-16: “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek itu ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negara masing-masing. Dengan demikian, ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan kepada pemerintah pemberi utang.   Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya di bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”   Halaman 15: “Faktor yang paling menentukan adalah PDB. Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”   Halaman 16: "Claudia (Claudia Martin, pejabat CIA yang diberi tugas memberikan perintah ke Perkins) dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walau hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”   Kekayaan suatu bangsa bisa dibagi ke dua kategori, kekayaan yang dibuat manusia, dan kekayaan yang sudah ada (God Given Wealth) seperti SDA di perut bumi Indonesia, flora dan fauna di lautan, iklim yang kondusif untuk sangat banyak jenis makanan dan obat-obatan, tanah yang luas, dsb.   Tuhan memberikannya kepada rakyat Indonesia, tetapi oleh para penguasa diberikan ke korporat asing dan beberapa partikelir. Semoga kali ini titik awal dari koreksi atas kesalahan yang sudah terjadi sejak 1967 hingga kini. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/hilirisasi-nikel-dan-kisah-sda-kita/

 

Negarawan dan Politikus

Negarawan dan Politikus Kwik Kian Gie  ;  Pengamat Ekonomi dan Politik

                                                        KOMPAS, 03 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada umumnya, semua orang yang pekerjaannya penyelenggaraan negara dan yang jenjangnya di atas birokrasi disebut "politikus". Politikus adalah nama generik atau istilah umum yang mempunyai banyak karakter. Karakter itu bisa dibedakan antara yang dinamakan "negarawan",  "political animal", dan "political idiot". Negarawan berkecimpung dalam dunia penyelenggaraan negara, yang merupakan arena dengan peserta atau pemain yang bagian terbesarnya adalah binatang politik (poltical animal). Apa yang membedakan negarawan dengan political animal ? Negarawan, binatang politik, idiot politik Negarawan adalah orang yang tujuannya murni ingin  menyejahterakan rakyatnya secara berkeadilan. Kita dapat mengenali sosok negarawan sejak muda. Sadar atau tak sadar, para calon negarawan sejak muda sudah sangat peduli dengan lingkungannya. Mereka sudah socially engaged; keterikatannya pada anggota masyarakat lainnya sudah sangat kasat mata. Ada yang keterkaitannya terbatas pada satu RT, satu RW, satu kota. Akan tetapi, ada yang dengan seluruh bangsanya. Kalau kita mempelajari sikap dan perilaku para pendiri bangsa kita, dalam zaman kolonial mereka sudah merasakan bahwa bangsanya ditindas bangsa lain, bahwa kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada bangsanya diisap bangsa lain. Pencuatan yang pertama kalinya dari kepedulian sekelompok elite bangsa untuk seluruh bangsanya adalah Sumpah Pemuda 1928. Bangsa pengisap ini mempertahankan kedudukannya dengan kekerasan. Walaupun demikian, para negarawan kita berani menyatakan sikap dan pendapat melawan dan ingin menumbangkan penjajahnya. Karuan saja, nasibnya keluar-masuk penjara dan pembuangan. Dari waktu ke waktu bahkan diculik dan dibunuh. Apa sikap mereka ketika dihadapkan pada kekerasan senjata yang mengancam kebebasan dan jiwanya? Terus berjuang tanpa dibayar dan tanpa ada konglomerat menyuapnya. Namun, seorang negarawan dengan tujuan mulia ini dihadapkan pada political animal yang menggunakan arena penyelenggaraan negara untuk kepentingan diri sendiri, dengan prinsip tujuan menghalalkan segala cara, sekotor apa pun. Maka biasanya, mereka munafik, pandai mencitrakan diri sebagai orang hebat. Keterampilannya berorasi dan sok akrab dengan bagian terbesar dari rakyatnya yang masih sangat miskin sangat meyakinkan. Buat rakyat yang pendidikannya kurang memadai, sosok political animal seperti ini sangat impresif. Rakyat yakin betul mereka memang akan menyejahterakan dirinya secara berkeadilan. Dalam demokrasi sangat liberal yang liberalnya kebablasan, mereka ini kebanyakan menang dalam pemilu yang asasnya adalah 50 persen plus satu. Terutama dalam era digital dan hampir setiap orang punya ponsel, media sosial (medsos) sudah menjadi sarana sangat ampuh buat mereka yang bisa memanfaatkannya. Penguasaan teknis dalam bentuk keterampilan menggunakan peralatannya tidak sulit. Yang sulit adalah pendanaan yang besar guna menyewa para penulisnya. Mereka mengagungkan yang membayarnya bagaikan malaikat dan merundung lawan-lawannya dengan dahsyat. Maka harus bermodal besar dan untuk itu  political animal  dituntun oleh naluri animal-nya. Ada political animal  yang sangat canggih, sophisticated, berpendidikan tinggi, gagah, penampilannya diatur ahli busana, perilaku dan gerak geriknya diatur konsultan semacam Joan Robert Powers. Bagi para intelektual, kuasi intelektual, orang kaya, pendeknya apa yang dinamakan "elite bangsa", political animal kelas ini sangat meyakinkan. Mereka sangat sulit dikenali sebagai animal. Masyarakat papan atas pun bisa terkecoh. Kalau rakyatnya sangat kurang pendidikannya, tim dari konsultan politik, ahli busana dan ahli perilaku mengaturnya justru yang gambarannya sebaliknya. Politisi ini harus digambarkan persis seperti rakyat yang menjadi target perolehan suaranya. Pakaiannya dibuat seperti rakyat yang masih sederhana, mengenakan kemeja yang sengaja dibuat agak kedodoran, lengan panjang kemejanya digulung sedikit untuk menandakan yang bersangkutan pekerja keras, makan bersama secara lesehan, mengunjungi rakyat jelata, mendengarkan keluhannya, menggendong dan mengelus-elus bayi lusuh. Sebelumnya yang bersangkutan tak pernah terlihat seperti ini. Dengan penampilan dan perilaku demikian, rakyat yang akan memberikan suaranya merasa sang calon adalah salah satu dari mereka. Dia saudara, bukan ndoro. Rakyat jelata yang tak paham arti ideologi, arah negara, visi, misi, dan jargon-jargon seperti itu biasanya miskin. Mereka sangat bergembira jika diberi sesuatu sekadarnya, asalkan konkret. Lambat laun para political animal menggunakan uang tunai, politik uang. Jika untuk periode 2009-2014 seseorang baru bisa menjadi anggota DPR dengan biaya rata-rata Rp 300 juta, dalam periode berikutnya, Pemilu 2014, biaya menjadi rata-rata Rp 3 miliar. Uang itu untuk membeli suara. Rakyat yang sangat awam dalam asas-asas penyelenggaraan negara memberikan suaranya kepada mereka yang bersedia membayar lebih mahal. Itulah sebabnya, DPR dipenuhi orang berduit atau yang mendapat dukungan para hartawan. Para hartawan ini tentunya tidak tanpa pamrih. Bukan hanya anggota legislatif. Dalam domain eksekutif, korupsi atau politik uang juga sangat marak. Kita saksikan betapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk bisa terpilih menjadi bupati, wali kota, dan gubernur. Setelah terpilih, mereka harus mengembalikan uang yang dikeluarkan. Jelas tak mungkin dari gajinya yang sah. Maka digunakanlah kekuasaan untuk meraih sebanyak mungkin uang guna mengembalikan yang telah dikeluarkannya. Banyak dari uang ini berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan dan mungkin dengan bunga. Kalau tanpa uang pinjaman, dana diperoleh dari sponsor, yaitu orang, kelompok orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar yang mendukung dengan dana besar, dengan tujuan agar kalau sudah berkuasa, bisa didikte untuk kepentingannya. Akhirnya, para pengusaha besar itu menjadi penyelenggara negara pada jenjang yang tinggi dan tertinggi sehingga muncul julukan golongan atau kelas "Peng-Peng", singkatan dari "Penguasa-Pengusaha" (diciptakan Rizal Ramli). Dengan gambaran demikian, apa lantas tak ada tempat sama sekali buat negarawan? Ada, tetapi medannya sangat berat. Sang negarawan harus cukup kuat untuk bertahan, tak merasa jijik sehingga menyingkir. Sang negarawan juga harus bisa dan mampu menerapkan taktik, melakukan apa yang dinamakan "manuver politik" dan "komunikasi politik", mampu membiayai lembaga survei dan lebih banyak lagi. Buat political animal, hal-hal itu dihalalkan untuk mencapai tujuan. Namun, bagi negarawan, adalah strategi dan taktik untuk tak terlempar dari arena oleh political animal. Maka, walaupun mereka terlihat ikut-ikutan berperilaku sebagai political animal, negarawan tak pernah kehilangan tujuannya yang mulia. Hanya tujuan yang mulia ini sering kali tak tampak bagi sebagian besar masyarakat. Sayang sekali dalam penyelenggaraan negara pada jenjang di atas birokrasi atau dalam bidang politik berlaku hukum yang mengatakan "bad leaders drive out good leaders". Kata-kata ini berasal dari teori ekonomi moneter yang mengatakan "bad money drives out good money". kebanyakan dari good leaders memilih menyingkir saja karena merasa jijik, merasa berkubang dalam lumpur perpolitikan, yang juga disebut pure politicking. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan konotasi cerdik, lihai, yaitu "manuver politik". Political idiot  mirip dengan political animal, tetapi tak tahan terlampau lama. Sosok ini gebrakannya mengejutkan. Popularitasnya melejit dalam waktu sangat singkat. Demikian impresifnya sehingga keseluruhan rekam jejaknya yang sangat tak lazim, justru dianggap hebat. Dalam bidang politik yang normalnya gonta-ganti partai dianggap pengkhianatan, idiot  yang lihai atau ligiat, gonta-ganti partai dianggap hebat. Parpol yang mana pun membutuhkannya. Walaupun diultimatum, diadu domba dengan teman-temannya, tetap saja setia pada sang idiot. Kalaupun ada yang mengulas, langsung dirundung oleh teman-temannya yang mengendalikan medsos. Sosok seperti ini juga tak kuat mempertahankan ketenaran dan kekuasaan yang diperolehnya. Maka dia mulai menggebrak-gebrak lebih hebat dan lebih kasar lagi sehingga sama sekali keluar dari jalur yang normal dan kebiasaan-kebiasaan sebagai pemimpin penyelenggara negara yang merupakan panutan, yang sopan dan santun dan yang perilakunya sesuai dengan perasaan serta tata nilai yang diemban oleh rakyatnya. Demokrasi yang kebablasan Kondisi perpolitikan seperti yang digambarkan di atas sudah sangat-sangat parah karakter political animal-nya. Kita harus melihatnya dari awal mengapa menjadi seperti ini? Jelas sekali bahwa kondisi ini terjadi setelah UUD 1945 diamandemen empat kali menjadi UUD 2002. Sejak itu terjadi kebebasan beserta euforia yang luar biasa. Sangat banyak orang menjadi politisi dadakan, menjadi pengamat politik, merasa dan bersikap lebih mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh parpol tertentu ketimbang apa yang diketahui oleh kader yang aktif. Perubahan yang menjadi serba bebas, dan apa saja boleh, mengakibatkan masuknya orang-orang dalam arena politik, yang sama sekali tak paham tentang apa itu penyelenggaraan negara. Mereka merasa sekarang bisa menjadi orang penting tanpa bersusah payah berjuang lewat wadah yang secara universal memang dirancang sebagai infrastruktur politik buat penyelenggaraan negara yang benar. Juga demikian banyaknya parpol bermunculan, yang kemudian bersaing dengan calon independen yang didukung organisasi tanpa bentuk (OTB), yang namanya diawali dengan kata "Teman A B C..dsb". Faktor lain yang sangat fundamental adalah cara mengambil keputusan yang didasarkan atas 50 persen plus 1. Kalau menangnya dengan 51 persen, yang 51 persen ini dalam praktiknya mengabaikan total yang 49 persen. Ini bukan jumlah rakyat pemilih yang kecil. Dalam pengambilan keputusan jumlah yang 49 persen diperlakukan sebagai nol. Demokrasi yang kebablasan menjadi tirani minoritas. Mengembalikan ke jalur sebagaimana mestinya makan waktu lama dengan biaya sangat mahal dan pengorbanan sangat besar. Kesemuanya dapat kita lihat dari anarki dan kaos setelah revolusi Perancis menjadi republik yang normal. Dalam era kontemporer kita saksikan penderitaan rakyat China sebelum menjadi teratur seperti sekarang. Kita mengalami tahun 1950 ketika yang diberlakukan UUD 1950 dengan sistem parlementer. Presiden Soekarno hanya simbol bagaikan raja. Kekuasaan ada pada berbagai parpol yang memberikan kekuasaannya kepada perdana menteri yang setiap waktu bisa dijatuhkan oleh suara 50 persen plus 1 dari jumlah anggota DPR. Setiap enam bulan kabinet jatuh. Kondisi ini berlangsung sembilan tahun, sampai tahun 1959 Soekarno nekat, secara tak konstitusional mendekritkan kembali berlakunya UUD 1945. Kekuasaan diambilnya kembali sebagai presiden presidensial. Bagaimana bisa tanpa gejolak, tidak jelas. Sekarang lain. "Demokrasi" ala Amerika sudah merasuk. Kita sudah punya Economic Council, punya Security Council, punya Senat, punya Chief of Staff Istana. Siapa mereka itu? Benar-benar qualified? Kesemuanya ini makan biaya besar, dan apa benar ada gunanya? Apa benar Presiden mendapatkan pikiran dan konsep yang olehnya dianggap memang bagus, bermanfaat dan bisa diterapkan? Bukankah mereka itu sarjana-sarjana yang seumur hidupnya berkutat di dalam kamar? Tak pernah mengetahui dan mengalami kehidupan nyata dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara? Yang bisa dilakukan (kalau masih mau), MPR berkumpul mengubah UUD 2002 menjadi UUD 1945 lagi. Dibutuhkan jiwa besar dari para anggota MPR untuk mengganti dirinya sendiri dengan orang-orang yang memang pantas mengemban kekuasaan tertinggi. Kalau ini sudah terjadi, pembenahan yang sifatnya teknokratik mudah. Konsep sudah banyak yang disusun dalam era kemerdekaan selama lebih dari 70 tahun. Dengan UUD 1945 yang asli, kekuasaan tertinggi yang ada pada MPR terdiri dari tiga bagian. Sepertiga dari DPR anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tetap ada demokrasinya yang 50 persen plus 1, tetapi hanya sepertiga. Sepertiga adalah Utusan Golongan yang tak dipilih, tetapi diajukan oleh para profesional setelah mereka mencari yang terbaik di kalangan mereka. Sepertiga lain Utusan Daerah yang juga tak dipilih. Mereka dijaring dari daerah-daerah, terdiri dari mereka yang di daerahnya masing-masing jelas-jelas pemimpin sejati yang dikenali oleh rakyat setempat dan dihormati serta dianggap paling pantas mewakili mereka. Pemilihan secara langsung oleh rakyat atas dasar 50 persen plus 1 tak mungkin diterapkan untuk bangsa yang pendidikan, pengetahuan, kematangan jiwanya danwisdom-nya belum memadai. Maka Pak Jokowi yang dipilih langsung oleh rakyat atas dasar 50 persen plus 1 sekarang merasakan dan menyatakan secara terbuka bahwa "Demokrasi kita telah kebablasan". ●

“Aja Kagetan, Aja Gumunan, lan Aja Dumeh” Kwik Kian Gie  ;   Ekonom

KOMPAS,  10 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

HARIAN Kompas edisi 4 Februari 2014 memuat tulisan Ahmad Syafii Maarif (Buya) dengan judul ”Waktu dan Masalah Kedaulatan”. Artikel itu sangat menarik dan lain dari yang biasa dibicarakan orang. Di tengah hiruk pikuk sanjungan terhadap segelintir orang yang dianggap dapat diandalkan memimpin bangsa yang sedang dalam kegelapan ini, Buya mengingatkan jangan takabur, terutama jika sanjungan dan dukungan datang dari para cukong. Maksud tulisan ini bukan hanya menggarisbawahi Buya, melainkan juga melengkapinya dengan aspek lebih licin, lebih lihai,  dan lebih berbahaya. Jika Buya mengingatkan jangan terjerembap godaan uang dari para cukong, yang tak kalah penting adalah sanjungan, tepukan pundak, dan acungan jempol terhadap mangsa yang ia incar. Menguasai media Para cukong itu menguasai media massa. Agar jualan mereka laku, sanjungan terhadap orang yang dijadikan target bisa dilakukan dalam bentuk semacam kampanye oleh media massanya. Dengan menyanjung secara gegap gempita setiap hari, televisi atau korannya diminati banyak orang. Ini saja sudah memberi keuntungan bagi sang cukong. Namun, dengan menyanjung orang yang berpotensi jadi penguasa melalui media yang dimilikinya, sang cukong menanam budi pada yang bersangkutan tanpa mengeluarkan uang  yang, pada waktunya nanti, akan dimanfaatkan. Dalam kaitan ini, tepat waktu penampilan Megawati Soekarnoputri dalam acara Mata Najwa di MetroTV, belum lama berselang, yang juga mengingatkan sanjungan dengan istilah jangan mongkok yang artinya ’jangan membengkakkan dada’. Soeharto sering mengatakan agar biso rumongso, jangan hanya rumongso biso. Artinya, supaya bisa tahu diri tentang batas-batas kemampuannya, jangan sebaliknya, merasa bisa segala. Megawati memang berhak mengatakan segala yang ia kemukakan dalam Mata Najwa. Bicara tentang blusukan, dalam era Soeharto yang represif—terutama terhadap partainya, terlebih terhadap keluarga Bung Karno—Megawati sudah blusukan ke seantero Indonesia dengan cara yang sangat berat. Dia mengunjungi sekitar 300 cabang partainya sampai ke pelosok Tanah Air yang hanya dapat dicapai dua hari dengan kapal kecil. Pembicaraan dengan para kader yang dikunjunginya hanya dapat dimulai sekitar pukul 23.30 ke atas (acara sebelumnya dalam bentuk hajatan keluarga). Kalau tidak, pasti pertemuan dalam bentuk rapat atau diskusi dibubarkan aparat. Dalam kongres di Surabaya untuk memilih ketua umum partainya, Megawati tak mau diajak menginap di hotel yang nyaman. Dia memilih tidur di Asrama Haji bersama sekitar 1.000 anggota delegasi di dalam kamar sangat sederhana tanpa AC dan penuh nyamuk. Saya menyaksikan sendiri betapa sekujur badannya berbintik-bintik bekas gigitan nyamuk. Ketika dalam pemungutan suara Megawati memperoleh lebih dari 90 persen suara, Kasospol ABRI minta kepada saya menyampaikan pesan kepadanya apakah mau berunding dengan sang jenderal. Bersusah payah saya menemukannya karena dia duduk di atas lantai di tengah-tengah lebih dari 1.000 peserta kongres yang semuanya duduk di lantai berimpit-impitan. Sangat sulit tiba padanya. Ketika saya sampaikan pesan tersebut, dia menjawab supaya saya menyampaikan kepada Kasospol, ”Siapakah saya yang rakyat jelata seperti ini harus berunding dengan seorang jenderal?” Mau tidak mau Megawati harus diakui sebagai ketua umum karena kongres dihadiri seluruh pers. Terjadilah peristiwa 27 Juli yang berdarah. Ketika pagi-pagi sekali dia diberi tahu tentang sudah dimulainya lempar-lemparan batu di depan Kantor DPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dia bergegas ingin pergi ke DPP. Untung ada kader yang memerintahkan para anggota mengepung rumahnya di Kebagusan supaya dia tetap tinggal di rumah. Menjelang konferensi pers, sekitar pukul 18.00 di rumahnya, dia menyatakan ingin menanggung semua beban dan risiko seorang diri. Kepada seorang kader yang anggota DPP, dia mempersilakan supaya mengkritik partainya dan menyatakan mengundurkan diri dari partainya agar, dengan demikian, bebas dari risiko penangkapan, penculikan, pemenjaraan, dan entah apa lagi dalam situasi yang semrawut dan simpang siur seperti itu. Stop menghujat Namun, ketika siapa saja yang namanya terkenal sedikit berkumpul menduduki Gedung DPR menghujat Soeharto, Megawati tidak mau hadir di Gedung DPR meski massa di sana sudah meneriakkan yel-yel yang bersahut-sahutan antara ”Mana Mega” dan ”Mega Mendung”. Kemudian yel-yel yang bersahutan menggunakan kata-kata yang jorok. Ketika itu seorang anggota DPP mengajaknya ke DPR yang oleh Megawati dijawab, ”Saya tidak mau ambil bagian dalam penghinaan terhadap Presiden Soeharto yang patungnya dibakar sambil diseret-seret.” Dua hari kemudian, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, Megawati didaulat berpidato di Pejambon. Secara mengejutkan Megawati berseru, ”Stop menghujat Presiden Soeharto” yang, oleh Kompas, dimuat di halaman satu dengan fotonya dan foto Bung Karno di belakangnya. Cukup ini saja walaupun masih sangat banyak yang dapat diceritakan. Lantas hasil-hasil survei yang disebarkan demikian luas mengatakan bahwa Megawati sangat jauh di bawah rating-nya? Gejala apakah ini? Apakah rakyat lupa sejarah dalam waktu begitu singkat atau lembaga survei yang bermain politik ? Tepat lagilah yang dikatakan Megawati, ”Jadilah pemimpin terlebih dahulu, maka jabatan presiden dengan sendirinya merupakan formalitas dari pengakuan rakyat.” Tepat pulalah yang dikatakan Buya bahwa kita harus ”waspada dengan mata rajawali, bukan mata kelelawar yang redup pada siang hari, terutama dalam menghadapi godaan dari semua penjuru, di semua lini, termasuk dari lingkungan pengusaha hitam, jika tidak waspada”. Berbeda dengan ketika saya bermimpi menjadi konglomerat, para konglomerat sekarang sudah bergurita di mancanegara. Walhasil, rayuan dalam bentuk pujian dan sanjungan bisa lebih dahsyat kerugiannya dibandingkan dengan suap dalam bentuk uang. Tak banyak yang kuat menahan ketenaran. Orang Belanda mengatakan, Het zijn alleen de sterke benen die de weelde kunnen dragen. Artinya, hanya kaki-kaki yang kuatlah yang dapat mengemban pujian, sanjungan, dan ketenaran. Soeharto sering mengutip kata-kata mutiara Jawa yang menjadi judul tulisan ini: aja kagetan, aja gumunan, lan aja dumeh (jangan sedikit-sedikit terkejut, terheran-heran, dan lantas sok). ●