Upaya Mencegah Permusuhan

Upaya Mencegah Permusuhan Sidik Nugroho  ;  Guru dan Pengarang; Tinggal di Pontianak; Alumnus Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang

                                                          KOMPAS, 02 Mei 2018

                                                           

Bruno, anak berbangsa Jerman dalam film The Boy in the Striped Pajamas (Mark Herman, 2008), suatu ketika harus pindah rumah karena ayahnya dipindahtugaskan bekerja. Rumah baru mereka jauh dari keramaian. Bruno tak punya teman, sekolah juga tak ada di dekat rumahnya. Seorang guru tua bersepeda engkol datang ke rumahnya, suka mengajarinya sejarah. Sejarah kehebatan bangsa Jerman, juga sejarah bangsa Yahudi yang menjadi musuh bebuyutan. Tak jauh dari rumah Bruno ada kamp konsentrasi untuk orang Yahudi. Suatu ketika, Bruno nekat melanggar perintah orangtuanya agar tak melewati batas-batas tertentu di rumah mereka. Ia bertemu Shmuel, anak Yahudi berkepala botak, mengenakan piama bergaris-garis, dan bergigi ompong. Shmuel suka makan. Ia tiap hari harus bekerja keras bersama para tawanan di kamp konsentrasi. Bruno mengunjungi sahabat barunya itu sambil membawakan berbagai makanan. Tali persahabatan pun terjalin di antara mereka walaupun dibatasi terali kawat yang tinggi. Mereka tak bisa berangkulan atau berkejar-kejaran. Kamp konsentrasi tempat Shmuel tinggal dijaga ketat. Ada anak yang kedapatan bermain, nyawa mereka di ujung tanduk. Mereka berdua pun hanya bisa bermain catur. Kisah Bruno dan Shmuel mengajak penonton merenung, bahwa anak-anak tak semestinya diajari membenci. Saat perang berkecamuk, dan kondisi dunia tampak serba muram, ada anak-anak yang ingin tersenyum dan mencari sahabat. Perang sebagai akibat dari perebutan kekuasaan dan tindakan balas dendam ternyata tak melulu melahirkan kisah-kisah bermuatan kebencian, tetapi juga sarat dengan pesan kasih dan perdamaian. Anak-anak terlahir untuk menikmati hidup dan kehadiran orang lain, bukan disuapi kebencian oleh orangtua, guru, atau teman-teman mereka. Karena perbedaan pandangan dalam berpolitik, atau sosok pemimpin yang dianggap paling ideal, tak jarang kita menyaksikan perdebatan sengit. Di media-media sosial hingga acara bincang-bincang di televisi, publik dan para pengamat tampaknya tak pernah bosan beradu pendapat dan pandangan. Di rumah, saat bersama anak-anak, orangtua pun dapat memengaruhi anak-anak yang ikut menyaksikan tayangan politis yang menyulut kebencian atau mengumbar permusuhan. Memang, pada satu sisi minat publik terhadap situasi politik dapat jadi indikasi adanya kepedulian dan keinginan untuk mendapatkan pemimpin paling ideal. Namun, di sisi lain, ketika suhu perdebatan terlalu tinggi dan tak terkendali, dan karena itu malah melahirkan fitnah serta caci maki, keutuhan berbangsa dan bernegara malah bisa menjadi taruhannya. Di titik inilah kita perlu mengingat pesan Bung Karno, bahwa tugas generasi kita dalam berjuang akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dididik untuk berdamai Dalam situasi seperti ini, para guru perlu tampil sebagai sosok mediator. Guru dalam film The Boy in the Striped Pajamas tak berhasil menanamkan rasa permusuhan pada diri Bruno. Kerinduan Bruno mendapatkan teman bermain dan persahabatan menguasai jiwanya terpenuhi dengan kehadiran Shmuel. Namun, bagaimana dengan anak-anak lain pada umumnya yang kita temui masa kini—yang tak kesepian, yang memiliki teman berlimpah-limpah dalam kesehariannya? Tentu akan lain ceritanya. Kebencian dan permusuhan dapat menguasai jiwa anak-anak ketika guru dan orangtua menularkan semangat yang sama. Dalam film tentang Bruno dan Shmuel, pada suatu adegan, ada asap mengepul dari sebuah gedung tinggi di kamp konsentrasi di dekat rumah Bruno. Ia melihat asap itu, benaknya terusik berhari-hari. Bau asap itu menyesakkan Bruno, juga menyisakan memori yang kelam dan penuh tanda tanya: ke mana sahabatnya pergi? Elie Wiesel, seorang penyintas—survivor holocaust—dan peraih Hadiah Nobel, dalam wawancara dengan Bill Moyers pada 1991 menyampaikan kesedihannya: ”Orang yang pada mulanya adalah seorang manusia menjadi tawanan, dan tawanan itu menjadi nomor, dan nomor itu menjadi abu.” Begitulah, perang membuat manusia tega menjadikan manusia lain sebagai abu dan asap. Belas kasih dan kemanusiaan sirna, yang tersisa hanyalah hasrat untuk meraih kejayaan dan kekuasaan. Untuk mencegah kebencian—yang kemudian dapat berbuntut menjadi perang—guru dan orangtua berperan besar. Ketika situasi bangsa memanas, guru perlu tampil menyejukkan, memberikan pengajaran yang tidak mewakili kepentingan politik, tetapi kemanusiaan. Apabila guru berfokus pada tugas kemanusiaan yang diembannya, kecerdasan siswa akan jadi perhatian utamanya, termasuk kecerdasan siswa dalam menjalin relasi sosial dengan teman-temannya dari berbagai latar belakang. Di rumah, dalam obrolan dan pergaulan sehari- hari, orangtua pun perlu menanamkan pemikiran bahwa perbedaan adalah rahmat dari Tuhan, bukan biang permusuhan. Mendidik siswa untuk menghindari permusuhan dan kebencian barangkali adalah tugas terpenting guru dan orangtua di masa kini, selain mengajarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang yang dikuasainya. Ini pun bukan hanya tugas yang berhubungan dengan situasi politik semata, melainkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidikan. Mungkin kita masih ingat, beberapa tahun belakangan, kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan tak sedikit. Ada siswa yang membunuh teman seasramanya, berduel sampai tewas, bahkan siswa yang membunuh gurunya. Dengan demikian, guru dan orangtua pun sudah waktunya mengajarkan semangat perdamaian dan kesetiakawanan. ●

Koruptor, Plagiator, dan Pendidikan Karakter

Koruptor, Plagiator, dan Pendidikan Karakter Sidik Nugroho ;  Guru dan Penulis Lepas

                                                DETIKNEWS, 24 November 2017

                                                           

Berita korupsi di Tanah Air rasanya sudah terlalu sering kita dengar. Kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menempelak rasa keadilan rakyat, pun generasi muda. Para guru bisa saja was-was, berbagai lelucon tiang listrik dan kepala benjol itu, akankah membuat anak-anak malah menganggap korupsi bukanlah sebuah dosa besar? Padahal korupsi adalah pencurian. Politik bukan ajang pencurian, tapi perjuangan. Politik semestinya heroik. Seorang tokoh politik semestinya memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial di suatu masyarakat. Nelson Mandela, William Wilberforce, Martin Luther King, Jr., dan Abraham Lincoln berjuang agar diskriminasi dihapuskan di negeri mereka. Mohandas Karamchand Gandhi berjuang agar kolonialisme diusir dari India. Munir Said Thalib berjuang agar orang-orang yang hilang diketemukan. Tan Malaka berjuang seumur hidupnya —dari penjara ke penjara, dari penyamaran ke penyamaran— agar rakyat Indonesia menjadi rakyat yang merdeka. "Mengapa tokoh-tokoh muda lembek dalam berpolitik?" tanya Sindhunata dalam sebuah tulisannya yang menggugah, berjudul Reformasi yang Ironis (Basis, 2012). Ia tegaskan di sana bahwa politik adalah perjuangan: orang-orang yang pernah mengalami sulitnya perjuangan, merekalah yang akan tahan banting. "Semangat perjuangan itulah yang kiranya tidak ada pada tokoh-tokoh muda kita. Maklum, mereka terpilih menjadi 'elite bangsa' karena pemilihan, bukan perjuangan," tulis Sindhunata. Begitu banyak persoalan pada zaman sekarang yang bisa diperjuangkan: kemacetan lalu lintas, radikalisme-intoleransi berbau SARA, atau pendidikan yang tidak merata di seantero Tanah Air. Namun, alih-alih menaruh perhatian pada hal-hal yang demikian, politisi zaman sekarang tampak lebih sibuk memperjuangkan penghidupan mereka daripada mewujudkan bakti mereka bagi kepentingan rakyat. Hal lain yang memantik kegelisahan —mirip korupsi, tapi terjadi di dunia pendidikan— adalah maraknya kasus plagiarisme. Dalam hal ini, yang korup adalah intelegensia. Beberapa tahun terakhir kita mungkin akrab dengan berita plagiarisme, bahkan di kalangan akademisi. Dua bulan lalu, di detikcom (27/9), Rektor UNJ diberitakan dicopot jabatannya karena kasus plagiarisme. "Sudah lama kita mengenal abjad tulisan, tapi tradisi kebudayaan kita tidak pernah meningkat pada kebudayaan tulis...sementara di bagian dunia yang lain orang sudah melewati kebudayaan tulis dan sampai di ambang pintu kebudayaan audio-visual, kita masih tetap saja berada di tingkat kebudayaan lisan." Itu kata-kata W.S. Rendra pada 1984 dalam buku Mempertimbangkan Tradisi. Namun yang dinyatakan Rendra masih relevan hingga sekarang. Bila ada bangsa lain yang budaya komunikasinya dulu lisan, lalu tulisan, terakhir audio-visual; masyarakat kita melompat dengan cepat dari budaya komunikasi lisan ke audio-visual. Membaca dan menulis memang bukan hobi kebanyakan masyarakat Indonesia. Masyarakat terbiasa dengan penggunaan gadget, tapi tidak biasa berhadapan atau berkreasi dengan teks. Masyarakat kita konsumtif, bukan kreatif atau produktif. Tampaknya banyak orang yang lebih mudah mengeluarkan uang 50 ribu rupiah untuk membeli makanan yang habis sekali duduk ketimbang membeli buku yang bisa dibaca beberapa hari atau seminggu. Dan, ketika menulis menjadi suatu tuntutan demi pengembangan karier, plagiarisme pun terjadi. Pada masa internet belum secanggih sekarang, orang-orang tampaknya bekerja keras demi sebuah tulisan. Dulu, waktu berkuliah, tak jarang saya menghabiskan waktu seharian di perpustakaan hanya untuk membuat sebuah makalah setebal empat atau lima halaman. Mencari katalog dari laci, bergantian meminjam atau bertukar buku perpustakaan yang dipinjam teman, atau pergi ke toko buku loak untuk mencari referensi adalah hal-hal yang biasa dilakukan mahasiswa pada zaman itu. Kini, dimanjakan teknologi, orang tampaknya jadi enggan berpikir dan berusaha. Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Sampai sejauh mana keberhasilan atau perkembangannya? Pembinaan dan penguatan karakter pun muncul dalam berbagai wacana dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa bulan belakangan, salah satunya bersekolah lima hari. Di sebuah berita di situs Kemendikbud, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, dalam jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, (14/6) mengatakan bahwa sekolah lima hari yang dicanangkan Kemendikbud merupakan bagian dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada pengembangan karakter peserta didik, semestinya mengambil peran strategis dan praktis dalam menangani masalah-masalah penanaman kejujuran dan integritas. Perlu banyak strategi dan metode yang dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar agar peserta didik lebih dapat menyerap pendidikan karakter dalam zaman yang terus bergerak makin modern. Masyarakat yang makin modern perlu memahami bahwa modernisasi semestinya tidak dinilai dengan tolok ukur kecanggihan dan perkembangan teknologi semata. "Salah satu syarat modernisasi adalah angkatan kerja (yang harus memiliki) kearifan dan kebijakan dalam sikap ilmiah, rasional dan arif pada bidang sains dan iptek sesudah meraih kemampuan kebahasaan dan humaniora," tulis Frans M. Parera dalam buku Kurikulum yang Mencerdaskan (2007:117). Melahirkan generasi yang peduli pada penderitaan rakyat kecil dengan mengembangkan solidaritas mereka akan membuat mereka menjauhi korupsi. Melahirkan generasi yang tidak cinta uang dan jabatan namun gigih menghasilkan karya dan pemikiran inovatif bukanlah sebuah tugas yang ringan. Itulah tantangan guru pada masa kini —masa ketika kemudahan dipuja, dan segala yang instan dipuji. Membangun kesadaran moral adalah adalah pekerjaan besar yang melibatkan seluruh elemen pendidikan secara berkesinambungan. Mungkin banyak pihak yang beranggapan bahwa hal itu mustahil dilaksanakan pada zaman yang makin permisif dan penuh kecurangan ini. Namun kualitas sebuah bangsa ditentukan dari sampai sejauh mana masyarakatnya menghargai kejujuran —untuk menjauhi korupsi, untuk tak menjadi penjiplak. Selamat Hari Guru! ●

Pendidikan Politik Kebinekaan

Pendidikan Politik Kebinekaan Sidik Nugroho ;  Guru dan Pengarang, Tinggal di Pontianak; Alumnus Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang

                                                    KOMPAS, 24 November 2017

                                                           

Dalam salah satu suratnya kepada Lucilius, Seneca menulis tentang pentingnya keteladanan: Longum iter est per praecepta, breve et efficax exempla, yang artinya “Melalui perintah jalannya panjang, melalui teladan jalannya pendek dan efektif”. Prinsip keteladanan dalam pendidikan, walaupun sudah akrab di telinga kita, disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya ing ngarso sing tulodo, tampaknya perlu direnungkan kembali. Sudahkah guru-guru menjadi pelopor, terutama dalam menebar semangat bertoleransi? Dalam beberapa tahun terakhir, gejala intoleransi muncul di berbagai ranah kehidupan. Pun dalam dunia pendidikan. Bulan lalu, di SD Negeri 16 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, seorang siswa berinisial JSZ dirundung teman-temannya karena berwajah mirip “Ahok”. Tak hanya dirundung secara verbal, tangannya ditusuk bolpoin. Peristiwa yang menimpa JSZ hanya satu dari berbagai indikasi lain munculnya intoleransi di dunia pendidikan. Artikel di Kompas.com pada 3 Mei 2017 berjudul “Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi di Sekolah”, memberitakan penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud). Hasilnya, ada beberapa temuan perilaku intoleran yang perlu diperhatikan bersama, terutama oleh para pendidik. Salah satu hasil yang perlu dicermati dari penelitian itu adalah: ada 8,2 persen responden menolak ketua OSIS yang agamanya berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang merasa nyaman bila OSIS dipimpin orang seagama. Kecenderungan untuk memilih-atau merasa lebih nyaman dengan kehadiran-pemimpin seagama, mengapa bisa terjadi? Di Kompas.com, 2 Mei 2017, di artikel “Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah”, disampaikan bahwa “benih intoleransi muncul karena berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah… (dan) penanaman nilai agama yang eksklusif…”. Menggugah kesadaran Pemilihan ketua OSIS adalah kegiatan yang semestinya menjadi bahan pendidikan politik yang efektif. Di sekolah-sekolah yang tidak berbasis ajaran agama tertentu, semestinya pemilihan ketua OSIS menjadi ajang yang menggugah kesadaran akan kemajemukan dan toleransi. Adanya benih-benih intoleransi yang menyebar di sekolah semestinya membuat para guru meninjau kembali (model pembelajaran) pendidikan keagamaan di sekolah, selain pendidikan kewarganegaraan. Sudahkah itu menawarkan kesadaran untuk mencintai manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang sederajat dengannya? Atau malah menggiring siswa untuk mencintai agama semata? Nadirsyah Hosen dalam artikel berjudul “Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial” di laman Nahdlatul Ulama (14 September 2016) menyampaikan istilah “saleh ritual” dan “saleh sosial” yang dipopulerkan KH Ahmad Mustofa Bisri yang akrab disapa Gus Mus. Kesalehan ritual ditingkatkan dengan rajin dan tekun beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Kesalehan sosial dikembangkan dari relasi dengan orang lain dengan banyak berbuat amal dan kebaikan, salah satunya bertoleransi. Mendalami agama dan rajin beribadah itu penting, tetapi jadi akan kurang berarti bila dalam pergaulan di masyarakat seseorang tak bisa hidup berdampingan dengan penganut agama lain dengan bertoleransi. Guru yang menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa agama yang dianut seseorang belum tentu menjadikannya pemimpin yang lebih baik akan menumbuhkan pemahaman yang rasional-juga kritis dan ilmiah-pada siswa tentang toleransi dalam berpolitik. Pemahaman itulah yang nantinya akan memainkan peran besar bagi siswa untuk melihat, mencari tahu, dan bertanya tentang kualifikasi seorang (calon) pemimpin politik. Pengaruh dan pilihan Lingkungan pendidikan, tempat siswa menghabiskan waktu cukup banyak menjalin berbagai interaksi sosial, memainkan peran penting dalam pembentukan ideologi dan pemahaman politik. Kecenderungan sebagian kecil siswa yang menunjukkan sikap intoleransi dalam penelitian yang disampaikan di atas bisa menjadi kajian dalam psikologi sosial. Budiardjo (1989: 24) menyampaikan keterkaitan antara politik dan psikologi sosial. Psikologi sosial dapat memberikan pemahaman politik tentang “sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, asing, ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu”. Di sekolah, bagian dari kelompok masyarakat yang menyelenggarakan tugas pendidikan, bagaimanakah sikap guru terhadap ajaran-ajaran asing yang intoleran, yang juga berimbas pada pemahaman siswa tentang (calon) pemimpin politik yang ideal? Ketika guru sudah abai terhadap kebinekaan, yang notabene merupakan realitas bangsa Indonesia, maka ajarannya pun dapat menerbitkan sentimen tertentu terhadap orang yang berbeda suku atau agama. Dan, bukan hanya dalam ajaran, tetapi dalam ujaran dan berbagai interaksi lainnya di sekolah, pengaruh dari guru ke siswa pun dapat menyebar, membuat siswa terbiasa untuk berpikir dan bertindak seperti gurunya-seperti tulis Seneca tadi: “… teladan jalannya pendek dan efektif”. Agama memang mulia dan mengajarkan kebaikan. Akan tetapi, kita tak bisa menutup mata bahwa di berbagai tempat, kebencian pun dapat ditularkan lewat penafsiran terhadap ajaran agama yang keliru atau tak berimbang. Pada peringatan Hari Guru ini, baiklah para guru bersama-sama merenungkan kembali pola pendidikan yang berwawasan kebinekaan di Tanah Air ini. Keteladanan guru dalam memberikan ajaran dan perilaku yang toleran akan membuat para siswa menghargai perbedaan. ●

Belajar Toleransi dari Rumah Sakit

Belajar Toleransi dari Rumah Sakit Sidik Nugroho ;  Penulis Lepas dan Penikmat Film

                                                     DETIKNEWS, 08 Juni 2017

                                                           

April dan Mei lalu adalah bulan yang tak terlupakan. Pada bulan April, selama delapan hari saya berada di rumah sakit, menginap tiap malam, menjaga adik yang mengalami sakit gangguan pencernaan. Pada bulan Mei, selama lima hari saya kembali ke rumah sakit yang sama, bertugas malam menjaga bapak yang mengalami sakit komplikasi. Pada dua kesempatan itu kebetulan saya menjaga adik dan bapak saya di kelas yang sama, yaitu kelas dua yang satu kamarnya bisa diisi dua orang. Pada saat adik saya dirawat, ada pasien lain yang dirawat juga di kamar yang sama sejak beberapa hari sebelumnya. Pasien itu berasal dari Pengkang, sekitar dua puluh kilometer dari Pontianak. Bicaranya pelan, suka tersenyum. Pada saat bapak saya dirawat, ada dua pasien lain yang sekamar. Dua-duanya berasal dari Pontianak. Pasien pertama hanya sehari, pasien kedua masuk pada hari ketiga ayah saya dirawat dan masih dirawat setelah bapak saya pulang dari sana. Pada waktu-waktu itu—bahkan sampai sekarang—media sosial cukup 'ramai'. Aksi demonstrasi menyalakan lilin, membela ulama, sebutan 'kafir' dan 'pribumi', sering kali muncul di kronologi media sosial. Ketika menyimak berbagai kiriman teman dari ponsel, di kamar rumah sakit, tak jarang saya merasa hidup di dua dunia yang berbeda. Yang tak terlupakan adalah percakapan saya dengan pasien-pasien itu—juga keluarga mereka—tentang kenyamanan tidur dan beristirahat: lampu utama kami sepakati untuk dimatikan ketika tidur, hanya lampu dekat tempat mencuci tangan yang menyala; pintu kamar mandi dan pintu kamar akan selalu ditutup. Tak jarang, kami berbicara berbisik-bisik. Tujuannya jelas, agar pasien lain di kamar yang sama tidak terganggu. Para pasien dan keluarganya yang tidak saling kenal sebelumnya, kemudian berkenalan di rumah sakit, didorong oleh niat yang sama mendapatkan kesembuhan, secara otomatis mengembangkan toleransi. Apakah manusia memang lebih mudah bersikap toleran ketika tak berdaya, atau—kalau melihat dari perspektif keluarga pasien—dihadapkan pada ketidakberdayaan? Mungkin begitu. Alih-alih bersikap toleran, saya membayangkan, dua orang yang mungkin tidak saling kenal, sedang tidak sakit, dan berbeda haluan dalam berpolitik, lalu 'bertemu' di media sosial, mungkin akan 'bertengkar'. Saat sehat, tampaknya manusia memang lebih suka memaksakan kehendak, pikiran, atau gagasannya. Lalu lupa, bahwa dengan kesehatan tubuhnya, energi dan waktunya dihabiskan untuk—salah satunya—bertengkar habis-habisan di media sosial. Ya, saat kita sehat, seberapa sering kita mensyukuri kesehatan itu? Dalam sebuah film yang diangkat dari kisah nyata pernah dikisahkan orang-orang yang sulit sehat seperti sediakala, bahkan bisa dikatakan nyaris 'mati', dan suatu ketika, karena keajaiban, mereka sehat! Film Awakenings (sutradara Penny Marshall) mengisahkan perjuangan seorang dokter bernama Malcolm Sayer (Robin Williams) dalam menangani pasien gangguan syaraf akut (post-encephalitic). Dalam pekerjaannya dr. Sayer dibantu asisten bernama Eleanor Costello (Julia Kavner) yang setia, bekerja di Chronic Hospital di Bronx. Penyakit itu membuat orang yang mengalaminya sulit menggerakkan anggota tubuh dan perlu dibantu orang lain bila melakukan berbagai aktivitas. Kebanyakan, mereka yang menderitanya hanya bisa duduk diam di kursi roda. Gejalanya penyakit itu seperti parkinson, namun lebih parah. Suatu hari di musim panas pada 1969, kejaiban terjadi. Seorang kimiawan datang ke Chronic Hospital, dan di hadapan para dokter di sana ia mempresentasikan tentang kemungkinan kesembuhan penyakit itu dengan pemberian ramuan kimia bernama L-Dopa. Ramuan itu pun dicobakan pada Leonard Lowe (Robert De Niro). Keesokan harinya, setelah L-Dopa diberikan, Leonard sembuh. Ia melakukan apa yang paling suka dilakukannya sejak kecil: menulis namanya, Leonard. Obat pun diberikan kepada lima belas pasien lainnya, dan keajaiban terjadi: semuanya sembuh. Mereka menumpang bus, berjalan-jalan ke pantai, berdisko dan bernyanyi di sebuah tempat hiburan dengan riang. Itulah ekspresi daya hidup orang-orang yang sebelumnya 'mati' karena sakit yang mereka derita. Sayangnya, pengaruh L-Dopa hanya berlangsung selama musim panas 1969. Setelah itu mereka semua kembali seperti semula: hanya diam, duduk di atas kursi roda, menatap kosong. Sebelum film berakhir, dr. Sayer menyampaikan pidatonya, berkata, "Jiwa manusia lebih kuat daripada obat mana pun dan itulah yang perlu untuk terus dipelihara." Saat film berakhir, saya menyadari bahwa orang-orang 'mati' yang 'hidup' kembali itu memilih melakukan apa yang bagi mereka paling asyik, paling menggembirakan, dan paling mereka sukai. Itulah yang diabaikan orang-orang yang hidup sehat, yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tak signifikan menunjang kehidupan atau lebih membuat berbahagia. Termasuk saya. Sampai-sampai, saya pun belajar lagi tentang toleransi di rumah sakit, lalu belajar (lagi) mengutamakan hal-hal yang lebih perlu, mendesak, dan penting. Bahkan toleransi itu sendiri, dari sebuah buku diktat PPKn untuk SMA yang pernah saya gunakan untuk mengajar, artinya kurang lebih "kesediaan untuk membiarkan hal-hal yang berbeda dengan pendapat atau prinsip seseorang dalam masyarakat". Banyak peristiwa di negeri ini yang sedang dan akan terjadi yang memantik rasa penasaran kita, menggoda kita untuk ikut berpolemik dan berdebat, juga mengajak kita membuktikan mana yang benar dan salah. Kita seakan-akan ditantang untuk turut menjadi pakar dalam berbagai persoalan sosial, tapi mengabaikan yang lebih utama dan penting bagi kehidupan sendiri. Saat itulah kita perlu memilah dan memilih, mana yang perlu kita tanggapi atau abaikan. Mengutip kata-kata dr. Sayer, kita perlu memelihara jiwa kita dengan bersikap selektif dalam menanggapi berbagai isu dan kabar yang beredar. Toh kita sebenarnya menyadari, tak jarang kita hanya punya 'suara kecil' untuk membuat perubahan dalam hal-hal yang kita amati dan perhatikan. Toleransi, dengan demikian, menolong kita untuk membiarkannya, dan terus melanjutkan perjalanan kehidupan kita. ●

Pri dan Nonpri vs Toleransi

Pri dan Nonpri vs Toleransi Sidik Nugroho  ;   Novelis dan Guru yang belakangan suka membuat tulisan reflektif tentang pendidikan dan sosial; Novel terakhirnya Ninja dan Utusan Setan (Gramedia Pustaka Utama, Januari 2017)

                                                      DETIKNEWS, 29 Mei 2017

                                                           

Pada 10 Desember 1980, Prof. Dr. Hamka, Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kala itu mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan "gangguan serius terhadap stabilitas dan keamanan nasional". Dalam pernyataan itu ia menyebutkan bahwa gangguan itu adalah masalah warga negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa yang beberapa kali "mudah 'meletus' tanpa segera dapat diketahui latar belakangnya, tujuan pokoknya, maupun sasaran-sasaran yang terselubung di baliknya". Pernyataan itu diakhiri dengan keyakinan Hamka atas sikap umat Islam yang menganggap pembauran bukanlah sesuatu yang baru, pun "Islam tidak membeda-bedakan asal-usul, ras, maupun keturunan seseorang". Pernyataan Hamka itu termuat dalam buku bunga rampai pemikiran berjudul Nonpri di Mata Pribumi, disunting H. Junus Jahja, diterbitkan Yayasan Tunas Bangsa, Jakarta, 1991. Buku yang memuat berbagai pandangan tentang etnis Tionghoa itu diwarnai pemikiran lima puluh tokoh pribumi. Istilah 'pribumi' dan 'nonpribumi' (kadang disebut 'nonpri' saja) sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia yang pernah hidup pada saat Presiden Soeharto berkuasa, atau yang mempelajari sejarah. Pada zaman itu terjadi beberapa perlakuan diskriminatif terhadap warga nonpri yang notabene adalah Tionghoa. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono (alm.), yang tulisannya juga dimuat dalam bunga rampai itu, bersimpati kepada anak temannya keturunan Tionghoa yang susah bergaul dengan teman-temannya di sekolah, juga teman Tionghoa-nya yang lain yang KTP-nya diberi kode tertentu. Ia menyesal dan bertanya: "Mengapa masalah-masalah itu timbul pada teman-teman keturunan Cina? Kenapa tidak timbul pada teman-teman keturunan Arab yang juga keturunan asing?" Pendidikan Kebhinekaan Ada kisah yang hidup dalam ingatan banyak orang tentang seekor burung. Burung yang suka bernyanyi, tapi tak pandai membaca; burung yang suka terbang ke sana kemari, tapi tak mengenal tata krama. Burung itu ditangkap, dikandangkan, dididik oleh orang-orang yang ditunjuk raja, yaitu pandai emas, penulis naskah, dan pandai besi. Setelah melewati beberapa proses pemeliharaan dan pendidikan agar menjadi cerdas, burung itu tak berubah. Ke dalam tubuhnya bahkan dimasukkan lembar demi lembar buku yang disobek. Namun, burung itu tetap bodoh di mata raja—tak bisa membaca, tak mengenal tata krama. Sampai akhirnya ia mati. Menjelang akhir dikisahkan: "Raja mengelus burung itu. Burung itu tidak mengeluarkan suara, lemah ataupun keras. Hanya bunyi kering halaman-halaman buku yang dibalik-balik yang terdengar di perutnya". Itulah kisah The Parrot's Tale karya Rabindranath Tagore yang pertama kali terbit pada 1918. Oleh banyak kalangan, cerita itu dinilai memuat kritik dan ideologinya tentang pendidikan; bahwa pendidikan semestinya dikembangkan dari nilai-nilai dalam masyarakat, bukan pengaruh asing. Dengan kata lain, kearifan lokal dan budaya yang diwariskan leluhur pada masa lalu memegang peran penting sebagai dasar pengembangan pendidikan. Soewardi Soerjaningrat adalah pendiri Taman Siswa yang mempelajari karya-karya Tagore. Sosok yang akrab disebut Ki Hajar Dewantara itu memulai Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Ia membuat kurikulum sendiri, coraknya nasionalis dan universal. Perguruan itu terus bergerak dan melebarkan sayap pada tahun-tahun berikutnya, sekolah-sekolahnya berdiri di beberapa kota di Jawa dan Sumatra. Selain terpengaruh oleh pemikir pendidikan dari luar, kentalnya unsur kebatinan dalam gaya pendidikan Ki Hajar Dewantara juga terpengaruh Perkumpulan Selasa Kliwon. Perkumpulan yang dipimpin Pangeran Soeryamataram itu disebut sebagai penggagas berdirinya Taman Siswa. Dalam Asas-asas dan Dasar-dasar Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan "berkewajiban memelihara dan meneruskan dasar-dasar dan garis-garis hidup yang terdapat dalam tiap-tiap aliran kebatinan dan kemasyarakatan". Tujuannya "untuk mencapai keluhuran dan kehalusan hidup dan kehidupan menurut masing-masing aliran yang menuju ke arah adab kemanusiaan". Maraknya kebencian yang membawa-bawa etnis atau agama, juga masuk serta berkembangnya paham dan aliran-aliran dari luar yang intoleran, sudah sepatutnya menjadi bahan refleksi bersama. Kita memerlukan suatu pandangan yang nasionalis dan universal tentang kemanusiaan seperti pandangan Ki Hajar Dewantara—baik pribumi, maupun nonpribumi, keduanya sama-sama berhak tinggal di bumi. Pancadarma adalah lima dasar penting yang diletakkan Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa. Kelima asas itu adalah kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kodrat alam. Kelima asas itu, yang mirip dengan Pancasila, telah menyalakan semangat nasionalisme kaum muda yang dididiknya pada masa lalu. Bila ditelusuri dan digali lagi, perjuangan dan ajaran Ki Hajar Dewantara pun kini bisa berperan penting sebagai upaya mendidik batin. Itulah yang tampaknya terabaikan. Banyak guru dan sekolah yang mungkin lebih suka berlomba-lomba mencetak prestasi dan meraih piala; tapi lupa, di bangsa ini, hari demi hari, persoalan yang kerap datang menghampiri adalah luka-luka batin. Selain itu, radikalisme kian mewabah. Radikalisme mewabah tak hanya di sekolah, namun juga di tempat-tempat ibadah. Radikalisme, yang bertitik tolak dari ajaran-ajaran aliran agama dari luar, yang tak bercirikan semangat nasionalisme, kini dipelajari banyak kalangan. Paham-paham itu bersifat intoleran, tak sesuai Pancasila, dan berpotensi merusak kebinekaan di Indonesia. Dimulai dari Keluarga Toleransi bukan barang baru, dibutuhkan manusia sejak zaman dahulu. Perbedaan bahasa adalah satu di antara banyak perbedaan lain yang tak terelakkan ketika manusia makin memenuhi bumi. Kehidupan di bumi, tempat kaki berpijak, akan menjadi indah jika kita menerima orang lain apa adanya. Tidak perlu ada keangkuhan yang membuat kita tercerai-berai. Di mana ada keangkuhan, segala perbedaan jadi tak indah, hanya membuat resah. Keresahan, kebencian, dan ketakutan akibat perbedaan dapat muncul atau justru ditepis dari dalam keluarga. Film A Time to Kill (1989) yang diangkat dari novel John Grisham menyoroti keadilan yang timpang karena perbedaan ras. Film yang novelnya diilhami novel legendaris To Kill a Mockingbird karya Harper Lee itu mengajak merenungi bahwa rasisme dimulai dari keluarga, lalu merangkak ke dalam suatu masyarakat yang terbiasa hidup homogen. Jikalau sebuah keluarga kulit putih menanamkan pada anak di keluarga itu bahwa orang kulit hitam sama dengan hewan, si anak akan butuh waktu lama menghapus pemikiran itu. Dengan banyaknya isu ras dan agama yang dimainkan dalam politik, dan seringnya politik dibahas dalam kehidupan sehari-hari, masihkah orangtua peduli untuk mengembangkan sikap toleran dalam keluarga? Sikap toleran juga akan menjadi kunci bagi terciptanya kehidupan politik yang sehat. Pertarungan dalam politik jadi akan lebih menarik manakala yang dipertentangkan adalah perspektif para kandidat dalam mengelola kebijakan publik, pelayanan masyarakat, atau isu-isu lainnya. Isu ras dan agama, di mana saja, lebih sering memecah-belah. Isu ras dan agama yang bertujuan menerbitkan kebencian pada salah satu pihak tidak akan menarik bagi publik yang memahami bahwa napas utama politik adalah pertarungan kepentingan. Pada akhirnya, sikap toleran akan membuat seseorang memandang orang lain sama seperti ia memandang dirinya sendiri. Oei Seng Hat adalah nama teman penyair Sitor Situmorang yang ia tulis dalam puisinya Untuk Ivana dan Tan Joe Hoek. Dalam puisi itu, sang penyair menulis sudah mengenal Oei selama hampir lima puluh tahun di Tanah Batak. Sahabat masa kecilnya itu kemudian menjadi anggota marga Napitupulu, tapi tak mengubah nama dengan mengikutkan nama marga. Lingkungan yang multikultural di keluarga dan masyarakat membuat sang penyair hidup dalam sikap toleran. Sebuah bait puisi itu kiranya menjadi renungan bersama: Kini kita punya marga yang tunggal Marga Indonesia kesatuan dihibahkan oleh sejarah pengabdian tak kenal warna, tak kenal darah   ●