Baliho, Pandemi, dan Mimpi Politisi Lely Arrianie ;  Dosen Komunikasi Politik Universitas Nasional, Presidium Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI) dan Dewan Pakar ISKI

SINDONEWS, 19 Agustus 2021

 

 

                                                           

RUANG publik Kota Jakarta dan hampir seluruh kota di Indonesia tiba-tiba dipenuhi baliho berukuran besar. Baliho tersebut memuat gambar orang-orang yang sebenarnya telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Akibat baliho tersebut terjadilah kekacauan persepsi seketika. Pertanyaan pun mengemuka, apa maksud di balik pemasangan baliho tersebut?   Di tengah situasi pandemi dan kepanikan rakyat yang kekurangan oksigen, kehilangan mata pencaharian, atau yang berduka karena kepergian orang-orang tercinta untuk selamanya, perhatian kita harus tersita ke baliho bergambar wajah orang-orang yang sebenarnya tidak begitu penting mempromosikan diri lagi karena sudah nyata dikenal dan punya kuasa.   Pertanyaan apa maksud dari pemasangan baliho tersebut tentu akan dengan mudah dijawab oleh elite partai yang wajah tokohnya terpampang di baliho. Mereka akan mengatakan bahwa ini sudah direncanakan sejak lama, sudah agenda yang tidak bisa diubah , atau dengan banyak alasan lain yang sebenarnya juga bisa dijawab masyarakat dengan membalikkan argumen yang mereka ketengahkan.   Namun, yang sulit dibantah adalah baliho tersebut adalah ajang promosi diri para elite untuk menuju panggung kekuasaan pada 2024. Persepsi itu melekat di benak hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini. Lalu pertanyaannya, efektifkah baliho-baliho tersebut dalam upaya meraih dukungan atau suara publik?   Pandemi dan Promosi Diri   Baliho memang merupakan salah satu sarana komunikasi pemasaran dan "menjual diri" secara politik, di mana partai dan atau politisi berusaha untuk menginformasikan, mengingatkan, membujuk baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk politik yang mereka jual. Hal ini pernah diingatkan oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009) bahwa sebenarnya ada banyak strategi yang bisa dilakukan untuk mempromosikan diri, terutama dari segi push, pass, dan full marketing.   Anggaplah politisi yang ingin dijual merupakan produk unggulan partai. Jika demikian partai seharusnya lebih memilih posisi dominan pada kesadaran akan merek partai yang melekat pada politisi tersebut. Jadi yang hendak dibangun adalah loyalitas pada merek partai bukan politisinya. Artinya, di tengah situasi pandemi ini yang bergerak seharusnya adalahpartai dengan berbagai aktivitas kemanusiaan yang bersifat altruisme. Bukan malah menjejali benak masyarakat dan konstituen dengan gambar wajah politisi yang notabene tidak ada korelasi langsung dengan aktivitas kemanusiaan untuk menaikkan branding image partai.   Partai punya peran relevan jika ingin memfungsikan sistem push marketing ini di tengah pandemi. Caranya, dengan memaksimalkan konversi aktivitas sosial dan kemanusiaan partai untuk sampai pada audiens yang tidak terjangkau program bantuan pemerintah, baik pemberian sembako, vaksinasi gratis, maupun bantuan peralatan medis. Semua bantuan itu bisa dikemas dengan simbol bergambar “merek” partai maupun politisi yang akan dijual. Meski hal ini juga rawan kritik, namun jauh akan lebih terukur derajat keberpihakan partai dan politisinya pada masyarakat, ketimbang menghamburkan uang untuk membuat dan memajang wajah di baliho yang nilainya bisa digunakan dalam membantu ribuan orang yang terdampak pandemi.   Sedangkan jalur pemasaran politik yang pull, juga sangat penting dikelola partai, terutama terhadap konstituen lama yang sudah teruji kesetiaannya. Jadi, untuk daerah-daerah yang sebenarnya menjadi basis partai, justru baliho sangat tidak penting, apalagi jika daerah tersebut masuk daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.   Ibarat promosi dagang, wajah politisi di baliho yang sudah terkenal tidak memberikan efek apapun jika yang dikejar adalah elektabilitas. Baliho hanya salah satu ajang promosi diri secara politik, sementara ajang promosi lain justru lebih dominan pengaruhnya untuk mengangkat elektabilitas politik dari politisi partai tersebut. Jangan karena ingin mendongkrak elektabilitas, lalu meniadakan empati dan simpati terhadap masyarakat, terutama yang terdampak pandemi, dengan memajang wajah gembira di baliho yang bertebaran di tepi jalanan. Baliho adalah produk politik bernilai mahal, padahal biaya itu bisa saja digunakan untuk menyumbang masyarakat yang terdampak pandemi.   Saran ketiga dari Khotler dan Kevin tentang pass marketing, yakni partai yang ingin menjual produk politiknya bisa saja melakukan upaya charity in community, misalnya. Mereka bisa memanfaatkan basis massa di ranting-ranting partai di berbagai pelosok sebagai ujung tombak dengan program-program sensitif pandemi. Sehingga, tanpa baliho pun nama-nama elite yang digaungkan dalam program itu bisa "dibisikkan" langsung ke masyarakat yang ingin diminta suaranya, terutama kelak jika hajat politik digelar di kemudian hari. Penggabungan national sponsorship dan local sponsorship akan jauh lebih efektif ketimbang memajang baliho yang akan lapuk diterpa hujan dan lekang diserang panas.   Mimpi Politisi   Meski tahun ini “baru” 2021 dan masih tersisa tiga tahun lagi sebelum digelarnya ajang pemilihan presiden (pilpres), tapi bagi partai dan politisinya tahun ini justru “sudah” 2021. Kata “baru” dan “sudah” memiliki arti yang berbeda dalam persepsi partai dan politisinya dibandingkan dengan persepsi masyarakat secara keseluruhan.   Karena bagi masyarakat ini “baru” 2021, maka seharusnya politisi mau mengubur mimpinya sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki arena kontestasi Pilpres 2024. Mereka harus lebih peka pada kehidupan masyarakat, terutama yang terdampak pandemi. Naluri dan hasrat politik hendaknya menyingkir sejenak, beralih dengan tindakan altruisme dan kemanusiaan yang bisa mengangkat kehidupan rakyat yang kelak akan dibutuhkan suaranya oleh partai dan politisi itu.   Namun, kenyataan berbeda karena bagi partai dan politisi kata “sudah” juga berarti tibanya mimpi untuk meraih dan menduduki kekuasaan yang seolah tidak boleh beralih kesempatannya kepada orang lain. Ibatat teori peran, mengapa ia diributkan, karena ia diperebutkan.   Mimpi politisi akan kekuasaan ibarat mur dan baut, dua hal yang sulit dipisahkan. Jika dipisah akan membuat partai tidak berfungsi. Oleh karena itu kebanyakan partai dan politisinya tega-tega saja melupakan fenomena dan masalah sosial, ekonomi, bahkan politik di sekitarnya, yang penting mimpi politiknya terealisasikan.   Partai memang punya kuasa untuk mengatur, merencanakan, mengelola dan mengaplikasikan pesan politiknya kepada masyarakat. Tapi partai seharusnya juga punya kuasa untuk berperan memanusiakan calon pemilihnya yang kelak di kemudian hari dibutuhkan suaranya oleh partai, baik untuk pemilihan calon di legislatif maupun di eksekutif. Tapi sekali lagi, bukan karena baliho masyarakat memilihnya. ●     Sumber :  https://nasional.sindonews.com/read/515266/18/baliho-pandemi-dan-mimpi-politisi-1629342480

 

 

Prahara Partai Demokrat  Lely Arrianie ;  Dosen Komunikasi Politik Universitas Nasional, Presidium Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI), dan Dewan Pakar ISKI

                                                    SINDONEWS, 09 Maret 2021

 

 

                                                           

Akhirnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat benar benar dilaksanakan. Mereka memilih Sumatera Utara sebagai tempat berkongres. Hasil KLB kemudian mengukuhkan Moeldoko sebagai ketua umum, sungguh sebuah anti klimak yang tidak diduga, bahwa KLB Partai Demokrat bisa digelar secepat itu.   Sinyalemen beberapa tokoh pendiri partai akan menggelar kongres memang begitu kuat, namun tidak terdeteksi waktunya begitu dekat dengan isu kudeta yang ramai dibicarakan. Isu kudeta yang juga dikaitkan dengan pertemuan Moeldoko dengan beberapa tokoh partai yang kemudian dipecat oleh ketua umum hasil Kongres Jakarta.   Dengan suara bergetar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan kemarahan dan kekecewaannya, terutama terhadap ketua umum terpilih di KLB itu, Moeldoko . SBY bahkan harus mengulik kembali kisah lama Moeldoko saat SBY memberi kepercayan atas beberapa jabatan Moeldoko. Kekecewaan itu tidak mengubah posititioning sebagai ketua umum terpilih di KLB Partai Demokrat.   Kepemimpinan yang Lemah   Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Kongres ke V Partai Demokrat di JCC Senayan pada 14 Maret 2020 dengan dukungan 93% suara dari DPD maupun DPC. AHY adalah pemimpin kelima di partai berlambang Mercy itu.   Ia seharusnya memimpin Partai Demokrat dari 2020 sampai dengan 2025. Sebelumnya ada Subur Budhisantoso (2001-2005), Hadi Utomo (2005-2010), Anas Urbaningrum (2010-2013) dan SBY (2013-2020).   Belum setahun AHY memimpin, prahara di partai yang dipimpinnya tiba-tiba meruak. AHY melakukan konferensi pers tentang kepemimpinannya yang tengah digoyang. Tak tanggung tanggung, AHY mengumumkan keterlibatan orang dekat Presiden Jokowi, yakni Moeldoko yang notabene adalah Kepala Staf Presiden. AHY bahkan harus berkirim surat ke istana , namun tidak direspons.   Pascakonferensi pers yang dilakukan AHY , tokoh-tokoh senior partai merespons dengan melakukan konperensi pers juga, dugaan pertemuan tersembunyi yang oleh Moeldoko dikatakan sekadar “ngopi bareng,” ternyata disikapi tokoh senior partai lebih dari sekedar ngopi. Mereka ingin mendukung dan mengusung Moeldoko utk menggantikan AHY. Partaipun makin beriak, beberapa tokoh senior dipecat secara tidak hormat dari partai.   Pemecatan itupun berdampak hukum. Marzuki Ali melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan terhadap Partai Demokrat . Di sela-sela gugatan, KLB pun berlangsung. Marzuki Ali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina di KLB itu.   Hasil KLB itupun membunyikan genderang perang antara kepemimpinan di Partai Demokrat hasil Kongres Jakarta dengan hasil KLB Sumut. Tokoh dari kedua versi kepemimpinan berdebat di media sosial dan media mainstream. Ada hal lain yang bisa dibaca, bahwa ada pola relasi dalam kepemiminan yang lemah, AHY adalah figur utama dibalik kepemimpinan yang lemah itu.   Keterpilihan AHY sebagai ketua umum di Kongres V Partai Demokrat, disinyalir tidak lepas dari posisinya sebagai anak SBY. AHY dianggap mentah secara politik, tapi ia seolah “dipaksa” tanpa melalui proses meretrokasi, dibandingkan anak SBY lainnya, Ibas yang sudah lebih dulu berkiprah di politik, bahkan pernah menjadi ketua fraksi partai Demokrat di DPR.   Kepemimpinan yang lemah, yang bersandar pada relasi patron-klien, tidak mampu merangkul semua komponen partai, ditambah hilangnya kekuasaan dan kharisme ”patron” nya yakni SBY, menyebabkan AHY seperti kehilangan kepercayaan dari sebagian anggota partai. Terutama yang menganggap bahwa AHY tidak boleh serta merta mendapatkan kekuasaan karena ia adalah anak SBY, melainkan ia harus menjadi pribadi politik yang matang dan teruji lebih dulu.   Prahara yang terjadi di Partai Demokrat menunjukkan bahwa AHY tidak mampu mengelola kisruh internal yang akhirnya meruak ke eksternal, bahkan menjungkirbalikkan kekuasaannya di partai. Meski harus diuji lagi melalui serangkaian proses hukum dan politik misalnya melalui PTUN atau Kemenkumham, apakah AHY benar benar akan lengser dari kepemimpinnya.   Komedi dan Tragedi dalam Politik   Politik itu adalah komedi bila dilihat dari jauh dan adalah tragedi bila dilihat dari dekat, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, mereka yang berkecimpung di panggung politik sulit diharapkan memegang teguh “ etika politik” pada saat syahwat politik mereka tengah bergelora.   Moeldoko yang terpilih menjadi ketua umum versi KLB ramai menjadi perbincangan warganet. Tentu saja pro dan kontra bermunculan menyikapi keputusannya menerima pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Satu hal yang bisa dibaca dari kesediaanya dicalonkan, disamping sinyalemen kekuasaan politik ke depan, tentu saja adalah tantangan dan prejudice politik yang telah diterimanya pascapertemuan dengan beberapa tokoh Partai Demokrat yang dikatannya sekadar “ngopi” tersebut,   Moeldoko pernah menyatakan agar ia jangan ‘ditekan”. Saat ia menyatakan jangan ditekan, menunjukkan betapa ia justru bisa membalikkan tuduhan itu menjadi kenyataan. Akhirnya kenyataan itu menjadi tragedi di Partai Demokrat . Menjadi komedi bagi penikmat politik pertunjukan mereka. Atau menjadi komedi juga bagi para peserta KLB yang merasa sukses menjalankan rencananya.   Kubu AHY maupun Moeldoko harus sama-sama bergerilya untuk membuktikan kepada publik, mana kepemimpinan yang akan diakui oleh negara. Prahara ini telah merugikan Partai Demokrat secara umum, khususnya kader-kader partai. Masyarakat juga melihatnya dari berbagai sisi, baik sisi kepentingan politik maupun dari sisi etika komunikasi politik orang orang yang terlibat dalam prahara ini.   Di antara berbagai sisi yang bisa diamati dengan mata telanjang, muncul pertanyaan besar tentang prahara di Partai Demokrat , apakah secara “deontologis” etika komunikasi politik, nilai dari suatu tindakan tidak dilihat dari tercapainya tujuan, namun dari niat baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Pertanyaannya, bisakah kehadiran Moeldoko yang merasuk ke Partai Demokrat memiliki niat baik itu?   Karena itu dalam perspektif etika komunikasi politik dikenal juga istilah etika “teologis” bahwa, meskipun manusia memiliki niat baik dalam bertindak, tetap saja harus diiringi dengan tujuan akhir yang baik juga. Sebagai aset bangsa, semoga Partai Demokrat bisa menyelesaikan prahara dengan cara yang elegan dan terhormat. ●

 

Dari Menyerang Lalu Menyeberang

Oleh : Lely Arrianie ; Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu, Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta
MEDIA INDONESIAPada: Jumat, 05 Jul 2019, 03:40 WIB

MINGGU (30/6) akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024. Penetapan itu mengakhiri silang sengketa perolehan hasil perhitungan suara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputuskan pada Kamis (27/6). 

Raibnya Etik dalam Politik Pertunjukan

Raibnya Etik dalam Politik Pertunjukan Lely Arrianie  ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta

                                              MEDIA INDONESIA, 05 April 2018

                                                           

DI Pilkada 2018 ini dan menjelang Pileg dan Pilpres 2019, penggunaan komunikasi massa di berbagai arena politik kian 'bising'. Politik pertunjukan (performance politics) untuk melempar isu ke publik kian disambut perdebatan, digoreng massa di media sosial, dan para elite menggunjingnya. Bukan untuk dirundingkan dan diselesaikan, melainkan malah mempertegas siapa dan mengapa mereka mementaskan pertunjukan politik itu. Yang bahkan untuk sekadar menguji apresiasi publik barangkali, untuk satu pertanyaan, layakkah ia menjadi bagian dari kontestan politik kekuasaan yang akan ditentukan di tahun ini juga. Citra tanpa etika Melubernya informasi publik terutama yang menggelinjang di media sosial tampak begitu terstruktur. Para elite pemburu kekuasaan dan pendukung militan seolah begitu berjuang memaksimalkan ceruk-ceruk dukungan di media sosial dalam berbagai bentuk. Memviralkan, menjadikannya trending topic sementara media mainstream telah mengalami pergeseran dalam mengelola isu. Jika sebelumnya apa yang menjadi trending topic di media mainstream-lah yang menjadi dasar komunikasi massa di media sosial, kini, apa yang menjadi trending topic di media sosial, justru yang dijadikan isu yang diangkat di media mainstream. Pergeseran itu menyebabkan para pelakon politik dalam politik pertunjukannya semakin 'seenaknya' melempar isu politik dengan maksud juga untuk memaksimalkan liputan media yang menguntungkannya agar dianggap 'bercitra'. Ia akan diuntungkan dalam dua sisi, yakni citra pribadinya sebagai pelaku politik dan citra organisasi partainya. Padahal, jika diselisik dari pendekatan perilaku politik politisi modern, apalagi jika mengaku sebagai negarawan, elite politik itu tidak hanya dilihat berdasarkan perkataan dan perbuatannya, tetapi juga berdasarkan 'cara ia mengatakan' dan 'bagaimana ia melakukannya'. Sebulan terakhir dan berbulan-bulan ke depan kita akan menyaksikan diksi-diksi yang menyesatkan citra itu. Para elite yang bahkan sebelumnya menganggap dirinya negarawan akan melupakan kapasitas dirinya untuk pentas dalam impression management politiknya di panggung politik. Tidak penting baginya masyarakat menilai tentang bagaimana cara ia mengatakan dan melakukannya. Yang penting baginya ialah tentang mengapa dan siapa dirinya yang mengatakan itu. Tidak juga penting baginya untuk ‘bercitra' bagi pembelajaran sosial politik publik, yang penting bagaimana ia memenangi hati pendukung militan yang mengidolakannya meski ia mengemas citra tanpa etika, mengumbar syahwat kebencian dan hoaks serta memprovokasi massa untuk menebar ancaman dengan cara berantai di media sosial dan media massa. Padahal, di saat media massa dan media sosial demikian dominan, pertimbangan 'gaya komunikasi yang lebih beretika' seharusnya dianggap penting bagi proses politik. Bahkan sejak pemimpin dunia sekelas George Washingtonpun butuh cara 'sadar' menyajikan 'citra' ke hadapan konstituennya. Bukan karena kalap 'tidak sadar' dan panik sehingga memilih kosakata politik yang alih-alih membangkitkan citra, malah kemudian menuai 'pro dan kontra'. Brendan dan Bruce (1990) menarik kita untuk menemukan benang merah perdebatan massa tentang provokasi diksi elite yang makin mencemaskan. Ada yang menuduh, mengancam, mendiskreditkan, bahkan memaki dan memfitnah. 'Citra memberi arti penting bagi ciri pembeda, kepribadian menjadi cara yang lebih penting bagi pemilih untuk menentukan kredibilitas'. Karena itu, tidak penting sesungguhnya tentang siapa mengatakan apa, yang lebih penting adalah bagaimana cara ia mengatakan dan melakukannya dan 'cara' elite mengomunikasikan komunikasi politiknya telah kehilangan keadaban. Etika seolah raib dan tercerabut dari akar budaya politik yang diajarkan para pendiri bangsa ini. Modal kultural Para pelaku politik dominan seharusnya memiliki apa yang dinamakan kredibilitas dan otoritas. Namun, kita tidak boleh tersinggung jika Philip Schlesinger meminjam Goldenberg (1984) yang mengatakan rata-rata mereka tidak memiliki kuasa definisional, yang ada ialah 'definisi utama' yang menegaskan pola akses media yang terstruktur, termasuk kuasa untuk menentukan isu yang bisa diangkat melalui akses tersebut. Elite politik kemudian menjadi tidak lagi elite ketika ia merugikan kelompok masyarakat kebanyakan dengan argumentasi politiknya. Ia sekadar mengekalkan alibinya, tetapi ia sesungguhnya tidak memiliki modal kultural dan bagi pendukungnya itu tidaklah penting. Kehilangan modal kultural dalam berkomunikasi politik lazim dilakukan pihak oposisi dan kelompok subordinat ketika mereka menjelaskan realitas sosial di media massa. Terutama pada saat data dan fakta relatif langka mereka dapatkan, Stuart Hall (1978) menegaskan itu sebagai problematik marxis. Pilihan mereka adalah mengemukakannya dengan cara 'vulgar' dan dengan materialisme yang kasar. Kelompok elite seolah berhak menjadi pendefinisi utama, sementara para jurnalis juga cenderung memilih tempat yang 'bias' terhadap mereka. Wacana media terhadap berbagai persoalan politik kalah oleh wacana publik yang diviralkan di media sosial. Para pemburu kekuasaan seperti biasa-biasa saja ketika ia dengan sadar membuang jauh-jauh modal kulturalnya dalam melakukan komunikasi politik. Tidak lain dan tidak bukan, untuk satu hal, yang begitu diributkan dan diperebutkan, yakni 'kekuasaan'. ●

Konstruksi Realitas Setya Novanto

Konstruksi Realitas Setya Novanto Lely Arrianie ;  Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta

                                          MEDIA INDONESIA, 28 November 2017

                                                           

BEGITU gegap gempitanya respon publik terhadap kecelakaan yang dialami Setya Novanto beberapa waktu lalu. Sehingga, alih-alih merasa iba, publik malah menciptakan 'meme' dan postingan yang menggelikan, bahkan memperolok keadaan yang dialami Setya Novanto, dengan #Save tiang listrik dan bakpau. Cukup untuk menyatakan, betapa kemarahan publik yang tidak lagi bisa diungkapkan dengan emosi dan kata-kata, dimanifestasikan dengan simbol yang justru tidak menempatkan Setya Novanto sebagai korban, melainkan Setya Novantolah yang menganiaya tiang listrik dan bakpau menjadi bagian dari cerita dan pernak-pernik kejadian yang didramatisir pengacaranya. Fenomena ini tidak bisa dibaca sebagai respons sesaat dalam melihat respons publik terhadap apa yang dialaminya. Bolak balik berhadapan dengan persoalan hukum, mulai kasus 'papa minta saham'. Kata 'papa minta saham' itu sendiri bagian gaya bertutur berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengonstruksi realitas seorang Setya Novanto. Bahkan saat dia mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutus apakah ia bersalah, juga dianggap sebagai cara Setya Novanto mengonstruksi realitas, berkelit atas kasus itu. Dari sana muncul asumsi publik, bahwa dia adalah sosok yang licin dan sakti. Itu juga merupakan cara publik untuk mengonstruksi realitas sosok Setya Novanto. Konstruksi realitas Berger dan Luckmann mentahbiskan bahwa ‘Manusia adalah makhluk konservatif yang memiliki kecenderungan meripitasi tindakan dan cenderung mencari keselarasan dan keamanan dalam hidup'. Dengan demikian, tiap realitas dianggap sebagai proses institusionalisasi, legitimasi, dan sosialisasi. Setya Novanto ialah simbol yang dalam realitasnya ialah pemimpin sebuah organisasi parpol besar (Golkar) dan sekaligus pemimpin sebuah lembaga tinggi negara yaitu DPR. Segala pola aturan atas peran yang dimainkannya harus dapat memenuhi kebutuhan kolektif, itu yang dinamakan institusionalisasi. Di sisi lain institusionalisasi itu dilegitimasi dan dijustifikasi dengan seluruh penjelasan logis sehingga legitimasi itu dapat mengekalkan dan mengamankan institusi. Sebaliknya, institusi dipertahankan dengan sosialisasi kepada segenap masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan institusi. Apakah yang dilakukan, dan harus dipertanggungjawabkan Setya Novanto itu merupakan konstruksi realitas atas proses institusionalisasi, legitimasi dan sosialisasi? Itu tampaknya tidak. Apa yang dialami Setya Novanto sehingga harus berhadapan dengan hukum, merupakan persoalan pribadi, bukan organisasi atau kelembagaan. Bukan persoalan Golkar dan bukan persoalan DPR. Tetapi, mengapa dengan sangat piawai Setya Novanto menempatkan semua persoalan itu seolah menjadi bagian dari persoalan organisasi sekaligus kelembagaan. Pada organisasi dan lembaga yang hampir semua komponen individu pelakunya bahkan tak mampu bersuara mengonstruksi balik realitas yang dihadirkan Setya Novanto. Meski ia menggerogoti citra organisasi dan lembaga perwakilan rakyat kebanyakan yang mencemooh dan memperoloknya. Realitas itu bersifat subjektif kata Weber, tapi objektif menurut Durcheim, dan realitas itu sekadar simbolik kata Goerge Herbert Mead. Tapi, realitas bisa bersifat intersubjektif, kata Berger Luckmann. Semua perspektif itu bisa digunakan untuk melihat konstruksi realitas atas Setya Novanto, baik untuk melihat bagaimana konsep internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Ketiga konsep itu merupakan dialektika simultan untuk melihat hubungan individu dengan masyarakat, saat individu membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk individu. Pada saat eksternalisasi, ia menjalani sejumlah tindakan yang berulang-ulang, kesadaran logis manusia melihat dan merumuskannya sebagai fakta yang seharusnya diatur kaidah tertentu. Artinya apa pun alasannya, Setya Novanto tidak boleh menghindar dari hukum, apalagi menyiasati dengan perilaku tidak terhormat. Berpura-pura, entah berpura-pura sakit, luka, atau bahkan benjol sebesar bakpau. Dan semua perilaku itu justru menempatkannya dalam realitas semu sebagai pribadi pemimpin yang seharusnya dihormati, tapi tidak bisa menempatkan diri dengan cara terhormat. Dramaturgi Tiba-tiba tiang listik, bakpau, dan Fortuner mendadak selebritas, bahkan media mainstream dan sosial menjadikannya sebagai topik bahasan. Setya Novantolah yang menjadi tokoh utama dalam drama tiang listrik serta bakpau itu. Menjadi masalah utama di balik hiruk pikuk candaan publik atas objek tersebut. Dramaturgi diperkenalkan Erving Goffman melalui karyanya, The presentation of Self in Everyday life. Goffman memperkenalkan berbagai strategi yang bisa digunakan individu untuk memperoleh kepercayaan publik atas peran sosialnya. Sebab, biasanya masalah yang dihadapi individu ialah bagaimana mengontrol kesan yang diberikan orang lain pada dirinya, dan bagaimana ia mengontrol pesan atas orang lain dalam hubungan sosialnya. Oleh sebab itulah, tiap individu biasanya berusaha mengontrol penampilan, keadaan fisik saat mereka memainkan perannya. Serta perilaku peran yang aktual lengkap dengan gerak dan isyarat. Setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-E oleh KPK setelah tiga kali mangkir dalam panggilan sebagai saksi oleh KPK, lalu ia menghilang saat dijemput KPK, berlanjut dengan penetapannya sebagai DPO, tiba-tiba publik dikejutkan beredarnya berita dan foto Setya Novanto yang terbaring di RS, diinfus, dan diperban keningnya. Tidak selesai di sana, pengacara Setya Novanto dengan cerdas mendramatisasi peristiwa yang menyebabkan Setya Novanto harus masuk RS dan diperban itu. Dramatisme itu meluncur lewat kata bombastis sang pengacara: “Keadaannya sangat parah. Kalau melihat kerusakan mobilnya pasti orang berpikir sudah lewat, dan keningnya benjol segede bakpau." Penjelasan itu memiliki sifat dramaturgi, semua bentuk perilaku baik perilaku pengacara maupun perilaku Setya Novanto, mempunyai implikasi yang potensial terhadap konsep diri yang dikonstruksi masyarakat terhadap pelakon yang terlibat di dalamnya. Dan benar saja, dalam hitungan detik ratusan meme di media sosial menyeruak dan mendiskreditkan peristiwa itu. Lucunya yang dikasihani bukan Setya Novanto, melainkan tiang listrik dan bakpau. Pada tahap ini, Setya Novanto mengalami kesulitan menampilkan konsep diri yang diidealkan sedemikian rupa. Dengan dan atas bantuan pengacara sekaliber apa pun, konstruksi realitas atas Setya Novanto sudah sulit dikembalikan untuk diidealkan secara khusus. Pengacara seolah mengambil peran Setya Novanto untuk menjelaskan betapa sakitnya Setya Novanto. Sebagai Individu yang mengambil peran orang lain, pengacara Setya Novanto menempatkan dirinya sebagai objek menurut perspektif orang lain. Padahal dalam banyak teori perilaku, individu bukanlah pemantul pasif terhadap pandangan dan penilaian orang lain yang bersifat sementara. Interpretasi terhadap tiang listrik yang menjadi tempat selfie masyarakat dengan karangan bunga yang dipajang di bawahnya, menggambarkan reaksi yang tidak bisa dianggap sepi. Ada masalah dalam identitas peran Setya Novanto, dan tiang listrik serta bakpau menjadi bagian dari cara masyarakat mengonstruksi realitas itu. Realitas Papa Setya Novanto. ●

Bising Komunikasi Jelang Pilkada DKI Lely Arrianie ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta

                                                   KORAN SINDO, 18 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Suhu politik di DKI sedang memasuki turbulensi disebabkan masih gamangnya partai politik melirik siapa calon penantang petahana yang pantas diusung. Hal itu menyebabkan isu apa pun tentang petahana menjadi seksi, menjadi trending topic media sosial, yang seolah bisa mengalahkan isu terorisme, korupsi, dan amburadulnya kerja para politisi. Arus komunikasi politik di DKI pun serta-merta jauh lebih bising seirama isu reklamasi. Aroma politik menyusup ke bilikbilik kekuasaan yang tengah menunggu penentuan, tentang siapa saja nama yang akan bersiap masuk dalam arena pertandingan pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Para komunikator profesional dan politisi, aktivis, jurnalis peliput siaran politik, serta- merta mengejar isu ini sebagai bagian untuk menata komentar politik yang menempatkan mereka untuk berdiri di antara banyak kepentingan politik yang dipersiapkan untuk menyambut Pilkada 2017 mendatang. Serta-merta pertarungan argumentasi antara yang pro dan kontra bermunculan di media (terutama media sosial). Sambil berdiskusi dengan mahasiswa saya yang juga seorang penggiat media, dia mengatakan, “Sepertinya apa yang terjadi di DKI sedikit banyak punya analogi dengan apa yang dikatakan Chomsky ya bu ?” Analogi yang dimaksud bisa menjadi perumpamaan itu adalah apa yang menjadi bagian dari yang pernah dikaji Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent tentang keterlibatan negara adikuasa dengan dalih menegakkan demokrasi. Kelompok pendukung dianggap sebagai teman sementara yang tidak dilabeli sebagai axis of evil . Mesin Komunikasi Akhir-akhir ini rasanya kita cukup prihatin pada persuasi yang sublimasi seperti yang pernah ditemukan oleh Vance Packard melalui karya Hidden Persuaders. Betapa Packard menyingkap tabir kekuatan yang begitu potensial dari media untuk mengendalikan rakyat dan memasuki pikiran orang yang sedang istirahat dan tidak sadar, sehingga tidak terkendalikan oleh kemauan maupun pemahaman yang terbuka dari individu yang bersangkutan. Saat ini pembelahan itu sangat kentara. Siapa pun orang yang ada pada posisi mengkritik Ahok maka kelompok haters Ahok akan memujanya. Sementara mereka ini bagi komunitas lovers tentu saja akan dinilai sebagai axis of evil. Dan dua-duanya tentu saja berjuang mencari pembenaran lewat media yang disebut Packard, terutama media sosial, siapa pun yang memiliki alur dan akses yang lebih besar terhadap media, maka kelompok itulah pemenangnya. Meski kemenangan itu sekedar “semu”, mindset publik juga dipengaruhi melalui penyesatan informasi. Karena itu dengan kritis Van Dijk selalu mengingatkan: “Akses dan kekuasaan yang besar bisa mengarahkan wacana ke arah mana saja, informasi bisa menjadi misinformasi dan disinformasi”. Dunia media seperti ditangkap dengan kesadaran yang rendah, pragmatisme awak media disambut manis oleh pragmatisme pembaca dan pendengar. Padahal, sifat komunikasi bermedia dan terutama media sosial, efeknya jelas lebih dimungkinkan dari informasi yang disebarkan. Tetapi karena pragmatisme dan kecerdasan tidak paralel, maka jadilah semua informasi itu dimakan mentah-mentah. Alhasil, kebingungan informasi dan penyesatan fakta itu justru terlahir dari pengguna media itu sendiri. Situasi diperparah dengan banyaknya pemain media yang terjebak dalam koalisi, menjadi persis seperti koalisi partai politik. Industri media juga lebih dominan ditentukan oleh mekanisme pasar, meski kebal dari kontrol penguasa, tetapi tetap kebanyakan tidak cerdik memosisikan diri ke dalam keberpihakan yang semestinya pada kepentingan publik. Sehingga elite politik dan penguasa atau calon-calon penguasa baru berlomba-lomba bertingkah laku politik ala dinamika yang diinginkan media. Begitu menyesuaikan diri dengan format industri media (apalagi sejak booming media sosial), mereka memanfaatkan media itu sebagai sarana branding politik yang seolah mampu menempatkan mereka menjadi sasaran empati publik, alih-alih malah menyesatkan informasi publik. Jadi, karena media begitu disetir oleh mekanisme pasar, para aktor dan pendukungnya pun beramai-ramai membuka diri bagi masuknya isu-isu yang mempunyai nilai berita dari industri media. Parahnya bahkan ada media yang menentukan pilihan berita berdasarkan trending topic di media sosial. Pilihan menonton dan pembaca media pun tidak lagi didasarkan pada rasionalitas pilihan atas berita, melainkan ditelan mentah-mentah dan dengan serta-merta mengungkapkan kembali respons atas pemberitaan itu dengan tanpa jeda. Sehingga hal ini tentu saja sangat membantu para lovers atau pendukung tokoh politik tertentu untuk melakukan adaptasi ke publik melalui media terutama media sosial, sejenis “reifikasi “ sifatnya. Bisa juga sebagai selling point bagi publik yang masih dianggap sebagai penentang. Sehingga tidak heran kebijakan dirancang untuk menarik dan mengelola atensi media dan membuat media membantu menunjukkan identitas yang diinginkan kepada publik, adaptabilitas semacam ini tentu saja disambut berbeda bagi para penentang. Bagi para penentang, tentu saja yang tersajikan ke publik itu akan disambut dengan upaya mendiskreditkan posisi hegemoni tokoh yang bersangkutan. Apa pun masalahnya, peringatan Chomsky akan perumpamaan campur tangan negara adikuasa dalam ritme media di jelang Pilkada DKI sepatutnya menjadi pertimbangan para calon penguasa yang “berambisi” untuk mengambil alih kepemimpinan di DKI. Pilkada yang akan digelar juga harus menjawab concern keinginan pemilih di DKI, yang tentu saja sudah sangat rasional dibandingkan dengan tipologi pemilih di daerah pemilihan lain di tanah air ini. Partai-partai yang memenuhi persyaratan untuk mengusung bakal calon pun harus cerdik menempatkan diri di media dan media sosial. Seperti yang diingatkan oleh Lees-Marshment dalam tulisannya tentang “Market Oriented Party “ (MOP). Bahwa seperti halnya media maka partai politik pun perlu beradaptasi dengan selera pasar dan kebijakan adaptifnya, terutama untuk menentukan calon yang akan diusungnya bisa menjadi selling point dalam rangka memenangkan perhatian media dan media sosial, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilih. Meski kita masih meramalkan bahwa bising komunikasi politik itu tak akan usai, dia akan menjadi jeda atau tidak. Itu akan sangat ditentukan dengan seberapa besar kapabilitas calon yang akan menantang petahana. Jadi bukan sekadar popularitas, melainkan lebih pada hitungan elektabilitas. ●

Selamat Datang Pemimpin Kepolisian Berwajah Human

Selamat Datang Pemimpin Kepolisian Berwajah Human Lely Arrianie ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya, Jakarta

                                              MEDIA INDONESIA, 17 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KOMISARIS Jenderal Tito Karnavian bakal menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk menjadi pemimpin tertinggi di Polri. Sudah seharusnya hal itu tidak boleh menisbikan hak prerogatif presiden dalam menunjuk Kapolri. Sebagai kepala negara, presiden sudah pasti tidak mengabaikan pertimbangan logis, politis, dan rasional dengan cuma mengajukan satu kandidat. Perdebatan soal patut dan layak itu tidak boleh dikooptasi ke dalam isu yang tidak substantif, misalnya soal umur yang terkait senior dan junior di tubuh kepolisian. Yang harus dibaca ialah bagaimana Polri ke depan bisa ditempatkan dalam frame yang lebih human di mata masyarakat. Di sisi lain, Polri harus menjadi lembaga yang ditakuti kalangan yang bermain-main dengan kejahatan. Wajah human Pada 4 Juni 2016 sebuah media daring memuat wawancara saya dengan judul `Pakar Komunikasi Politik ini Prediksi Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri', dan ternyata memantik banyak argumentasi di kalangan pengamat dan media massa yang tampaknya masih fokus pada peluang Budi Gunawan (BG) atau Budi Waseso (Buwas) yang paling potensial menggantikan Badrodin Haiti. Itu semata-mata disebabkan faktor senioritas. Padahal, potensi kepemimpinan di mana pun, termasuk di militer dan atau kepolisian, seharusnya tidak lagi digagas atas dasar pertimbangan senioritas semata. Calon pemimpin itu harus bisa menggerakkan roda organisasi, punya kemampuan komunikasi organisasi dan sekaligus kemampuan komunikasi interpersonal baik komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping. Itu semua dibutuhkan agar apa pun kebijakan yang diputuskan tidak akan menimbulkan potensi konflik. Tentu saja selain loyalitas dan integritas dia sebagai orang yang layak dan patut untuk mengemban jabatan itu. Tito ialah gambaran polisi human. Meskipun nama BG dan Buwas juga populer, itu soal lain mengingat dua nama itu, terutama BG, pernah menyisakan perdebatan panjang di kalangan elite politik, petinggi negeri, hingga masyarakat di kedai-kedai kopi dan warung pojok. Pelantikan Badrodin dimulai dengan kegaduhan yang, secara sengaja atau tidak, begitu menyita energi publik. Sembilan puluh hari pemerintahan Jokowi saat itu dijejali kehebohan luar biasa, pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto (BW) oleh Bareskrim Mabes Polri (23 Januari 2013). Hal itu terjadi setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kepemimpinan Jokowi yang begitu menuai harapan publik seolah terdegradasi oleh kasus perseteruan KPK dan Polri yang dianggap sebagai perseteruan cecak-buaya jilid dua. Polri ketika itu dianggap tengah `menguliti' KPK dan apresiasi publik pada korps baju cokelat itu menjadi rendah. Fase gejolak kekisruhan Polri-KPK menjadi catatan sejarah gagalnya BG menjadi petinggi di kepolisian. Kini, pengajuan Tito Karnavian ke DPR oleh Presiden Jokowi nyaris steril dari kisruh. Kapasitas Tito di internal kepolisian dan integritasnya di tengah masyarakat yang low profile tampak begitu human. Sosok seperti itulah menerbitkan harapan akan hadirnya polisi human yang begitu dirindukan masyarakat. Tito harus mewujudkan harapan itu, di samping banyaknya persoalan di masyarakat yang akhirnya menuntut kepolisian untuk bisa menanganinya, termasuk soal keberagaman. menanganinya, termasuk soal keberagaman. Keberagaman dan potensi konflik Tidak ada persatuan tanpa kebinekaan atau keberagaman karena keberagaman itulah kita membutuhkan persatuan. Tito sudah pasti jadi Kapolri. Bukan Tidak ada persatuan tanpa kebinekaan atau keberagaman karena keberagaman itulah kita membutuhkan persatuan. Tito sudah pasti jadi Kapolri. Bukan hanya karena DPR memang harus memuluskan jalan Tito sebagai figur pilihan Presiden, melainkan juga karena dia sesungguhnya bisa menjadi jembatan terhadap masalah etnik, agama, dan perbedaan yang kadang tidak substantif. Semua potensi konflik yang muncul atas nama keberagaman itulah yang menjadi beban dan sekaligus tanggung jawab yang harus dicintai Tito untuk dijalankan. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan sekaligus karier profesional yang dijalani Tito, wajar kiranya kita berharap pada kemampuan dia untuk mengubah wajah kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat agar keberagaman itu menjadi potensi membangun bangsa. Dengan gaya komunikasi yang dimilikinya, Tito dapat melampaui harapan publik. Kasus kejahatan seksual, kekerasan terhadap anak dan perempuan, narkoba dan terorisme seolah menjadi masalah klasik. Terlebih menjelang pemilu serentak yang bukan mustahil bisa memicu amuk massa selama masa kampanye. Ada juga persoalan kekerasan yang begitu lekat dengan ciri politik yang sangat kental. Teknik atau cara kekerasan itu dilakukan kian canggih termasuk kekerasan yang bersifat tidak langsung (indirect violence). Tito juga akan menghadapi banyak soal kekerasan yang mengarah kepada isu kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan seolah mengalami krisis legitimasi, tetapi tidak dalam bentuknya yang riil atau formal prosedural, tetapi dalam tataran simbolis. Anehnya justru pejabat dan petinggi negeri menjadikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan itu seolah selesai saat dirapatkan, lalu melupakan tindakan penanganan. Nah, setumpuk soal yang bisa menggelembung menjadi potensi konflik kemasyarakatan itu menjadikan pertanyaan ‘mengapa Tito’ ini harus dijawab dengan kinerja yang direalisasikan Tito Karnavian. Jadi, bukan sekadar soal mengapa Tito yang junior itu dipilih di antara para seniornya yang begitu menginginkan jabatan itu. Bukan soal apakah seorang Tito dapat merangkul berbagai potensi yang mendukung atau internal kepolisian yang diam-diam menolak pencalonannya. Bukan juga soal betapa layaknya Tito dengan segudang prestasi, pendidikan, dan karier yang pernah ditempuhnya. Akankah Tito memanfaatkan momentum keterpilihannya menjadi Kapolri, sebagai sebuah ajang pamer atas semua kinerja tim yang dipimpinnya? Akankah dia lalu menorehkan prasasti monumental sebagai pemimpin yang sukses di jajarannya dan juga mengakar dan diapresiasi masyarakat? ●