Kongsi Baru Golkar Gun Gun Heryanto ;   Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                                    KORAN SINDO, 21 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Bandul politik Golkar berubah! Secara eksplisit Golkar di bawah nakhoda baru Setya Novanto mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya kesiapan menyokong pemerintahan Kabinet Kerja, lebih dari itu Golkar bahkan bermanuver siap mengusung Jokowi pada Pemilu 2019. Partai berlambang beringin ini berupaya bangkit memainkan peran dan membangun kongsi baru dengan Jokowi. Semua itu bermula dari dramaturgi rekonsiliasi di Munaslub Bali. Ibarat sebuah narasi, plot cerita berjalan happy ending dan konflik seolah bisa diatasi dengan model politik akomodasi. Lagi, untuk kesekian kalinya, pengalaman politik seorang Setya Novanto sebagai pelobi ulung terkonfirmasi. Di tengah beragam peristiwa yang menghimpit citra dan reputasinya, Setnov (panggilan akrab Setya Novanto) sangat licin memandu strategi dan memenangi kontestasi. Babak Baru Keterpilihan Setnov menjadi ketua umum Partai Golkar yang baru bermakna dua hal. Pertama, arus besar kekuatan rujukan dari kekuasaan masih menjadi faktor menentukan dalam keterpilihan siapa pun ketua umum Golkar. Hal ini sejak awal terbaca dari intensnya dorongan verbal yang eksplisit dan konteks kehadiran dari dekat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di lokasi munaslub. Dalam berbagai kesempatan, Luhut memberi sinyal dukungan kepada Setnov. Tentu secara formal dan retoris Jokowi menyatakan tak mau ikut-ikutan dalam gelanggang permainan di Munaslub Bali. Tapi aroma ”restu Istana” ini kental terasa mengarah ke Setnov. Bukan karena Setnov merupakan figur terbaik yang dibaca Istana dalam kapasitasnya membesarkan partai, tetapi lebih karena potensi titik temu dalam hubungan kuasa pemerintah dengan sikap dan orientasi politik Golkar di masa mendatang. Jika kata kuncinya berkongsi, Setnov merupakan representasi figur yang dianggap lebih aman berkolaborasi oleh Jokowi, karena sejumlah kerentanan yang melekat padanya. Singkatnya, dari model pengendalian elite, strategi Jokowi ini bisa disebut sebagai bentuk korporatisme politik atas kuasa yang dimiliki Golkar saat ini. Tak perlu menunggu lama, selesai perhelatan munas, Golkar pun berikrar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan masuk barisan partai pendukung pemerintah. Jokowi akhirnya bisa mengendalikan DPR dengan memastikan 7 dari 10 partai yang punya kursi di DPR kini menjadi bagian dari penyokong kekuasaan Kabinet Kerja. Kedua, keterpilihan Setnov sesungguhnya lebih bermakna instrumental conditioning bagi lingkup internal Golkar. Konflik akibat dualisme kepengurusan yang eksesif berpotensi meluas dan mendalam jika munaslub gagal menghadirkan pemahaman bersama di antara para elite Golkar yang bertikai. Kekhawatiran ini secara nyata dimanfaatkan benar oleh Setnov dan tim suksesnya untuk memperbesar persuasi politik melalui kebutuhan figur akomodatif dalam membangun jejaring politik. Faktor piawai ”menyenangkan banyak orang ini”-lah yang lantas dimaknai sebagai ”nilai jual” jangka pendek Setnov di pentas munaslub. Sebagai politisi senior di Golkar, Setnov sangat sadar benar habitus politik Golkar dalam kekuasaan. Kekuatan rujukan (reference power) dari kekuasaan ”dijual” sebagai langkah persuasi, di saat bersamaan dia juga memasarkan diri sebagai ”kolaborator” paling mumpuni untuk bisa menjembatani semua kepentingan berbeda yang mengemuka saat konflik terbuka di tubuh Golkar. Dalam perspektif komunikasi, pendekatan Social Judgment Theory dari Muzafer Sherif dan Carolyn Sherif (1967) dimanfaatkan benar oleh Setnov. Proses ”mempertimbangkan” isu atau objek sosial biasanya berpatokan pada kerangka rujukan (reference points) yang dimiliki. Kerangka rujukan inilah yang pada gilirannya menjadi ”jangkar” untuk menentukan bagaimana seseorang memosisikan suatu pesan persuasif yang diterimanya. Setnov mendorong dua hal. Pertama, latitude of acceptance atau zona penerimaan. Strateginya meyakinkan kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono sama-sama merasa aman karena dia memosisikan diri bukan sebagai hardliner dari pertarungan kubu-kubuan yang ada. Merangkul semua pihak dan memastikan arus besar elite, termasuk ARB, akan aman sehingga memudahkan Golkar ”berganti kulit”. Hal ini terlihat dari pemberian posisi terhormat untuk ARB sebagai ketua Dewan Pembina dan Idrus Marham sebagai sekjen partai. Demikian pula Setnov piawai merangkul orang-orang dari kubu Agung Laksono di jajaran elite Golkar yang dipimpinnya. Di saat bersamaan (kedua), Setnov juga menyentuh ego-involvement pemilik suara di munaslub dengan memastikan tawaran tentang seberapa penting posisinya untuk membawa Golkar kembali menjadi bagian kekuasaan. Di titik inilah Setnov sangat terbantu dengan dukungan demonstratif yang ditunjukkan Luhut Panjaitan. Mengelola Kerentanan Dalam jangka pendek, Golkar mungkin bisa bernapas lega karena munaslub tak berujung ricuh. Kepiawaian mengendalikan panggung megah Munaslub Bali menjadi catatan manajemen konflik yang menarik. Tapi ini awal langkah panjang Golkar ke depan mengelola kerentanan. Pertama, Golkar rentan tersubordinasi dalam kongsinya dengan Jokowi. Sosok Setnov menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa diterima karena teramat pandai menyenangkan orang, tapi dia juga punya potensi menjadi ”kartu truf” yang bisa dimainkan Jokowi untuk mengendalikan Golkar hari ini dan ke depan. Meski Golkar tentu bukan hanya Setnov, langkah dan arah kebijakan partai akan sangat dipengaruhi sikap, orientasi, kepentingan, sekaligus ”dosa politik” yang melekat pada nakhodanya. Kedua, rentan dalam mengelola fragmentasi kekuatan politik dalam jangka panjang. Keterpilihan Setnov tidak berarti faksi-faksi sepenuhnya mengamini. Ibarat ”jeda peperangan”, munaslub masih membutuhkan langkah lanjutan. Kohesi politik dan sosial belum utuh benar dan akan sangat ditentukan variabel cara mengelola konflik internal di era Setnov. Daya tahan mengelola kebersamaan tak cukup mengandalkan uang atau iming-iming terus-menerus. Butuh kapasitas di beberapa momentum yang bisa menjadi indikator kepiawaian memimpin gerbong besar Golkar. Misalnya daya tahan Golkar di Pilkada Serentak 2017 dan 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Jika di momentum-momentum tersebut Golkar terpuruk dan tak mampu mengendalikan fragmentasi kekuatan yang bertarung di lingkup internal, potensi konflik akan kembali menghebat. Terakhir, Golkar juga punya kerentanan dalam mengelola kepercayaan publik. Masalah nyata Golkar hari ini adalah mengatasi jarak dengan rakyat, terlebih jika mereka tak percaya dengan sosok utama yang menjadi pewajahan partainya. Dengan siapa pun berkongsi, Golkar biasanya mampu menemukan ritmenya dan lantas menabuh gendang sendiri. Akankah itu terjadi di era Setnov? Pilihannya, Golkar bangkit mandiri atau merunduk sempurna di depan kekuasaan. ●

Moga Golkar Tetap ”Setya” Budiarto Shambazy ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                         KOMPAS, 21 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Selamat untuk Setya Novanto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 pada munaslub di Bali. Tak mengejutkan Setya Novanto, yang sempat populer dalam kasus ”papa minta saham” yang memaksanya mundur dari jabatan Ketua DPR, malah sukses menduduki posisi puncak ”Partai Beringin” itu. Secara hukum, kasus tersebut masih tanda tanya apakah terjadi pelanggaran hukum pidana? Setya Novanto, yang beberapa kali diperiksa Kejaksaan Agung, berulang kali membantah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dalam posisi mengambang berlama-lama seperti itu, Setya Novanto justru memimpin partai tertua di republik ini. Tak terhindarkan ada kesan di publik bahwa Golkar keliru memilih ketua umum. Maka tak terelakkan pula ada pandangan Golkar kini dipimpin sosok lightweight. Dengan sendirinya timbul tanda tanya besar tentang masa depan partai yang kursinya nomor dua terbesar di DPR ini. Terlebih lagi, Golkar terpuruk dalam perolehan total suara dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. Dua partai pecahan Golkar, yakni Gerindra dan Nasdem, misalnya, malah berada dalam posisi tiga besar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam total peroleh suara tersebut. Kekalahan telak itu bisa diduga akibat perpecahan internal Golkar yang berkepanjangan, yang berpengaruh terhadap pemilih tak mencoblos lagi Partai Beringin. Apalagi perpecahan tersebut terkesan frontal, pelik, dan terkadang melibatkan pula kekuatan fisik seperti perebutan penguasaan kantor mereka. Sempat muncul spekulasi Setya Novanto merupakan calon pilihan Presiden Joko Widodo, menimbulkan spekulasi pemerintah ikut campur dalam Munaslub Bali. Namun, Presiden Joko Widodo membantah keras spekulasi tersebut. Suka atau tidak, tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan mendukung Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2019. Berakhir sudah tradisi Golkar mencalonkan ketua umum sendiri sebagai presiden, yang dirintis Jusuf Kalla dan dilanjutkan Aburizal Bakrie. Masih belum cukup, Setya Novanto menyatakan pula Golkar hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP). Makin terbukti anggapan bahwa Golkar, yang berperanan menjalin hubungan erat dan mesra antara partai-partai di KMP sejak masa Pileg dan Pilpres 2014, kurang mampu menjalankan peranan sebagai partai oposisi. Buat sebagian kalangan, sikap Golkar mengedepankan ”pragmatisme politik”, filosofi yang mengatakan yang terpenting kebijakan apa pun harus berjalan tanpa perlu dipertanyakan caranya. Dengan kata lain, pertimbangan teoretis dan ideologis menjadi soal nomor dua. Buat kalangan lainnya, sikap Golkar sudah mengarah pada ”oportunisme politik” yang lebih absurd. Di sini berlaku filosofi ”yang penting mengambil kesempatan untuk mencapai tujuan, tanpa mempertimbangkan sebab-sebab atau akibat-akibatnya”. Suka atau tidak, pragmatisme dan oportunisme makin hari makin tampak dalam praktik politik kepartaian kita. Politik kita, seperti kata Harold Lasswell, semata-mata hanya soal ”siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana”. Mungkin PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang antara lain dapat dikategorikan sebagai partai yang agak memperhitungkan prinsip-prinsip ideologis (masing-masing sukarnoisme dan Islam) dewasa ini. Namun, kalau soal masuk kabinet untuk mendapat jatah menteri, semua partai berebut atas nama pragmatisme dan oportunisme. Seorang tokoh Golkar, Rully Chairul Azwar, dalam buku Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era, dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar (2009) menempatkan partainya sebagai kekuatan politik yang pandai berselancar mengarungi ombak politik. Golkar berhasil merebut suara terbanyak pada pemilu-pemilu ”abu-abu” ala Orde Baru, bahkan sempat menjadi juara pada Pilpres 2004. Hegemoni itu tak hanya dominan pada masa Orde Baru, sampai kini pengaruh politik Golkar terasa kental di berbagai bidang kehidupan negara/masyarakat. Contohnya ikonisasi Presiden Soeharto yang oleh Golkar akan dicalonkan kembali menjadi Pahlawan Nasional, manuver yang dianggap brilian oleh sisa-sisa Orde Baru. Golkar satu-satunya partai yang mampu bertahan dalam waktu paling lama dalam sejarah kepartaian karena tiga faktor. Faktor pertama adalah kepemimpinan yang relatif stabil dan berkesinambungan dalam menjaga kelangsungan status quo menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang menghadang. Kepemimpinan Suprapto Sukowati, Amir Murtono, Sudharmono, Wahono, dan Harmoko dalam periode 1969-1998 berkarakteristik hegemonik berkat dukungan rezim BA (bureaucratic authoritarian) Orde Baru. Stabilitas dan kesinambungan tetap terjaga pula pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung (1998-2004) sebagai solidarity maker yang dibuktikan lewat sukses memenangi Pemilu 1999 dan 2004. Dan, kepemimpinan Jusuf Kalla sejak Rapimnas Bali 2004 sampai kini memperlihatkan kembali kelenturan Golkar. Suka atau tidak, Aburizal Bakrie berhasil mengantar Golkar menjadi pemenang kedua Pileg 2014. Faktor kedua, konflik dan konsensus internal terkelola relatif mulus. Jangan lupa, perpecahan internal yang berujung pada Munaslub Bali 2016 terjadi juga karena ikut campur invisible hands dari kalangan pemerintah. Faktor ketiga, Golkar memiliki massa loyal yang berciri modern alias nontradisional. Sekali lagi, selamat untuk Setya Novanto. Semoga seluruh jajaran Golkar, termasuk mereka yang pulang dengan tangan hampa dari Munaslub Bali 2016, tetap ”setya” kepada Ketua Umum Golkar yang baru. ●

Reposisi Golkar yang ”Terlambat” Ari Junaedi  ;  Doktor Ilmu Komunikasi Politik; Pengajar di Universitas Indonesia

                                                KORAN SINDO, 28 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Puncak penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Senin, 25 Januari, seperti menjadi puncak klimaks dari episode panjang pergulatan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Betapa tidak, Golkar yang pernah menjadi partai ”penguasa” sepanjang pemerintahan Soeharto nyaris menjadi partai guram jika elite-elite yang bertikai tidak didamaikan oleh sesepuh Partai Golkar seperti BJ Habibie dan Jusuf Kalla. Ketegangan elite-elite Golkar di pusat juga berimbas ke pengurus Golkar di daerah-daerah, bahkan ikut memengaruhi hajatan pilkada serentak. Sikap pernyataan Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK juga menjadi keputusan rapimnas yang ditunggu- tunggu mengingat setelah kekalahan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa di Pemilihan Presiden 2014 lalu, Golkar di bawah kendali Aburizal Bakrie (ARB) bersikukuh menjadi oposisi. ARB-lah yang membawa biduk Golkar terus ”menempel” Prabowo dengan Gerindra-nya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) sudah melabuhkan haluannya dengan menyokong Jokowi-JK. Bisa jadi, ARB sadar dengan realitas politik setelah Kementerian Hukum dan HAM tidak mengakui secara de jure baik Golkar Munas Ancol ataupun Golkar Munas Bali. Meminjam istilah buku politik klasik Politics Among Nations karya Hans J Mogenthau (1948), upaya ARB untuk merapatkan Golkar ke barisan pendukung rezim Jokowi-JK tidak ubahnya seperti struggle for power and peace. Jika tetap ngotot dan bersikukuh mempertahankan egonya, ARB akan rugi dua kali. Rugi akan hilangnya kendali politik di Golkar dan rugi akan hilangnya kesempatan di bisnis. ARB merasakan betul, sikap politiknya yang berseberangan dengan rezim yang berkuasa justru akan mengurangi pundi-pundi ekonominya. Padahal sudah jamak dalam kamus Partai Golkar, siapa pun yang berkuasa, Golkar akan menjadi penopang setia kekuasaan. Harus diakui, dengan merapatnya Golkar ke Jokowi-JK, kekuatan di Koalisi Merah Putih (KMP) hanya tinggal Gerindra dan PKS. Jika pada akhirnya PKS juga ”mbalelo”, Gerindra hanya akan bersolo karier sebagai kekuatan penyeimbang terhadap Jokowi-JK. Itu pun dengan catatan nasib PPP akan mengikuti Golkar dengan pelaksanaan rapimnas bersama untuk menyatukan kedua kubu di PPP. Terlambat Pindahnya haluan politik Golkar dari KMP ke kelompok pendukung pemerintahan Jokowi-JK bisa dimaknai sebagai daya tawar Golkar terhadap rezim yang berkuasa untuk ”berbagi” kekuasaan. Publik tentu masih ingat dengan kasus ”Papa Minta Saham” yang hampir saja membuka borok elite-elite Golkar dan hingga kini penyelesaian kasus yang melengserkan Setya Novanto dari kursi ketua DPR di Kejaksaan Agung itu terkesan lamban. Publik tentu berharap dengan melunaknya sikap Golkar terhadap pemerintah, tidak otomatis kasus Setya Novanto berakhir damai. Jika PAN yang sudah ”cabut” duluan dari KMP mulai mendapat porsi kekuasaan seperti Sutrisno Bachir yang sekarang didapuk menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Golkar tentu berharap dengan reposisi terbarunya. Golkar tentu ingin mendapatkan pos menteri di reshuffle jilid II yang beberapa waktu lalu mulai diembuskan beragam kalangan. Di tengah desakan PDIP yang gigih mendukung penggantian Menteri BUMN Rini Soemarno, sentimen negatif publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara, tentu Golkar sangat berkepentingan dengan pos-pos ”strategis” tersebut. Dalam kalkulasi politik dan ekonomi ARB, tentu perjuangan terakhir harus terus diupayakan sebelum dia lengser dari tampuk kursi ketua umum. Harapan Golkar tentu juga tidak simetris dengan ekspektasi partai-partai pendukung Jokowi-JK sejak awal. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berintikan PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI tentu ”tidak rela” jika kursi-kursi kekuasaan diberikan kepada penumpang yang ”terlambat” ikut. Ibarat kendaraan bus sudah melaju kencang, Golkar adalah penumpang kesiangan yang ketinggalan tiket pula. Jika PAN diibaratkan penumpang yang terlambat, PAN cerdik menunggu di halte yang akan dilewati bus kekuasaan. Sebaliknya, Golkar adalah penumpang yang telat datang, ketinggalan tiket, serta tidak mau menunggu di halte pemberhentian pula. Reposisi sikap Partai Golkar terhadap rezim Jokowi-JK bisa dimaknai sebagai ”pertobatan” politik elite-elite Golkar terhadap kesalahan haluan politik. Publik tentu ingat ketika ARB di masa kampanye sempat menggadang- gadang Jokowi sebagai partnernya di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Meski begitu Jokowi tidak sepakat dengan tawaran ARB yang ingin menjadi calon RI-2, maka Golkar begitu kecewa dan akhirnya mendukung mati-matian Prabowo-Hatta. Insting dan feeling politik ARB masih kalah dari politisi muda Golkar seperti Nusron Wahid dan Indra J Piliang yang sedari awal memilih berdiri di barisan Jokowi. Sekali lagi, kalkulasi politik dan ekonomi ARB pasti bermain: ikut KMP tidak dapat apa-apa ataukah mendukung Jokowi-JK sembari berbelas harapan? Dengan berpindahnya haluan Golkar dari kelompok oposisi menjadi kubu pendukung pemerintahan, sejatinya kontrol kekuasaan menjadi tidak berimbang lagi. Dengan Demokrat yang memainkan politik cari aman dengan memilih sebagai penyeimbang, Gerindra dan PKS tidak memiliki kekuatan sepadan lagi di parlemen menghadapi kelompok KIH. Namun harus pula dipahami, kekuatan di parlemen sangat cair, ketika kepentingan yang diperjuangkan menyangkut hajat partai dan elite, kalkulasi politik menjadi usang. Tidak ada makan siang yang gratis, demikian juga dalam politik. Dengan masuknya Golkar dalam barisan pemerintahan, mau tidak mau atau suka atau tidak suka Jokowi-JK harus memberikan akomodasi politik bagi Golkar. Jokowi-JK tentunya harus terus diingatkan untuk tetap fokus melaksanakan janji-janji kampanyenya. Hiruk-pikuk politik yang terjadi di PPP dan Golkar sepertinya mulai ”dibereskan” pembantu-pembantu Jokowi. Kini yang tertinggal adalah bagaimana Jokowi-JK menyeimbangkan pendulum kendali kekuasaannya di koalisi yang sangat longgar. ●

Oposisi Dulu, Koalisi Kemudian Bawono Kumoro  ;   Head of Politics and Government Department The Habibie Center Jakarta

                                                    JAWA POS, 29 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PARTAI Golkar baru saja selesai menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas). Selain memutuskan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan partai, melalui rapimnas tersebut, Golkar mendeklarasikan diri bergabung dalam koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Setelah Partai Amanat Nasional bergeser haluan dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah, perubahan sikap politik serupa dari Partai Golkar jelas mengguncang soliditas Koalisi Merah Putih. Di kubu berseberangan, perubahan sikap politik Partai Golkar tentu merupakan kabar baik sehingga diterima dengan tangan terbuka. Perubahan sikap politik Partai Golkar otomatis juga akan berdampak pada perubahan komposisi kursi di parlemen. Kekuatan koalisi pendukung pemerintah di parlemen jelas semakin besar. Di barisan koalisi partai-partai pendukung pemerintah saat ini, terdapat lima partai politik berkekuatan 256 kursi di parlemen. Lima partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Nasdem (36 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi). Dengan keikutsertaan Partai Golkar, jumlah kursi koalisi partaipartai pendukung pemerintah di parlemen menjadi 347 kursi. Sebaliknya, di barisan oposisi pemerintah, jumlah kursi otomatis berkurang menjadi tinggal 152 kursi. Bahkan, kalaupun mampu membujuk Partai Demokrat masuk menjadi bagian Koalisi Merah Putih, jumlah kursi partai-partai oposisi baru mencapai 213 kursi. Kontraproduktif Bukan tidak mungkin bangunan koalisi seperti itu akan berujung pada kemandulan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Alhasil, ketidakseimbangan politik akan sulit terhindarkan. Padahal, kehadiran fungsi kontrol lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif merupakan sebuah keharusan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Harus ada kekuatan oposisi yang solid dan signifikan di parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar senantiasa berada di jalur yang benar. Menjatuhkan pilihan politik sebagai kekuatan oposisi tidak kalah terhormat dengan posisi sebagai partai penguasa. Dua posisi politik tersebut sama- sama memiliki arti penting dan strategis bagi kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Bangsa ini tentu tidak ingin memiliki lembaga eksekutif terlampau dominan dan tidak terkontrol sebagaimana di era Orde Lama dan Orde Baru. Hal lain yang juga patut dikritik dari perubahan sikap politik Partai Golkar adalah dalih untuk mendorong efektivitas kinerja lembaga eksekutif sekaligus memperkuat sistem presidensial. Padahal, sebagaimana dikatakan Linz dan Valenzuela (1994), koalisi cuma relevan dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia. Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, lembaga eksekutif dan  legislatif merupakan dua lembaga tinggi terpisah dan tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Kelangsungan hidup lembaga eksekutif tidak bergantung pada dukungan politik partai-partai di parlemen. Incar Kursi Kabinet Jika ditelaah lebih jauh, persoalan koalisi partai-partai sesungguhnya lebih terkait dengan kepentingan politik jangka pendek kekuasaan. Seperti jatah kursi di kabinet, ketimbang sebagai ikhtiar politik untuk mendorong efektivitas kinerja lembaga eksekutif dan memperkuat sistem presidensial. Bahkan, boleh jadi, koalisi bukan sekadar persoalan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Tapi, juga kalkulasi mobilisasi dana guna keperluan pemilu mendatang. Sudah menjadi rahasia umum bila jabatan di kementerian sering kali menjadi pintu masuk aliran dana bagi partai politik tempat menteri bersangkutan bernaung. Karena itu, tidak salah juga bila kini berkembang dugaan bila perubahan sikap politik Partai Golkar didorong motivasi untuk mengincar jabatan di kabinet menjelang reshuffle jilid II. Tidak ada makan siang gratis, bukan? Tata Ulang Bila benar perhatian utama partaipartai adalah mendorong efektivitas kinerja lembaga eksekutif dan memperkuat sistem presidensial di Indonesia, hal mendesak untuk dilakukan adalah penataan ulang desain institusi politik. Penataan ulang desain institusi politik diarahkan pada satu tujuan utama: agar sistem presidensial dapat lebih kompatibel dengan sistem multipartai. Penataan ulang desain institusi politik mencakup desain pemilu, desain parlemen, dan desain lembaga kepresidenan. Penataan ulang desain pemilu diperlukan agar pemilu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik dari multipartai ekstrem ke multipartai sederhana. Hal itu dapat dilakukan, antara lain, melalui penerapan ambang batas parlemen secara konsisten serta pelaksanaan serentak pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Adapun penataan ulang desain parlemen dimaksudkan agar kelembagaan parlemen diarahkan kepada penyederhanaan polarisasi kekuatan politik. Sementara itu, penataan ulang desain lembaga kepresidenan diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen. ●