Tampilkan postingan dengan label JJ Rizal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label JJ Rizal. Tampilkan semua postingan

Rabu, 07 Juni 2017

Bung Karno di Kampung Akuarium

Bung Karno di Kampung Akuarium
JJ Rizal  ;   Sejarawan
                                                   KORAN SINDO, 06 Juni 2017



                                                           
Seberapa bersungguh-sungguh Jakarta dengan sejarah? Mungkin bisa dimulai jawabannya dengan arti Kampung Akuarium bagi Bang Ali yang disebut Susan Blackburn— penulis Jakarta: A History— sebagai kado terakhir Soekarno yang terbaik bagi Jakarta.

Sebagai gubernur, dia ingin memenuhi panggilan tugas yang oleh Soekarno “disuplant” ke dalam dirinya, salah satunya tentang konsep Jakarta yang melaut. Laut adalah aspek yang mengutuhkan Jakarta karena memberi unsur air dari konsep Soekarno bahwa ibu kota harus menjadi wajah muka Indonesia yang disebut tanah air.

Inilah alasan mengapa Bang Ali mengarahkan pandangan ke Teluk Jakarta. Ia menstimulus dengan membentuk otorita pembangunan Samudra Jaya Ancol sebagai wajah bahari modern. Bersamaan ia memberi keseimbangan ke masa lalu Jakarta sebagai kota bandar dengan merevitalisasi kawasan kota tua Jakarta, Oud Batavia maupun Sunda Kelapa.

Selain bekas stadhuis dijadikan Museum Fethullah, Raad van Justitie dipugar untuk Museum Seni Rupa. Di pengujung masanya, ia memugar bekas gudang rempah kompeni untuk Museum Bahari. Sekaligus direhabnya pelelangan Pasar Ikan dan terutama Kampung Akuarium. Pemugaran yang diikuti penerbitan banyak perda perlindungan bangunan tua di Teluk Jakarta dan di tengah kotanya seraya membuat Jakarta menjadi pemilik museum terbanyak di Asia Tenggara.

Terlebih penting dengan proyek itu Bang Ali memutus sikap mendua masyarakat terhadap arsitektur warisan kolonial: menerima dan merawat atau menghancurkan. Ia mewariskan contoh membangun Jakarta di atas ibu kota kolonial tanpa dibebani sentimen nasionalisme sempit yang memusuhi ingatan tentang masa kolonial yang maujud di ruang kota.

Bang Ali justru memilih mengambil alih arsitektural dan ruang warisan kolonial serta ia “suplant” dengan cita-cita kota republik Soekarno. Bukan hanya dalam artian bangunan, bahkan fungsi kelembagaan yang diperankan di masa lalu pun dilanjutkan. Kampung Akuarium contohnya. Ia pulihkan cita-cita Dr. Sunier yang ditunjuk Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel sebagai direktur pertama dan menyatakan Kampung Akuarium adalah Laboratorium voor Onderzoek der Zee atau lembaga penelitian laut pemerintah Hindia Belanda, tetapi yang juga dibuka untuk umum. Sebab itu di Kampung Akuarium selain pengunjung, juga berseliweran para siswa sekolah kelautan dan peneliti mancanegara.

Mereka tinggal di kamar-kamar yang menghadap pelabuhan Sunda Kelapa. Atmosfer pengetahuan marine biology terasa lebih kuat dengan adanya perpustakaan kelautan yang menjadi “pintu gerbang” aneka buku dan jurnal sebagai medium dialog para penelitinya dengan komunitas ilmiah laut dunia.

Saking bangga dengan Kampung Akuarium dalam Gita Jaya, memoar serah-terima jabatannya yang terbit pada 1977, Bang Ali menyebutnya sebagai salah satu tanda keberhasilan pembangunan sektor pariwisata rakyat Jakarta (public recreation). Kebanggaan itu sebenarnya sudah diperlihatkan dalam Jakarta Membangun yang terbit 1972 dengan menyebut Kampung Akuarium sebagai “tujuan pariwisata kebun binatang laut satu-satunya di Indonesia”.

Kualitas kebun binatang laut itu memang bukan isapan jempol. Kronikus Jakarta, Firman Lubis, mencatat, “Terutama hari Minggu, banyak yang berkunjung ke Kampung Akuarium yang mempertontonkan berbagai macam ikan hias laut dengan terumbu karang yang indah. Bagus dan artistik sehingga senang melihatnya. Pada akhir 1970-an, akuarium ini ditutup.

Entah kenapa, mungkin sudah tidak terurus lagi.” Dalam buku Kunjungan ke Jakarta Ibukota-RI yang terbit 1983 karya SW Siswoyo yang berisi informasi kawasan wisata kota Jakarta dan diberi pengantar Gubernur R Soeprapto tidak ada lagi Kampung Akuarium. Muncul pembahasan panjang Samudra Jaya Ancol yang memiliki dua jenis akuarium: air tawar dan air laut.

Dipaparkan juga para peneliti bekerja, salah satunya membuat pesut bisa beranak dalam kolam buatan manusia, sehingga menjadi bagian dari “pertunjukan pesut di dalam akuarium besar”. Ada masa Kampung Akuarium pernah mengalami bencana yang hampir melenyapkan keberadaannya saat kaca-kaca setebal 2 cm yang panjang dan lebar diturunkan di Pelabuhan Tanjung Priok pada 1921 ternyata sudah menjadi bubuk.

Begitu juga ketika kaca-kaca yang dipesan lagi tiba pada 1923 setahun kemudian pecah berantakan. Tetapi bencana berturut-turut itu tidak membuat Kampung Akuarium lenyap. Lain halnya dengan bencana yang datang setelah Bang Ali purnatugas. Sekali ini tidak selamat. Kampung Akuarium sebagai penanda aspek melaut Jakarta yang merepresentasikan tanah air pudar dengan cepat.

Dalam gambar besar Jakarta, memudarnya Kampung Akuarium dapat dibaca sebagai bagian dari gelombang “commersial thinking“ antara kaum modal dan pemerintah yang setelah Bang Ali selesai menjabat tak terkendali. Kejatuhan Kampung Akuarium disusul dengan lenyapnya pantai publik di Jakarta.

Laut, pantai yang semula dalam konsep kota Soekarno bagian dari modernisme sosialis, bergeser ke modernisme pasar di bawah asuhan bisnis dan property market. Dalam konteks modernisme pasar itulah, kampung-kampung di tengah kota dan di pesisir Jakarta distigmatisasi sebagai “sarang keburukan”. Tak terkecuali Kampung Akuarium.

Penggusuran kampung itu pada 11 April 2016 dapat dilihat dalam konteks itu. Sejarahnya semakin terkubur, sedang stigmatisasinya kian meninggi. Dikatakan bahwa alasan penggusuran untuk menata kawasan sejarah bahari Jakarta, tetapi suara Gubernur Ahok yang santer justru soal kampung itu sarang penyakit TBC dan maling tanah negara.

Bukan sejarawan atau arkeolog, melainkan polisi dan tentara yang pertama diajaknya bicara dan direstui membuka posko di Kampung Akuarium. Selang setahun kemudian— saat Kampung Akuarium mengenang peristiwa penggusuran yang merendahkan martabat kemanusiaan mereka—sejarah tak juga dapat kesempatan bicara menyusul kekalahan Ahok untuk menjabat lagi sebagai gubernur.

Ia menyatakan akan menggusur warga yang masih bertahan di reruntuhannya. Tak ada perubahan sampai kemudian Ahok masuk bui dan menulis surat pengunduran dirinya. Kini sudah ada gubernur baru dan mungkin saatnya mendengar Kampung Akuarium dari atas reruntuhannya mengungkapkan sejarah.

Agar dapat kembali menaruh pembangunan Kampung Akuarium dalam satu kawasan wisata terpadu Teluk Jakarta berbasis aspirasi dan inspirasi Bung Karno, lalu Bang Ali tentang betapa pentingnya Ibu Kota memiliki penanda aspek laut mengingat bentuknya sebagai archipelagic state atau negara laut yang utama. ●

Minggu, 10 Juli 2016

Lebaran Kebangsaan

Lebaran Kebangsaan

JJ Rizal ;  Sejarawan
                                               MEDIA INDONESIA, 05 Juli 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

LEBARAN ialah Indonesia dalam format yang kecil (Indonesia in a nutshell). Ini dinyatakan demi mengingat Indonesia sebagaimana Lebaran dapat dipahami dengan memandangnya sebagai sesuatu upaya mencapai nilai yang sama, yaitu nurani.

Jika membaca sejarah munculnya elite modern pendiri Indonesia, seperti karya Robert van Niel, betapa jelas frase bersifat terang yang merupakan arti dari kata nurani itu mendominasi pikiran mereka. Sebab itu, bukunya diberi Van Niel judul The Dawn of Indonesian Nationalism atau Fajar Nasionalisme Indonesia.

Pada 20 Mei 1908, berdiri Budi Utomo yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan organisasi itu menunjuk pengutamaan budi dengan menjaga batin atau nurani. Para tokohnya mengagumi Kartini sebagai orang pertama yang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 rajin menggunakan kias terang sebagai lawan gelap. "Habis gelap terbitlah terang," kata Kartini. Ini kritik dia terhadap Ranggawarsita yang pada 1873 mendedahkan karena kejahatan kolonial tiada lagi cahaya nurani yang ada tinggal suatu zaman gelap.

Pengagungan nurani

Tulisan-tulisan Kartini menjadi ayat-ayat api yang membakar kaum terpelajar untuk membawa bangsa dari gelap kepada terang. Antara 1900 dan 1925, banyak pers yang tumbuh mengiringi gerakan politik modern elite baru itu dengan menggunakan nama matahari, surya, bintang, fajar, nyala, suluh, sinar, cahaya, dan api.

Soekarno sebagai sosok yang artikulasinya sangat besar dalam pembentukan Indonesia menyebut dirinya sebagai 'putra sang fajar'. Ini karena ia lahir dan tumbuh dewasa di zaman yang gandrung akan kias terang itu. Kemampuan politik Soekarno diasah di Bandung di bawah asuhan Tjipto Mangoenkoesoemo dari Indische Partij yang lambangnya cakra. Sebelumnya ia dikader Tjokroaminoto pendiri Sarikat Islam yang lambangnya bulan bintang.

Nama Sarekat Islam, satu-satunya partai politik yang berpengaruh besar dalam tahun belasan, menunjukkan aspek agama dan aspek kebangsaan.
Islam memang dianggap sama dengan pribumi oleh Belanda. Slam begitu mereka menyebutnya. Sampai di sini gerakan kebangsaan mengambil sumber nilai pencerahan Islam, juga Eropa, yang notabene sama, pengagungan nurani.

Jadi, pertimbangan pertama dan utama untuk bergerak bersama mengimajinasikan Indonesia ialah nurani. Murni dan terangnya hati nurani akan membisikkan apa yang baik dan buruk, yang benar dan palsu.
Manifestasinya, Indonesia ialah buah dari nasionalisme yang antitesis dari kolonialisme, suatu praktik manusia yang nuraninya kehilangan cahaya sehingga tidak bersifat terang. Ini karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan membuat hatinya zhulm atau gelap, dan menjadikan mereka orang berdosa atau zalim, artinya melakukan kegelapan.

Soekarno sering mengutip Arnord Toynbee bahwa suatu bangsa dapat dipahami dengan memandangnya sebagai suatu siklus. Ia lahir tumbuh dan bukan tak mungkin dalam perjalanannya dari cita-cita sucinya yang dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 terkotori oleh kejahatan.
Akhirnya kejahatan yang tak disadari menebal menuju kebangkrutan spiritual. Dalam konteks inilah, seperti manusia, negara pun memerlukan proses pembersihan diri. Negara perlu Lebaran kebangsaan sebagaimana pernah dilakukan pada masa revolusi ketika Belanda kembali, sementara elite Republik yang baru lahir terpecah dan berkonflik.

Hasil kreasi

Demikianlah lahir istilah halalbihalal yang khas Indonesia dan tak ada di kamus bahasa Arab. Juga minal aidin wal faidzin. Ada yang menyebut ini hasil kreasi Haji Agus Salim, ada juga yang bilang buatan AR Bassedan.
Namun, jelas Lebaran ialah peristiwa yang istimewa dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Saking istimewanya, orang Indonesia juga lebih senang menggunakan istilah sendiri daripada istilah dari dunia Arab sana, seperti kata puasa dan Lebaran ketimbang shaum dan Idul Fitri.

Memang Lebaran dan puasa dikatakan ialah suatu modifikasi dari perayaan tahunan zaman Hindu Majapahit yang disebut phalguna caitra dan hakikatnya acara pesta perayaan menghormati asal-muasal dan semua janji awal keberadaan. Saat itulah jejaring dari Majapahit berkumpul mengadakan rapat besar untuk meninjau ulang keberhasilan dan kegagalan kembali pada kesucian tujuan keberadaan.

Soekarno pernah bilang bahwa Indonesia ialah persambungan dari Majapahit. Banyak yang setuju dan banyak juga yang mencibir. Namun, terlepas dari itu, Indonesia mewariskan dan terus membentuk tradisi khas Lebaran, terutama dalam artian Lebaran yang paling sederhana, bersalaman bermaafan dan pesta pora. Namun, Lebaran kebangsaan lama terlupakan. ●

Sabtu, 25 Juni 2016

Ahok dan "Hollands Denken"

Ahok dan "Hollands Denken"

JJ Rizal ;   Sejarawan dan Pekerja di Komunitas Bambu;
Penerbit khusus Buku-Buku Sejarah
                                                         KOMPAS, 24 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

“Ulang tahun Jakarta 22 Juni 1527 ditemukan di tengah semangat besar pembebasan sejarah Indonesia dari sudut pandang kolonial. “Jauhi penyakit Hollands denken,” begitu pesan Walikota Sudiro pada awal 1956 ketika menugaskan guru besar sejarah di UI, Prof. Dr. Sukanto, mencari hari lahir Jakarta.

Mengapa pesan Walikota Sudiro itu perlu diungkit lagi?

Gampangnya karena ulang tahun Jakarta sudah dekat. Lebih jauh karena Gubernur Ahok dalam soal kawasan sejarah Pasar Ikan dan Luar Batang akhirnya berkonsultasi dengan pakar arkeologi.

Tetapi, sayangnya—selain sudah telat karena situs sejarah benteng Zeeburg dalam penggusuran Pasar Ikan yang lalu ikut digusur—Gubernur Ahok menggunakan hasil konsultasi itu untuk menyerang dan melegitimasi niatnya menggusur Luar Batang: “Pada era kolonial kawasan Luar Batang dijadikan gudang penyimpanan, jika ada gudang mana mungkin ada warga bermukim di sana.”

Celakanya pernyataan Gubernur Ahok itu keliru. Sebab menurut F. de Haan dalam Oud Batavia kampung Luar Batang oleh Kompeni dijadikan pemukiman yang menampung para nelayan dari Jawa Timur dan Cirebon yang disebut wetanger, orang-orang dari timur.

Kekeliruan ini memalukan sekaligus memberitahukan bahwa Gubernur Ahok menderita hongeroedem (busung lapar) sejarah. Gubernur tidak tahu sejarah paling elementer kotanya bahwa Luar Batang adalah kawasan yang menyatu dengan sejarah Sunda Kelapa, kota bandar yang jauh sebelum Belanda tiba sudah ada dan diacu sebagai cikal-bakal Jakarta.

Sebab itu pernyataan Gubernur Ahok mengandung kuman berbahaya yang bisa membangkitkan lagi penyakit sejarah paling mematikan, yaitu sejarah Indonesia sama dengan sejarah orang Belanda, tak terkecuali sejarah Jakarta.

Sejarah Jakarta hanya dimulai saat orang Belanda tiba dan membangun Batavia. Sebelum itu tidak ada sejarah Jakarta. Para sejarawan menyebutnya Neerlandosentris.

Cara pandang kolonial

Cara pandang sejarah yang berorientasi kolonial. Inilah yang disebut Sudiro sebagai penyakit Hollands denken, yaitu ungkapan tersohor pasca-kemerdekaan yang digunakan Sukarno untuk menunjuk kepada “pandangan yang cupet, cetek, sempit, dangkal dan bodoh”.

Ungkapan Hollands denken sering digandengkan dengan kleinburgelijk atau pandangan dunia seseorang yang bagai katak dalam tempurung. Pola pikir kleinburgelijk disampaikan secara sistematis melalui sekolah rendah dan menengah.

Dalam konteks sejarah, misalnya, yang diajarkan di kelas hanya sejarah Belanda, seperti pelajaran vaderlandsche geschiedenis dan geschiedenis van Netherlandch-Indie yang berisi sejarah peradaban Belanda, para pahlawannya dan bagaimana datang ke Nusantara seraya membangun koloni.

Sejarah itu kemudian ditransformasikan ke ruang-ruang publik melalui penamaan jalan dan taman di Batavia juga kota lainnya.

Tak aneh begitu Indonesia merdeka semangat mengganti sejarah gaya kolonial yang Neerlandosentris kepada yang berorientasi nasional atau Indonesiasentris menggema menyusul nama-nama jalan yang sebelumnya telah diubah.

Tokoh-tokoh sejarah Indonesia ditampilkan untuk mengganti nama-nama pahlawan kolonial yang dijadikan nama-nama jalan di Batavia. Nama jalan Jan Pieterzoon Coen menjadi jalan Sultan Agung yang adalah musuh bebuyutannya.

Pahlawan Belanda dalam perang Aceh yang diabadikan sebagai nama jalan van Heutzs diganti jalan Teuku Umar dan Cut Mutiah.

Pahlawan Diponegoro yang mengobar perang paling menguras kas negara Belanda dijadikan pengganti nama jalan Orange Boulevard.

Akhirnya nama Batavia yang digunakan Sekutu setelah Jepang kalah secara resmi oleh pemerintah RI pada 1950 dipulihkan menjadi Jakarta lagi, seraya ditetapkan sebagai nama resmi.

Jakarta kota baru

Jakarta bukan kelanjutan Batavia. Jakarta kota baru. “Bahkan Jakarta harus jadi mercusuar daripada perjuangan melawan kolonialisme seluruh umat manusia,” kata Sukarno.

Sebab itu Batavia tidak cukup sekadar diganti namanya, tetapi juga dicarikan ulang tahunnya yang menunjukkan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme.

Selain itu, hari ulang tahun Jakarta pun harus mencerminkan bahwa sebelum orang-orang Eropa datang Jakarta telah menjadi poros kekuatan pribumi. Otomatis suara sejarah kota bandar Kalapa, Sunda Kalapa dan Jayakarta pun menaik.

Para sejarawan dan arkeolog mempublikasikan aneka sumber sejarah dan membukakan wawasan baru sejarah serta peradaban besar pra Batavia.

Sekitar 85 tahun sebelum orang Belanda tiba, telah menjelajah Tome Pires dari Portugis ke pantai utara Jawa pada 1513. Pires melaporkan Kalapa adalah salah satu pelabuhan terpenting Kerajaan Sunda.
Kalapa giat dalam aktivitas perdagangan ekspor impor internasional. Sebab itu ramai dikunjungi orang-orang India, Cina, Arab, dan kawasan Nusantara, terutama Maluku karena urusan rempah. Kalapa dikelola dengan sistem ekonomi uang oleh suatu pemerintahan lokal yang dipimpin syabandar.

Informasi dari Pires itu dikuatkan sumber Sunda  kuno, Bujangga Manik, Carita Parahiyangan dan Sanghyang Siksakandang ing Karesian dari tahun 1518.

Terlebih menarik pada 1539 ada lagi laporan Joae de Barros dari Portugis yang menyatakan bahwa di Kerajaan Sunda yang memayungi pelabuhan Kalapa bermukim 50.000 orang.

Mengingat Kalapa adalah pelabuhan terpenting dan terbesar, maka sejarawan RZ Leirissa dan arkeolog Uka Tjandrasasmita memperkirakan dihuni oleh 15.000 orang.

Perkiraan ini bisa diterima sebab ketika orang Belanda pertama kali tiba di Sunda Kalapa yang sudah bernama Jayakarta pada 1596, mereka disambut syabandar dan dilihatlah di kota pelabuhan itu ada 3.000 rumah.

Ulang tahun Jakarta

Sejarah besar itulah yang ingin didengungkan dan merupakan tugas Gubernur Jakarta setiap ulang tahun Jakarta dirayakan.

Adalah benar bahwa tanggal dan bulan ulang tahun yang ditemukan oleh Prof. Dr. Sukanto itu keliru serta dikritik oleh Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat sehingga terjadi polemik hebat, meskipun sayangnya kedua pendapat mereka juga kacau, tetapi—seperti kata Adof Heuken dalam Historical Sites of Jakarta—bagaimanapun Sudiro sebagai pemimpin Jakarta sudah menang.

Sebab akhirnya Sudiro mendapatkan hari ulang tahun pesanannya yang jauh dari penyakit Hollands denken. Otomatis ia punya legitimasi historis mendesak Sukarno segera meresmikan Jakarta sebagai ibukota Indonesia.

“Tunggu apa lagi Bung, Jakarta sudah punya syarat lengkap,” tantang Sudiro pada 1959 menjelang ulang tahun Jakarta di tengah ramai polemik pindah ibukota.

Kalau Jakarta adalah wajah muka Indonesia, maka Jakarta punya lanskap daratan yang dibentengi gunung-gunung di selatan lantas membujur ke utara dengan keluasan laut yang ditaburi pulau-pulau sebagai wilayah dominan.

Ini gambaran wajah muka Indonesia sebagai archipelagic state atau negara laut utama. Dari laut, pantai, muara dan teluknya Jakarta itu pula bangkit sejarah besar Sunda Kelapa yang tidak mungkin lagi bisa diabaikan apalagi dilupakan.

Sukarno tidak menjawab. Tak selang lama, dekat Sudiro selesai menjabat, Sukarno menyerahkan secarik kertas kepadanya. Isinya tulisan tangan versi bahasa Indonesia pesan Sukarno di gerbang akhir Museum Sejarah Perjuangan Nasional Mexico pada akhir Mei 1959:

“Kita tidak meninggalkan sejarah oleh karena sejarah berjalan terus dengan penghidupan kita.Tanah tumpah darah merupakan suatu kelanjutan dari masa lalu dan kita adalah kelanjutan anak bangsa yang bekerja untuk kebesarannya. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, dari zaman lampau kita kita menerima niat dan dorongan buat hari depan, marilah kita menyadari tanggung jawab yang mengikuti dari masa lalu itu, agar kita semakin patut menerima kehormatan.”

Setahun kemudian, 1961, dalam pidato ulang tahun Jakarta ke-434 di Lapangan Ikada, Sukarno mengakhiri semua polemik yang dilakukan mulai dari politisi sampai ahli kebatinan tentang pemindahan ibukota.

Ia menunaikan permintaan Sudiro menyatakan perlu dibuat undang-undang yang mengukuhkan Jakarta sebagai ibukota dan meningkatkan statusnya dari kota praja menjadi provinsi yang dipimpin seorang gubernur.

Sukarno pun berpesan:

“Kau Gubernur Jakarta kenalilah sejarah Sunda Kelapa, Jayakarta sehingga bisa kau ambil buah faedahnya untuk kita bangun kota kemenangan sempurna. Itulah arti Jayakarta. Kota yang bermanfaat bagi semua. Seperti pohon kelapa pada Sunda Kelapa berguna bagi semua. Jangan kau contoh Batavia kota yang hanya megah bagi kaum uangnya, tidak bagi rakyat banyak, bahkan mereka dicurigai. Kota kemenangan sempurna megah dalam segala arti, sampai di dalam rumah-rumah kecil daripada marhaen di kota Jakarta harus ada kemegahan.” ●

Selasa, 08 Juli 2014

Ahok dan Benyamin S

                                              Ahok dan Benyamin S

JJ Rizal  ;   Sejarawan
KORAN TEMPO,  07 Juli 2014
                                                


Sungguh ironis, di Jakarta dalam periode yang panjang, para pejabatnya sering melupakan peran penting seniman. Bahkan dalam suasana ulang tahun Jakarta ke-487 lalu, ketika menguat penghormatan kepada keistimewaan seni budaya Betawi-Jakarta serta tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk itu, justru hal yang memilukan terjadi. Benyamin S., sebagai seniman ikon nomor wahid dan manisfestasi tradisi budaya Betawi-Jakarta, mengalami penghinaan luar biasa dalam acara YKS produksi Trans TV. Anehnya, tidak terdengar suara protes dari pemerintah Jakarta.

Mungkin Pemerintah Kota Jakarta masih belum mengubah wajahnya dari masa kompeni yang, disebut sejarawan Leonard Blusse, berwajah konsumtif. Sebab, pejabatnya lebih memperhatikan pedagang daripada seniman yang telah membuat sajak, lagu, lukisan, dan cerita yang membuat Batavia sohor di dunia dengan sebutan Koningin het van Oosten atau Ratu di Timur.

Setelah kemerdekaan, Asrul Sani termasuk yang jengkel melihat wajah abai pemerintah terhadap seniman. Saking jengkelnya, ia menulis "Surat Terbuka bagi Wali Kota Baru" di majalah Siasat, 3 Januari 1954. Ia menyatakan pemerintah Jakarta mempunyai "wajah pejabat". Asrul protes karena banyak seniman bekerja keras menampilkan Jakarta sebagai sumber ilham dan tempat tinggal, tapi Pemerintah Kota saat itu kurang menghargai seniman serta mendorong kehidupan kebudayaan.

Asrul kecewa, ketika pada 28 April 1949 Chairil Anwar melepaskan nyawa dan diantar ke pekuburan di Karet, pemimpin Jakarta Sastromuljono tidak memberikan perhatian. Padahal rombongan pengantar jenazah penyair terkemuka yang banyak meninggalkan nyanyian tentang Kota Jakarta itu lewat di depan rumahnya. Kekecewaan yang sama sebelumnya disampaikan Rosihan Anwar. Ia menyesalkan ketidaktahuan pemimpin Jakarta tentang posisi penting Chairil.

Perlu satu dasawarsa lebih Jakarta memiliki pemimpin sesuai dengan harapan Asrul dan Rosihan itu. Pada 1966, Ali Sadikin diangkat. Meskipun ia mengaku tak tahu banyak kesenian serta kenal seniman, tetapi baginya seniman penting untuk membangun kota yang beradab. Karena itulah, sejak 1968, ia memfasilitasi seniman dengan mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM), Akademi Jakarta (AJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Sinematek, dan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Ia pun dikenang sebagai gubernur yang bergaul erat dengan seniman, juga mendengarkan saran-saran mereka dalam pembangunan Jakarta. Kisah itu dapat dibaca dalam biografinya, Bang Ali demi Jakarta dan Empu Ali Sadikin 80 Tahun.

Buku yang terakhir itu terbit sebagai bagian dari acara penganugerahan gelar "Empu Peradaban Kota" kepada Bang Ali oleh IKJ pada 25 Januari 2006. Ajip Rosidi menyatakan gelar itu diberikan agar pemimpin Jakarta ingat pentingnya kesenian dalam membantu menjauhkan Jakarta dari wajah kota yang tak beradab. Sebab, kesenian meningkatkan kepekaan, mendorong pemikiran kritis, berkontribusi merumuskan acuan-acuan kehidupan yang baik dan membaik.

Ada yang berlanjut ada yang berubah, Jakarta muncul dengan aneka wajah. Tetapi, soal perhatian terhadap seniman, Jakarta tampak masih enggan melepas wajah kota konsumtif yang dikatakan Blusse, wajah kota pejabat yang disebut Asrul, dan wajah kota tak beradab yang dinyatakan Ajip. ●

Jumat, 20 Juni 2014

Ahok, Monas, dan PRJ

Ahok, Monas, dan PRJ

JJ Rizal ;   Sejarawan
TEMPO.CO,  19 Juni 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
Jakarta Fair Kemayoran dianggap "murtad" dari raison d'etre atau alasan menjadinya ketika dibuat oleh Ali Sadikin pada 1968 di Monas. Sebab itu, pemda Jakarta pun bikin tandingannya. Bukan hanya menyediakan 2.000 stan lebih untuk industri kecil, tapi juga ruang bagi kaki lima. Tiket masuk gratis. Untuk menguatkan ruh aslinya, pelaksanaannya pun dilakukan di Monas. Tapi, apakah suara kritis Jokowi-Ahok cerminan dari pikiran Ali Sadikin tentang PRJ? Apakah hasrat Jokowi-Ahok itu juga mencerminkan fungsi yang dikonsepsikan Sukarno sebagai "arsitek bangsa Indonesia" sekaligus arsitek Monas?

Di dalam biografi Bang Ali Demi Jakarta, dinyatakan PRJ diniatkan menjadi "wadah menghidupkan produksi kita yang kuat maupun yang lemah". Sekaligus usaha pemda DKI menambah tempat-tempat hiburan serta rekreasi murah bagi warga Jakarta. Dalam konteks ini, keluhan Jokowi-Ahok kepada JIExpo sebagai penyelenggara Jakarta Fair tepat.

Tapi keliru memindahkannya dan atau bikin lagi yang baru di Monas. Sebab, Bang Ali tidak pernah mengangankan PRJ atau kegiatan bisnis apa pun di Monas. Kalau PRJ pernah di Monas, itu sementara. Bang Ali telah menyiapkan lahan permanen 41 hektare di area Ancol. Sebab, ia sadar betul ide Sukarno, bahwa Monas adalah pusat Jakarta sekaligus Indonesia. Sukarno mewanti-wanti, di sekeliling Monas tak boleh dijadikan tempat bisnis. Sebab, di sana, menurut Bang Ali sebagaimana dipesankan oleh Sukarno, "Seharusnya terdapat bangunan-bangunan yang jadi kebanggaan provinsi dan pemerintah Indonesia. Monas harus hijau dan dikelilingi gedung kebudayaan nasional, meliputi galeri juga teater, museum nasional dan lokal Jakarta."

Pernyataan Bang Ali itu mengingatkan kembali pesan Sukarno tentang Monas sebagai bagian tujuan pembangunan Jakarta, Ibu Kota yang memikul tugas nation and character building. Monas, sebagaimana disampaikan Sukarno kepada Gubernur Jakarta Henk Ngantung, adalah bagian dari ibu kota yang merupakan manifestasi tujuan "perjuangan kita (Revolusi, Proklamasi, Pergerakan Nasional)". Sebagaimana Jakarta, maka Monas bagian dari "Lima P" (perut, pakaian, perumahan, pergaulan, dan pengetahuan) yang menjadi "kebutuhan absolut rakyat". Monas memainkan fungsi pergaulan dan pengetahuan yang "di dalam itu termasuklah pula 'pembudayaan', zin voor hogere cultuur (minat untuk kebudayaan yang tinggi)". Sukarno pun menyatakan, "kebahagiaan hidup karena tercukupi perut, pakaian, perumahan, in een omgeving van schoonheid (dalam lingkungan yang indah)… Sebab, untuk makan dan minum sesudah lima menit orang puas, tapi apakah itu geluk (bahagia)?" Jadi, Monas bagian dari "pola schoonheid, taman yang indah" untuk kota yang cantik yang mengesankan ontroering van de ziel atau keharuan jiwa di tengah modernitasnya.

Keharuan jiwa itulah yang dinyatakan Sukarno sebagai inti dari Monas. Sebab, ia adalah ruang permenungan besar. Sukarno ingin setiap orang yang keluar dari Monas bangkit keharuan jiwanya, betapa Indonesia bangsa yang hebat. Inilah fungsi Museum Nasional di Monas, patung-patung pahlawan yang diangankan sebagai Garden of National Heroes, jalan yang diberi nama Merdeka. Monas wahana belajar setiap anak bangsa yang hendak menjadi manusia Indonesia. Sebab, menjadi manusia Indonesia bukan sesuatu yang alamiah, tapi sesuatu yang diciptakan sejarah modern yang menuntut tekad, solidaritas, kerelaan berkorban, dan harapan. ●

Jumat, 30 Mei 2014

Ahok dan Monas

Ahok dan Monas

 JJ Rizal  ;   Sejarawan
TEMPO.CO,  30 Mei 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
Monas itu stempel kepribadian Sukarno. Begitu kata Roosseno Soerjohadi-koesoemo saat penganugrahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dalam ilmu teknik dari Institut Teknologi Bandung kepada Presiden Sukarno pada 1962. Peristiwa itu hanya selang setahun lebih sejak pemancangan tiang pertama Monas oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1961.

Dalam perjalanan sejarah Monas kemudian menjadi representasi simbolis Jakarta, bahkan Indonesia. Namun keliru jika hanya menganggap Monas hadir sebagai representasi simbolis. Sebab, bagi Sukarno, monumen itu juga merupakan representasi historis.  Monas adalah bangunan lahir-batin. Karena itu, Monas bukan saja menghidupkan sfeer atau suasana keteknikan modern tugu 132 meter yang dimahkotai lidah api dan dilapisi lembaran emas. Tetapi Monas pun bangunan yang dirancang sejak mula memiliki batin. Hal ini terutama nyata sekali dalam prakarsa dan konsep Sukarno untuk membangun diorama sejarah nasional dalam satu Ruang Museum Sejarah Nasional di Monas.

Selang lebih dari setengah abad sejak didirikan, Monas pun dibersihkan. Pada 2 April 2014, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menandatangani lembar kegiatan Kaercher Cleans Monas di Balai Kota DKI Jakarta. Ini merupakan kegiatan bersih-bersih Monas untuk kedua kalinya setelah sebelumnya diadakan pada 1992. Namun, sekali lagi, bersih-bersih yang dipahami Monas pun masih tetap bersih-bersih lahirnya, tidak batinnya.

Seharusnya reformasi membawa semangat baru untuk memahami seraya membersihkan warisan kotor Orde Baru yang beroperasi melalui museum, dan salah satunya adalah Museum Sejarah Nasional di Monas. Tak lama setelah Soeharto naik memegang kekuasaan, politik legitimasinya yang menempatkan sejarah sebagai alat penting telah membawa orang-orang Sekretariat Negara dan Pertahanan Keamanan (Hankam) menuju keanggotaan Panitia Pembina Tugu Nasional. Meski pada 19 Maret 1969, Mashuri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilantik sebagai Ketua Panitia Pembina Tugu Nasional, dua lembaga itu, yang oleh David Jenkins-si penulis biografi Soeharto paling ambisius-disebut sebagai lembaga terpenting yang menjadi mesin pelindung Soeharto dalam kekuasaan militernya, justru lebih banyak memainkan peran.

Mereka banyak melibatkan diri dalam pencitraan baru dan pengubahan memori kolektif bangsa dengan mengikis habis memori kolektif bangsa yang telah dibuat Sukarno. Ini segera tampak dalam susunan Tim Perancang Isi Museum Sejarah Nasional-pengganti Panitia Museum Sejarah Nasional yang pernah dibentuk Sukarno. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pembina Tugu Nasional Nomor 06/Kpts/69 tertanggal 30 Desember 1969, ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota Nugroho Notosusanto.

Dalam bukunya, History in Uniform, Katharine E. McGregor menyebut Nugroho sebagai propagandis yang paling penting dalam rezim Orde Baru. Ia tanpa lelah menyebarluaskan kepahlawanan militer Indonesia melalui museum, film dokudrama, dan buku pelajaran. Dari kantor Pusat Sejarah ABRI yang baru di dekat Monas, Nugroho memimpin tugas menyusun ulang adegan-adegan yang akan dibuat dalam bentuk 48 diorama di Museum Sejarah Tugu Nasional.

Dari adegan-adegan yang disepakati, nyatalah bahwa konsep sejarah Nugroho yang hadir dalam diorama Monas diproyeksikan untuk menyajikan pembenaran atas peran militer dalam kepemimpinan nasional, meski itu terasa betul dilebih-lebihkan, kalau tidak dapat dikatakan palsu. Masa lalu nasional, sebagaimana yang disajikan oleh adegan-adegan diorama, menonjolkan superioritas militer Indonesia, kejijikan pada sosialisme, dan sangat mengecilkan peran historis Sukarno.

Ada ironi melihat bersih-bersih Monas. Di balik tampilan lahirnya yang bersih, dalam batin Monas tetap bersarang kotoran kebohongan Orde Baru. Lahirnya siap menjalankan tugas simbolisnya yang baru, tetapi batinnya tidak. Entah untuk berapa lama lagi Museum Sejarah Monas tetap akan menjadi "si tua bangka". Yang  mulutnya tetap saja mengoceh memberi dongengan yang sama ihwal kebohongan-kebohongan sejarah Orde Baru kepada jutaan anak sekolah yang setiap tahun datang secara rutin dari seluruh penjuru Tanah Air. ●

Selasa, 13 Mei 2014

Musik, Revolusi, dan Karakter Bangsa

100 Tahun Ismail Marzuki                                    

Musik, Revolusi, dan Karakter Bangsa

JJ Rizal  ;   Sejarawan
MEDIA INDONESIA,  13 Mei 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
ADA yang bilang pada 1950-an, Soekarno pernah mengusulkan untuk mengganti lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail `Bang Maing' Marzuki. Sejarawan Hans van Miert mengungkapkan sejak pertama kali mendengar pada 1928, Soekarno merasa memang lagu Indonesia Raya kurang pas, terlalu bernada Barat. Meskipun pada 1930 akhirnya Soekarno mengalah dan menerima ketika partainya sendiri, Partai Nasional Indonesia (PNI), menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, ia rupanya belum benar-benar ikhlas.

Usul mengangkat lagu Indonesia Pusaka sebagai lagu kebangsaan tidak kesampaian. Namun, pada 1960 bertepatan peringatan hari kemerdekaan, Soekarno memberikan piagam penghargaan kepada Ismail Marzuki. Saat itu Soekarno menyatakan seniman ialah bagian yang tidak terpisahkan sejak awal pergerakan nasional dan peran mereka semakin kentara pada masa revolusi. Ismail Marzuki ialah salah satunya.

Biografi Ismail Marzuki memang mencerminkan pernyataan Soekarno itu. Ia lahir pada 11 Mei 1914 dari keluarga Betawi di Kwitang. Pada 1931, saat usianya baru 17 tahun, ia tidak saja telah memperlihatkan bakat musik, tetapi juga ideologi kerakyatannya melalui lagu Oh Sarinah. Meskipun berbahasa Belanda, Oh Sarinah jelas mencerminkan ide zamannya yang dipenuhi semangat pembelaan terhadap rakyat kecil tertindas yang diperlambangkan Mas Marco Kartodikromo sebagai Kromo, oleh Soekarno sebagai Marhaen, dan oleh Tan Malaka sebagai Murba.

Musik dan semangat kebangsaan ialah hal yang tidak terpisahkan dalam biografi Ismail Marzuki. Bahkan akarakar semangat kebangsaan itu dapat ditelusuri lebih jauh lagi sebelum ia menciptakan lagu Oh Sarinah. Ketika masih sebagai pelajar tingkat dasar Christelijk HIS (Holland In landsche School), Ismail Marzuki telah mengaitkan dirinya dengan Kepandoean Bangsa Indonesia (KBI) di Gang Kenari yang berporos kepada tokoh nasional MH Thamrin. Tidak aneh jika kemudian Ismail Marzuki selain memasuki perkumpulan musik keroncong Lief Java yang tersohor dan membentuk kelompok musik jazz The Sweet Java Islander, juga memasuki Perkumpulan Kaum Betawi yang melibatkan diri dalam peristiwa Kerapatan Pemuda 1928 yang kemudian sohor sebagai Sumpah Pemuda. Pada zaman Jepang, ketika seniman banyak diberi tempat oleh kekuasaan, Ismail Marzuki diangkat sebagai pemimpin Orkes Indonesia Hosokyoku Djakarta yang digunakannya sebagai kesempatan untuk menciptakan lagu-lagu cinta tanah air, salah satunya Rayuan Pulau Kelapa.

Media baru

Pengalaman dalam organisasi-organisasi perjuangan serta kelompok musik dengan berbagai alirannya itu membuka jalan Ismail Marzuki sebagai pemusik pejuang semakin matang. Kematangan jiwa kebangsaan itulah yang kemudian membawa Ismail Marzuki mampu melihat revolusi 1945 sebagai medan inspirasi dan puncak kreasinya untuk bangsa. Keterlibatannya dalam kerja-kerja di kantor radio Belanda NIROM, juga Djakarta Hooso Kyoku milik tentara Jepang, yang dijalaninya berbarengan dengan bekerja di radio VORO milik kaum pergerakan membuatnya mampu melihat kekuatan media baru sebagai alat perjuangan. Ketika proklamasi segera disusul revolusi, ia segera menggabungkan diri dengan Radio Republik Indonesia (RRI) yang dibangun pada 11 September 1945. Sampai di sini panggilan revolusi Ismail Marzuki menguat. Ia berada di `front terdepan' terkait dengan musik dan revolusi, seperti Chairil Anwar dalam puisi dan Sudjojono dalam seni lukis.

Di RRI itulah pertama kali teks proklamasi disiarkan Jusuf Ronodipuro, sosok yang juga mendorong Ismail Marzuki tampil menyiarkan lagulagu perjuangan karyanya. Bersama grup musik Empat Sekawan yang dibentuknya, Ismail Marzuki mengisi acara musik untuk programa Hiburan Pahlawan, Hiburan untuk Tentara Angkatan Laut dan Udara RI, dan lain-lain. Selain mengisi programa udara, Ismail Marzuki juga membawa grup musiknya turun ke front-front yang tidak sekadar untuk menghibur para pejuang, tetapi mencari ilham dari revolusi. Ismail Marzuki menolak tawaran gaji besar dan fasilitas Belanda ketika RRI diambil alih mereka pada November 1946. Ia lebih memilih membantu istrinya, Eulis Zuraidah, berjualan gado-gado, laksa, asinan, dan mi goreng sambil serabutan mengajar bahasa Belanda dan Inggris.

Pada masa revolusi keadaan Jakarta tidak selamanya damai karena rakyat bergerilya menolak kembalinya Belanda. Ismail Marzuki mengungsikan istrinya ke Bandung. Situasi pergolakan revolusi itulah yang justru diterjemahkan Ismail Marzuki ke dalam lagulagu. Lagu-lagu perjuangan karyanya menurut ahli musik JA Dungga dan L Manik dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu lagu cinta tanah air berupa mars, lagu cinta tanah air berupa lagu tenang, lagu percintaan (minneliederen), dan lagu sindiran (spotliederen).

Mengalir deras

Ada lebih 200 lagu diciptakan Ismail Marzuki sampai ia meninggal di kediamannya di Kampung Bali, Tanah Abang, dalam usia 44 tahun pada 25 Mei 1958. Beberapa dapat disebutkan sebagai contoh lagu mars, seperti Halo-Halo Bandung, Gagah Perwira, dan Selamat Datang Pahlawan Muda. Kemudian lagu sindiran seperti Seruan Seruni dan Djakarta Menanti. Lagu cinta tanah air berupa lagu tenang seperti Gugur Bunga, Saputangan dari Bandung Selatan, Karangan Bunga dari Selatan, Terkenang Tanah Air, Sumbangsihku, Rangkaian Melati, dan Oh Angin Sampaikanlah. Lagu percintaan terlihat pada Sepasang Mata Bola, Sersan Mayorku, O Kopral Djono, Halo Bu, Djuwita Malam, Aryati, Melati di Tapal Batas, Selendang Sutra, dan Sabda Alam.

Revolusi telah menjadi medan kreatif yang membuat Ismail Marzuki mencipta seperti tanggul jebol. Karyakaryanya memperoleh kesuksesan, bahkan menjadi klasik hingga ke masa depan. Itu mungkin berasal dari lagulagunya yang memang tidak berdasar gramatika musik yang kompleks, tetapi dalam kepolosannya justru seperti kebanyakan lagu rakyat Indonesia menjadi abadi, meskipun oleh para pengamat pada zamannya dikatakan kurang indah dari segi estetika musik.

Faktor lain kesuksesan Ismail Marzuki ialah kemampuannya membuat syair-syair lagunya menapaki pencapaian sastera serta pergulatan bahasa yang memukau antara bahasa Melayu-Betawi dengan bahasa Indonesia yang masih sangat muda. Namun, bagaimanapun jasa besar Ismail Marzuki ialah mendokumentasikan zamannya di dalam lagu-lagu.

Ismail Marzuki bermain dan menciptakan musik memang tidak sekadar memuaskan bakat alamnya yang memukau, tetapi sebagaimana Soekarno, Hatta, dan generasinya menggunakan bakat politik. Mereka semua tengah membayangkan diri sebagai `orang Indonesia' dan bahwa menjadi `orang Indonesia' bukan sesuatu yang alamiah, melainkan sesuatu yang diciptakan sejarah modern yang menuntut tekad, solidaritas, kerelaan berkorban, serta harapan. Khususnya harapan pergerakan kebangsaan Indonesia yang membayangkan manusia Indonesia yang berdiri tegak, tidak bongkok dan tidak menginjak, terbuka dinamis, inklusif, bernyali, dan berperikemanusiaan. ●