Ketika Kesetaraan (Belum) Bermakna Bisnis

Ketika Kesetaraan (Belum) Bermakna Bisnis Shinta Widjaja Kamdani ;  Presiden Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE)

                                                         KOMPAS, 21 April 2018

                                                           

Kesetaraan berarti bisnis. Demikian motto sekaligus inti harapan pelak- sanaan Prinsip – prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women Empower -ment Principles (WEPs).  WEPs menyediakan serangkaian pertimbangan yang membantu sektor swasta fokus pada elemen-elemen kunci yang tidak terpisahkan untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar, dan masyarakat. Kesetaraan gender Kehadiran WEPs dilatarbelakangi oleh tren sejumlah hasil riset yang mengafirmasi dampak kesetaraan gender bagi roda perekonomian, mulai dari tingkat perusahaan sampai global. MSCI Environmental Social and Governance (ESG) menunjukkan, perusahaan di MSCI World Index dengan kepemimpinan perempuan yang kuat berhasil membukukan laba bersih 10,1 persen setiap tahun dibanding 7,4 persen yang tanpa kepemimpinan perempuan. McKinsey Global Report 2015 mengklaim akan adanya tambahan 26 persen atau setara 12 triliun dollar AS pada Produk Domestik Bruto (PDB) global di tahun 2025 bila kesetaraan gender berhasil dinaikkan. Tingginya tingkat keraguan publik pelaku bisnis terhadap inisiatif eksternal yang menjadi alat pengukur kesetaraan gender dalam operasional perusahaan ini antara lain terlihat dari masih rendahnya perusahaan yang mengadopsi WEPs. Dirilis pada Maret 2010 oleh UN Women dan UN Global Compact (UNGC), WEPs baru diadopsi oleh sekitar 1.800 dari jutaan pemimpin bisnis di dunia. Maka, untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan papan atas di Indonesia menerapkan WEPs, Koalisi Bisnis untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) menginisiasi sebuah survei dasar yang hasilnya disampaikan kepada publik sebagai kontribusi atas Prinsip Ke-7 dari WEPs (mengukur dan melaporkan secara publik tentang kemajuan upaya mencapai kesetaraan gender). Bersama UN Women dan Indonesia Global Compact Network (IGCN), survei mengambil sampel 50 perusahaan ternama dari sejumlah industri dengan kriteria terdaftar di bursa efek atau memiliki minimal 500 pekerja, masa beroperasi minimal tujuh tahun, dan wilayah operasi sedikitnya di dua kota di Indonesia. Berikut temuan dari hasil kajian. Prinsip 1: menciptakan kepemimpinan tingkat tinggi di perusahaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sejumlah 88 persen perusahaan memiliki kepemimpinan perempuan di Badan Pengelola Tertinggi dengan 57 persen di antaranya dalam porsi rata-rata 35 persen. Proses elaborasi mengarah pada tiga bidang di mana perempuan tampil sebagai pimpinan yaitu keuangan, hukum, dan divisi SDM. Sementara, perempuan di tingkat direktur utama atau Chief Executive Officer (CEO) hanya 12 persen atau di 4-5 perusahaan saja. Prinsip 2: memperlakukan semua perempuan dan laki-laki secara adil di tempat kerja, menghormati dan mendukung hak-hak asasi manusia dan non-diskriminatif. Sekitar 70 persen responden memberikan kebijakan untuk mempertahankan pekerja perempuan, terbatas pada pemenuhan rekomendasi minimum oleh pemerintah semacam penyediaan ruang laktasi. Sementara 25 persen memberikan kebijakan khusus untuk mendorong peluang peningkatan karier yang setara bagi perempuan, dan 5 persen melakukan pemeringkatan gaji setara untuk pekerja laki- laki dan perempuan berdasar inisiatif tingkat global. Prinsip 3: memastikan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan untuk semua pekerja perempuan dan laki-laki. Prinsip ini diimplementasikan secara baik di kalangan perusahaan responden melalui temuan 95 persen perusahaan menyatakan memiliki kebijakan yang tak menoleransi kekerasan dan pelecehan, 48 persen secara spesifik menyebutkan kebijakan anti pelecehan seksual dan kekerasan, 52 persen memiliki komite yang khusus menangani kasus kekerasan dan pelecehan di perusahaan mereka. Prinsip 4: mengadakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesional kepada perempuan. Hanya 33 persen responden mengadakan program khusus untuk menaikkan jumlah perempuan di posisi-posisi kunci, dan 27 persen yang menggelar pelatihan khusus bagi pekerja perempuan agar bisa terus bertahan di angkatan kerja sesuai perkembangan tingkatan karier mereka. Hal ini menandakan masih rendahnya perhatian perusahaan terhadap upaya mendukung kesetaraan gender lewat penguatan kapasitas untuk capai keberagaman di perusahaan. Prinsip 5: menerapkan praktik-praktik pengembangan perusahaan, rantai pasokan, dan pemasaran yang memberdayakan perempuan. Masih rendahnya kesadaran akan bentuk dan tingkat keterlibatan perempuan pada upaya mengembangkan perusahaan seperti di rantai pasokan dan pemasaran adalah kesimpulan atas hasil 85 persen perusahaan mengaku tak melakukan evaluasi dampak berbeda antara laki-laki dan perempuan saat mengembangkan produk atau layanan. Prinsip 6: mendukung kesetaraan melalui inisiatif komunitas dan advokasi. Kesadaran perusahaan mengembangkan program tanggung jawab perusahaan yang berdampak pada kualitas hidup perempuan tampak pada capaian 38 persen responden secara khusus menargetkan perempuan sebagai kelompok penerima manfaat dari kegiatan CSR mereka. Prinsip 7: mengukur dan melaporkan kepada publik kemajuan upaya mencapai kesetaraan gender. Lebih dari separuh responden (58 persen) mempublikasikan keberagaman di dewan perusahaan, 42 persen memiliki kebijakan sekaligus perencanaan pelaksanaan mendukung kesetaraan gender. Pemangku kepentingan Survei ini tentu belum bisa dinyatakan mewakili persepsi seluruh perusahaan di Indonesia. Namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal bagaimana kesetaraan gender dipersepsikan dan diimplementasikan di kalangan bisnis Tanah Air. Masih panjangnya upaya yang harus ditempuh untuk mencapai kesetaraan sebagai bisnis ditandai oleh prediksi World Economic Forum 2017 dalam laporan kesenjangan gender global. Untuk menutup kesenjangan penghasilan antar gender dan kesempatan bekerja antara laki-laki dan perempuan saja, masih butuh 217 tahun. Kompleksnya tantangan yang dihadapi membutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan seperti sektor privat, publik, dan masyarakat. Jika tantangan ini berhasil ditaklukkan, iming-iming ‘kue besar’ dari tambahan 12 triliun dollar AS di PDB global tujuh tahun ke depan bukan mustahil dinikmati bersama. ●

Improving empowerment of women through entrepreneurship

Improving empowerment of women through entrepreneurship Shinta Widjaja Kamdani  ;   CEO of the Sintesa Group, Founder of the Angel Investment Network (ANGIN)

JAKARTA POST,  23 Desember 2014

                                                                                                                       

Nowadays people’s attention is drawn to news of a weakened world economy, ultimately resulting in weakening the currencies of many countries including Indonesia, the government of which has assured that external pressure on the economy will be tackled. When I visited Ciawi Market in Bogor last week, a young woman shopping for groceries complained about the high price of red chili, which had skyrocketed to Rp 100,000 per kilogram. The vendor gave a simple and believable explanation and said it was due to inflation. “What’s inflation?” the lady asked. “I don’t know,” replied the vendor. “I just heard about it on television.” Housewives, particularly among the poor, feel the worst effects of this economic volatility. They directly experience the increasing prices of daily necessities. Therefore, women‘s empowerment is imperative, specifically for housewives so that they become economically independent. The economic independence of these women can be achieved through entrepreneurship; a channel which provides access to flexible working hours while enabling them to fulfill domestic roles as required and contribute to the family’s welfare. An increased number of entrepreneurs will become a stronger pillar of Indonesia’s economy. At least 2 percent of entrepreneurs of the total population is required to feasibly deduct the number of unemployed and propel a country’s economy forward. We now have less than 2 percent of entrepreneurs, but I am optimistic that the growth will continue, with more entrepreneurs in the creative economy. An exciting update from the Tourism Ministry is that last year, this sector’s growth reached 5.76 percent, slightly above the average growth of our economic growth of 5.75 percent. The ministry also reported that the contribution of the creative economy to gross domestic product (GDP) reached Rp 642 trillion or 7 percent, with the largest contribution to the food and fashion industries, worth Rp 209 trillion (32.5 percent) and Rp 182 trillion (28.3 percent), respectively. As a businesswoman, these fantastic figures truly lift my spirit to encourage entrepreneurship among Indonesian women. As women, we have our advantages to lead double or even multiple roles in life besides being a mother, mother-to-be, or single mother, all with the objective of fulfilling the family’s economic independence. Many say a woman can build an effective team, combining sharp intuition and factual logic in decision-making, recognizing the impact of her actions along the way, and being meticulous in utilizing resources every time to perform her tasks. Business Week and Dow Jones business reports stated that women-owned and women-managed private technology businesses were run more efficiently than those of men. In Indonesia, the number of women entrepreneurs has reached 60 percent of all our entrepreneurs — clearly women are on the right track to build their own economic independence and increase the family’s welfare. What should we do to increase women involvement in business? Common barriers women often face are financial access, networking and capacity building. To address this challenge I invited my female friends and fellow businesswomen to create the Angel Investor Network (ANGIN) in 2012. This program focuses on boosting women’s participation in the economy. A women’s fund was created to inject business start-ups with ideas, implementation, funding, and business evaluation with more experienced businesswomen in ANGIN. The Angels also give mentoring to business start-ups that have run for six months or are still at their initial business stage, but are hardly progressing, mostly due to difficulties in financing — a main factor that often “kills” women’s entrepreneurial spirit. ANGIN has joined efforts to provide funding for local businesswoman and start-ups, especially for funding up to US$50,000, with investment targets of three to five years. Selected businesswomen and start-up owners also gain access to knowledge and experience from the Angels’ business networks, to learn best practices from international colleagues, to have business and financial consultations, to undergo business pitching training and due diligence to evaluate the market and create corporate strategies and to get business coverage. Many businesses have grown from the ANGIN initiative. Investors joining the network have increased significantly and are from various educational backgrounds. What has been accomplished today must not make us complacent. The government and the private sector must work hand in hand to achieve at least the 2 percent target of Indonesian entrepreneurs. Starting with a dream, then involving ourselves in the economic sphere is the real contribution that every Indonesian woman can make to fellow women and the nation. Happy Women’s Day, to Indonesia’s great women. ●