|
Caleg
Mantan Koruptor
Khairul Fahmi ; Dosen Hukum Tata Negara;
Peneliti Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
|
|
SEBUAH langkah progresif guna
memastikan setiap bakal calon wakil rakyat bebas dari catatan korupsi tengah
dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Institusi penyelenggara pemilu ini
hendak mengadopsi syarat bahwa calon anggota legislatif haruslah orang yang
tidak pernah dijatuhi pidana korupsi. Suatu upaya yang patut diapresiasi guna
menjaga integritas calon yang akan dipilih rakyat. Bagaimanapun, korupsi
merupakan masalah serius yang harus ditangani dari semua lini, termasuk pada
proses rekrutmen calon penyelenggara negara melalui pmilu.
Sebagai proses rekrutmen, pemilu
harus dijadikan sarana memilih orang-orang berkualitas dan berintegritas. Hak
pilih rakyat dalam pemilu mesti dipastikan tersalur pada calon-calon yang
diyakini memiliki catatan baik dan dapat dipercaya untuk memegang amanah.
Agar maksud itu tercapai,
intervensi regulasi pemilu amat dibutuhkan. Aturan pemilu, khususnya terkait
dengan syarat calon idealnya didesain sedemikian rupa agar yang akan terpilih
ialah person-person dengan kualifikasi tinggi dan integritas yang terjaga.
Pada ranah ini, pilihan kebijakan yang akan diambil KPU sesungguhnya sudah di
atas rasionalitas nilai yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945.
Perlu
pembatasan
Secara lebih konkret, pilihan
kebijakan membatasi hak pilih mantan terpidana korupsi dapat didasarkan pada
beberapa alasan yang cukup mendasar. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan kedaulatan itu
dimanifestasikan dengan memberikan suara dalam pemilu.
Pelaksanaan pemberian suara
membutuhkan pengawalan hukum. Tanpa intervensi hukum, kontestasi pemilu akan
cenderung bergerak ke arah yang sangat liar. Pemilu akan dikendali
orang-orang yang memiliki uang dan sumber daya. Dalam situasi seperti itu,
praktik korupsi politik dalam wujud patronase akan sangat mudah terjadi.
Dengan patronase atau politik
uang, rasionalitas rakyat sebagai pemegang hak pilih akan dengan mudah diubah
orientasinya. Disorientasi pemilih akan menyebabkan pemberian suara tidak
lagi mempertimbangkan siapa dan bagaimana rekam jejak seorang calon.
Faktanya, wajah ketidakjelasan
orientasi pemilih sudah sangat nyata sehingga mengintervensi mekanisme
pencalonan dengan menetapkan batas-batas tertentu amat diperlukan.
Lebih-lebih untuk syarat yang berhubungan dengan integritas dan kesetiaan
pada amanat penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kedua, dari aspek regulasi,
rencana kebijakan KPU mendapat alasan pembenar dari semangat yang terkandung
dalam UU No 7/2017. Dalam UU tersebut, khususnya terkait dengan syarat calon
presiden dan wakil presiden diatur bahwa seseorang yang pernah melakukan
tindak pidana korupsi tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Syarat
dimaksud diatur secara bersamaan dengan syarat tidak pernah mengkhianati
negara.
Dua syarat itu dimuat dalam satu
rumusan norma. Artinya, korupsi diposisikan sebagai salah bentuk kejahatan
yang berhubungan dengan pengkhianatan terhadap negara. Dikatakan demikian
karena kejahatan korupsi merupakan bentuk penyelewengan terhadap amanah
jabatan yang diemban. Ketika terbukti korupsi, si pelaku dianggap telah
mengkhianati negara.
Sekalipun secara normatif syarat
itu baru sebatas ditentukan bagi calon presiden dan wakil presiden, karena
jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD juga merupakan jabatan yang dipilih dalam
pemilu, maka beralasan pula untuk menerapkan batasan tersebut bagi calon
anggota legislatif.
Selain itu, jabatan anggota
legislatif juga membutuhkan kepercayaan tinggi karena peran pentingnya dalam
memutus kebijakan-kebijakan strategis negara. Dengan begitu, yang akan
dipilih pada jabatan itu haruslah orang yang tidak pernah mengkhianati negara
dalam berbagai bentuknya, termasuk korupsi.
Ketiga, dari aspek pengalaman
pemilu dan pilkada, banyak di antara orang-orang yang pernah dinyatakan
bersalah melakukan korupsi mencalonkan diri dan terpilih kembali. Di antara
yang terpilih, ternyata ia mengulangi kembali kejahatan yang pernah
dilakukan.
Dalam konteks itu, penilaian bahwa
orang yang pernah menyalahgunakan jabatan sangat potensial mengulangi kembali
kejahatan yang sama benar adanya. Pengalaman tertangkap tangannya anggota
DPRD Jawa Timur oleh KPK pada 2017 lalu merupakan fakta yang membenarkan hal
itu. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur itu juga mantan terpidana korupsi ketika
menjabat sebagai anggota DPRD tingkat kota sebelumnya.
Kasus ini patut menjadi
pembelajaran untuk mempertimbangkan lebih jauh arti penting pembatasan
terhadap hak untuk menjadi kandidat bagi orang yang pernah melakukan korupsi.
Rasionalitas
nilai
Sekalipun rencana membatasi hak
pilih mantan terpidana korupsi didasarkan pada rasionalitas nilai yang jelas,
rencana itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Sebab, ketika niat
tersebut diungkap melalui uji publik, nada penolakan dari sejumlah partai politik
sudah muncul.
Alasannya sudah dapat ditebak. UU
Pemilu tidak mempersyaratkan itu bagi caleg, dan MK dalam putusannya juga
membolehkan mantan terpidana yang dihukum atas tuntutan pidana penjara
minimal lima tahun mencalonkan kembali sejak selesai menjalani hukuman.
Tidak sebatas itu, argumen seperti
bahwa mantan terpidana telah menebus kesalahannya dengan menjalani hukum dan
tidak layak lagi untuk ditambah hukumannya dengan pembatasan hak pilih juga
akan digunakan. Bahkan, alasan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan
melalui UU sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga akan menyertai perlawanan
terhadap kebijakan hukum yang hendak diintroduksi ke dalam peraturan KPU
tersebut.
Dengan menggunakan alur berpikir
rasionalitas formal, barangkali rencana pemuatan syarat dimaksud oleh KPU
memang mengandung kelemahan. Namun, dari segi bahwa bangsa ini butuh
penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kebijakan itu justru
memiliki pijakan nilai moral yang sangat kuat. Lebih-lebih, saat ini DPR
maupun partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah dalam
hal bersih dari praktik korupsi.
Dengan mengadopsi syarat tidak
pernah dihukum karena korupsi atau setidaknya telah selesai menjalani hukum
pidana karena melakukan korupsi sekurang-kurangnya 10 tahun, harapan agar
lembaga perwakilan diisi orang-orang baik, berkualitas, dan berintegritas
dapat dipenuhi.
Oleh karena itu, betapapun
tajamnya perbedaan pendapat ihwal rencana memuat syarat caleg bukan mantan
koruptor, nilai dan harapan agar lembaga negara diisi orang-orang
berintegritas dan bersih dari catatan korupsi tetap harus lebih diutamakan. ●
|
|
Politik
Dinasti dan Kuasa Modal
Khairul Fahmi ; Dosen HTN;
Peneliti Pusat Studi Konstitusi
(Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas
|
|
TERJARINGNYA Wali Kota Kendari
bersama ayahnya, mantan Wali Kota Kendari sebelumnya, dalam operasi tangkap
tangan KPK membangkitkan kembali diskusi ihwal politik dinasti. Berbagai
pertanyaan terkait bagaimana agar politik dinasti tidak terus membiak dalam pilkada
pun muncul lagi. Apa sesungguhnya akar persoalan masalah ini dan bagaimana
jalan keluarnya?
Jawaban pertanyaan itu tidaklah
terlalu sulit, tapi bagaimana alternatif jalan keluar yang ditawarkan bisa
terlaksana. Benar apa yang dikatakan Mahfud MD, sudah habis teori di gudang
untuk menjelaskannya. Sudah banyak pikiran bernas yang ditawarkan, tetap saja
demokrasi elektoral dibebani masalah politik dinasti, politik uang, dan
korupsi.
Akar
masalah
Banyak pihak yang menuding sistem
pemilihan secara langsung sebagai biang berbagai masalah pelik proses pilkada
kita, termasuk politik dinasti. Tudingan itu tidak sepenuhnya salah dan juga
tidak pula benar semuanya. Dikatakan tidak salah karena tunangan dari sistem
one man one vote adalah liberalisasi politik secara ekstrem.
Tiap-tiap pemegang hak suara
ditempatkan sebagai penentu atas kemenangan seseorang dalam pemilihan. Semua
orang dalam posisi dan nilai yang sama. Tidak ada pemilahan antara suara
orang terdidik dan yang bukan. Tidak ada perbedaan antara orang yang hendak
membangun politik kenegaraan dengan para petualang politik. Tidak ada
penyisihan antara orang yang tercatat sebagai penjahat dan yang bukan.
Semuanya sama, sama-sama memiliki
satu suara, bahkan sama-sama berpeluang menjadi pejabat politik. Dalam sistem
demikian, bagaimana mungkin politik dinasti menjadi tidak menarik untuk
diterapkan?
Sebaliknya, tudingan itu dikatakan
tidak benar karena dalam demokrasi diidealkan bahwa orientasi politik elite
adalah membangun negara. Politik itu untuk kemaslahatan bersama, kontestasi
politik merupakan ajang memperebutkan kepercayaan rakyat berbasis ide dan
program yang ditawarkan.
Pada saat yang sama, dalam
demokrasi diandaikan semua infrastruktur politik, khususnya partai politik
bekerja. Bekerja untuk membangun budaya politik yang sehat, pendidikan
politik yang konstruktif, dan terus secara konsisten membawa rakyat pada alam
politik yang kondusif dan bermartabat. Demokrasi elektoral itu baik jika
orientasi elitenya masih terjaga dan pendidikan politik rakyat berjalan
sesuai harapan.
Realitasnya elite-elite politik
makin menjauh dari orientasi politik kebangsaan. Politik menjadi sarana
menumpuk kekayaan dan memperkuat jaringan kekuasaan keluarga. Masuk ke
politik, ikut kontestasi politik, dan kekuasaan yang diraih digunakan untuk
menumpuk uang dan mewariskan kepada anak, menantu, kerabat atau teman dekat.
Secara bersamaan, para pemilik
modal pun mengintai dan menunggui para kandidat yang haus modal. Harapan
mereka setelah terpilih akan mendapatkan keuntungan lebih dari taruhan yang
dipasang. Bahkan tidak jarang, pemodal terjun langsung ke kancah politik demi
mengamankan kerajaan usahanya. Inilah kondisi pemilik modal menopang dinasti
politik melalui proses elektoral demi pengamanan kapitalnya.
Jika demikian, bagaimana bila
sistem pemilihan diganti dengan pemilihan oleh DPRD? Jangan salah dan lupa,
pemilihan melalui DPRD pun tidak luput dari problem sama. Politik dinasti
juga sangat mungkin dibangun di sana sebab politik uang yang menyertai
politik dinasti juga ada dalam pemilihan di DPRD. Bahkan tidak kalah
ganasnya.
Bila dalam pilkada langsung
dikenal uang perahu dan serangan fajar, dalam pemilihan di DPRD dikenal
istilah uang perkenalan, uang pangkal, dan uang terima kasih. Sama-sama
dahsyat, bukan? Jadi, problem elektoral itu ada pada semua lini. Baik sistem,
orientasi politik elite yang salah, rakyat yang belum sepenuhnya terdidik
secara politik, maupun para kapitalis yang secara konsisten membuntuti
proses elektoral agar berada di bawah kendali mereka.
Politik
dinasti
Politik dinasti merupakan stigma
yang dilekatkan pada realitas dengan beberapa keluarga politisi mencoba
membangun kapasitas politik keluarga serta membawanya untuk sama-sama terjun
ke dunia politik. Anggota keluarga yang satu mendukung yang lainnya dengan
uang dan kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan, tidak jarang, demi memastikan
kemenangan anggota keluarga, penyalahgunaan wewenang, suap, dan praktik
korupsi lainnya dilakukan.
Tidak ada yang salah jika satu
keluarga tertentu sama-sama memilih terjun ke politik sebagai pilihan hidup.
Bahkan juga tidak salah apabila seorang anak membantu pemenangan ayahnya atau
sebaliknya. Yang keliru, menggunakan kekuasaan untuk memperoleh uang secara
ilegal atau mengerahkan birokrasi untuk pemenangan dirinya atau anggota
keluarga. Di atas semua itu, yang jauh lebih salah adalah memersonalisasi
sistem dan infrastruktur politik menjadi hak milik anggota keluarganya saja.
Untuk mengantisipasi politik
dinasti yang demikian, melalui UU No 8/2015 pernah diadopsi syarat bahwa
calon tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Tidak
memiliki konflik kepentingan diartikan sebagai tidak memiliki hubungan
darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas,
ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali setelah melewati jeda satu kali
masa jabatan. Hanya saja, syarat itu dinilai diskriminatif oleh MK sehingga
tidak boleh lagi diterapkan.
Melalui putusan itu, MK mencoba
untuk memilah antara pembatasan hak pilih keluarga petahana dengan potensi
penyalahgunaan wewenang. Sekalipun terdapat kemungkinan relasi negatif
keduanya, tidak lantas hal itu mesti dijawab dengan membatasi hak politik
seseorang. Menurut MK, masalah dimaksud cukup diselesaikan dengan
mengefektifkan sistem pengawasan dan penegakan hukum pilkada.
Sehubungan dengan itu, sistem
pengawasan dan penegakan hukum sudah mulai berjalan, sekalipun belum optimal.
Buktinya, kepala daerah yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan ditangkap atas
tuduhan suap atau korupsi. Hanya saja, harapan publik tentu bukan pada soal
penindakan, melainkan bagaimana proses pilkada terbebas dari politik uang
yang berkelindan dengan korupsi kepala daerah itu.
Sebagai tawaran jalan keluar,
salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengubah ketentuan masa jabatan
kepala daerah. Kepala daerah cukup menjabat selama satu periode saja dengan
masa jabatan delapan atau sembilan tahun. Praktik serupa juga diterapkan di
negara lain seperti Filipina. Sistem ini diyakini dapat mengurangi tingkat
penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah untuk keperluan pilkada.
Pada saat bersamaan, pembatasan
keterlibatan pemodal dalam pilkada wajib dilakukan. Tidak cukup sekadar
membatasi sumbangan dana kampanye, tetapi juga sumbangan dalam bentuk apa pun
kepada calon atau kepala daerah.
Pemodal yang berbukti melanggar,
ia diancam dengan pidana penjara dan sanksi administratif berupa dicoret dari
daftar perusahaan dan/atau orang yang boleh mengikuti tender-tender pengadaan
barang atau jasa instansi pemerintah di semua tingkatan. Bahkan, sudah
saatnya berpikir untuk membatasi hak pilih pengusaha dalam pemilu maupun
pilkada.
Dengan cara itu, peluang
menggunakan kekuasaan untuk mengumpulkan uang haram dari pemodal guna
membantu pencalonan atau pemenangan diri sendiri, anggota keluarga, kerabat,
dan teman dekat kepala daerah dapat diminimalkan. ●
|
|
Menyandera
Verifikasi Parpol
Khairul Fahmi ; Dosen HTN;
Peneliti Pemilu Pusat
Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas
|
|
Pascaputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017,
tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 memasuki babak
baru.
Putusan yang menyatakan Pasal 173 ayat (3)
UU No 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 itu eksplisit memuat perintah agar
semua parpol calon peserta pemilu diverifikasi. Semua parpol, baik peserta
pemilu 2014 maupun parpol baru, mesti diperiksa kembali keterpenuhan
syaratnya sebelum ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu 2019. Walaupun
demikian, pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR justru hendak membelokkannya.
Dalam rapat konsultasi DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu dua hari lalu
diusulkan agar verifikasi faktual ditiadakan.
Untuk itu, seluruh fraksi di DPR
mengusulkan agar pengaturan tentang verifikasi faktual dalam Peraturan KPU No
11/2017 dihilangkan. Pada saat yang sama, verifikasi cukup dimaknai sebatas
penelitian administrasi yang sudah selesai dilakukan. Dengan begitu,
bengkalai verifikasi faktual tidak perlu lagi diselesaikan KPU. Seluruh
parpol yang sudah lulus penelitian administrasi sudah dianggap lulus
verifikasi dan langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu.
UU
dan Putusan MK
Usulan memaknai verifikasi sebatas
penelitian administrasi jelas merupakan upaya pembangkangan terhadap hukum.
Usulan itu dibangun atas argumentasi bahwa UU No 7/2017 tidak mengatur
tentang verifikasi faktual dan MK tidak menegaskan ihwal verifikasi itu.
Dalil tersebut jelas tak lebih dari sekadar akal-akalan belaka. Pertama, UU
No 7/2017 memang tidak menyebut istilah verifikasi faktual sebagaimana pernah
digunakan dalam UU No 8/2012, tetapi hanya menggunakan istilah verifikasi.
Sesuai Pasal 174 dan Pasal 178 UU Pemilu,
verifikasi itu dilakukan dengan melaksanakan dua aktivitas, yaitu penelitian
administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Penelitian administrasi
merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan
persyaratan yang ditentukan undang-undang. Pada tahap ini, KPU sebatas
memeriksa apakah persyaratan yang ada sudah lengkap secara kuantitatif,
termasuk memeriksa syarat minimal jumlah anggota masing-masing parpol.
Selanjutnya, keterpenuhan syarat secara kuantitatif itu ditindaklanjuti
dengan melakukan pemeriksaan keabsahan syarat atau disebut juga dengan
verifikasi faktual.
Pada tahap ini, syarat-syarat yang ada
diperiksa kebenarannya. Pemeriksaan pada tahap inilah yang akan jadi
penilaian akhir menentukan apakah parpol calon peserta pemilu memenuhi syarat
atau tidak. Rangkaian penelitian administrasi (verifikasi administrasi) dan
penetapan keabsahan (verifikasi faktual) itu merupakan satu kesatuan tahapan
verifikasi. Apabila verifikasi hanya dimaknai sebatas penelitian administrasi
sebagaimana kehendak pemerintah dan DPR, maka penetapan keabsahan yang
diperintahkan UU Pemilu tentu tidak akan dilaksanakan. Dalam arti, perintah
UU akan di-abaikan atau disimpangi. Pengabaian dimaksud dipastikan akan
berdampak pada ditetapkannya parpol sebagai peserta pemilu, sekalipun belum
pernah dibuktikan keabsahan persyaratannya.
Kedua, putusan MK juga dianggap tidak menegaskan
keharusan verifikasi faktual. Apabila alasan ini benar adanya, maka hal itu
jelas sebuah kekeliruan besar. Dalam pertimbangan hukum, putusan No
53/PUU-XV/2017, secara eksplisit ditegaskan bahwa verifikasi faktual harus
dilaksanakan. Tepatnya, MK menyatakan, peraturan KPU yang terkait dengan
verifikasi parpol peserta pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan
teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang dimuat
dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Artinya, MK memerintah KPU agar mengatur
secara detail bagaimana verifikasi faktual dilaksanakan.
Bahkan, MK juga menyoroti masalah
verifikasi syarat kepengurusan parpol tingkat kecamatan yang sama sekali
tidak pernah dilakukan pada Pemilu 2014. Dalam pertimbangan hukum MK
dinyatakan, KPU juga harus mengatur dan melaksanakan verifikasi faktual
terhadap kepengurusan partai politik tingkat kecamatan. Lebih jauh
ditegaskan, mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di
samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu, juga
sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam hal ini,
kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan
verifikasi faktual begitu penting.
Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut,
bagian mana sesungguhnya dalam putusan MK dimaksud yang dinilai tidak menegaskan
ihwal keberadaan verifikasi faktual sehingga hendak dibelokkan pula? Bukankah
alasan bahwa MK tidak menegaskan keberadaan verifikasi faktual hanyalah
sebatas argumentasi yang dibuat-buat untuk sekadar menghindar dari lorong
verifikasi faktual yang seharusnya dilewati?
Ujian
Kemandirian
Usulan fraksi-fraksi DPR untuk
menghilangkan ketentuan verifikasi faktual dalam peraturan KPU juga merupakan
bukti keengganan parpol untuk diverifikasi. Secara a contrario dapat
dipahami, berbagai alasan yang dibangun ketika melahirkan norma Pasal 173
ayat (3) UU Pemilu terkandung niat untuk tidak mau diverifikasi lagi. Parpol
di DPR ingin mengikuti pemilu tanpa perlu diverifikasi keterpenuhan
syaratnya.
Keengganan itu salah satunya dilatari
kekhawatiran tidak akan mampu memenuhi syarat yang diatur undang-undang. Hal
itu sangat logis, mengingat mayoritas parpol memang tidak mengelola
organisasisecara baik. Infrastruktur, kepengurusan, dan keanggotaan parpol
tidak terjaga secara baik dan berkesinambungan. Parpol hanya ada menjelang
pemilu dan tenggelam kembali ketika momen pemilu dan pilkada berlalu. Sikap
enggan untuk diverifikasi tersebut jelas merupakan kemunduran. Seharusnya,
proses verifikasi dijadikan momentum evaluasi bagi kemajuan organisasi
parpol. Bersamaan dengan itu, sarana bagi parpol untuk melakukan evaluasi ke
dalam terkait kekuatan dan kemampuan organisasinya.
Sementara bagi rakyat, proses verifikasi
merupakan jaminan bahwa suara yang akan mereka berikan dalam pemilu
betulbetul diserahkan kepada parpol yang mengurus organisasinya dengan baik.
Bila organisasi parpol saja tidak terkelola, bagaimana pula parpol akan dapat
mengelola negara dan kepentingan rakyat secara lebih luas. Di samping
merupakan kemunduran, masalah serius yang kemudian muncul dari keengganan itu
adalah upaya menyandera proses verifikasi faktual. Hal itu dilakukan dengan
menolak permintaan KPU memperpanjang waktu verifikasi atau tambahan anggaran
verifikasi.
Tanpa perpanjangan waktu atau tambahan
anggaran, sulit bagi KPU untuk menyelesaikan verifikasi faktual. Kesempatan
inilah yang dijadikan alasan untuk menyandera KPU agar tunduk pada keinginan
parpol di DPR. Bagaimana pun, KPU tidak boleh tunduk pada tekanan itu. Hukum
yang berlaku tidak boleh bertekuk lutut pada kepentingan jangka pendek
parpol. Permintaan untuk tidak dilakukan verifikasi faktual tidak beralasan
untuk dikabulkan. Lagi pula, bagaimana mungkin KPU menghentikan proses
verifikasi faktual terhadap parpol baru yang sedang berjalan dan langsung
menetapkannya sebagai peserta pemilu?
Ke mana “wajah” KPU hendak “disurukkan”
jika permintaan tidak logis itu dipenuhi. Oleh karena itu, satu-satunya jalan
yang harus ditempuh adalah melaksanakan verifikasi faktual terhadap semua
parpol. Dari aspek kelembagaan, usulan menghilangkan tahap verifikasi faktual
juga merupakan ujian kemandirian penyelenggara. KPU harus berjalan sesuai
hukum yang ada demi untuk menjaga kemandiriannya dan menjauhkan diri dari
perangkap ketidakmandirian. Jalan yang diusulkan fraksi-fraksi DPR adalah bom
waktu kematian independensi KPU. Bila tetap nekat menempuhnya, wassalam
kemandirian KPU. ●
|
|
Legislasi
yang Mengebiri DPD
Khairul Fahmi ; Dosen HTN dan Peneliti Pusat
Studi Konstitusi (PUSaKO)
FH Universitas Andalas
|
|
JANGANKAN
berharap akan melahirkan regulasi pemilu yang lebih baik, proses pembahasan
RUU Pemilu justru sedang bergerak setengah liar. Sesuatu yang cukup
dilaksanakan secara linear menurut nalar konstitusi malah dibawa
berputar-putar sebagai objek lobi kepentingan partai. Salah satu yang masuk
dalam pusaran itu adalah mekanisme pencalonan anggota DPD. Sekalipun
konstitusi menginginkan DPD diposisikan sebagai wakil yang bersifat individu,
namun pemerintah dan DPR justru hendak mereduksinya jadi utusan parpol.
Proses
pencalonan anggota DPD yang sebelumnya berdasar dukungan individu akan diubah
menjadi berbasis seleksi oleh DPRD provinsi. Setiap bakal calon tidak perlu
lagi mengumpulkan bukti dukungan dari masyarakat sebanyak yang ditentukan,
melainkan cukup mendaftarkan diri kepada panitia seleksi yang dibentuk
gubernur. Panitia seleksi akan bekerja menyeleksi sebanyak 40 bakal calon.
Seterusnya diserahkan kepada DPRD guna dilakukan fit and proper test dan
pemilihan untuk 20 nama. Selanjutnya 20 nama yang dipilih DPRD ditetapkan KPU
sebagai calon anggota DPD peserta pemilu.
Melawan Konstitusi
Jika rencana
itu ditelaah lebih jauh, pembentuk undang-undang sesungguhnya tengah
mereduksi makna perorangan dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Dalam ketentuan
itu dinyatakan: peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Daerah adalah perorangan. Kata ”perorangan” dalam norma tersebut diposisikan
sebagai lawan dari ”partai politik”. Artinya, perorangan peserta pemilu
anggota DPD bukan saja tidak boleh diusung parpol, melainkan juga steril dari
keterlibatan partai, mulai dari pencalonan hingga keterpilihannya.
Lebih jauh,
maksud demikian dapat pula dilacak dalam risalah rapat tim perumus PAH I BP
MPR terkait pasal-pasal tentang DPD dalam proses perubahan UUD 1945 tanggal 6
Mei 2000. Kala itu semua fraksi memiliki pandangan yang sama bahwa anggota
DPD merupakan wakil individu dari setiap provinsi, bukan mewakili partai.
Posisi demikian menghendaki agar proses pencalonan anggota DPD dijauhkan dari
intervensi partai. Tujuannya, eksistensi anggota DPD sebagai wakil daerah
dilegitimasi secara langsung oleh rakyat tanpa keterlibatan partai.
Bila
konstitusi secara tegas meletakkan tanda batas, lalu atas dasar apa
pencalonan anggota DPD hendak dialihkan ke DPRD provinsi? Bukankah DPRD
adalah lembaga politik di mana parpol bertindak sebagai pemeran utama di dalamnya?
Jika tetap dilakukan, pembentuk undang-undang pada dasarnya hendak
mengukuhkan supremasi parpol atas semua lembaga perwakilan.
Lebih jauh,
bila ditinjau dari aspek keberadaan DPRD, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945
memosisikannya sebagai bagian dari pemerintahan daerah provinsi. Sebagai
unsur pemerintahan, DPRD tidak dibenarkan turut serta dalam proses kontestasi
politik seperti pemilu sekalipun sebatas menentukan calon. Pemilu adalah
sarana pertarungan kelompok-kelompok politik rakyat dalam mengisi jabatan di
lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, subjek yang boleh terlibat
hanyalah rakyat, baik dalam wujud parpol maupun perorangan, sementara unsur
pemerintahan hanyalah subjek pasif yang semata menunggu apa keputusan rakyat.
Dalam konteks
pencalonan DPD, rakyatlah yang harus menentukan siapa saja calon yang berhak.
Penentuan itu dilakukan dengan memberi dukungan kepada perorangan yang
dibuktikan dengan KTP dan tanda tangan. Jika peran rakyat dialihkan ke DPRD,
yang terjadi bukan saja merampas kuasa rakyat atas penentuan wakil daerah,
melainkan juga menarik lembaga pemerintahan ke ranah kontestasi yang ia tidak
boleh berada di dalamnya.
Salah Urut
Sebagaimana
disampaikan Ketua Pansus RUU Pemilu, rencana perubahan mekanisme pencalonan
anggota DPD didasarkan alasan rendahnya tingkat pemahaman anggota DPD
terhadap persoalan daerah dan masalah keterbatasan komunikasi DPD dengan
pemerintahan daerah. Kalaupun dua persoalan tersebut nyata ada, ia tidak
terkait dengan mekanisme pencalonan. Kalaupun proses pencalonan dilakukan
melalui DPRD, masalah dimaksud bahkan tetap saja tidak akan teratasi. Sebab,
akar persoalannya bukan pada mekanisme pencalonan, melainkan keterbatasan
aturan dan ruang yang dimiliki DPD.
Bila hendak
didalami, rendahnya pemahaman sebagian anggota DPD terhadap daerah lebih
karena sebelum terpilih yang bersangkutan tidak berinteraksi dan tidak
berdomisili di daerahnya. Kondisi tersebut terjadi malah karena desain UU
Pemilu membuka ruang untuk orang yang tidak tinggal di daerah mencalonkan
diri sebagai anggota DPD. Jika Pansus RUU Pemilu ingin menjawab persoalan
ini, seharusnya syarat domisili di provinsi bagi calon anggota DPD-lah yang
mesti dipungut kembali.
Begitu juga
soal keterbatasan komunikasi dengan daerah. Masalah tersebut muncul karena
desain UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, dan DPD menempatkan posisi tanggung
bagi DPD dalam berkomunikasi dengan pemerintahan daerah. UU ini mengatur,
dalam menjalankan tugas pengawasan, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan
pemerintahan daerah. Rapat itu hanya bersifat opsional. Selebihnya, UU
Nomor17/ 2014 sama sekali tidak mengatur bagaimana hubungan kerja antara DPD
dan pemerintahan daerah dijalankan. Idealnya, persoalan ini diselesaikan
dengan mempertegas relasi fungsi DPD dan pemerintahan daerah, bukan malah
menuduh mekanisme pencalonan DPD sebagai biangnya?
Fakta di atas
mengonfirmasi, jika masalah DPD yang dikonstruksi pemerintah dan DPR dimaksud
hendak diselesaikan melalui perubahan mekanisme pencalonan, yang akan terjadi
justru tindakan salah urut. Pembentuk undang-undang ibarat tengah mengobati
pasien yang mengeluhkan sakit perut, tapi malah diberi obat kurap. Karena
itu, bila masih hendak berjalan sesuai konstitusi dan menjauhkan diri dari
kebijakan salah sangka, ide mengubah mekanisme pencalonan DPD harus ditolak.
Bila memaksakan diri, langkah legislasi UU Pemilu justru akan menjadi ajang
mengebiri DPD sebagai representasi teritorial dari perseorangan. ●
|
|
MA,
Mahkamah Amnesia
Khairul Fahmi ; Dosen HTN;
Peneliti Pusat Studi Konstitusi
(Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas
|
|
ALIH-ALIH
berharap Mahkamah Agung (MA) akan menjaga kewibawaan hukum, yang ia lakukan
justru menginjak hukum produknya sendiri. Betapa tidak, setelah Peraturan
Tatib DPD No 1/2017 dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, pimpinan
DPD yang dipilih merujuk Tatib tersebut justru tetap dipandu sendiri oleh
Wakil Ketua MA dalam pengambilan sumpahnya. Sikap lembaga pelaku kekuasaan
kehakiman tertinggi tersebut amat sulit diterima, kecuali bila akal sehat
ditanggalkan.
Dengan
bersikap demikian, MA pada dasarnya bukan tengah turut menyelesaikan krisis
politik di DPD, melainkan malah memperparah keadaan. Bagaimanapun, sikap itu
akan berujung pada munculnya dualisme kepemimpinan DPD. Ada pimpinan DPD yang
dipilih berdasarkan Peraturan Tatib No 1/2014 dengan masa jabatan selama 5
tahun sejak dilantik 2014 yang hingga kini masih sah. Pada saat yang sama,
juga ada pimpinan DPD yang dipilih berdasarkan Tatib yang sudah dinyatakan
batal, tetapi tetap diambil sumpahnya. Pada ranah itu, MA menjadi bagian dari
makin kompleksnya persoalan yang mengitari institusi para senator itu.
Asumsi yang terbangun
Apabila
tindakan yang dilakukan MA dibaca dalam perspektif lembaga itu, bisa saja
putusan pengujian Peraturan DPD No 1/2017 ditempatkan secara terpisah dari
sikap MA untuk tetap memandu sumpah pimpinan baru DPD. Dalam arti, putusan
pengujian hanya dianggap berkaitan dengan keabsahan norma hukum semata, yakni
putusan itu sebatas berimplikasi terhadap ketidakberlakuan suatu peraturan
perundang-undangan. Sementara itu, proses pemilihan pimpinan baru DPD yang
didasarkan pada peraturan yang telah dibatalkan diposisikan sebagai masalah
lain lagi. Hal mana, jika terdapat pihak-pihak yang merasa proses pemilihan
yang telah dilakukan tidak sah, upaya hukum tersedia untuk mempersoalkannya.
Adapun tugas MA untuk memandu proses pengucapan sumpah pimpinan DPD sesuai
Pasal 260 ayat (6) UU No 17/2014 tetap harus dilaksanakan.
Apabila
asumsi tersebut benar, MA sesungguhnya tengah mengalami kepribadian yang
tercabik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua sikap yang saling bertolak
belakang malah diambil. Terlepas apakah MA berpandangan bahwa jika terdapat
masalah dalam pergantian pimpinan DPD tersedia mekanisme hukum untuk
mengujinya, tetapi melantik orang yang secara nyata mengangkangi putusan MA
merupakan tindakan keliru. Bahkan, MA telah bertindak seperti orang yang
tengah lupa ingatan. Langkah yang ditempuh MA tentu akan menjadi preseden
buruk. Lembaga yang seharusnya memberi contoh ihwal bagaimana hukum
dihormati, malah mengebiri putusan sendiri. Dengan langkah itu, MA
sesungguhnya tengah memerankan apa yang dalam pepatah Minangkabau disebut
sebagai tungkek mambaok rabah (tonggat yang membawa jatuh). Kalau bukan
sedang mengalami kepribadian yang terkoyak, sikap yang dipertontonkan MA
setidaknya memberi pesan kepada publik bahwa lembaga itu mendelegitimasi
putusan yang diproduksinya sendiri.
Bisa
saja, putusan pengujian Peraturan DPD No 1/2017 dianggap sebagai produk gagal
sehingga putusan itu tidak perlu dihormati. Jika benar demikian, MA
barangkali tengah mengidap penyakit aneh yang disulit dipahami dengan nalar
sehat. Lebih jauh, inkonsistensi sikap MA juga potensial dipengaruhi faktor
nonteknis hukum. Ada kemungkinan pertarungan politik di DPD dengan
mengerahkan segala sumber daya dan uang, juga mengalir sampai ke MA. Lagi
pula, berbagai pengalaman praktik suap yang diduga melibatkan hakim maupun
pegawai MA sebelumnya memperkuat sangkaan bahwa hal yang sama pun dapat
terjadi di balik irasionalitas sikap MA. Faktor jejaring mafia yang sampai ke
dalam Mahkamah Agung kiranya juga turut memuluskan anomali yang ditampilkan.
Atas semua asumsi-asumsi yang mungkin terbangun itu, hal paling krusial yang
tengah menimpa MA ialah hilangnya rasa malu. Rasa malu untuk menelikung
mandat konstitusi, malu menjilat ludah sendiri, dan malu kepada para pencari
keadilan sudah mati. Ketika rasionalitas telah hanyut dan rasa malu pun
dibunuh, tugas konstitusional menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana
dimaktubkan dalam Pasal 24 UUD 1945 dengan mudah diabaikan. Dalam situasi
itu, lembaga ini telah terjerembap menjadi monster bagi kewibawaan hukum dan
keadilan itu sendiri.
Nasib negara hukum
Pengalaman
ini tentu akan jadi pertaruhan eksistensi negara hukum. Apakah negara ini
masih akan dikelola dengan menempatkan hukum sebagai panglima (rechtsstaat)
atau menggesernya menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Bagaimanapun negara
hukum hanya mungkin tumbuh bila dijaga institusi yang bersih dan tepercaya.
Negara hukum hanya bisa terpelihara jika keteladanan dalam mematuhi,
melaksanakan, dan menghormati hukum dicontohkan para penyelenggara negara,
terutama penegak hukum. Sebaliknya, negara hukum akan lumpuh, bahkan runtuh
bila orang-orang yang diamanahi sebagai penjaga justru bak musang berbulu
ayam. Bila punggawa hukum sendiri yang telah berkhianat, tingkat kepercayaan
pada hukum akan turun ke titik paling rendah. Sebagai konsekuensinya,
pembangkangan demi pembangkangan akan terus terjadi, terutama oleh
penyelenggara negara. Demi alasan merebut atau mempertahankan kekuasaan,
hukum akan selalu dipermainkan. Pada saat yang sama, penegak hukum tunamoral
pun dengan mudah dibeli dan dikendalikan. Akhirnya, hukum pun kalah, kalah
karena perangai penegaknya sendiri.
Kita
tentu masih berharap situasi akan berbalik jadi lebih baik, situasi di mana
hukum kembali dihormati. Namun, bisakah mimpi itu menjadi nyata? Sulit memang
untuk menjawabnya sebab tidak ada lagi teori yang mampu memberi penjelasan
memadai. Semua konsep yang diajarkan di berbagai fakultas hukum sudah buntu.
Kalau bukan dengan reformasi total Mahkamah Agung, mungkin kita hanya bisa
berdoa semoga MA segera pulih dari amnesianya. ●
|
|
Menyelamatkan
Keadilan Pilkada
Khairul Fahmi ; Dosen HTN;
Peneliti Pemilu Pusat Studi
Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas
|
|
Masih
segar dalam ingatan betapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian
perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2015 telah membuat nanar ratusan
pemohon.
Kala
itu, dari 151 perkara sengketa hasil pilkada yang diajukan, 137 perkara
dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya, ada permohonan yang telah lampau
waktu, tetapi mayoritas penolakan adalah ambang batas selisih suara sesuai
Pasal 158 UU Pilkada tidak terpenuhi.
Kejadian
itu di luar perkiraan banyak orang, sebab dalam sejarah penyelesaian sengketa
pilkada, baru kali ini MK menerapkan syarat formal permohonan secara
zakelijk.
Walaupun
demikian, pilihan sikap MK tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang
final. Bagaimanapun, berbagai perkembangan penyelenggaraan pilkada mesti
dijadikan referensi untuk terus memperbaiki posisi hukum lembaga peradilan
guna memenuhi rasa keadilan dalam kontestasi politik lokal.
Lebih-lebih,
hingga saat ini loophole dalam UU Pilkada sangat memungkinkan kontestan
bertanding secara curang. Walau UU telah menyediakan perangkat penyelesaian
masalah hukum, hal itu belum secara rapi mengurangi peluang permainan serong
seperti politik uang. Alih-alih dapat disentuh, dalam pilkada serentak 2017,
sangat terasa pelanggaran diselundupkan sedemikian rupa dan hendak pula
berlindung di balik ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
hasil.
Impunitas politik uang
Ambang
batas selisih suara telah memunculkan rumus baru dalam Pilkada 2017: lakukan
politik uang untuk kemenangan dengan selisih diatas 2 persen, maka
pelanggaran tak akan tersentuh, bahkan oleh MK sekalipun.
Aspek
normatif pun turut menunjang proliferasi politik uang dengan rumus itu.
Betapa tidak, walaupun UU No 10/2016 mengatur sanksi tegas pembatalan bagi
calon yang terbukti melakukan politik uang, ketentuan dimaksud sama sekali
tidak implementatif.
Dikatakan
begitu karena politik uang sebagai pelanggaran administratif baru dapat
ditindak ketika ia terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam
arti, hanya politik uang yang terencana secara baik, melibatkan aparat
struktural, dan berdampak luas terhadap hasil pilkada yang dapat dihukum
dengan pembatalan calon.
Sebaliknya,
jika hanya dilakukan oleh calon dengan dukungan tim pemenangan, sekalipun
berdampak luas terhadap kemenangannya, Pasal 73 dan Pasal 135A UU Pilkada
sama sekali tidak dapat diterapkan. Akhirnya, norma itu pun tak lebih sekadar
aturan basa-basi.
Lebih
jauh, dalam Peraturan Bawaslu No 13/2016 terkait penanganan politik uang
diatur, Bawaslu hanya dapat menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif paling lambat 60 hari sebelum
pemungutan suara. Dengan batasan itu, ada dua hal yang dapat dipastikan.
Pertama, politik uang yang terjadi dua bulan sebelum pemungutan suara tidak
akan pernah terjangkau. Kedua, dampak politik uang terhadap hasil pilkada
mustahil dibuktikan. Sebab, sebelum dampak dapat diukur, tenggang waktu
pemeriksaan telah terlebih dahulu berakhir.
Fakta
hukum di atas mengonfirmasi, sekalipun instrumen peraturan telah disediakan
sedemikian rupa, ia ternyata mandul. Akibatnya, praktik politik uang terus
terjadi tanpa penanganan yang memadai bagi sebuah pilkada yang adil.
Pada
gilirannya, regulasi justru melanggengkan adanya pelanggaran tanpa hukuman
atau impunitas dalam pilkada serentak 15 Februari 2017.
Membuka diri
Rantai
impunitas dalam kontestasi pilkada tentu harus diputus. Hanya saja, pada mata
rantai mana langkah itu mesti dimulai? Ketika pemungutan suara pilkada
selesai dilakukan, Bawaslu provinsi tidak lagi dapat berperan untuk menghukum
pasangan calon pelaku politik uang.
MK
juga telah secara ketat membatasi dirinya hanya akan memeriksa sengketa hasil
pilkada dengan selisih suara tak lebih dari 2 persen sesuai ketentuan Pasal
158 UU Pilkada. Sikap MK didasarkan alasan bahwa kewenangan penyelesaian
sengketa pilkada hanya wewenang tambahan yang bersifat non-permanen dan
transisional.
Dalam
kondisi semua jalan sudah tertutup, sebagai penjaga konstitusi dan pengawal
hak-hak konstitusional warga negara, MK seharusnya membuka diri untuk
memberikan solusi. Pintu keadilan bagi peserta pilkada tidak boleh ditutup
hanya sekadar mengikuti restriksi yang ada.
Alasan
bahwa penyelesaian sengketa pilkada hanyalah kewenangan sementara dan
transisional pun tidak tepat lagi dipertahankan. Sebab, kesementaraan
wewenang tidak dapat mengesampingkan tugas pelaku kekuasaan kehakiman untuk
menegakkan hukum dan keadilan.
Atas
pertimbangan itu, sudah selayaknya ambang batas selisih suara tidak
diterapkan secara kaku. Dalam arti, signifikansi selisih suara dalam Pasal
156 dan persentase jarak perolehan suara menurut Pasal 158 UU Pilkada cukup
diadopsi secara relatif.
Caranya,
syarat selisih suara hanya diterapkan setelah pemeriksaan dalil dan
bukti-bukti politik uang dilakukan dalam persidangan. Dengan begitu, sebelum
suatu permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, pemeriksaan terhadap
signifikansi selisih perolehan suara sudah dilakukan lebih dahulu.
Dalam
konteks itu, langkah yang perlu diambil MK hanyalah menggeser waktu
pengambilan keputusan terhadap keterpenuhan syarat selisih suara, di mana
kontestan yang merasa dicurangi diberi kesempatan membuktikan signifikan atau
tidaknya praktik politik uang terhadap hasil yang diperoleh peraih suara
terbanyak. Saat alat bukti mengonfirmasi bahwa politik uang menyertai
kemenangan pasangan calon, demi keadilan, MK mesti mengesampingkan syarat
selisih suara untuk kasus itu.
Sebaliknya,
apabila tidak didukung bukti-bukti meyakinkan, bersamaan dengan putusan
akhir, MK kemudian menyatakan suatu permohonan tidak dapat diterima. Inilah
kiranya jalan tengah antara sikap yang telah diambil MK sebelumnya dan
perkembangan yang terjadi sepanjang Pilkada 2017.
Dalam
praktik hukum acara penyelesaian sengketa, langkah itu dapat dibenarkan.
Sebagai rujukan, dalam penyelesaian sengketa di peradilan umum, hal-hal
menyangkut syarat formal gugatan selain kompetensi absolut hampir selalu
diputus bersamaan dengan putusan akhir. Mengapa MK tidak coba menerapkan hal
yang sama dalam menyelesaikan sengketa Pilkada 2017 yang mulai bergulir pekan
ini?
Bukankah
selisih suara hanya sebuah syarat formal? Sementara yang hendak dituju dalam
penyelesaian sengketa hasil adalah terwujudnya keadilan pilkada, termasuk
dengan jalan memutus impunitas politik uang. ●
|
