Pendidikan Karakter di Sekolah

MUHADJIR EFFENDY

 

KOMPAS, 26 Agustus 2019 · 03:03 WIB

 

Tulisan Achmad Munjid berjudul ”Salah Kaprah Pendidikan Karakter di Sekolah” (Kompas, 19/8/2019) memberi catatan kritis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan TNI dalam program penguatan pendidikan karakter. Saya merasa perlu membuat tanggapan atas artikel tersebut. Sekaligus sebagai tanggapan terhadap tulisan serupa yang beredar baik di media arus utama maupun media sosial.

Menunaikan Janji Nawacita

Menunaikan Janji Nawacita Muhadjir Effendy  ;  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

                                                          KOMPAS, 03 Mei 2018

                                                           

Menunaikan janji Nawacita adalah tantangan bagi setiap menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satunya adalah melalui kinerja di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan sarana strategis merealisasikan janji Nawacita untuk menuju Indonesia yang cerdas dan sejahtera. Sesuatu yang bernilai tidaklah murah harganya. Nenek moyang memahami kebajikan ini dengan ungkapan klasik Jer Basuki Mowo Beya. Artinya, agar mulia, ada biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini bisa berupa kesungguhan, kerja keras, komitmen, dan tentu saja, biaya dalam arti uang. Komitmen pendidikan Pemerintah dan DPR tetap memiliki komitmen memenuhi amanah amandemen UUD 1945 untuk mengalokasikan anggara sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk fungsi pendidikan. Angkanya dalam APBN 2018 adalah Rp 444,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp 279,4 triliun (63 persen) dialokasikan melalui transfer ke daerah dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebesar Rp 40,1 triliun (9 persen) dikelola Kemendikbud. Sisanya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu prioritas nasional pendidikan adalah peningkatan akses pendidikan, melalui perbaikan sekolah, dan pemberian akses pendidikan pada keluarga miskin melalui mekanisme Kartu Indonesia Pintar. Kemendikbud telah menyalurkan Rp 9,6 triliun untuk KIP, dan Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi sekolah baru, dan revitalisasi sekolah. Dana yang dimiliki Kemendikbud untuk peningkatan akses pendidikan cukup terbatas bila dibandingkan DAK fisik yang sudah distransfer ke pemerintah daerah. Artinya, komitmen pemda terhadap peningkatan sarana-prasarana pendidikan di daerah semestinya lebih besar. Melalui Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang datanya setiap tahun kian disempurnakan, kita menemukan bahwa hampir semua pemda memiliki persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD (di luar transfer daerah) di bawah 20 persen. Hanya ada tiga provinsi yang mengalokasikan anggaran urusan pendidikan rata-rata 18 persen, yaitu Provinsi Riau, DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Neraca Pendidikan Daerah merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan pemda dalam menyelenggarakan pendidikan. Masyarakat, akademisi, dan para pengambil keputusan di daerah perlu memanfaatkan data-data NPD sebagai informasi dan basis untuk pengembangan kebijakan pendidikan di daerah. Masyarakat juga perlu menjadi pengawal pemda untuk memastikan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Revitalisasi vokasi Revitalisasi pendidikan vokasi merupakan prioritas nasional. Untuk penguatan pendidikan vokasi di bidang kelautan, pariwisata, pertanian, pendidikan kecakapan kerja, diklat keahlian ganda, dan lain-lain, Kemendikbud telah mengalokasikan anggaran Rp 8,4 triliun termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Tentu, mendesain pendidikan vokasi pada masa kini tidaklah mudah mengingat kemajuan teknologi dan industri yang berubah dan maju dengan demikian cepat. Usaha-usaha untuk melakukan revitalisasi ini menunjukkan sikap tanggap dan responsif Kemendikbud atas persoalan-persoalan terkait relevansi pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan karakter Melakukan revolusi karakter bangsa adalah satu janji dalam Nawacita. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 menjadi landasan hukum yang kokoh bagi implementasi penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan. Kemendikbud sudah mendesain pedoman dan konsep dasar PPK, melatih fasilitator PPK, membentuk tim konsultasi dan asistensi PPK di setiap provinsi agar roh pendidikan dalam PPK segera dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia. Pemerintah daerah semakin erat bersinergi dengan Kemendikbud untuk penguatan pendidikan karakter. Inisiatif inovasi dan kreasi dalam implementasi PPK berbasis kebutuhan dan kearifan lokal mulai tumbuh. Partisipasi orang tua, terutama komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan semakin baik dan intensif. Berbagai macam kolaborasi antara sekolah dengan lembaga-lembaga lain yang mendukung PPK semakin nampak. Kreativitas guru dalam mendesain pengalaman belajar peserta didik juga semakin banyak. Ini semua memberikan harapan bahwa janji Nawacita perlahan-lahan sudah menampakkan hasilnya. Jalan alternatif Kunci keberhasilan revolusi karakter bangsa dalam dunia pendidikan ada pada guru. Kita masih memiliki masalah kompleks untuk meningkatkan kualitas guru. Mengubah ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Guru yang sibuk mengajar di banyak sekolah demi memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka dalam mengajar seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) tidak akan produktif sebagai pembentuk karakter peserta didik. Mereka tidak hadir. Padahal, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa keteladanan itu sangat penting. Kalau peserta didik tidak menemukan teladan dari para guru karena guru banyak pindah mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain hanya demi memenuhi jam mengajar agar mendapat sertifikasi, dari mana sumber keteladanan ini diperoleh? Mengubah UU tidak mudah. Saya usulkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008 sebagai jalan alternatif. Maka, terbitlah PP No 19 Tahun 2017 tentang Guru. Dalam PP dijelaskan bahwa tugas guru mencakup kegiatan merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kegiatan pokok ini akan dikonversi sebagai bagian dari kegiatan tatap muka. PP No 19 Tahun 2017 merupakan alternatif yang paling mungkin dan realistis saat ini agar para guru dapat lebih tenang dalam melaksanakan tugasnya. Membangun harapan Hasil tes Programme for International Student Assessement (PISA) selalu membawa publik pada iklim kekecewaan. Ini selalu terjadi karena PISA selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terendah. Saya tahu, bahwa di satu sisi, hasil tes PISA menunjukkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, namun di sisi lain, menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia gagal berdasarkan tes ini, tentu merupakan sebuah ketergesaan dalam menarik kesimpulan mengingat sampel populasinya sangat kecil dibandingkan total seluruh peserta didik di Indonesia. Sudah banyak usaha yang dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan terkait temuan hasil PISA ini, seperti mulai diperkenalkannya cara berpikir tingkat tinggi sejak dua tahun lalu, memberikan pelatihan kepada para guru, mulai memperkenalkan soal esai dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Kehebohan UN kemarin mesti dipahami sebagai alat evaluasi untuk menilai kesiapan siswa Indonesia dalam mempraktikkan cara berpikir tingkat tinggi. Siap atau tak siap, kita harus segera mempersiapkan peserta didik ke arah sana. Kemendikbud melalui Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) juga sudah mendesain program Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), sebuah alat tes nasional yang akan menjadi alat evaluasi formatif bagi setiap sekolah agar dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui data-data potensi anak Indonesia yang terpotret dalam program AKSI.  Kemendikbud akan memperbaiki berbagai macam sistem evaluasi dan penilaian pendidikan agar dapat memotret kualitas anak-anak Indonesia secara lebih baik. Menunaikan janji Nawacita dalam bidang pendidikan memang tidak mudah. Indonesia adalah Negara besar dengan jumlah guru (3 juta) dan siswa (60 juta) yang tersebar di kota-kota besar dan daerah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan perbedaan kualitas dan sarana pendidikan, serta komitmen pemerintah daerah yang bervariasi. Tantangan pendidikan ini tak akan selesai dalam sehari. Perlu kerja keras, kolaborasi, dan terutama kesungguhan seluruh pihak agar pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Namun lebih dari itu, kita tidak pernah boleh kehilangan harapan. Menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan adalah tema dari Hari Pendidikan Nasional 2018. Ini hanya bisa dilakukan bila kita memiliki harapan. Harapan dan tantangan pendidikan perlu dimaknai sebagai sumber motivasi untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan dalam menunaikan janji Nawacita. ●

Menunggu Drone Presiden Jokowi Muhadjir Effendy  ;  Guru Besar Universitas Negeri Malang; Menulis disertasi soal militer

JAWA POS, 04 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

AWAL pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditandai gencarnya penyergapan terhadap para pencuri ikan, dilanjutkan dengan upacara pembakaran dan penenggelaman kapal mereka. Akhir 2014 ditutup dengan kecelakaan pesawat terbang AirAsia QZ8501 di Selat Karimata. Awal 2015 BNN berhasil membongkar penyelundupan 800 kg sabu-sabu melalui laut oleh sindikat internasional. Kita jadi ingat janji kampanye Presiden Jokowi yang akan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicles) untuk mengamankan wilayah laut RI. Apa mungkin akan banyak kapal pencuri ikan yang berskala besar dan canggih –bukan pencuri tradisional– yang bisa disergap? Apa mungkin pencarian dan penyelamatan atas korban AirAsia bisa lebih berhasil dilakukan? Apa mungkin sebagian besar penyelundupan lewat jalur laut bisa ditanggulangi? Kabarnya, saat ini sudah ada drone idaman. Yaitu Global Hawk,bikinan perusahaan Northrop Grumman, AS. Nama lengkapnya RQ-4 Global Hawk. Varian barunya, MQ-4C Triton,dirancang khusus untuk pengawasan maritim (maritime surveillance). Angkatan Laut (AL) AS dikabarkan sudah memesan 68 unit Triton guna melengkapi drone pemburu kapal selam P-8A Poseidon(Jane’s Defense Weekly, 1 Oktober 2014). Global Hawk sangat canggih: mampu membuat ringkasan hasil pengamatannya dengan sistematis dan mengirimkan kepada pusat komando dalam waktu seketika. Perantinya antara lain mata radar sintetis beresolusi tinggi (synthetic aperture radar/SAR) dan sensor jarak jauh optik elektronik/infra merah (electronic-optical/infrared-EO/IR). Ia dapat terbang selama 30 jam tanpa henti serta mampu mengamati wilayah seluas 100.000 km persegidalam sehari. Harganya sekitar Rp 4,3 triliun per unit. Presiden bermaksud membeli tiga buah. Keterbatasan Dalam perspektif kemaritiman, Indonesia memang paling unik di dunia. Dari 5.180.053 km persegi wilayahnya, daratannya hanya 1.922.570 km persegi. Sisanya, sekitar 70 persen, berupa laut. Terdiri atas 17.000 pulau lebih sehingga memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 81.000 km. Atau 14 persen dari garis pantai dunia. Memiliki batas laut dengan sepuluh negara (tabloid Diplomasi, 16 Oktober 2011). Cukup alasan bila Jokowi memilih pembangunan maritim sebagai faktor pembeda dirinya dengan presiden-presiden sebelumnya. Namun, dengan drone tak lantas masalah kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah laut RI tuntas. Drone sebatas membantu tugas pengawasan, mengumpulkan dan mengirim informasi yang akurat dan seketika. Info penting itu akan sia-sia kalau kekuatan operator di medan laut lemah. Agar kinerja drone bisa maksimal, sepadan dengan harga dan biaya operasionalnya yang sangat mahal (per jam terbang hingga USD 32 ribu), harus dibarengi peningkatan kekuatan laut, terkhusus TNI-AL. Pasal 9 UU 34/2004 tentang TNI menyatakan, TNI-AL tidak hanya melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, tetapi juga tugas polisional, yakni menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut. Seperti apa pun Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang akan dibentuk, sesuai amanat pasal 59 ayat 3 UU 32/2014 tentang Kelautan, TNI-AL akan tetap menjadi bagian terpenting dan tulang punggungnya.    Green-Water Navy Desain kekuatan TNI-AL kita di dalam istilah nondoktrinal disebut green-water navy. Yaitu sebuah kekuatan AL yang dirancang untuk beroperasi di dalam perairan suatu negara, namun memiliki kemampuan beroperasi di laut terbuka di sekitar negara itu. Berbeda dengan blue-water navy, yaitu kekuatan AL yang mampu beroperasi di perairan dalam dan laut bebas ala negara-negara yang berambisi menjadi penguasa di laut bebas. Perkembangan geostrategis kawasan saat ini, serta rencana strategis Indonesia di sektor maritim, mengharuskan desain TNI-AL sebagai green-water navy perlu dikaji lagi. Sebagai bandingan, India, misalnya, sebagai salah satu negara yang memiliki batas laut dengan Indonesia sedang membangun kekuatan blue-water menyusul Tiongkok dan Jepang. Agaknya, kehadiran AL Tiongkok di lautan India mulai mengusik New Delhi. India dan Tiongkok juga berlomba memperkuat kehadirannya di kawasan strategis Selat Malaka. Sebanyak 40 persen perdagangan dunia serta 80 persen impor minyak Tiongkok melewati selat ini (The South Asia Channel, 4 Agustus 2014). Mulai 2013 India mengoperasikan kapal pengangkut pesawat dengan kapasitas besar, yaitu INS Vikramaditya (45.400 ton). Kapal induk itu dapat mengangkut 36 pesawat, termasuk 30 pesawat tempur MiG-29K multi-role fighters. Korsel juga telah memodifikasi kapal pengangkut helikopter (landing platform helicopter/LPH) kelas Dokdo sehingga mampu mengangkut pesawat tempur yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal (vertical take-off and landing/VTOL). Pada 2036 AL Korea Selatan diproyeksikan menjadi kekuatan blue-water dengan menambah dua kapal pengangkut pesawat berbobot 30.000 ton (DefenseNews.com, 26 Oktober 2013). Mau tak mau, TNI-AL harus meningkatkan kekuatannya. Antara lain, perlu dipersenjatai dengan kapal pengangkut pesawat tempur (aircraft carrier).Tidak harus kapal sebesar INS Vikramaditya. Cukup dengan kapal pengangkut-pesawat ringan (light aircraft carrier) yang bisa digerakkan ke penjuru laut Indonesia dengan relatif cepat. Barangkali tipologi yang cocok adalah kapal pengangkut pesawat Juan Carlos I milik Spanyol, yang berbobot 26.000 ton. Mampu menampung 900 personel, 40 lebih kendaraan amfibi, termasuk tank Leopard 2E, dan 12 pesawat tempur Harrier II serta beberapa helikopter. Indonesia, dengan PT PAL-nya (kerja sama dengan Daesun Shipbuilding & Engineering Co Korsel), telah mampu membuat kapal landing platform dock kelas dunia. Hal itu bisa jadi modal untuk membangun light aircraft carrier sendiri. Selain belanja alutsista, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan adalah adanya skema kerja sama riset dan alih teknologi. Dan dari pengalaman beberapa negara maju, manfaat riset di bidang teknologi militer serta pembangunan industri pertahanan akan menimbulkan efek melimpah (spillover effect) bagi kemajuan industri dan teknologi sipil. ●

Puasa dan Kerja Cepat Muhadjir Effendy  ;   Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

JAWA POS, 29 Juli 2014

”On this road, halt is out of place, A static condition means death, those on the move have gone ahead, those who tarried –even a while– got crushed!” (Jalan ini tak ada tempat berhenti, sikap lamban berarti mati, siapa yang bergerak merekalah yang terdepan, dan yang tertegun –sejenak pun– pasti tergilas!) KATA-kata di atas adalah sebuah epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Ditulis seorang filsuf dan penyair, Muhammad Iqbal. Diksi dalam puisi tersebut menggambarkan suasana batin yang bergelora. Bahkan meledak-ledak. Sadar akan sengitnya persaingan. Meyakini bahwa untuk menjadi yang terdepan itu tidak cukup hanya bekerja keras, tetapi juga harus cepat. Saya tidak tahu apakah moto Pak JK (Jusuf Kalla) yang fenomenal: ”Lebih cepat, lebih baik!” dulu diilhami puisi itu. Tetapi, saya yakin, saya bukan satu-satunya orang yang telah terpengaruh oleh puisi tersebut. Walaupun mungkin juga ada yang bosan karena telah mendengar puluhan kali saya mengutipnya dalam berbagai kesempatan. Terutama tatkala berbicara di depan anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Siapa bilang bangsa kita pemalas? Bangsa Indonesia adalah bangsa pekerja keras. Tapi, mungkin bukan pekerja cepat. Di luar negeri, tenaga kerja Indonesia (TKI) banyak disukai karena kerja kerasnya. Mereka tidak berkeberatan kalau diminta majikannya kerja lembur. Mereka tidak suka (bisa) protes meski hak-haknya dikadali. Kenapa begitu? Sebab, sejak kecil mereka hanya sedikit dibekali kemampuan berekspresi lantaran dididik dalam sistem 3D: duduk, diam, dengar. Guru tempo dulu, entah sekarang, menjadikan diam sebagai hadiah. Sebelum pulang, murid-murid harus berlomba ”anteng-antengan”, dan yang paling anteng (diam) boleh pulang duluan. Sementara yang paling tidak bisa diam mendapat hukuman membersihkan ruangan. Yakinlah, bangsa kita adalah pekerja keras. Tetapi, produktivitasnya rendah karena sebagian besar tergolong unskilled labor. Atau pekerja rendahan. Di pasar kerja luar negeri sebagian besar TKI mengisi formasi kerja rendahan itu. Kalau mereka kelihatan bisa menyisihkan penghasilan dan mengirim ke Indonesia, itu terjadi karena kemampuan berhematnya yang luar biasa dan ditolong oleh rendahnya nilai tukar rupiah. Bukan karena gajinya memang tinggi.  Di dalam negeri, petani buruh berangkat ke sawah setelah subuh, pukul 6.00 pulang pukul 16.00. Atau 10 jam kerja. Mereka telah bekerja keras bukan? Dengan kerjanya itu, dia mendapat upah Rp 60.000. Bahkan kurang dari itu. Kontrasnya dengan dokter yang membuka praktik mulai pukul 7.00 sampai 9.00. Hanya dalam waktu dua jam, dia memperoleh honorarium Rp 600.000 dari enam pasien yang dilayani. Saya tidak bermaksud katakan bahwa sang dokter adalah pemalas, tetapi yang jelas dia jauh lebih produktif daripada Pak Tani. Dengan perbandingan tersebut, saya bermaksud mengatakan bahwa meningkatkan jumlah sebanyak-banyaknya lapangan kerja produktif yang bisa dimasuki oleh generasi usia produktif itulah yang menjadi tantangan bangsa ini kalau ingin bonus demografi (demographic dividend) yang diperkirakan akan terjadi pada 2020–2030 menjadi berkah. Bukan sebaliknya, menjadi musibah. Musibah demografi juga akan terjadi apabila kita gagal membentuk mental dan membekali kemampuan yang dibutuhkan sektor pekerjaan yang produktif kepada anak-anak kita yang sedang dan akan menjadi bagian dari angkatan usia produktif itu. Semua harus diusahakan dengan keras dan cepat agar bangsa kita terhindar dari jebakan penghasilan mertanggung (the middle income trap). Berpenghasilan mertanggung itu memang sudah tidak tergolong miskin, namun juga bukan tergolong kaya, dan lebih mudah turun derajat menjadi miskin kembali ketimbang meningkat menjadi kaya. Alhamdulillah, ibadah puasa Ramadan sudah selesai kita jalani dengan penuh kayakinan dan kesadaran (imanan wa ikhtisaaban). Arti penuh keyakinan adalah tanpa mempertanyakan. Termasuk bertanya: ”Untuk apa bersusah-susah puasa?” seperti yang didendangkan penyanyi Trio Bimbo. Ramadan juga dimaknai pembakaran dosa yang membuat orang yang berpuasa itu kembali sebagai pribadi yang bersih. Saat pribadi dalam keadaan bersih itulah, atas kehendak Tuhan –walau kita menyebut kebetulan– bangsa Indonesia menunaikan hak konstitusinya, yaitu memilih calon presiden dan wakil presiden untuk periode pemerintahan 2014–2019. Memang, hingga saat artikel ini ditulis, masih ada proses-proses ikutan yang harus dilalui, tetapi mudah-mudahan berkah Ramadan akan membuat semuanya berakhir dengan baik untuk bangsa dan melegakan untuk semua pihak. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kedua pihak yang berkompetisi, yang sedang kembali sebagai pribadi yang bersih, memiliki kejernihan niat yang sama. Yaitu, akan memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa. Soal sumbangsih itu akan dilakukan melalui keterpilihannya sebagai presiden dan wakil presiden, itu soal pilihan cara saja. Sedangkan konstitusi kita menetapkan bahwa pilihan cara itu disediakan hanya untuk sepasang presiden-wakil presiden. Banyak cara lain yang tidak kalah bernilainya untuk memberikan sumbangsih kepada negara ini, apalagi untuk putra-putra terbaik bangsa yang telah terbukti kedua pasangan tersebut sama-sama meraih kepercayaan yang nyaris berimbang besarnya dari rakyat Indonesia. Menurut hemat kita, memasuki periode pemerintahan baru, segenap komponen bangsa ini harus memiliki semangat sebagaimana yang ada dalam puisi Iqbal tersebut di atas. Bangsa ini sudah lama bekerja sangat keras, tetapi mungkin juga sudah cukup lama berlamban-lamban. Berkat kerja keraslah, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, karena sikap lambanlah peningkatan tersebut tidak cukup untuk mendongkrak peringkat IPM Indonesia di dunia. Berdasar laporan UNDP tahun 2014, peringkat Indonesia tahun ini, sebagaimana tahun lalu, tetap di posisi ke-108 di antara 287 negara dan kawasan dengan besaran 0,687 (Kompas, Sabtu, 26 Juli 2014). Hal tersebut terjadi karena ketika bangsa Indonesia bekerja keras, bangsa-bangsa di dunia juga sama-sama bekerja keras. Untuk mendongkrak peringkat IPM, usaha kerja keras tersebut harus dibarengi juga dengan bekerja cepat. Kitab suci Alquran telah mensyiratkan akan pentingnya kerja cepat tersebut: ”Waidzaa faraghta fanshab, wa ilaa Rabbika Farghab” (Apabila kamu telah selesaikan suatu urusan, maka cepat-cepatlah beralih ke urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap pertolongan (94:7, 8)). ●

PT Bukan Pengejar Akreditasi

PT Bukan Pengejar Akreditasi Muhadjir Effendy  ;  Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Umum Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta atau BKS-PTIS JAWA POS, 18 Oktober 2013

 betul bahwa kampus yang belum memiliki akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) tidak bisa memberikan gelar akademik, akan ada lebih dari 3.000 PT yang mengalami kesulitan meluluskan. Jawa Pos (14/10) memberitakan, pemerintah akan memberlakukan pasal 28 ayat (3) UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi mulai 10 Agustus tahun depan.

Saat ini ada 3.218 perguruan tinggi swasta (PTS), 93 perguruan tinggi negeri (PTN), serta 614 perguruan tinggi agama (negeri dan swasta) dan PTN kedinasan. Akibat keterbatasan anggaran dan minimnya tenaga asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hanya bisa mengakreditasi kurang dari 10 persen PT dalam setahun (sampai tahun ini kurang dari 120 PT). Sisanya menunggu giliran, bahkan belum diproses.

Dalam pandangan pesimistis, kebijakan tersebut memang menjadi ancaman serius. Masyarakat tentu saja emoh masuk ke sebuah PT jika ijazah lulusannya tidak diakui alias dianggap bodong. Jika konsisten, PTN pun terancam tidak bisa menghasilkan lulusan bila gagal memenuhi deadline akreditasi. Pun dikhawatirkan PT-PT hanya akan mengejar akreditasi formalistik dan menomorsekiankan kualitas serta martabat pendidikan tinggi. 

Kegalauan PTS bisa berlipat ganda karena citranya tidak seindah PTN. Banyak yang masih beranggapan akreditasi PTN tidak perlu dilirik, sedangkan PTS yang sudah terkareditasi pun masih sering dilihat sebelah mata. Padahal, PTS juga harus bekerja keras mengupayakan dana mandiri untuk memperjuangkan akreditasi, sedangkan PTN didanai negara. Artikel Saudara Akh. Muzakki (Jawa Pos, 16/10) tepat bahwa masyarakat seharusnya melihat akreditasinya, bukan status negeri maupun swastanya.

Sebaliknya, jika dilihat secara optimistis, kebijakan tersebut merupakan langkah maju dalam persaingan global agar mampu berkompetisi dengan PT asing. Salah satu ciri modernisasi atau kemajuan adalah adanya standardisasi untuk mengurangi uncertainty (ketidakpastian). Pemberlakuan standardisasi bisa menjamin lahirnya lulusan dengan mutu yang setara pula.

Namun, harus diakui, standardisasi selalu memunculkan kontroversi. Hal itu terkait dengan kredibilitas lembaga pengukur standar, instrumen yang digunakan, serta kondisi objektif disparitas antar-PT karena keterbatasan akses dan kesulitan SDM. Kontroversi itu perlu disikapi secara positif oleh PTS agar tidak ciut nyali. Prestasi tiga PTS, yakni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Islam Indonesia (UII), meraih nilai A atau kategori ''sangat baik'' untuk AIPT membuktikan bahwa PTS bisa sangat kompetitif.

Meminjam istilah Saudara Muzakki, mereka ''telah berada pada garis prestasi akreditasi yang sama'' dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan belakangan ditambah Universitas Diponegoro (Undip). 

Tidak hanya perlu perjalanan panjang dan berliku, UMM juga melakukan usaha yang strategis, tapi bukan demi akreditasi semata. Dalam teknis pengawasan mutu pelayanan akademik, SDM, tata kelola termasuk IT, penelitian dan pengabdian masyarakat, pembinaan kemahasiswaan, serta kerja sama internasional, misalnya, sejak awal UMM membentuk berbagai badan khusus yang menangani. Untuk keperluan akreditasi, tim task force mengintegrasikan berkas dari badan-badan tersebut dengan melibatkan seluruh unit di universitas. Tim itu bekerja sepanjang tahun karena selain mempersiapkan AIPT juga untuk akreditasi prodi.

Selain itu, perlu sebuah corporate culture yang dibangun dari habit kolektif-kolegial. Yakni, menjaga martabat pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, membentuk watak, sekaligus mengasah otak yang cemerlang. Karena itu, diperlukan etos kerja keras secara cerdas dan penuh ikhlas.

Alhasil, bukan hanya pengakuan BAN-PT yang bisa diraih UMM. Kampus swasta terbesar di Jatim itu juga mempertahankan status sebagai universitas paling unggul pilihan Anugerah Kampus Unggul (AKU) Kopertis VII selama enam tahun berturut-turut sejak 2008. Selain itu, berdasar pengakuan QS Stars World University Ranking, baik untuk kategori universitas maupun by subject, UMM berada pada posisi menggembirakan. 

Merujuk pemberlakuan pasal 28 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi yang dimulai tahun depan dan tingkat kesulitan PTS, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Pertama, demi tercapainya akreditasi ganda (institusi sekaligus prodi), selain dari BAN-PT, pemerintah bisa mengakui lembaga akreditasi asing yang kredibel. Atau, mempersilakan asosiasi PT membentuk badan akreditasi seperti usul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (Aptisi) dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 

Kedua, karena standarnya sudah jelas dan relatif bersifat kuantitatif, semestinya PTN dan PTS secara simultan memperbaiki mutu, bukan semata-mata untuk meraih akreditasi. Sejak awal mendirikan dan mengelola PT, semua program pengembangan diarahkan untuk memenuhi standar tersebut. Toh, tidak ada salahnya jika standar itu dipenuhi. 

Ketiga, bukan zamannya lagi mempersoalkan PTN atau PTS, tapi soal kualitas. Toh, ukuran standarnya sama, yakni akreditasi, baik institusi maupun prodi. Soal biaya? Sekarang PTS belum tentu lebih mahal daripada PTN. Beberapa PTS justru lebih inovatif membangun income center yang akuntabel demi menunjang finansial kampus tanpa semata menunggu pemasukan dari mahasiswa.  ●

Nilai Jiwa Korsa Tentara

Nilai Jiwa Korsa Tentara Muhadjir Effendy  ;  Dosen Univ Negeri Malang, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Menulis disertasi tentang Profesi Militer

JAWA POS, 11 April 2013

  

Tim Investigasi TNI-AD yang dipimpin Brigjen Unggul K. Yudhoyono membuat kesimpulan yang pantas dicermati. Para oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Jogjakarta, pada 23 Maret dini hari dan membunuh empat tahanan titipan dari Polda Daerah Istimewa Jogyakarta (DIJ) adalah didasari oleh ''jiwa korsa'' yang tinggi.  Tindakan itu dianggap merupakan reaksi atas pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso pada 19 Maret dan penyerangan terhadap Serka Sriyono sehari kemudian. Kedua korban adalah atasan dan rekan pelaku. Sedangkan, empat tahanan yang dibunuh adalah yang melakukan pembunuhan dan pengeroyokan terhadap Heru Santoso dan Sriyono. Keempatnya juga disebut bagian ''kelompok preman'' (meskipun, keluarga mereka keberatan empat korban penyerbuan itu disebut preman).  Istilah ''jiwa korsa'' menjadi pembicaraan di mana-mana setelah kejadian itu. Jiwa korsa adalah terjemahan dari bahasa Prancis esprit de corps (esprit= semangat, corps=tubuh). Jadi, itu secara harfiah berarti ''semangat tubuh''. Istilah yang selalu dipakai di dunia ketentaraan tersebut merupakan metafora bahwa organisasi dan pekerjaan militer itu ibarat tubuh.  Sebagaimana halnya tubuh, setiap anggota memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi saling bergantung dan saling menentukan keberhasilan tujuan. Ketika salah satu anggota menjalankan fungsi dan tugas tertentu, pada hakikatnya seluruh anggota harus turut melaksanakannya. Begitu juga ketika bagian tubuh tertentu tersakiti, anggota tubuh yang lain pun ikut merasa tersakiti.  Kurang lebih seperti itulah pola kerja dan hubungan di antara para anggota dalam organisasi dan pekerjaan di dunia militer.  Menurut ilmuwan militer Amos Perlmutter, selain jiwa korsa, masih ada tiga nilai dasar yang menjadi landasan tentara profesional mana pun, yaitu keahlian (expertise), tanggung jawab sosial (social responsibility), dan ideologi militer (military ideology).  Keahlian yang dimaksud adalah dalam hal mengelola dan menggunakan alat kekerasan yang sah. Keahlian yang eksistensinya dilindungi undang-undang itu diabdikan untuk memberikan pelayanan kepada kliennya, yaitu negara.  Di dalam menggunakan keahlian itu juga tidak boleh sembarangan, melainkan harus didasari oleh adanya tanggung jawab sosial. Menjaga kedaulatan negara terhadap ancaman musuh melalui operasi militer perang (military operation by war) adalah puncak tanggung jawab sosial tentara.  Dalam lingkup kecil, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab sosial tentara itu bisa berwujud pertolongan dan pembelaan terhadap anggota masyarakat yang keselamatannya terancam. Ancaman itu bisa datang dari orang maupun selain orang, misalnya, oleh bencana alam. Karena itulah, tentara termasuk yang dipanggil pertama ke lokasi bencana alam yang besar dan berat. Apabila untuk melakukan pertolongan itu diperlukan kekuatan besar, dilakukanlah operasi militer selain perang (military operation other than war-MOOTW).  Sangat bisa jadi pada suatu saat seorang prajurit dihadapkan kepada pilihan sulit. Ketika jiwa korsa dan tanggung jawab sosial itu harus diterapkan justru dianggap bertabrakan dengan tata nilai tertentu. Misalnya, berhadapan dengan masalah pelanggaran hukum, bahkan hak asasi manusia. Di sini integritas seorang prajurit dalam memahami makna jiwa korsa dan tanggung jawab sosial dipertaruhkan.  Bisa saja seorang prajurit lebih memilih bertindak demi dorongan jiwa korsa dan panggilan rasa tanggung sosial yang diyakininya walaupun untuk itu berarti dia harus melanggar hukum. Kalau akhirnya dia harus menerima hukuman gara-gara tindakannya, itu adalah risiko seorang prajurit. Sudah seharusnya kalau dia akan menerima dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab secara kesatria.  Tanpa bermaksud memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, kalau benar kesimpulan Tim Investigasi TNI bahwa tindakan oknum Kopassus dalam kasus Lapas Cebongan itu didorong oleh jiwa korsa, saya berani katakan bahwa kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan oknum TNI yang melakukan pembunuhan karena dibayar.  Begitu juga apabila benar bahwa yang menjadi sasaran pembunuhan adalah kelompok preman, sedikit banyak mereka melakukan karena adanya rasa tangung jawab sosial. Bahwa apa yang mereka lakukan itu memang melanggar hukum dan oleh sebab itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal, itu soal lain.  Itulah risiko profesi tentara, yang kontraknya bukan hanya harus siap menerima hukuman, tetapi bahkan harus siap mati. ●

KPK, Brotoseno, dan Novel

KPK, Brotoseno, dan Novel Muhadjir Effendy ;  Dosen Universitas Negeri Malang; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

JAWA POS, 10 Oktober 2012

SEJAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sekitar sembilan tahun lalu melalui UU No 30 Tahun 2002, sebagian besar rakyat Indonesia pasti tidak banyak tahu tentang mekanisme dan detail organisasi tersebut. Saya termasuk salah seorang di antara sebagian besar rakyat itu, yang tahu KPK dan sepak terjangnya sebatas dari membaca berita.

Akhir 2011, ada berita bahwa salah seorang penyidik KPK dikembalikan ke asal tempat tugasnya, yaitu Mabes Polri. Diduga, si penyidik itu punya hubungan dekat dengan calon tersangka korupsi yang ditangani KPK. Salah seorang Wakil Ketua KPK Kang Busyro Muqoddas di hadapan wartawan menegaskan bahwa si penyidik tersebut sejak awal tidak dilibatkan dalam pemeriksaan perkara-perkara yang berkaitan dengan si calon tersangka.

Dari berita itu, muncul dua hal yang mendua di benak saya. Pertama, bagaimana bisa tenaga penyidik KPK, lembaga yang menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi, ternyata berasal dari institusi lain. Kalau penyidik ibarat alutsista (alat utama sistem persenjataan), itu berarti KPK telah menggelar perang besar melawan korupsi dengan alutsista pinjaman. Termasuk, meminjam dari institusi yang mungkin menjadi sasaran operasi.

Kedua, saya menaruh hormat atas begitu kehati-hatian KPK, sehingga ada penyidik yang ditengarai memiliki hubungan kedekatan dengan calon tersangka. Solusinya tidak cukup hanya tidak melibatkan yang bersangkutan dalam pemeriksaan perkara, tapi juga ''dikembalikan'' (mungkin eufemisme dari ''dikeluarkan'') ke instansi semula.

Jumat Pahing malam, 5 Oktober, dari wilayah RI yang jauh dari pusat kekuasaan, saya melihat berita di TV, terjadi kehebohan di gedung KPK. Sejumlah aparat kepolisian hendak menangkap seseorang yang menjadi tenaga penyidik di KPK. Dia adalah seorang perwira polisi yang dianggap bertanggung jawab atas suatu perkara tatkala masih aktif berdinas di Polda Bengkulu delapan tahun lalu. Pimpinan KPK dan beberapa elemen masyarakat berusaha mencegahnya. Untuk tidak menafsirkan sendiri kejadian itu, saya berpegang pada kesimpulan Presiden SBY. Dalam pidatonya (8/10/2012), SBY melukiskannya sebagai ''insiden rencana elemen Polri untuk menegakkan hukum atas seorang perwira Polri yang diduga melanggar hukum beberapa tahun lalu''.

Atas insiden tersebut, kali ini Wakil Ketua KPK Mas Bambang Widjojanto membuat keterangan pers. Kalau saya tidak salah, selain menganggap kejadian tersebut adalah upaya kriminalisasi KPK, Mas Bambang menegaskan bahwa penyidiknya yang berpangkat kompol itu berperan sebagai penyidik utama kasus simulator SIM versi KPK yang perkaranya sedang diperebutkan dengan pihak Polri.

Mencermati dua kejadian tersebut, saya jadi bertanya-tanya, kenapa dalam kasus si penyidik diduga mempunyai hubungan dekat dengan calon tersangka langkah antisipasinya adalah mengeluarkan yang bersangkutan dari jajaran penyidik KPK? Sementara itu, dalam kasus simulator SIM yang menyangkut institusi kepolisian, salah seorang penyidiknya justru seorang polisi? Apakah hubungan cinta itu lebih berbahaya dibanding hubungan korps? Apakah KPK tidak memperhitungkan efek esprit de corps yang hidup di institusi Polri? Di sana ada kapasitas moral yang harus dipegang teguh setiap personel dan bila dilanggar bisa dianggap sebuah pengkhianatan. Yaitu, secara internal di antara mereka ada hubungan hierarki yang ketat. Ketika berhadapan dengan pihak lain, mereka harus memiliki rasa harga diri dan kehormatan bersama.

Perkara yang berkaitan dengan esprit de corps tersebut menjadi kian absurd dalam penanganan perkara simulator SIM yang diduga melibatkan polisi berpangkat inspektur jenderal (irjen), yang untuk itu KPK menempatkan penyidik pinjaman dari Polri berpangkat kompol. Itu berarti sang irjen akan diperiksa oleh orang yang pangkatnya empat tingkat di bawahnya. Kalau itu terjadi, memang luar biasa. Sudah begitu jauhkah kita menggunakan ''surplus kebebasan'' (istilah SBY) sampai-sampai tidak diperlukan lagi fatsoen demi atas nama perang melawan korupsi? Ini yang benar kriminalisasi KPK ataukah penistaan institusi Polri?

Dua kejadian yang berbeda tersebut, sebagaimana pembaca ketahui, melibatkan dua pelaku yang sama-sama polisi berpangkat kompol, yaitu Brotoseno dan Novel Baswedan. Keduanya sama-sama dipinjam sebagai penyidik KPK tapi mendapat perlakuan berbeda. Brotoseno dikembalikan ke Mabes Polri karena akhirnya memang terbukti menjalin kasih dengan tersangka korupsi dan si kekasih, Angelina Sondakh, akhirnya memang menjadi terdakwa.

Sebaliknya, Novel Baswedan telah dibela mati-matian oleh pimpinan KPK tatkala hendak dijemput paksa oleh kesatuannya. Mungkin kisah Brotoseno-Angie akan masih berlanjut bak kisah dalam novel, sedangkan Novel adalah perwira polisi yang berhasil menunjukkan kapasitas moralnya secara kesatria, terlepas orang setuju atau tidak atas pilihannya. Mungkin Novel juga masih akan berurusan dengan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya yang berpotensi menimbulkan konflik baru KPK versus kepolisian. Karena itu, Broto dan Novel masih mungkin ikut meramaikan haru biru ''polibrity'' Indonesia ke depan.

Melihat hambatan dan tantangan yang begitu berat, insya Allah sebagian besar masyarakat maklum jika seandainya apa yang dijanjikan Daeng Abraham Samad ketika seleksi calon pimpinan KPK nanti tidak semua terpenuhi. Daeng dan kawan-kawan KPK sudah berusaha dan bekerja amat keras, bahkan nekat. Mudah-mudahan revisi UU No 30 Tahun 2002 segera dilaksanakan dengan niat sungguh-sungguh untuk memperkuat KPK. Termasuk, mengatur pengadaan tenaga penyidik sendiri dengan jumlah yang memadai. Amin. ●