Omdo

Omdo Benny Susetyo ;   Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI, Pemerhati Sosial

KORAN SINDO, 03 Juli 2013

Omdo alias omong doang sering diucapkan seseorang untuk menilai orang lain yang hanya bisa berucap, tapi tak melakukan tindakan apa pun. “Banyak omong” tapi miskin tindakan. Lebih banyak mengumbar kata-kata manis, tapi tidak ada buktinya. 

OmDo pun diangkat menjadi album terbaru Orkes Sinten Remen. Inspirasinya dapat ditebak, gejala penguasa yang lebih banyak “omong” tapi miskin tindakan konkret. “Ngomong” pengentasan kemiskinan, moralitas, pemberantasan korupsi, dan lainnya, tapi semua itu hanya berhenti pada omongan semata. Begitu banyak pejabat yang hanya “pinter omong”. Mereka menyatakan bahwa langkahlangkah yang diambilnya bukan hanya wacana. 

Tetapi betapapun demikian, sebagian rakyat masih menilainya sebagai sebuah angan-angan. Apa yang dilakukan pemerintah belum menyentuh perbaikan kehidupan rakyat. Maka benarlah yang dikatakan Milovan Jilas suatu ketika. Di dunia ini teramat banyak kata-kata indah dan tujuantujuan baik. Tetapi jauh lebih penting dari kata-kata indah dan tujuan baik, adalah implementasi yang bisa merealisasikannya. 

Rakyat membutuhkan langkah konkret. Janganlah menyatakan bahwa kondisi transportasi kita sudah diperbaiki kalau nyatanya bencana bertubi- tubi menerpa. Janganlah kita menyatakan pemberantasan kemiskinan dan korupsi sudah dilakukan dengan baik kalau nyatanya setiap saat selalu muncul jenis korupsi terbaru dan dilakukan oleh orang-orang baru. Bahkan, mereka yang selama ini dianggap selalu meneriakkan “moral” sekalipun. Orkes Sinten Remen di Bentara Budaya Jakarta, (11Juni 2013) menyentil semua itu dengan mengenalkan album OmDo. 

Dengan konser musik dan humor ala ketoprak Jawa, Djaduk Ferianto mengajak penonton dengan beragam plesetan yang sarat kritik sosial. Reformasi Haru, Parodi Anak Indonesia, Kere Trendi dan Mulut disajikan sebagai bagian dari refleksi fenomena keindonesiaan dewasa ini. Tak lupa Sinten Remen menyajikan “Begini Begitu” sebagai sentilan kepada kaum pejabat yang kerap mencitrakan diri sebagai orang suci, namun tidak demikian dengan perilakunya. Mereka beramai- ramai mereka berlomba berbicara manis seolah-olah membelarakyat, namunsesungguhnya begitu kental dengan akal bulus khas politisi. 

Politik Citra 

Masyarakat makin susah untuk mencermati apa sebenarnya pesan perubahan yang dibawa oleh para politisi. Orientasi yang dibawa para elite sudah telanjur dipaksakan untuk memahami pemimpin identik dengan kekuasaan, maka pemimpin pun dicitrakan sedemikian rupa hanya sekedar untuk dipilih. Demi kekuasaan. Dalam dunia yang semakin lama semakin berkembang ke arah yang serba maya ini, citra adalah power. Dan, citra juga bisa digunakan untuk merebut power. 

Seperti halnya produk-produk kapitalisme yang hanya mengandalkan kulit muka, demikian pula sosok pemimpin dijual dari tampangnya belaka. Bukan program atau substansi kepemimpinannya, jejak rekamnya maupun bukti-bukti nyata di lapangan. Di era yang serbamaya, brand image adalah segalanya. Muncullah ide untuk mencitrakan sosok kepemimpinan sebagai sesuatu yang baik tanpa harus mengoreksi terlebih dahulu sejauh mana citra tersebut bukan sekadar imajinasi, melainkan merupakan sesuatu yang mencerminkan isi hati. 

Kelemahan yang mendasar dari pencitraan seorang sosok adalah bahwa orang yang digambarkan selalu sebagai pribadi yang mampu mengatasi segalagalanya. Ia bagaikan Superman yang mampu terbang tinggi dan Spiderman yang selalu menjadi pahlawan. Ia dicitrakan selalu bisa mengatasi segala kesulitankesulitan yang terjadi. Padahal, harus dikatakan bahwa agenda untuk membangun Indonesia ke depan tidaklah semudah yang mereka bayangkan. 

Tidaklah semudah yang sering dikatakannya. Situasi saat ini tidak selalu menguntungkan pembangunan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi. Akibat krisis global, angka pengangguran semakin tinggi, sementara lapangan kerja semakin sulit. Peluang untuk membuka kesempatan kerja semakin sulit karena daya saing yang rendah. Ketergantungan hidup semakin kuat. Bahkan dalam hal pangan sebagai fondasi kehidupan bangsa ini, begitu rentan terhadap ketergantungan pihak lain. 

Di sisi lain, kita semakin jauh dari kesadaran bahwa fokus kita dalam berbangsa adalah bagaimana memperbaiki kehidupan masyarakat agar lebih baik daripada masa lalu. Pemimpin kita saat ini, bagaimanapun bentuk, model, dan sikap kepemimpinannya, adalah mereka yang secara aktual merepresentasikan perjalanan kebangsaan ini. Mereka dipilih oleh rakyat dengan mandat utama untuk memperbaiki kehidupan rakyat. 

Selama ini malah belum banyak kebijakan yang mengubah nasib rakyat, dan tidak ada kesungguhan untuk melakukan perbaikan dan mencari akar masalahnya. Apakah para pemimpin sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk memimpin, atau betapa sulitnya mengubah Indonesia bergeser beberapa derajat saja ke arah yang lebih baik.

Omdo 

Akibat Omdo, terlalu banyak kegagalan pemerintah yang membuat citra pemerintahan saat ini turun dari waktu ke waktu. Harapan yang terlampau besar dibebankan kepada penguasa melahirkan situasi berbalik. Kini bukan orang gagah dan ganteng lagi yang dibutuhkan untuk mengatasi segala macam persoalan kebangsaan. Yang dibutuhkan adalah sikap tegas menyatakan salah sebagai salah, dan benar sebagai benar. 

Tentu saja ada banyak hal pahit yang akan dihadapi ketika menjalankan itu. Sikap peragu justru akan membuat kita makin terperosok, tidak mengetahui mana yang salah dan benar. Kita akan terjebak pada ambiguitas dankekaburan. Kompromi tidak selalu akan menghasilkan efek positif, jika hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan perasaan rakyat. Pemerintah harus menyadari bahwa tindakan-tindakannya selama ini terlampau banyak yang melukai hati rakyat. 

Menyatakan dengan kenaikan harga BBM akan bisa mengentaskan kemiskinan, mengimpor beras akan membuat stok pangan kita aman, mencegah bencana dengan tanpa membantu korban hingga tuntas, membiarkan para koruptor berloncat-loncatan seperti tupai sehingga sulit ditangkap, menjamin keamanan nyatanya situasi makin mencekam, menyatakankemiskinanberkurang padahal senyatanya kemiskinan makin meningkat, menegakkan hukum sambil mengakalinya dan seterusnya adalah peristiwa-peristiwa yang sering kali melukai hati rakyat.

Kita membutuhkan pemimpin yang memimpin dengan kekuatan hati nurani, bukan dengan kekuasaan politik semata. Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak saja gagah, bercitra, dan berwibawa, tetapi juga seseorang yang mampu menjadi panutan bersama. ●

Omdo

Omdo

Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi UI,

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia

SUMBER : SINDO, 29 April 2012

OMDO (omong doang) alias NATO (No Action Talk Only) rupanya makin menjadi kebiasaan di negeri ini.Siapa yang banyak omong dan omongannya paling keras dialah yang menang.

Contoh mutakhir adalah demo BBM, semua bicara keras menentang kenaikan BBM. Prof Widjajono Partowidagdo (alm), Wakil Menteri ESDM yang di Indonesia ini menduduki peringkat 1 dalam ilmu teknologi perminyakan, diundang ke studio televisi, dihadapkan pada pakar-pakar karbitan dan jago-jago debat kusir maniak-kamera. Suasananya jelas, semua menyalahkan Prof Wid. Alasannya gampang saja, demi rakyat, masih banyak rakyat yang sangat miskin yang akan keberatan kalau harga BBM naik.

Akhirnya pendebat-pendebat kusir omdo itulah yang menang karena didukung demo yang berdarah (bukan didukung akal sehat). BBM tidak jadi naik, tetapi celakanya harga-harga yang sudah keburu naik tidak mau turun lagi. Tiba-tiba Prof Wid meninggal. Kontan media massa berubah halauan 1800. Semuanya yang serbabaik tentang beliau keluar. Mulai dari sikapnya yang terbuka dan ramah pada media, tanpa tedeng aling-aling, sampai kepada kepakarannya dalam bidang manajemen dan teknologi perminyakan dimunculkan satu persatu, dan inilah yang memang sebenar-benarnya ciri almarhum.

Tetapi mengapa harus menunggu orang meninggal dulu baru yang baik-baik dikeluarkan. Agama memang mengajarkan, kalau ada yang meninggal bicarakan yang baik-baik saja tentang dirinya. Yang jelek-jelek lupakan saja. Tetapi tidak berarti bahwa selama orang itu masih hidup kita dilarang membicarakan kebaikannya, bukan? Kembali ke soal omdo atau NATO. Ini bukan pertama kalinya Republik ini kalah sama omdo. Pemerintah terlalu senang melempar masalah untuk dibahas di DPR atau menanggapi ocehan DPR. Asyik betul para politisi di DPR. Isu itu lantas “digoreng” di sidang-sidang DPR, bahkan dibawa ke luar, ke media televisi, internet, dan koran.

Akibatnya masyarakat heboh, ikut-ikutan emosi. Hasilnya malah semakin amburadul. Susno Duadji pernah dituding sebagai the bad boy, tetapi kemudian jadi the wistle blower alias the good boy. Kasus Bank Century tidak cukup diselesaikan oleh KPK, tetapi harus diadili di ruang sidang DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil jadi pesakitan, bahkan mantan Wapres Jusuf Kalla juga. Dua-duanya diinterogasi dengan hujan interupsi (berebut omdo), dan diakhiri dengan voting. Hasilnya Sri Mulyani jadi direktur di World Bank (orang luar negeri lebih percaya kepada orang Indonesia, ketimbang bangsa sendiri), dan kasus Bank Century sampai hari ini tidak ada hasilnya.

Saya tidak percaya KPK tidak bekerja keras. Yang ada, kemungkinan besar adalah memang tidak cukup bukti untuk KPK mengajukan kasus ini ke pengadilan. Tetapi DPR ya adem-ayem saja. Kebiasaan omdo berasal dari kebudayaan lisan orang Melayu, termasuk orang Jawa. Di Barat sana, semuanya dicatat, ditulis. Dari mulai pidato pembelaan Plato: ketika gurunya, Socrates, akan dihukum mati 400 tahun SM, ada tulisannya dan bisa dibaca orang sampai hari ini.

Setiap kali saya menghadiri seminar atau kongres psikologi internasional, makalah-makalah yang terkumpul selalu diedit dan diterbitkan oleh penerbit internasional dan dijual secara komersial, dan banyak saja yang membelinya. Malah Alquran (Islam menurut saya adalah agama Barat, karena berasal dari sebelah barat Indonesia) pun ditulis oleh para sahabat, karena Rasullulah sendiri buta huruf. Di sini lain lagi. Catatan rapat kemarin, hari ini dicari lagi, tidak ada yang tahu. Bangsa kita kaya dengan pantun, gurindam, seloka, dongeng, legenda, mitologi, dan sebagainya yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan saja.

Sebagai contoh, saya mendapat dongeng dari guru sekolah rakyat saya tentang asal-muasal huruf Jawa. Ujar beliau, zaman dulu kala ada seorang ksatria bernama Aji Saka yang punya dua punakawan (pembantu) yang sangat setia. Suatu hari, Aji Saka ingin berkelana ke negara Medhangkamulan. Ia ditemani Dora, salah satu punakawannya, sementara punakawan yang lain, Sembada, disuruh menjaga pusakanya di rumah. Singkat cerita di Medhangkamulan, Aji Saka sukses membunuh Raja Dewata Cengkar yang hobinya makan daging manusia, sehingga rakyatnya hampir punah dan Aji Saka pun jadi raja di Medhangkamulan.

Setelah jadi raja, Aji Saka menyuruh Dora mengambil pusaka-pusakanya di rumah. Tentu saja Sembada menolak menyerahkan pusaka yang dititipkan wanti-wanti kepadanya oleh bosnya. Jadi mereka berkelahi dan karena keduanya sama saktinya, maka keduanya tewas demi membela bosnya: ha,na,ca,ra,ka (ada cerita); da, ta, sa,wa, la (dua utusan/duta); pa, da, ja, ya, nya (sama saktinya), ma,ga,ba,tha,nga (keduanya tewas). Itu legendanya. Kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang si Sembada bisa dikirimi SMS dulu, sehingga tidak perlu sampai perang tanding dan keduanya tewas.

Tetapi murid-murid ketika itu harus terima saja mentah-mentah, hafalkan bulat-bulat, nanti ulangan jawabannya sepersis mungkin sama buku. Bahkan agama pun di Indonesia ini jadi agama hafalan karena budaya verbal itu. Orang yang hafal Alquran akan mendapat penghormatan dan kehormatan dari orang-orang di sekitarnya, terlepas dari kelakuan orang tersebut baik, atau buruk. Saya teringat iklan di salah satu TV yang menampilkan seorang ulama bersorban. Kata beliau, “Di negeri ini, ada satu jalan keluar dari korupsi: hukum mati!” Titik.

Tetapi bagaimana kelanjutan dari ucapan beliau? Mungkin beliau sendiri tidak pernah memikirkannya. Tidak penting buat beliau bagaimana menjabarkan ucapannya itu secara operasional: hukum pidana harus direvisi, bagaimana menghadapi reaksi Komnas HAM, dan seterusnya. Yang penting beliau sudah ngomong. Habis shooting, buka jubah, pakai sarung, tidur. Itulah omdo. Hal lain yang menyebabkan kebiasaan omdo adalah budaya kelas. Orang Melayu terbiasa dengan sistem kemasyarakatan kelas bangsawan dan kelas pekerja. Walaupun zaman feodal sudah lama berlalu, tetap saja sistem kelas itu terasa sampai sekarang.Salah satu cirinya adalah nama.

Di Jawa Tengah, kalau kita dengar nama Paijo, Bejo, Suminten, kita segera tahu bahwa itu nama-nama kelas pekerja. Nama-nama kelas atas misalnya Novi, Robert, Rudi, Hari, Bambang, Sarlito (he-hehe). Kelas atas diajari sejak kecil untuk jadi bos, yang kerjanya omdo, sedangkan yang melaksanakan orang lain. Sekarang, semakin banyak orang bergeser status dari kelas bawah ke kelas atas.

Tukang ojek yang masuk partai politik, tiba-tiba terpilih jadi anggota DPRD, ia beralih kelas, menjadi kelas omdo dan lupa bagaimana caranya kerja yang benar. Maka dia pun belajar ngoceh yang tidak ada ujung pangkalnya, karena memang tidak terlatih untuk bicara secara nalar. Begitu juga artis yang jadi wakil bupati atau anggota DPR. Barangkali yang harus kita kembangkan di Indonesia adalah menghargai kerja dan kelas pekerja. Kita bisa makan nasi setiap hari karena ada petani yang menghasilkan padi dan sopir-sopir truk yang mengangkut beras ke kota.

Kita bisa menonton televisi dan minum air dingin dari kulkas, karena ada petugas-petugas PLN yang harus naik gunung untuk menjaga transmisi kabel-kabel listrik. Terus apa yang bisa kita lakukan selain omdo? Ya kerjalah! Lakukan sesuatu sampai tuntas. Jangan omong doang. Kalau kita semua kerja benar, hampir semua masalah bisa kita atasi, termasuk kenaikan harga BBM. ●