Talibanisasi dan Kontestasi Perempuan Lies Marcoes ;  Peneliti Rumah Kitab

KOMPAS, 20 Agustus 2021

 

 

                                                           

Dikuasainya Kabul oleh Taliban meninggalkan kecemasan. Bukan hanya dunia, juga negara-negara berpenduduk Islam. Taliban, bagaimanapun, suatu kelompok radikal fundamentalis berbasis pandangan politik keagamaan.   Suatu kelompok radikal, seperti Taliban, lahir dan berkembang dalam konteks politik dan momentumnya sendiri. Karena itu, tak begitu saja bisa ditiru dan muncul di waktu dan tempat lain. Namun, sebagai gerakan yang didasari ideologi, dengan mudah gagasannya menyebar. Apalagi di era media sosial yang tanpa batas.   Watak ideologi apa pun tak terikat oleh konteks, sejarah, dan waktu. Salah satu warisan Taliban untuk dunia adalah ”talibanisasi perempuan”, yakni suatu upaya merumahkan perempuan dengan dasar pandangan keagamaan, bahwa perempuan sumber fitnah, sumber persoalan sosial dan moral di ruang publik.   Karena itu, gagasan talibanisasi perempuan adalah merumahkan atau membatasi ruang gerak perempuan melalui simbol seperti burqa atau dengan ideologi moral yang meyakini perempuan jadi penyebab kekacauan di keluarga dan masyarakat karena mereka masuk ke ruang publik dengan peran-peran nontradisional mereka dalam gagasan relasi yang subordinatif. Solusi ideologis mereka adalah memperbaiki persoalan moral masyarakat dengan mengatur bagaimana seharusnya perempuan bertingkah laku di ruang publik.   Gagal paham   Namun, bacaan atas situasi itu sering luput. Kegagalan dalam memahami isu jender dan radikalisme seperti dianut kelompok Taliban adalah, pertama, kuatnya anggapan bahwa ancaman paling besar dari gerakan radikal adalah terorisme. Terorisme merupakan suatu aksi mengancam kedaulatan negara dengan cara kekerasan.   Dalam konteks sekarang, ancaman ini bisa berupa haluan yang mengusung ideologi jihadis model Taliban. Dalam aksi mereka, perempuan biasanya tak dihitung. Paling jauh dianggap sebagai sistem pendukung kerja teroris yang bergerak di bawah tanah. Keterlibatan perempuan biasanya untuk menormalkan kehidupan sang teroris dengan status sebagai istri.   Kekeliruan kedua, stereotipe jender. Dalam konsep itu mereka menganggap mustahil perempuan jadi radikalis, apalagi teroris, kalau tak terbawa-bawa kaum lelaki. Perempuan dianggap tak punya ideologi, tetapi hanya diajak-ajak.   Analisis lainnya dengan pendekatan esensialis. Karena perempuan punya rahim, otomatis akan menjiwai perannya sebagai pelanjut dan perawat kehidupan melalui kehamilannya. Karena dari rahimnya lahir kehidupan baru, maka dalam pandangan esensialis itu, mustahil perempuan secara alamiah atau naluriah punya pikiran buruk jadi radikal atau teroris. Jika pun terjadi, itu karena indoktrinasi.   Sebagian besar analisis ahli teroris ketika menghadapi peristiwa bom Makassar dan Mabes Polri yang melibatkan perempuan cenderung menggunakan pendekatan esensialis atau ilmu psikologi klasik soal peran ”nature” perempuan. Masuk dalam peran nature itu adalah instabilitas emosi perempuan, kelemahan pikiran mereka, ketergantungan mereka pada lelaki sehingga keterlibatannya hanya terbawa-bawa. Sementara yang punya agenda atau otak di balik perempuan pelaku bom bunuh diri itu adalah lelaki.   Berdasarkan penelitian Rumah Kitab sejak 2016 tentang perempuan dan fundamentalisme, kami mengamati ada tiga tipologi analisis terhadap keterlibatan perempuan dalam gerakan radikal, baik yang kemudian masuk ke dalam aksi terorisme maupun yang hanya tataran ideologis fundamentalisme/konservativisme ideologis.   Tipe pertama, menganggap kelompok radikal, baik yang pro maupun menolak kekerasan, seperti terorisme, sepenuhnya urusan dan dunia lelaki, cita-cita yang diperjuangkan juga sepenuhnya impian kaum lelaki.   Dalam pandangan tipe satu ini inti perjuangannya adalah mewujudkan tertib dunia dengan cara-cara maskulin. Sebagai jantan, mereka berperang untuk menyelamatkan keluarga dari ancaman dunia yang akan menghancurkan keluarga Islami melalui proyek modernisasi. Tipe kedua, maskulinisasi lelaki atau perempuan yang tertarik menjadi bagian dari gerakan radikal atau teroris. Alasannya sangat khas, yaitu agar mereka direkognisi kehadirannya. Dalam tatanan masyarakat atau kelompok patriarki, apalagi dalam kelompok radikal berbasis keagamaan, orang muda (lelaki) atau perempuan tak dapat tempat terhormat di tengah orang dewasa maskulin.   Posisi mereka senantiasa disubordinasikan. Karena itu, masuk akal jika lelaki muda atau perempuan dalam kelompok itu melakukan metamorfosis menjadi bagian dari pemain inti, tetapi dengan mengubah diri menjadi maskulin. Salah satu tanda dari maskulinitasnya adalah keberaniannya mengambil risiko paling mematikan, seperti menjadi pembawa bom.   Dalam sistem yang telah mereka bangun, fungsi mereka adalah sekrup dari sebuah mesin yang sudah jadi (ideologi maskulin jihadis, misalnya). Dalam sistem itu, orang muda dan perempuan akan menjalankan peran berbeda-beda; bisa sebagai penunjang atau instrumen/ jantungnya, tergantung seberapa dalam penghayatan dan proses ideologisasinya. Namun, secara keseluruhan, agenda ideologisnya bukan agenda kaum muda atau kaum perempuan.   Feminisasi gerakan radikal   Tipe ketiga, feminisasi gerakan radikal. Secara umum polanya dibalik. Bukan ideologi maskulin memengaruhi perempuan, melainkan gerakan dan ideologi radikal diberi daya dan aksen oleh kaum perempuan.   Kaum perempuan itu terus- menerus menghadapi kehidupan yang kompleks, tetapi tak mendapatkan bantuan analisis dalam memahami kompleksitas persoalan itu.   Sebaliknya melalui media sosial, sinetron, atau pengajian yang tak jelas latar belakang kualitas ustaznya, mereka dapat kesimpulan bahwa krisis dalam kehidupan sehari-hari (kemiskinan, kenakalan remaja, perselingkuhan, utang, dan lain-lain) disebabkan oleh rusaknya tatanan keluarga Islami akibat kelalaian perempuan itu sendiri.   Dalam tipe ketiga ini perempuan langsung jadi agensi aktif untuk menyemai gagasan tentang tatanan keluarga Islami yang memercayai peran tradisional perempuan sebagai fitrahnya. Perempuanlah, bukan lelaki, yang jadi motor pembentukan keluarga melalui jihad harian mereka, seperti dalam cara mengasuh anak, berpakaian, bergaul, berkeluarga, belajar, dan memilih lingkungan.   Intinya menciptakan eksklusivisme keluarga Islami. Aturannya sangat jelas: cara bergaul dan bertingkah laku, larangan bergaul dengan orang beda keyakinan, cara membangun tatanan keluarga dari pacaran hingga beranak dan bertetangga.   Di sini ancaman terbesarnya bukan bom, melainkan kesadaran tentang peran perempuan sebagai penjaga moral sebab mereka ditaklukkan oleh ideologi tanpa batas, yaitu ideologi yang meyakini bahwa basis tatanan ideal masyarakat Islam adalah keluarga di mana lelaki sepenuhnya sebagai pemimpin keluarga, istri merupakan pendamping suami yang memastikan anak-anaknya menjalankan tatanan keluarga yang sesuai pandangan tradisional itu.   Dalam tipe ketiga ini agensi perempuan menjadi besar sekali meskipun pandangan-pandangannya tak selalu diproduksi oleh mereka. Namun, agendanya jelas, menguatkan perempuan untuk aktif menjalankan peran tradisional jendernya agar terbentuk tatanan keluarga harmonis yang sesuai dengan ideologi itu.   Mereka menerima peran subordinasi demi sebuah tatanan harmonis di dunia dan akan menerima imbalannya di akhirat kelak. Dalam pandangan itu konsep ketertindasan jender sama sekali tak dipandang sebagai persoalan sebab itu adalah jihad amaliah perempuan.   Tipe ketiga ini ancamannya masif, berlangsung setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan ditaklukkan kebebasannya dalam berpikir dengan diyakinkan sebagai penyebar fitnah di ruang publik, dan sekaligus diglorifikasi sebagai benteng kehidupan keluarga. Di sinilah sesungguhnya arena kontestasi dalam memperebutkan perempuan di era talibanisasi ini. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/20/talibanisasi-dan-kontestasi-perempuan/

 

 

Peta Perempuan dalam Terorisme  Lies Marcoes ; Peneliti Rumah Kitab

                                                         KOMPAS, 03 April 2021

 

 

                                                           

Sejak awal 2011, pakar terorisme, Sidney Jones, telah mengingatkan pentingnya mewaspadai potensi keterlibatan perempuan dalam aksi teror. Sampai saat ini kita masih menanti analisis para ahli terorisme untuk mengoperasionalkan analisis jender dalam membaca fenomena itu.   Dengan cara itu, diharapkan analisisnya tak akan terjerembab ke dikotomi klasik: lelaki tertarik jihad karena bisa meningkatkan adrenalin maskulinitasnya, perempuan ikut-ikutan jihad karena naif dan kebawa-bawa tanpa agenda.   Dua kasus terakhir, Makassar (28/3/2021) dan Mabes Polri (31/3/2021), tampaknya bukan kisah tentang perempuan yang diajak-ajak, kebawa-bawa, atau dibodohi. Mereka boleh jadi sebagai agen yang punya misi, agenda, dan tujuannya sendiri. Meski tujuannya boleh jadi demi suami, demi anak, demi kelompok atau keluarga, mereka melakukannya dalam misi.   Kasus bom panci, Dian Yuli Novita (2017), menggambarkan itu. Ia melakukannya setelah menikah dan berbaiat ke Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) melalui suaminya dan ia meyakini aksinya akan membahagiakan ibunya kelak di akhirat setelah merasa gagal memberikan kebahagiaan di dunia dengan pekerjaannya yang tak membanggakan.   Sebetulnya, kalau diamati, bahkan sejak 2003, keterlibatan perempuan dengan misinya sendiri terlibat teror dan kekerasan sudah cukup jelas. Kasus keberhasilan Nurdin M Top, arsitek bom Hotel JW Marriot, main petak umpet dengan petugas, tak lain karena keterlibatan perempuan di sekelilingnya.   Minimal tiga kali dia menikah sejak 2002 sampai ia mati disergap petugas tahun 2009. Semua aksi persembunyiannya dilakukan dalam perkawinan yang dikondisikan oleh anggota jaringannya.   Fungsi rumah tangga dalam bacaan peta terorisme adalah untuk menormalisasikan kehidupan sang buron agar hidup dalam rumah tangga normal. Istri terakhir, AR alias Rimah, adalah guru TK milik sebuah yayasan keagamaan di Jateng. Istri sebelumnya, Muflihatun, sebagaimana juga Rimah, mengaku tak tahu yang dikerjakan suaminya. Namun, mereka tahu suaminya sering bepergian lama untuk ”berjihad”.   Secara kesejarahan, dapat diamati berubahnya tren kesertaan perempuan dalam gerakan radikal yang berujung dengan terorisme. Sampai berakhirnya perang Afghanistan, kalau mau dirunut sebagai gerakan semesta kelompok jihadis, secara umum perempuan masih dianggap ”suporter”.   Mereka adalah pendukung gerakan yang hanya dapat menghadiahkan anak lelaki untuk menambah pasukan jihadisnya. Itu karena dari sisi ajaran yang sangat konservatif, jihad qital yang mematikan atau medan perang memang terlarang bagi perempuan.   Akan tetapi, berakhirnya Al Qaeda pada 2011 dan ketika para kombatan pulang kampung, kisah-kisah heroik perempuan yang ikut jihad di Afghanistan mulai dikenali di kampung halaman. Dalam waktu yang bersamaan, para jihadis (lelaki) terus diburu dan ditangkapi.   Ideologisasi radikalisme   Strategi melibatkan perempuan tampaknya mulai muncul dalam agenda mereka dengan melihat beberapa kasus perempuan pelaku bom bunuh diri di Eropa dan Asia Selatan.   Bersamaan dengan itu, glorifikasi perempuan yang ikut jihad menjadi kisah-kisah kepahlawanan dari lapangan. Cerita- cerita itu dibaca dan didengar kalangan perempuan muda yang tak lagi minat berjihad dengan rahimnya semata.   Tatkala pelaku jihad lelaki makin seret, perempuan hadir sebagai pahlawan baru yang dielukan keberaniannya. Bagi perempuan sendiri, kehadirannya menjadi berarti bagi hidupnya. Lahirnya NIIS pada 2013 mengubah pelaku atau pendukung jihadis dari individu lelaki ke perempuan dan keluarga.   Proses ideologisasi radikalisme jelas terjadi bukan lagi di majelis-majelis (antarlelaki) atau di tempat tidur (suami-istri), melainkan di meja makan suami-istri dan anak-anak.   Kasus bom panci menjelaskan itu. Demikian juga kasus bom Surabaya pada Mei 2018. Mereka digambarkan jarang bergaul atau menghadiri kajian. Proses ideologisasi terjadi di ruang privat di lingkup keluarga.   Demikian juga halnya kasus bom di Jolo, Filipina, yang melibatkan pasangan Rullie dan Ulfah (Januari 2019) dan kasus Sibolga, Sumatera Utara, Som yang membawa anaknya meledakkan diri (Maret 2019).   Namun, rupanya tak gampang membaca isu terorisme dengan analisis jender untuk memahami keterlibatan perempuan. Ini terlihat dari cara femininisasi dalam penyelesaikan masalah, baik untuk bekas kombatan maupun returnee (mereka yang kembali). Programnya sangat khas, pemberian modal usaha dan sejenis proyek yang menghasilkan pendapatan (income generating) serta penanaman kembali cinta Tanah Air.   Sementara proses ideologisasi yang ditanamkan kepada perempuan tentang apa artinya ”hidup yang berarti” sebagai jihadis tak selalu diagendakan. Bagaimana menghapus cita-cita Dian untuk membahagiakan agar ibunya masuk surga kelak melalui jihadnya?   Kesulitan untuk memahami keterlibatan perempuan dalam terorisme adalah, pertama, dunia terorisme selama ini dipandang sebagai dunia maskulin, dunia yang ”laki banget”.   Analisis jender yang dipakai pakar terorisme, seperti Noor Huda Ismail, ketika melakukan penelitian Jihad Selfie, menggambarkan fungsi maskulinitas yang menyedot minat lelaki muda tertarik pada gerakan jihad. Sebaliknya, proses ”penyadaran” Akbar, si aktor Jihad Selfie itu, juga sangat khas proyek ”Women in Development”.   Membangun keluarga yang damai, di mana ibu berperan sebagai pengayom dan pelindung bagi anak (atau suami) pulang ke pangkuan dan kasih sayangnya. Si ibu atau perempuan difungsikan sebagai penyebar kasih sayang yang seolah tak memiliki agenda untuk mengatasi kebejatan dunia sebagaimana dipahami dan dipandang para teroris (lelaki).   Kedua, butuh kacamata khusus yang dapat dipakai untuk membaca ranah privat dari dunia terorisme. Sejauh ini, dengan asumsi dunia terorisme adalah dunia publik, kacamata bacanya hanya berguna untuk melihat gerakan perlawanan pada stabilitas dan otoritas negara.   Karena itu, ranah yang diaduk-aduk adalah ranah publik: kekuasaan, pemikiran/ideologi, otoritas politik, representasi di ruang publik, kewilayahan, pendanaan, dan jejaring antarlelaki. Sementara pengalaman perempuan, ranah privatnya yang tersembunyi dalam lapisan-lapisan relasi jender tak terlihat kegawatannya setingkat problem radikalisme di ranah publik.   Melihat beberapa kasus terakhir sejak 2019, kasus Sibolga, Jolo, Surabaya, Makassar, dan terakhir di Mabes Polri Jakarta yang menunjukkan semakin intensnya keterlibatan perempuan, analisis jender yang melihat relasi suami-istri, atau suami-istri dan anak, atau ruang publik dan ruang privat dalam fenomena pelaku teror bom sudah tak bisa ditawar.   Temuan penelitian Rumah Kitab tentang fundamentalisme dan kekerasan berbasis jender (2020) menjelaskan hal itu.   Analisis jender membantu menerangjelaskan bahwa dalam struktur relasi lelaki dan perempuan yang begitu timpang, penghargaan kepada perempuan yang begitu rendah, sepanjang hidupnya dianggap sebagai sumber masalah dan fitnah, siapa pula yang tak ingin hidup sekali untuk berarti meski kemudian mati berkeping. ●

 

 

Memetakan Tantangan Perempuan dan Peluang Bonus Demografi  Lies Marcoes ; Peneliti Rumah Kita Bersama

                                                        KOMPAS, 08 Maret 2021

 

 

                                                           

Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional tahun ini adalah ”Choose to Challenge”. Secara bebas ini bisa diartikan ”berani menantang”.   Ibarat pit stop untuk pelari maraton, bagi perempuan ini adalah momentum untuk sejenak berhenti dan memetakan kekuatannya dalam menghadapi tantangan masa depan.   Secara konsisten, setidaknya ada tiga masalah yang terus muncul sebagai tantangan belakangan ini: peluang bonus demografi, dampak perubahan sosial ekonomi pada relasi jender, serta menguatnya konservativisme budaya dan agama. Ketiga isu ini sangat relevan dilihat dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 saat ini.   Perempuan dan bonus demografi   Bonus demografi bagi perempuan bisa menjadi peluang. Badan Kependudukan Dunia dan Bappenas telah menghitung bahwa dalam 10 tahun ke depan dan dalam jangka 10 tahun itu (2030-2040) Indonesia akan kelimpahan panen secara demografi. Ini karena jumlah penduduk usia produktif akan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang separuhnya perempuan. Namun, panen ini hanya bisa dipetik jika kualitas SDM naik.   Covid-19 yang selama satu tahun menghantam dunia, berdampak besar pada proses-proses peningkatan SDM, tak terkecuali di Indonesia. Di lapangan, kita berhadapan dengan soal-soal mendasar untuk capaian pembangunan: angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka partisipasi pendidikan anak perempuan dan partisipasi ekonomi. Ada kemajuan dalam bidang-bidang itu, tetapi cenderung stagnan. Apalagi setelah dihantam Covid-19.   Demikian juga dalam upaya penurunan angka kawin anak. Padahal, kawin anak punya implikasi lanjutan pada angka putus sekolah dan akhirnya berdampak terhadap kualitas SDM. Data Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) menunjukkan, satu dari delapan anak perempuan masuk ke perangkap kawin anak. Upaya politik menaikkan usia kawin melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 19, untuk sementara, malah menaikkan angka dispensasi nikah.   Walhasil, bonus demografi secara nyata berhadapan dengan kesenjangan yang tajam antarwilayah. Pengaruhnya tidak hanya pada kesenjangan capaian Indeks Pembangunan Manusia, tetapi juga pada peluang bonus demografi itu.   Ini contoh kesenjangan dimaksud. Mutiara Anissa MSc adalah perempuan milenial Indonesia ahli biologi molekuler lulusan universitas ternama di London. Dengan memanfaatkan teknologi canggih di bidang komunikasi dan kemampuan bahasa Inggris yang prima, ia fasih menyuarakan secara akademis isu pandemi dan kanker, bidang yang ditekuninya. Ia mengelola pandemic talks melalui ragam platform media sosial sehingga awam pun bisa paham.   Ia kerap menjadi satu-satunya perempuan pembicara paling muda dalam forum ”bapak-bapak” yang ahli dalam isu Covid-19 ini. Bersama sejumlah perempuan seusianya yang menekui bidang sains, ia menjadi aset penting bagi masa depan bio-medical scientist untuk menyongsong bonus demografi dalam 10 tahun mendatang.   Dalam konteks bonus demografi, sosok Mutiara benar-benar menjadi mutiara untuk peluang demografi di negeri ini. Ia berani menerima tantangan dunia sebagai ahli dalam ilmu yang masih langka ini. Ia mendapat pendidikan terbaik sesuai pilihan dan minatnya melalui jalur beasiswa yang disediakan pemerintah. Ia segera mendapat pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan di dalam negeri tatkala Covid-19 menghantam dunia kesehatan.   Selain itu, tersedia juga lapangan pekerjaan yang diciptakan pihak swasta dan universitas yang peduli dan paham perlunya teknologi kedokteran di masa depan. Dan tak kalah penting, secara kultural ia tumbuh dalam keluarga yang tak membatasi pilihan-pilihan berdasarkan prasangka jendernya sebagai perempuan.   Namun, di sudut negeri ini, penelitian Rumah Kitab melaporkan kisah Nisa yang lain yang ditemui di Lombok Utara atau Madura. Kisah serupa juga dikonfirmasi oleh Misiyah, peneliti KAPAL Perempuan di Lombok Timur. Nisa, seperti banyak dialami perempuan muda dari kampungnya, ditinggal merantau oleh ibunya sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Ayahnya, atau lelaki seperti ayah Nisa, memilih kawin lagi karena secara kultural lelaki perlu ada yang mengurus.   Sementara adat budaya tak dapat mencegah praktik kawin lari atau kawin siri. Padahal, orang dewasa paham, begitu anak perempuan yang belum lagi khatam sekolah itu dikawinkan, maka bagi bonus demografi mereka bukan lagi sebagai penyumbang, melainkan penghambat peluang demografi. Daya saing seperti apa yang dapat diandalkan dari SDM yang tak mendapatkan capaian pendidikan optimal?   Jurang sosial, politik, dan ekonomi di antara dua kelompok perempuan muda di berbagai wilayah di negeri ini begitu curam. Dan saya tak percaya ini adalah takdirnya. Dari potensi sumber daya ekonomi, NTB merupakan penghasil padi sekaligus potensi wisata yang menjanjikan.   Ini tak beda dengan Papua, Kalimantan, dan Provinsi Aceh yang menjadi penyumbang ekonomi paling penting bagi pundi-pundi negeri ini. Namun, perbedaan akses dan kerumitan-kerumitan sosial politik yang menyertainya tak dengan segera dapat mengatasi kesenjangan antarperempuan di berbagai wilayah di negeri ini.   Gerakan perempuan dan relasi jender   Problem yang dihadapi Nisa dari NTB adalah hilangnya peluang pendidikan dan ekonomi karena dihadang kemiskinan dan kebudayaan yang mengunci nilai-nilai relasi jender di ruang sosial budaya yang semakin konservatif dan regresif.   Relasi jender dalam masyarakat dibiarkan dan bahkan dikukuhkan menjadi relasi yang semakin jenjang, genjang, dan timpang. Banyak lelaki terus berpegang kepada nilai-nilai kolot demi mempertahankan dominasi atas perempuan.   Jika perlu, dilakukan atas nama nilai-nilai agama yang pantang berubah. Ketika perempuan menerima tantangan untuk masuk ke pasar tenaga kerja yang telah terbuka lebar berkat globalisasi ekonomi, di dalam rumah, lelaki dan budaya patriarki tak kunjung siap berubah.   Akibatnya, perempuan dan anak perempuan harus menanggung beban lebih besar atas perubahan-perubahan sosial ekonomi yang telah menciptakan peluang ekonomi yang besar itu.   Ternyata terbukanya peluang tidak dengan sendirinya melahirkan akselerasi kebudayaan yang dapat menopang perubahan akses dan partisipasi perempuan dalam meraih manfaat seoptimal mungkin dari bonus demografi ini.   Jika menengok sejarah gerakan perempuan di mana pun di dunia, sesungguhnya perubahan-perubahan besar ke arah kehidupan yang lebih adil dan demokratis kerap dipicu oleh perubahan relasi jender di ruang publik.   Perubahan itu biasanya digagas perempuan dengan menantang hambatan yang mereka hadapi. Kartini, misalnya, ia menantang kaum feodal patriark sekaligus kebijakan kolonial dengan menuntut agar anak perempuan mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya.   Sejarah Hari Perempuan Internasional atau IWD sendiri tak lepas dari keberanian perempuan menantang praktik-praktik penindasan perempuan di ruang publik. Mereka menuntut persamaan hak pekerja, upah, dan hak mendapatkan wakil mereka di parlemen, tempat nasib kaum pekerja, termasuk mereka, diperbincangkan.   Tentu saja manfaat dari keberanian mereka tak dinikmati sendiri. Anak-anak milenial yang lahir dari ibu yang merdeka cenderung menjadi lebih mandiri dan tak takut tantangan.   Di era kekinian, misalnya, kita menyaksikan keberanian Malala menantang kaum pemuja kekuasaan atas nama Tuhan. Atau keberanian Greta Thunberg yang menuntut tanggung jawab dan kesadaran para pebisnis untuk menghentikan pemanasan global lewat usaha-usaha sadar lingkungan. Begitu juga dengan Amanda Gorman, pegiat seni, yang dengan puisinya mengajak rakyat Amerika kembali kepada esensi demokrasi: Amerika untuk semua.   Namun, dalam waktu yang sama, sejarah menyaksikan arus balik bagi keberanian perempuan melawan kebekuan dan kebuntuan itu. Kebudayaan patriarki secara tekun dan mengendap-endap menciptakan gerak yang sebaliknya.   Ketika para patriark gugup dan gagap menyaksikan globalisasi yang memberi peluang dan kemerdekaan kepada perempuan untuk maju, mereka meminjam kekuatan agama untuk menghentikannya melalui kontrol atas tubuh dan eksistensi perempuan. Padahal, bagi banyak perempuan, penggunaan mantra agama dalam mengukuhkan dominasi konservativisme, cukup ampuh melumpuhkan kesadaran kritis mereka.   Sebagai titik pemberhentian sementara dalam memanfaatkan peluang demografi di negeri ini, Hari Perempuan Internasional semestinya menjadi momentum penting untuk membaca ulang dan menjawab persoalan yang dihadapi perempuan di masa depan. Kita harus berani menerima tantangan mereka untuk berubah demi sejarah peradaban yang lebih pantas untuk diingat dan dirayakan! ●

 

Refleksi Keterwakilan Perempuan

LIES MARCOES ; DIREKTUR RUMAH KITA BERSAMA 

KOMPAS, 9 Juli 2019

 

Pemilu serentak telah usai. Sejumlah perempuan dengan nama besar, cakap, bersuara terang dan lantang bagi perbaikan nasib perempuan, gagal masuk Senayan.

Sementara perempuan lain yang bermodalkan pulasan bak rembulan cantik datang melenggang. Saatnya kita renungkan apakah ini yang dikehendaki strategi affirmative action untuk menaikkan keterwakilan perempuan? Secara normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik adalah niscaya. 

Kesenjangan Gender di Perguruan Tinggi

Kesenjangan Gender di Perguruan Tinggi Lies Marcoes ;  Peneliti Senior Rumah Kita Bersama

                                              MEDIA INDONESIA, 21 April 2018

                                                           

BERKAT kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan tersedianya dana hibah BOS, aksesibilitas murid perempuan dapat menutup kesenjangan gender dalam pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Namun, tidak demikian halnya di perguruan tinggi. Perwujudan cita-cita Kartini membutuhkan afirmasi yang lebih saksama dan terencana, ter­utama agar kesenangan asksesibilitas perempuan di dunia pendidikan di perguruan tinggi dapat teratasi. Jika dilihat secara acak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, data kesenjangan gender pada dosen tergambar dengan jelas. Misalnya di DKI Jakarta, jumlah dosen laki-laki 3.215 orang dan perempuan 2.874 orang. Jumlah dosen di Universitas Indonesia pada 2014 ialah 2.133 dengan  komposisi laki-laki 1.045 dan perempuan 1.109. Pada 2015, dosen laki-laki turun menjadi 974 dan dosen perempuan 1.110. Namun, kenaikan jumlah peningkatan dosen perempuan ini tidak berkorelasi dengan peningkatan jumlah perempuan pada jabatan struktural akademik. Di Jawa Barat, dosen laki-laki berjumlah 6.250 orang dan dosen perempuan 3.898 orang. Jumlah persentase dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan basis ilmu eksakta kesenjangan lebih terasa lagi, laki-laki: perempuan punya perbandingan 77%:23% dari 1.200 orang. (data statistik dosen ITB) Di Jawa Timur, dosen laki-laki 7.343 orang dan dosen perempuan 5.195 orang. Di Yogyakarta, jumlah seluruh dosen laki-laki 3.331 orang dan dosen perempuan 2.034 orang. Sementara itu, jumlah dosen di Universitas Gadjah Mada, laki-laki 1.679 dan perempuan 1.038 dari total 2.796 dosen. (data statistik dosen UGM, 2015) Di luar Jawa situasinya tak jauh beda. Di Universitas Sriwijaya Palembang-Sumatera Selatan, dosen perempuan berjumlah 433 orang (40%), dosen laki-laki 729 orang (60%). Sementara itu, jumlah keseluruhan dosen di Sumatra Selatan, laki-laki 1.219 orang dan perempuan 1.082 orang. Di Kalimantan Timur, dosen laki-laki 1.194 orang dan perempuan 785 orang.   Di Sulawesi Selatan, dosen laki-laki 3.034 orang dan dosen perempuan 1.847 orang. Akumulasi dosen perempuan dan laki-laki dari seluruh universitas atau perguruan tinggi negeri (di bawah Kemenristek dan Dikti) di setiap provinsi berjumlah laki-laki 56.805 orang dan perempuan 39.719 Orang. Presentasi Pranova Her­dianto dalam Seminar Know­ledge Sector Initiative (KSI), Mei 2017, tentang Gender Inequality in Human Resources and Higher Education menggambarkan secara komprehensif tentang ke­senjangan gender itu berdasarkan olah data Pusdatin Iptek Dikti sebagai instansi penyuplai data. Data itu bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Data yang tersaji dari hasil kajian Pranova ini sangat menarik.  Dilihat dari segi jumlah, data pada 2016/2017 dalam lingkup Kemenristek dan Dikti, jumlah dosen lelaki lebih besar daripada perempuan, 56,56%: 43,44%. Komposisi ini stabil dari tahun ke tahun, minimal sampai tiga tahun ke belakang. Menurutnya, komposisi serupa ini mungkin akan terus berlangsung dan hanya akan berubah jika ada kebijakan tertentu atau affirmative action dalam penerimaan dosen perempuan dan upaya untuk meningkatkan kinerjanya yang dapat mendorong leadership mereka melalui upaya rekayasa sosial yang terencana/terprogram. Pranova juga mengolah data kondisi data tahun ajaran 2016/2017 dengan membedah bidang ilmu. Jika diurai berdasarkan bidangnya, di fakultas atau bidang studi tertentu jumlah dosen perempuan lebih tinggi daripada dosen laki-laki, atau sebaliknya. Ini sejalan dengan stereotip pada bidang ilmu yang dianggap maskulin dan ada yang feminin. Namun, secara keseluruhan jumlah dosen perempuan lebih kecil daripada dosen laki-laki, demikian juga ada jabatan strukturalnya. Gambaran paling menonjol, tapi oposisinya terbalik, ialah pada bidang ilmu kesehatan dan teknik. Bidang ilmu kesehatan menjadi pembeda  komposisi umum, bahkan jika dibandingkan dengan bidang pendidikan, yang secara stereotip perempuan dianggap sebagai pendidik. Namun, jika dibedah lebih lanjut, tingginya jumlah dosen dalam bidang kesehatan niscaya terjadi karena terkait dengan bidang pelayanan dan keperawatan yang secara stereotip memang dilekatkan kepada gender perempuan. Sementara itu, di bidang ilmu teknik jumlah dosen lelaki dua kali lipat daripada dosen perempuan. Pranova juga mencoba melacak data minat perempuan menjadi dosen dengan memilah data berdasarkan usia dosen. Minat perempuan menjadi dosen sebetulnya cukup besar. Pada usia muda rentang 21-35 tahun, jumlah dosen perempuan lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai usia 31-35 tahun. Perubahan baru terjadi dan terus menurun di usia 36-40 tahun, dan terus menurun lagi setelah usia 41 tahun, dan bahkan hampir tinggal 1/3-nya ketika telah mencapai 60-tahun. Merosotnya jumlah dosen perempuan terjadi justru di usia 40 tahun yang dikenal sebagai fase penting dalam meraih jabatan akademik dosen. Alasan paling umum ialah peran dan beban gandanya, yaitu karier dosen dan rumah tangga. Sementara itu, karier menjadi dosen dan jabatan akademik membutuhkan prasyarat lain selain mengajar, antara lain karya akademis dan karya penelitian. Tanpa karya-karya dimaksud dosen perempuan dengan sendirinya akan tertinggal dan sulit mencapai komposisi dosen pada jabatan tinggi, yakni lektor kepala dan profesor. Akibatnya muncul ketimpangan yang signifikan sebagaimana terlihat dalam bagan. Meskipun jumlah perempuan di bidang ilmu tertentu cukup menonjol, sebagaimana terlihat dalam jenjang jabatan di atas, terjadi kesenjangan antara lelaki dan perempuan, bahkan dalam komposisi tanpa jabatan sekalipun. Pada jabatan fungsional lektor kepala dan profesor terjadi ketimpangan yang lebih lebar. Padahal, untuk mencapai jabatan-jabatan itu, riset dan publikasi menjadi penentu kenaikan jabatan. Dengan melihat perkembangan di atas, sangatlah penting untuk melakukan rekayasa sosial dalam upaya peningkatan jumlah dosen perempuan di perguruan tinggi. Upaya itu, misalnya, memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan bagi perempuan pada usia-usia kritis yang harus memilih antara karier dan membesarkan anak-anak. Di sejumlah negara seperti Australia, rekayasa dilakukan dengan pemberian dana hibah tambahan untuk menutup pembiayaan perempuan ketika menjalani riset dengan membawa bayi dan pengasuhnya. Bantuan teknis khusus bagi dosen dalam bidang penelitian juga akan sangat membantu mereka untuk melakukan riset dan menulis karya ilmiah yang layak publikasi di jurnal nasional dan internasional. Hal lain ialah menggunakan kebijakan Kemenristek dan Dikti melalui Dana Hibah Penelitian sebagai upaya strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas dosen perempuan di perguruan tinggi. Kebijakan Kemenristek dan Dikti dalam hibah penelitian ini kunci dalam tercapai­nya aksesibilitas yang setara bagi dosen perempuan di perguruan tinggi. Selamat Hari Kartini! ●

Kawin Anak, Kuntet, Sunat Perempuan

Kawin Anak, Kuntet, Sunat Perempuan Lies Marcoes  ;   Koordinator Program Berdaya Rumah Kitab

                                                        KOMPAS, 08 Maret 2018

                                                           

Ada tiga isu penting dalam pembangunan manusia di Indonesia yang relevan dipersoalkan dalam perayaan hari perempuan internasional 2018. Ketiganya bahkan bisa mengganggu capaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama poin lima, yakni Kesetaraan Keadilan Gender. Ketiga isu adalah perkawinan anak, gizi buruk yang berdampak pada tubuh kuntet (stunting), dan sunat perempuan. Kawin anak dan kuntet Dalam isu kawin anak, data Susenas BPS 2012 menunjukkan di antara perempuan yang kawin usia 20-24, 25 persen menikah sebelum 18 tahun. Sementara survei kesehatan SDKI 2012, mencatat 17 persen perempuan yang pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Haruslah dicatat, Indonesia merupakan contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan anak. Hal ini ditandai penurunan prevalensi lima persen antara SDKI 2007 dan 2012. Namun seperti dilaporkan BPS, tren prevalensi perkawinan anak di tingkat daerah dibandingkan prevalensi nasional hanya sedikit yang dipublikasikan (Kemajuan Tertunda: Analisis Data Perkawinana Anak di Indonesia, Unicef BPS 2015). Padahal perbedaan praktik kawin anak antar daerah sangat tajam. Di daerah di mana terjadi krisis ekologis, kawin anak naik (Rumah Kitab, 2015). Perkawinan anak jelas menyumbang pada persoalan kesehatan perempuan dan terjadinya tubuh kuntet. Itu karena anak perempuan yang sedang tumbuh kembang dan belum optimal harus berebut gizi dengan anak yang dikandungnya atau setelah anak lahir yang harus disusui. Demikian halnya, mereka harus mengambil alih beban orang dewasa dalam perannya sebagai istri, ibu dan menantu dalam kultur yang memberi beban pada perempuan sebagai penanggung jawab urusan domestik begitu berstatus sebagai istri. Di masa krisis moneter tahun 1998, sebagaimana dicatat Kharisma Nugroho (Anak Kerdil Bangsa Kerdil, 2013) kita diingatkan akan ancaman generasi kuntet akibat gizi buruk. Kini, hampir dua dekade setelah reformasi, gizi buruk masih mengemuka bahkan merupakan bencana yang tersembunyikan. Satu di antara tiga (36 persen) anak balita di Indonesia mengalami tubuh pendek atau kuntet, tinggi badan mereka kurang dibandingkan umurnya (Survei Riskesdas 2007, 2010). Keadaan itu sama dengan keadaan di Filipina (32 persen), hanya sedikit lebih baik dari Kamboja (40 persen). Dari 11 provinsi dengan angka rata-rata kuntet di atas rata-rata nasional, sembilan provinsi ada di luar Jawa. Namun Jawa Barat dan Banten, di mana sumber nutrisi sebenarnya melimpah, angka anak kuntetnya di atas rata-rata nasional. Kejadian tumbuh kuntet adalah gambaran buruknya kondisi kesejahteraan dasar warga yang merupakan rangkaian peristiwa sejak anak di dalam kandungan. Dimulai dari ibu hamil yang kurang gizi, gangguan pertumbuhan janin, lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, tidak mendapatkan air susu ibu (ASI) secara benar, tak cukup asupan energi dan protein. Karena asupan kurang, anak jadi rentan sakit dan pertumbuhan otak tak optimal. Meskipun tak terdapat data pilah antara anak lelaki dan perempuan yang mengalami kuntet, dampak pada anak perempuan jelas lebih besar karena mereka melahirkan anak-anak dengan kondisi kesehatan yang buruk dari rahim yang juga kurang siap untuk mengandung dan melahirkan anak yang sehat. Data Riskedas Kementerian Kesehatan tahun 2010 menunjukkan kejadian tumbuh kuntet, lebih banyak prevalensinya di kalangan termiskin (kuantil 1), namun secara signifikan juga terjadi pada golongan masyarakat kondisi sosial ekonomi lebih baik. Lebih dari 26,9 persen balita dari kelompok (kuantil 5) juga mengalami stunting. Jadi, kuntet tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah kemiskinan akibat hal-hal domestik (pola makan, perilaku pengasuhan anak, peran suami/laki-laki) tetapi juga kondisi makro seperti ketahanan pangan dan kualitas layanan dasar dan relasi gender yang timpang dalam pengambilan keputusan. Sunat perempuan Sementara sunat perempuan, fakta itu lebih membutuhkan kejelian dalam mengamatinya. Masalahnya data internasional selalu menunjuk Indonesia sebagai negara dengan ragam praktik sunat perempuan. Sebetulnya itu tak keliru, dalam budaya Indonesia praktik inisiasi menuju kedewasaan merupakan kebiasaan yang diterima. Pada anak lelaki dilakukan dengan sunat, sementara pada perempuan di masa lampau dilakukan dengan pangur gigi dan sunat atau tetesan. Sampai tahun 1990-an sebelum Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) 1994 Kairo masih sangat sedikit yang memberi perhatian kepada praktik sunat ini. Dalam analisis Andre Feillard, peneliti sosial dari Paris, sunat perempuan di Indonesia adalah praktik bisik-bisik di antara ibu sang bayi dengan paraji/dukun sunatnya. Isu ini mencuat ke permukaan setelah dunia internasional memerhatikan laporan-laporan bahwa praktik sunat perempuan terjadi di negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Semula praktik ini sepenuhnya merupakan tradisi yang dilakukan dalam otoritas tradisi pula. Namun setelah dunia internasional memberikan peringatan atas praktik yang dianggap membahayakan ini, negara kemudian ikut mengaturnya melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 100 Tahun 2010. Peraturan itu menyebutkan bahwa untuk menghindari praktik yang membahayakan, pelaksanaan sunat harus dilakukan oleh tenaga medis. Keluarnya aturan itu ditangkap Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai persetujuan negara atas praktik itu. Meskipun kemudian peraturan itu diralat tahun 2014 dengan larangan pemotongan klitoris, secara umum praktik sunat perempuan malah menjadi bagian dari layanan kesehatan. Jelas bahwa proses medikalisasi sunat perempuan justru telah memperluas praktik ini yang semua hanya menjadi bagian dari tradisi sekarang menjadi praktik layanan kesehatan. Dan adanya medikalilsasi ini menunjukkan praktik sunat itu meningkat jumlahnya bersama meningkatnya pelayanan persalinan oleh tenaga medis di rumah sakit atau RSB dan sunat bagi bayi perempuan diberlakukan sebagai servis layanan dalam kerangka persaingan bisnis antar lembaga layanan. Wabah bisu Atas tiga persoalan ini, pemerintah telah menyadari bahwa ini merupakan “wabah bisu”. Secara parsial sejumlah sektor melakukan upaya -upaya untuk mengatasinya. Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 telah diluncurkan tahun lalu, di mana sektor hukum mengupayakan penanganan perkara hukum dengan pendekatan yang sensitif gender. Itu artinya perkawinan anak seharusnya bukanlah praktik yang dapat diizinkan, misalnya melalui pemberian dispensasi nikah atau isbat nikah. Kementerian Agama telah mengingatkan, seharusnya rujukan usia kawin mengacu kepada pasal enam UU Perkawinan tahun 1974 bahwa batas usia kawin adalah 21 tahun bagi lelaki dan perempuan, dan bukan pasal tujuh yang memberi batas minimal dalam mengajukan permohonan izin menikah. Masih dalam kaitannya dengan isu kawin anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan hilangnya praktik kawin anak sebagai parameter Kabupaten dan Kota Layak Anak. Namun dalam upaya menyetop praktik sunat perempuan tampaknya negara masih belum banyak langkah. Padahal sejumlah studi seperti yang dilakukan Komnas Perempuan menunjukkan proses medikalisasi sunat pintu buruk dari praktik sunat perempuan yang dilegalkan. Walhasil, di saat dunia internasional merayakan hari perempuan, bagi Indonesia, ketiga isu ini masih menjadi agenda untuk mengatasinya. Tanpa itu Indonesia akan sulit mencapai target SDGs dan mungkin gagal dicatat sebagai negara yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak perempuan. ●