Membangun Kapasitas Negara Yanuar Nugroho ;  Penasihat Centre for Innovation Policy & Governance, Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Akademisi di ISEAS Singapura dan University of Manchester Inggris

KOMPAS, 14 Juli 2021

 

 

                                                           

Kasus harian Covid-19 terus mencetak rekor. Pada 8 Juli 2021, angka ini menembus 40.427 dengan 891 kematian (lima hari sebelumnya 1.040 kematian), dan membuat total korban meninggal mencapai 67.355 orang.   Diramalkan, statistik ini akan terus naik. Kabar duka tak lagi terdengar nun jauh di sana, melainkan makin dekat menghampiri diri sendiri. Di berbagai wilayah, rumah sakit kewalahan menangani korban.   Pasien terpaksa dibaringkan di koridor atau tenda karena kehabisan tempat di bangsal gawat-darurat; tenaga kesehatan kewalahan dan justru menjadi korban; oksigen langka hingga pasien harus kehilangan nyawa. Dan kini, bahkan peti mati dan kantong jenazah untuk korban mulai sulit dicari. Indonesia sudah masuk gelombang kedua pandemi ini. Kita tidak tahu kapan puncaknya, kapan berakhirnya, dan apakah masih ada gelombang-gelombang berikutnya.   Dalam situasi seperti ini, pemerintah memutuskan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama tiga pekan (3-20 Juli 2021) untuk secara drastis menekan mobilitas warga. Berbagai pusat usaha dan kegiatan, kecuali sektor esensial, ditutup atau beroperasi dengan kapasitas minimal. Ruas-ruas jalan disekat dan dibatasi.   Namun baru dua hari dijalankan, PPKM Darurat dilanggar. Mobilitas di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tercatat amat tinggi. Masyarakat menerobos pembatasan dan penyekatan jalan.   Bahkan, Jakarta macet total. Tak heran angka kasus lantas melonjak (Kompas, 6/7/2021). Maka, wajar kalau kita lalu bertanya: Apakah negara punya kapasitas untuk menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini?   Kapasitas negara   Kapasitas negara (state capacity) awalnya didefinisikan sebagai kemampuan negara memobilisasi sumber daya finansial untuk menjalankan pemerintahan (Tilly, 1985). Di dalamnya ada tiga dimensi: (i) kapasitas ekstraktif untuk menyediakan sumber daya; (ii) kapasitas pemerintahan untuk melakukan implementasi; dan (iii) kapasitas regulatori–produktif untuk untuk memberikan kepastian aturan bagi warga (Berwick and Christia, 2018).   Saya mendefinisikannya sebagai kemampuan negara untuk mewujudkan (delivery) pembangunan melalui lima hal pokok: regulasi, institusi, akuntabilitas, perencanaan, dan implementasi (Nugroho, 2020). Pandemi seolah membuka mata, bahwa kapasitas negara kita mengkhawatirkan. Setidaknya, lima kemampuan pokok pemerintah itu mesti segera diperbaiki, atau bahkan dirombak ulang.   Pertama, kapasitas menyiapkan kerangka regulasi. Birokrasi tidak bisa berjalan tanpa regulasi –yang dibutuhkan agar kebijakan (apapun yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah) bisa diwujudkan.   Pandemi ini menegaskan perlunya regulasi yang sederhana, namun tegas, jelas, dan tidak tumpang tindih untuk menuntun birokrasi bekerja di pusat maupun daerah. Selama pandemi, memang terbit sejumlah peraturan dan keputusan presiden, bahkan perppu dan undang-undang, mulai dari pembatasan sosial, penentuan keadaan darurat, wewenang pemerintah daerah, hingga pemulihan ekonomi dan keuangan. Namun tak semua optimal memberikan arah dan koridor birokrasi bekerja.   Kedua, kemampuan menata kerangka kelembagaan. Siapa penanggung jawab tertinggi penanganan wabah ini? Sejumlah lembaga dibentuk (dan dilebur) selama 16 bulan pandemi: Satgas Penanganan Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Pengananan Covid-19, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Akibatnya, kelembagaan penanganan pandemi bukan hanya tak jelas, namun juga tidak efektif.   Birokrasi bekerja sub-optimal di luar struktur rutin mereka. Penunjukan salah satu menteri koordinator untuk memimpin PPKM Darurat di Jawa dan Bali, misalnya, meski bisa diduga alasannya, tetaplah mencerminkan tidak berjalannya kerangka kelembagaan penanganan Covid-19 ini.   Dalam keadaan segenting dan sekritis ini, Presidenlah yang semestinya memegang tanggung jawab terbesar. Banyaknya keputusan berat dan sulit yang harus diambil membutuhkan visi kepemimpinan nasional yang tegas memberikan arah. Dengan kerangka kelembagaan saat ini, tidak mudah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani pandemi karena tumpang tindih dan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab.   Ketiga, kapasitas menciptakan mekanisme akuntabilitas. Apa yang dikerjakan pemerintah mesti dipertanggungjawabkan. Tentu saja, kriterianya adalah apa yang dilakukan dan dihasilkan di lapangan. Jika kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) mengandaikan kepatuhan masyarakat, keberhasilan atau kegagalan 3T (test, trace, treatment) menunjukkan serius-tidaknya pemerintah.   Maka, capaian 3M-3T bisa menjadi kriteria akuntabilitas di masa krisis ini. Selain itu, tata-kelola untuk memastikan transparansi agar sumber daya tidak dikorupsi dan pemerintah tidak bekerja setengah hati.   Perencanaan, kebijakan, dan implementasi   Keempat, kemampuan membuat perencanaan dan kebijakan. Setidaknya dibutuhkan tiga hal. Satu, penggunaan data dan bukti (evidence). Pengetahuan harus diintegrasikan dan menjadi basis perencanaan dan kebijakan: data dan bukti mesti menjadi pertimbangan dan referensi. Dua, partisipasi publik yang lebih inklusif. Kompleksnya persoalan dan tantangan yang dihadapi tidak mungkin diselesaikan dan dipikirkan pemerintah sendirian. Perspektif dari berbagai kelompok harus memperkaya perencanaan dan kebijakan.   Tiga, kualitas perencana dan pembuat kebijakan. Mereka mesti terlatih dan terpapar dengan tradisi intelektual, agar debat dan diskusi dalam pembuatan perencanaan dan kebijakan lebih bermutu. Pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa memprediksi kenaikan kasus setelah Juni 2021 (Kompas, 1/7/2021) padahal para epidemiolog sudah memperkirakannya sejak mudik Lebaran dan masuknya varian Delta dari India (Kompas, 11/6/2021), menunjukkan masalah mendasar integrasi pengetahuan dalam perencanaan dan kebijakan.   Dan ini bukan yang pertama. Sudah sejak awal pandemi, pemerintah dikritik tak mendengarkan suara para ilmuwan. Dampaknya panjang. Pertama, kegagalan membuat perencanaan dan kebijakan penanganan pandemi yang memadai.   Kedua, di tingkat teknis, kegagalan mengantisipasi dampak lonjakan kasus pada fasilitas kesehatan, mulai dari kebutuhan tempat tidur dan oksigen, beban tenaga kesehatan, hingga peti mati dan kantong jenazah untuk para korban. Ini mengapa negara mesti mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam perencanaan dan kebijakan agar selalu berbasis data, bukti, dan ilmu.   Di sini pula pelibatan dan partisipasi komunitas ilmiah menjadi kunci pembuatan perencanaan dan kebijakan negara. Masyarakat sipil dan ilmuwan perguruan tinggi serta lembaga penelitian publik (Public Research Institutions/ PRIs) adalah mitra pemerintah. Ini tidak berarti pemerintah harus berkonsultasi apalagi meminta persetujuan mereka. Namun, karena perspektif pemerintah terbatas sedangkan masalah yang dihadapi makin kompleks, masukan mereka penting dijadikan pertimbangan.   Terakhir, kemampuan negara mengimplementasikan. Implementasi di lapangan membutuhkan keketatan dan disiplin: siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana; demikian juga pengawasan, evaluasi, dan koreksinya. Pandemi ini menunjukkan pentingnya implementasi. Bukan hanya soal PPKM Darurat yang butuh penegakan hukum, atau penyaluran bantuan pada kelompok rentan selama pembatasan. Namun jauh lebih luas: memastikan agar masyarakat mampu bertahan lewat berbagai dukungan, insentif, subsidi, dan skema perlindungan sosial.   Tentu saja ada beda mendasar antara implementasi ‘yang tegas’ dan ‘yang keras’. Di hulu, ketegasan dibutuhkan agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan dan meminimalkan mobilitas, tanpa harus menjadi keras apalagi kasar.   Di hilir, pemerintah juga mesti disiplin pada diri dan aparatnya sendiri: memastikan penguatan fasilitas kesehatan (faskes), insentif pada faskes dan tenaga kesehatan (nakes) dibayarkan tepat waktu, obat disalurkan dan harga tidak dipermainkan, reagen dan alat tes didistribusikan cepat dan merata, dan vaksinasi digenjot sekuat-kuatnya dan semudah-mudahnya untuk semua.   Relasi warga - pemerintah   Jelaslah bahwa kapasitas negara memengaruhi kualitas relasi warga dengan pemerintahnya. Pada lapis terluar, untuk tiap kebijakan dan inisiatif, warga akan mempertanyakan kapabilitas atau kemampuan pemerintah untuk melakukannya. Misalnya, larangan mudik. Apakah pemerintah sungguh mampu melarang warga pulang kampung?   Pada lapis berikutnya, pertanyaan warga akan menyasar kredibilitas atau otoritas pemerintah. Contohnya, apakah pemerintah punya otoritas menutup rumah ibadah selama pandemi?   Lapis ketiga lebih serius, karena warga mulai mendalami motivasi pemerintah dalam sebuah kebijakan. Mengapa obat A dan vaksin B yang mendapatkan izin, dan bukan obat C dan vaksin D, misalnya?   Dan paling serius, di lapisan terdalam, saat warga mulai mempersoalkan kepercayaan (trust) yang diberikannya pada pemerintah. Misalnya saat pandemi makin memburuk dan pemerintah tak dipercaya dalam menanganinya. Ini yang mesti dicegah. Bagaimana caranya?   Negara mesti punya kapasitas mengkomunikasikan kebijakan. Bukan hanya agar publik tahu apa yang akan dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, melainkan juga agar birokrasi mengerti apa yang mesti dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut.   Di masa krisis seperti pandemi, komunikasi kebijakan menjadi kunci untuk membangun persepsi risiko yang memadai, baik bagi publik maupun birokrasi. Karena itu, komunikasi kebijakan tidak boleh memberi pesan mendua (ambigu): mesti jelas, lugas, dan tegas. Mengetatkan mobilitas, namun memberi izin kegiatan ekonomi beroperasi adalah contoh jelas kemenduaan ini. Ini mesti dihentikan. Pesan pemerintah mesti tunggal dan jelas: menghadapi pandemi, keselamatan nomor satu; lainnya urusan nanti.   Semua negara di muka bumi menghadapi pandemi tanpa kecuali. Yang membedakan nasib mereka adalah kapasitas masing-masing negara untuk mengambil keputusan secara cepat dan menyelamatkan nyawa. Yang kita butuhkan adalah kapasitas pemerintah yang lebih kuat dan lebih baik untuk melindungi warganya. Karena, satu nyawa hilang sudah terlalu banyak untuk hanya bisa dikenang. ●

 

 

 

Riset dan Inovasi di Simpang Jalan Yanuar Nugroho ; Penasihat Centre for Innovation Policy & Governance; Anggota ALMI; Visiting Senior Fellow ISEAS Singapura; Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-2019

KOMPAS, 15 April 2021

 

 

                                                           

Rapat Paripurna DPR (9/4/2021) menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo lewat surat Nomor R-14/Pres/03/2021 tentang Pertimbangan Pengubahan Kementerian.   Hasilnya: selain membentuk Kementerian Investasi, sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Adapun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang selama ini menyatu dengan Kemenristek akan menjadi badan otonom.   Eksekusinya? Tinggal menunggu pengumuman Presiden.   Memang sejak dibentuk, kementerian yang menangani urusan riset berulang kali berubah. Pertama, Kementerian Urusan Riset Nasional (1962), lalu menjadi Kementerian Negara Riset (1973), Kementerian Negara Riset dan Teknologi (1986), Kemenristek (2004), Kemenristek dan Pendidikan Tinggi (2014), Kemenristek/BRIN (2019), dan akhirnya dibubarkan (2021).   Bubar? Iya. Karena praktis penggabungan fungsi ristek ke Kemendikbud berarti tak ada lagi kementerian yang secara khusus menangani urusan riset. Apalagi, jumlah kementerian dibatasi hanya 34 oleh UU Kementerian Negara. Kemenristek tampaknya ”dikorbankan” demi Kementerian Investasi.   Dinamika   Sebagian menanggapi positif perkembangan ini, sebagian lagi tak terlalu optimistis—jika bukan pesimistis, atau malah sinis. Bisa dimengerti: akarnya mungkin karena perubahan ini menunjukkan tiadanya, atau lemahnya, visi pemerintah tentang peran riset dan inovasi dalam pembangunan. Perkecualiannya, barangkali, hanya saat BJ Habibie menjadi Menristek di era Orde Baru.   Lalu, sejak Orde Baru tumbang, praktis wacana tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) absen dari ruang publik. Bahkan dalam rencana pembangunan sejak Reformasi hingga 2014 (artinya sejak Presiden Gus Dur, Megawati, hingga SBY), riset dan iptek—dan lalu inovasi—tidak pernah sungguh menjadi prioritas. Yang ada hanya perubahan nomenklatur kementerian.   Situasi ini ternyata juga relatif tak berubah hingga pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, saat Kabinet Kerja terbentuk, ada optimisme besar ketika fungsi pendidikan tinggi digabungkan ke dalam Kemenristek. Langkah ini dipandang tepat untuk kembali mengarusutamakan riset, teknologi, dan inovasi yang secara substansi memang lebih dekat pada pendidikan tinggi. Apalagi, rencana Presiden memajukan Indonesia lewat Nawacita dan visi Indonesia 2045 mensyaratkan riset dan inovasi.   Namun, barangkali harapan ini terlalu besar untuk disangga oleh realitas tata kelola riset dan inovasi kita. Jalannya riset lebih ditentukan oleh ad hoc-ism: serba mendadak, serba tergesa, impulsif, tidak berdasarkan rencana, apalagi strategi. Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tidak pernah sungguh menjadi acuan. Akibatnya, Kemenristek-Dikti pun mengalami kesulitan.   Maka, pada periode kedua, Presiden Jokowi mengembalikan urusan Dikti ke Kemendikbud, sedangkan Kemenristek digabungkan dengan BRIN yang pembentukannya merupakan amanat UU No 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi Kemenristek/BRIN. BRIN diharapkan menjadi dirigen seluruh riset dan inovasi untuk pembangunan.   Namun, hingga 16 bulan sejak Kabinet Indonesia Maju dilantik, Kemenristek/BRIN tidak kunjung punya struktur. Rumornya: ia tersandera kepentingan politis yang menginginkan adanya Dewan Pengarah dan struktur yang masif, yang tidak bisa dipenuhi selama BRIN masih menyatu dengan Kemenristek.   Jadi, langkah Presiden yang didukung DPR untuk memisahkan Kemenristek dari BRIN, membubarkan Kemenristek dengan menggabungkannya ke dalam Kemendikbud, dan menjadikan BRIN badan otonom, seolah menegaskan dan membenarkan rumor itu.   Bagi mereka yang sungguh paham peran riset dan inovasi dalam pembangunan, langkah ini amat sulit diterima dan tidak masuk akal. Jelas, ini jalan keluar politis. Tapi, tentu kita tahu, meski tak bisa lepas dari politik, riset dan inovasi pertama-tama dan terutama justru bukan soal politik. Karena itu, daripada meratapi keputusan ini, lebih baik dipikirkan konsekuensi dan implikasinya agar bisa diantisipasi dan, jika perlu, dimitigasi dampaknya.   Konsekuensi dan tantangan   Prinsip mengelola konsekuensi dan implikasi ini adalah memastikan tata kelola riset, iptek, dan inovasi terbangun dan berjalan dengan baik. Dari kacamata kebijakan publik, tata kelola ini mensyaratkan pemisahan antara kebijakan dan implementasi. Dari sini, setidaknya dua konsekuensi segera terlihat.   Pertama, fungsi kebijakan riset dan inovasi yang dulunya ada di Kemenristek kini menjadi tanggung jawab Kemendikbud-Ristek. Tugas paling mendesak sebenarnya adalah menyelesaikan aturan turunan UU Sisnas Iptek, yang tenggatnya Agustus 2021 ini. Tugas berikutnya adalah menata kebijakan untuk mengorkestrasi riset dan inovasi sebagai tulang punggung pembangunan.   Memang, berbagai prioritas nasional dan rencana legacy Presiden Jokowi mesti ditata secara strategis riset dan inovasinya. Mulai dari infrastruktur, ibu kota negara baru, vaksin Merah-Putih dan Nusantara, peta jalan kendaraan bermotor listrik, hingga reformasi birokrasi. Mungkin masih banyak lagi. Tapi, yang terpenting, memastikan lewat kebijakan agar riset dan inovasi terencana dan punya strategi. Bukan sekenanya, apalagi seadanya, karena serba mau cepat dan tergesa-gesa.   Di sini, tugas mahaberat ada di pundak Kemendikbud-Ristek. Barangkali hanya di negeri ini ada kementerian dengan tanggung jawab kebijakan seluas ini: dari hulu (pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan pembentukan karakter-budaya) sampai ke hilir (vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan inovasi). Tampaknya Presiden perlu memikirkan bagaimana semua kebijakan ini dikelola Kemendikbud-Ristek. Karena, risikonya, bisa-bisa pendidikan, ristek, dan inovasi berjalan setengah-setengah, atau malah berantakan.   Kedua, fungsi implementasi riset dan inovasi mesti menjadi fokus BRIN, yang menurut UU No 11/2019 tugasnya menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Karena itu, yang paling mendesak adalah segera menyusun organisasi BRIN, yang sejak dibentuk lewat Perpres No 74/2019 tak juga kunjung selesai.   Tantangannya besar. Karena, menurut rencana, semua lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) ristek, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta badan/unit penelitian dan pengembangan (litbang) di kementerian dan lembaga (K/L) akan diintegrasikan ke dalam BRIN sesuai Pasal 48 UU tersebut.   Tantangan ini perlu segera diatasi karena struktur BRIN mesti ditetapkan agar bisa beroperasi. Struktur ini harus mencerminkan profesionalisme dan mewadahi kepentingan riset dan inovasi. Misalnya, organisasinya harus lincah; para deputinya harus diisi profesional riset dan inovasi dari bidangnya, bukan semata PNS; mekanisme koordinasi harus efektif. Ini penting karena BRIN akan jadi ”rumah” bagi peneliti, akademisi, ilmuwan, dan inovator negeri ini.   Mesti diingat, BRIN adalah pelaksana. Jadi, jangan menambahkan fungsi kebijakan pada BRIN dengan alasan apa pun. Misalnya dalih karena terlalu banyak kebijakan di Kemendikbud-Ristek, atau karena kemungkinan adanya Dewan Pengarah yang santer dibicarakan. Sebab, penyatuan kebijakan dengan implementasi, apalagi ditambah pengawasan, melanggar prinsip tata kelola yang baik dan rentan penyelewengan kekuasaan.   Selain soal peran, tantangan di depan mata adalah administrasi. Belajar dari penggabungan atau pembentukan K/L baru selama ini, akan butuh waktu untuk menata anggaran dan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).   Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Restorasi Gambut (BRG), bahkan Kemenristek-Dikti butuh lebih dari setahun sebelum bisa beroperasi sepenuhnya. Nasib Kemendikbud-Ristek dan BRIN pun mungkin tidak akan jauh berbeda. Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud pasti punya konsekuensi organisasi yang panjang. Selain itu, integrasi LPNK Ristek dan litbang K/L ke BRIN juga tidak gampang.   Situasi ini mesti diantisipasi sejak sekarang untuk menghindari kekosongan tata kelola ristek dan inovasi yang akan berdampak tidak hanya pada peneliti, ilmuwan, dan pelaku inovasi, tetapi juga pada seluruh kinerja riset dan inovasi negeri.   Riset dan inovasi bukan hanya sentral untuk menangani pandemi saat ini dan memulihkan ekonomi, ataupun mewujudkan visi politik Presiden Jokowi, melainkan kunci untuk menggapai mimpi Indonesia Maju yang dicita-citakan itu. Presiden sendiri, kalau perlu, mesti memastikan anggaran dan SOTK Kemendikbud-Ristek dan BRIN selesai tahun ini juga agar mereka bisa segera bekerja.   Ekosistem pengetahuan dan inovasi   Sepanjang 2020, Kemenristek/BRIN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemepan dan RB melibatkan lebih dari 15 kementerian/lembaga (termasuk Kemendikbud) menyusun dan merampungkan Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi (EPI, 2020).   Cetak biru ini bukan dokumen kebijakan publik dan tidak punya status hukum, melainkan disepakati menjadi salah satu referensi bagi pemerintah dalam membangun EPI. Dan memang diputuskan cetak biru ini diimplementasikan mulai 2021, dikomandani Kemenristek/BRIN didukung Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PAN-RB.   Argumen utama cetak biru ini: satu-satunya jalan mewujudkan mimpi Indonesia 2045 adalah dengan transformasi ekonomi—dari ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi—dan itu dilakukan dengan membangun EPI. Ini pun sejalan arahan Presiden Jokowi.   Maka, bersama Bappenas dan Kemenpan dan RB, Kemendikbud-Ristek dan BRIN bisa menjadi komandan ”baru-tapi-lama” implementasi Cetak Biru EPI, sekaligus menjadikannya salah satu rujukan menata riset dan inovasi di Tanah Air.   Karena, jika terwujud baik, EPI tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa lewat komersialisasi dan hilirisasi riset dan inovasi, tetapi kebijakan publik juga akan makin berkualitas karena dibuat berdasar bukti dan pengetahuan. Kualitas ASN dan kinerja institusi pemerintahan makin baik karena kapasitas negara meningkat.   Memang mewujudkan EPI tidak gampang dan butuh waktu. Namun, itu prasyarat kalau Indonesia mau maju.   Sejarah sudah ditorehkan. Mungkin kita sedang ada di simpang jalan: entah seperti apa keputusan tentang ristek dan inovasi ini akan dikenang oleh anak cucu kita nanti. Yang kita tahu, negeri yang besar akan bertahan dengan ilmu; tanpa itu, ia sirna ditelan masa.   Semoga keputusan ini tidak menandakan matinya keberpihakan negara pada riset dan inovasi. Semangat peneliti dan ilmuwan kita mesti terus dirawat agar tidak berhenti mencintai negeri ini dan terus berkarya lewat ilmu dan inovasi. ●

 

SDM UNGGUL

Mengelola Talenta Nasional

YANUAR NUGROHO

 

KOMPAS 18 Oktober 2019

 

Hadiah Nobel bidang ekonomi 2019 diberikan kepada trio Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer. Ketiganya dinilai memberikan sumbangsih besar dalam upaya mengurangi kemiskinan global melalui pemikiran dan riset yang mereka kerjakan. Pemikiran mereka berfokus pada upaya mengurangi kemiskinan berbasis desain eksperimen dengan meneliti kebijakan pendirian sekolah dasar (SD) berdasarkan instruksi presiden yang dikeluarkan sepanjang 1973-1978 di Indonesia, sebagai upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendirian SD-SD di seluruh Indonesia.

Geoekonomi Digital

Geoekonomi Digital Yanuar Nugroho  ;   Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI

                                                        KOMPAS, 05 Maret 2018

                                                           

Dalam beberapa seminar dan diskusi di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Universitas Padjadjaran di Bandung, Universitas Andalas di Padang dan Universitas Hasanuddin di Makassar tiga bulan terakhir ini, saya menangkap kegelisahan para mahasiswa tentang beberapa profesi yang diperkirakan akan menyusut drastis seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Pertanyaan kunci mereka adalah, “Jika banyak profesi dan pekerjaan manusia akan digantikan oleh mesin, bagaimana kami yang masih muda ini akan memperoleh lapangan pekerjaan?” World Economic Forum (WEF) memperkirakan, dalam periode 2015-2020, jutaan pekerjaan akan berkurang dan digantikan mesin, robot, kecerdasan intelektual (artificial intelligence) dan perangkat komputasi lain. WEF membuat enam kelompok pekerjaan yang jumlahnya akan menurun signifikan selama lima tahun. Administrasi perkantoran adalah sektor kerja yang paling banyak akan menutup lapangan kerja bagi manusia, sekitar 4,8 juta. Disusul manufaktur dan produksi hingga 1,6 juta tenaga kerja.  Peringkat ketiga, konstruksi dan ekstraksi yang akan meminggirkan setengah juta manusia; disusul desain, seni, hiburan, dan media kurang lebih 150.000 orang. Sektor hukum dan legal akan menyusut hingga 100.000 lapangan kerja, dan instalasi dan pemeliharaan hingga 40.000 orang (Future of Jobs Report, WEF, 2016). Dua tahun sejak laporan dilansir, perkiraan WEF mulai jadi kenyataan. Bisnis-bisnis yang mulai menunjukkan deformasi dalam hal lapangan pekerjaan antara lain adalah perbankan dan perminyakan (ekstraksi). Di industri perbankan, bank-bank besar di Tanah Air mulai tahun ini sudah akan membuka mesin teller yang akan menggantikan pegawai-pegawai yang melayani konsumen. Sejak September 2016, transaksi perbankan daring (online banking) sudah melampaui transaksi yang dilakukan di cabang-cabang. Industri perminyakan juga mulai mengurangi karyawan-karyawan mereka, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan kantoran, sejak awal 2017. Bagaimana menanggapi ini? Sebagaimana semua hal di bawah kolong langit, selalu ada sisi lain dari setiap kenyataan. Sketsa ringkas berikut mencoba membantu memetakan perubahan di zaman baru ini. Zaman baru, lapangan baru, peluang baru Kita masuk ke zaman baru. Zaman yang disebut zaman revolusi industri keempat atau industry 4.0. Di zaman ini, ada sejumlah penanda pokok: muncul dan berkembangnya sistem fisik-siber (cyber-physical systems yang menyatukan dunia fisik, digital, dan biologis), the Internet of things, cloud computing, dan cognitive computing. Industry 4.0 ini membawa sejumlah dampak disruptif – salah satu yang utama adalah lapangan kerja. Masifnya informasi tentang menyusutnya lapangan pekerjaan, yang kemudian dikonsumsi secara mentah oleh anak-anak muda pencari dan calon pencari kerja, memang tak diiimbangi secara sepadan dengan berita tentang munculnya profesi-profesi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di dunia media, misalnya, sebelum 2012, praktis tak dikenal suatu posisi atau jabatan yang disebut digital media strategist. Juga tak dikenal digital media analyst. Kini, kedua posisi ini menjadi kunci kemajuan industri media yang mau-tidak mau harus bermetamorfosis secara adaptif ke lanskap digital. Dalam bidang teknologi informatika, sebelumnya orang hanya mengenal profesi pemrogram (programmer) atau perancang web (web developer). Namun dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir, profesi ini telah membelah diri dengan spesialisasi yang makin runcing. Ada yang disebut search engine optimiser. Ada pula user experience designer atau front-end developer. Spesialisasi ini dituntut karena kian meluasnya spektrum pengguna internet dengan berbagai kebutuhan yang kian personal. Ketika fenomena industri perbankan dihadapkan pada peningkatan efisiensi yang berimbas pada pengurangan pekerjaan, ingatan orang langsung melayang pada pernyataan Bill Gates tahun 1994 yang secara kontroversial mengatakan di masa depan, “… banking is necessary, but banks are not.” Saat itu, semua orang terhenyak mendengar pernyataan pendiri Microsoft ini, mengingat industri perbankan waktu itu justru sedang kuat-kuatnya.  Tapi, seperempat abad kemudian, pernyataan itu seperti nubuat yang terwujud. Sama seperti nubuatnya tahun 1980-an saat ia mengatakan komputer akan mengisi setiap rumah yang ada di kolong langit. Ia benar. Tak hanya mengisi setiap rumah, hari ini perangkat komputasi sudah mengisi setiap kantong celana manusia. Jika dikupas lebih dalam, industri keuangan dan perbankan hari ini, yang di permukaan seolah-olah telah mengubur ratusan ribu lapangan pekerjaan lama, sebenarnya memberikan peluang dan lapangan baru yang tak kalah besar. Teknologi keuangan (financial technology) atau populer disebut fintech, berubah secara transformatif dari yang bersifat administratif ke arah solusi kreatif. Meskipun dari sisi taksonomi pekerjaan definisi seperti analis atau manajer proyek masih menggunakan pengertian lama, kategori ini juga mengalami pembelahan yang makin terspesialisasi, sehingga melahirkan ruang-ruang baru dalam urusan lapangan pekerjaan. Pemahaman akan bagaimana crypto-currency bekerja, misalnya, akan meningkatkan peluang kerja di sektor keuangan di zaman digital ini. Di industri transportasi dan wisata, sekalipun banyak biro perjalanan dan biro wisata tradisional harus gulung tikar, kemunculan layanan transportasi dan wisata berbasis digital seperti traveloka, airbnb hingga tripal telah melahirkan berbagai jenis kategori pekerjaan baru yang lebih spesifik. Di dunia bisnis pada umumnya, sebelum 2014 istilah data scientist atau data analyst juga masih terdengar asing di kalangan pencari kerja. Kini kedua profesi amat dibutuhkan, bahkan juga di dunia pemerintahan, yang sering dianggap lambat dibanding bisnis. Keahlian khusus di bidang big data analytics, augmented reality, dan virtual reality, akan sangat dibutuhkan sebagai seorang strategist, baik di perusahaan swasta atau pemerintah. Perencanaan pembangunan yang akurat butuh tak hanya data dan evidence, tetapi kemampuan perencana yang mengerti proses-proses teknokratik di zaman digital. Bahkan secara spesifik, keahlian development planner dan digital strategist dibutuhkan sekaligus agar perencanaan pembangunan di era ekonomi digital ini relevan dan tidak ketinggalan zaman. Tak hanya itu, jangkauan dan dampak teknologi digital ini merambah bahkan hingga di organisasi-organisasi politik. Di Inggris, 10 tahun lalu, partai-partai politik sudah menggunakan augmented reality untuk menganalisis kekuatan dan menyusun strategi elektoralnya. Satu di antara cases itu bahkan menjadi bahan disertasi S2 yang saya bimbing sendiri saat itu di University of Manchester. Saya yakin, di Indonesia, sebentar lagi hal ini akan terjadi. Bayangkan kecanggihan jika mengombinasikan big data analysis, artificial intelligence dengan augmented reality untuk memetakan potensi elektoral sebuah parpol. Lembaga-lembaga survei politik akan segera ditinggalkan jika tak segera meningkatkan kemampuannya di tengah deru kemajuan digital ini. Tantangannya adalah apakah mereka yang semula sudah menggeluti pekerjaan ini selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, seperti para karyawan swasta atau birokrat pemerintah bahkan aktivis lembaga masyarakat, mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan deskripsi dan jenis pekerjaan baru dalam sektornya atau tidak. Karena, hukum seleksi alam akan tetap berlaku: “Mereka yang tak mau berubah akan tinggal menjadi catatan sejarah.” Ekosistem digital Dalam ekosistem digital, segala sesuatu yang manual, natural, dan mekanis akan tergantikan oleh yang digital. Digital mengandaikan adanya akurasi dan kontrol pada suatu sistem setiap saat (real time). Kegelisahan anak-anak muda yang saya temui di kampus-kampus terkemuka di negeri ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan dan kesenjangan informasi dalam merespons gerak ekonomi baru. Presiden Jokowi yang rajin mendatangi kampus-kampus di Tanah Air, mengingatkan pentingnya kita bergerak cepat dan lincah untuk merespons ekonomi model baru ini. Ia mengingatkan fakultas dan jurusan di kampus-kampus perguruan tinggi terkemuka untuk membuka program studi-program studi baru yang adaptif terhadap kebutuhan di dunia ekonomi digital. Dua contoh yang mengemuka dan disebutkan oleh Presiden adalah industri media dan manajemen logistik. Dalam konteks itu, Jokowi menginginkan adanya suatu ekosistem yang berubah di lingkungan perguruan tinggi sebagai pemasok utama kebutuhan di dunia kerja. Untuk mengubah ekosistem yang adaptif terhadap perubahan, perguruan tinggi dituntut untuk mencari terobosan dan inovasi, sehingga anak-anak muda ini mendapatkan gambaran, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam bidang ilmu yang digelutinya, sesuai dengan proses digitalisasi pada bidang-bidang ilmu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Tak hanya itu, Presiden Jokowi berulang kali juga menyatakan pentingnya membukakan wawasan baru bagi anak-anak muda untuk terjun dalam kewirausahaan. Pada tingkat ini, pemerintah berupaya terus membangun ekosistem-ekosistem kewirausahaan sehingga dapat memanfaatkan potensi yang tersimpan dalam gerak zaman ekonomi digital ini. Usaha yang dilakukan Presiden Jokowi ini memiliki resonansi kuat dengan jejak rekam keberhasilan para ‘penguasa’ ekonomi digital. Salah satu karakter unik industri perusahaan pemula (start-up) berbasis digital adalah faktor diferensiasi dan daya saing yang didasari kemampuan identifikasi masalah serta potensi solusi di tingkat yang sangat mendalam. Hal yang mungkin dilihat kecil oleh organisasi konvensional, seperti penyajian user interface, ternyata bisa jadi pembeda besar di industri ini. Misalnya satu unicornstartup di bidang musik, spotify, berhasil menggandakan penggunaan hanya dengan menggelapkan warna latar belakang aplikasi. Sensitivitas dan kepekaan menemukan permasalahan sosial tak pernah jadi sepenting saat ini. Tingginya kapabilitas digitalisasi suatu organisasi niscaya tersiakan tanpa kemampuan identifikasi permasalahan yang presisi. Maka, jelaslah pentingnya soft skill dan pemaparan siswa terhadap isu sosial dalam pengembangan kapasitas pengajaran atau pelatihan hard skill di ranah digitalisasi. Salah satu faktor diferensiasi lain adalah kemampuan kapitalisasi nilai perusahaan yang tak jarang ditentukan faktor soft lain seperti jejaring. Kapitalisasi perusahaan dan usaha perolehan dana investasi sangat berpengaruh dalam membangun perusahaan pemula. Hampir semua perusahaan pemula yang saat ini bernilai lebih dari 1 miliar dollar AS belum menghasilkan profit dan menggantungkan pembesaran skala perusahaan dengan subsidi harga pada para penggunanya. Bagaimana caranya? Suntikan dana investor. Tak jarang perusahaan pemula yang berawal dengan kapasitas teknis terbatas, berhasil berkembang lebih pesat dari perusahaan lain dengan kapasitas teknis lebih baik karena keunggulan jejaring pendirinya. Lihatlah Tokopedia. Awalnya ia harus berhadapan dengan nama besar seperti Lazada. Tapi William Tanuwijaya dan jejaringnya sukses mendatangkan investasi. Investasi berarti subsidi; subsidi berarti traffic dan skala ekonomi. Kini Tokopedia menjadi e-dagang terbesar di Indonesia. Belajar dari sini, kebutuhan jejaring, institusi intermediasi, konsorsium teknologi semakin tidak terhindarkan jika ingin meraup manfaat di jaman ekonomi dan di tengah ekosistem digital ini. Selain itu, penting melihat kebijakan pemerintah, agar bisa menyiapkan kebijakan untuk memberi insentif yang tepat. Ini dibutuhkan karena ekosistem digital perlu kebijakan visioner. Misalnya, sektor transportasi berbasis aplikasi yang masih menanggung beban konflik dengan sektor transportasi konvensional. Insentif pajak juga harus lebih adil agar lebih banyak UMKM masuk ke ranah e-dagang atau berjualan secara daring tak takut ‘naik kelas’. Saat ini, mereka lebih suka mempertahankan status pedagang kecil, karena begitu naik kelas ke pedagang menengah, beban pajak langsung dirasakan amat tinggi. BUMN yang bergerak di ranah digital juga harus mengubah pola pikir dan mengikuti persaingan di ekosistem digital dengan lebih fair. Ini perlu untuk mendorong munculnya kretivitas digital. Main blokir sejumlah aplikasi yang dilihat jadi pesaing anak usaha BUMN telco bukanlah solusi. Terakhir, memastikan tersedianya konektivitas internet dan back bone jaringan yang memadai dengan segera. Dengan jumlah penduduk Bumi 7,6 miliar jiwa dan 53 persennya sudah mengakses internet, potensi yang terkandung dalam ekosistem digital yang baru ini amat luar biasa. Namun, tak perlu bermimpi menjangkau miliaran kepala. Dengan penduduk lebih dari 265 juta dan separuhnya sudah mengakses internet, anak-anak muda republik ini sangat potensial diajak memasuki wilayah-wilayah baru yang menantang spirit dan keahlian mereka. Implikasinya jelas: jika kita mau mentransformasi anak-anak muda republik seiring transformasi di zaman digital ini, kita perlu menciptakan atmosfer agar transformasi itu terjadi.  Ekonomi digital adalah fenomena utama revolusi industri keempat ini. Strategi dan kebijakan yang tepat untuk menjawab tantangan dan meraih peluang ini akan menjadi kunci mewujudkan cita-cita Indonesia di masa depan. ●