Memerankan Kelas Menengah

Memerankan Kelas Menengah FX Adji Samekto  ;  Guru Besar Ilmu Hukum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

SUARA MERDEKA, 30 Maret 2013

HARIAN ini memberi judul pada salah satu berita: ”Jokowi Unggul di Kelas Menengah” (SM, 21/3/13). Hasil penelitian Lembaga Survei Publica Research & Consulting menyimpulkan, faktor yang menjadi pertimbangan kelompok kelas menengah dalam memilih presiden bukanlah asal partai politik, suku, jenis kelamin, atau agama. Kelas menengah lebih cenderung mempertimbangkan kemampuan sang tokoh untuk menyejahterakan rakyat. Berita itu mempunyai makna dalam karena menyadarkan kita bahwa sesungguhnya peran kelas menengah patut mendapat dukungan. Realitasnya, di Indonesia yang tengah berada dalam hiruk-pikuk dan kegaduhan ajang politik praktis, pendapat dan pemikiran kelas menengah tersebut seperti terpinggirkan. Tulisan ini tidak akan menyoal mengapa kelas menengah lebih memilih Jokowi sebagai tokoh paling layak untuk menjadi pemimpin masa depan tetapi lebih membahas pada peran kelas menengah dalam penegakan demokrasi. Peran kelas (masyarakat) menengah dalam perwujudan demokrasi sangat penting. Mendasarkan pa­da penga­la­man seja­rah, ada keterkaitan erat antara peran (ma­syarakat) kelas me­ne­ngah dan pertumbuhan demokrasi sehingga demokrasi benar-benar menjadi keniscayaan karena telah memberi manfaat secara substansial. Pengalaman sejarah ini merujuk pada Revolusi Prancis 1789 yang menumbangkan Raja Louis XVI (1774-1792) sebagai penguasa absolut masa itu. Tidak dapat dimungkiri keja­tuhan raja tersebut dipicu oleh ketidakpuasan kelompok kelas menengah yang muak atas perilaku pemimpin mereka yang sewenang-wenang dan manipulatif. Prinsip Persamaan Kelas menengah merupakan terminologi yang menunjuk pada kelompok masyarakat pekerja yang sangat mengandalkan pada kemampuan diri dan usaha. Kemapanan mereka diperoleh bukan karena berkuasa secara politik atas rakyat, atau dekat dengan kekuasaan. Ke­mapanan mereka diperoleh lewat kerja keras. Kemapanannya dalam bidang bidang ekonomi misalnya, telah mengubah pandangan mereka tentang berbagai hal. Kelompok kelas menengah ini mulai mengkritisi kekuasaan pemimpin negara absolut dan kroni-kroni yang begitu korup. Mereka juga mengidentikkan sebagai kelompok masyarakat yang menghendaki kesetaraan, kebebasan berusaha berbasis kejujuran dan fairness, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), penghormatan atas hak-hak sipil, dan mulai melepaskan diri dari ikatan pemikiran yang primordial dan dipandang tidak rasional. Pemikiran kelas menengah tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf  kenegaraan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) tentang kedaulatan rakyat. Merujuk pada ajaran Rousseau, kelas menengah tidak lagi menganggap raja sebagai titisan Tuhan sehingga mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka, kedaulatan rakyat merupakan satu-satunya dasar yang benar. Akhirnya, pengaruh kehadiran dan pemikiran mereka menjadi pemicu kejatuhan Louis XVI. Pasca-Revolusi Perancis muncul era of rights yang memfokuskan pada hak-hak sipil serta politik warga negara dan negara demo­kratik modern. Pada era setelah Revolusi Pran­cis, pengaruh pemikiran kelas menengah dalam melahirkan konsep ketatanegaraan masih berlanjut. Dalam konteks sosial kemasyarakatan tindakan-tindakan pemerintah terhadap warga negara makin didorong untuk mendasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warga negara tidak boleh lagi diatur oleh raja selaku penguasa (rule by man) tetapi mendasarkan semata-mata pada hukum (rule of law) yang bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik. Pemikiran-pemikiran ini sekarang telah mengilhami keberlakuan doktrin rule of law dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Revolusi Perancis telah menunjukkan bahwa konsep demokrasi modern dan rule of law tidak bisa dilepaskan dari peran kelas menengah. Negara-negara Eropa kini menjadi negara yang mapan dengan sistem demokrasi. Pelajaran yang dapat ditarik untuk konteks masa kini, apabila memang dkehendaki ada demokrasi dan rule of law yang bisa memberi kemanfaatan substansial maka kelas menengah harus mengambil peran, terutama guna  mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, serta tidak manipulatif dalam bidang politik dan ekonomi. Untuk menyuarakan aspirasi kelas menengah, peran pers dan media massa menjadi sangat penting. Masyarakat kelas menengah se­sungguhnya tidak bersifat eksklusif. Siapa pun bisa masuk dalam kelompok itu. Mereka sejatinya adalah masyarakat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan diri dan lingkungan bukan dengan mengandalkan kekuasaan atau kedekatan dengan kekuatan politik. Negara tak seharusnya meng­abaikan keberadaan mereka karena kelompok itu bisa menjadi pengingat penguasa negara manakala terjadi kecenderungan yang menga­rah pada kehidupan kenegaraan yang condong korup dan manipulatif. ●

Budaya Konsumtif Kelas Menengah

Budaya Konsumtif Kelas Menengah

Janianton Damanik, GURU BESAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN,

FISIPOL UGM

Sumber : KOMPAS, 24 Desember 2011

Rasa bangga muncul seketika di kala media massa menabur berita bahwa jumlah kelas menengah kini sekitar 43 persen dari total penduduk Indonesia.

Berarti setidaknya 100 juta orang mampu meraih penghasilan 2-20 dollar AS per kapita per hari. Pengamat memperkirakan, jika pertumbuhan ekonomi terus membaik, setiap tahun akan bertambah 7 juta kelas menengah baru. Mereka adalah orang yang beruntung lolos dari penjara kemiskinan yang memasung ratusan juta warga miskin lainnya karena berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari.

Setelah menelisik data aslinya, ternyata sebagian besar dari angka 50 persen itu hanya berpenghasilan 2-4 dollar AS per hari. Semakin mendekati penghasilan 20 dollar AS, semakin menciut persentase kelas menengah ini. Bisa disimpulkan, mereka sangat rentan terhadap krisis ekonomi yang sewaktu-waktu bisa bergejolak. Jika itu terjadi, barisan inilah yang pertama tergiring ke kumpulan warga miskin.

Namun, bukan itu yang membuat rasa bangga menjadi sirna, melainkan kegemaran kelas menengah mengonsumsi barang impor. Entah karena merasa baru merdeka dari koloni kemelaratan menahun atau ingin pamer kepemilikan materi, libido konsumtif mereka begitu menggelora. Ketika barang konsumsi teranyar dilempar ke pasar, seketika itu pula mereka menyerbunya. Banyak pengamat mengatakan, kelas menengah Indonesia adalah penggila produk asing, mulai dari makanan, fesyen, barang elektronik, sampai otomotif.

Mungkin potret kegilaan yang dipicu libido konsumtif itulah yang mencuat ketika ribuan orang antre berjam-jam dan berdesak-desakan untuk membeli telepon seluler merek Blackberry Bold 9790 di sebuah mal di Jakarta baru-baru ini. Ini bukan kasus pertama. Dua minggu sebelumnya peristiwa konyol serupa juga muncul di Manado (Kompas, 12/11/2011). Tragis, karena kegilaan untuk memiliki telepon bermerek itu berbuah celaka. Seribu biji telepon pintar mengecoh ribuan manusia yang kurang pintar sehingga puluhan jatuh pingsan dan terkapar.

Tragedi Kultural

Kalau boleh disebut, inilah serial lanjutan tragedi kultural bangsa kita. Galibnya, peningkatan status ekonomi berjalan seiring eskalasi kecerdasan sosial. Andai pun tidak bersemangat kapitalis tulen dalam arti hemat dan kerja keras, minimal orang tidak hedonis-konsumtif.

Namun, yang terjadi sebaliknya. Mobilitas vertikal kelas menengah ini merangkak tanpa pijakan nilai dan etos hidup yang mencerahkan. Harga diri sebagai kelas ekonomi baru hanya disangga oleh pilar nilai yang keropos: emo ergo sum, saya belanja, maka saya ada!

Hidup menjadi arena pacuan gengsi yang hampa isi. Medianya adalah belanja dan kepemilikan materi. Nafsu belanja terus menyeruak di tengah defisit kearifan kolektif. Hidup konsumtif dan boros begitu seksi dan menggoda. Nilai kultural sekuat apa pun nyaris tak mampu menghalanginya. Belilah, mumpung barang belum habis. Ada diskon sekian persen, plus diskon tambahan buat pemilik kartu anggota. Pakai selagi belum ketinggalan mode. Tertibkan alis mata, haluskan kulit tubuh, dan wangikan raga di ruang spa. Jangan pikir besok lusa karena semua ada waktunya. Begitu bujuk rayu yang menghanyutkan kelas menengah ke ajang perburuan materi.

Lantas, budaya konsumtif pun menggiring mereka memproduksi keinginan-keinginan baru yang nyaris tak bertepi. Batas-batas kebutuhan lenyap akibat ditelikung libido liar untuk memiliki segala yang berbentuk materi.

Adalah usaha sia-sia menautkan hasrat memiliki materi dengan penggunaan akal sehat. Tak tabu berutang, yang penting bergengsi, gaya, dan gaul. Di tingkat ini, kepemilikan tak lagi berfungsi produktif. Sebaliknya ia terdegradasi jadi simbol gengsi sosial yang acap kontraproduktif.

Maka, bisa dipahami mengapa industri otomotif dan elektronik mengguyur kelas menengah yang baru bangkit ini dengan produk unggulannya secara masif. Tak lain adalah karena wabah budaya konsumtif tadi.

Majalah The Economist belum lama ini menempatkan Indonesia di peringkat teratas sebagai pengguna sepeda motor sekawasan Asia Tenggara. Tahun 2010, tak kurang 8 juta unit disapu bersih oleh pasar konsumen lokal dan hanya tersaingi oleh konsumen di China dan India. Masih di tahun yang sama, lebih dari 760.000 unit mobil berbagai kelas terjual laris manis di pasar otomotif. Perusahaan RIM, produsen Blackberry, mengklaim kelas menengah Indonesia salah satu pasar terbesarnya. Ini pun belum apa-apa dibandingkan dengan jumlah pelanggan (kartu telepon) aktif yang mencapai 240 juta.

Mengapa budaya konsumtif mereka menggelora? Jawabnya ada pada faktor kendali diri dan daya kritik yang majal. Terbentuknya kelas menengah di negeri ini ternyata tidak melahirkan kelompok masyarakat kritis.

Kalau boleh disebut, mereka adalah kelas menengah yang secara psikososial sangat labil dan permisif. Ciri-cirinya, antara lain, mudah terpengaruh, lekas berpuas diri, alergi bernalar, dan suka dipuji. Bukan kebetulan, pemeo the consumer is king cocok benar dengan karakter tersebut. Sebab, hanya dengan menjadi pembelilah mereka merasa jadi raja. Sayang, itu cuma perasaan belaka. Faktanya, konsumen yang tak kritis hanya menjadi budak nafsu konsumtifnya sendiri.

Wabah budaya konsumtif sangat mencemaskan. Bukan karena ia terkait dengan persoalan etika dan rapuhnya karakter anak bangsa. Hal yang berbahaya adalah ketergantungan pada barang-barang impor yang niscaya akan mematikan pasar produk lokal. Taruhannya adalah daya tahan perekonomian nasional. Budaya konsumtif jadi bentuk undangan terbuka bagi kapitalisme global untuk leluasa menyetir pola pikir, gaya hidup, selera, bahkan ideologi kelas menengah kita sesuai dengan nilai yang melekat pada barang yang mereka hasilkan.

Melihat ancaman besar seperti itu, tampaknya harus dicari jurus jitu untuk meredam penyebaran budaya konsumtif tadi. Jika tidak, kita harus rela menerima kenyataan jadi bangsa yang kehilangan jati diri. ●