Tampilkan postingan dengan label Konvensi Partai Demokrat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Konvensi Partai Demokrat. Tampilkan semua postingan

Rabu, 02 Oktober 2013

Menantikan Konvensi PD Bukan Sayembara “Akal-Akalan”

Menantikan Konvensi PD
Bukan Sayembara “Akal-Akalan”
Galih Prasetyo  ;  Penulis menyelesaikan S-1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nasional (2011) , Pengurus Bakornas LAPMI PB HMI Periode 2013-2015, Pemimpin Redaksi Majalah Independensia, independensia.com dan Staf  di Ditjen PAUDNI Kemendikbud
OKEZONENEWS, 01 Oktober 2013


Partai Demokrat (PD) berencana  menggelar konvensi memilih capres atau cawapres untuk Pemilu 2014. Tapi masih banyak yang meragukan hasil konvensi akan bertolak belakang dengan keinginan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai “penguasa” tertinggi partai.
 
Konvensi akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei yang dinilai kredibel. Serta melibatkan rakyat. Sehingga keputusan pemenang konvensi bersumber dari pilihan rakyat. 
Ini terobosan politik yang terbilang baik sebenarnya. Agaknya, SBY bermaksud untuk memperbaiki citra partai  yang babak belur pasca kasus mantan Bendahara Umum PD, M. Nazaruddin yang terlibat korupsi Hambalang.
 
Yang menjadi perhatian adalah lembaga survei yang terlibat dalam konvensi ini perlu diberikan kewenangan penuh untuk merilis hasilnya. Dengan demikian, publik menyakini bahwa ajang ini bukan sekadar akal-akalan. Terlebih bila hasil rilis survei berbeda dengan keputusan partai tentu sebuah bunuh diri untuk partai belambang mercy ini.

Konvensi patut diapresiasi, lantaran ini juga kesempatan bagi PD untuk berbenah diri, memulihkan kembali elektabilitas yang sempat hancur berantakan. Untuk mendukung upaya tersebut mesti dilakukan dengan mekanisme yang jelas, transparan dan adil. Sehingga simpatik publik  bakal tertuju kepada partai.

PD memiliki tugas berat agar proses konvensi berjalan benar. Apabila main-main publik akan tambah kehilangan kepercayaan dan sama saja partai  menggali liang kubur sendiri. PD berkepentingan besar mengawal konvensi agar elektabilitas terdongkrak. Terlalu mahal harga yang harus dibayar PD bila bermain-main  dalam hal ini.
 
Terget konvensi sudah jelas, yaitu untuk mendongkrak elektabilitas. Terlihat target awalnya  adalah pemilu legislatif (pileg). Sebab proses konvensi tahap dua yang rencana digelar pada Januari sampai dengan Mei 2014 boleh dikatakan berdekatan dengan pileg. Tentu ini sangat menguntungkan PD lantaran memiliki waktu lebih panjang dalam berkampanye. 

Tokoh  Penting Pilih Mundur

Banyak kalangan menilai konvensi kehilangan daya magnet. Terlebih sejumlah tokoh penting dan populer memutuskan menolak turut serta. Sebut saja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
 
Demokrat terasa sepi peminat. Apalagi sebelas nama yang resmi ikut konvensi elektabilitas mereka terbilang biasa-biasa saja. Mahfud sempat menghadiri tahapan pra konvensi untuk menyampaikan mundur dan menyerahkan surat penolakan. Salah satu alasannya, ia belum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban peserta konvensi. Termasuk yang kelak terpilih. 

Meski ia sempat  mengapresiasi. Menurutnya, konvensi menarik karena keputusan partai  bersumber dari pendapat rakyat.  Sementara, JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu merasa tidak etis bila mengikuti konvensi yang digelar partai lain. 

Setelah dilakukan tahap pra konvensi, kini sudah ada sebelas nama yang kemungkinan besar akan bertarung memperebutkan tiket karpet biru PD sebagai capres atau cawapres yang diusung PD.  Kita akan buktikan nanti apakah konvensi PD bukan sekadar akal-akalan belaka. ●

tidak �xumHw�wjalan keluar. Cara berpikir pemerintah sudah tidak bersifat sentrifugal karena hanya terfokus pada impor pangan. Inilah suatu kenyataan dari proses krisis yang sangat ironi, di tengah negara yang menyebut dirinya sebagai negeri gemah ripah loh jinawi (tenteram dan makmur serta sangat subut tanahnya).

Penguatan Pangan

Dari kondisi di atas, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali harus meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, yang dapat dimulai dari kebijakan yang beroerientasi pada penguatan pangan lokal. Apalagi ini menyangkut industri yang berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah harus menyangkut perbaikan terhadap beberapa faktor penyebab terus menyusutnya produksi pangan dalam negeri, seperti menurunnya luas tanam, menurunnya harga relatif pangan, dan lemahnya teknologi pangan. 

Selanjutnya, pemerintah juga harus mampu mengatur tata niaga dan perdagangan komoditas pangan sebab ada indikasi pemerintah dan politisi telah terseret dalam lingkaran itu. Contohnya adalah kasus impor daging yang melibatkan orang penting partai dan kementerian terkait. Pemerintah melalui Presiden (kalau perlu), harus mampu memotong gurita pemburu rente yang telah teridikasi bermain dalam gonjang-ganjing pangan dalam negeri tersebut sebab mereka berkepentingan karena akumulasi laba yang diinginkan saja.

Upaya pemerintah ini lebih jauh juga harus mampu disinergikan dengan perubahan kebijakan yang sangat mendasar, yakni soal penghentian liberalisasi pangan sebab ini jadi malapetaka bagi kemandirian dan kedaulatan pangan dalam negeri. Liberalisasi pangan, seperti kebijakan impor, telah membuat Indonesia mengalami ketergantungan. Padahal, dengan kondisi seperti sekarang ini (perubahan iklim), negara-negara eksportir bisa kapan saja mengamankan cadangan pangannya sendiri dengan menutup keran ekspornya.

Oleh karena itu, keseriusan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah menjadi harapan satu-satunya untuk menguatkan pangan dalam negeri jika tidak ingin bangsa ini hanya menjadi bangsa pengimpor. ●

Rabu, 04 September 2013

Konvensi Partai Demokrat

Konvensi Partai Demokrat
Ardi Winangun ;  Penggiat Komunitas Penulis Lapak Isu (Koplaks)
OKEZONENEWS, 04 September 2013



Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tak memiliki hak untuk maju menjadi Presiden dan saat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan tempat pendidikan olahraga Bukit Hambalang, praktis Partai Demokrat tak mempunyai figur untuk diajukan menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Untuk mengisi kekosongan Capres maka partai berlambang mercy itu menggelar konvensi Capres untuk Pilpres 2014. Konvensi diselenggarakan selain untuk mencari sosok yang akan didukung oleh Partai Demokrat dalam Pilpres juga untuk mengesankan atau membangun citra bahwa Capres yang diajukan oleh partai bukan orang yang dipilih atau ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY. Dengan langkah itu ditunjukkan kepada masyarakat bahwa tak ada oligarki atau dinasti politik dalam Partai Demokrat.

Untuk menggelar konvensi maka panitia pun dibentuk namun ketika panitia sudah ada, para panitia menjadi pusing sebab peminat konvensi tidak ada. Tak hanya panitia yang pusing dibuatnya, SBY juga merasa galau sehingga dengan kapasitas yang dimiliki yakni sebagai Presiden, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, militer, dan latar belakang lainnya, menyuruh serta mendorong bawahannya, seperti menteri, pengurus partai, jenderal, dan pengusaha untuk mengikuti konvensi.

Kita sering berita membaca berita bagaimana SBY menelepon, mengirimi surat bahkan membisiki kepada orang-orang tertentu ikut konvensi. Dalam sebuah berita dikabarkan bagaimana dengan jujur Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengaku dihubungi oleh SBY untuk ikut konvensi. Tak hanya Dino yang diperlakukan seperti itu. Ketua DPD Irman Gusman, mantan Kasad Pramono Edhie Wibowo, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Ketua DPR Marzuki Alie, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkopolkam Djoko Santoso, dan pengusaha Chaerul Tanjung, sepertinya juga dihubungi langsung oleh pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu.

Meski sudah ada beberapa nama yang hendak ikut konvensi namun nama-nama itu dirasa kurang menggigit sehingga tak hanya Susilo Bambang Yudhoyono yang bergerilya untuk mencari peserta, panitia pun juga door to door melakukan hal yang demikian. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Endriartono Sutarto sudi mengikuti konvensi bisa jadi karena loby-loby yang dilakukan oleh SBY. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tentu hal demikian tak etis bila melakukan kegiatan politik di partai lain namun karena di-lobi oleh mantu Sarwo Edhie Wibowo itu maka Endriartono berani melanggar etika berpolitik.

SBY dirasa sudah berhasil meloby orang-orang untuk ikut konvensi. Tak mau merasa malu dengan SBY maka panitia konvensi juga melakukan hal yang sama, yakni lobi sana, lobi sini, kepada orang-orang yang dirasa memiliki kapasitas, elektabilitas, dan popularitas untuk maju jadi Capres. 

Panitia pun menemui tokoh sekaliber Mahfud MD dan Jusuf Kalla. Mereka dengan tanpa malu-malu bahkan mendatangi rumah. Suatu ketika Ketua dan Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftuh Basyuni dan Taufiequrachman Ruki berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedatangannya pastinya untuk merayu pria asal Makassar itu agar ikut konvensi. Tak hanya Kalla yang dirayu, mantan Ketua MK Mahfud MD, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, anggota pimpinan BPK Ali Masykur Musa, juga diperlakukan serupa agar juga ikut konvensi. Namun dari sekian nama hanya Anies dan Ali yang tetap bersedia ikut konvensi, yang lain emoh. 

Setelah SBY dan panitia konvensi melakukan kerja keras akhirnya terdapat beberapa nama yang akan menjadi peserta konvensi. Mereka adalah Dino Patti Djalal, Irman Gusman, Pramono Edhie Wibowo, Gita Wiryawan, Marzuki Alie, Dahlan Iskan, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, Anies Baswedan, Ali Masykur Musa, dan Endriartono Sutarto. Apakah mereka mempunyai kapasitas dan elektabilitas? Silahkan jawab sendiri.

Sebelum terpilih nama-nama di atas menunjukkan bahwa konvensi ini bisa dikatakan sepi peminat sehingga SBY sampai turun gunung untuk mencari peserta dan panitia konvensi harus door to door ke rumah orang juga untuk melakukan hal yang sama? Faktornya adalah, pertama, bahwa di Partai Demokrat selepas SBY dan Anas Urbaningrum tak memiliki figur yang kuat, baik ke dalam maupun keluar partai, sehingga ketika Partai Demokrat memaksakan diri dengan konvensi yang diikuti oleh orang-orang internal partai maka konvensi itu tak menarik sama sekali. Bagaimana menariknya bila konvensi itu diikuti oleh Marzuki Alie, Syarif Hassan, Jero Wacik, E. E Mangindaan bahkan Ruhut Sitompul.

Konvensi Partai Golkar beberapa tahun yang lalu meski diikuti oleh para pengurus internal partai namun mereka yang ikut itu memiliki kapasitas yang luar biasa dan mereka saat ini pun sudah diusung oleh partainya untuk menjadi Capres. Mereka yang ikut konvensi Partai Golkar saat itu adalah Wiranto saat ini menjadi Ketua Partai Hanura, Surya Paloh saat ini menjadi Ketua Partai Nasdem, Prabowo Subianto sekarang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Aburizal Bakrie sekarang Ketua Partai Golkar. Hebatnya kapasitas pengurus partai membuat panitia konvensi tak harus wira-wiri, door to door bahkan mengemis-ngemis kepada orang lain untuk ikut konvensi.

Kedua, sepinya peminat untuk mengikuti konvensi sebab sebagaian besar orang menyakini bahwa Partai Demokrat saat ini bukan Partai Demokrat pada Pemilu dan Pilpres 2009 di mana dirinya sebagai pemenang Pemilu dan Pilpres. Kasus korupsi yang mendera partai dan rasa ketidaksuksesan pemerintahan SBY yang dirasakan oleh masyarakat diduga akan berbuah pahit dalam Pemilu dan Pilpres 2014 sehingga peserta berpikir ngapain susah-susah ikut konvensi bila perolehan hasil Pemilu jeblok dan tak mampu mengusung Capres. Hal inilah yang membuat banyak orang enggan ikut konvensi. Orang lebih suka menunggu dan melihat siapa pemenang Pemilu. Dari hasil Pemilu baru orang, tanpa didorong dan dihubungi, mau menyatakan ok atau tidak dicapreskan. 

Ketiga, konvensi Partai Demokrat ini dienggani oleh orang bisa jadi adanya kecurigaan bahwa ini adalah akal-akalan. Dirasa akal-akalan karena konvensi ini dibuat sedemikian rupa, seolah-olah pelaksanaannya sangat demokratis namun toh pada dasarnya siapa yang menang sudah bisa ditebak yakni orang-orang yang direstui Cikeas. Ketidakjelasan aturan main membuat Mahfud MD pikir-pikir mengikuti konvensi.

Perasaan banyak orang bahwa konvensi adalah akal-akalan sangat wajar. Orang boleh waspada sebab mereka tidak mau dikadalin namun perasaan yang demikian seharusnya dibuang jauh-jauh. Dulu saat konvensi Partai Golkar diduga juga sebagai akal-akalan Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung namun dalam pelaksanaan konvensi itu diselenggarakan secara demokratis, semua peserta diberi hak yang sama sehingga pemenangnya bukan Akbar Tanjung namun Wiranto.

Keempat, masih ada kaitannya dengan point ketiga bahwa keengganan orang mengkuti konvensi sebab bila dirinya menang dalam konvensi itu namun karena dirinya bukan ketua partai atau orang yang direstui ‘godfather’ partai maka ketika dirinya maju dalam Pilpres tidak akan didukung secara total. Pemenang konvensi akan dibiarkan jalan sendiri. 

Sebagai pemenang konvensi Partai Golkar, Wiranto dibiarkan jalan sendiri, mesin partai bergerak tak maksimal sebab disebut Wiranto bukan Ketua Partai Golkar sehingga hasil Pilpres pun tak maksimal. Dalam Partai Demokrat sepertinya juga demikian. Bila yang menang bukan orang yang direstui Cikeas maka pemenang akan dibiarkan jalan sendiri. Di sinilah orang mulai berpikir-pikir ikut konvensi Partai Demokrat. ●  

Kamis, 15 Agustus 2013

Menyoroti Rencana Konvensi Demokrat

Menyoroti Rencana Konvensi Demokrat
Ali Mustofa ;  Pemerhati Politik Independen
DETIKNEWS, 12 Agustus 2013


Setelah sekian lama Partai Demokrat (PD) bertubi-tubi tertimpa berbagai masalah, tampaknya kini partai pemenang pemilu 2009 ini kembali menyiapkan diri untuk bersolek menjelang pemilu 2014.

Event terhangat pada saat ini ialah Demokrat siap gelar konvensi (primary election) guna menjaring Capres dari partai. Sebagaimana diketahui, selama sekitar dua tahun ini, Demokrat diguncang dengan berbagai prahara.

Mulai dari kasus korupsi, gesekan antar petinggi partai, hingga terjadinya krisis kepemimpinan. Alhasil, elektabilitas partai berlambang segitiga Mercy ini mengalami penurunan dratis.

Hasil survei dari berbagai lemabaga survei menunjukkan elektabilitas PD terus merosot. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) misalnya, diawal tahun sempat merilis hasil penelitiannya, dimana elektabilitas Demokrat terjun bebas ke angka 8 persen. (detik.com, 03/02)

Upaya pengembalian citra partai diantaranya ialah dengan diambil alihnya kembali kepemimpinan PD oleh SBY. Terpilihnya kembali SBY adalah hasil dari Kongres luar biasa (KLB) PD di Sanur Bali (30/3/13).

Meski begitu, tampaknya hal itu belum cukup untuk mendongkrak elektabilitas Demokrat. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang diumumkan di Jakarta, Minggu (26/5/2013). Hasil dari survei itu, elektabilitas Demokrat justru melorot di angka 7,1 persen.

Tak patah arang, kini Demokrat siap buka panggung baru. Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY mengatakan bahwa partainya akan mengadakan atau konvensi untuk memilih calon presiden dari partainya pada September mendatang.Mungkin bisa dibilang ini adalah langkah cerdik. Bila dicermati, setidaknya ada beberapa keuntungan dengan digelarnya konvensi ini.

Diantaranya: Pertama: Sebagai ajang kampanye sebelum tiba waktu kampanye. Rencana digelarnya konvensi ini tentu akan menyita perhatian publik. Apalagi konvensi berencana digelar hingga dua putaran. Media pun kemudian ramai memberitakannya. Dari situ diharapkan Demokrat dapat menciptakan figur pasca SBY.

Kedua: Ingin menunjukkan bahwa Demokrat adalah milik semua pihak. Selain mengundang kader internal, PD juga melibatkan pihak eksternal partai yang mewakili beberapa komponen masyarakat.

Beberapa nama popular yang beredar diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa, Yusril Ihsa Mahendra, Mahfud MD, hingga Jokowi. Meski belakangan Demokrat menyanggah beberapa diantaranya.

Ketiga: Meningkatkan elektabilitas partai. Apabila melalui konvensi ini demokrat mampu menciptakan image positif kepada masyarakat, misalnya bahwa demokrat adalah partai yang demokratis, hal ini tentu bisa menimbulkan simpati masyarakat.

Landasan keliru

Sejatinya, apa yang dilakukan partai demokrat ini tidak mampu menyelamatkan partai. Jika pun konvensi ini dapat mendongkrak elektabilitas demokrat, itu hanya berlangsung sementara. Sebab landasannya sudah keliru. Partai ini pada praktiknya berlandaskan pragmatisme-sekulerisme.

Pelajaran dari partai demokrat menunjukkan bahwa partai yang tidak dibangun atas dasar ideologi sebenarnya partai itu hanyalah memiliki massa semu saja meskipun jumlahnya banyak. Artinya, dukungan masyarakat kepada partai bukan berdasar ideologi yang diemban.

Jika dicermati, setidaknya ada beberapa dasar masyarakat mendukung parpol di negri ini. Pertama: Berdasar figuritas. Apabila masyarakat memilih parpol tersebut atas dasar ketokohan, maka ketika massa jaya tokoh tersebut habis atau kalah pamor dengan tokoh dari parpol lain,otomatis masyarakat akan berpindah ke lain hati.

Kedua: Berdasar pencitraan. Pencitraan partai dalam mengambil simpati masyarakat bisa dilakukan dengan beraneka macam. Seperti janji-janji pada kampanye, menggalakkan publikasi di berbagai media cetak, elektronik maupun pasang spanduk di pinggir jalan, dsb. Massa ini juga massa semu.

Jika partai itu tidak melakukan fungsinya dengan baik, diantaranya ialah tidak pro terhadap aspirasi rakyat, ditambah dengan terkuaknya borok-borok partai, seperti korupsi dan seterusnya, otomatis masyarakat juga akan meninggalkannya.

Ketiga: Berdasar imbalan sesaat. Dasar ini juga tidak dapat membuat masyarakat untuk setia. ketika hanya karena itu mereka memilih, masyarakat juga akan mudah memilih partai lain juga karena itu. Karena hal itu sifatnya sesaat.

Landasan yang benar

Karena itu, kesetiaan masyarakat memilih atau mendukung partai haruslah didasari ideologi. Setelah gagalnya sosialisme dan kapitalisme, Ideologi Islamlah satu-satunya harapan. Loyalitas masyarakat haruslah dibangun berdasar ideologi Islam yang diemban.

Partai model ini lamban tapi pasti menerima dukungan masyarakat. Partai ini haruslah ada ditengah-tengah umat. Menyerukan Islam, menyuruh yang maruf dan mencegah kemunkaran.

Ia harus terus melaju dengan gagah meski halang merintang di hadapan. Fikrahnya Islam, thariqahnya juga mengikuti metode Nabi Saw. Ia harus memberikan solusi-solusi bagi umat. Berusaha siap sedia mengulurkan bantuan ketika masyarakat membutuhkan.

Allah Swt berfirman: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (QS : Ali Imran, 104)

Sebagaimana diketahui, walaupun sudah sekian lama Indonesia merdeka, namun negri ini masih merana. Bisa dilihat bagaimana kemiskinan masih menggejala, korupsi makin menggurita, kriminalitas terus merajalela, dan penegakkan hukum sungguh membuat kecewa.

Islam adalah satu-satunya solusi terbaik untuk negri ini, kecuali menurut orang-orang yang telah teracuni dengan pemikiran barat. Ditegakkannya syariah Islam dalam bingkai khilafah adalah tuntutan akidah umat Islam.

Selain itu, sistem Islam juga telah terbukti mampu selama berabad-abad memberikan kepuasan hati. Sistem Islam adalah untuk kebaikan Demokrat, Golkar, PDIP, PKB, PKS, dan seluruh umat. Baik muslim maupun non muslim. ●

Konvensi Partai Demokrat

Konvensi Partai Demokrat
Iberamsjah ;  Guru Besar Politik UI
SUARA KARYA, 13 Agustus 2013


Konvensi Partai Demokrat (PD) yang akan diselenggarakan oleh Komite Konvensi PD sebenarnya tidak ada gunanya. Konvensi PD hanya sebatas akal-akalan untuk mengelabui masyarakat luas dan juga sekadar untuk menarik simpati masyarakat menghadapi Pemilu 2014.
Citra Partai Demokrat sendiri kini telanjur anjlok akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin dan elite partai. Konvensi PD bisa jadi bahan tertawaan kalau secara telanjang penuh dengan rekayasa.

Pelibatan tokoh dari luar partai sebenarnya merupakan bagian dari pengelabuan terhadap masyarakat. Komite Konvensi PD yang kabarnya melibatkan tokoh dari luar partai sebenarnya percuma saja. Semua itu adalah trik belaka agar masyarakat luas seolah-olah melihat konvensi PD benar-benar mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat.

Padahal, konvensi PD seharusnya tidak perlu melibatkan orang luar partai, tetapi dilakukan sendiri saja oleh internal partai. Di AS, misalnya, Partai Republik melakukan konvensi tanpa melibatkan orang luar partainya. Namun, konvensi menghasilkan calon presiden yang benar-benar murni, tanpa rekayasa.
Sementara itu, konvensi PD diduga direkayasa seakan-akan mencari tokoh yang akan diajukan untuk menjadi capresnya, padahal PD sudah mempunyai capres yang diajukan pada Pemilihan Presiden 2014. 

Ia tidak lain adalah Pramono Edhie. Calon lain yang disebut-sebut--apalagi dari luar partai--hanya sebatas menjadi peserta untuk meramaikan konvensi sehingga masyarakat melihat Partai Demokrat mempunyai banyak tokoh untuk diajukan sebagai capres. Dengan melibatkan tokoh di luar partai, seakan-akan masyarakat dilibatkan, padahal itu urusan PD sendiri.

Konvensi PD tak ubahnya seperti anak-anak main kelereng yang akan memberikan hasil apa pun yang diinginkan. Konvensi tidak akan menghasilkan capres yang benar-benar hasil konvensi karena sudah ada calonnya yang akan diusung.

Konvensi juga tidak akan dapat mengangkat citra PD di mata masyarakat. Masyarakat sudah mengetahui bahwa banyak elite PD yang terlibat dalam kasus korupsi. Lihat saja, kasus-kasus korupsi yang melibatkan Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dan Muhammad Nazaruddin.

Bagaimanapun, PD adalah partai yang sudah "tercemar". Apalagi, sebagai pendiri dan pemimpinnya, Presiden SBY dinilai gagal dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan ekonominya, yang justru membuat ekonomi bangsa menjadi berantakan seperti sekarang.

Kemiskinan meningkat, harga kebutuhan masyarakat tidak terkontrol, dan kenaikan harga BBM yang berdampak menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi sehingga semua diserahkan ke pasar.

Ini masalah besar. Pemerintah atau pemimpin cenderung mengabaikan dasar negara. Bangsa Indonesia yang biasa hidup dalam kebersamaan tidak cocok dengan gaya neolib yang berdasarkan penguasaan modal secara individual. Inilah kesalahan pemimpin yang tidak memahami dasar negaranya sendiri.
Peliputan pers sendiri menyajikan informasi yang penuh rekayasa dan bisa menyesatkan, seakan-akan PD berada bersama masyarakat. Karena itu, masyarakat agar hati-hati menyikapi kegiatan PD dengan tokoh-tokoh yang akan diajukan untuk menjadi capres.

Jangan mudah percaya menghadapi sepak terjang partai yang asyik membentuk citra, padahal sudah menjadi rahasia umum, partainya penuh noda dan aroma korupsi. ●

Selasa, 13 Agustus 2013

Konvensi Partai Demokrat, Merayakan Pertobatan Politik

Konvensi Partai Demokrat,
Merayakan Pertobatan Politik
J Kristiadi ;  Peneliti Senior CSIS
KOMPAS, 13 Agustus 2013


Kemenangan umat Islam mengendalikan diri selama bulan Ramadhan telah membakar habis segala godaan nafsu dan hasrat yang didorong oleh kenikmatan daging. Getaran dan aura kesucian bulan Ramadhan tidak hanya dirasakan saudara-saudara umat Islam, tetapi juga memancar dan beresonansi yang daya getarnya menyusup ke relung hati masyarakat Indonesia pada umumnya. Praktik memuliakan nilai-nilai luhur semakin membuktikan dan menguatkan nilai-nilai islami adalah rahmatan-lil-alamin (berkah bagi semua manusia) serta merangsang dan memacu warga berlomba-lomba berbuat kebaikan (fastabiqul khairat).
Manifestasi itu dengan mudah, antara lain, disaksikan dalam peristiwa mudik. Fenomena pulang kampung bukan hanya sekadar nostalgia, melainkan juga mengungkapkan besarnya modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Sikap berkelimpahan masyarakat ditunjukkan dalam wujud saling tolong-menolong, saling pengertian dan toleran sepanjang perjalanan yang secara fisik kadang kala sangat melelahkan.
Beberapa pemilik modal juga memfasilitasi publik dengan menyediakan transportasi gratis. Demikian pula pemegang otoritas politik tahun ini, meskipun masih sangat terbatas, menunjukkan kesungguhan dalam menyempurnakan penyediaan fasilitas dan pelayanan publik.
Penziarahan spiritual yang membuahkan kemenangan diharapkan menjadi modal dasar mengatasi masalah bangsa yang kusut karena pertarungan kepentingan kekuasaan. Embun fitri yang menetes membasahi nurani publik dewasa ini semoga juga berimbas kepada para elite politik yang dalam ungkapan-ungkapannya sebulan terakhir ini secara verbal-harfiah menunjukkan sikap mulia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kemenangan yang disertai dengan pertobatan harus dirayakan sembari tetap merawat spirit kesucian.
Merayakan kemenangan dengan semangat pertobatan akan lebih bermakna bagi nasib bangsa dan negara bilamana pemilik otoritas politik melaksanakan peran, tugas, serta tanggung jawab sebagaimana konstitusi memerintahkannya. Mereka dituntut lebih tafakur melakukan mudzakarah (kontemplasi) dan muhasabah (introspeksi) karena merekalah yang mendapatkan mandat dan otoritas politik dari rakyat, dan oleh sebab itu menentukan nasib sekitar 240 juta orang. Urgensi memenuhi harapan masyarakat semakin mendesak karena kemenangan spiritual di bulan Ramadhan jatuh pada bulan Agustus, bersamaan dengan peringatan kemenangan bangsa Indonesia melawan nafsu keangkaramurkaan penjajah.
Banyak agenda politik ke depan dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan politik agar lebih amanah. Salah satunya, memenuhi kerinduan publik munculnya presiden dalam Pilpres 2014 yang mempunyai kompetensi moral, integritas, dan kapabilitas mengelola kekuasaan pemerintahan. Maka, ruang untuk memberikan kesempatan munculnya tokoh-tokoh untuk menjadi pemimpin bangsa harus diperluas. Kandidat presiden tidak harus dari ketua umum partai politik. Parpol harus memberikan peluang bagi putra-putri bangsa terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa.
Terobosan politik untuk mendapatkan kandidat presiden pernah dilakukan Partai Golkar melalui konvensi. Namun sayangnya, peraturan internal dianggap terlalu sarat dengan kepentingan subyektif elite partai yang bersangkutan. Upaya yang sama juga akan dilakukan Partai Demokrat yang dalam beberapa tahun terakhir elektabilatasnya cenderung merosot.
Namun sayangnya, niat tersebut masih belum mendapatkan respons publik sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya, pertama, masyarakat ragu konvensi hanya sebagai instrumen mengorbitkan kerabat dekat tokoh sentral Partai Demokrat atau sekadar jalan pintas mengembalikan citra partai yang memburuk.
Kedua, persiapan yang tidak menentu dan peraturan konvensi yang dianggap berubah-ubah. Ketiga, keruwetan internal yang menebarkan rumor mundurnya dua tokoh Partai Demokrat, Handojo Selamet Mulyadi (Bendahara Umum) dan Toto Riyanto (Direktur Eksekutif Partai Demokrat). Alasannya, mereka khawatir dan tidak ingin berurusan dengan KPK terkait dengan penjaringan dana konvensi.
Kebimbangan publik terhadap kredibilitas konvensi harus dijawab dengan sikap dan langkah yang tepat, jelas, dan tegas. Pertama, kalau Partai Demokrat berani menyelenggarakan konvensi sekadar alat politik kepentingan subyektif, pertaruhannya amat mahal. Partai Demokrat akan melikuidasi dirinya sendiri. Kedua, anggota Komite Konvensi harus terdiri dari tokoh-tokoh publik yang mempunyai integritas dan keterampilan melakukan seleksi sehingga dapat menggaransi konvensi bukan memenuhi agenda kepentingan Partai Demokrat semata.
Ketiga, kalau survei dilakukan sebagai langkah awal penjaringan, publik harus mendapatkan akses mengaudit data mentah dari survei tersebut. Kelima, aturan konvensi harus benar-benar berprinsip demokratis dan meritokratik.
Dengan memenuhi beberapa persyaratan di atas, Partai Demokrat merayakan pertobatan politik dengan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat. Konvensi juga diharapkan menjadi terobosan politik yang dapat mencairkan kebekuan perekrutan politik dewasa ini karena sarat dengan kolusi dan nepotisme. Ini terutama mempersembahkan putra-putri terbaik berkesempatan menjadi pemimpin bangsa dan negara.

Kredibilitas penyelenggaraan konvensi diharapkan dapat memunculkan tokoh-tokoh yang selama ini masih ”bersembunyi”, seperti Anies Baswedan, Sri Mulyani, Dino Patti Djalal, dan tokoh-tokoh sekelas lainnya. Dengan demikian Pilpes 2014, Joko Widodo, (Jokowi) yang sementara ini elektabilitasnya sebagai kandidat presiden tidak terbendung, akan mendapatkan lawan tanding yang integritas, kapabilitas, dan elektabilitasnya teruji. ● 

Selasa, 23 April 2013

Kerbau Danu


Kerbau Danu
Sukardi Rinakit ;   Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate
KOMPAS, 23 April 2013


Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, misalnya, ketika baru lahir ditengok Bung Karno di rumah sakit. Seakan-akan itu sebuah isyarat bahwa dia akan jadi pemimpin kalau sudah dewasa nanti. Contoh lain adalah Jero Wacik. Tujuh saudaranya sakit dan meninggal ketika masih kecil. Dia bisa bertahan hidup dan harus tinggal dan tumbuh besar di pura. Kini ia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan kisah seperti itu, saya berharap Jero Wacik miskin rasa khawatir. Ia akan berani membelah kebekuan politik dan melakukan lobi intensif kepada Presiden agar segera menaikkan harga bahan bakar minyak, perpanjangan kontrak Blok Mahakam, dan lain-lain. Semua itu demi percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan jaminan sosial, dan peningkatan pendidikan masyarakat kurang mampu. Meminjam moto Jusuf Kalla, lebih cepat lebih baik.

Dimensi Konvensi

Siapa pun nama tokoh nasional yang disebut publik mempunyai peluang tinggi untuk menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2014: apakah itu Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Mahfud MD, Joko Widodo, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan, maupun Irman Gusman kemungkinan besar juga mempunyai cerita khusus pada masa kecilnya.

Dalam perspektif budaya politik, momen hidup masa kecil yang spesial itu adalah sumber legitimasi politik yang kuat apabila dikapitalisasi secara tepat. Ia ibarat magnet yang dapat menyedot alam bawah sadar publik, yang pada umumnya masih dibelenggu mitos, manakala kontestasi politik sedang berlangsung. Ia ibarat benang-benang halus yang mengikat preferensi dan pilihan politik masyarakat pada seorang tokoh.

Untuk menjaring figur semacam itu, konvensi memang menjadi ajang paling mudah dan rasional. Siapa pun figur yang mumpuni menurut takaran kredibilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas, ia layak memasuki arena pertempuran terbuka tersebut. Tokoh yang paling kuat, ia akan seperti Jaka Tingkir, diangkat menjadi putra mahkota setelah menundukkan Kebo Danu, seekor kerbau gila yang kuat dan kecepatan geraknya seperti anak panah (danu).

Dengan demikian, secara simbolik bisa dikatakan bahwa Kerbau Danu adalah analogi dari konvensi yang akan diusung Partai Demokrat dan mungkin partai lain. Sedangkan seperti Jaka Tingkir, pemenang konvensi adalah kandidat presidennya.
Langkah Partai Demokrat membuka konvensi guna menentukan tokoh yang akan mereka usung dalam Pemilu 2014 menandakan bahwa partai ini mengalami krisis tokoh. Mereka tidak mempunyai tokoh yang bisa mereka jual kepada publik. Dengan melakukan konvensi, Demokrat berharap akan menemukan figur yang mampu menarik benang-benang halus preferensi politik yang terajut di alam bawah sadar masyarakat seperti Mahfud MD, Gita Wiryawan, Dahlan Iskan, dan Irman Gusman.

Selain itu, konvensi juga merupakan tanah gembur bagi Partai Demokrat untuk membuka sodetan politik yang disebabkan oleh konflik internal selama ini. Setiap aliran sungai budaya politik yang ada di tubuh partai, apakah itu kubu Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, maupun Cikeas, masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan tokoh. Kompetisi terbuka tersebut secara hipotesis akan menyatukan seluruh aliran yang selama ini tersumbat. Mereka dengan padu akan mendukung penuh pemenang konvensi untuk bertempur pada pemilihan presiden nanti.

Bagi Partai Demokrat, konvensi adalah cara instan untuk menaikkan pamor politik apabila ia berkehendak tetap memainkan peran politiknya pada Pemilu 2014. Kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi partai, kegaduhan karena pernyataan kader yang bertentangan, dan kinerja pemerintah yang kurang progresif meskipun ada catatan perbaikan di beberapa bidang, telah menurunkan bendera Demokrat ke posisi setengah tiang. Tanpa konvensi, partai ini benar-benar akan terpuruk.

Konvensi juga menjadi arena terbuka bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendapatkan figur yang menjamin dilanjutkannya strategi pembangunan yang sudah dia letakkan selama dua periode pemerintahannya. Siapa pun yang berkuasa tentu memimpikan kesinambungan ini meskipun sering kali hanya demi sebuah cerita kebanggaan pribadi.

Terakhir, siapa pun yang berkuasa tentu ingin menjalani hidup tenang setelah era kekuasaannya berakhir. Tak terkecuali Presiden Yudhoyono yang kini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Konvensi adalah pergumulan untuk menemukan figur yang dapat menjadi sandaran untuk mendapatkan rasa aman tersebut.

Namun, konvensi itu akan menjadi malapetaka apabila dilaksanakan dengan kepura-puraan. Ia akan seperti Kerbau Danu yang marah tak terkendali, menerjang, dan merusak permukiman penduduk, dan menggemparkan Kerajaan Demak ketika itu.
Dengan bahasa lain, hasil konvensi akan kontraproduktif apabila agendanya sebatas menaikkan pamor partai dan memanipulasi pilihan publik demi memunculkan figur yang menjadi preferensi pribadi Yudhoyono. ●