Kita Biarkan yang Istimewa Tumpah di Jalan

Kita Biarkan yang Istimewa Tumpah di Jalan M Sobary ;  Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia

SINDO, 8 Oktober 2012

Pelajar berkelahi itu sudah lumrah. Orang-orang tua juga berkelahi dan seolah memberi contoh. Pelajar berkelahi dalam kelompok, tawuran juga lumrah karena orang tua tawuran antardesa juga terjadi. Berkelahi di sekolah akan memperoleh sanksi sekolah. Buat sebagian anak, sanksi itu menakutkan. Tapi anak bandel, yang memiliki agresivitas dan energi berlebihan, tak peduli sanksi, tak peduli larangan. Petuah, nasihat, pembinaan— dan semua hal yang normatif— hanya membosankan. Mereka melawan guru, melawan orang tua, dan melawan otoritas lain di dalam masyarakat.

Semua mereka lawan, tak bisa memberi sesuatu yang mereka dambakan di dalam hidup. Mereka sedang “mencari” kesejatian diri, identitas diri, dan nilai-nilai yang tak pernah dimiliki guru maupun orang tua di sekitar mereka. Perkelahian satu lawan satu merupakan ukuran jiwa kesatria. Ujian ketangkasan dan kekuatan jiwa maupun raga ditentukan di situ. Yang kalah mengakui kelebihan yang menang, damai pun mengikuti.

Tak ada dendam. Tak ada dengki sesudahnya. Boleh jadi, sesudah perkelahian macam itu mereka bersahabat. Itulah jiwa kesatria. Dalam dunia para jagoan, para kesatria sejati, berkelahi satu lawan satu disebut perang tanding. Kata itu muncul dalam perang di mana sepasukan prajurit melawan pasukan musuh. Mereka yang memanggul dendam terhadap seseorang memutuskan keluar dari pasukan dan membentuk satu medan tempur tersendiri. Satu lawan satu.

Pertaruhannya nyawa. Kalah atau menang, binasa atau jaya disepakati bersama di bawah aturan dan etika yang dikenal bersama. Di sini tak ada bantu-membantu. Barang siapa menang karena dibantu pihak lain—biarpun bantuan itu tersembunyi—jika kelak akhirnya dia tahu, dia akan kehilangan harga diri. Namanya tercoreng. Hidupnya diliputi noda. Dia merasa “luka”secara sosial. “Luka” abadi yang tak tersembuhkan. Sikap kesatria telah sirna dari tata kehidupan kita.

Satu orang dikeroyok beramai-ramai, dianggap biasa. Semua lawan semua menjadi tradisi di dalam tawuran. Tak ada perasaan “luka”sosial. Harga diri tak pernah terusik. Tak ada rasa malu. Kita bukan kesatria. Di Jakarta ada suatu patologi sosial bernama tawuran pelajar. Prinsip semua lawan semua sudah dianggap hukum kehidupan. Satu anak kurus digecek ramai-ramai dianggap biasa. Tapi mereka tawuran karena suatu alasan psikologis maupun sosial yang jelas.

Mereka sedang mencari sesuatu yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sudah tak ada. Mereka itu anak-anak yang kecewa dan dikecewakan dalam hidup. Guru bisa menjadi sumber yang mengecewakan. Orang tua, mengapa tidak? Juga masyarakat yang sering begitu kejam kepada anak-anak. Kekecewaan pun menimbulkan agresivitas yang tak terkendali.

Di rumah, di sekolah, di masyarakat, di masjid, di gereja, di rumah ibadah lain, suasananya sama saja: monoton, normatif, kebanyakan aturan palsu, hipokrit, basa-basi, dan penjejalan etika yang berlebihan. Pendeknya, “dunia orang tua” hanya menghalangi “pencarian” mereka. Kita melupakan ungkapan bijak Kahlil Gibran: “Beri anakmu makanan untuk raganya. Tapi jangan kau jejalkan isi pikiranmu kepada jiwa mereka. Anak-anak itu datang darimu. Tapi bukan anakmu. Mereka anak-anak Sang Hidup.”

Orang tua pamer kearifan dan menjejalkannya kepada anak-anak yang sudah punya kearifannya sendiri. Kita pun tak merasa bahwa kita telah berbuat salah pada kehidupan. Sebaliknya, dengan nasihat, petuah, dan petatah-petitih yang meluncur dari mulut seperti air terjun, kita merasa telah berjasa pada dunia. Lalu, jika anak-anak mengabaikannya, disebutlah mereka anak durhaka.

Dan kemudian dikutuk-kutuk. Di pengajian diceritakan sebagai bumbu obralan. Di arisan aib itu pun diumbar, dengan sikap seorang pembebas yang merasa berjasa tadi. Ini merupakan pukulan mematikan bagi jiwa anak bersangkutan. Dia dimarginalisasi, disingkirkan dari pergaulan, yang disebut sopan. Sopan dengan ukuran siapa? Kita tak menyadari bahwa di sini pun kita berbuat salah dan tak adil bagi anak-anak. Guru-guru sering bersikap terlalu normatif. Kepala sekolah tak ada bedanya.

Guru konseling bahkan diam-diam dijauhi anak-anak. Jarak usia, jarak generasi berarti jarak serius. Mereka tak bisa berkomunikasi dan tak mungkin berbagi nilai yang sama, kehendak yang sama, dan cita-cita masa depan yang sama. Jarak ini harus dijembatani. Anak-anak harus bisa dan berani berbicara dengan guru, sama seperti berbicara dengan teman. Tapi guru harus menciptakan lebih dulu suasana psikologis yang bisa membuka kemungkinan itu.

Di dalam momentum macam itu guru bisa memasukkan nilai-nilai orang tua—yang memang agung dan mulia—kepada anak-anak. Di situ makna “pendidikan” sejati berlangsung. Orang tua bertanggung jawab kepada yang muda. Anak muda pun menaruh hormat kepada yang tua. Pendidikan itu kesediaan “memeluk”, mengakomodasi, memberi tempat—di hati— anak yang menjengkelkan, sama seperti guru memperhatikan “anak mami” yang imut-imut, taat, penurut, dan lemah lembut.

Pendidikan, dengan sikap akomodatif, didambakan anak-anak. Mereka minta dimengerti, kemudian menuntut dihargai karena mereka memang berharga. Tapi kita tidak tahu dan selalu keliru. Mengapa pelajar tawuran dikutuk, tapi orang-orang tua, yang memakai simbol keagamaan dan mengaku membela agama, menyerang, menyergap pihak lain yang menyebabkan terjadinya tawuran, dibiarkan, bahkan dipelihara?

Tawuran membuat harmoni kita rusak. Rasa aman, kebanggaan, dan harga diri terkoyak karena tawuran. Tapi selama kekeliruan cara pandang dan egoisme orang dewasa—guru, orang tua, pemimpin masyarakat, pemimpin agama—tak berubah, kita akan tetap hidup di tengah tawuran. Orang dewasa yang keliru dalam memandang hidup dan memandang dunia anak-anak akan menimang-nimang anakanak “mami” yang taat dan patuh, tapi kita membiarkan anak-anak “garang” dan “agresif”, yang juga istimewa, terjerumus di jalan mereka masing-masing.

Kita, orang dewasa, akan tetap memelihara kesadaran palsu tentang anak didik sendiri dan membiarkan yang istimewa tumpah di jalan raya. Kita pun makin jauh dari cita-cita tentang apa yang luhur dan mulia. ●

Student brawls: A tale behind ‘school for violence’

Student brawls: A tale behind ‘school for violence’ Khairil Azhar ;  A Researcher at the Paramadina Foundation and Ciputat School for Democratic Islam

JAKARTA POST, 01 Oktober 2012

If someday, you visit a “famous” state school that your child might go to, please stay a little longer to have a look. If possible, please observe the teaching-learning processes inside or outside the classrooms. You can stay at the school canteen or a food stall nearby, or go into the restroom and try to comprehend what might happen there.

It is not altogether shocking to see a teacher daydreaming in his chair, while some students have a hullabaloo and others try to teach themselves. 

“If you want to pass the National Exams,” a teacher usually states, “please study hard [by yourself].” Implicitly or often explicitly, he wants to say that, “being at a famous school is more for the sake of social status rather than for enjoying the best practices of education.”

“Just throw the books into the class,” say some other teachers, “and the students will learn by themselves.” Many teachers actually embrace this belief. 

In a relatively comprehensive study titled “The Effect of School Type on Academic Achievement: Evidence from Indonesia”, the World Bank found in 2005 that the average higher academic achievement of students of the state schools was more attributable to the better input academically and better socio-economic backgrounds of most of the students.

So, how about the teaching-learning processes? How are the students educated for the development of their psychomotor and affective domains? How mature can our children mentally be if they are educated in the atmosphere of cognitive orientation and permissiveness of the teachers? What excellent values can we hope that our children might have and be trained for? 

If we go further with our “quick” observation, we might be surprised if we find that the restrooms of the schools of our children are not better than the ones we find at a bus or gas station! 

At the school’s security post, canteen or the food stalls, we might meet teachers smoking, speaking rudely, teasing female students and so on. 

 And there are gimmicky labels. The SBI label recognizes school with international standards, RSBI signifies schools prepared for international standards, while “Sekolah Negeri Favorit” means favorite state school and so on. Yet, do the schools really have the qualities they boast?

Concerning the learning processes, private schools such as the ones run by missionary foundations often offer much better educations despite the fact that many of them are actually managed on small or even shoe-string budgets. Some schools even achieve better academic standards than the public schools. The above World Bank study and other previous research confirm this fact.

So, with some of the above facts, the repeated student brawls and acts of violence are more easily understood. The teaching-learning processes do not facilitate students’ sufficient or effective learning required to foster the practice of civilized living values in their daily lives.

The schools here, for instance, tend to not teach the students how to respect others but conversely educate them on how to bully their juniors or others. 

The other problem is the parents. Many of them are well-educated and have good economic backgrounds. However, do they not know that many of the schools’ factually have a recurrent history of violence? 

In fact, if the middle-class parents are a bit concerned, they just have to Google, “tawuran” (brawl), “sekolah” (school), or “Jakarta”. Dozens of schools with long histories of violence will appear. Many of them are favorite state schools, mostly junior and senior high schools and colleges. 

Returning to our discussion about teachers, one of them might say, “Thank God, I am now a state employee. I also can make money through giving private classes. The hard time [as a voluntary teacher] is over.”

A state-employed teacher can be at school at 6:30 a.m., precisely at the beginning of classes and be at home again or somewhere else at 10 or 11 a.m. on the same morning. He will return to school again when he has to take attendance in the early afternoon. 

Who then teach his classes? Amateur teachers, university students getting on-the-job training or other teachers who have to handle two, three or even four classes at the same time? Most importantly, everybody applies the “tahu sama tahu” principle that something can be done as long as there is an agreement in terms of compensation and by turns. 

With this poor performance, how are the students taught and disciplined?

One of the choices is to build what then might be the agents of violence. At every school, for instance, we can find organizations and activities with semi-militaristic concepts and patterns such as MOS (student initiation camp), Paskibra (assembly for flag wavers), etcetera. We can also find voluntary groups or student gangs that are militant in forming their cadres. 

This practice then disseminates oppression by with patterns of senior student dominance over their juniors, punishment-based schooling and the permissive, lazy mindsets of the teachers. And all of these concepts, practices and patterns are bequeathed concurrently. 

If it is not an “impossible” task to achieve and implement effective government policy, our hope for betterment surely is on the shoulders of the committed teachers who are available. But, the question remains whether will they become the main players amid the waves of permissiveness and selfishness. ●

Main Trigger Tawuran

Main Trigger Tawuran Saharuddin Daming ;  Komisioner Komnas HAM

REPUBLIKA, 28 September 2012

Tiba-tiba perhatian publik di Tanah Air terperanjat oleh merebaknya aksi tawuran antara peserta didik SMA 6 vs SMA 70 Jakarta hingga menelan korban jiwa dan luka-luka. Di sinilah terjadi perbenturan logika dengan fakta karena dalam khazanah kepustakaan Indonesia, perkataan “sekolah” dipahami sebagai suatu kawasan yang menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara tenaga pendidik dan peserta didik.

Dengan demikian, sekolah tidak lain merupakan pusat pengkajian dan penempaan anak-anak negeri. Bahkan secara fungsional, sekolah seyogianya inheren dengan dunia invention/discovery atau guratan, perasaan, pikiran, dan karya elemen sekolah sebagai pilar peradaban modern.

Namun, amat disesalkan karena impresi eksotis seperti itu terutama dunia sekolah di Indonesia, belakangan ini semakin terusik dengan maraknya aksi tawuran pelajar. Begitu seriusnya dampak yang ditimbulkan aksi tawuran pelajar tersebut hingga terbentuk image publik bahwa sekolah di kekinian mengalami dekadensi moral. Tidak heran jika berbagai kalangan merasa pilu dan malu, mengingat pelaku tawuran justru adalah calon intelektual dan pengawal peradaban.

Jika ditelaah secara mendalam dan komprehensif tentang prima causa aksi tawuran pelajar dimaksud, sebenarnya tidak dapat disandarkan pada faktor tunggal, akan tetapi berakar dari mata rantai problematika yang kompleks. Mulai dari mekanisme rekrutmen pelajar hingga persoalan kurikulum yang memang tidak menjadikan unsur pembinaan akhlakul kharimah sebagai skala prioritas.

Aksi tawuran di sekolah sebenarnya terletak pada hasil persentuhan antara kondisi psikologis pelajar seperti yang di kemukakan di atas dengan struktur ke lembagaan sekolah sendiri khususnya pada level pelajar. Sebab, seperti yang kita ketahui bahwa paradigma lembaga kesiswaan pada umumnya di Indonesia, selain tersusun dalam bentuk hierarki jabatan dan fungsi maupun unit-unit teknis, juga terfragmentasi oleh sikap superioritas. Ironisnya, aktivitas personalia lembaga tersebut sering menonjolkan sikap dan perilaku egosentris sehingga cenderung agresif dan ekspresif terhadap siapa pun yang dianggap sebagai rivalnya.

Sedangkan, aktivitas yang bernuansa akademik, seperti penulisan karya ilmiah, pemakmuran perpustakaan, diskusi, seminar, dan lain-lain justru memperoleh porsi yang relatif kecil. Tak ayal lagi, budaya intelektualitas yang berlandaskan kearifan, kesantunan, dan moralitas akhirnya mengalami dekadensi dan tergantikan dengan kultur militansi yang kerap dibangkitkan melalui indoktrinasi jargon-jargon egosentris sekolah.

Akibatnya, ada sekolah pada saat-saat tertentu (lazimnya pada momentum orientasi sekolah) memproklamasikan wilayah teritorialnya dalam keadaan tertutup untuk siapa pun yang tidak termasuk warganya. Tidak hanya itu, euforia kebebasan sekolah yang mereka ekspresikan, dengan kerap mengklaim diri sebagai yang terbesar, terhebat, terpandai, atau berbagai atribut superioritas kompleks lainnya.

Dalam kondisi seperti ini maka persoalan remeh tetapi mengandung penghinaan simbol sekolah akan jadi bibit konflik. Mula-mula, pelaku penghinaan ditindak dalam bentuk teguran disertai interogasi dan pemeriksaan singkat, namun karena pelaku merasa tidak bersalah dan enggan di perlakukan seperti itu maka ia pun bereaksi marah. Sikap pelaku tersebut sontak saja memancing emosi otoritas pelajar hingga memutuskan untuk mengeroyok pelaku.

Di sinilah cikal bakal aksi tawuran itu timbul. Aktivis sekolah yang merasa terganggu atau direndahkan oleh sekolah lain menjadi berang dan agresif. Maka saling serang dari skala yang kecil menuju aksi tawuran dengan eskalasi yang lebih luas, sulit terhindarkan. Setiap orang yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut, bukan saja karena motif pembelaan diri, tetapi juga karena ekspresi heroisme sekolah.

Jika ditelisik secara mendalam terhadap pelajar yang begitu agresif melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang terjadi antara SMA 6 dan SMA 70 Jakarta, bukanlah semata-mata disandarkan pada ekspresi heroisme sekolah secara sempit, tetapi hal itu juga dipicu oleh faktor perilaku peserta didik secara personal dilekati bakat/tabiat yang cenderung untuk disebut “nakal”.

Berdasarkan hasil pantauan dari sejumlah sumber diketahui bahwa FT yang diduga sebagai pelaku penikaman Alawy Yusianto Putra hingga tewas, memang dikenal sebagai oknum pelajar yang cenderung berperilaku preman dan nakal hingga dua kali tidak naik kelas. Tak dapat dipungkiri jika dewasa ini terdapat kegamangan di kalangan otoritas sekolah untuk menindak keras siswa yang cenderung berperilaku preman dan nakal.

Selain berpotensi untuk menimbulkan serangan balik dalam bentuk tuntutan hukum hingga tuduhan pelanggaran HAM, otoritas sekolah, khususnya guru, yang mencoba memberikan pembinaan melalui sentakan yang berbau kekerasan, akan terancam menjadi korban pembalasan. Akibatnya, banyak guru dewasa ini tidak lagi berani melakukan tindakan apa pun kepada oknum siswa yang cenderung berperilaku brutal atau nakal.

Guru memilih diam dan mencari aman hingga membiarkan kenakalan siswa berlanjut demi menghindari risiko sebagaimana dikemukakan di atas. Kondisi demikian semakin memicu dan memacu kenakalan siswa dimaksud hingga mencapai tingkat yang krusial. Karena merasa tak ada yang berani menegur ditambah dukungan membabi buta dari kalangan keluarga maka kenakalan oknum siswa tersebut akan semakin liar dan agresif.

Parahnya lagi, semua bentuk ekspresi kenakalan yang dilakukannya justru menjadi ajang kebanggaan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Apalagi, jika ekspresi kenakalan itu diprovokasi sebagai bentuk dukungan oleh kawanan gengnya. Keluarga, khususnya orang, tua yang harusnya melakukan upaya pencegahan dan supervisi supaya terhindar dari tawuran, justru malah terkesan memproteksi dengan berbagai fasilitasi pemanjaan. Inilah buah dari pelembagaan kasih sayang yang sangat berlebihan dari keluarga/orang tua kepada anaknya yang menjadi peserta didik yang nakal. ●