Demam K-Pop

Demam K-Pop

Kristanto Hartadi, Redaktur Senior SINAR HARAPAN

SUMBER : SINAR HARAPAN, 01 Mei 2012

Kelompok boyband Super Junior (SuJu) sukses hebat menggoyang Jakarta. Ada ribuan remaja dan ada juga orang-orang yang lebih tua dari kelas menengah ke atas, yang rela mengeluarkan uang hingga Rp 1,7 juta untuk menyaksikan pertunjukan anak-anak asal Korea Selatan itu. Banyak yang mau antre seharian bahkan sampai menginap asal bisa mendapatkan tiket grup musik aliran K-Pop itu. Atau menabung berbulan-bulan demi menyaksikan pertunjukan mereka.

Fenomena K-Pop yang menggemparkan itu sudah banyak diulas di berbagai stasiun dan media, lengkap dengan meminta pandangan para ahli untuk menjelaskan mengapa anak-anak Korea itu mampu mendunia. Sejumlah penjelasan untuk keberhasilan mereka itu antara lain: buah dari kerja keras, tim kreatif yang hebat, penguasaan teknologi, menerapkan teknik dan strategi pemasaran yang jitu, dan lainnya.

Artinya, K-Pop adalah produk dari industri musik Korea Selatan dan industri musik tak lain bagian dari industri kreatif, yakni serangkaian kegiatan ekonomi yang terkait dengan eksploitasi pengetahuan dan informasi. Industri kreatif ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju yang sadar bahwa “kreativitas manusia adalah sumber daya utama bagi perekonomian”. 

Dalam pandangan saya, penyebaran karya sektor industri kreatif itu tak beda dengan pemasaran berbagai produk industri lainnya, dan hal itu sebenarnya juga merupakan pertempuran budaya dan nilai-nilai.

Hollywood melancarkan hal itu dengan dukungan pemerintah Amerika melalui tangan-tangan Motion Picture Association of America (MPAA) yang bisa menekan-nekan kita agar film-film mereka bebas beredar di Indonesia. Bollywood dengan jaringannya juga melancarkan hal sejenis. Film-film Korea pun punya banyak penggemar di Indonesia.

Lalu, mengapa bangsa yang punya penduduk 240 juta ini tidak mampu melancarkan penetrasi hingga ke negara-negara lain dalam hal produk industri kreatifnya khususnya di bidang seni dan hiburan? Dan, mengapa pula anak-anak kita malah jadi sangat gandrung dengan produk pop apa pun yang datang dari luar? Apakah kita tidak punya daya tahan budaya untuk menangkal berbagai serbuan produk industri kreatif asing?

Konsumsi = Identitas

Di dunia yang sudah tanpa batas ini, berlaku hukum bahwa “konsumsi adalah bentuk utama ekspresi diri dan sudah menjadi semacam identitas”. Karena itu, bangsa-bangsa yang mampu membaca perkembangan dunia tersebut akan menyusun strategi untuk dapat memasarkan berbagai produk apa pun, terutama hasil industri kreatif, karena di situ terkandung muatan identitas kultural.

Dulu banyak remaja yang merasa keren kalau bisa bergaya kebarat-baratan, maka kini mereka tidak malu bila bergaya ala SuJu atau berbagai boyband dan girlband lain asal Korea Selatan.

Hari ini, bila ada yang memakai Samsung Galaxytab buatan Korea Selatan, tidak akan merasa kalah gengsi dengan mereka yang memakai I-Pad buatan Apple yang dari Amerika Serikat. Kenapa? Karena bangsa Korea mampu mencapai keunggulan di bidang teknologi dan ekonomi, sehingga produk industri kreatif mereka pun maju bersama kemajuan di sektor-sektor lainnya.

Pertanyaannya, mampukah kita bertahan menjaga identitas kultural Indonesia dalam situasi persaingan global seperti sekarang ini, di tengah kenyataan masyarakat kita menikmati dijadikan pasar dan konsumen  berbagai produk asing apa pun, mulai dari gunting kuku sampai K-Pop?

Saya kira, untuk mempertahankan identitas kultural Indonesia saja hari ini  sudah demikian berat, apalagi melancarkan “agresi budaya” melalui produk kreatif kita ke bangsa-bangsa lain di dunia? Jadi, harus ada kampanye bersama untuk memasarkan industri kreatif kita. Misalnya, pemerintah Thailand mendukung setiap upaya orang Thailand yang akan membuka restoran di negeri lain, karena itu adalah bagian dari penetrasi budaya. Apakah hal yang sama dilakukan pemerintah kita?

Fenomena gandrung K-Pop dapat menjadi titik tolak buat kita semua untuk berpikir dan bersama-sama menyusun sebuah strategi kebudayaan untuk menangkal banjir pengaruh dari luar, syukur-syukur mampu menyusun strategi untuk melancarkan “serangan balik” ke negeri-negeri lain. Kuncinya: mari kita lakukan bersama-sama.  ●

Sepak Bola untuk “Harapan” Kemanusiaan

Sepak Bola untuk “Harapan” Kemanusiaan

Kristanto Hartadi, Redaktur Senior SINAR HARAPAN

SUMBER : SINAR HARAPAN, 24 April 2012

Seorang teman saya, yang keturunan Tionghoa, punya hati mulia ingin memajukan masyarakat asli Papua. Melalui berbagai cara dia berusaha membantu Papua sebisa mungkin, mulai dari mencarikan beasiswa untuk para pelajar, membina para “mama papua” yang hanya mampu menggelar sedikit dagangannya di pasar-pasar tradisional, dan yang terbaru adalah, memprakarsai akademi sepak bola di Waena, Jayapura.

Sebenarnya Sekolah Sepak Bola Emsyk sudah ada sejak 2003, dan cukup berprestasi, namun (selalu) kurang dana. Di situ pernah berlatih sekitar 600 anak-anak dan remaja. Mereka datang dari berbagai penjuru Papua: Biak, Sorong, Wamena, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah bahkan Merauke.

Bergabung di akademi sepak bola Emsyk ternyata jadi impian. Sudah terbukti, puluhan alumnus Emsyk kini bermain di berbagai klub di Papua. Namun, pada sisi lain, si empunya sekolah sepak bola itu, Benny Pepuho, tak tahan, dan bermaksud menutup tempat itu.   

Namun yang muncul malah Akademi Emsyk Unipapua (AEU).  Ketika mulai mewujudkan gagasan akademi sepak bola untuk usia 6-19 tahun tersebut, teman itu mengirim pesan lewat mailing list dan email kepada teman-temannya, bahwa dia perlu 100 bola ukuran 3, 100 bola ukuran 4, dan 100 bola ukuran 5.

Dimintanya juga sumbangan makanan bernutrisi, vitamin, dan susu, karena banyak siswa sekolah sepak bola itu datang dari keluarga prasejahtera yang terjangkit malaria atau TBC.  

Saya tidak tahu apakah dia menerima bantuan itu, yang pasti pada 6 Februari 2012, Letjen (Purn) EE Mangindaan, Menteri Perhubungan, meresmikan AEU, dan dia menjadi pelindungnya. Sebagai pencinta sepak bola pak menteri mau terlibat untuk sebuah sekolah sepak bola nun jauh di kampung sana.

Semasa menjadi Pangdam Trikora (1992-1993) dan memimpin Komda PSSI Irian Jaya (1992-1995), Persipura menjuarai Piala Perserikatan tahun 1993 dan Provinsi Irian Jaya mendapat medali emas PON.

Di lapangan Waena, Lape mengungkapkan keyakinannya 5-10 tahun ke depan Papua akan jadi gudang pemain sepak bola. Saat ini saja ada banyak pemain menonjol asal Papua yang bertebaran di sejumlah klub seperti Eduard Ivak Dalam, Ortizan, Okto Maniani, Boas Solossa, Patrich Wanggai, Titus Bonai, dan Lucas Mandowen. Mereka juga memperkuat tim nasional Indonesia. (Profile Emsyk UniPapua dapat dikunjungi melalui laman www.emsykunipapua.com.)

Resolusi Konflik

AEU juga akan tampil dalam laga ekshibisi dan persahabatan di Singapura pada 4-7 Agustus 2012, untuk pembuktian kualitas pembinaan usia muda Papua. Tur ini adalah pertama kali dalam sejarah persepakbolaan Indonesia dan Singapura. Kini tengah digalang dana untuk tur tersebut, dan mereka akan muncul di acara Kick Andy Hope, di Metro TV, pada 19 Mei mendatang. Sejumlah uji tanding juga digelar melawan berbagai klub senior di Papua.

AEU juga dilirik berbagai lembaga, antara lain kerja sama dengan Real Madrid Foundation, yang mengadopsi 100 anak miskin untuk berlatih AEU. Lalu SFCG, sebuah LSM yang bergerak di bidang resolusi konflik, juga mau membantu.

LSM ini menggandeng AEU untuk kampanye perdamaian di kalangan pemuda dan sekolah-sekolah di Papua. Sebuah LSM antinarkoba juga akan menggandeng AEU untuk kampanye nasional di Papua. Pada saat tulisan ini dibuat, di Lapangan AEU sedang digelar turnamen Danone Cup U-12 dan akan disambung dengan Manchester United/MU Premerie Cup U-15.

Kisruh PSSI

Sampai hari ini kita menyaksikan sepak bola nasional kita terus kisruh. Mulai dari dua turnamen yang bersaing (ISL dan IPL), dua kepengurusan di PSSI, sampai penunjukan manajer tim nasional yang juga memicu kontroversi. Belum lagi soal-soal yang berbau kriminal seperti suap dan penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola. Kalau melihat karut-marut itu, muncul pertanyaan besar: akankah Indonesia mampu unjuk gigi di Asia Tenggara dan Asia?

Saya menilai, mereka yang terlibat dalam kancah sepak bola nasional itu sebenarnya tidak mencintai Indonesia. Mereka hanya membela kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak berpikir untuk kejayaan Indonesia. Makanya ribut terus, karena persepakbolaan nasional sudah dianggap seperti milik sendiri dan diperlakukan sesukanya. Seharusnya Indonesia, yang berpenduduk 240 juta, bisa menjadi harum namanya kalau sepak bolanya maju dan hebat.

Semoga saja ketika 5-10 tahun ke depan dunia persepakbolaan Indonesia makin matang, dan anak-anak dari AEU sudah dapat ditampung dalam wadah yang jauh lebih baik dan profesional. Semoga saja makin banyak klub dan sekolah sepak bola seperti AEU muncul di berbagai pelosok Indonesia, karena dari klub dan kompetisi antarklub itulah muncul bibit-bibit unggul untuk kejayaan bangsa.

Bila hari ini AEU punya misi “sepak bola untuk harapan kemanusiaan” guna membangun Papua dari sektor sepak bola, saya berdoa (seperti juga harapan EE Mangindaan, dan para orang tua yang mengirim anak mereka berlatih di Waena) 5-10 tahun ke depan AEU benar-benar menjadi gudang pemain top dan menjadi sebuah klub yang profesional. ●

Sampah

Sampah

Kristanto Hartadi, Redaktur Senior SINAR HARAPAN

SUMBER : SINAR HARAPAN, 10 April 2012

Pekan ini, para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang berjumlah enam pasang menjalani pengecekan kesehatan (check up) guna memastikan mereka memang cukup layak dari sisi kesehatan untuk memimpin Jakarta, kota berpenduduk lebih 10 juta manusia, dengan berbagai persoalannya yang memusingkan kepala.

Bila mengamati tema-tema kampanye yang dilontarkan para calon pemimpin Jakarta itu, kebanyakan hanya berkutat pada dua soal, macet dan banjir. Tidak banyak disinggung mengenai bagaimana mengelola sampah Jakarta, misalnya, atau bagaimana mengelola sanitasi di Jakarta.

Ini karena selama hampir lima tahun kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), atau dua periode sebelumnya di masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (dan wakilnya Fauzi Bowo) alias lima belas tahun terakhir ini, tidak banyak kemajuan yang dicapai Jakarta dalam hal pengelolaan sampah dan limbah.

Sampai hari ini, sampah-sampah rumah tangga maupun industri, baik basah ataupun kering, organik ataupun anorganik, ditumpuk jadi satu dan dikirim (terutama) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Sebagian kecil lagi ditimbun di tanah-tanah kosong atau rawa di seputar kota, atau dibuang ke selokan atau sungai. Sementara itu, kita juga hidup “mengapung” di atas jutaan septic tank yang dimiliki hampir setiap rumah tangga, dan tinjanya mencemari tanah maupun air.

Tak Peduli

Soal sampah ini sangatlah penting diperhatikan, karena kita orang Indonesia cenderung tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, bahkan terhadap sesamanya.

Suatu pagi dalam obrolan kecil sebelum mulai bekerja, seorang rekan yang tinggal di Jakarta Timur bertutur dia baru bertengkar kecil dengan tetangganya karena soal sampah. Di depan rumahnya dia membuat bak sampah, guna memudahkan petugas sampah di RW-nya mengumpulkan sampah dengan gerobaknya.

Namun, ternyata para tetangga kanan dan kirinya diam-diam juga membuang sampah mereka ke bak sampah miliknya itu sehingga sangat cepat penuh. Walhasil, petugas sampah mengeluh dan memintanya bak sampah itu dihancurkan saja, diganti dengan tong sampah biasa.

Atau, kalau Anda pergi ke arah Taman Bunga Nusantara di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dari arah Cibubur, Anda akan melewati dua sungai. Terakhir ketika lewat di situ, saya perhatikan pagar jembatan di kedua sungai itu ditutup dengan seng dan ada tulisan: dilarang buang sampah ke sungai.

Ternyata, banyak pengendara kendaraan (roda dua atau empat) setiap pagi ketika melintasi kedua jembatan itu punya ritual membuang kantong-kantong plastik berisi sampah rumah tangga mereka ke sungai.

Jadi, dalam hal sampah ini, tidak pernah ada upaya serius untuk mendidik warga agar mengelola limbah mereka secara baik dan lestari. Di sisi lain memang ada pihak-pihak tertentu yang memetik keuntungan ekonomi dari pengelolaan buruk sampah itu, ketimbang menciptakan kesejahteraan bersama.

Memang ada beberapa RW di Jakarta yang atas prakarsa satu atau dua orang berhasil menciptakan lingkungan yang lumayan bersih melalui penghijauan, pembuatan kompos, tetapi upaya itu pun tidak pernah ditularkan menjadi sebuah gerakan besar ke ratusan RW yang lainnya.

Seoul Bisa

Bandingkan dengan Kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, yang berpenduduk 20 juta, yang mengembangkan manajemen sampah secara luar biasa bagus. Sampah Metropolitan Seoul dikelola oleh sebuah BUMN yang khusus menangani sampah dan limbah. Perusahaan itu punya lahan TPA seluas 2.067 hektare, di Incheon, 25 km barat Seoul.

Tapi, jangan samakan dengan TPA Bantar Gebang, di sana TPA itu sangat bersih karena dijadikan taman yang indah, dan gas metan yang dihasilkan mampu menggerakkan pembangkit tenaga listrik sebesar 50 MW (memasok listrik untuk 180.000 rumah tangga).

Buat perusahaan itu, semakin banyak sampah semakin baik dan menguntungkan. Kuncinya adalah: masyarakat diajarkan memilah sampah mereka sendiri sejak dari rumah, jadi sampah organik dan anorganik tidak dijadikan satu.

TPA modern seperti di Incheon itu sangat sulit dikembangkan di TPA Bantar Gebang karena terlalu banyak pemulung (lebih dari 5.000 pemulung ada di Bantar Gebang) yang menjadi “pengurai”, akses jalan yang sempit untuk armada angkutan sampah, air lindi (cairan dari sampah) dibiarkan mengalir ke sungai di dekatnya, padahal itu sangat berbahaya.

Selain itu, luas TPA Bantar Gebang hanya sekitar 100 hektare (bandingkan dengan 2.067 hektare TPA di Seoul yang dipecah dalam empat blok). Saya berani bertaruh, kalau ada tanah seluas itu di seputar Jakarta pastilah sudah dikuasai pengembang, dan bukannya dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan TPA bagi 10 juta warganya.

Kalau saya bepergian ke luar negeri, dan menyaksikan banyak orang Jepang, Korea Selatan dan China yang bepergian ke negeri-negeri lain, itu menunjukkan ekonomi mereka maju. Kenapa mereka bisa maju sementara kita tidak maju-maju? Padahal kita sama-sama bangsa Asia, sama-sama makan nasi?

Jawabannya sederhana: pendidikan, pembangunan jati diri bangsa, mempertahankan nilai-nilai luhur, dan itulah gunanya kita punya pemerintah, punya pemimpin seperti gubernur. Kalau dari masalah sampah dan kebersihan saja kita tidak bisa mengurusnya, bagaimana dengan soal-soal lain? ●

Kudeta Sekarang, Siapa Diuntungkan?

Kudeta Sekarang, Siapa Diuntungkan?

Kristanto Hartadi, Redaktur Senior SINAR HARAPAN

SUMBER : SINAR HARAPAN, 03 April 2012

Mengamati aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada akhir pekan lalu, membuat saya bertanya: apakah benar protes tersebut bertujuan “mengudeta” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

Saya kurang yakin hal itu yang terjadi karena dalam perhitungan saya gerakan tersebut belum cukup solid untuk berbuahkan sebuah kudeta, mengingat kelas menengah (baca: sebagian kalangan pengusaha) dan militer tidak (atau belum mau) terlibat di dalamnya.

Tentu kita semua ingat kudeta terakhir di negeri kita adalah terhadap Presiden Abdurachman Wahid. Itu pun terlaksana setelah ada pembangkangan oleh TNI terhadap rencana presiden mengeluarkan dekret. Selain itu, tentulah ada otoritas sipil yang mengundang militer terlibat dan telah ada “konsensus politik” dari berbagai pihak sehingga Gus Dur terpaksa pulang ke Ciganjur.

Kemudian Wakil Presiden Megawati (yang partainya sebenarnya pemenang pemilu 1999) naik menggantikannya. Konsensus politik lainnya: dia tidak “diganggu” sampai Pemilu 2004. Atau kita bandingkan dengan kerusuhan sistematis tahun 1998, di mana terjadi berbagai upaya dramatisasi (termasuk pembunuhan terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti).

Waktu itu kita tengah mengalami krisis ekonomi yang parah: perbankan kita berantakan, nilai tukar rupiah terjun bebas, terjadi kelangkaan dan harga berbagai kebutuhan hidup melonjak, jadi klop sudah. 

Sejumlah mantan petinggi militer yang paham dengan situasi Mei 1998 kepada penulis memperkirakan kerusuhan di Jakarta digerakkan oleh elemen-elemen yang ada di sekitar kekuasaan sebagai exit strategy untuk Pak Harto, sehingga dia bisa lengser keprabon pada 21 Mei. 

Tak heran, pertemuan sejumlah tokoh sipil dan tentara di jalan Merdeka Timur pada waktu itu gagal memunculkan seorang pemimpin militer yang berani tampil untuk mengambil alih situasi. 

Disinformasi Maka sinyalemen ada “gerakan aneh” untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau merebut kursi kepresidenan dengan cara-cara tak demokratis memakai isu kenaikan harga BBM dalam analisis saya tak lebih dari disinformasi. 

Bukan berarti kelompok dengan aspirasi seperti itu tidak ada, melainkan gerakannya belum solid. Saya lebih percaya bahwa ada yang mengambil keuntungan politik dari berbagai unjuk rasa tersebut, meski tetap belum cukup besar untuk berujung pada penggulingan. 

Soal kudeta, marilah kita belajar dari tetangga kita Thailand yang militernya (atas restu raja) pada 19 September 2006 melancarkan kudeta tak berdarah terhadap PM Thaksin Shinawatra. Tetap saja setelah makar, pemimpin kudeta Jenderal Sondhi Boonyaratkalin harus segera menggelar pemilihan umum, artinya pemerintahan dikembalikan lagi ke tangan sipil. 

Setelah itu, politik di Thailand tidak pernah stabil, pergantian demi pergantian kekuasaan terus terjadi, bahkan jantung Kota Bangkok pernah diblokade sampai lumpuh. Akhirnya hasil Pemilu Juli 2011 memunculkan Yingluck Shinawatra (adik Thaksin Shinawatra) sebagai PM.

Pelajaran yang dipetik adalah: siapa pun yang akan melancarkan kudeta, pada akhirnya harus menggelar pemilihan umum secara demokratis (atau demokratis yang ditukangi) untuk memilih pemimpin baru.

Dalam hitungan saya, sangat rugi kalau hari-hari ini ada pihak yang berniat melancarkan kudeta karena sama saja dengan  mempercepat pelaksanaan pemilihan umum yang tinggal dua tahun lagi yang pemenangnya bisa siapa saja, dan selama didukung oleh partai politik.  

Sulit Ditutup Ini karena sekali koridor demokratisasi sudah dibuka, akan sulit ditutup lagi, itu ibarat jin yang sudah keluar dari botolnya. Lihat saja rezim militer di Myanmar yang kini terpaksa menerima demokrasi dengan menggelar pemilu yang dipantau dunia 1 April lalu.

Mereka harus belajar hidup bersama dengan kaum sipil dipimpin perempuan kurus berhati baja bernama Aung San Suu Kyi. Hari ini berseliweran berbagai informasi tentang kudeta itu karena di masyarakat kita yang namanya teori konspirasi itu seru dibahas. Di masyarakat seperti ini yang namanya disinformasi pun kerap ditelan mentah-mentah karena tidak perlu konfirmasi.

Saya lebih setuju kalau disebut: ada pihak yang konsisten mendegradasi dan mendelegitimasi kredibilitas Presiden SBY yang berkarakter melodramatik itu. Harapannya syukur-syukur presiden minta berhenti  sendiri. Untuk gerakan seperti ini tak perlu ada yang dituding melancarkan kudeta. 

Namun dalam politik, ada satu hukum yang pasti: ketika otoritas politik tak becus menciptakan kemajuan, kesejahteraaan, stabilitas, dan ketertiban umum, maka siapa saja yang sedang berkuasa (dengan konsensus politisi sipil dan militer tentunya) layak diturunkan, namun muaranya tetap pada pemilihan umum.

Isu kenaikan harga BBM sangat berpotensi menimbulkan distabilitas politik, ekonomi, dan sosial maka hati-hatilah mengelolanya. ●

Berani “Menambah Musuh”

Berani “Menambah Musuh”

Kristanto Hartadi, REDAKTUR SENIOR SINAR HARAPAN

SUMBER : SINAR HARAPAN, 20 Maret 2012

Dalam pertemuan informal dengan teman-teman wartawan, salah seorang rekan berseloroh kepada seorang pemimpin redaksi mingguan: “Wah, lu tiap minggu selalu nambah musuh, ya?” Pemimpin mingguan itu hanya tertawa, karena seloroh itu berarti pujian untuk laporan investigasi yang kerap dilancarkannya.

Meski tertawa, saya yakin teman itu sadar bahwa ancaman itu ada, karena pihak yang dibongkar kebobrokannya berpotensi marah dan menyerangnya atau para wartawannya. Karena intimidasi, teror dan serangan sudah kerap terjadi, namun hal itu tidak membuatnya surut atau mengadu kepada pembaca.

Sebuah kenyataan Indonesia kini “bukan tempat aman” bagi wartawan. Data yang dikumpulkan Aliansi Jurnalis Independan (AJI) menyebutkan tahun 2010 tercatat ada 51 kasus kekerasan terhadap pers, lima di antaranya pembunuhan terhadap wartawan. Pada 2011 terdapat 85 kasus kekerasan terhadap wartawan, termasuk di antaranya penusukan, penyerangan kantor redaksi, penculikan, dan penyekapan.

Demi meningkatkan upaya perlindungan terhadap wartawan, Dewan Pers mencoba menyusun standar penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan, sehingga para insan pers paham langkah yang harus ditempuh bila ada ancaman atau tindak kekerasan.

Langsung Tangkap

Ketika berbicara kepada pers dari kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Partai Demokrat di Cikeas, Minggu (18/3) malam, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI, mensinyalir ada yang ingin berbuat makar, menjatuhkannya sebelum 2014, bahkan ada ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarga.

Menurut hemat saya, kalau ada pihak yang mengancam keselamatan presiden seyogianya langsung diperintahkannya untuk ditangkap dan bukannya diumumkan kepada publik. Selama ini kalau ada “ancaman terhadap presiden” tidak pernah disebut siapa pengancam itu, atau memang tidak pernah ada?

Detasemen 88 Antiteror, Minggu (18/3), beraksi menewaskan lima orang yang diduga teroris dalam insiden baku tembak di dua lokasi di Bali. Disebutkan, kelima kawanan itu sudah diintai minimal sebulan. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang mengancam keselamatan presiden dan keluarganya, pastilah juga mudah dideteksi oleh satuan antiteror dan intelijen kita.

Merupakan sebuah keniscayaan, semakin tinggi jabatan dan tanggung jawab seseorang, semakin besar pula risikonya. Misalnya, Amerika Serikat adalah negara yang banyak merenggut nyawa presidennya. Ada empat presiden yang terbunuh yakni Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901), dan James F Kennedy (1963).

Presiden Ronald Reagan (1981) selamat dari percobaan pembunuhan, meski terkena tembakan di dadanya. Hal sama dialami Presiden Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Gerald Ford.

Mereka juga pernah mengalami percobaan pembunuhan, namun nyawanya selamat. Namun, tidak ada catatan para pemimpin Amerika itu mengadu kepada rakyatnya bahwa nyawanya terancam, karena itu adalah risiko jabatan.

Karenanya, pengamanan terhadap presiden Amerika Serikat adalah paling ketat di dunia. Pengamanan terhadap presiden RI pun cukup ketat, dan bikin repot banyak pihak yang terdampak tak langsung.

Pamor Merosot?

Seorang purnawirawan jenderal bintang empat, yang masih aktif dalam kancah politik, mengeluhkan pamor militer Indonesia yang selama ini dicitrakan sebagai tegas dan berani kini luntur, bahkan terbukti orang sipil seperti M Jusuf Kalla ternyata terbukti lebih tegas dan berani mengambil risiko. Saya menduga, apakah pemimpin masa depan nanti sebaiknya dari kalangan berlatar belakang non-militer?

Bisa jadi pernyataan sang pensiunan jenderal itu ada benarnya bisa juga keliru, karenanya harus diuji lagi. Karena buat saya keberanian itu banyak macam dan ragamnya. Namun, Selasa (20/3) pagi ini saya menyaksikan unjuk contoh keberanian seorang pemimpin.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang berlatar belakang wartawan, ngamuk “mengobrak-abrik” dua gardu pembayaran yang kosong dari empat gardu di gerbang Tol Slipi menuju Semanggi, di saat jam sibuk di pagi hari.

Kemarahannya dipicu panjangnya antrean, karena dia sudah menginstruksikan kepada pemimpin BUMN operator jalan tol agar panjang antrean maksimal lima mobil, dan itu tidak dijalankan.

Dahlan berani tidak populer di jajaran BUMN yang memang menjadi tanggung jawabnya.

Namun, bukan hanya di gardu tol dia berani, hal yang lebih besar pernah dibuktikannya ketika membereskan kebobrokan di PLN sehingga kondisinya kini jauh lebih baik. Dia bertindak tanpa gentar sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ada di tangannya, karena memang itu harus digunakan. Tanpa mengeluh.  ●