Menguji Tuah Politik Yudhoyono

Menguji Tuah Politik Yudhoyono Abdul Hakim MS ;  Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI)

DETIKNEWS, 20 Februari 2013

Gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat (PD) berada di titik didih. Sejak adanya rumor pembelahan faksi pasca kongres II, partai ini terus bergolak. Gaduh pun semakin menjadi kala Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC) mengeluarkan hasil sigi yang memprediksi tingkat elektabilitas PD menukik tajam, yakni dari 20,8 persen hasil Pemilu 2009 menjadi hanya tinggal 8 persen pada survei SMRC pada Desember 2012. Melihat kondisi ini, Ketua Dewan Pembina yang sekaligus juga Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gerah. Ia memandang, partai yang ia besut satu dasa warsa silam ini perlu diselamatkan. Itu sebabnya, pada 8 Februari 2013 lalu, menantu Sarwo Edhie Wibowo ini mengeluarkan “delapan jurus ampuh” sebagai usaha untuk mengeluarkan PD dari kemelut berkepanjangan. Secara garis besar, delapan jurus ini bisa dirangkum dalam tiga hal. Pertama, upaya penyelamatan PD langsung akan dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi PD, yakni SBY. Itu sebabnya, semua hirarki yang ada di tubuh partai berlambang Mercy ini wajib bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi.  Kedua, Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, diminta untuk concern menghadapi dugaan kasus korupsi yang sedang membelit dirinya. Ketiga, adanya kewajiban bagi seluruh elemen PD untuk menandatangani pakta integritas. Jika menolak, SBY mempersilakan yang bersangkutan untuk angkat kaki dari partai berlambang bintang bersudut tiga ini. Pertanyaannya, ampuhkah jurus ini untuk mengembalikan posisi Demokrat seperti saat pemilu 2009 yang memiliki citra cukup baik di mata pemilih? Bulan-bulanan Media Sejatinya, prahara yang menimpa PD memang tak bisa dilepaskan dari posisi Anas Urbaningrum yang sudah kadung “divonis media” tersangkut masalah hukum. Sejak M Nazaruddin tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2011 silam, Anas terus saja dikait-kaitkan dengan kasus korupsi yang merundung mantan Bendahara Umum PD ini. Dalam berbagai kesempatan, Nazaruddin selalu menuduh bahwa Anaslah yang menjadi dalang dari beberapa kasus korupsi yang tengah menjerat dirinya. Namun di sisi yang lain, KPK ternyata tak kunjung bisa membuktikan tuduhan Nazaruddin. Hingga dua tahun dugaan kasus korupsi ini berjalan, lembaga antirasuah tetap saja memposisikan Anas hanya sebatas saksi. Tak pelak, selama kurun waktu itu pula, Anas selalu menjadi “bulan-bulanan” media massa. Pada saat yang bersamaan, rumor bahwa Anas Urbaningrum “bersitegang” dengan SBY juga terus menyeruak ke hadapan publik. Dugaan perseteruan dua petinggi PD ini kerap menjadi bahan menarik yang terus diulas tanpa henti, baik oleh media massa maupun media jejaring sosial. Isu-isu panas ini masih ditambah lagi dengan gunjingan surat kabar bahwa proses konsolidasi internal Demokrat pasca kongres 2010 silam berlum juga tertata baik. Adanya kabar “pembagian kubu” peninggalan kelompok-kelompok kongres, menyebabkan DPP PD kerap bergemuruh.  Naasnya, dalam menghadapi berbagai “vonis media” ini, Anas Urbaningrum justru terkesan membiarkan. Hanya sesekali saja ia muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi. Namun apa mau dikata, di tengah jarangnya Anas memberikan klarifikasi, ketika ia muncul, pernyataan yang dikeluarkan malah membuat media semakin bersemangat untuk menurunkan analisis tentang dirinya dan Demokrat. Seperti kala Anas mengklarifikasi bahwa dirinya tak tersangkut kasus Hambalang, ia mengeluarkan statement provokatif “satu rupiah pun Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas”. Tentu pernyataan seperti ini tak akan meredakan situasi. Sebaliknya, pernyataan ini akan menimbulkan polemik lebih panjang di media massa karena sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Nazaruddin. Sebagaimana diketahui, Nazaruddin kerap bisa merinci detail keterlibatan Anas dalam kasus-kasus yang dituduhkannya, meski kebenarannya masih perlu dipertanyakan dan dibuktikan.  Menguji Tuah SBY Jika selama ini SBY juga lebih banyak diam terkait prahara yang menimpa partainya, tak demikian halnya dengan beberapa waktu lalu. Kondisi yang ia pandang sudah sangat mengkhawatirkan, memaksanya terjun langsung untuk melakukan langkah penyelamatan. Tak tanggung-tanggung, SBY menggunakan power-nya di Partai Demokrat dengan cara mengambil alih semua kewenangan melalui delapan jurus penyelamatan seperti sudah disinggung di atas. Pertanyaannya, bisakah delapan jurus tersebut menjadi pijakan rebound PD untuk memperbaiki citranya kembali? Hemat saya, langkah SBY dengan mengeluarkan delapan jurus ini bak pedang bermata ganda. Di satu sisi, secara internal, saya yakin delapan jurus ini bakal mampu “memaksa” penyatuan kembali faksi-faksi di tubuh Partai Demokrat yang sempat berserakan. Karena “ancaman” SBY sangat jelas, bagi mereka yang tak suka dan tak mau mengikuti langkah-langkah penyematan, dipersilakan untuk hengkang dari partai ini. Namun di sisi yang lain, delapan jurus ini juga seperti memperlihatkan sosok SBY dalam versi yang lain. Dengan menggunakan pendekatan power dalam mengambil keputusan, SBY terkesan sebagai pemimpin yang otoriter. Padahal selama ini, kebiasaan suami Kristiani Herawati dalam mengambil kebijakan cenderung akomodatif terhadap berbagai kepentingan.  Meski demikian, mungkin saja SBY sudah memiliki kalkulasi lain sehingga ia harus menggunakan pendekatan power dalam menyelesaiakan silang-sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat. Merujuk pengalaman, SBY merupakan “the special one” yang selalu bisa mengangkat Demokrat dari keterpurukan, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2003 dan 2008 silam.  Pada tahun 2003, upaya SBY mencalonkan diri sebagai presiden kala itu masih dipandang sebelah mata oleh semua kalangan. Ia masih kalah moncer dibandingkan Megawati Soekarnoputri. Namun pada awal 2004, SBY sudah bisa menempatkan dirinya di atas Megawati yang kemudian mengantarkannya memenangi pilpres, meski harus melalui dua putaran. Pada 2008, SBY dan Demokrat juga pernah mengalami tingkat elektabilitas di titik nadir sebagai dampak menaikkan harga BBM. Namun dalam tempo waktu tiga bulan, SBY sudah berhasil melakukan recovery dengan tingkat elektabilits di atas 70 persen berdasarkan hasil survei Indo Barometer ketika itu. Bahkan menjelang Pemilu 2009, tingkat elektabilitas SBY bisa menembus angka 80 persen sehingga berhasil mengantarkan dirinya dan Partai Demokrat memenangi Pileg dan Pilpres tahun itu. Saat ini, kondisi serupa juga terjadi lagi. Posisi Demokrat berada di ujung tanduk. SBY juga sudah mengambil langkah penyelamatan berupa delapan jurus di atas. Yang menarik kita tunggu adalah apakah jurus ini betul-betul bisa membawa Partai Demokrat kembali pada posisi semula? Masihkah tangan SBY bertuah untuk Demokrat yang selalu berhasil ia selamatkan. Jawabannya tentu kita harus menunggu hasil Pileg 2014 nanti. ●

KPK, Bukan SBY, yang bisa Taklukkan Anas

KPK, Bukan SBY, yang bisa Taklukkan Anas Amich Alhumami ;  PhD lulusan Universitas Sussex, Inggris

MEDIA INDONESIA, 19 Februari 2013

SEBAGAI tokoh sentral partai yang menguasai tiga posisi penting dan strategis--Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan partai Demokrat--bahkan status sebagai pendiri dan patron tunggal partai, ternyata SBY tak cukup punya kesaktian untuk melumpuhkan Anas-seorang political disciple yang ia besarkan sendiri. Psikologi politik yang dibangun SBY ketika menyampaikan pidato penyelamatan Partai Demokrat dengan mewajibkan para kader untuk menandatangani pakta integritas sangat jelas menunjukkan bahwa SBY berupaya mengamputasi otoritas Anas selaku ketua umum. Ketika berpidato, dengan tegas SBY mengatakan seluruh kewenang an ketua umum diambil alih oleh majelis tinggi partai, yang oleh publik dipahami sebagai tindakan political disarmament. Jika ada hal yang membuat SBY sedemikian yakin dalam pengambilalihan kewenangan ketua umum melalui langkah terselubung--penyelamatan partai dan penandatanganan pakta integritas--adalah ketika SBY mengetahui kebocoran draf sprindik KPK yang menyebut Anas telah berstatus tersangka sebagai penerima gratifi kasi dalam skandal Hambalang. Karena itu, dalam pidato penyampaian pakta integritas, SBY mempersilakan Anas untuk sepenuhnya konsentrasi dalam menghadapi kasus hukum yang sedang ditangani KPK, yang diduga kuat melibatkannya. Untuk memelihara fatsun politik, SBY bahkan menyebutkan dewan pimpinan partai akan menyediakan bantuan hukum bilamana diperlukan. Dalam konteks pertarungan politik, pidato penyelamatan partai oleh SBY sejatinya merupakan pre-emptive strike untuk menaklukkan Anas. Namun, kesalahan fatal justru terjadi ketika draf sprindik disebarluaskan ke media massa, yang diduga dilakukan lingkaran dalam istana. Tak pelak, penyebarluasan sprindik itu memicu turbulensi politik nasional yang arahnya sama sekali di luar kontrol para elite Demokrat dan para punggawa istana. Di pihak lain, gejolak politik di internal Demokrat kian memuncak seperti desakan dari elemen-elemen fungsionaris partai dan elite-elite senior Demokrat agar Anas mundur. Dengan penuh keyakinan dan sikap tenang yang luar biasa—kerap mengundang decak kagum-Anas melakukan manuver politik menawan melalui dua langkah taktis. Pertama, memobilisasi para loyalis dan DPD untuk bersuara keras dan melakukan perlawanan sengit terhadap setiap upaya melengserkan dirinya dari posisi ketua umum, melalui cara-cara yang bertentangan dengan AD/ ART partai. Kedua, sehari menjelang rapat pimpinan nasional (rapimnas), Anas menyempurnakan manuver politik cantiknya dengan menggerakkan perwakilan DPD untuk mengajukan petisi politik, yang salah satunya berisi ancaman walk-out bila rapimnas diarahkan menuju KLB untuk menggusur Anas. Manuver politik cemerlang yang ditempuh Anas membuat SBY berpikir ulang. Ia pun memutar haluan ketika rapimnas berlangsung Ahad (17/2) lalu, yang sama sekali tidak menindaklanjuti isi pidato pengambilalihan otoritas Anas selaku ketua umum. Bahkan Ulil, Rachlan, Didik, dkk, yang menyerukan penggantian nakhoda partai, pun dikabarkan mendapat teguran dari majelis tinggi partai. Serangkaian manuver politik Anas itu berlangsung sangat efektif dan mampu menangkal serangan lawan-lawan politiknya yang berusaha menggulung Anas dengan menunggangi kasus skandal Hambalang yang melilitnya. Namun, mengingat mereka tak punya cukup keterampilan politik, bahkan kemampuan berpolitik mereka jauh di bawah Anas, mereka meminjam tangan dan memanfaatkan kewibawaan SBY untuk bertarung melawan Anas. Gejolak politik internal Demokrat ini sejatinya merefleksikan pertarungan tingkat tinggi Anas versus SBY, dan Anas secara brilian mampu menetralisasi preemptive strike yang dilancarkan elite-elite senior Demokrat yang berlindung di balik kekuatan SBY. Setelah pertarungan politik berujung di rapimnas yang berakhir dengan `kemenangan' di pihak Anas, pertanyaan selanjutnya: seberapa lama daya tahan Anas dan sampai kapan ia mampu menghadapi kekuatan-kekuatan politik internal Demokrat yang terus berupaya menggesernya? Saksikan, Anas telah mendemonstrasikan kepiawaiannya dalam berpolitik dan membuktikan betapa dirinya sangat kuat di akar rumput sehingga kekuatan setingkat SBY pun tak mampu melumpuhkannya. Meskipun DPD-DPD telah diundang ke Cikeas untuk menetralisasi pengaruhnya, Anas mampu mempertontonkan betapa dirinya adalah pemimpin partai yang efektif mengontrol organorgan partai sampai di tingkat DPD dan DPC. Apakah ini berarti Anas tak terkalahkan bahkan oleh SBY sekalipun? Dalam pertarungan politik tingkat tinggi, tentu saja Anas dapat dikalahkan--bukan oleh SBY, melainkan oleh KPK. Bila KPK dapat segera memastikan status Anas sebagai tersangka, karier politikus belia bertalenta tinggi itu akan berakhir pada 2013. Namun, pertarungan politik tersembunyi tampaknya akan berpindah ke kantor KPK terkait status hukum Anas. Indikasinya dapat dibaca dari perubahan sikap salah seorang pemimpin KPK--Adnan Pandu Praja--yang mencabut tanda tangan persetujuan sprindik atas nama Anas. Sekalipun bukti-bukti penerimaan gratifikasi oleh Anas diakui sudah di tangan KPK dan dianggap telah memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan, KPK belum bulat menyepakati status Anas sebagai tersangka. Bahkan Adnan berargumen bukan level KPK untuk menangani gratifikasi mobil Toyota Harrier yang (hanya) senilai Rp500-an juta. Tak ayal, publik berspekulasi ada kekuatan tersembunyi (invisible power) yang berusaha mencegah agar Anas tidak sampai berstatus tersangka. Di sini, KPK menghadapi ujian integritas ketika menangani kasus-kasus korupsi politik yang melibatkan high profile politicians seperti skandal Hambalang. Bila KPK lolos ujian integritas dengan menunjukkan sikap imparsialitas pada Anas Urbaningrum seperti halnya pada Andi Mallarangeng, lembaga antirasywah itu akan menjadi pahlawan di mata publik. Dalam perang melawan korupsi, KPK merupakan satu-satunya kekuatan yang mampu mengalahkan tokoh politik tangguh, yang bahkan seorang Presiden Yudhoyono sekalipun tak mampu menaklukkannya. ●

Manuver Miskin Hasil

Manuver Miskin Hasil Firman Noor ;  Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Pengajar pada Program Ilmu Politik UI

SINDO, 18 Februari 2013

Partai Demokrat merupakan satu di antara banyak partai yang saat ini tengah dirundung masalah pelik. Citra partai yang merajai pemilu terakhir demikian terpuruk dan telah cukup menimbulkan kekhawatiran bagi para pengurus dan pendukungnya.  Beberapa survei terakhir menunjukkan penurunan elektabilitas yang signifikan bagi partai ini. Tidak itu saja, partai ini pun tengah mengidap faksionalisasi yang cukup berat dan hingga kini belum terselesaikan. Sikap elite partai yang cenderung saling serang,saat cobaan demi cobaan menghujam mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari pola hubungan antar elite dalam partai berlambang mercyini.  Strategi Penyelamatan  Atas dasar itulah, apa yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam hari-hari terakhir dapat dilihat sebagai bagian dari kekhawatiran atas nasib Demokrat. Sepulangnya dari ibadah di Tanah Suci, SBY melakukan sejumlah manuver untuk membenahi partainya. Dibuka pertama kali dengan mengundang dewan pembina pada Kamis, yang kemudian disusul dengan majelis tinggi “plus” sehari sesudahnya dan kemudian mengundang pimpinan DPD pada hari Minggu.  Sebelum kemudian mengeluarkan pakta integritas, SBY telah mencanangkan pengambilalihan partai dan mempersilakan Anas, meski tetap sebagai ketua umum partai, untuk berkonsentrasi atas masalah yang dihadapinya. Meski “masalah” di sini belum jelas benar, mengingat jika kasus korupsi yang dimaksud, Anas hingga saat itu belum menjadi terduga apalagi tersangka. Pun demikian, pengambilalihan itu jelas tidak memiliki landasan konstitusi partai yang kuat.  Semua peristiwa itu terjadi di Cikeas. Dari tempat yang diambil, SBY ingin menunjukkan atau menegaskan kembali siapa sesungguhnya dirinya dalam partai ini. Dijadikannya Cikeas,dan bukan Kantor DPP Partai Demokrat sebagai tempat pertemuan, pun memperlihatkan bagaimana urusan partai menjadi urusan personal seorang SBY. Sepintas, apa yang diambil terasa signifikan.  Bagi sebagian kalangan, langkah SBY cukup telah mengunci Anas yang dipandang sebagai sumber masalah, dan dijadikan kambing hitam bagi terus meluncurnya suara demokrat. “Faksi Cikeas”, demikian beberapa kalangan menyebutnya, menggunakan hasil survei dari SMRC, sebagai modal untuk menyerang Anas. Pakta integritas juga dipandang menjadi pembuka atau kanal bagi dikeluarkannya Anas secara elegan.  Mengingat pada poin kedelapan, terdapat klausul kesediaan untuk mengundurkan diri jika mendapatkan status terduga, tersangka atau terpidana dalam kasus korupsi. Kebetulan pula, tidak lama setelah itu sprindik Anas bocor ke tangan publik. Dari sini, pakta integritas menjadi terlihat demikian relevan.  Tidak Menunjang Penyelesaian Masalah  Namun demikian, sebagai bagian dari upaya penyelamatan partai, langkah SBY termasuk adanya pakta integritas seharusnya bekerja lebih lama dan jauh ke depan, dalam makna tidak diabdikan hanya untuk atau dalam rangka menyingkirkan Anas dan kelompoknya saja. Namun, semakin terlihat bahwa langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh SBY bersifat tanggung, untuk mengatakan tidak menyelesaikan masalah.  Hal ini karena pada dasarnya manuver SBY belum menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di partai ini yang mencakup tiga hal yakni: (1) kohesivitas elite yang lemah, (2) persoalan pelembagaan atau pemodernan partai yang tidak kunjung terselesaikan, dan (3) kinerja kader partai yang biasabiasa saja. Ketiganya berpotensi besar memberikan kontribusi negatif pada elektabilitas partai pada Pemilu 2014 dan kelangsungan partai ini.  Pada soal yang pertama, manuver SBY sama sekali tidak mampu menjembatani faksionalisasi yang ada. Bahkan, terkesan langkah yang didukung penuh Kelompok Cikeas itu justru mengeraskan atau menguatkan perbedaan itu. Kelompok Anas merasa sebagai korban persekutuan buruk yang melibatkan pihak-pihak yang selama ini tidak mau legawa dengan kepemimpinan Anas. Sementara bagi yang menentangnya, Anas dipandang tidak mampu melihat pesan simbolik penyingkirannya.  Kenyataannya, pascamanuver SBY, masing-masing kubu tetap saja tidak menunjukkan gejala saling mendekat. Dalam soal yang kedua, yakni pelembagaan partai, langkah personal SBY yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran partainya, justru makin menunjukkan kebergantungan yang demikian besar Partai Demokrat pada figur SBY.  Pengurus, elite, dan kader seolah masuk dalam labirin kebingungan untuk dapat menyelesaikan persoalan tanpa SBY. Sistem pun tidak dapat diharapkan, sehingga diperlukan lagi seorang SBY untuk membenahinya. Padahal, indikator sebuah partai yang terlembaga adalah dihormatinya aturan main dan semakin minimnya ketergantungan partai pada figur. Atau dalam bahasa Huntington: “theprocessby whichorganizations and procedures acquire value and stability”(1968: 394).  Sayangnya, langkah yang ditempuh oleh SBY secara fundamental mencerminkan sebuah kebimbangan. Di satu sisi, SBY tidak ingin terlihat dengan kentara menabrak konstitusi partai, namun di sisi lain tetap ada kesan kuat ingin menyingkirkan Anas secepatnya. Langkah SBY untuk mengakomodasi dua kepentingan itu berujung pada “pengambilalihan kewenangan” sementara, yang sayangnya pula tidak termaktub dengan jelas aturannya dalam AD/ART partai. Keputusan yang “semikonstitusional” ini jelas menjadi sebuah preseden negatif bagi partai, terutama dalam hal digunakannya perhitungan strategis individu dan bukan kelembagaan untuk menyelesaikan persoalan internal partai.  Dan yang terakhir, langkah yang ditempuh tetap tidak bisa memaksimalkan kinerja kaderkader partai, yang justru amat diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas partai. Langkah yang ditempuh oleh SBY juga tidak serta-merta membuka sebuah peluang untuk terjadinya perubahan kepengurusan secara cepat dan terkendali. ●

Yang Anas dan Non-Anas dalam Demokrat

Yang Anas dan Non-Anas dalam Demokrat Ridho Imawan Hanafi ;   Peneliti Politik di Soegeng Sarjadi Syndicate

KORAN TEMPO, 12 Februari 2013

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers di Cikeas, Bogor, 8 Februari lalu, akhirnya mengambil alih kendali partai. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY menegaskan bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. Seluruh mekanisme di PD harus melalui Majelis Tinggi Partai. Sementara, untuk posisi Anas Urbaningrum, masih tetap menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Majelis Tinggi Partai serta diberikan kesempatan menghadapi masalah hukum yang ditangani KPK. Semenjak memegang kendali ketua umum sejak Kongres Bandung 2010, posisi Anas Urbaningrum memang rentan goyah. Apalagi setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengabarkan hasil surveinya, yang menyatakan bahwa tingkat elektabilitas PD terus merosot dengan angka 8,3 persen, internal partai bergejolak hebat. Sebagian elite partai dan beberapa menteri asal PD gerah dan menyuarakan Ketua Dewan Pembina untuk turun tangan menyelamatkan partai. Sambil sayup-sayup mereka juga mendorong Anas untuk mundur.  Suara internal yang menghendaki Anas mundur bukan pertama kali terjadi. Sejak nama Anas disebut-sebut dalam kasus mantan Bendahara Umum PD, M. Nazaruddin, dengungan agar Anas mundur dari posisi ketua umum tidak pernah berhenti. Penyebutan nama Anas dalam kasus korupsi dan terlibatnya beberapa kader dinilai sebagai penyebab merosotnya tingkat elektabilitas partai. Namun, sampai saat ini, sejauh suara yang menginginkan Anas mundur dimunculkan, sejauh itu pula Anas masih bertahan. Dengan kondisi internal seperti itu, tidak bisa dimungkiri bahwa di PD kini terdapat dua blok yang terang benderang dan saling bersinggungan: Anas dan non-Anas. Blok Anas adalah mereka yang menyimpan optimisme bahwa Anas masih layak sebagai ketua umum. Terhadap tuntutan Anas untuk mundur karena namanya disebut dalam kasus korupsi, mereka memiliki pembelaan bahwa status Anas belum sebagai tersangka. Sambil membela seperti itu, blok Anas juga giat melakukan konsolidasi. Hasilnya, internal PD di akar rumput masih dalam kendali.  Sedangkan blok non-Anas bersandar pada pandangan, bagaimanapun disebutnya nama Anas dalam kasus korupsi ikut mempengaruhi anjloknya popularitas dan elektabilitas PD. Survei SMRC juga memperlihatkan bahwa di tengah kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY masih relatif tinggi, sebaliknya elektabilitas PD justru merosot. Melihat hal itu, kehendak untuk menyelamatkan perahu PD adalah harga mati. Blok ini menyodorkan solusi: Anas mundur merupakan cara memulihkan citra partai.  Jika dilihat jejaknya, dua blok dalam PD saat ini tidak bisa dilepaskan dari rembesan politik Kongres PD 2010. Ketika tiga nama--Anas, Andi Alifian Mallarangeng, dan Marzuki Alie--bersaing memperebutkan kursi ketua umum. Ketiganya memiliki kelompok pendukung yang saling menegasikan. Meskipun, dalam perkembangannya, ketiga kubu perlahan mencair. Tapi, seiring dengan munculnya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PD, pengkubuan menyempit menjadi blok Anas dan non-Anas, dengan masing-masing berpendirian sikap: antara mempertahankan dan menggusur Anas. Dalam upaya menggusur Anas, blok non-Anas kerap memunculkan isu menonaktifkan atau menggelar Kongres Luar Biasa. Isu KLB sejauh ini masih menjadi wacana yang sumir, mengingat peraturan organisasi mensyaratkan bahwa KLB dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Persyaratan tersebut tentu tidak mudah karena Anas masih memiliki basis pendukung yang tidak sedikit di daerah. Bukan tidak mungkin ketika KLB digelar dengan tujuan menggusur Anas, situasi justru akan berbalik menjadi pengukuhan posisi Anas.  Kini, meski sudah mengambil alih kendali, SBY tampaknya masih berusaha timbang ulang untuk tidak melangkah lebih jauh untuk mengganti ketua umum. Sebagai sosok yang dicitrakan demokratis, tentunya tak mudah bagi SBY untuk mengganti Anas tanpa mekanisme prosedural. Pertimbangan lain adalah jarak waktu menjelang pemilu digelar kian pendek. Perubahan kepemimpinan partai tidak saja membutuhkan konsolidasi yang panjang, tapi terbuka peluang munculnya friksi atau perpecahan partai. Selain itu, solusi pergantian kepemimpinan juga belum diiringi dengan pemunculan siapa kandidat yang pantas menggantikan Anas. Lagipula, kubu non-Anas juga tidak memberi jaminan politik bahwa menggusur Anas dari posisi ketua umum akan berkorelasi positif dengan meningkatnya elektabilitas PD.  Harus diakui, dalam perjalanannya, PD sebagai partai politik masih menambatkan ketokohan SBY sebagai figur sentral. Pesona SBY telah menjadi daya tarik utama konstituen PD. Ketokohan personal SBY telah menjadi kekuatan referen partai (referent power). Preferensi seperti itu disadari juga kerap menggiring sebagian kader partai untuk menempatkan posisi SBY sebagai figur pemecah kebuntuan. SBY dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang bisa menyelamatkan partai ketika PD mengalami persoalan pelik.  Yang terjadi kemudian, alih-alih membangun intitusionalisasi kepartaian modern dengan tidak mengandalkan figur, di PD justru kerap mengarah pada jebakan pembentukan fans club dengan mengukuhkan simbol personal. Padahal, pada 2014 PD tidak serta-merta lagi hanya bisa mengandalkan simbol figur untuk mendulang suara. Yang perlu dilihat, saat partai politik masih mengandalkan ketokohan dan popularitas figur, di saat itu pula ancaman kehilangan daya tarik konstituen menanti. Hal tersebut dimulai ketika figur utama partai surut dari panggung politik atau mengalami degradasi ketokohannya.  Di titik lain, sejak Anas memegang posisi ketua umum, secara diam-diam telah memunculkan sebuah situasi internal di mana partai tidak boleh lagi bergantung pada satu figur sentral. Keberadaan seorang figur politik yang dominan disadari kubu ini tidak akan bertahan begitu lama. Karena itu, cita-cita membentuk PD sebagai partai modern bisa dimulai dengan meminimalkan kekuatan referen: kebergantungan politik yang berlebihan pada figur. Dengan kata lain, kubu Anas mencoba menggeser pengaruh. Langkah seperti itu bukan tanpa hasil, karena jika dilihat dari perhitungan kekuatan di tingkat pengurus akar rumput, kubu Anas masih memperoleh banyak dukungan. Inilah yang membuat Anas tidak mudah didongkel dari posisinya sebagai ketua umum. ●

Melawan dalam Sunyi?

Melawan dalam Sunyi? Gun Gun Heryanto ;   Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

SINDO, 12 Februari 2013

Reaksi cepat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memimpin penataan, penertiban, dan pembersihan Partai Demokrat mulai diimplementasikan.  Selang dua hari setelah pengumuman delapan poin solusi penyelamatan Demokrat, SBY tancap gas dengan mengumpulkan 33 DPD se-Indonesia di Puri Cikeas, Bogor (10/2). Sulit menghindari tafsir politis menyangkut momentum serta relasi kuasa antara SBY dan Anas dalam sejumlah tindakan, ucapan, dan kebijakan SBY terkait penandatanganan pakta integritas tersebut.  Konteks Politis  Pakta integritas menjadi prioritas SBY di awal misi penyelamatan karena memiliki makna strategis ke dalam dan ke luar partai. Untuk internal partai, menjadi sebuah prosedur penting bagi SBY dalam melihat, menilai, memetakan loyalitas elite Demokrat seluruh Indonesia di tengah situasi krisis. Lebih spesifik lagi, tentu SBY selaku ketua majelis tinggi partai punya kepentingan memastikan bahwa dirinya benar-benar berada di puncak hierarki otoritas partai baik secara de jure maupun de facto.  SBY pasti tidak ingin dipersepsikan hanya pandai berwacana dengan delapan poin solusi penyelamatan sehingga dia merealisasikan pertemuan sesegera mungkin. Menariknya, kenapa penandatanganan justru dimulai dari pengurus 33 DPD dulu daripada DPP? Sekali lagi, konteks tak bias kita nafikan, bahwa selama ini Anas merupakan sosok ketua umum yang sangat rajin turun ke bawah.  Berbagai inisiasi program dan penguatan jaringan Anas di struktur kepengurusan daerah berdenyut,bahkan kian memperlihatkan eksistensinya yang kian menguat. Jejaring politik Anas di daerah tak bisa dianggap sebelah mata. Wajar jika SBY mulai menyisir peta kekuatan dan memulainya dari daerah. Dengan demikian, pakta integritas bukan semata soal substansi yang memang seluruh poinnya bagus, melainkan juga soal prosedur penguasaan. SBY sadar benar mengenai dampak psikopolitis dari pengondisian melalui pembubuhan tanda tangan yang merepresentasikan konsensus langsung tersebut.  SBY juga mengelola kepastian guna memudahkan evaluasi serta pengendalian para elite Demokrat di daerah. Wajar, jika kita melihat kondisi ini menciptakan batasan afiliatif. Menurut Dennis Gouran dalam The Signs of Cognitive (1998) batasan afiliatif berarti bahwa anggota kelompok lebih memilih untuk menahan diri daripada mengambil risiko ditolak atau disisihkan.  Jika melihat dari sudut genealogi politik Partai Demokrat, tampak jelas posisi SBY hingga kini masih menjadi figur utama dan struktur kepartaian berada dalam afiliasi terhadap pengaruh itu. Efek ke luar partai, penandatanganan pakta integritas yang diliput media massa tentu menjadi pesan bahwa Demokrat sedang serius berbenah.  Sejumlah poin misalnya soal menjaga kinerja dan integritas untuk menyejahterakan bangsa, melayani masyarakat dengan adil dan tidak diskriminatif, memperkuat persatuan dan mengembangkan toleransi, patuh pada konstitusi dan hukum, mencegah dan menghindari korupsi, bersedia mundur dari jabatan di partai jika tersangka, menyerahkan data kekayaan dan lain-lain menjadi ekspresi simbolik bahwa ada kemauan untuk memperbaiki diri.  Tentu substansinya patut kita apresiasi, tetapi sebenarnya ini modus yang biasa digunakan dalam manajemen isu di saat krisis. Saat seseorang atau institusi dihajar isu atau persepsi negatif, maka biasanya mereka memalingkan perhatian pada ekspresi simbolik lain yang menunjukkan sisi positif. Hal ini juga dilakukan Partai Keadilan Sejahtera(PKS), saat mencuat kasus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), maka Presiden Baru PKS, Anis Matta, mengatakan bahwa mereka akan melakukan pertobatan nasional.  Hanya soal pilihan pendekatan saja yang membedakan strategi Demokrat dengan PKS. Jika PKS menggunakan pendekatan simbolik keagamaan, Demokrat lebih teknis operasional, yakni pakta integritas. Tujuan akhirnya kurang lebih sama, yaitu membangun persepsi positif publik atas institusi mereka. Terlebih momentumnya berada di tengah rivalitas antarkekuatan jelang Pemilu 2014. Posisi Anas  Dalam konstelasi politik internal Demokrat saat ini, posisi Anas memang sangat riskan. Akankah Anas selamat dari jerat kasus hukum? Kini hanya itu yang menjadi celah telak bagi faksi non-Anas untuk menjatuhkan dia dari posisinya sebagai nakhoda partai. Faktanya, hingga sekarang belum ada satu kasus pun yang disangkakan kepada Anas.  Dengan begitu, SBY juga tak bisa serta-merta menggunakan strategi “perang terbuka” dengan melengserkan Anas karena belum cukup alasan adanya pelanggaran konstitusi partai. SBY tentu berhitung cermat jika cara frontal yang ditempuh yakni melengserkan Anas sebelum ada kejelasan status hukumnya, maka justru kondisinya bisa berbalik menghantam SBY.Bisa dipahami jika mekanisme “perang terbuka” tak dipilih untuk menghindari zero sum game atau kalah jadi arang, menang jadi abu.  SBY mengambil cara aman, dengan mengerangkeng Anas dalam poin-poin solusi penyelamatan partai. Yang paling menohok tentu poin yang menyatakan segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. SBY sebagai ketua majelis tinggi akan mengambil keputusan dan arahan yang penting serta strategis. SBY juga mempersilakan Anas untuk fokus pada kasus hukum yang dikaitkan kepadanya. Senyatanya, ini merupakan bentuk korporatisme politik ala SBY yang memosisikan Anas sebagai komandan tanpa tongkat komando! Jika melihat gaya komunikasi politik Anas yang selalu tampil terjaga, cool, dan jarang menunjukkan agresivitas verbal, kemungkinan besar Anas tak akan membuka ruang konflik terbuka di ruang publik. Yang jelas, saat ini posisi Anas belum habis di Demokrat, meskipun delegitimasi terhadapnya sangat intensif dilakukan oleh para elite Demokrat lain.  Bahkan sangat mungkin Anas melawan dalam sunyi. Artinya, Anas tak membuka polemik entah itu terhadap poin-poin solusi yang dikemukakan SBY pada Jumat (8/2) maupun terhadap pakta integritas yang dorong untuk ditandatangani 22 ketua DPD se-Indonesia. Sangat mungkin Anas “melawan” atau lebih tepatnya mengembangkan kontestasi dengan cara soft. Di satu sisi dia meminta melalui berbagai media massa untuk tak dihadap-hadapkan dengan SBY, di sisi lain juga Anas tetap turun ke bawah mempertahankan dan menyolidkan jejaring yang sudah dia miliki selama ini.  Secara kebetulan atau tidak, Sabtu (9/2) Anas tetap melakukan aktivitas kepartaian di DPC Partai Demokrat Lebak, Banten, Sabtu (9/2). Bisa jadi, ini juga bukan terakhir kalinya Anas turun ke struktur partai di daerah. Meski posisi Anas kian terancam, tidak tertutup kemungkinan dia melawan meski dengan caranya sendiri yakni, operasi sunyi! ●