Mengikhtiarkan Swasembada Pangan Surya Wijaya  ;   Lulusan S2 IPB, Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

KORAN JAKARTA, 26 Agustus 2014

                                                

Banyak harapan ditumpukan kepada pemerintahan baru, terutama terobosan-terobosan dalam menggenjot peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini termasuk perlunya mencari kebijakan yang pro kemandirian pangan agar dapat mengurangi impor. Maka, perlu diapresiasi rencana pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang akan mengangkat orang hebat untuk duduk selaku menteri pertanian. Ini penting terutama terkait rencana membangun kemandirian pangan. Sebagai negara agraris dengan penduduk 250 juta jiwa tentu mengkhawatirkan kalau terus mengandalkan pangan dari negeri orang. Ada ironi di negara yang memiliki lahan sawah seluas 8 juta hektare, namun setiap tahun harus impor beras dan bahan pangan lain. Impor pangan khususnya beras membuat devisa terbang ke luar negeri. Jumlahnya tidak kecil. Tahun 2010 hingga 2012 impor beras 4,4 juta ton yang menghabiskan devisa lebih dari 10 triliun rupiah. Praktik pengurasan devisa hanya untuk impor pangan tersebut harus diminimalisasi. Caranya, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi sawah yang mencarai 8 juta hektare tersebut. Sawah sedemikian luas harusnya mampu memproduksi berbagai kebutuhan yang selama ini diimpor karena komoditas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Maka, sesuatu yang bisa dihasilkan sendiri semestinya tidak perlu dibeli dari luar. Pemerintah harus mampu mengerem laju impor pangan dengan menghasilkan dari tanah sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2012, Indonesia mengimpor 10 komoditas pangan. Hal ini tidak perlu dilakukan andai manajemen pertanian Indonesia berjalan baik. Tahun 2012, impor beras mencapai 1,8 juta ton dengan nilai 945,6 juta dollar AS. Negara terbesar yang memasok beras ke Tanah Air adalah Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan Tiongkok. Produk lain yang diimpor adalah jagung yang tahun 2012 mencapai 1,7 juta ton dengan nilai 501,9 juta dollar AS. Jagung didatangkan dari India, Argentina, Pakistan, Brasil, dan Amerika Serikat (AS). Impor kedelai tahun 2012 mencapai 1,9 juta ton senilai 1,2 miliar dollar AS. Kedelai dimasukkan dari AS, Malaysia, Afrika Selatan, Uruguay, dan Kanada. Tanah Air juga mendatangkan biji gandum yang tahun 2012 mencapai 6,3 juta ton seharga 2,3 miliar dollar AS. Australia merupakan pemasok gandum terbesar (4,4 juta ton) senilai 1,5 miliar dollar AS. Pemasok lain adalah Kanada, AS, Ukraina, dan India. Tepung terigu pun harus impor juga. Tahun 2012 jumlah impor 479,7 ribu ton seharga 188,8 juta dollar AS. Srilanka merupakan negara pemasok utama tepung terigu, diikuti Turki, Ukraina, Belgia, dan Australia. Tahun 2012, impor gula pasir mencapai 91,1 ribu ton dengan nilai 62 juta dollar AS dari Thailand, Australia, Korea Selatan, Malaysia, dan Selandia Baru. Tahun yang sama, impor daging sapi menurun menjadi 40.338 ton dari 102.850 ton tahun 2011. Impor daging sapi dari Australia, Selandia Baru, AS, Kirgiztan, dan Singapura. Daging ayam pun impor sebanyak 6.797 kg (34.000 dollar AS) sepanjang 2012. Impornya dari Malaysia dan Belgia. Produk lain yang diimpor adalah garam (2,2 juta ton), singkong, dan kentang. Petani Persoalan lain yang tidak membaik adalah kesejahteraan petani. Produksi beras tahun 2013 memang melimpah, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteran petani. Hal ini bisa dilihat dari indeks nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan petani. NTP naik menunjukkan kenaikan atau perbaikan tingkat kesejahteraan petani. Sebaliknya, jika NTP menurun kesejahteraan aktor pertanian tersebut menurun. Tahun 2013 NTP cenderung melandai, bahkan stagnan. Sepanjang Januari hingga April 2013, nilai NTP terus menurun. Pada titik ini, kesejahteraan petani terus memburuk, juga di saat panen raya ketika produksi melimpah. Ini berarti pembangunan pertanian selalu mengupayakan peningkatan produksi secara aggregate, namun mengabaikan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan reformasi agraria yang tak kunjung terwujud, padahal sudah dijanjikan oleh Pemerintahan SBY. Sebagian besar petani hanya memiliki luas lahan 0,2 hektare. Mereka petani “gurem” yang berupaya memeras keringat memacu peningkatan produksi di atas lahan minimal. Petani kaya menguasai lahan sangat luas, tetapi jutaan hektare lahan dibiarkan menganggur. Padahal, produktivitas petani pasti meningkat, juga NTP akan naik ketika mereka diberi berpeluang memperluas areal usaha pertanian. Meningkatkan produktivitas pertanian terkait dengan kebijakan pertanahan. Oleh karena itu, pemerintahan harus menguatkan kepemimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar reformasi agraria segera terwujud, sejalan dengan upaya menggenjot produksi pertanian. Jika manajemen pertanian dikendalikan seorang menteri yang memiliki kompetensi, berintegritas, dan jujur, tidak diragukan kemandirian memproduksi pangan dari negeri sendiri untuk mewujudkan pencapaian tujuan swasembada pangan guna menjamin makanan bagi 250 juta rakyat bisa terwujud. Kementerian ini jangan lagi menjadi ajang kongkalikong. Kementerian harus bersih dari segala permainan yang menguntungkan pihak tertentu. Fokus kerja mereka harus untuk kepentingan rakyat banyak, termasuk para petani yang tidak pernah beranjak sejahtera dari rezim ke rezim. ●

Swasembada Pangan Tinggal Kenangan Siti Siamah  ;   Peneliti Global Data Reform

SINAR HARAPAN,  28 Februari 2014

                                                                                         

                                                                                                                       

Lesung sebagai alat tradisional penumbuk padi dan jagung merupakan simbol swasembada pangan bagi bangsa Indonesia yang telah populer berabad-abad lamanya. Banyak seniman masa lampau mencoba mengabadikannya dalam lukisan, seolah-olah sudah menduga benda tersebut akan lenyap ditelan zaman. Kini, benda tersebut memang sudah lenyap dari rumah-rumah rakyat karena telah dijual. Harus diakui, lesung dijual karena rakyat merasa tidak memerlukannya lagi sejak beras selalu mudah diperoleh. Bahkan, bagi rakyat miskin, beras yang populer dengan sebutan raskin bisa diperoleh dengan gratis karena pemerintah membaginya secara rutin. Namun, akibat lenyapnya lesung dari rumah-rumah rakyat (petani-red) miskin, sering terjadi tragedi kekurangan pangan atau kelaparan. Dalam hal ini, ternyata masih banyak rakyat miskin yang tidak menerima raskin. Setelah lesung dijual, banyak rakyat miskin tidak bisa lagi menumbuk jagung untuk dijadikan nasi jagung sebagai pengganti nasi beras. Kini, lesung telah menjadi aksesori atau pot bunga di rumah-rumah mewah. Kalaupun sekarang masih ada rakyat yang memiliki lesung, dia akan malu setiap kali menggunakannya untuk menumbuk jagung yang akan ditanak menjadi nasi jagung. Itu karena hal ini bisa membuktikan kemiskinan keluarganya. Dengan kata lain, nasi jagung secara umum dianggap sebagai simbol kemiskinan sejak Indonesia berswasembada beras yang dilanjutkan dengan tradisi impor beras. Lebih gamblangnya, rakyat miskin menjual lesung bukan karena dianggap tidak berguna lagi, melainkan karena malu mengonsumsi nasi jagung akibat suksesnya program pangan yang diperkuat tradisi impor beras. Dalam hal ini, sejak Indonesia dinyatakan sukses berswasembaa beras, pemerintah lebih senang impor beras daripada mengajak rakyat kembali mengonsumsi nasi jagung ketika beras mahal seperti sekarang. Dengan demikian, program impor beras bisa dikatakan sebagai kesalahan strategi untuk menyejahterakan rakyat yang hidup dalam budaya agraris. Bukti salah strategi ini diperkuat dengan tidak adanya kampanye makan nasi jagung yang bisa meyakinkan rakyat bahwa nasi jagung bukan simbol kemiskinan. Bahkan, pemerintah juga tidak pernah mendukung rakyat untuk menanam jagung, seolah-olah jagung hanya cocok untuk pakan ternak. Setiap tahun jajaran pemimpin kita selalu senang menggelar panen raya untuk padi yang disiarkan media secara luas dan tidak pernah menggelar panen raya untuk jagung. Padahal, sebenarnya, jagung lebih mudah tumbuh baik di hampir seluruh wilayah Indonesia yang notabene wilayah agraris. Bahkan, jagung juga lebih aman karena jarang diserang bermacam-macam hama dibanding padi. Nasi Jagung Pengalaman masa lalu seharusnya dijadikan guru oleh pemerintah sekarang jika ingin mencegah rakyat kelaparan. Hal ini, misalnya, dari era prakemerdekaan sampai era Orde Lama. Jika beras langka dan mahal karena banyak petani gagal panen padi akibat banjir atau terserang hama, rakyat langsung ramai-ramai makan nasi jagung. Pada masa lalu, masing-masing keluarga menumbuk jagung di rumah dengan lesung atau duplak tanpa merasa malu karena hal itu sudah dianggap umum. Lalu, pemerintah Orde Lama membantu rakyat agar lebih mudah mengolah jagung. Hal ini ditandai dengan memberikan bantuan alat penggiling jagung sederhana yang ditopang bangku kayu. Saat itu, pemerintah tentu mengerti selama rakyat mau makan nasi jagung, ketika beras mahal dan langka, tidak perlu impor beras seperti sekarang. Selain itu, jika rakyat tidak sulit mengolah jagung tentu tidak akan kelaparan dan tidak akan nekat mengonsumsi bahan makanan lain yang riskan. Namun, kini alat penggiling jagung juga telah ikut dijual karena bangkunya (kayu jati-red) sangat mahal. Akibatnya, sekarang rakyat miskin memang semakin kesulitan mengolah jagung setelah lesung serta alat penggiling jagung dijual. Jika sekarang masih ada rakyat yang memiliki dan menggunakan lesung untuk menumbuk padi dan jagung, jumlahnya sangat langka. Dengan demikian, untuk mencegah kelaparan, alternatif terbaik adalah mengajak rakyat makan nasi jagung. Mungkin rakyat akan lebih suka makan nasi jagung jika pemerintah bersedia memeloporinya. Hal itu karena nasi jagung akan bisa lebih lezat dan menarik jika diolah lagi dengan kreativitas seni kuliner. Dicontohkan, dibuat nasi jagung goreng, arem arem, lontong atau nasi jagung uduk yang gurih. Secara teknis, menanam jagung dan memprosesnya menjadi nasi jagung jauh lebih mudah dibanding menanam ketela dan memprosesnya menjadi tiwul. Bahkan bagi rakyat, jagung juga lebih mudah dan aman untuk disimpan dalam waktu lama. Dicontohkan, jagung mudah diikat dan bisa disimpan dengan cara digantung di bubungan rumah, sebagaimana lazimnya dilakukan masyarakat petani pada masa lalu. Karena itu, pemerintah sekarang perlu mengajak rakyat untuk kembali ramai-ramai makan nasi jagung, ketika beras mahal dan langka. Cuma masalahnya, apakah pemerintah mau mengajak rakyat kembali makan nasi jagung, kalau tradisi impor beras dianggap lebih menguntungkan jajaran pejabat? ●

Menata Kembali Kemandirian Pangan

Menata Kembali Kemandirian Pangan Posman Sibuea ;  Guru Besar Tetap pada Departemen Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas SU Medan

SINAR HARAPAN, 17 Oktober 2012

 

Penguasaan teknologi pangan yang lambat dan nyaris stagnan belakangan ini telah mengakibatkan perlambatan pembangunan kemandirian pangan. Meski mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, makin banyak penduduk di daerah perdesaan terlibat dalam kegiatan nonpertanian sebagai sumber penghasilan utama. Proses pemiskinan petani berlangsung dengan cepat. Inilah salah satu permasalahan mendasar di tengah proses menyimpitnya penguasaan lahan pemilikan petani, baik karena proses fragmentasi lahan melalui pewarisan tanah dan pengalihan fungsi lahan pertanian guna berbagai keperluan hidup manusia. Ini yang menyebabkan jumlah petani gurem meningkat. Dalam banyak hal, Indonesia mengalami kemunduran justru di bidang yang seharusnya ia unggul karena bias pengelolan (mismanajemen) pertanian. Ketidaksiapan Indonesia menyongsong era baru kebangkitan petanian adalah buah kesalahan di masa lalu. Padahal untuk produk-produk pangan olahan berbasis sumber daya lokal (pertanian tropis), Indonesia bukan hanya berpotensi berswasembada, tetapi juga dapat meraih kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan terkait dengan politik formal yang berbeda dengan pembangunan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan menekankan model produksi pertanian agro-ekologis yang berlawanan dengan pertanian industri yang dikelola secara kapitalistik yang pro WTO. Definisi ketahanan pangan yang paling banyak dianut adalah hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) 1996, yang menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang di mana pangan itu diproduksi dan dengan cara bagaimana proses produksi dilakukan. Ketahanan pangan lalu bias ke kemampuan untuk menyediakan pangan pada level global, nasional, maupun regional yang menjadikan perdagangan internasional menjadi suatu keniscayaan. Seiring dengan itu, pangan (baca: beras) pun sarat dengan kepentingan politik. Fenomena ini sudah berlangsung sejak abad ke-16. Para raja yang berkuasa menyadari beras merupakan simbol stabilitas ekonomi dan politik. Politik beras yang dilakukan Kerajaan Mataram semakin meyakinkan kita betapa beras memang komoditas yang sangat strategis (Maryoto, 2009). Apabila penguasa zaman sekarang menggunakan indikator ekonomi, penguasa zaman dulu menggunakan beras sebagai indikator stabilitas ekonomi dan politik serta pencapaian kemakmuran. Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang kedua sejak 1967, kebijakan pertaniannya sangat mirip dengan pilihan yang diambil oleh raja-raja semasa Kerajaan Mataram yang bertumpu pada padi. Presiden yang dilengserkan oleh kekuatan mahasiswa ini, terus mengerahkan segala cara guna memacu produksi beras hingga pada 1983 ia mendapat penghargaan dari FAO karena keberhasilan Indonesia berswasembada beras. Diskursus global ketahanan pangan kini didominasi oleh hak atas pangan (food entitlements). Amartya Sen (1981) dalam bukunya bertajuk Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum Maltusian yang kerap berargumentasi bahwa ketidakketahanan pangan dan kelaparan (famine) adalah soal produksi dan ketersediaan semata. Padahal ketidaktahanan pangan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan (entitlements failures). Kasus busung lapar di Indonesia pada 2005 adalah salah satu bukti. Meski secara nasional produksi pangan berlimpah, sebagian anak bangsa harus meregang nyawa karena mengalami gizi buruk, bak “tikus mati di lumbung padi”. Menjajah Perut Masyarakat Barat berhasil mengampanyekan terigu di Indonesia. Warga kini dikepung makanan olahan berbasis terigu, mulai dari donat, roti, piza, hingga mi instan. Produk-produk ini kini menjajah perut orang Indonesia, baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif baik belakangan ini mendorong permintaan gandum dan produk turunannya kian meningkat. Konsumsi terigu per kapita Indonesia menunjukkan tren meningkat. Indonesia pun harus mengimpor terigu sekitar 8 juta ton/tahun dengan menghabiskan devisa tidak kurang dari Rp 9 triliun. Pertanyaannya, haruskah produk roti dari terigu? Jawabnya sudah tentu tidak. Roti dan biskuit tidak selalu dari tepung terigu. Aneka produk olahan dari tepung ubi jalar telah mulai diproduksi di Indonesia, meski masih dalam skala kecil. Dengan aneka warna dan fungsionalitasnya, tepung ubi jalar sungguh mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Dibantu dengan berbagai bakery ingredient yang tepat dengan flavor yang mengena dan tepat gizi, diharapkan akan muncul produk bakery khas Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi food developers. Di tengah ancaman krisis pangan, semua pihak harus mencari pangan alternatif. Selain sumber karbohidrat, sumber protein juga harus diburu. Serangga adalah salah satu sumber makanan yang kaya protein. Kesan menjijikkan harus dihilangkan agar manfaat protein serangga bisa dinikmati. Sangat mungkin pula serangga menjadi pangan nutrasetikal yang bermanfaat mencegah penyakit karena berfungsi sebagai obat. Program mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan pada pangan lokal patut dimulai sejak anak di usia sekolah. Pemerintah patut mengenalkan pangan lokal lewat kantin sekolah. Berbagai produk olahan umbi-umbian dan sagu harus tersedia di sana. Langkah ini menjadi bentuk kampanye untuk mengangkat citra pangan berbasis sumber daya lokal dan sekaligus mengimbangi gemburan produk makanan impor. Seiring dengan itu, amat perlu dikaji apakah kita mampu memosisikan produk pangan lokal itu sejajar dengan produk pangan impor, baik mutu maupun harganya? Produk pangan lokal yang dikemas secara menarik menjadi salah satu faktor penting untuk memasuki pasar global yang semakin kompetitif. Inovasi-inovasi mengembangkan pangan lokal itu akan muncul lebih progresif jika dilakukan oleh generasi muda yang  memiliki latar belakang pendidikan teknologi pangan. Arus globalisasi yang mempermudah produk pangan impor masuk ke berbagai pasar tradisional, secara perlahan, namun pasti harus dapat dicegah lewat kebangkitan dan revitalisasi pangan lokal. Inilah titik awal Indonesia berdaulat atas pangan untuk memberi pangan dunia. ●

Membangun kembali Kemandirian Pangan

Membangun kembali Kemandirian Pangan Posman Sibuea ;  Guru Besar Tetap Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Ketua LPPM Unika Santo Thomas Medan

MEDIA INDONESIA, 16 Oktober 2012

Kemandirian pangan adalah soal mati-hidupnya bangsa Indonesia di kemudian hari. (Soekarno, Presiden Pertama RI) HARI Pangan Sedunia, yang diperingati se tiap 16 Oktober, tahun ini mengusung tema Agricultural cooperatives key to feeding the world. Secara nasional tema itu diterjemahkan menjadi Agroindustri berbasis kemitraan petani menuju kemandirian pangan untuk mengingatkan masyarakat luas membangun kembali kemandirian pangan. Di negeri yang dikenal memiliki lahan pertanian yang luas, subur, dan makmur, hampir 70% makanan yang dikonsumsi warganya dipanen di negeri asing, alias impor. Kebutuhan pangan impor itu telah menguras devisa negara sekitar Rp100 triliun setiap tahun. Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang kurang percaya diri untuk membangun kemandirian pangan. Dengan mengandalkan lahan tropis yang sangat luas, bangsa ini seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil kerja petaninya. Persoalan klasik pertanian ialah kian berkurangnya lahan untuk pertanian pangan, sementara kebutuhan pangan kian meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Penyelamatan lahan pertanian pangan belum menjadi prioritas. Sebaliknya `penjarahan' lahan terus berlangsung untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang pada gilirannya lahan produksi pangan kian menyusut. Kian Merosot Luas alih fungsi lahan pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mencapai 110 ribu hektare per tahun. Dampaknya, meski pemerintah optimistis untuk memproduksi beras 40 juta ton pada 2012, ada kecenderungan penurunan-jika menilik produksi GKG 2011 hanya tercapai sebanyak 65,39 juta ton atau turun 1,08 juta ton jika dibandingkan dengan 2010 (BPS, 2011). Itu bukti ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak kemandirian pangan. Tekad bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan secara perlahan tetapi pasti kian merosot. Pemerintah dan masyarakat tampil menjadi pribadi yang tidak lagi memiliki kepercayaan diri di bidang pangan. Kesulitan memenuhi kebutuhan pangan selalu diatasi pemerintah dengan kebijakan impor. Devisa terkuras untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sebenarnya bisa dipenuhi dari produksi petani. Kebijakan revitalisasi pertanian memang sudah digulirkan pemerintahan Susilo Bambang p Yudhoyono sejak 2005. Namun, kebijakan politik itu tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Padahal, masyarakat membutuhkan kekuatan kebijakan pemerintah untuk menyediakan subsidi untuk pupuk secara berkelanjutan dan bibit unggul. Akibat dari tidak adanya perencanaan matang di sektor pertanian, Indonesia kini mengimpor 30% kebutuhan gula nasional, 25% kebutuhan daging sapi, 50% atau sekitar 1 juta ton garam, dan 60% kebutuhan kedelai. Selain itu, Indonesia harus mengimpor jagung, bawang putih, kacang tanah, dan sebagian besar kebutuhan susu harus diimpor. Sementara itu, impor beras 2011 mencapai 2,75 juta ton dengan nilai US$1,5 miliar. Kebijakan mengutamakan impor telah membuat petani semakin miskin. Insentif dari impor dinikmati petani dari negara pengekspor. Implikasi hobi pemerintah yang mengimpor beras dan pangan lainnya telah menambah jumlah petani guram. Kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare per keluarga meningkat jumlahnya dari 10,9 juta KK (berdasar sensus pertanian 1993) menjadi 13,7 juta (2003). Jumlah orang miskin di Indonesia periode 2005-2012 juga relatif tinggi, yaitu 34 juta-50 juta jiwa. Sebagian besar rakyat miskin itu berada di perdesaan, yang notabene mereka ialah petani dengan sumber pendapatan utama keluarga dari pertanian. Krisis pangan akan semakin masif menyusul dampak buruk dari pemanasan global dan perubahan iklim global yang menimbulkan bencana banjir dan kemarau panjang yang melanda Thailand, Amerika Serikat, dan China, negara pemasok beras dan pangan lainnya ke In donesia. Ketersediaan pangan utama seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging yang selama ini sebagian besar dipasok dari ketiga negara itu akan semakin menipis. Pemerintah patut memanfaatkan peluang ini dengan menyusun grand design gerakan membangun agroindustri untuk kemandirian pangan. Sebagai gambaran swasembada beras yang dilaporkan tercapai pada 2008 belum menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat mengonsumsi nasi tiga kali sehari karena harga yang terus membubung, mengikuti hukum pasar. Semakin kurang pendapatan, kian berat beban akibat kenaikan harga makanan. Rumah tangga yang berpengeluaran di bawah garis kemiskinan sebesar Rp212.210 per orang per bulan berbelanja sebagian besar untuk kebutuhan pangan. Pemerintah harus becermin pada indeks pembangunan manusia--ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dengan melihat tiga pilar utama, yakni pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan--Indonesia pada 2011 yang merosot jauh ke posisi 124 dari 187 negara. Laporan PBB tentang indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2010 masih menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 169 negara. Untuk kawasan ASEAN, IPM Indonesia hanya menempati posisi keenam, di bawah Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112). Salah satu faktor penyebab anjloknya IPM Indonesia diduga ialah kita lalai membangun pertanian. Sektor yang mampu menyerap 65% tenaga kerja belum digarap lebih serius sebagai pilar pembangunan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita Indonesia berjalan lambat, masih US$3.813, kalah jika dibandingkan dengan Thailand yang mencapai US$7.260, Malaysia US$12.724, dan Singapura yang jauh melejit US$45.978. Teknologi Pertanian Pemerintah harus mendorong bergulirnya gerakan kembali ke pertanian pangan dalam upaya penguatan kemandirian pangan berkelanjutan. Ketidakadilan proses produksi pertanian masih kuat menjepit petani. Kini dibutuhkan penataan produksi pertanian dan pola distribusi baru yang lebih menjamin keadilan dan kesejahteraan petani sebagai produsen sekaligus konsumen. Kemampuan petani mutlak ditingkatkan untuk menguasai teknologi pertanian yang lebih maju di tengah semakin pudarnya daya tarik pertanian. Penggunaan peralatan tradisional untuk mengolah tanah, misalnya, selain mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak efisien, dapat memicu perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian. Implikasinya pembangunan pertanian di Indonesia kian tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan Malaysia yang sebenarnya kondisi awalnya tidak berbeda jauh. Lambatnya pembangunan pertanian di Indonesia tidak lepas dari pro dan kontra kehadiran alat-alat mesin pertanian di tengah masyarakat petani. Sebagian besar masyarakat menganggap kerbau besi (baca: traktor) akan menimbulkan pengangguran di perdesaan. Ketika diperkenalkan pada 1967 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian relatif masih banyak. Bila traktor digunakan untuk mengolah tanah, akan terjadi pengangguran sebanyak selisih waktu masing-masing untuk setiap pengerjaan 1 hektare sawah. Namun, dalam waktu 20 ta hun terakhir jumlah tenaga kerja di sektor pertanian makin berkurang karena sektor industri dan jasa lebih menarik bagi mereka. Menjadi petani bukan profesi yang dicita-citakan meski ia seorang sarjana pertanian. Fenomena buruk itu harus segera dijembatani pemerintah lewat pemberian insentif memadai bagi penyuluh pertanian yang tinggal di desa mendampingi petani. Keterampilan penggunaan alat produksi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan merupakan hal penting yang harus ditransfer penyuluh pertanian ke petani. Jika guru mendapat tunjangan profesi lewat sertifikasi sebesar satu bulan gaji pokok, tenaga penyuluh pertanian lapangan sudah layak dan sepantasnya mendapatkan tunjangan serupa guna mengawal kemandirian pangan nasional. Proses pemiskinan petani yang terjadi saat ini dipicu kebijakan pemerintah yang abai terhadap kebangkitan pertanian yang digagasi Mosher pada 1960an lewat bukunya yang amat terkenal, To Create a Modern Agriculture. Kebangkitan pertanian patut difasilitasi untuk membangun kemandirian pangan dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pembangunan jalan desa, penyediaan benih unggul, pupuk dan peralatan mekanisasi di bidang pengolahan tanah, pemberantasan hama-penyakit, pascapanen, dan pengolahan hasil pertanian. Kemandirian pangan akan memerdekakan perut anak bangsa ini dari sistem penjajahan pangan impor. ●

Mewujudkan Swasembada Pangan

Mewujudkan Swasembada Pangan Rahmat Pramulya ;  Dosen dan Peneliti di Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat

SUARA KARYA, 16 Oktober 2012

 

Pahit getir dan haru pilu masih dirasakan petani sebagai 'pahlawan pangan'. Ragam persoalan masih saja membelitnya. Pupuk yang mahal dan sulit didapat, terjebak pengijon, gagal panen, kekeringan, irigasi buruk, banjir yang merusak lahan pertanian, hasil panen yang selalu habis untuk menutup hutang karena biaya tanam tinggi, hingga biaya tanam yang terus naik. Sementara kenaikan harga komoditas di pasaran lebih banyak dinikmati pengusaha dan pedagang. Sebanyak 88 persen rumah tangga petani hanya menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 hektar. Tak heran jika pertanian dipandang sebagai mata pencaharian yang tidak menjanjikan. Saat ini pertanian didominasi oleh kelompok umur usia lanjut di atas 45 tahun. Sedangkan untuk kelompok umur sedang dan muda tak banyak yang sudi menjadi petani. Seiring berjalannya waktu, kelompok usia dewasa seharusnya digantikan oleh kelompok usia muda. Namun, fakta menunjukkan, terjadi penurunan kelompok usia muda, yang mengakibatkan rendahnya penerusan petani dan pertanian. Padahal, krisis pangan kini mendera. Bukan lagi lokal melainkan global. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan kita semua, terutama kaum muda bahwa pertanian adalah sektor yang menjanjikan? Jawabannya, tak lain adalah dengan menarik pertanian ke ranah bisnis. Pertanian yang dikerjakan semata-mata sebagai aktivitas bercocok tanam an sich jelas tidak menjanjikan, apalagi di tengah keterbatasan kepemilikan lahan. Akan tetapi, dengan membawa pertanian ke dalam dunia bisnis, maka akan banyak keuntungan yang didapat. Selama ini, dalam berbagai program aksi, agribisnis tampaknya hanya diperhatikan setengah hati oleh pemerintah. Secara gamblang, agribisnis adalah keseluruhan kegiatan produksi, prosesing/pengolahan, dan distribusi/pemasaran komoditas pertanian. Sementara pengertian pertanian dalam arti luas adalah seluruh mata rantai proses pemanenan energi surya secara langsung dan tidak langsung untuk kehidupan manusia yang mencakup aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan kemasyarakatan dan mencakup bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Jadi, pertanian adalah salah satu bagian dari agribisnis. Pembangunan agribisnis sendiri merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa sekaligus. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan pertanian, industri dan jasa saling terlepas dari pembangunan industri dan jasa. Ini menyebabkan hal-hal yang merugikan, di antaranya industri pengolahan (agroindustri) berkembang di Indonesia, tetapi bahan bakunya dari impor. Di pihak lain, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri pengolahan. Peningkatan produksi minyak sawit tidak diikuti perkembangan industri pengolahan lebih lanjut sehingga Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa CPO. Ironisnya, produk turunan (olahan) dari CPO seperti detergen, shampoo dan lain-lain menjadi impor Indonesia. Selanjutnya perkembangan industri mesin dan peralatan tidak match dengan kebutuhan pertanian. Akibatnya, traktor untuk mengolah lahan, hammer mill, feedmill untuk membuat pakan ternak, mesin pengering gabah, dan lainnya yang dibutuhkan pertanian tidak tersedia. Industri perbenihan/pembibitan pun kurang berkembang. Padahal industri perbenihan/pembibitan merupakan cetak biru (blue print) pertanian. Selama ini membangun pertanian adalah pembangunan yang terlepas dengan pembangunan industri dan jasanya yang justru merugikan pertanian itu sendiri. Sebaliknya, pembangunan agribisnis berarti membangun pertanian, industri dan jasa secara simultan dan harmonis. Membangun pertanian saja akan tetap menempatkan perekonomian nasional pada perekonomian yang berbasis pertanian. Yakni, digerakkan oleh kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (natural resources and unskill based), di mana produk yang dihasilkan tetap bentuk primer. Dengan kata lain, membangun pertanian saja hanya menempatkan perekonomian Indonesia terlena menikmati keunggulan komparatif (comparative advantage) semata. Sedangkan pembangunan agribisnis akan membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan komparatif yakni melalui transformasi pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (innovation driven). Membangun agribisnis berarti mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri, dan jasa, dan tidak membiarkannya saling terlepas. Membangun agribisnis berarti juga membangun ekonomi rakyat, membangun ekonomi daerah, membangun usaha kecil-menengah dan koperasi, serta membangun dayasaing perekonomian. Meski dalam perkembangannya, aspek agribisnis ini mulai diintegrasikan dalam kelembagaan terkait pertanian yakni dengan ditautkannya Direktorat Pengolahan Hasil dan Pemasaran di Kementerian Pertanian RI, namun spirit agribisnis ini belum merasuk dalam jiwa petani-petani di Indonesia. Nyatanya, petani tetap saja tak bergerak dari aktivitas on farm semata. Padahal nilai tambah pertanian banyak ditawarkan di aspek off farm. Selama ini petani miskin dari edukasi soal bisnis pertanian. Tidak tampak upaya yang serius dari pemerintah untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan petani agar mereka mau dan mampu mengejar nilai tambah luar biasa dari pertanian off farm. Jika demikian bagaimana bisa berharap kenaikan kesejahteraan petani? Dan, bagaimana bisa mendongkrak produksi pangan dan bercita-cita swasembada? Memperingati Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober ini pemerintah ditantang komitmennya untuk menyelamatkan pangan masyarakat. Kita perlu blueprint kebijakan pangan yang jelas. Revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan mestinya mampu mendorong komitmen pemerintah untuk mewujudkannya agar kita bisa berdaulat atas pangan. ●